Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Enny Anggraeny Anwar

Golkar - Sulawesi Barat

Alat Kelengkapan Dewan: -

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Hj. Enny Anggraeny Anwar terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Sulawesi Barat setelah memperoleh 58,518 suara. Enny adalah istri dari Gubernur Sulawesi Barat, Anwar Adnan Saleh (2006-sekarang).  Enny adalah seorang profesional keuangan dan menjabat sebagai Direktur di sebuah perusahaan konstruksi, PT. Bina Karya Persada (2000-2004) dan Direktur Keuangan dari Persada Group (2004-2009).

    Di 2014-2019 Enny bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri & otonomi daerah, aparatur & reformasi birokrasi dan reforma agraria. Namun, dari surat edaran fraksi Golkar Maret 2015, Enny telah dipindah ke Komisi VII. Januari 2016, ia dimutasi menjadi anggota Komisi IX DPR-RI.

    Enny adalah tersangka dalam kasus korupsi terkait pengadaan mobiler di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Barat namun tidak ada kejelasan kepastian hukum dari kasus tersebut. (sumber

    Di 2014 Enny juga diduga terlibat kasus politik uang dengan membagi-bagikan uang pecahan Rp.100,000 di sela-sela peringatan hari ulang tahun Mamasa dan peresmian Bandara Sultan Hasanuddin Mini di Sumarorong pada 11 Maret 2014. (sumber)

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri 1 Bau-Bau, Buton (1974)

    Perjalanan Politik

    Enny mendampingi karir politik suaminya, Adnan Anwar Saleh, yang menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Barat (2006-sekarang). Sejak 2006 Enny memimpin organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Sulawesi Barat dan juga Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat (2013-2018).

    Enny dilantik pada Oktober 2014 dan resmi menjadi anggota legislatif 2014-2019. Ia ditempatkan di Komisi II. Namun, karena kisruh Golkar kubu Agung Laksono-Ical, ia dipindahkan ke Komisi VII. 

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

    1 Juni 2016 - Saat ini, Pemda Sulbar sedang membangun rumah sakit tipe B.  Enny memohon agar Pemerintah meringankan pinjaman Pemda Kalbar dalam rangka pembangunan rumah sakit tipe B karena Sulbar merupakan provinsi baru sehingga rumah sakit yang ada hanya tipe C. Kemudian, Enny melaporkan bahwa di Sulbar terdapat puskesmas yang ingin diganti menjadi rumah sakit pratama karena letaknya yang dekat dengan rawan kecelakaan.  [sumber]

    Tanggapan

     belum ada




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.