Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Gorontalo
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ternate
Tanggal Lahir
20/05/1952
Alamat Rumah
Jl. Taman Patra XI/8, RT.005/RW.004, Kuningan Timur. Setiabudi. Kota Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Gorontalo
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar (lahir di Ternate, Maluku, 20 Mei 1952) adalah politikus senior Indonesia. Fadel adalah Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar)  periode 2011-2015. Fadel pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, 18 Oktober 2011[1]. Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo sejak 10 Desember 2001 hingga 22 Oktober 2009. Pada pilkada Gorontalo 2006 yang dilaksanakan pada 26 November 2006, ia memperoleh 81 persen suara. 

Fadel sebelumnya adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia juga Ketua DPD I Golkar di Gorontalo. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, ia menikah dengan Hasanah binti Thahir Shahab.

Fadel pernah diperiksa oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dua kasus dugaan korupsi yaitu kasus korupsi dana selisih penggunaan anggaran DPRD Gorontalo di tahun 2001 dan kasus korupsi penyalahgunaan alat-alat kesehatan di 2005. (sumber1).  Fadel juga diduga terlibat kasus korupsi pemberian izin ilegal kepada PT. Morotai Marine Culture di 2013. (sumber2).

Fadel Muhammad terpilih sebagai Ketua Komisi XI DPR-RI periode 2014-2019 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Januari 2016, ia dimutasi menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. 

Di Januari 2017, Fadel digantikan menjadi Wakil Ketua Komisi 7 oleh Satya Widya Yudha.

Pendidikan

S1, Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1978)

S3, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2007) 

Perjalanan Politik

Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu (2009-2011)
Gubernur Gorontalo (2001-2009)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

18 November 2015 - Fadel menilai bahwa RUU JPSK sudah mencapai kondisi yang solid dan semua Daftar Inventaris Masalah (DIM) dapat diambil di DPR untuk diberikan ke Pemerintah. Kemudian seminggu setelahnya, dapat dilakukan konsinyering.  [sumber]

Tanggapan

Tenaga Nuklir

15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Fadel memberikan dukungan politik kepada para mitra agar pembangunan nuklir dapat dilaksanakan, Ia juga berharap jangan ada kesan maju mundur. Fadel menyatakan bahwa dirinya adalah orang pertama di Indonesia yang  memprakasai tenaga nuklir saat menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Beliau kemudian mempertanyakan mengapa kita terkesan takut saat PLN power plan Turki lebih mahal dari pada Rusia. Fadel juga menjelaskan bahwa membuat PLTN tidak sampai 5 tahun dan jika ada yang mengatakan membuat PLTN lebih dari 5 tahun adalah kebohongan.Terakhir Fadel menekankan bahwa PLTN harus menjadi opsi kelistrikan nasional, selain itu dalam pandangannya, DPR juga menolak nuklir jadi opsi terakhir dan harus ada kesempatan bagi swasta agar tidak perlu menunggu pemerintah. [sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK,  Fadel mengatakan masalah royalti memang serius karena PNBP kita kecil dan mengusulkan untuk membuat pertemuan terkait pembahsan royalti. Fadel menyampaikan keinginannya, yaitu pendapatan negara bertambah. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Fadel menyampaikan pesan Susilo Bambang Yudhoyono agar Pemerintah periode sebelumnya tidak disalahkan terkait isu reklamasi pantura Jakarta. Selanjutnya, Fadel bersama Komisi 7 sudah mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk mencegah reklamasi pantura Jakarta karena menimbulkan banyak dampak sosial dan dampak lingkungan. Selain itu, Fadel menilai kronologi permasalahan reklamasi pantura Jakarta yang disampaikan MenLHK sudah bagus sehingga permasalahannya menjadi jelas.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia dan Permodalan Nasional Madani

26 November 2015 - Fadel meminta Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, dan PNM untuk meningkatkan jumlah pengguna KUR. Fadel juga meminta PNM membuat daftar kebutuhan dari perluasan UMKM untuk dibicarakan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terakhir Fadel berharap agar Jasindo dapat meningkatkan pelayanan prima, terutama pada anggota DPR.  [sumber]

Pembentukan 'Crisis Center'

24 Agustus 2015 - (RimaNews) - Komisi XI DPR RI merekomendasikan pemerintah membentuk "crisis center" untuk mengatasi kondisi perekonomian yang kini sedang tidak baik dan mencegah kondisinya makin memburuk.

"Kami Komisi XI merekomendasikan dibuat 'crisis center' yang menyediakan matriks. Saya kira ini sangat penting," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad di Jakarta, Senin (24/8/2015) malam.

Fadel mengaku terganggu melihat kondisi perekonomian yang tidak baik. Menurut dia, pemerintah belum menunjukkan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasinya.

Untuk itu, DPR meminta Menteri Keuangan, Menteri PPN, dan Menko Perekonomian bersama membentuk "crisis center" yang menyediakan data-data dalam bentuk matriks untuk masyarakat agar mereka mengetahui dengan pasti kondisi perekonomian kini.

Menurut Fadel, cara itu ditempuh pemerintah masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terbukti dapat membantu mengatasi perekonomian yang saat itu juga kurang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah menyiapkan "crisis management protocol". Namun, data-data yang terdapat di dalamnya tergolong rahasia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah terus mengikuti surat berharga BI serta menjaga surat berharga negara (SBN), misalnya dengan melakukan pembelian kembali (buy back) dan memperkuat cadangan devisa.

Menkeu menuturkan bahwa kondisi perekonomian kini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 karena pertumbuhan masih positif, inflasi 7 persen (yoy) dan neraca perdagangan surplus meskipun impor turun drastis.

"Dari fundamental makro, cukup baik. Akan tetapi, tidak bisa dihindari global yang 'chaotic', AS memperketat, Tiongkok mendevaluasi. Kalau Tiongkok terus mendevaluasi dolar juga akan makin kuat," kata dia. (sumber)

Kinerja Bank Negara Indonesia

8 April 2015 - Fadel menilai ide Kampung BNI adalah ide yang bagus dan mendorong untuk terus dikembangkan.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada 26 Maret 2015 Fadel harap bantuan MenKeu agar UU Bank Indonesia bisa selesai tahun ini. Fadel menilai perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk melihat penggunaan Rupiah di perbatasan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ternate
Tanggal Lahir
20/05/1952
Alamat Rumah
Jl. Taman Patra XI/8, RT.005/RW.004, Kuningan Timur. Setiabudi. Kota Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Gorontalo
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup