Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pembahasan Ketenagalistrikan, dan Fit and Proper Test Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Fadel Muhammad mengatakan untuk Dirjen Ketenagalistrikan dan Menteri ESDM perlu membantu untuk mempercepat ini semua.

Pandangan Mini Fraksi mengenai Ratifikasi Paris Agreement – Komisi 7 DPR-RI Rapat Pleno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Fadel membacakan RUU tentang pengesahan
Paris Agreement, sebagai berikut; Pasal 1, mengesahkan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atau Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan iklim) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 22 April 2016 di New York, Amerika Serikat yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahan nya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari UU inii. Pasal 2, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya dalamLembaran Negara Republik Indonesia.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dll — Rapat Paripurna DPR RI

Fadel menyampaikan Laporan Komisi 11 DPR RI terhadap RUU pengganti Perppu 4/2008. Komisi 11 DPR RI
ditugaskan mencabut perppu no 4/2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan dan menjadikannya UU. Seluruh fraksi menyampaikan setuju terhadap pencabutan dan akan diserahkan ke pimpinan DPR. RUU pengganti perppu agar dapat disetujui dan disahkan menjadi UU pada paripurna hari ini.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Fadel mengatakan ingin LKPP lebih besar perannya hingga mengontrol produksi dalam negeri.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Fadel menjelaskan anggaran dana desa harus ada pengawasan khusus. Jika anggaran daerah segera diajukan, maka Komisi 11 DPR-RI akan mendukung. Komisi 11 DPR-RI juga ingin LKPP lebih besar perannya, hingga mengontrol produksi dalam negeri.

Peran Pasar Modal dalam Peningkatan Ekonomi Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI)

Fadel mengatakan ia ingin para pengusaha-pengusaha menengah dan para pengusaha dengan debt load Rp1.000.000.000.000 bisa listing di BEI.

Pajak — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Keuangan

Fadel mengatakan mengenai tax amnesty lebih baik dimatangkan oleh Kementerian Keuangan dan pemerintah terlebih dahulu.

Independensi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Real Estate Indonesia (REI) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI)

Fadel menjelaskan bahwa Undang-Undang Bank Indonesia dapat diubah agar bisa menyesuaikan.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik

Fadel mengatakan bahwa Bappenas harus mempunyai pusat informasi nasional sehingga Bappenas lebih kuat.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Fadel meminta LKPP untuk dipercepat PP yang melibatkan pihak swasta agar investasi bisa meningkat.

Anggaran Tahunan Bank Indonesia (ATBI) dan Anggaran Tahunan Otoritas Jasa Keuangan (ATOJK) Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan

Fadel selaku Pimpinan Rapat menerima anggaran BI untuk dibahas. Fadel mengatakan bahwa telah diadakan rapat internal untuk anggaran BI. Fadel menjelaskan bahwa ada 3 Panja yang akan dibentuk, yaitu Panja Pengeluaran, Penerimaan, dan Percetakan Uang. Panja Pengeluaran diketuai oleh Gus Irawan, Panja Penerimaan diketuai oleh Marwan Cik Asan, dan Panja Percetakan Uang diketuai oleh Johnny Plate. Sementara, untuk OJK, Komisi 11 DPR-RI telah sepakat untuk membentuk 2 Panja, yaitu Panja Penerimaan yang akan diketuai oleh Gus Irawan, dan Panja Pengeluaran yang akan diketuai oleh Marwan Cik Asan.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Fadel mengatakan bahwa Komisi 7 DPR-RI telah menerima bahan dari Kementerian ESDM yang mana bahan ini hanya menjelaskan kronologis saham dan belum menunujukkan angka-angka yang diperoleh Pemerintah.

Keputusan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OJK

Fadel menjelaskan kami setuju pendirian yayasan kesejahteraan pegawai OJK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan memenuhi ketentuan PSAK 24 terkait imbalan kerja pada tahun 2015.

Permasalahan KKKS beserta Solusinya, Wilayah Kerja PT. Pertamina, dan Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Fadel berharap dalam rapat berikutnya terdapat laporan audit lifting.

RAPBNP 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor Sumber Daya Manusia(SDM) Dalam RAPBN 2017 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM

Fadel menjelaskan bahwa berdasarkan hasil konsinyering yaitu mendesak Kementerian ESDM untuk menekan APBN dan diperjuangkan.

Pencabutan Perpu Jaring Pengaman Sistem Keuangan, dll — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Keuangan dan Perwakilan Menteri Hukum dan HAM

Fadel mengatakan untuk pengambilan keputusan, Komisi 11 akan rapat intern sebentar dan rapat diskors sampai jam 3. Ia telah berkonsultasi dan Komisi 11 dapat menerima usulan tersebut. Dengan mengucap bismillah, usulan diterima. Ia mengatakan penjelasan sudah sangat jelas dan rinci. Ia berharap kebijakan ini menjadi produk bersama Pemerintah dan DPR. Ia berharap dengan usulan penyesuaian PTKP ini akan meningkatkan daya beli masyarakat. Menurutnya penyesuaian PTKP ini tepat di saat penurunan ekonomi dan sebentar lagi lebaran akan meningkatkan daya beli. Ia mengatakan dengan diterimanya RUU pencabutan Perpu JPSk dan disetujui penyesuaian PTKP, maka rapat diakhiri.

Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Fadel mengatakan Komisi 11 sudah plan untuk konsinyering dalam memahami OJK. rapat diskor untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Ia mengatakan Komisi 11 meminta jawaban tertulis dari OJK besok dan akan rapat lagi di hari Kamis jam 1 siang.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Fadel Muhammad mengatakan Komisi 7 DPR RI juga sudah menyampaikan kepada Menristekdikti bahwa pendapatan Indonesia ini menurun sehingga harus mengatur kembali ini ada juga progam yang lama di ulangi lagi. Terakhir, Fadel Muhammad mengatakan ini kalau boleh buat trobosan baru jadi jangan sampai hanya program-program yang lama.

Perkembangan Project Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Wakil Gubernur Provinsi Bali

Fadel sebagai Pimpinan Rapat mengatakan bahwa dari kunjungan kerja ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul, Bali, telah terjadi pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tabanan, PT. PGE, dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mendengar aspirasi dan mengikuti perkembangan terkait PLTP Bedugul. Dalam pertemuan tersebut dikatakan telah terjadi perusakan hutan di Bedugul. Namun, pada kenyataannya tidak terjadi apa-apa. Menurut Fadel terdapat perbedaan antara Pemda dan PT. PGE dari kunjungan kemarin.

Revisi Undang-Undang (UU) No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan & Pemurnian Indonesia (AP3I)

Fadel mengatakan Komisi 7 akan mengundang pakar AP3I agar tidak merugikan pengusaha nasional bila draft RUU Minerba sudah final dan Komisi 7 ingin sekali mendapatkan gambar mengenai kemampuan membuat smelter bangsa Indonesia. Ia ingin buktikan bahwa smelter bukan hal sulit dibangun oleh bangsa Indonesia sehingga tidak ada pandangan seakan-akan smelter hanya buatan China. Hal ini diperlukan agar DPR bisa mendesak Kementerian untuk mengurangi impor untuk pembangunan smelter.

Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Fadel mengatakan tempo dulu dibahas bahwa jika Indonesia tidak mampu menaikkan produksi migas dan agar tidak malu pada rakyat, maka negara harus memiliki lahan di luar negeri, tetapi sampai sekarang belum ada ide kesana, makanya negara impor terus padahal DPR sudah memberi dukungan politik. Fadel menyampaikan bahwa sebagian besar perusahaan migas di Indonesia menilai SKK Migas lambat dalam merespon. Fadel mengatakan kecewa karena SKK Migas tidak mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa ke depan. Fadel menyampaikan bahwa investasi baru perlu diperhatikan, pipa butuh ditinjau kembali dan jangan meneruskan apa yang ada tetapi tidak benar.

Pemanfaatan Data Citra Satelit — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Fadel menyampaikan bahwa baru-baru ini dirinya menyerahkan bantuan fish finder bersama LAPAN. Kalau perlu DPR-RI dapat mendapatkan prioritas dari LAPAN untuk bidang perikanan dan pertanian atau dibuat sosialisasi, kalau perlu ditambahkan dananya untuk sosialisasi.

Pembangunan Pipa Kalija — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT. Pertagas dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)

Fadel mengatakan bahwa ada fakta melakukan karena tidak ada perencanaan yang benar. Fadel menyarakankan untuk diskusi lebih mendalam dan Fadel juga berharap Dirjen Migas bisa membicarakan hal tersebut secara detail.

Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Fadel mengatakan ada kekhawatiran dengan kenaikan harga minyak, bentar lagi akan naik jadi 100. Kita telah tetapkan (di APBN 2018) harga minyak 48. Kemudian, Fadel mengatakan Kementerian ESDM harus berani buat terobosan. Kalau harga didorong naik, feeling ini bisa dapat Rp35 Triliun. Fadel menegaskan pasti para mitra sudah tahu apa yang ia maksud.

Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan I Tahun 2018, Pembahasan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenristekdikti dan LPNK Tahun Anggaran 2019, serta Penetapan RKA dan RKP Kemenristekdikti dan LPNK dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Menristekdikti RI) dan Seluruh Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Fadel berpandangan bahwa Pagu Indikatif secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dan tidak ada sesuatu yang menonjol. Fadel merasa belum melihat sesuatu yang menjadi modal utama untuk kedepannya. Fadel juga mengatakan bahwa penyerapan anggaran perlu dijadikan perhatian dan harus dijaga agar penyerapannya tinggi. Fadel merasa sedih mengenai garam, sebagai negara besar, Indonesia nyatanya masih mengimpor garam. Fadel juga membahas mengenai radikalisme di kampus-kampus. Munculnya radikalisme karena ada kekhawatiran masa depan mahasiswa dan lapangan kerja. Oleh karena itu, Fadel meminta Menristekdikti dapat mengajak menteri-menteri lainnya untuk mengatasi radikalisme. 

Progres Pengambilan Lahan PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT. Freeport dan PT. Inalum

Fadel menanyakan jika nanti PT. Inalum yang pegang itu manajemen PT. Freeport yang pegang itu bagaimana. Fadel berbeda pertanyaannya dengan teman-teman yang sudah dipaparkan, jadi ia ingin pertanyakan apakah tata kelola dan tenaga kerja nya itu sudah siap untuk dilaksanakan jika betul terjadi 51% itu. Kemudian, Fadel rasa memang PT. Inalum ini tidak bisa mencapai ke Presiden, yang bisa adalah Menteri ESDM.

Selanjutnya, Fadel mengatakan paling tidak sore ini kita mendapatkan semua informasi-informasi dan menindak Menteri ESDM karena beliau yang membantu Presiden. Terakhir, Fadel mengatakan pada waktu Dirut Pertamina terjadi sangat ramai di Komisi 7. Kita sudah sarankan tapi lain yang dibuat.

Upaya Peningkatan Hulu Migas dan Laporan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Kepala SKK Migas, dan 10 KKKS

Fadel menanyakan kecukupan dana Pertamina untuk membiayai produksi karena Pertamina sendiri defisit anggaran. Ia meminta SKK migas menaikan produksi dan usulan investor serta menanyakan hambatan politis SKK migas. Menurutnya, birokrasi harus dipotong menjadi pendek. Ia meminta Pemerintah mengutamakan investor yang sudah punya komitmen untuk berinvestasi di Pemerintah. Ia mengatakan selama masa pemerintahan Jokowi produksi tidak meningkat. Ia juga mengatakan apabila Pertamina tidak sanggup di dalam negeri maka Pertamina bisa ke luar negeri seperti di Sudan.

Rapat Forum Permasalahan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) - Komisi 7 DPR RI diskusi dengan LIPI

Fadel Muhammad mengatakan bahwa terus terang kami tidak mengetahui kejadian apa yang ada di acara ulang tahun LIPI dan Fadel sebagai anggota komisi 7 DPR RI bukan pimpinan tetapi kita yang paling fokus ke LIPI ini. kita mengetahui anggota DPR di sini semua dipilih rakyat, kami bertiga ini sama haknya dengan pimpinan komisi karena semua haknya sama hanya berbeda protokoler. Jadi ketika saudara membawa masalah ini ke DPR menjadi ruang politik artinya apa yang disampaikan akan menjadi sorotan publik, jadi Handoko ini pernah rapat dengan kita masalah anggaran juga. Tolong jawab pertanyaan kita di sini ruang politik, kira-kira Handoko ini siapa yang bawa ke sini dan Handoko ini kita mengetahui lama di luar negeri jadi kita terbuka saja di ruang politik ini kita tidak perlu cemas walaupun media mendengar. Kita waktu itu bicara kepada Handoko, kita akan selalu mendukung penuh anggarannya jika LIPI ini tetap menjadi lembaga penelitian bukan lembaga komersil. Kita harus tegas dan kencang mengatakan di LIPI ini tidak boleh ada kepentingan politik.

Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fadel mengira perlu adanya kata-kata di makna judulnya agar kemiskinan dijadikan sebagai sarana untuk pertumbuhan yang berkualitas. Kemiskinan cukup besar di Masaaah lingkungan hidup. Menurut Fadel, perlu juga tema baru di luar lingkungan hidup. Indonesia sekarang telah mencapai 1 digit cukup stagnan di beberapa tahun ini. Yang berikutnya, Fadel menyampaikan apresiasi penyampaiannya di tahun 2019 kurang lebih 30% sudah bagus.Belanja pegawai 2 T tentunya cukup langka untuk pemberdayaan. Namun, Fadel emannyakan jumlah tersebut untuk kehutanan atau lingkunga hidup karena banyak tunjangan dan biaya yang dikeluarkan. Terkait Pagu Indikatif tahun 2019, Fadel juga menanyakan alasan mengapa untuk DAS dan lingkungan hidup angkanya besar. Fadel menjelaskan bahwa kemiskinan itu masuk ke beberapa tempat. Perlu ada penonjolan.

Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Fadel menjelaskan mengapa Komisi 7 menginginkan subsidi ini tertutup itu karena Komisi 7 mendengar Pemerintah telah menyiapkan kartu miskin, maka Komisi 7 ingin sekali subsidi ini tepat sasaran, maka itu alasan ingin tertutup. Fadel menyampaikan bahwa masalah yang utama adalah masalah ketersediaan LPG yang selalu diharapkan oleh masyarakat. Apakah kita akan mengambil subsidi tertutup atau terbuka dengan pengecualian-pengecualian, yang perlu disempurnakan sebelum pembahasan anggaran ini berakhir. Fadel mengusulkan jika bisa untuk pertalite bisa dibuat satu harga saja. Fadel menambahkan terkait nuklir, dulu di Gorontalo sudah disiapkan. Saat zaman presiden sebelum yang sekarang itu sudah disiapkan, tetapi di tengah jalan prosesnya dibatalkan. Fadel menyampaikan ketika Komisi 7 kunker ke daerah Sulawesi Selatan, permasalahan yang dihadapi daerah adalah kekurangan infrastruktur BBM. Jadi, ada masalah besar bahwa infrastruktur ini tidak cukup. Fadel juga mengkritisi teman-teman di Pertamina mengakui itu, tetapi tidak membuka pintu untuk swasta. Fadel menanyakan ada beberapa sumber gas kita yang dapat mudah diconvert menjadi C4 dan C3.

RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti dan LPNK

Fadel mengatakan selalu mengikuti konseling dan dengan seksama memahami uraian Eselon-1 dan Kepala - kepala LPNK yang sudah jelas. Fadel mengatakan ada satu hal yang masalah terkait visi misi presiden yaitu SDM unggul Indonesia maju. Fadel mengatakan ketika mengikuti sidang kenegaraan, apa yang disampaikan Presiden tidaks sesuai dengan Kemenristekdikti.

Kinerja 2018 dan Masalah Investasi di Sektor Migas – Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)

Fadel mengatakan di lingkungan oil dan gas hanya mengelola dari declaim production saja, jadi untuk kedepannya kita untuk mengambil langkah jika investor mau masuk untuk eksplorasi lebih baik kita bebaskan investor dan kita saring beberapa saja, dan pada tahap produksi baru kita mulai batasi. Fadel mengatakan SKK Migas dibayar Negara itu untuk menaikan harga produksi agar rakyat dan Negara memiliki pendapatan dari hasil produksi. Fadel menyatakan Komisi 7 siap memabntu SKK Migas dan akan bertugas bersama-sama untuk memajukan Negara. Maman meminta untuk penambahan pekerja dan peningkatan KKKS dan jika ada pekerja dari luar tidak menjadi masalah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Fadel mengatakan tidak nampaknya investasi yang diberikan Kementerian ESDM, masalah ini harus disampaikan ke publik karena agar masyarakat tau. Tinggal 60 hari kita akan mengalami perubahan bsar di pemerintahan, kita disini hanya duduk sebagai penentu kebijakan dan kementerian ESDM sebagai eksekutornya. Anggota sebagai pengatur kebijakan harus berpihak pada rakyat. Fadel megusulkan keijakan gas sebaiknya dikasih ke PGN untuk mengaturya dan mohon kebijakan kepentingan rakyat jadi perhatian agar di daerah tidak ribut.

Pembicaraan Usulan Relokasi Anggaran antar Program Lingkup LHK TA 2018 dan Penyesuaian RKA K/L Hasil Banggar - Raker Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Fadel mengatakan bahwa kenaikannya itu Rp1 triliun, tetapi kecil dibandingkan dengan apa yang dibutuhkan selama ini, sehingga Fadel melihat perbandingannya mungkin perlu ada penekanan mana yang prioritas di 2019 ini dibandingkan dengan 2018 karena ini ada beberapa yang naik dan turun. Mengenai sampah yang berubah jadi energi, Fadel menanggapi hampir semua persoalan ini terutama DKI jadi persoalan yang luar biasa, pertanyaannya adalah sejauh mana LHK ikut terlibat dalam menyelesaikan masalah ini. Fadel menganggap cost yang diminta untuk transportasi ini terlalu mahal.

Latar Belakang

Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar (lahir di Ternate, Maluku, 20 Mei 1952) adalah politikus senior Indonesia. Fadel adalah Wakil Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar)  periode 2011-2015. Fadel pernah menjabat Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II, 18 Oktober 2011[1]. Sebelumnya ia menjabat sebagai Gubernur Provinsi Gorontalo sejak 10 Desember 2001 hingga 22 Oktober 2009. Pada pilkada Gorontalo 2006 yang dilaksanakan pada 26 November 2006, ia memperoleh 81 persen suara. 

Fadel sebelumnya adalah seorang pengusaha dan politikus Indonesia. Ia juga Ketua DPD I Golkar di Gorontalo. Setelah bercerai dengan istri pertamanya, ia menikah dengan Hasanah binti Thahir Shahab.

Fadel pernah diperiksa oleh Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dua kasus dugaan korupsi yaitu kasus korupsi dana selisih penggunaan anggaran DPRD Gorontalo di tahun 2001 dan kasus korupsi penyalahgunaan alat-alat kesehatan di 2005. (sumber1).  Fadel juga diduga terlibat kasus korupsi pemberian izin ilegal kepada PT. Morotai Marine Culture di 2013. (sumber2).

Fadel Muhammad terpilih sebagai Ketua Komisi XI DPR-RI periode 2014-2019 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan. Januari 2016, ia dimutasi menjadi Wakil Ketua Komisi VII DPR-RI. 

Di Januari 2017, Fadel digantikan menjadi Wakil Ketua Komisi 7 oleh Satya Widya Yudha.

Pendidikan

S1, Teknik Fisika, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1978)

S3, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2007) 

Perjalanan Politik

Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Bersatu (2009-2011)
Gubernur Gorontalo (2001-2009)

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan

18 November 2015 - Fadel menilai bahwa RUU JPSK sudah mencapai kondisi yang solid dan semua Daftar Inventaris Masalah (DIM) dapat diambil di DPR untuk diberikan ke Pemerintah. Kemudian seminggu setelahnya, dapat dilakukan konsinyering.  [sumber]

Tanggapan

Tenaga Nuklir

15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Fadel memberikan dukungan politik kepada para mitra agar pembangunan nuklir dapat dilaksanakan, Ia juga berharap jangan ada kesan maju mundur. Fadel menyatakan bahwa dirinya adalah orang pertama di Indonesia yang  memprakasai tenaga nuklir saat menjabat sebagai Gubernur Gorontalo. Beliau kemudian mempertanyakan mengapa kita terkesan takut saat PLN power plan Turki lebih mahal dari pada Rusia. Fadel juga menjelaskan bahwa membuat PLTN tidak sampai 5 tahun dan jika ada yang mengatakan membuat PLTN lebih dari 5 tahun adalah kebohongan.Terakhir Fadel menekankan bahwa PLTN harus menjadi opsi kelistrikan nasional, selain itu dalam pandangannya, DPR juga menolak nuklir jadi opsi terakhir dan harus ada kesempatan bagi swasta agar tidak perlu menunggu pemerintah. [sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK,  Fadel mengatakan masalah royalti memang serius karena PNBP kita kecil dan mengusulkan untuk membuat pertemuan terkait pembahsan royalti. Fadel menyampaikan keinginannya, yaitu pendapatan negara bertambah. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Fadel menyampaikan pesan Susilo Bambang Yudhoyono agar Pemerintah periode sebelumnya tidak disalahkan terkait isu reklamasi pantura Jakarta. Selanjutnya, Fadel bersama Komisi 7 sudah mengingatkan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, untuk mencegah reklamasi pantura Jakarta karena menimbulkan banyak dampak sosial dan dampak lingkungan. Selain itu, Fadel menilai kronologi permasalahan reklamasi pantura Jakarta yang disampaikan MenLHK sudah bagus sehingga permasalahannya menjadi jelas.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Asuransi Kredit Indonesia, Perum Jamkrindo, Jasa Asuransi Indonesia dan Permodalan Nasional Madani

26 November 2015 - Fadel meminta Askrindo, Jamkrindo, Jasindo, dan PNM untuk meningkatkan jumlah pengguna KUR. Fadel juga meminta PNM membuat daftar kebutuhan dari perluasan UMKM untuk dibicarakan pada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Terakhir Fadel berharap agar Jasindo dapat meningkatkan pelayanan prima, terutama pada anggota DPR.  [sumber]

Pembentukan 'Crisis Center'

24 Agustus 2015 - (RimaNews) - Komisi XI DPR RI merekomendasikan pemerintah membentuk "crisis center" untuk mengatasi kondisi perekonomian yang kini sedang tidak baik dan mencegah kondisinya makin memburuk.

"Kami Komisi XI merekomendasikan dibuat 'crisis center' yang menyediakan matriks. Saya kira ini sangat penting," kata Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad di Jakarta, Senin (24/8/2015) malam.

Fadel mengaku terganggu melihat kondisi perekonomian yang tidak baik. Menurut dia, pemerintah belum menunjukkan langkah-langkah yang jelas untuk mengatasinya.

Untuk itu, DPR meminta Menteri Keuangan, Menteri PPN, dan Menko Perekonomian bersama membentuk "crisis center" yang menyediakan data-data dalam bentuk matriks untuk masyarakat agar mereka mengetahui dengan pasti kondisi perekonomian kini.

Menurut Fadel, cara itu ditempuh pemerintah masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terbukti dapat membantu mengatasi perekonomian yang saat itu juga kurang baik.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah telah menyiapkan "crisis management protocol". Namun, data-data yang terdapat di dalamnya tergolong rahasia.

Selain itu, dia mengatakan bahwa pemerintah terus mengikuti surat berharga BI serta menjaga surat berharga negara (SBN), misalnya dengan melakukan pembelian kembali (buy back) dan memperkuat cadangan devisa.

Menkeu menuturkan bahwa kondisi perekonomian kini berbeda dengan krisis ekonomi 1998 karena pertumbuhan masih positif, inflasi 7 persen (yoy) dan neraca perdagangan surplus meskipun impor turun drastis.

"Dari fundamental makro, cukup baik. Akan tetapi, tidak bisa dihindari global yang 'chaotic', AS memperketat, Tiongkok mendevaluasi. Kalau Tiongkok terus mendevaluasi dolar juga akan makin kuat," kata dia. (sumber)

Kinerja Bank Negara Indonesia

8 April 2015 - Fadel menilai ide Kampung BNI adalah ide yang bagus dan mendorong untuk terus dikembangkan.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada 26 Maret 2015 Fadel harap bantuan MenKeu agar UU Bank Indonesia bisa selesai tahun ini. Fadel menilai perlu dilakukan pengecekan lapangan untuk melihat penggunaan Rupiah di perbatasan.  [sumber]