Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Laporan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT), Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Puan Maharani, Keputusan Tingkat 2 Rancangan Undang-Undang tentang Disabilitas dan Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR-RI tentang Arsitek - DPR-RI Rapat Paripurna ke-59

Roem membacakan laporan BURT. DPR-RI memiliki kemandirian untuk menyusun anggaran. BURT melaporkan rencana kerja dan anggaran dalam paripurna. Jumlah usulan anggaran DPR-RI tahun 2016 sekitar 6 Triliun atau 0,3% APBN 2016. Roem berharap semoga kinerja DPR-RI dan pemerintah lebih baik.

RAPBN 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub

Roem mengatakan untuk pembangunan bandara bisa Triliunan Rupiah, dan untuk maintenance juga harus diperhatikan. Di pusat menghitung anggaran sesuai dengan program prioritas sehingga banyak bandara yang tidak mendapatkan anggaran. Roem meminta penjelasan mengenai bandara di Gorontalo, karena sudah memperjuangkan tetapi tidak adanya kabar lagi.

Koordinasi Kunjungan Kerja (Kunker) pada Masa Reses ke Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Barat — Komisi 4 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Staf Ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Sekjen Kementerian Pertanian

Roem mengatakan bahwa di pelosok-pelosok banyak yang miskin, sehingga dibutuhkan adanya koperasi simpan-pinjam agar mereka dapat meminjam uang ke koperasi tersebut.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Tahun Anggaran (TA) 2018 sesuai Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) — Komisi 4 DPR RI DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian (Mentan), dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Roem Kono mengatakan linknya ada di antara infrastruktur dan Komisi 4 tapi ia lebih suka disini. Ia mengapresiasi Mentan karena ia melihat sendiri banyak program yang luar biasa. Ia mengapresiasi karena memang harus begitu, karena anggaran untuk perjalanan dinas dikurangi. Oleh karena itu, ia ingin adanya percepatan daripada program pelayanan rakyat. Menurutnya tidak usah berbelit-belit programnya seperti KKP. Ia mengatakan Mentan dan MenLHK hebat. Dua-duanya aktivis dan harus diakui kalau dari aktivis berbeda. Ia menitipkan aspirasi dari rakyat dan semoga bisa diakomodir.

Tindak Lanjut Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Roem mengatakan bahwa bayangkan lahan seluas 1000 hektar, tetapi yang mengawasi hanya 10 orang. Roem menegaskan bahwa kita hidup di tengah hutan, tetapi malah menderita. Roem meminta untuk diperketat pengawasan dan aturan untuk hutan.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Roem mengatakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat maka Menteri Pertanian harus selalu konsisten untuk memajukan petani. Roem bertanya siapa yang memberikan rekomendasi terkait impor, apakah user atau Kementan. Kementan tahu terkait demand, supply serta output, Roem bertanya dasar hukum dalam impor.

Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Tanaman Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Dirjen Hortikultura dan Dirjen PSP Kementerian Pertanian

Roem mengatakan bahwa dirinya beberapa waktu lalu mendampingi menteri pertanian untuk ekspor jagung. Memang hal ini membuat gembira tetapi dibalik itu para petani kita belum tercukupi kebutuhan hidupnya. Mereka itu ada yang rela pagi-pagi buta mencari benih jagung ke pasar terdekat, tetapi belum tentu dapat. Ada juga petani jagung yang rumahnya di atas gunung sehingga dia harus turun gunung dulu untuk dapat benih.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Roem mengatakan, perlu mendalami masalah impor garam sebab dirinya hanya melihat para menteri mengangguk saja di depan presiden. Roem juga mengatakan produksi garam tidak ada gunanya bila tidak didukung oleh teknologi. Selain itu, Roem mengatakan anggaran untuk petani harus ditingkatkan dan membangun teknologi yang baik demi kesejahteraan agar harga tetap bisa bersaing dengan produk lain.

RKA K/L 2019 dan Programnya — Komisi 4 DPR RI Raker dengan Menteri Pertanian dan Menteri Kelautan dan Perikanan

Roem menegaskan 60% emas yang kita dapat dari pencak silat. Kita berikan apresiasi ke Pak Edhy Prabowo. Dari ia kira ini tahun politik dan kinerja dari Kementan kita beri apresiasi dan ini suatu prestasi sehingga kedatangan kita bisa menjadi harapan untuk kita. Selanjutnya, Roem mengatakan masalah kualitas dari bibit itu sendiri, masih banyak menjadi mainan dari korporat. Mahal tidak masalah yang penting kualitasnya bagus. Sekali lagi, Roem berharap kepada Mentan agar distribusi bantuan berupa pupuk, benih, sapi bisa segera diselesaikan.

Kemudian, Roem kita bangga dengan Kementan sekarang, kalau bisa mulai Januari sudah ada bantuannya itu. Karena sekarang, pembahasan nota keuangan Menteri Kelautan dan Perikanan juga tidak hadir. Roem mengatakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, ia sedih karena nelayan menjadi tidak terurus terkait anggaran yang turun ini. Roem menanyakan terkait kesimpulan ia, ada apa di balik ini semua sebenarnya. Terakhir, Roem mengharapkan mudah-mudahan ke depannya agar ada perubahan di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini.

Lima Pokok RKP (Rencana Kerja Pemerintah) 2019 dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Roem Kono mengatakan masalah nasihat semua bagus dan ia menyampaikan bahwa kemarin Komisi 4 rapat tidak match, karena kita ada. Ia berharap hal-hal yang menjadi aspirasi bisa dilakukan karena ada sekelompok masyarakat yang tidak bisa melakukan apa-apa akibat dari mekanisme yang bertele-tele. Menurutnya, permasalahan hutan sosial adalah suatu potensi untuk lingkungan hidup dan tergantung pada siapa dibicarakan karena hutan sosial ini berpotensi. Ia menyampaikan bahwa ia melihat masih banyak pegawai urusan teknis tidak ada inovasi baru yang ramah lingkungan pada dinas-dinas itu dan tidak proporsional dan tepat sasaran, selama tidak bisa menyalurkan bibit. Ia juga membahas mengenai masalah pencemaran lingkungan hidup terkait penambangan liar harus ditertibkan. Ia mengatakan mulai bulan Februari harus menanamkan pohon agar masyarakat dapat berkontribusi.

Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR-RI pada Reses Masa Sidang 1 Tahun 2018/2019 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Roem mengatakan bahwa kunjungan kerja pada saat reses terbagi menjadi dua, yaitu kunjungan kerja reses komisi dan perorangan. Untuk itu, Roem meminta kepada para mitra untuk dapat memberikan informasi kepada dinas yang berkaitan untuk bisa menerima kunjungan para Anggota Komisi 4 DPR-RI karena terkadang dinas mengabaikan kehadiran Anggota Komisi 4 DPR-RI.

Kunjungan Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementan, KKP, dan KemenLHK

Selesai mendengarkan penyampaian dari Menteri Pertanian dan Menteri KKP, Roem Kono membagi-bagikan daerah yang akan di kunjungi seperti di Jawa Tengah yang akan mengunjunginya yaitu Viva Yoga, Tagore Abu Bakar, Iman Ulip, Andi Ridwan, Endang, Srikarti, Budi Satrio, Felicitas, Ahmad Ridwan. Sedangkan untuk di Provinsi Sumatera Selatan yaitu Edhy P, Roem Kono, Daniel Johan, Mindo Sianipar, Susi Sahdona, Darori

Umar Arsal, Ibnu Multazam, Fadholi, dan Fauzi A. Lalu untuk di Provinsi Papua yaitu Michael W, Bagus Adi Mahendra, Roberth K, Oo Sutisna, Yus Sudarso, Eko Hendro Purnomo, dan Muchtar Lutfi.

Kunjungan Masa Reses — Komisi 4 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian KLHK dan lain-lain

Roem Kono sebagai pimpinan rapat mengatakan bahwa pada masa reses tahun 2018 hingga tahun 2019, Komisi 4 membentuk 3 tim ke Sumatera Selatan, Jawa Tenga, dan Bali. Reses masa sidang dimulai pada 14 Desember dan diserahkan kepada tim masing-masing. Sebelum dibagi dalam kelompok, Roem Kono mempersilahkan mitra untuk menginformasikan wilayahnya dan di presentasikan pada wilayah terpusat, kemudian di perlukan evaluasi sebagai masukan kepada Komisi 4 dan menyerap aspirasi tersebut. Roem Kono mengatakan bahwa diperlukan evaluasi dan koordinasi hasil-hasil daripada program yang lalu apakah ada kendala atau tidak dan ia juga mengatakan jangan libatkan Komisi 4 terkait masalah teknis namun lebih pada strategi mengenai pembangunan di daerah tersebut, seperti misalkan pembagian kapal yang dilakukan KKP agar lebih maksimal. Roem Kono juga bertanya terkait pertanian yaitu masalah penyuluhan pupuk bagaimana, dan benih jalu yang sudah disalurkan sudah sejauh mana. Roem Kono juga menjelaskan rencana kunjungan kerja ini terbagi dalam tiga tim yang akan dipimpin oleh Edy Prabowo (Sumatera Selatan), Viva Yoga Mauladi (Jawa Tengah), dan Roem Kono (Bali).

Ketersediaan Bahan Pangan Jelang Lebaran 2019 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, Kementerian Perdagangan RI dan Perum BULOG

Roem mengatakan Komisi 4 DPR RI akan terus mengawasi kenaikan harga yang tak normal. Menurut Roem, apabila bahan pangan dapat ditata dengan baik, maka produktivitasnya memuaskan. Terakhir ia menanyakan keberadaan stok beras impor.

Penyelesaian Tata Ruang dan Pembahasan Kawasan Hutan - Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK

Roem mengatakan pengusaha hutan ini sudah menjadi raja-raja di negara kita, seperti ada Raja Hutan Lampung, Raja Hutan Kalimantan Tengah, dan kita tahu persis mereka sekarang sedang berfoya-foya pakai uang rakyat di atas penderitaan rakyat, melihat ini kita jangan diam-diam saja, Presiden sudah berpidato katanya mau di kejar dan diahajar, jadi mau lari kemana dia, jadi harus ada terobosan-terobosan, tidak perlu takut sekarang ini Pak, sudah cukup mereka menikmati kekayaan bangsa kita. Roem menambahkan DPR-RI ini sudah dilecehkan oleh Gubernur Kalimantan Tengah padahal kita secara baik-baik ingin membantu menyelesaikan permasalahan di Provinsi Kalimantan Tengah, lagian sudah diundang berkali-kali tidak pernah datang, jadi apa yang ia sampaikan tadi ini Roem memohon untuk di masukkan ke dalam kesimpulan.

RKP dan RKA K/L 2020 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan 1 tahun 2019 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Roem menyampaikan untuk benih jagung sebaiknya untuk ditiadakan saja, karena akan menjadi suatu permaslahan di lapangan.

Koordinasi Kunjungan Kerja - Rapat Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pertanian RI, BULOG, Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bali

Roem Kono menanyakan untuk pertanian mengenai masalah penyuluhan pupuk dan penyaluran benih jalu.

Latar Belakang

Drs.Roem Kono terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Golongan Karya (Golkar) mewakili Dapil Gorontalo setelah memperoleh 117,831 suara. Roem adalah politikus senior Golkar dan Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar (2009-2013).  Roem adalah seorang pengusaha kontraktor. Roem pernah menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT. Intirum Indomastech (1995-2009) dan aktif di organisasi pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagai Ketua Komite (2004-2009).

Pada masa kerja 2014-2019 Roem kembali duduk di Komisi V yang membidangi pekerjaan umum, transportasi, perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal. Pada periode 2014-2019 Roem dipercaya menjadi Ketua Komisi V. Roem Kono adalah Ketua dari AKD BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR-RI.

Pada awal Juli 2017 Roem Kono dimutasi ke Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan sebagai Wakil Ketua menggantikan Siti Hediati Soeharto.

Pendidikan

SLTA, SMA Karyawan, Jakarta (1972)

S1, Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta (2002)

S2, Universitas Indonesia Esa Unggul, Jakarta (2003)

Perjalanan Politik

Roem Kono sudah menjadi kader Golkar sejak 1987 dan aktif di Kelompok Kerja (Pokja) Wiraswasta.  Sebagai seorang pengusaha, Roem aktif berorganisasi di asosiasi pengusaha.  Dimulai di 1989 dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menjadi Wakil Ketua Umum HIPMI Jakarta (1989-1992) kemudian di Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menjadi Ketua DKI Jakarta (1998-2003), Ketua Komite (2004-2009) dan Anggota Dewan Kehormatan (2009-2013).

Roem adalah salah satu tokoh yang instrumental dalam pemekaran wilayah Gorontalo menjadi Provinsi.  Atas jasanya itu, Roem dipercaya oleh Golkar untuk menjadi Wakil Ketua DPP Golkar Gorontalo (2001-2004).

Karir politiknya di Golkar semakin berkibar dan Roem dipercaya menjadi Wakil Sekjen DPP Golkar (2009-2013). Pada Pileg 2009 Roem maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014. Roem duduk di Komisi V.

Pada Pileg 2014 Roem kembali lagi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan ditugaskan menjadi Ketua Komisi V. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Arsitek

26 Agustus 2015 - Roem meminta agar mitra (pakar, ahli dan asosiasi arsitek) tidak terlalu fokus dalam hal teknis dan lebih menjelaskan tentang bagaimana baiknya cara-cara dari aspek Undang-Undang melindungi profesi arsitek.  [sumber]

Tanggapan

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Roem Kono menilai bahwa kesalahan penurunan penumpang yang dilakukan oleh Lion Air sudah mengurangi kepercayaan masyarakat. Namun bagi Pemerintah, ini adalah sebuah dosa yang luar biasa. Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan karena Lion Air dinilai Roem Kono cukup membantu masyarakat untuk terbang. Roem Kono menegaskan kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk tidak main-main dalam memberikan sanksi, tunjukkan jika negara ini menjalani undang-undang dengan benar. Roem mempertanyakan apakah sanksi yang diberikan Kemenhub hanya sebagai penebusan rasa malu kepada masyarakat.

Roem meminta Kemenhub, Lion Air, dan Air Asia untuk tidak mengira DPR mencari masalah bila melakukan inspeksi mendadak (sidak) karena sebetulnya DPR ingin melakukan fungsi pengawasannya dengan benar.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

10 Juni 2015 - Menurut Roem perekonomian kita tidak terlalu baik namun Pemerintah membuat program infrastruktur yang menggebu-gebu. Roem menilai Pemerintah masih terlalu fokus kepada pertumbuhan ekonomi sementara keadilan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ini belum terlaksana.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016

9 Juni 2015 - Roem berharap Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) bersama-sama dengan Komisi 5 fokus membangun bangsa. Menurut Roem MenPDT tidak perlu terlalu keras-keras usaha di desa dan cukup fokus saja di transmigrasi. Menurut Roem desa itu bukannya senang malah takut dapat uang, karena sudah banyak yang ‘mengintip’. Dulu tidak ada masalah ini dan sekarang jadi marak.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Roem minta penjelasan ke Menteri Perhubungan (Menhub) terkait temuan seringnya ada pergantian Kepala Bandara Djalaluddin di Gorontalo.  [sumber]