Golkar - Maluku

Sikap Terhadap RUU

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum (BLU) Sawit — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Edison mengatakan bahwa yang perlu dicermati adaah tujuan perubahan Undang-Undang PNBP untuk memperkuat tata kelola tetapi di dalamnya malah ada unsur pungutan, dan banyak lahan sawit belum tersertifikasi sehingga perlu kerjasama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau

Edison mengatakan bahwa wartawan juga ikut menganggap Komisi 11 lebih rendah dari menterinya. Komisi 11 juga harus memberitahukan ke daerah Kabupaten/Kota untuk dapay menggalang suara menyetujui RUU ini karena jangan-jangan kalau tidak ada gerakan dari mereka artinya karena mereka tidak setuju dengan RUU ini, dan para anggota DPRD ini juga harus meyakinkan Kabupaten/Kota agar dapat sepemikiran untuk menyetujui hal ini. Edison juga mengatakan jika kedepannya tidak ada gerakan dari Kabupaten/Kota artinya Komisi 11 anggap dari daerah juga tidak mau adanya undang-undang ini, sehingga Komisi 11 tidak perlu membahas hal ini lagi jika tidak ada gerakan dari daerah. Edison juga menegaskan agar rapat-rapat di DPR ini jika menteri tidak hadir ya dibatalkan saja karena sesuai undang-undang seperti itu dan agar para menteri itu mengetahui bahwa Komisi 11 dan Menteri sejajar bukan hanya menteri saja yang punya kuasa.

Tanggapan

Pembahasan Perpajakan — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesian National Shipowners' Association (INSA), dan Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia (APPRI)

Edison mengatakan Komisi 11 DPR RI nanti memanggil Menteri Keuangan membahas pajak pelayaran yang lebih adil utamanya dengan mengenakan ke pelayaran asing.

Pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun 2014 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas

Edison mengatakan 100 usulan dalam musrembang sudah dipastikan 101 tidak diakomodir. Edison meminta pemerintah memikirkan cara agar anggota DPR bisa memperjuangkan program di dapil, teknisnya dikembalikan kepada pemerintah. Edison bertanya bagaimana langkah Kemenkeu agar K/L mendapat opini WTP dari BPK RI.

Penggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan OJK Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Edison berpendapat bahwa yang disampaikan OJK terkait yang terjadi di tahun 2015 cukup rasional. Peran OJK diharapkan dapat memberikan jaminan terkait pengawasan institusi negara. Selain itu, Edison menanyakan OJK sudah memiliki strategi yang efektif dalam usaha mereduksi pelarian modal asing dan pengawasan terhadap bank-bank yang berisiko atau belum.

Pembahasan Realisasi Penerimaan Pajak — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan

Edison mengatakan perlu dipahami, bahwasannya segala keputusan harus melalui Komisi 11 DPR RI dahulu baru ke Banggar. Kepada Dirjen Pajak, perjuangan untuk tingkatkan pajak harus terus berlanjut. Apapun kebijakan yang dilakukan harus adil dan bijaksana kepada semua golongan suku dan agama.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Edison mengatakan bahwa Komisi 11 DPR-RI akan meningkatkan pengawasan kepada mitra kerja dan juga di lapangan.

Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Edison mengingatkan bahwa jangan hanya bersifat kesimpulan dan harus berupa data untuk kebenaran.

Privatisasi 4 BUMN — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Perwakilan Menteri Keuangan

Edison mengatakan setuju terkait PMN selama prakteknya benar, dan DPR akan melakukan pengawasan ekstra ketat.

Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Edison menyampaikan bahwa Komisi 11 DPR-RI akan mengawasi kinerja OJK bukan hanya Kemenkeu saja yang mengawasi, tetapi Komisi 11 DPR-RI juga.

Transfer Daerah Tentang RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Edison mengatakan 3 bulan lalu Kemenhub mengeluarkan surat di Kabupaten Aru bahwa pesawat wings tidak boleh mendarat. Perlu pelebaran bandara agar wings bisa mendarat. Ia meminta penjelasan mengenai hal tersebut.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri Pembangunan dan Perencanaan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pusat Statistik dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Edison mengatakan bahwa siapapun yang rapat harus paham yang dijelaskan oleh menteri.

Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Edison mengatakan DAU dan DAK tidak akan adil pada daerah seperti NTT. UU Perimbangan pusat dan daerah harus dibahas. Ia menyampaikan DAU lebih banyak dinikmati daerah-daerh daratan sedangkan daerah kepulauan tidak menikmati. Menurutnya orang-orang di pulau terluar harus diberikan fasilitas yang memadai. Ia mengatakan harus ada kemauan politik dari Menteri untuk perbaikan-perbaikan yang berkeadilan. Ia meminta diberikan subsidi untuk daging sapi karena masyarakat tidak suka daging sapi frozen. Ia mengatakan yang menikmati subsidi sapi harus orang-orang miskin, jangan yang kaya.

Lanjutan Pembahasan Transfer ke Daerah dan Dana Desa — Panitia Kerja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Panja TKDD) Badan Anggaran DPR RI Rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Edison mengatakan DAK Fisik dalam RSPBN 2018 harus memperhatikan daerah perbatasan dan transmigrasi, seperti Maluku Tenggara yang membutuhkan pembangunan jalan dan air minum. Edison bertanya apakah pemerintah bisa memikirkan cara efektif agar dana desa langsung ditransfer ke desa yang
bersangkutan, karena jika transfer dana desa ke provinsi membutuhkan waktu untuk sampai ke desa, belum lagi ada pemotongan dari pejabat provinsi atau bahkan ditahan.

Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBN 2017 — Badan Anggaran Panitia Kerja (Banggar Panja) Asumsi Makro DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Edison menanyakan daerah pemberlakuan subsidi. Ia menyampaikan di dapilnya di Maluku, lampu hanya menyala beberapa jam saja. Ia menanyakan jika subsidi tidak berlaku di seluruh Indonesia. Ia membahas PLN yang berjanji akan membangun PLTU, tetapi tidak dibangun padahal sudah membeli lahan di Kab. Maluku Tengah.

Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU ASN dan RUU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI, Penetapan Kembali Tim-Tim Kerja DPR RI, dan Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan — Rapat Paripurna DPR RI

Edison mengatakan apa yang dilakukan Kapolri berdasarkan bukti-bukti yang ada dan tidak mungkin
bertindak sewenang-wenangnya. Edison meminta Kapolri bertindak tegas atas langkah-langkah aneh yang dapat memecah belah persatuan.

Lanjutan dengan Menteri Keuangan Privatisasi 4 BUMN – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Edison mengatakan pembangunan infrastruktur yang dikerjakan oleh PUPR banyak di daerah-daerah yang tertangkap kasus korupsi. Edison mempertanyakan apakah di daerah-daerah juga BUMN memiliki perusahaan yang orientasi jalannya secara benar. Kami akan melakukan pengawasan ekstra ketat dan ini tidak boleh dianggap sepele. Edison memberikan dukungan untuk PMN karena penjelasan yang disampaikan rasional dan memberikan catatan agar pengawasan ekstra ketat yang akan dilakukan.

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2015 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Edison B. menegaskan Fraksi Golkar agar kualitas keuangan negara dapat dipenuhi pengelolaan keuangan negara harus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Keuangan RI

Edison menyampaikan bahwa hubungan DPR dengan Kemenkeu RI tidak hanya berbicara tentang asumsi makro. Ia menilai di dapilnya yang merupakan daerah pinggiran mendapatkan distribusi anggaran yang tidak rasional. Edison melihat dari paparan yang ada, konsentrasi Pemerintah untuk membangun daerah perbatasan sangat luar biasa. Ia menyampaikan di Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Perbatasan itu paling banyak entikon. Di sana sedang dibangun pos lintas batas dan jalan paralel. Namun, pos lintas batas dalam tahun 2016 yang sudah dibangun baru sembilan.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Edison menanyakan terkait adanya penurunan nilai tukar rupiah saat tax amnesty terlaksana. Ia berharap BI dapat menjaga agar nilai tukar rupiah tidak menurun, walaupun repatriasi yang masuk banyak. Selain itu, Edison mengatakan bahwa baru kali ini Menkeu RI membuat perombakan, dan ia ingin mengetahui alasan dari perombakan tersebut beserta dampaknya. Terkait penundaan dana ke daerah, menurutnya perlu ada penjelasan, karena ada daerah yang memberi surat. Ketika adanya Peraturan Menkeu RI tentang penyaluran dana, ada daerah yang melakukan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, sementara di Undang-Undang sudah diatur bahwa APBD Perubahan hanya sekali pada tahun anggaran. Ia meminta klarifikasi yang benar.

Pemotongan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Sosialisasi Tax Amnesty — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Rapat Lanjutan)

Edison menanyakan bagaimana Pemerintah bisa meningkatkan pajak tapi di daerah timur tidak ada kantor pelayanan pajak. Kemudian, Edison berharap Kementerian Keuangan mempunyai data dapil anggota DPR dan bisa melakukan komunikasi.

Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI

Edison meminta penjelasan atas masalah OTT Ditjen Pajak dan mempertanyakan gaji dan tunjangan pegawai yang masih kecil. Padahal, sudah dinaikan berkali-kali serta menanyakan setiap tingkat kepegawaian Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dilakukan pengawasan efektif atau tidak, karena kalau ada bawahan melakukan hal tidak betul, maka atasan akan mendapat sanksi, dan mempersoalkan sebagian besar wajib pajak belum mengikuti tax amnesty. Edison mengatakan bahwa atas arahan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar), maka setiap reses, Fraksi Partai Golkar akan melakukan sosialisasi Tax Amnesty agar terjadi kolaborasi antara konsultan pajak dan aparat pajak di daerah-daerah.

Evaluasi Kinerja Bea dan Cukai Tahun 2016 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai

Edison mengatakan Komisi 11 DPR RI akan melakukan pengawasan ekstra ketat agar apa yang disampaikan oleh Dirjen sesuai dengan fakta di lapangan. Semua Anggota Komisi 11 DPR RI akan mengawasi Bea Cukai di Dapil masing-masing.

Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Edison mengatakan Bumiputera dinilai kurang transparan menyampaikan laporan keuangan apalagi sering ganti direksi. Ia menanyakan akan diselamatkan atau likuidasi dengan memperhatikan anggota.

Penerimaan Pajak Non Migas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah, Dirjen Migas, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Pajak

Edison mengatakan sampai saat ini Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara masih 1 kantor wilayah pajak. Ia mengatakan sampai sekarang Maluku masih belum punya kantor wilayah sendiri.

Pembentukan Tim Perumus Transfer ke Daerah dan Dana Desa — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Edison mengatakan yang sudah dipaparkan oleh Tim Pemerintah luar biasa, tapi Edison berharap semua yang sudah dijelaskan dapat terlaksana. Edison menanyakan terkait Nawacita poin ke-3 terkait membangun daerah pinggiran yang hanya terfokus ke Papua. Ia juga menanyakan alasan Dana Otonomi Khusus (Otsus) hanya untuk Aceh dan Papua, sedangkan daerah lainnya tidak ada. 

Penjelasan dari Menteri Keuangan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Edison Betaubun mengatakan bahwa Perpu ini bisa disahkan kalau anggota Komisi 11 DPR ini sepakat menyetujuinya dan tolong dikomunikasikan antar mitra harus dijaga agar dalam pnegambilan keputusan dapat didukung.

Laporan Angket Komisi Pemberantasan Korupsi, Hasil Fit and Proper Test Anggota Komisi Independen Pemilihan dan Hasil Fit and Proper Test Hakim Agung Mahkamah Agung — Rapat Paripurna DPR-RI ke-111

Edison mengatakan bahwa perlu dipertimbangkan ada pansus aparat hukum yang lain. Edison juga mengatakan bahwa laporan di Kejaksaan Agung tidak ditindaklanjuti oleh Kejaksaan. Di dapil Edison, laporan masuk ke Komisi 3 DPR-RI, tetapi Kejaksaan Agung tidak pernah tindak lanjut.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Untuk Bambang, Edison berpendapat bahwa pada kenyataannya, good government tidak berhasil dan Edison menanyakan peran BPK untuk mewujudkan good government. Edison menanyakan terkait efektivitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pengawas Keuangan(BPK) di Kementerian/Lembaga (KL) yang sedang berlangsung.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Edison menanyakan pelibatan publik dalam melakukan audit.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Edison menanyakan mengenai tertangkapnya beberapa auditor BPK atas kasus suap dan fraud. Ia menyarankan mengenai pemberlakuan pengawasan internal. Ia juga membahas mengenai pencapaian good governance yang bisa dicapai dengan teknologi informasi agar mencapai kinerja. Ia menanyakan sudah relevansi dan efektivitas hal tersebut untuk meningkatkan kinerja auditor dan mempertanyakan mengenai peningkatan pengawasan untuk meningkatkan kinerja auditor.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Wewe Aggraeningsih, Agus Joko Pramono, Sutrisno, Marwata, Endang Sekendar, dan Rachmat Manggala Purba

Edison bertanya kepada Agus Joko (Calon Anggota BPK),bagaimana proses pengawasan internal BPK, karena di daerah banyak lembaga dapat WTP tapi ada yang kena pidana. Edison bertanya kepada Sutrisno (Calon Anggota BPK), sejauh apa BPK atas hasil pemeriksaan lembaga lain.

Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Atas Nama Wiwiek Sisto Widayat

Edison menanyakan bagaimana aturan Bank Indonesia yang akan mengatur penggunaan bit coin untuk pembayaran virtual.

Pembahasan RKA-K/L Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pusat Statistik (BPS)

Edison mengatakan jika ada sosialisasi di daerah diharapkan melibatkan anggota DPR dari daerah pemilihan tersebut yang dapat bertugas sebagai pengawas, tidak  hanya pengawas keuangan tetpai juga pengawas pembangunan. Edison mengatakan fungsi pengawasan harus ditegakkan, apa yang dilakukan BPK, BPKP, LKPP dan BPS tetap ada dalam pengawasan Komisi 11 DPR.

Pengambilan Keputusan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS)

Edison mengatakan BPK tidak harus melakukan OTT tapi BPK harus menyampaikan audit tersebut kepada pihak yang terkait. Kepada BPKP, ia menyampaikan bahwa Komisi 11 sama sekali tidak percaya oleh inspektorat di Kabupaten/Kota karena semua tahu sebagai anggota DPR menjalankan fungsi pengawasan dan mengawasi itu secara baik banyak kepala daerah yang ditangkap, oleh sebab itu pengawasan dari pusat penting dan jika hanya mengandalkan pengawasan dari inspektorat sampai kiamat juga tidak akan ada hasilnya. Ia menyampaikan ada rasa curiga kepada desa/kabupaten/dinas-dinas yang bermain proyek maka Komisi 11 meminta kepada BPK atau BPKP untuk audit agar mendapatkan bukti-bukti nyata.

Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Edison mengatakan bahwa kantor wilayah pajak Maluku sampai saat ini belum berjalan. Edison meminta dengan tegas agar kantor wilayah pajak Maluku secepatnya harus dijalankan karena ini hal yang mendesak.

Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Edison mengatakan bahwa jangan nanti kementerian sudah sepakati tetapi tidak jadi kenyataan dalam bukti transfer. Edison juga mengatakan bahwa kesimpulan poin itu rasional tetapi khusus di dapilnya yaitu di Maluku sudah ada pembicaraan pemerintah dan sudah di tandatangan. Edison menanyakan terkait apakah nanti transfer sesuai yang telah disepakati atau tidak dan ia juga menjelaskan bahwa di dapilnya sudah ada pembicaraan dengan Kementerian PUPR, Bappenas dan ini akan menjadi perhatian bersama agar jangan nanti kementerian terkait yang sudah menyepakati semua tetapi tidak jadi kenyataan dalam bukti transfer.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Edison mengatakan bahwa Anggota DPR-RI termasuk di Anggota Komisi 11 DPR-RI tidak hanya membahas anggaran dan melakukan diskusi. Edison menegaskan bahwa Anggota DPR-RI merupakan wakil rakyat yang diberikan amanah untuk memperjuangkan dapil masing-masing. Selama ini Presiden RI, Jokowi, selalu mengumumkan akan memperhatikan daerah Timur, tetapi dalam kenyataannya, Presiden Jokowi hanya memperhatikan Papua saja. Selain itu, Menkeu RI, Sri Mulyani, tidak ada kontribusinya untuk mitra kerja Komisi 11 DPR-RI. Edison berharap Menkeu dapat memahami tugas dan fungsi DPR bukan hanya membicarakan anggaran saja.

Rencana Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Edison Betaubun mengatakan bahwa terkait hal substansi, masalah gedung mulia dan kontrak bagaimana rencana OJK apakah dilanjutkan, dibatalkan atau refund atas pembayaran yang dilakukan. Lalu apakah dengan rasio pegawai, sudah memenuhi persyaratan dalam pengawasan, mengenai gedung, kami memang mendukung melalui APBN dan sudah harus menjadi wacana. Terkait dengan anggaran, kami menyetujui RKA OJK 2019 dan membebankan kepada negara. Kami mengapresiasi OJK dan industri keuangan lainnya terhadap bantuan yang diberikan untuk korban bencana alam di Lombok tempo lalu. Terkait dengan pengawasan, kami ingin bertanya apakah rasio pegawai saat ini sudah memadai dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan OJK. Kami menyetujui bahwa investasi gedung ini harus masuk ke dalam pembantuan APBN. Meskipun kita mengetahui APBN saat ini sedang sakit, tapi kami merasa anggaran untuk gedung OJK ini harus segera dicairkan, OJK tidak akan mampu jika hanya mengandalkan iurannya saja untuk pembangunan gedung.

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Tim Perumus Transfer Daerah dengan Pemerintah

Edison mengatakan bahwa apa yang disarankan anggota DPR-RI di Badan Anggaran DPR-RI semua terkait pengawasan terhadap kinerja Pemerintah.

Pengambilan Keputusan Rencana Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Edison Betaubun berpendapat bahwa Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyetujui anggaran OJK dan catatan OJK juga memperhatikan dan melibatkan mitra OJK di Komisi 11 DPR RI di daerah pemilihan masing-masing, kalau tidak ada perhatian OJK ke komisi 11 maka pembahasan anggaran-anggaran ke depan akan dihadang. Ia bingung mengapa OJK seperti tidak bisa dimanfaatkan di daerah dan ini menjadi catatan. Karena bila tidak, maka pembahasan anggaran akan selalu mendapatkan hambatan.

Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Edison menanyakan apakah Destry Damayanti memiliki pandangan yang mempersempit lagi dalam masalah sektor riil.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Edison menanyakan apakah penjelasan fungsi pengawasan OJK merata di seluruh Indonesia? Karena kinerja OJK akan diawasi anggota DPR. Soal pembangunan kantor, saya sudah tegas menyetujui untuk OJK bisa membangun kantor sendiri. Saya kira tahun kemarin saya sudah tegas menyetujui, jika ada kekurangan anggaran, maka kita memanfaatkan APBN. Tapi kenapa OJK tidak menindaklanjuti? Apakah OJK sudah banyak anggaran?

Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.

Menurut Edison, sampai hari ini pemerintah masih minta waktu untuk melakukan rapat internal
dan Edison menegaskan kalau rapat tidak bisa dilanjutkan jika Menteri tidak hadir. Edison mangatakan akan bersikap tegas ke para Menteri agar Menteri tidak berpikir bahwa negara ini mereka. Edison juga mengatakan jangan sampai Menteri menganggap jabatannya lebih tinggi dari DPR. Menurut Edison DPR ini setingkat dengan presiden dan Edison akan bersikap keras dalam perjuangan ini. Edison meminta untuk disampaikan ke masyarakat di daerah kepulauan agar membantu dengan doa karena menurut Edison paling lambat September 2019 RUU ini sudah jadi Undang-Undang.

Latar Belakang

Edison Betaubun lahir di Ohoiel, 5 Oktober 1957. Edison berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 60.416 suara untuk daerah pemilihan Maluku . Edison kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan suara 58.765 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Edison berada di komisi III (Hukum) pada 2009-2012 dan kemudian dipindah ke Komisi XI (Keuangan, Anggaran, Moneter) pada 2012-2014.

Pendidikan

S1, Universitas Pattimura, Ambon (1983)

S2, Universitas Indonesia, Depok (2006)

Perjalanan Politik

Edison menjadi Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (2002-2004). Dirinya juga menjadi Wakil Ketua DPD Golkar Maluku (2003-2005). Pada 2010, Edison sempat diganjal tersangkut kasus korupsi yang sebelumnya telah menyeret nama Bupati Aru Teddy Tengko. Saat itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Herman Adrian Koedoeboen menyampaikannya ke publik dalam sebuah jumpa pers menyebutkan bahwa pada tahun 2006 terjadi pengeluaran dari kas daerah Aru senilai Rp 1 miliar lebih yang pertama kali dan diterima langsung oleh Tengko. Dari sejumlah dana tersebut, sebanyak Rp 750 juta diberikan kepada Edison Betaubun yang seolah-olah diberikan sebagai fee pengacara dalam kaitan sengketa Pilkada Aru. Saat itu, Betaubun yang berprofesi sebagai pengacara diminta bantuannya oleh Tengko untuk menangani sengketa tersebut hingga berakhir di Mahkamah Agung RI. Mengetahui namanya disebut-sebut terkait dalam kasus korupsi Bupati Aru Teddy Tengko, langsung memberikan klarifikasinya kepada Kejaksaan Tinggi. Dia mengakui menerima kucuran dana dari Teddy Tengko. Namun dana yang diterima tersebut merupakan uang fee atau jasa sebagai kuasa hukum dalam penanganan kasus Pilkada Aru yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta. Edison Betaubun sendiri hingga kini belum terbukti bersalah dan terkait dengan kasus korupsi tersebut. Edison memperjuangkan hak daerahnya terkait bagi hasil pertambangan gas. Edison mempermasalahkan pemerintah provinsi Maluku yang dinilai kurang memperjuangkan hak participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas Masela, padahal dana yang potensial didapat Maluku akan sangat besar dan bisa membantu mensejahterakan warga Maluku.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

28 April 2016 - Edison menuturkan bahwa Pimpinan DPR bukanlah atasan anggota DPR. Edison mengusulkan agar Pemerintah bertemu dengan Pimpinan Fraksi untuk mempercepat RUU Pengampunan Pajak.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Daerah Kepulauan- Penundaan Rapat Akibat DIM dari Pemerintah Belum Siap

10 Oktober 2018 - Rapat Pansus dengan DPD, Dirjen Kemendagri, Dirjen Kemenkeu.  Edison mengatakan bahwa pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan diserahkan kepada Pansus dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Edison juga mengatakan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif dari DPD. Edison mengatakan bahwa menurut beliau sudah sepakat untuk dilakukan penundaan rapat yang mana menunggu sampai nanti ada konsolidasi dari aparat pemerintahan dan nanti akan ditentukan penentuan rapat selanjutnya. [sumber]

Tanggapan

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

2 Juli 2018 – Banggar rapat panja asumsi dasar membahas kebijakan Bea Cukai dan PNBP. Edison mengutarakan Kantor Wilayah (Kanwil) pajak Maluku Utara dan Papua masih 1 kanwil. Awalnya Kanwil Maluku ada sendiri tapikarena ada kerusuhan digabung dengan Papua. Edison meminta Kanwil di wilayah timur di perhatikan dan Kanwil Maluku dikembalikan. [sumber]

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Edison mengatakan, selama Pak Agus jadi Gubernur BI, mitra komisi 11 dalam pengawasan kinerja BI sudah cukup luar biasa. Edison berkata, menurut UU MD3 anggota DPR bisa memperjuangkan kepentingan dapil, mitra BI baik bekerja sama. Edison berkata, ada komisi 11 yang ditangkap bersama orang Kemenkeu yang melakukan lobi-lobi kok bisa tapi kalau kita sampaikan aspirasi dapil tidak bisa. Edison berkata sejak Sri Mulyani jadi mitra belum ada kepedulian ke mitra. Edison berharap Pak Jokowi jangan percaya laporan Asal Bapak Senang (ABS) dari Menkeu, baru kali ini Menkeu tidak bisa memperjuangkan kepentingan dapil tapi ada bagian Kemenkeu ditangkap lakukan lobi-lobi. Kemarin saya ingin sampaikan ini di paripurna saat ada Menkeu, tapi karena jumat mau sholat tidak jadi. Edison menanyakan bisakah nilai tukar rupiah tidak naik karena ada komentar akan bisa naik sampai Rp17.000. [sumber]

Evaluasi Kerja Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Pemanfaatan Dana China Development Bank (CDB) dan Kasus Pembobolan Dana Nasabah

23 April 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri Edison mengapresiasi kinerja Bank Mandiri di tahun 2017, yang mencatat pertumbuhan yang baik. Edison menanyakan apakah target laba tahun 2018 tidak terlalu kecil yaitu hanya 10-20%. Edison juga menanyakan skema pinjaman full of fund apakah tidak beresiko, dan berapa persentase dana CBD yang dimanfaatkan untuk infrastruktur. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Edison meminta agar peningkatan pembangunan Nasional di wilayah timur diperhatikan kembali karena daerah Maluku Tenggara yang sudah terpecah menjadi 5 kota, tetapi akses atau jalannya belum ada. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Edison mengatakan bahwa negara tetangga persentase hutang terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 20 persen, artinya ada masalah dalam keuangan Indonesia. Edison menanyakan alternatif lain yang terseda selain pembiayaan hutang. Edison menyadari bahwa instrumen dan perkembangan pasar syariah terus terang belum berkembang, walaupun mekanismenya mempertemukan antara jangka waktu pendanaan dan tersedianya dana. Edison menanyakan penyebab terjadinya pasar syariah yang belum berkembang, seperti di Singapura. Edison menilai, kalau bisa dimanfaatkan, itu bisa sangat penting sehingga instrumen tidak hanya dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saja.  [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Menurut Edison di dalam negeri juga banyak mafia dan antek-anteknya. Edison minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri program apa yang disiapkan Mandiri untuk membantu Pemerintah di sektor infrastruktur karena anggarannya cukup besar.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

Pada 6 April 2015 - Edison menanyakan apakah ada rencana untuk membangun KanWil di Maluku karena menurut Edison sudah ada KanWil di Papua. Menurut Edison saham BRI terbesar dipegang oleh pemerintah kemudian pihak asing dan pihak ke-3.  Mayoritas tidak setuju investasi asing di perbankan nasional, karena peran BUMN adalah sebagai agen pembangunan. Edison menanyakan pendapat Dirut BRI mengenai ini.  [sumber]