Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Golkar - Maluku
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ohoiel
Tanggal Lahir
05/10/1957
Alamat Rumah
Perum Graha Mutiara Blok E.9 RT 006 RW 003, Pengasinan, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Maluku
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Masukan Terkait RUU Kepulauan — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan DPRD Provinsi Kepulauan Riau dan Badan Kerjasama Provinsi Kepulauan Riau

Edison mengatakan bahwa wartawan juga ikut menganggap Komisi 11 lebih rendah dari menterinya. Komisi 11 juga harus memberitahukan ke daerah Kabupaten/Kota untuk dapay menggalang suara menyetujui RUU ini karena jangan-jangan kalau tidak ada gerakan dari mereka artinya karena mereka tidak setuju dengan RUU ini, dan para anggota DPRD ini juga harus meyakinkan Kabupaten/Kota agar dapat sepemikiran untuk menyetujui hal ini. Edison juga mengatakan jika kedepannya tidak ada gerakan dari Kabupaten/Kota artinya Komisi 11 anggap dari daerah juga tidak mau adanya undang-undang ini, sehingga Komisi 11 tidak perlu membahas hal ini lagi jika tidak ada gerakan dari daerah. Edison juga menegaskan agar rapat-rapat di DPR ini jika menteri tidak hadir ya dibatalkan saja karena sesuai undang-undang seperti itu dan agar para menteri itu mengetahui bahwa Komisi 11 dan Menteri sejajar bukan hanya menteri saja yang punya kuasa.


Tanggapan

Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Edison mengatakan bahwa kantor wilayah pajak Maluku sampai saat ini belum berjalan. Edison meminta dengan tegas agar kantor wilayah pajak Maluku secepatnya harus dijalankan karena ini hal yang mendesak.


Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Edison mengatakan bahwa jangan nanti kementerian sudah sepakati tetapi tidak jadi kenyataan dalam bukti transfer. Edison juga mengatakan bahwa kesimpulan poin itu rasional tetapi khusus di dapilnya yaitu di Maluku sudah ada pembicaraan pemerintah dan sudah di tandatangan. Edison menanyakan terkait apakah nanti transfer sesuai yang telah disepakati atau tidak dan ia juga menjelaskan bahwa di dapilnya sudah ada pembicaraan dengan Kementerian PUPR, Bappenas dan ini akan menjadi perhatian bersama agar jangan nanti kementerian terkait yang sudah menyepakati semua tetapi tidak jadi kenyataan dalam bukti transfer.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Edison mengatakan bahwa Anggota DPR-RI termasuk di Anggota Komisi 11 DPR-RI tidak hanya membahas anggaran dan melakukan diskusi. Edison menegaskan bahwa Anggota DPR-RI merupakan wakil rakyat yang diberikan amanah untuk memperjuangkan dapil masing-masing. Selama ini Presiden RI, Jokowi, selalu mengumumkan akan memperhatikan daerah Timur, tetapi dalam kenyataannya, Presiden Jokowi hanya memperhatikan Papua saja. Selain itu, Menkeu RI, Sri Mulyani, tidak ada kontribusinya untuk mitra kerja Komisi 11 DPR-RI. Edison berharap Menkeu dapat memahami tugas dan fungsi DPR bukan hanya membicarakan anggaran saja.


Rencana Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Edison Betaubun mengatakan bahwa terkait hal substansi, masalah gedung mulia dan kontrak bagaimana rencana OJK apakah dilanjutkan, dibatalkan atau refund atas pembayaran yang dilakukan. Lalu apakah dengan rasio pegawai, sudah memenuhi persyaratan dalam pengawasan, mengenai gedung, kami memang mendukung melalui APBN dan sudah harus menjadi wacana. Terkait dengan anggaran, kami menyetujui RKA OJK 2019 dan membebankan kepada negara. Kami mengapresiasi OJK dan industri keuangan lainnya terhadap bantuan yang diberikan untuk korban bencana alam di Lombok tempo lalu. Terkait dengan pengawasan, kami ingin bertanya apakah rasio pegawai saat ini sudah memadai dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan OJK. Kami menyetujui bahwa investasi gedung ini harus masuk ke dalam pembantuan APBN. Meskipun kita mengetahui APBN saat ini sedang sakit, tapi kami merasa anggaran untuk gedung OJK ini harus segera dicairkan, OJK tidak akan mampu jika hanya mengandalkan iurannya saja untuk pembangunan gedung.


Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Tim Perumus Transfer Daerah dengan Pemerintah

Edison mengatakan bahwa apa yang disarankan anggota DPR-RI di Badan Anggaran DPR-RI semua terkait pengawasan terhadap kinerja Pemerintah.


Pengambilan Keputusan Rencana Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Edison Betaubun berpendapat bahwa Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyetujui anggaran OJK dan catatan OJK juga memperhatikan dan melibatkan mitra OJK di Komisi 11 DPR RI di daerah pemilihan masing-masing, kalau tidak ada perhatian OJK ke komisi 11 maka pembahasan anggaran-anggaran ke depan akan dihadang. Ia bingung mengapa OJK seperti tidak bisa dimanfaatkan di daerah dan ini menjadi catatan. Karena bila tidak, maka pembahasan anggaran akan selalu mendapatkan hambatan.


Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Edison menanyakan apakah Destry Damayanti memiliki pandangan yang mempersempit lagi dalam masalah sektor riil.


Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Edison menanyakan apakah penjelasan fungsi pengawasan OJK merata di seluruh Indonesia? Karena kinerja OJK akan diawasi anggota DPR. Soal pembangunan kantor, saya sudah tegas menyetujui untuk OJK bisa membangun kantor sendiri. Saya kira tahun kemarin saya sudah tegas menyetujui, jika ada kekurangan anggaran, maka kita memanfaatkan APBN. Tapi kenapa OJK tidak menindaklanjuti? Apakah OJK sudah banyak anggaran?


Perkembangan dan Masukan terhadap RUU Kepulauan – RDP Pansus dengan Gubernur Bangka Belitung dan Tim Ahli BPKP.

Menurut Edison, sampai hari ini pemerintah masih minta waktu untuk melakukan rapat internal
dan Edison menegaskan kalau rapat tidak bisa dilanjutkan jika Menteri tidak hadir. Edison mangatakan akan bersikap tegas ke para Menteri agar Menteri tidak berpikir bahwa negara ini mereka. Edison juga mengatakan jangan sampai Menteri menganggap jabatannya lebih tinggi dari DPR. Menurut Edison DPR ini setingkat dengan presiden dan Edison akan bersikap keras dalam perjuangan ini. Edison meminta untuk disampaikan ke masyarakat di daerah kepulauan agar membantu dengan doa karena menurut Edison paling lambat September 2019 RUU ini sudah jadi Undang-Undang.


Latar Belakang

Edison Betaubun lahir di Ohoiel, 5 Oktober 1957. Edison berhasil menjadi anggota DPR RI 2009-2014 setelah memperoleh suara sebanyak 60.416 suara untuk daerah pemilihan Maluku . Edison kembali terpilih menjadi anggota DPR 2014-2019 dari dapil yang sama dengan perolehan suara 58.765 suara. Saat menjadi anggota DPR 2009-2014, Edison berada di komisi III (Hukum) pada 2009-2012 dan kemudian dipindah ke Komisi XI (Keuangan, Anggaran, Moneter) pada 2012-2014.

Pendidikan

S1, Universitas Pattimura, Ambon (1983)

S2, Universitas Indonesia, Depok (2006)

Perjalanan Politik

Edison menjadi Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (2002-2004). Dirinya juga menjadi Wakil Ketua DPD Golkar Maluku (2003-2005). Pada 2010, Edison sempat diganjal tersangkut kasus korupsi yang sebelumnya telah menyeret nama Bupati Aru Teddy Tengko. Saat itu, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Herman Adrian Koedoeboen menyampaikannya ke publik dalam sebuah jumpa pers menyebutkan bahwa pada tahun 2006 terjadi pengeluaran dari kas daerah Aru senilai Rp 1 miliar lebih yang pertama kali dan diterima langsung oleh Tengko. Dari sejumlah dana tersebut, sebanyak Rp 750 juta diberikan kepada Edison Betaubun yang seolah-olah diberikan sebagai fee pengacara dalam kaitan sengketa Pilkada Aru. Saat itu, Betaubun yang berprofesi sebagai pengacara diminta bantuannya oleh Tengko untuk menangani sengketa tersebut hingga berakhir di Mahkamah Agung RI. Mengetahui namanya disebut-sebut terkait dalam kasus korupsi Bupati Aru Teddy Tengko, langsung memberikan klarifikasinya kepada Kejaksaan Tinggi. Dia mengakui menerima kucuran dana dari Teddy Tengko. Namun dana yang diterima tersebut merupakan uang fee atau jasa sebagai kuasa hukum dalam penanganan kasus Pilkada Aru yang disidangkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Jakarta. Edison Betaubun sendiri hingga kini belum terbukti bersalah dan terkait dengan kasus korupsi tersebut. Edison memperjuangkan hak daerahnya terkait bagi hasil pertambangan gas. Edison mempermasalahkan pemerintah provinsi Maluku yang dinilai kurang memperjuangkan hak participating interest (PI) 10 persen pengelolaan blok migas Masela, padahal dana yang potensial didapat Maluku akan sangat besar dan bisa membantu mensejahterakan warga Maluku.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

28 April 2016 - Edison menuturkan bahwa Pimpinan DPR bukanlah atasan anggota DPR. Edison mengusulkan agar Pemerintah bertemu dengan Pimpinan Fraksi untuk mempercepat RUU Pengampunan Pajak.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Daerah Kepulauan- Penundaan Rapat Akibat DIM dari Pemerintah Belum Siap

10 Oktober 2018 - Rapat Pansus dengan DPD, Dirjen Kemendagri, Dirjen Kemenkeu.  Edison mengatakan bahwa pembahasan RUU tentang Daerah Kepulauan diserahkan kepada Pansus dalam rangka pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Edison juga mengatakan bahwa RUU ini merupakan usul inisiatif dari DPD. Edison mengatakan bahwa menurut beliau sudah sepakat untuk dilakukan penundaan rapat yang mana menunggu sampai nanti ada konsolidasi dari aparat pemerintahan dan nanti akan ditentukan penentuan rapat selanjutnya. [sumber]

Tanggapan

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

2 Juli 2018 – Banggar rapat panja asumsi dasar membahas kebijakan Bea Cukai dan PNBP. Edison mengutarakan Kantor Wilayah (Kanwil) pajak Maluku Utara dan Papua masih 1 kanwil. Awalnya Kanwil Maluku ada sendiri tapikarena ada kerusuhan digabung dengan Papua. Edison meminta Kanwil di wilayah timur di perhatikan dan Kanwil Maluku dikembalikan. [sumber]

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Edison mengatakan, selama Pak Agus jadi Gubernur BI, mitra komisi 11 dalam pengawasan kinerja BI sudah cukup luar biasa. Edison berkata, menurut UU MD3 anggota DPR bisa memperjuangkan kepentingan dapil, mitra BI baik bekerja sama. Edison berkata, ada komisi 11 yang ditangkap bersama orang Kemenkeu yang melakukan lobi-lobi kok bisa tapi kalau kita sampaikan aspirasi dapil tidak bisa. Edison berkata sejak Sri Mulyani jadi mitra belum ada kepedulian ke mitra. Edison berharap Pak Jokowi jangan percaya laporan Asal Bapak Senang (ABS) dari Menkeu, baru kali ini Menkeu tidak bisa memperjuangkan kepentingan dapil tapi ada bagian Kemenkeu ditangkap lakukan lobi-lobi. Kemarin saya ingin sampaikan ini di paripurna saat ada Menkeu, tapi karena jumat mau sholat tidak jadi. Edison menanyakan bisakah nilai tukar rupiah tidak naik karena ada komentar akan bisa naik sampai Rp17.000. [sumber]

Evaluasi Kerja Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Pemanfaatan Dana China Development Bank (CDB) dan Kasus Pembobolan Dana Nasabah

23 April 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri Edison mengapresiasi kinerja Bank Mandiri di tahun 2017, yang mencatat pertumbuhan yang baik. Edison menanyakan apakah target laba tahun 2018 tidak terlalu kecil yaitu hanya 10-20%. Edison juga menanyakan skema pinjaman full of fund apakah tidak beresiko, dan berapa persentase dana CBD yang dimanfaatkan untuk infrastruktur. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Edison meminta agar peningkatan pembangunan Nasional di wilayah timur diperhatikan kembali karena daerah Maluku Tenggara yang sudah terpecah menjadi 5 kota, tetapi akses atau jalannya belum ada. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Edison mengatakan bahwa negara tetangga persentase hutang terhadap Penerimaan Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 20 persen, artinya ada masalah dalam keuangan Indonesia. Edison menanyakan alternatif lain yang terseda selain pembiayaan hutang. Edison menyadari bahwa instrumen dan perkembangan pasar syariah terus terang belum berkembang, walaupun mekanismenya mempertemukan antara jangka waktu pendanaan dan tersedianya dana. Edison menanyakan penyebab terjadinya pasar syariah yang belum berkembang, seperti di Singapura. Edison menilai, kalau bisa dimanfaatkan, itu bisa sangat penting sehingga instrumen tidak hanya dalam bentuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) saja.  [sumber]

Kinerja Bank Mandiri

Pada 8 April 2015 - Menurut Edison di dalam negeri juga banyak mafia dan antek-anteknya. Edison minta klarifikasi kepada Direktur Utama Mandiri program apa yang disiapkan Mandiri untuk membantu Pemerintah di sektor infrastruktur karena anggarannya cukup besar.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

Pada 6 April 2015 - Edison menanyakan apakah ada rencana untuk membangun KanWil di Maluku karena menurut Edison sudah ada KanWil di Papua. Menurut Edison saham BRI terbesar dipegang oleh pemerintah kemudian pihak asing dan pihak ke-3.  Mayoritas tidak setuju investasi asing di perbankan nasional, karena peran BUMN adalah sebagai agen pembangunan. Edison menanyakan pendapat Dirut BRI mengenai ini.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Ohoiel
Tanggal Lahir
05/10/1957
Alamat Rumah
Perum Graha Mutiara Blok E.9 RT 006 RW 003, Pengasinan, Rawa Lumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Golkar
Dapil
Maluku
Komisi