Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Nanggroe Aceh Darussalam II
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Aceh Utara
Tanggal Lahir
11/05/1971
Alamat Rumah
Matang Payang
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam II
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Khaidir menjelaskan terkait pencegahan banjir sudah 5 tuhun tetapi nilai rupiah tidak mendukung dan ini banjir kiriman Aceh Utara. Ada pembangunan rel KA sudah 10 tahun dan tidak kunjung selesai tetapi nilai dari pemerintah tidak prioritas, dan terdapat di hutan dan tidak ada perhatian dan tidak dapat untuk akses.


RKP dan Prioritas Anggaran dalam RAPBN Tahun 2019 - Raker Panja Banggar dengan Bappenas

Khaidir berharap pemerintah pusat ada perhatian khusus pada pahlawan nasional Cut Nyak Meutia,
karena saat ini makamnya tidak bisa dijangkau kendaraan bermotor. Khaidir juga menyinggung persoalan di lap terkait tol Sumatera dari bakauheni ke Aceh. Khaidir menjelaskan bahwa menjalankan roda 4 dari Aceh ke Medan bisa mencapai 12-14 jam kalau gunakan tol bisa dipangkas. Kereta api itu Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Medan itu sudah direncanakan 6 tahun lalu. Khaidir berpendapat kalau memang akan dihentikan kenapa tidak dari awal. Terkait makam akses ke makam cut Meutia pemda tidak mampu sehingga mohon pemerintah pusat yang lakukan.


Hasil Pembahasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kemenkes RI

Khaidir menanyakan permasalahan sehingga data tidak valid sebab berdampak pada jumlah angka yang diberikan oleh pemerintah. Khaidir mengatakan, persoalan bukan hanya berobat gratis namun juga masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan terkadang masyarakat merasa kewalahan karena keterbatasan dana.


Latar Belakang

Khaidir Abdurrahman, mantan aktivis GAM Anggota DPR RI dari partai Gerindra, menolak jika Aceh dimekarkan menjadi beberapa provinsi seperti keinginan teman-temannya di DPR RI yang berasal dari aceh, karena menurutnya itu bukanlah sebuah solusi yang mumpuni. Dia akan berjuang mengenai regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tentang pembagian hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi 70% aceh/pemerintah daerah dan 30% pemerintah pusat yang belum terealisasi sampai sekarang.

Pendidikan

SDN Matang Panyang
SMPN Baktiya
SMTI Banda Aceh
S1 Universitas Malikussaleh / UNIMAL Lhokseumawe

Perjalanan Politik

Khaidir pernah menjadi Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara periode 2009-2014 dari Fraksi partai Aceh (lokal) dan saat ini menjadi DPR RI 2014-2019 Dapil Nanggroe Aceh Darussalam II dari partai Gerindra.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Khaidir menyampaikan bahwa di daerah Aceh Utara terdapat kasus terbengkalainya rumah sakit yang dibangun menggunakan APBN tahun 2010 sehingga diimbau agar ada perhatian Menkes terhadap kasus tersebut. Terkait BPJS Kesehatan, Khaidir melihat banyak pasien yang harus pulang ketika paketnya habis. Maka dari itu, Ketut menilai bahwa pihak BPJS Kesehatan perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat agar BPJS Kesehatan dapat dipahami dengan baik.  [sumber]

Tanggapan

Penurunan Pengangguran tapi TKA Meningkat

7 Juni 2018– Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.Khaidir mempertanyakan bagaimana bisa ada penurunan pengangguran tapi sekarang banyak tenaga kerja asing. [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Khaidir melihat situasi yang meresahkan, mengacu janji presiden, 5 tahun ke depan ada 10 juta lapangan kerja. Khaidir meminta tolong berikan datanya, berapa yang sudah disiapkan, dan sektor mana saja. Khaidir menjelaskan di Batam ada perusahaan yang seluruh pekerja tidak bisa berbahasa Indonesia, manfaat apa yang bisa kita dapat dari warga asing itu bila bekerja di Indonesia ini tidak mampu berbahasa Indonesia. Khaidir berpendapat keberangkatan TKI ke luar negeri merupakan keniscayaan karena tidak ada pekerjaan yang layak di dalam negeri. Khaidir menjelaskan sebelum terjadi, nanti orang-orang Cina banyak ke Indonesia, bagaimana orang kita bekerja kalau banyak orang Cina. [sumber

Permasalahan Tenaga Kerja di Perusahaan BUMN

7 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kemenaker, GEBER BUMN, Direksi BUMN. Khaidir mengingatkan ke Menteri Tenaga Kerja bahwa negara itu wajib hadir, Menteri harus hadir pada saat buruh yang dari bangsa kita sendiri untuk membela mereka. Khaidir juga mengingatkan kalau pada saat terjadi perselisihan antara buruh dengan BUMN tentu DPR juga wajib hadir, sebab hakikatnya DPR hadir mewakili rakyat, dan  itu adalah bagian dari pengawasan DPR. Khaidir menegaskan tetap komitmen, meski Khaidir belum membaca hasil ini, karena waktu itu belum jadi anggota DPR, tetapi Khaidir yakin keputusan Panja pasti berpihak dalam posisi karyawan. Khaidir juga menuturkan bahwa zaman Dahlan Iskan belum tentu zamannya Ibu Rini. Khaidir mengaku pesimis jika mengundang Ibu Rini di sini, masa negara kita dimasukkin banyak buruh-buruh asing diam aja. Khaidir mengkritisi masalah apa kita rela yang bergentayangan yang jadi karyawan di perusahaan kita bukan bangsa kita sendiri.[sumber]

Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

27 April 2016 - Khaidir menyatakan bahwa harapan Dokter Indonesia Bersatu (DIB) juga harapan dari Komisi 9 DPR-RI.

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Khaidir mengatakan jika Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) tidak tegas, maka Komisi 9 tidak menyetujui APBN-P.  [sumber]

FPT Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Poempida Hidayatulloh

26 Januari 2016 - Rapat Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh yang digelar Komisi 9 DPR-RI, Khaidir memberi pertanyaan apa pandangan Poempida terkait PP 78 Tahun 2015 dan terkait pengupahan. [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Khaidir mengingatkan BPOM bahwa di pantai timur Indonesia belum ada instansi yang mengontrol masuknya makanan yang masuk di pelabuhan-pelabuhan.  [sumber]

 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Aceh Utara
Tanggal Lahir
11/05/1971
Alamat Rumah
Matang Payang
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Nanggroe Aceh Darussalam II
Komisi