Gerindra - Nanggroe Aceh Darussalam II

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Roadmap Kementerian Kesehatan RI – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Khaidir mengatakan dikarenakan kita tidak
mau berbasa-basi sehingga untuk kedepannya Komisi 9 DPR-RI hubungannya akan baik dengan Menkes dan jajaran.

Penjelasan Pemerintah terkait Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 2 Tahun 2015, Laporan Perkembangan Mengenai Persiapan Pelayanan Kesehatan Haji Tahun 2015, dan Laporan mengenai pelaksanaan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 pada Semester I — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Khaidir mengatakan bahwa BPJS masih sangat kacau di Aceh. Ia menanyakan letak pengadaan obat-obatan untuk jamaah haji di Indonesia atau di Arab Saudi. Khaidir menyampaikan jika pengadaan obatnya di Indonesia, maka tidak semua obat-obatan dapat diterima dan didistribusikan di Arab Saudi.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun

Khaidir menanyakan pendapat Karun terkait double identitas.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Ketut Sendra

Khaidir menanyakan apa motivasi Ketut menjadi dewas dan tujuan revolusi mental seperti apa yang harus dibangun.

Kriteria Teknis Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Peserta dalam Pemerataan Peserta di FKTP, Pembukaan Penuh Pendaftaran Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), dan Sosialisasi Mekanisme Pemberian Kompensasi kepada Peserta — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan

Khaidir meminta kepada BPJS Kesehatan terkait data Penerima Bantuan Iuran (PBI) di dapilnya, namun pihak BPJS Kesehatan enggan mengasihnya. Khaidir mengaku sudah sudah 2 kali melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang tentang BPJS di dapilnya. Khaidir menegaskan bahwa kontribusi APBD Aceh sangat besar. 

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Atim Riyanto

Khaidir menanyakan apa yang melatarbelakangi menjadi Anggota Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan apa andalan untuk memperbaiki. Khaidir juga mengatakan bahwa Dewan Pengawas terdiri dari 5 orang. Khaidir menanyakan bagaimana jika tidak sependapat dengan Atim.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama La Tunreng

Khaidir menanyakan apa yang menjadi prioritas pengawasan La Tunreng di BPJS Kesehatan.

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Roni Febrianto

Khaidir mengatakan bahwa langkah fokus Roni jika terpilih menjadi Dewas BPJS Kesehatan.

Rangkap Jabatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Khaidir mengatakan melihat potensi BPJS ini kewajiban negara seluruh tumpah darah Indonesia. Ia membahas berkenaan dengan obat-obatan sudah merupakan persoalan nasional. Sekarang uangnya ada, tetapi puskesmas tidak membelanjakannya.

Panitia Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Panja BPJS Kes) dan Penerima Bantuan Iuran (PBI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kadin dan Pakar

Khaidir berharap ada masukan formula jitu agar BPJS Kesehatan menjadi solusi kesehatan masyarakat.

Konflik Ketenagakerjaan di PT Dirgantara Indonesia (DI) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Dirgantara Indonesia (DI), Dinas Tenaga Kerja Jawa Barat dan Bandung, Serikat Pekerja PT DI, Tim Mediator PT Dinas Tenaga Kerja Bandung

Khaidir menanyakan kemampuan PT DI mengambil keputusan. Ia mengatakan kalau manajemen kuat decisionnya, masalah ini tidak akan sampai ke DPR. Ia merasa ada yang lebih berkuasa dan lebih banyak pengikutnya. Ia berharap selesai pertemuan ini, tidak ada pertemuan selanjutnya. Ia menyampaikan mengenai Aceh yang selama 32 tahun berperang untuk menuju sejahtera. Ia berharap ada komitmen dimana masalah ini harus selesai dengan membuat kesepakatan.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan (Kemenkes) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Khaidir mengatakan setiap daerah pemetaan baru ada Pemerintah yang membangun RSUD. Namun, belum ada realisasinya untuk pembangunan RSUD. Ia juga membahas bahwa BPJS seharusnya menggembirakan tetapi dalam perkembangannya malah mendatangkan mudharat. Ia menyampaikan daerah itu mempunyai uang tetapi tidak bisa membeli obat.

Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Panitia Kerja Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (Panja PPILN) dengan Tim Pemerintah

Khaidir mengatakan di Pulau Batam banyak TKA. Hal tersebut disebabkan karena terlalu banyaknya perusahaan asing. Ia menyampaikan data antara imigrasi dan di Depnaker berbeda ketika dilakukan konfirmasi di Batam. Ia mengatakan negeri ini adalah milik anak bangsa, bukan milik orang lain.

Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPRD Provinsi Papua dan Pengurus Serikat Pekerja PT. Redpath Indonesia

Khaidir mengatakan bahwa yang terjadi di Papua bukan permasalahan yang baru. Ia menyampaikan bahwa Komisi 9 DPR-RI ingin mendengar dari direksi PT. Freeport dan PT. Redpath atas yang terjadi sebenarnya. Khaidir menjanjikan bahwa suatu saat akan semua pihak akan dipertemukan. Khaidir mengimbau agar permasalahan ini tidak dibawa ke ranah amarah. 

Penanganan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal yang Menjadi Korban Kapal Tenggelam di Perairan Tanjung Pinang Kepulauan Riau — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Basarnas, Kepala BNP2TKI, dan Direktur Kepolisian Perairan Baharkam POLRI

Khaidir dan Komisi 9 DPR-RI berharap agar penyebaran informasi dapat menyeluruh  di Indonesia, terutama di Aceh, karena banyak TKI yang ilegal, namun tidak ada yang tahu.

Kejadian Luar Biasa Difteri — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Khaidir mengatakan bahwa difteri sudah sampai ke Aceh dan membuat para dokter panik karena tidak ada solusi dan obatnya menurut informasi baru ada di Kemenkes. Ia menyampaikan di Aceh ada 3 kasus dan menunggu dari pusat untuk mendapatkan vaksin. Ia menginginkan feedback karena saat reses selalu bersama tim Kemenkes ketika kunker tetapi ia tidak tahu laporannya sudah direalisasikan atau hanya datang lalu hilang begitu saja. Ia mengatakan kebutuhan daerah tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat, bahkan orang yang dikirim pulang lebih dulu dari tim Komisi 9. Ia berharap ada perhatian serius karena saat ke daerah ada pertanyaan dari rakyat.

Tindak Lanjut Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Khaidir mengaku kewalahan dalam merangkap kegiatan sosialisasi kampung KB karena kampung KB selalu identik dengan desa yang tertinggal dan terpencil. Khaidir menceritakan bahwa dulu di era orde baru program KB dikenal masyarakat. Khaidir mengatakan bahwa masyarakat perlu pola agar ada pendekatan pola yang baru atau media apa yang dapat dimanfaatkan agar tembus ke masyarakat bawah.

Penjelasan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengenai Pembiayaan yang dibebankan ke Pekerja Migran, Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat Bagi TKI, Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah, dan Program Pemerintah terkait Perubahan Mekanisme dan Pola Waktu Bekerja Pekerja Migran — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNP2TKI

Khaidir mengatakan pada awal tahun 2018 Komisi 9 belum mendengar mengenai kegiatan rutinitas BNP2TKI. Ia meminta persoalan yang mungkin akan dihadapi di tahun 2018, khususnya mengenai anggaran. Ia mengatakan keberangkatan ke luar negeri bukan main-main melainkan harapan hidup bagi mereka karena kalau tidak bekerja keluarga mereka tidak bisa makan.

Pembiayaan Obat dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)

Khaidir mengatakan untuk tidak mengharapkan perlakukan kesehatan yang perfect jika orang yang mengurus tidak perfect. Ia mengatakan belum melihat realitas hasil kunker yang dijabarkan Kemenkes.

Pengesahan Anggaran DAK Fisik, Reguler, Afirmasi, Penugasan, dan DID — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Khaidir menjelaskan terkait pencegahan banjir sudah 5 tuhun tetapi nilai rupiah tidak mendukung dan ini banjir kiriman Aceh Utara. Ada pembangunan rel KA sudah 10 tahun dan tidak kunjung selesai tetapi nilai dari pemerintah tidak prioritas, dan terdapat di hutan dan tidak ada perhatian dan tidak dapat untuk akses.

RKP dan Prioritas Anggaran dalam RAPBN Tahun 2019 - Raker Panja Banggar dengan Bappenas

Khaidir berharap pemerintah pusat ada perhatian khusus pada pahlawan nasional Cut Nyak Meutia,
karena saat ini makamnya tidak bisa dijangkau kendaraan bermotor. Khaidir juga menyinggung persoalan di lap terkait tol Sumatera dari bakauheni ke Aceh. Khaidir menjelaskan bahwa menjalankan roda 4 dari Aceh ke Medan bisa mencapai 12-14 jam kalau gunakan tol bisa dipangkas. Kereta api itu Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Medan itu sudah direncanakan 6 tahun lalu. Khaidir berpendapat kalau memang akan dihentikan kenapa tidak dari awal. Terkait makam akses ke makam cut Meutia pemda tidak mampu sehingga mohon pemerintah pusat yang lakukan.

Hasil Pembahasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kemenkes RI

Khaidir menanyakan permasalahan sehingga data tidak valid sebab berdampak pada jumlah angka yang diberikan oleh pemerintah. Khaidir mengatakan, persoalan bukan hanya berobat gratis namun juga masih banyak hal yang perlu diperhatikan dan terkadang masyarakat merasa kewalahan karena keterbatasan dana.

Latar Belakang

Khaidir Abdurrahman, mantan aktivis GAM Anggota DPR RI dari partai Gerindra, menolak jika Aceh dimekarkan menjadi beberapa provinsi seperti keinginan teman-temannya di DPR RI yang berasal dari aceh, karena menurutnya itu bukanlah sebuah solusi yang mumpuni. Dia akan berjuang mengenai regulasi turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) tentang pembagian hasil sumber daya alam minyak dan gas bumi 70% aceh/pemerintah daerah dan 30% pemerintah pusat yang belum terealisasi sampai sekarang.

Pendidikan

SDN Matang Panyang
SMPN Baktiya
SMTI Banda Aceh
S1 Universitas Malikussaleh / UNIMAL Lhokseumawe

Perjalanan Politik

Khaidir pernah menjadi Anggota DPRK Kabupaten Aceh Utara periode 2009-2014 dari Fraksi partai Aceh (lokal) dan saat ini menjadi DPR RI 2014-2019 Dapil Nanggroe Aceh Darussalam II dari partai Gerindra.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

1 Juni 2016 - Khaidir menyampaikan bahwa di daerah Aceh Utara terdapat kasus terbengkalainya rumah sakit yang dibangun menggunakan APBN tahun 2010 sehingga diimbau agar ada perhatian Menkes terhadap kasus tersebut. Terkait BPJS Kesehatan, Khaidir melihat banyak pasien yang harus pulang ketika paketnya habis. Maka dari itu, Ketut menilai bahwa pihak BPJS Kesehatan perlu melakukan sosialisasi ke masyarakat agar BPJS Kesehatan dapat dipahami dengan baik.  [sumber]

Tanggapan

Penurunan Pengangguran tapi TKA Meningkat

7 Juni 2018– Raker Banggar dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Menko Maritim, Menko Perekonomian.Khaidir mempertanyakan bagaimana bisa ada penurunan pengangguran tapi sekarang banyak tenaga kerja asing. [sumber]

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing

26 April 2018 - Pada Raker Komisi 9 dengan Menaker dan BKPM, Khaidir melihat situasi yang meresahkan, mengacu janji presiden, 5 tahun ke depan ada 10 juta lapangan kerja. Khaidir meminta tolong berikan datanya, berapa yang sudah disiapkan, dan sektor mana saja. Khaidir menjelaskan di Batam ada perusahaan yang seluruh pekerja tidak bisa berbahasa Indonesia, manfaat apa yang bisa kita dapat dari warga asing itu bila bekerja di Indonesia ini tidak mampu berbahasa Indonesia. Khaidir berpendapat keberangkatan TKI ke luar negeri merupakan keniscayaan karena tidak ada pekerjaan yang layak di dalam negeri. Khaidir menjelaskan sebelum terjadi, nanti orang-orang Cina banyak ke Indonesia, bagaimana orang kita bekerja kalau banyak orang Cina. [sumber] 

Permasalahan Tenaga Kerja di Perusahaan BUMN

7 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kemenaker, GEBER BUMN, Direksi BUMN. Khaidir mengingatkan ke Menteri Tenaga Kerja bahwa negara itu wajib hadir, Menteri harus hadir pada saat buruh yang dari bangsa kita sendiri untuk membela mereka. Khaidir juga mengingatkan kalau pada saat terjadi perselisihan antara buruh dengan BUMN tentu DPR juga wajib hadir, sebab hakikatnya DPR hadir mewakili rakyat, dan  itu adalah bagian dari pengawasan DPR. Khaidir menegaskan tetap komitmen, meski Khaidir belum membaca hasil ini, karena waktu itu belum jadi anggota DPR, tetapi Khaidir yakin keputusan Panja pasti berpihak dalam posisi karyawan. Khaidir juga menuturkan bahwa zaman Dahlan Iskan belum tentu zamannya Ibu Rini. Khaidir mengaku pesimis jika mengundang Ibu Rini di sini, masa negara kita dimasukkin banyak buruh-buruh asing diam aja. Khaidir mengkritisi masalah apa kita rela yang bergentayangan yang jadi karyawan di perusahaan kita bukan bangsa kita sendiri.[sumber]

Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

27 April 2016 - Khaidir menyatakan bahwa harapan Dokter Indonesia Bersatu (DIB) juga harapan dari Komisi 9 DPR-RI.

Isu Status Kepegawaian Bidan Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT)

16 Maret 2016 - Khaidir mengatakan jika Menteri Kesehatan (Menkes) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) tidak tegas, maka Komisi 9 tidak menyetujui APBN-P.  [sumber]

FPT Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama Poempida Hidayatulloh

26 Januari 2016 - Rapat Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan a.n. Poempida Hidayatulloh yang digelar Komisi 9 DPR-RI, Khaidir memberi pertanyaan apa pandangan Poempida terkait PP 78 Tahun 2015 dan terkait pengupahan. [sumber]

Anggaran Badan Pengawas Obat & Makanan

Pada 29 Januari 2015 - Khaidir mengingatkan BPOM bahwa di pantai timur Indonesia belum ada instansi yang mengontrol masuknya makanan yang masuk di pelabuhan-pelabuhan.  [sumber]