Gerindra - Sumatera Utara II

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terkait Pembahasan RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Tim Negosiator COP 22

Sebagai Pimpinan Rapat, Gus menyampaikan bahwa masukan dari pakar sangat dibutuhkan. Komisi 7 DPR-RI berharap dapat lebih diyakinkan bahwa Persetujuan Paris memang menguntungkan bagi Indonesia. Gus mengatakan bahwa Persetujuan Paris tidak dapat langsung diterapkan, Indonesia harus mempertimbangkan isi perjanjian tersebut terlebih dahulu. Ia menyatakan Persetujuan Paris akan mengeluarkan biaya. Namun, juga dapat menghasilkan peluang untuk Indonesia. 

Penjelasan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa berikutnya adalah mengambil keputusan dalam rapat kerja ini apakah RUU perubahan ini setuju untuk dibahas lebih lanjut. Ini inisiatif kita walau terlambat, mestinya jangan bola mati di pihak kita. Kalau selesai ia bersyukur. Kalau tidak, ada legacy yang nantinya ada progres yang lebih maju.

Pandangan dan Masukan atas RUU tentang Perubahan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba - Rapat Panja Minerba Komisi 7 dengan Pimpinan Komite II DPD-RI

Gus Irawan menyampaikan bahwa kita selalu membawa contoh Freeport, dan Gus Irawan berpendapat bahwa Freeport bukan sesuatu yang harus dijadikan contoh. Gus Irawan mengucapkan terimakasih kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) karena selain membawa isu daerah, juga membawa isu lingkungan. Gus Irawan berpendapat bahwa Freeport itu merusak lingkungan. Gus Irawan menyampaikan bahwa kita punya 51% saham Freeport, ini berarti jika nanti Freeport tidak bisa membereskan masalah lingkungan, maka pemerintah kita yang harus membereskannya, jadi Freeport bukan merupakan contoh yang baik.

Sinkronisasi DIM RUU Minerba - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM

Gus Irawan mengatakan jadi memang DIM nya itu belum selesai jadi kita akan memberi waktu lagi kepada ESDM dan kita tidak bisa membahas sekarang karena memang DIM nya belum siap. Gus Irawan juga menegaskan bahwa memang yang paling krusial adalah masalah waktu, lalu menanyakan jadi mungkin sebelum tanggal 29 bisa tidak DIM nya disepakati antar pemerintah.

Tanggapan

Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Meskipun neraca perdagangan kita masih surplus, tetapi kelihatannya terjadi kontraksi yang sangat dalam, sehingga perlu mendapatkan perhatian, sehingga apa yang kita targetkan bisa tercapai. Di publik, anggaran Perlinsos Rp496 triliun seolah-olah sudah dibelanjakan seluruhnya untuk kepentingan Pilpres, bahkan orang menyebut bahwa binatang pun bisa menang Pilpres dengan anggaran tersebut. Jadi ini membutuhkan klarifikasi dari Menteri Keuangan yang sudah menyebutkan bahwa yang terealisasi baru bantuan beras 422 ribu ton atau Rp8T. Lonjakan penyaluran KUR s.d Februari 2024 mencapai Rp41,6T dengan debitur 709.300 orang, angka ini sangat fantastis dalam 2 bulan, maka Gus Irawan meminta klarifikasinya.

Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Gus mengapresiasi kerja keras Kementerian Keuangan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, bahkan kita menjadi salah satu negara yang bisa keluar dari situasi tersebut dengan baik dari berbagai ukuran seperti inflasi yang tetap terjaga, pertumbuhan yang moderat dan cenderung tinggi, serta nilai tukar rupiah yang cenderung stabil. Kementerian Keuangan bisa mengelola APBN dengan baik sebagai shock absorber, bahkan masih ada pencapaian-pencapaian seperti rasio perpajakan yang kembali ke dua digit, defisit kembali ke titik aman, keseimbangan primer menunjukkan angka yang lebih baik, dan SBN kita terjaga saat situasi Suku Bunga dunia naik. Gus meminta penjelasan terkait kewajiban yang menurun disebabkan oleh menurunnya nilai restitusi pajak yang belum dibayarkan. Gus mengusulkan ada pertemuan khusus untuk mendalami core-Tax System karena hal itu penting untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak sekaligus menutup peluang fraud yang bisa terjadi.

Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Gus Irawan mengira, kejadian ini harus disikapi karena jadi bola liar, meskipun saya apresiasi Ibu Menteri terkait program transformasi di Kementerian Keuangan di atas ekspektasi saya. Berbagai kejadian juga masih banyak muncul, mungkin di dalam implementasinya yang belum berjalan baik meskipun ada 3 line of defense sudah begitu bagus diterjemahkan tetapi implementasinya mungkin yang masih kurang baik atau juga organisasi dimana Kementerian Keuangan begitu besar mencapai 78.500 orang dan kompleksitasnya juga luar biasa. Mungkin saja, wacana yang pernah ada untuk membentuk satu badan khusus buat pajak atau penerimaan menjadi satu hal yang perlu untuk kita diskusikan ulang karena kelihatannya sistem yang sudah dibangun bagus ternyata masih banyak sekali kejadian-kejadian yang mengkhawatirkan sampai ada orang berkampanye untuk tidak bayar pajak. Awalnya saya pikir Pak Mahfud MD (Menko Polhukam) cari panggung, tapi karena ini puasa saya kira berbaik sangka saja, saya kira beliau mungkin ingin men-trigger sehingga manfaatnya di Kementerian lain mencopot pejabat yang sikap hidupnya hedonis. Bagaimana menyikapi ini? Saya minta, para Dirjen juga ikut ambil peran menghadapi hal ini. Terkait kasus RAT, Tahun 2013 PPATK sudah ke KPK karena harta LHKPN Rp56 M sudah melampaui profilnya sebagai pejabat dengan kualitas gaji tunjangan tertentu. Setelah diselidiki, Kepala PPATK mengatakan omzet Rp500 M telah diblokir, bagaimana nilai transaksi diblokir? yang diblokir adalah saldo. Ini masa pelaporan pajak, bagaimana kita kemudian bisa mengkomunikasikan bahwa hal ini tidak seperti apa yang ada di persepsi masyarakat sekarang, bagaimana mengikis persepsi masyarakat bahwa ada Rp300 triliun masalah di Kementerian Keuangan. Saya kira kita berkejaran dengan waktu apalagi ada momentum pelaporan pajak. Apa kira-kira formulasi untuk bisa menyelesaikan ini? Saya sarankan ada sebuah gerakan di jajaran Kementerian Keuangan seperti Gerakan Hidup Sederhana misalnya.

Pembahasan terkait Dana Bagi Hasil (DBH) - Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI

Gus menyampaikan Di Medan tahun 2004 ada 18 gubernur di indonesia penghasil sawit bisa untuk membagi hasil terkait kelapa sawit untuk pemerintah pusat. Ini perjalanan panjang yang akhirnya tahun lalu kita hasilkan UU nya ini sudah ditampung APBN 2023. Terkait UU ini ada 3,4 triliun yang sudah dialokasi terkait kelapa sawit ini terkait DBH sawit ini. Tapi ini kami terimakasih dg FGD naik jadi 3 triliun. Jangan dulu cepat disetujui karena perlu FGD 3 kali lagi untuk menambah anggaran lagi. Ini dibagi 350 jadi kedengarannya besar, kami apresiasi ke kemenkeu. FGD penting untuk menambah anggaran lagi. Sekarang hanya diangka 4 persen lalu tidak dipatok persenan berikutnya tapi bisa disesuaikan kemampuan keuangan negara. Kalau boleh data proyeksi penerimaan pajak sawit tahun 2024 ini berapa? Untuk tahun 2023 berapa? Kami apresiasi tapi bagaimana kemudian 3,4 triliun tapi tahun depan jaangan menurun angka anggarannya. Intinya terimakasih dan legacy dari komisi 11 kepda kemenkeu. Intinya tahun depan bisa naik lagi dari 3,4 triliun maka perlu ada FGD untuk pembahasan selanjutnya.

Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Gus Irawan mengatakan bahwa sebetulnya wajib ini dengan kriteria tertentu. Tidak lalu untuk semua rakuat. Jadi jangan dulu kita persepsikan bahwa wajib ini untuk semua rakyat. Wajib bagi mereka yang memenuhi kondisi tertentu. Justru ingin memberikan perlindungan kepada rakyat.

Penerimaan Negara Tahun 2015 dan Putusan Penyertaan Modal Negara (PMN) PT. Sarana Multi Infrastruktur — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Gus Irawan mengatakan bahwa Kemenkeu harus bekerja lebih keras agar 12% sisanya dapat dikejar. Jika angka tersebut dapat dicapai, maka di tahun 2016 diprediksi akan lebih meningkat 20%.

Pandangan Mini Fraksi mengenai Ratifikasi Paris Agreement – Komisi 7 DPR-RI Rapat Pleno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Gus menyatakan baha seluruh Fraksi menyetujui untuk dilanjutkan ke pembahasan tahap tingkat 2.

Pembahasan Pembiayaan beberapa Lembaga dan Sukuk — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Wakil Menteri Keuangan

Gus Irawan menegaskan tolong yakinkan pentingnya PMN yang naik menjadi Rp14,7 Triliun.

Peran Pasar Modal dalam Peningkatan Ekonomi Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Bursa Efek Indonesia (BEI)

Gus Irawan menanyakan kontrol dan pengawasan BEI terhadap emiten. Ia mengatakan size bursa saham Indonesia masih sangat sedikit. Jika sesuai dengan nawacita ini adalah jangka panjang. Upaya memperbesar market bursa saham harus dilakukan untuk pasar menengah dan lokal.

Penggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan OJK Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Gus Irawan mengatakan bahwa jika kelebihan dana tersebut memiliki target, maka kelebihan dana merupakan surplus.

Pembahasan Realisasi Penerimaan Pajak — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan

Gus Irawan menegaskan mohon Komisi 11 DPR RI bisa diyakinkan bahwa target adalah realistis. Para Dirjen harus mensimulasikan dampak asumsi makro terhadap target penerimaan.

Masukan Pakar Ekonomi terkait Asumsi Makro RAPBN 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ichsanudin Noorsy, Nurdin, Destri Damayanti, Iman Sugema, Henri Sabarani, dan Yustinus Prastowo

Gus Irawan mengatakan bahwa tahun ini berbeda dengan tahun 1998, kalau dulu yang terkena dampak RAPBN adalah korporasi besar, sekarang yang terkena dampaknya adalah rakyat. Asumsi dari Nurdin (Pakar Ekonomi) untuk tingkat kemiskinan menurut Gus Irawan sedikit kontradiktif.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Gus menanyakan apa implikasi terhadap berbagai asumsi makro yang mempertimbangkan suku bunga.

Evaluasi Kinerja Kementerian ESDM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Gus Irawan menjelaskan bahwa terkait analisis dilakukan oleh Badan Keahlian DPR-RI. Gus Irawan menegaskan bahwa siklus harus kita ikuti, Komisi 7 DPR-RI meminta progres kepada Dirjen Kementerian ESDM terkait tindak lanjut yang telah dilakukan. Gus Irawan meminta Kementerian ESDM untuk menindaklanjuti hasil temuan BPK.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik

Menurut Gus Irawan, outcome lebih penting dari biaya dalam sensus ekonomi.

Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintahan (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Gus Irawan mengatakan bahwa di dapilnya (Sumatera Utara) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, akhirnya tersandung masalah hukum. Ia juga mengatakan bahwa realisasi anggaran BPK tidak benar, karena sampai akhir periode masih 60% yang belum terserap. Di akhir pembicaraan, Gus menyarankan BPK untuk tidak mengobral WTP.

Pembahasan Pengalihan Fungsi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Gus Irawan menanyakan apakah PT SMI akan membuat buku terpisah terkait fungsi komersial dan sosial atau konsolidasi. Ia mengatakan DPR R dan mitra harus membangun semangat BUMN, bukan menjadi beban APBN.

Keputusan Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak untuk Prolegnas 2015 — DPR-RI Rapat Paripurna ke-50

Gus Irawan mendukung penerimaan negara dari perpajakan dan mendukung untuk menyukseskan oemberantasan korupsi.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Gus Irawan mengatakan bahwa Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua harus dikepalai oleh Bappenas. Ia menyampaikan bahwa di lain waktu, Komisi 7 DPR-RI akan mengundang Menteri ESDM dan Ketua Tim Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Papua (BPPKP), karena Komisi 7 DPR-RI ingin melihat program-program yang telah diprogramkan untuk masyarakat Papua.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Gus Irawan berharap adanya kerjasama, kinerja, dan sinergi agar segala sesuatunya berjalan dengan baik.

Isu terkini Kementerian ESDM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Ramson menyampaikan bahwa dengan sinergitas seperti ini diharapkan pembahasan RUU Minerba dan Migas segera terlaksana. Ramson memberi usul untuk membuat agenda rapat SKK Migas dengan KKKS potensial.

Evaluasi Distribusi Listrik Hari Raya, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)

Gus Irawan mengatakan ada 5 item poin dalam rapat ini lebih diperjelas, tetapi kalau mau ada tanggapan di awal, dipersilahkan. Ia ingin harmonisasi yang lebih baik.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Irawan mengatakan bahwa ia memang memamahi masalahnya. Tahun 2015 adalah awal dari berubahnya sistem pemerintahan. Irawan menghimnbau pada eselon 1 agar bisa menyelesaikan beberapa hal opini dari BPK yang WDP. Irawan juga ingin KemenLHK mendapat opini BPK yang lebih baik di tahun depan.

Persetujuan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Paris Agreement — DPR-RI Rapat Paripurna ke-81dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gus Irawan menyampaikan bahwa pada 11 Oktober 2016, bamus menugaskan Komisi 7 DPR-RI untuk melakukan pembicaraan tingkat pertama. Paris Agreement bertujuan menahan suhu rata-rata bumi di bawah 2 derajat celcius. Sebagai upaya kendalikan perubahan iklim, pemerintah bersama pihak internasional telah mengadopsi Paris Agreement. Indonesia dengan kekayaan yang beraneka ragam mempunyai potensi terkena dampak perubahan iklim. Setelah era industrialisasi perubahan iklim berubah cepat. Dalam beberapa puluh tahun terakhir, proses perubahan iklim semakin cepat dan dampaknya semakin luas. Pengendalian perubahan iklim merupakan hak konstitusional. Komitmen Indonesia melakukan pengesahan Paris Agreement sejalan dengan program pemerintah. Di bidang lingkungan hidup menjadi pihak yang ikut serta dan punya suara dalam persetujuan Paris Agreement termasuk dalam pembiayaan.

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1

Gus Irawan mengatakan pengurangan banyak terjadi di program multiyears. Ia mengatakan anggaran sudah dibahas di 2 raker dan 2 konsinyering dan disetujui sebesar Rp7,39 Triliun. Saat dibawa ke Banggar, ternyata ada pemotongan untuk KESDM. Ia mengatakan KESDM ini penyerapannya selalu paling rendah dibanding kementerian lain.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Gus Irawan mengatakan bahwa di Komisi 7 DPR-RI telah diambil kesepakatan bahwa di dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017, ICP sebesar US$45/barrel. Untuk harga solar dan listrik hingga akhir tahun tidak mengalami kenaikan. Subsidi listrik untuk 450 watt dan 900 watt tidak dicabut. Gus Irawan mengaku tidak tahu jika ada konsensus terkait polusi.

RAPBNP 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Gus Irawan mengatakan bahwa untuk kedepannya di 2017 akan lebih dipertajam anggarannya.

Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI

Gus Irawan sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa akan ada exercise antara Pemerintah dengan DPR-RI terkait permasalahan yang ada di Kementerian LHK.

Lifting Minyak dan Gas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas

Gus Irawan sebagai Pimpinan Rapat mengatakan bahwa terdapat dilema, disatu sisi ingin menaikkan lifting dan di sisi lainnya ingin adanya penanganan sumur.

Pengawasan Blok Masela, Blok Mahakam dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Dirut Pertamina dan SKK Migas

Gus Irawan menyampaikan bahwa dirinya baru saja kunker ke Nias untuk mendalami permasalahan gas di sana.

Kilang — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina

Gus Irawan mengatakan bahwa ia menerima surat bahwa Dirut Pertamina tidak bisa hadir dan akan diwakilkan karena Dirut Pertamina dipanggil oleh Plt MenESDM. Gus Irawan juga mengatakan bahwa hari rabu ada rapat dengan Dirut Pertamina tentang LPG. Jika ingin akan diatur rapat ulang.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Untuk lifting, Gus Irawan menanyakan terkait target yang dicapai.

Rapat Pengambilan Keputusan atas Fit and Proper Test Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Pengambilan Keputusan

Gus Irawan mengatakan bahwa rapat Pimpinan dan Kapoksi sudah mufakat memilih satu ketua BPH Migas. Gus Irawan juga mengatakan bahwa rapat diikuti 52 anggota Komisi 7 DPR-RI. Gus Irawan berharap anggota yang BKO tidak ditarik. Selanjutnya, Gus Irawan mengatakan bahwa Ketua BPH Migas yang terpilih yaitu Fasrullah Asa.

Pembahasan Asumsi Dasar dan Pembahasan Awal Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Gus Irawan mengatakan harus ada delta yang menutupi kekurangan di bawah 100 m. Ia meminta disetujui asumsi makro lifting migas. Ia menanyakan margin pertalite dan premium. Ia mengatakan kalau ada disparitas harga akan mendorong orang melakukan kecurangan. Ia menyampaikan akan masuk ke pembahasan pengambilan keputusan volume BBM dan LPG bersubsidi. Ia mengatakan minyak tanah tetap, solar disepakati di angka 15,5 dan untuk LPG dari 7,9 ton menjadi 6,85 juta ton-6,1 juta ton. Subsidi minyak menjadi Rp500/liter. Ia mengatakan asumsi makro terkait RAPBNP TA 2017 sudah disepakati.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), RKA Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), dan Isu Terkini — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi. Dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Gus Irawan mengatakan perbedaan siklus ini masalah penting dan ia mengajak mencari solusi bersama. Ia menyampaikan semua anggota sudah meminta untuk melaporkan semua kegiatan ke dapil. Ia meminta agar Pemerintah menjadikan anggota sebagai perpanjangan tangan dan lidah dari Pemerintah ke rakyat.

Pembahasan Awal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gus Irawan mengatakan bahwa 11 Juli 2018 ada tiga agenda dan rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan hanya penyampaian awal.

Blueprint Komitmen Kuota dan Penetapan Sanksi Jika Komitmen Tidak Dilakukan — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan

Gus menanyakan hal yang dilakukan oleh perusahaan apabila tidak mendapatkan kuota. Gus meminta evaluasi kuota ekspor.

Rapat Pengambilan Keputusan atas FPT Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Pengambilan Keputusan

Gus Irawan @Gerindra #sumut2 selaku pimpinan rapat menyampaikan bahwa Komisi 7 DPR-RI telah rapat dengan para Ketua Kelompok Fraksi, dan telah dilakukan musyawarah mufakat untuk memilih Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yaitu M Fanshurullah Asa.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Gus meminta kementerian selalu berkomunikasi dengan DPR agar dapat menjawab pertanyaan media.

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Gus Irawan sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa keputusan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM pada 13 Juli 2017 yang menyetujui Perubahan APBN Tahun Anggaran 2017 menjadi sebesar Rp6,56 Triliun. Terkait dengan beberapa fokus Pemerintah tentang banyak regulasi baru yang menghambat investasi dan tanpa sepengetahuan Presiden, ia mengajak Anggota Komisi 7 DPR-RI untuk mengevaluasi Peraturan Menteri ESDM yang ada agar ramah investasi, serta meningkatkan daya saing untuk sejalan dengan arahan Presiden. Gus Irawan menegaskan bahwa yang terpenting dalam RDP hari ini adalah mendapatkan pendalaman kembali dari Eselon 1 Kementerian ESDM terkait Evaluasi Program Kerja Kementerian ESDM Tahun 2016. Ia meminta Menteri ESDM dapat tegas untuk tidak memotong anggaran yang berhubungan dengan kepentingan rakyat secara langsung. Ia juga mengatakan sudah ada anggaran yang disetujui untuk membangun daerah-daerah tertinggal. Untuk masalah sapi kurban, Gus menegaskan bahwa itu bukan program kerja dari Komisi 7 DPR-RI dengan Kementerian ESDM, jadi tinggal klarifikasi saja di media. 

Kebijakan Satu Peta — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Badan Informasi Geospasial

Irawan menanyakan apa yang dibutuhkan untuk menggunakan secara optimal terkait MOMI. Irawan juga mengatakan bahwa terkait perizinan ada di pusat dan daerah sesuai dengan kewenangannya. Lalu, Irawan menegaskan bahwa DPR-RI dan Pemerintah harus menyelesaikan kebijakan satu peta.

RKP dan RKA 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Gus Irawan mengatakan bahwa sebaiknya kita jangan bicara soal tahun 2018, karena yang tahun 2017 saja belum berjalan semua dan ini perlu diperhatikan.

Pemanfaatan Data Citra Satelit — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Gus Irawan mengatakan bahwa pemanfaatan data citra satelit masih dibeli dari negara lain.

Pembahasan Asumsi Makro, ICP, dan Lifting Migas RAPBN 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Gus menyampaikan bahwa defisit RAPBN akan dibiayai dari utang dan non-utang, lalu nilai tukar rupiah Rp13.500/1$. Menurut Gus, MenESDM perlu membuat inovasi agar kontribusi signifikan terhadap negara.

Progres dan Proyeksi Rencana Pembangunan Proyek Abadi Blok Masel dan Proses Rencana Pengganti Shell yang Keluar dari Blok Masela - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Presdir Inpex Corporation Indonesia

Jika banyak investor yang hengkang dari Indonesia, Gus Irawan menanyakan apa yang salah. Blok yang diambil alih Pertamina bahkan menurun produksinya, lifting kita menurun. Gus Irawan mengira Shell harus mndapat konsekuensi dan terus melakukan tanggung jawabnya, biar tidak bebas untuk keluar masuk investasi.

Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Gus Irawan menanyakan apakah benar tidak ada APBN perubahan. Katanya adanya APBN revisi untuk ubah asumsi makro.

Realisasi Royalti, Dokumen Kontrak Karya, Investasi, dan Pengelolaan Limbah — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dirut PT Freeport Indonesia, Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Dirut PT Merdeka Copper Gold Tbk

Gus mengatakan temuan BPK atas kerugian kerusakan lingkungan mencapai Rp185 triliun. Gus mengatakan tahun 2022 bukan mulai membangun smelter tapi selesainya, rata-rata per tahun harusnya progress pembangunannya 20%, ini sudah 2 tahun belum berjalan.

Pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) terhadap Korban Tumpahan Minyak dan Kebakaran di Teluk Balikpapan (Tindak Lanjut Kunjungan Kerja Spesifik ke Balikpapan) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kapolda Kalimantan Timur, Kepala BPH Migas, Dirut PT Pertamina (Persero), dan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan

Gus mengatakan untuk mengetahui kebocoran pipa apakah harus menyelam, bukankah dengan teknologi bisa.

Pencadangan Gas dan Pembangunan Pipa Gas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Gas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Gus Irawan mengatakan bahwa ketika membahas suatu yang tekhnis mohon dibantu pejabat yang bersangkutan dan dengan menghilangkan rasa hormat, Komisi 7 DPR-RI sepakat rapat ini ditunda untuk dijadwalkan kembali.

Laporan BPK Terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gus Irawan menegaskan divestasi PT Freeport melibatkan KLHK tidak, karena penting ada temuan BPK. Jangan kita beli yang minus Rp55 Triliun, ia meminta klarifikasi atas semua ini.

Pengelolaan Batu Bara - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Balitbang Kementerian ESDM, Dirjen Teknologi Bidang Energi Batu Bara dan Hidrogen, BPPT dan Dirjen Migas Kementerian ESDM

Gus Irawan meminta agar Dirjen Migas jangan gegabah, jika ingin menaikkan maka naikkan saja, jangan dicoba-coba dulu, dan Gus Irawan setuju jika memang dinaikkan. Gus Irawan berpendapat bahwa rakyat kita dibodohi dengan subsidi-subsidi, padahal pemerintah terbebani dan masyarakat juga terbodohi dengan bahan bakar yang dapat merusak mesin, maka Gus Irawan meminta agar subsidi dicabut, dan yang terpenting sosialisasinya merata dan menyeluruh.

Progres Pengambilan Lahan PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT. Freeport dan PT. Inalum

Gus Irawan mengatakan ini isu mengenai lingkungan kan ada kerugiannya sampai Rp13,5 Triliun itu bagaimana angkanya sudah pasti atau belum. Gus Irawan kemudian menanyakan karena tergantung kurs rupiah juga bukan. Presiden itu sudah mengumumkan di depan publik. Sidang yang sangat formal yaitu di sidang tahunan MPR kalau kita sudah memiliki 51% PT Freeport itu tapi jika isu lingkungan itu tidak terpenuhi bisa batal. Bagaimana maksud. Publik sudah tau kita memiliki 51% PT freeport, masyarakat taunya sudah jadi itu barang. Dirut jangan geleng-geleng saja, kita juga kaget ini begini.

Gus Irawan mengatakan di dapil-dapil Bapak Ramson itu menjadi polemik, di dapil saya itu tidak menjadi polemik tapi percaya saja kita sudah memiliki 51%. Mungkin dapil ia itu kampung-kampung jadi mungkin memang begitu. Selanjutnya, Ia mengatakan kalau kita bicara lingkungan, tidak mungkin lingkungan diselesaikan dalam 2 hari atau 1 bulan 2 bulan. Sehingga penyelesaiannya hanya 1. Yaitu dengan dana. Terakhir, Gus Irawan mengatakan kita dalam konteks ingin mengamankan tugas negara. Sudah terlalu lama kita dikadali terus.

Upaya Peningkatan Hulu Migas dan Laporan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Kepala SKK Migas, dan 10 KKKS

Gus menanyakan keadaan uang Pertamina. Ia setuju dengan Pak Fadel bahwa produksi tidak menaik dan terus menurun. Ia membahas mengenai keputusan lifting dengan mengambil komitmen KKKS dimana dulu disepakati 800.000 dan Exxon setuju lebih tinggi tapi SKK mengambil angka yang lebih rendah. Ia mengatakan tidak mungkin Pemda berunding mengenai pembagian hasil jika tidak mengerti penghitungan. Ia mengatakan karena rapat membutuhkan data maka rapat akan dijadwalkan ulang. Ia mengatakan Komisi 7 mendukung tim EOR untuk meningkatkan lifting dari sumur yang ada dan mendukung adanya pembentukan tim penemuan sumur bor.

Kesiapan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2018 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Plt Dirut Pertamina

Gus Irawan menyampaikan bahwa ada kekhawatiran ada Pertamini yang masif dan itu ilegal dan untuk menertibkan ini tidak mudah. Muncul solusi agar yang ilegal jadi legal, tetapi yang Komisi 7 DPR-RI dengar Pertamina tidak mau terkait solusi ini. Gus Irawan menanyakan berapa investasi untuk Perta Shop.

Hilirisasi Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Gus mengatakan penjelasan IMA sebagai organisasi harusnya sudah selesai, tetapi belum clear. Menurutnya, tidak perlu dijelaskan dan nanti diputuskan di akhir.

Pagu Indikatif 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gus Irawan menanyakan kegunaan dari uang yang dikumpulkan apabila memakai kantong plastik.

Pagu Anggaran 2020 dan Satuan Tiga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Gus meminta laporan soal daerah yang mendapat belanja modal dari Kementerian ESDM sehingga Komisi 7 dapat melakukan pengawasan dan sinkronisasi.

Penetapan Asumsi Dasar Makro Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penetapan Pagu Indikatif RKP dan RKA-K/L TA 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)

Gus Irawan membuka Raker dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penetapan Pagu Indikatif RKP dan RKA-K/L TA 2020 pada pukul 20:37 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Berdasarkan catatan sekretariat Komisi 7, Raker hari ini telah di tanda tangani dan dihadiri oleh 20 anggota dari 8 fraksi sehingga Raker malam ini telah memenuhi kuorum.

Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Gus Irawan menjelaskan jika barang subsidi, yang terpenting ada targetnya yang bisa dicapai. Gus Irawan menjelaskan bahwa Komisi 7 mau subsidi tertutup itu agar mencapai target dan tepat sasaran, Komisi 7 juga tidak tahu cara lain agar tepat sasaran selain subsidi tertutup itu. Gus Irawan menyampaikan ada masyarakat yang melapor, ada beberapa titik terkait alat yang sudah rusak. Gus Irawan menyampaikan bahwa Soal Dewan Energi Nasional (DEN) ini, Komisi 7 telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan, hanya saja Komisi 7 kembalikan lagi kepada Pemerintah untuk menentukan, dan bukannya Komisi 7 menolak, tetapi Komisi 7 kira harus memberikan kepada Pemerintah juga mengingat ada rekomendasi-rekomendasi di situ.

Konsep Mitigasi dan Adaptasi Bencana Geologi serta Penyediaan Peta Daerah Rawan Bencana — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)

Gus Irawan sebagai Ketua Rapat mengatakan bahwa RUU tentang Geologi tidak dapat diusulkan kepada DPR, melainkan harus langsung kepada Pemerintah. Gus Irawan juga menambahkan bahwa untuk dapat mewujudkan RUU tersebut, maka berbagai mitra yang terkait harus berusaha untuk meyakinkan Pemerintah bahwa RUU tentang Geologi memang penting. Di sisi lain, mitra kerja terkait merasa sedikit kecewa akibat Pemerintah yang masih tidak merespon revisi Undang-Undang tentang Migas. Gus Irawan juga mengatakan bahwa sebetulnya dari DPR sudah mengusulkan jauh lebih banyak draf undang-undang mengenai hal tersebut.

Penetapan Pagu Indikatif RKA-K/L RAPBN TA 2020 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gus Irawan sebagai pimpinan mengatakan bahwa Komisi 7 sepakat dengan seluruh Eselon I untuk optimalisasi anggaran 2019 dengan melakukan re-alokasi anggaran dari sisa 2019 ke belanja pegawai sebesar 50% dan 50% sisanya untuk Balitbang dengan tujuan ada beberapa program hukum yang bisa nanti ditambahkan dan tidak dikurangi serta tidak harus detail di cantumkan. Menurut Gus Irawan tujuan program hukum tersebut hanya disampaikan secara narasi saja dan tidak di cantumkan ditulisan.

Pagu Indikatif RKA K/L 2020 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Non Kementerian (LPNK)

Gus Irawann berharap Menristekdikti melakukan terobosan dengan mitra yang ada seperti di Kemenkeu dan Bappenas atau bahkan langsung bilang ke Presiden terkait dengan pagu ini.

Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN 2020 - Komisi 7 DPR RI RDP dengan Eselon 1 Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas

Gus Irawan mengatakan seingat ia, ini tidak ada perubahan. Di APBN tetap sebanyak 500 dan di tahun 2018 tidak ada APBN perubahan menjadi sebesar 2.000. Untuk LPG turun atau naik selama lebaran. Selanjutnya, Gus Irawan mengatakan dulu premium ditarik APBN 2018 sebesar 2017 padahal itu ditahan oleh Pertamina. Angka realisasi itu bukan angka riil tapi angka ditahan-tahan oleh Pemerintah. Kita bukan membandingkan solar dan gas. Cuma ini keuangan kita tidak renggang-renggang banget. Bukan membandingkan tapi ingin plotting keuangannya agar tidak terlalu sulit.

Pagu Indikatif 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Gus Irawan Pasaribu mengatakan bahwa rapat hari ini telah dihadiri oleh 14 anggota dari 8 fraksi, jadi sudah bisa kita mulai karena sudah memenuhi quorum fraksi. Kami mengusulkan agar rapat Komisi 7 hai ini dinyatakan terbuka. Terdapat beberapa catatan mengenai pagu kementerian riset terjadi penurunan 32 persen. Sedangkan kementerian lain di SDM itu meningkatnya 100 persen. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengajukan usulan tambahan 2 Triliun. Dan kita berharap untuk berjuang agar minimal anggaran tidak bertambah tapi juga tidak menurun. Ketika kita sahkan di sini anggarannya akan kita bawa ke Badan Anggaran. Catatan-catatan di 24 Juni 2019 lalu adalah pagu indikatifnya 715 Miliar itu harusnya kembali ke pagu yang seharusnya yaitu 1 Triliun lebih.

Dikarenakan adanya penugasan khusus program pemetaan tsunami 300 Miliar disepakati Pagu Indikatif BIG menjadi sebesar 811 Miliar dan anggaran untuk tambahan penugasan adalah sebesar 300 Miliar, sehingga secara total anggaran BIG menjadi 1,11 Triliun. Demikian juga ada penugasan khusus mengenai tsunami dan sistem sistem tertentu dengan pagu sebesar 1 Triliun di Balai Pelatihan Teknik Traksi (BPTT) lalu ditambah lagi 1 Triliun menjadi 2 Triliun. Pagu Indikatif untuk LIPi adalah sebesar Rp 1.677.743.054. Menteri mengajukan 53 Triliun tetapi yang turun dari Kementerian Keuangan hanya ini, tapi kemarin mereka sudah bersurat akan mengajukan kembali dan katanya akan dinaikan. Kita seirama semuanya untuk mendukung kenaikan Pagu Indikatif ini.

Laporan Keuangan 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Gus Irawan menanyakan itu RUSUN yang dibangun oleh LIPI untuk siapa, dan temuan dari BPK itu harus benar-benar ditindaklanjuti.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Nasri Sebayang

Gus Irawan menanggapi dalam 3-4 tahun terakhir kita tidak merasakan kehadiran DEN, apa yang harus kita lakukan agar posisi yang sangat kuat itu bisa diimplementasikan dengan sangat baik.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Atas Nama Herman Dannel

Gus Irawan mengatakan bahwa apa yang ia lihat dengan Dewan Energi Nasional sekarang isinya adalah orang-orang penting di publik ini, tetapi kemudian tidak berkontribusi secara maksimal. Gus Irawan menanyakan apakah Herman sudah memiliki keyakinan tersebut.

Penggunaan Dana Cost Recovery Tahun 2015-2018 - RDP Komisi 7 DPR RI dengan Plt Dirjen Migas, Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kementerian ESDM

Gus Irawan mengatakan kita pasti mendorong dalam peningkatan produksi yang ada dalam masalah migas ini. Tahun 2021 kontrak dengan Chevron berakhir, jangan barang setengah jadi ini tidak bisa digunakan lagi setelah itu. Kemudian, Gus Irawan mengingatkan yang terpenting jangan sampai masalah Blok Mahakam kembali terulang lagi.

Indutri Hulu Migas ditengah Pandemi Covid-19 dan Turunnya Harga Crude, Penjelasan Mundurnya Pan Orient Inc di Blok East Jabung, Provinsi Jambi, dan Penjelasan Terbakarnya Platform di Lapangan Camar, Blok Bawean, Provinsi Jawa Timur – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala SKK Migas

Irawan meminta SKK Migas untuk mengawal transisi Blok Rokan dari Chevron ke Pertamina, karena sering sekali alat pemerintah ini lemah jika berhubungan dengan asing. Sehingga lebih baik minta KKKS ini untuk digugah agar tidak ada PHK, karena dengan managerial bisa disiasati.

Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kinerja PT. PLN (Persero) di Sektor Kelistrikan, Kontribusi PT. PLN (Persero) terhadap Penanganan Covid-19, dan Dampak Kebijakan Keringanan Biaya Listrik - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. PLN (Persero)

Gus Irawan mengatakan industri strategis Nasional seperti PLN dan Pertamina tidak mendapat perhatian pemerintah, ada kekosongan yang terjadi, Gus bertanya pembebasan biaya listrik untuk pelanggan 450 VA itu beban PLN atau beban negara dalam bentuk subsidi. Gus mengusulkan dibuat obligasi dengan sistem Repo (Revolution conc).

Progres Pelaksanaan Program Hingga Triwulan ke-3 Tahun 2019 dan Rencana Proker 2020 - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kepala Badan Tenaga Nuklir (BATAN), Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG)

Gus Irawan menyatakan Terkait UU Sisnas IPTEK, itu kan fungsinya mengkoordinasikan semua riset dan LPNK. Saya kira harus kita kawal kepada Sinas IPTEK. Di Mandailing Natal itu banyak korban bayi yang lahir meninggal dan cacat, ini akibat merkuri. Tolong ini tidak usah dijawab tapi saya butuh action dari LPNK terhadap persoalan merkuri. Di Deli Serdang sudah ada virus WS, ada yang bisa batu tidak terkait hal ini.

Dampak Pandemi Covid-19 dan Kontribusi terhadap Penanganan Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. PGN Tbk.

Gus Irawan mengatakan dalam Perppu 1/2020, tidak ada mengatur tentang kebijakan dan aviasi industri strategis seperti Pertamina dan PGN, ada kekosongan, berharap setiap kebijakan saling berkoordinasi dan tidak bertentangan satu dengan yang lain. Gus berpendapat PGN mungkin bisa membuat simulasi terkait Permen No.8/2020, situasi PGN ke depan seperti apa dengan aturan tersebut.

Kesiapsiagaan dan Langkah Strategis dalam Menghadapi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala LPNK (BPPT, LIPI, dan LAPAN) serta Direktur LBM Eijkman

Gus Irawan mengatakan menunggu tes kit, APD, dan alat kesehatan yang sudah ditargetkan untuk segera diproduksi dan jangan sampai produksi dilakukan setelah Covid-19 berakhir. Gus mengatakan khawatir jika terlambat bergerak maka dampaknya akan semakin luas bagi perekonomian Indonesia dan butuh cost yang lebih besar untuk mengembalikannya. Gus mengatakan Menristek harus mengambil inisiatif dengan cepat siapa yang harus memproduksi alkes, swasta atau BUMN, karena alkes dibutuhkan sekarang bukan bulan Mei.

Laporan Kegiatan Penugasan Pemerintah Hingga Triwulan Ke-3 Tahun 2019, Rencana Program Kerja Tahun 2020 dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Gus Irawan ingin B30 harus lebih cepat karena akselerasi CPO harus lebih besar. Ia mengira roadmap KESDM 2020-2030 baru B30, sedangkan Pak Presiden ingin sudah sampai B100.

Perkembangan PKP2B yang Telah dan Akan Habis Kontrak, Evaluasi Kebijakan Cnc dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI

Gus Irawan mengatakan bahwa ada regulasi saat ini yang dikalahkan oleh PP. Ia menyarankan ntuk merevisi UU yang ada. Gus Irawan juga mendapatkan informasi bahwa PT. Tanito Harum sudah diperpanjang. Ia menanyakan jika semua baik-baik saja apakah perlu merevisi UU Minerba.

Kinerja dan Anggaran - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP-IPTEK) dan Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (LBME)

Gus Irawan mengatakan tupoksi Lembaga Eijkman sepertinya preventif, Gus menyarankan Lembaga Eijkman untuk mencegah ketidak sehatan masyarakat agar mengurangi pengguna BPJS, mengingat BPJS sedang berdarah-darah. Gus mengatakan jika tindakan preventif bisa diyakinkan maka angka 22 juta penderita diabetes yang menggunakan BPJS bisa berkurang. Gus mengatakan SDM unggul tidak lepas dari ristek. Gus meminta Lembaga Eijkman mengambil alih penelitian akar bejakar untuk obat kanker yang sudah menang di Korea Selatan oleh SMA 2 Palangka Raya, jangan sampai hasil penelitian menjadi liar bahkan diambil alih yang lain.

Kinerja Produk Blok Migas, Proses Eksplorasi Blok Migas Baru, dan Pengembangan Blok Migas Existing — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Presiden Direktur PT Pertamina EP dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi

Mengingat yang dialami oleh Pertamina ini adalah masalah hukum, Gus Irawan sebagai Pimpinan Komisi 7 sepakat untuk bisa dibentuk Pansus karena dirinya tidak ingin gagal lagi sebagai Pimpinan Komisi 7. Jika Pertamina EP dan Hulu ingin membenahi permasalahan yang ada itu harus dimulai dari sekarang karena Komisi 7 pada periode saat ini banyak yang baru.

Program Skema Pembiayaan dan Perkembangan Komersialisasi N219, Program Pesawat Udara Nir Awak dengan Kategori Medium Atlit - Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kemenhan, Kepala BPPT, Kepala Lapan, Dirut PT Dirgantara Indonesia dan Dirut PT LEN Industri

Gus Irawan mengatakan bahwa N219 adalah kebutuhan dan Komisi 7 DPR RI mendukung pengembangan teknologi ini. Indonesia adalah negara yang berdaulat, pengembangan ini harus dipercepat.

Anggaran Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung - Komisi 7 DPR - RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Gus Irawan mengatakan kita sekarang ambil kesimpulan saja dulu nanti kita akan ambil keputusan pada rapat dengan Menteri.

Pagu Anggaran Kementerian LHK Tahun 2020 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Gus Irawan mengatakan tadi sudah kita putuskan di RDP dengan Sekjen KLHK bahwa anggaran KLHK sebesar 9,3 Triliun.

Program Kerja Tahun 2020 dan Progress Program Sumur Bor Pasca Pengesahan UU No.7 Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Gus mengatakan di Kabupaten Mandailing Natal, dibawah kaki gunung merapi, ada sumur bor yang airnya berupa belerang sehingga banyak masyrakat yang harus beli air dan jaraknya jauh/sekitar ribuan kilometer, ada juga mesjid yang hanya pake genset untuk mengeluarkan air tapi banyak sekali masyrakat datang membawa ember, Gus meminta harus ada solusi terkait genset. Gus mengatakan air adalah kebutuhan utama, diinvestasikan sekitar 500 juta rupiah dibeberapa titik namun tidak tepat sasaran. Gus meminta dibuatkan evaluasi dan dicari solusinya.  

Evaluasi Kinerja BPH Migas Tahun 2019 dan Evaluasi BBM Satu Harga - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas

Gus Irawan mengatakan BBM satu harga adalah program yang baik tapi untuk gagah-gagahan saja. Bbm satu harga adalah program pembangunan SPBU, yang dibangun saja hanya 170 titik se-Indonesia, keluar sedikit dari SPBU maka harganya tidak terkontrol. Gus Irawan berharap buatkan sub penyalur lagi padahal BPH Migas membuat iuran untuk kepentingan SPBU yang menjalankan tapi kemana iuran itu saat ini. Tolong pembuatan sub penyalur ini diperhatikan.

Pembahasan Ketenagalistrikan - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI

Gus Irawan mempertanyakan berapa sebetulnya dana yang dibutuhkan.Dahulu bagaimana cara menghitungnya. IPP jika swasta tidak apa-apa, belum tentu PLN mampu. Apalagi bicara nuklir, kapasitasnya besar. Ini sedikit paradoks. Gus Irawan mengira pengembangan listrik sesuaikan potensi daerah yang sudah ada potensinya dimaksimalkan. Di Sumut, Sumbar potensi geotermal, air. Soal harga jual & BOOT yang menjadikan tidak menarik investor. Terakhir, Gus Irawan menginformasikan dahulu sudah disetujui Komisi 7 sebesar Rp2,1 Miliar untuk program. Tapi ia tidak tahu, tidak disetujui oleh banggar. Ia setuju untuk terus berjuang masalah ini.

Sistem Pengawasan dan Pengendalian Radioaktif - RDP Komisi 7 dengan Kepala Batan dan Kepala Bapeten

Gus Irawan menyatakan perlu adanya protokol pengawasan untuk menangani pembuangan limbah radioaktif secara liar. Menurutnya, Bapeten harus melakukan upaya-upaya preventif agar hal serupa tidak terjadi kembali.

Identifikasi dan Antisipasi Penanganan Epidemi Virus Corona - RDP Komisi 7 dengan Direktur Lembaga Biologi Molekuler

Gus Irawan menanyakan apakah Warga Indonesia benar memiliki kekebalan tubuh terhadap virus corona seperti yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan atau tidak. Selain itu, ia juga menanyakan apakah Kementerian Kesehatan sudah memiliki alat untuk mendekteksi penyebaran virus corona pada hewan-hewan liar seperti babi. Karena jika belum, hal tersebut harus segera diupayakan keberadaanya.

RKA K/L Tahun 2020- Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti dan LPNK

Gus mengatakan sudah dibahas dalam 2 hari penuh di konsinyering. Gus mengatakan tidak bisa ikut tapi yakin sudah detail sehingga tanggal pengambilan keputusan formal. Gus mengatakan masih ada ruang untuk menyerap aspirasi daerah yang seringkali disampaikan melalui anggota Komisi 7. Gus mengatakan akan memantau Observatorium 2020. Gus bertanya apakah bisa meyakinkan anggota tidak ada duplikasi program antara Bapeten dan Batan.

Tindak Lanjut Temuan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Gus menuturkan untuk menjelaskan temuan hasil BPK bukan terhadap penelitian tapi sistem pelaporan akuntansi. Gus menanyakan irjen yang melakukan audit sebab temuan BPK terus berkurang. Gus mengatakan temuan Kemenristekdikti RI tidak seperti temuan di LPNK.

Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Gus Irawan mengapresiasi penambahan subsidi untuk pemasangan listrik baru yang dilakukan oleh KemenESDM. Gus Irawan menyarankan agar pembahasan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dapat dilakukan secara internal dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) selanjutnya. Gus Irawan juga meminta agar
KemenESDM dapat meyakinkan Komisi 7 dengan sistem gross split yang diadakan.

Penanganan Pencemaran Sungai - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Gus Irawan mengatakan pembangunan tambang ini mengorbankan ekosistem dan lingkungan yang rusak ini seharusnya bisa diperbaiki oleh pihak yang membuat kerusakan.

Latar Belakang

Gus Irawan Pasaribu terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 168.342 mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Sumatera Utara 2.

Gus adalah tokoh sumatera utara dan seorang bankir senior. Sebelum menjadi Anggota DPR-RI, Gus adalah Direktur Utama PT Bank Sumut (dulu bernama BPDSU) sejak tahun 2000.

Pendidikan

S1, Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1988)
S2, Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Medan (2009)

Perjalanan Politik

Calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2013
Anggota Partai Gerindra Sumatera Utara

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gus mengungkapkan harus adanya sosialisasi dan solusi dari ratifikasi tersebut supaya tidak dibiarkan. Gus memaparkan di daerah Mandailing banyak penambangan merkuri dan yang menambang bukan warga asli tetapi warga yang berbahasa sunda. Disela–sela sesi rapat, Gus mengapresiasi lima anggota Fraksi Gerindra yang hadir semuanya mengenakan jas. Gus menyampaikan jadwal untuk RDP terkait ratifikasi ini pada tanggal 7 September 2017, pukul 11:00 WIB serta jadwal Paripurna pada tanggal 11 September 2017. [sumber]

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015 - Gus Irawan menyoroti bahwa per 7 Oktober 2015 penerimaan pajak kita jauh dari yang ditargetkan dan baru mencapai 57.2%. Gus Irawan juga menambahkan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 ditargetkan sebesar Rp.52 Triliun, namun yang baru terealisasi baru Rp.28 Triliun. Menurut Gus Irawan keuangan negara tidak cukup untuk merealisasikan anggaran tersebut dan ada masalah di sisi penerimaan pajak yang sedikit. Jadi kedepannya, Gus Irawan menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menjadi sangat penting.

Undang-Undang PNBP (UU PNBP) sudah menjadi undang-undang selama 18 tahun, namun menurut Gus Irawan waktu itu terkesan pembuatan undang-undang tersebut terburu-buru. Gus Irawan berharap dengan adanya RUU PNBP ini bisa berkontribusi menaikkan PNBP dan mengurangi defisit anggaran kita. [sumber]

RUU Perbankan

13 April 2015 - Gus Irawan mengatakan bahwa sekarang kepemilikan di BPD investor swasta telah masuk ke dalam BPD. Gus Irawan mengatakan bahwa pertumbuhan kantor dan volume transaksi Bank Syariah kalah dengan Bank Konvensional, padahal konsep bagi hasil Bank Syariah cocok dengan kebisaan gotong royong masyarakat Indonesia. Gus Irawan berharap RUU Perbankan dapat membuat bank menjadi efisien. [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Gus Irawan mengatakan dirinya setuju dengan adanya Forum Group Discussion (FGD) dan data yang diminta oleh anggota juga belum ada. Gus Irawan meminta data juklak dan juknis subsidi pemasangan listrik gratis disampaikan ke Komisi 7. [sumber]

Tenaga Nuklir

15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Gus Irawan menanyakan reaktor nuklir yang dibangun tahun 1964 di Bandung tetapi sekarang masih belum ada perkembangan. Seain itu Ia mengatakan dari semua paparan yang terpenting adalah perlu adanya penjelasan dan pandangan para ahli senior nuklir untuk menyampaikan bahwa tenaga nuklir aman. Gus Irawan menambahkan bahwa Ia setuju akan pembangunan nuklir karena teknologi ini ramah lingkungan. [sumber]

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Menanggapi pernyataan Komisaris dan Direksi PT Freeport mengenai dilema dua peraturan (kontrak karya atau IUPK) bahwa Pemerintah telah menerbitkan IUPK pada 10 Februari 2017 sesuai permintaan PT Freeport maka seluruh peraturan di kontrak karya menjadi tidak berlaku. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Gus menanyakan faktor penyebab PT Pertamina dalam melakukan ekspansi di Thailand mengalami penurunan. Gus memberi masukan adanya arah investasi dari menteri mengenai dana pensiun karena ini menyangkut banyak karyawan namun jangan dijadikan beban untuk korporasi. Gus menyarankan harus adanya evaluasi dan ISO yang nantinya dapat diterapkan oleh PT Pertamina. [sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK, Gus Irawan menyampaikan perkembangan aturan harus diperhatikan. Gus Irawan menyampaiakn kepada dirjen minerba untuk mempertimbangkan keputusan revisi agar sesuai dengan UU. [sumber]

Dugaan Pemalsuan Komposisi Minyak Impor antara Pertamina dan Glencore

25 September 2016 - (AKTUAL.com) - Komisi VII DPR akan menindaklanjuti adanya dugaan skandal pemalsuan komposisi minyak impor melalui kesepakatan tender antara Pertamina (Persero) dengan kontraktor Glencore.

Menurut Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, persoalan tersebut sudah menjadi kewenangannya dari anggota dewan untuk menjalankan fungsinya.

“Informasi ini akan kami pertanyakan ke Pertamina/ISC dalam fungsi pengawasan kami komisi VII,” kata Gus Irawan kepada Aktual.com, Minggu (25/9)

Sebagaimana diketahui, Pertamina terpaksa melakukan penolakan dua kargo minyak Sarir dan Mesla yang tidah memenuhi komposisi kesepakatan. Namun disinyalir penolakan ini lantaran faktor terlebih dahulu diungkap media ke permukaan publik.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman mencurigai memang sepertinya ada permainan antara Pertamina dengan Glencore untuk mengambil untung dari selisih harga dalam perbedaan komposisi minyak.

Seharusnya jelas Yusri, berdasarkan mekanisme impor, sewaktu posisi kapal tersebut loading di pelabuhan negara Libya (negara asal minyak), terdapat tim surveyor untuk memeriksa kondisi barang.

Jika memang barang tersebut tidak sesuai pesanan, maka hasil laporan tim sudah bisa menjadi landasan bagi ISC Pertamina untuk melakukan penolakan, dan kapal tidak semestinya berlayar ke Indonesia. Namun anehnya, penolakan itu setelah kapal datang ke Indonesia.

“Biasanya begitu loading di port Libya, hasil surveryor Independet yang ditunjuk harus segera dikirim ke ISC. Jadi aneh kenapa sampai kapal tersebut sudah merapat di terminal penampung Balikpapan baru ditolak.” [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Sebagai pemimpin pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gus Irawan dan Komisi 7 menyetujui Indonesia Crude Price (ICP) pada angka 45. Angka-angka ICP dab lifting migas yang disampaikan oleh fraksi-fraksi belum menemui titik temu. Gus Irawan menegaskan kembali sanggahan yang dikemukakan oleh anggota bahwa Gerindra tetap pada ICP di angka 55, lifting gas bumi pada 1,5 juta.

Gus Irawan mengumumkan bahwa Demokrat setuju dengan ICP 45, PKB dan PPP menyetujui ajuan yang disampaikan pemerintah, PKS mengajukan ICP sebesar 45, lifting minyak sebesar 820 , dan lifting gas sebesar 1.180. Nasdem berpendapat bahwa ICP seharusnya berkisar pada angka 50, lifting minyak 815, dan lifting gas 1.150.

Keputusan yang dikemukakan Gus irawan setelah diskusi saat skors bahwa Komisi 7 menyetujui ICP sebesar 50$, lifting minyak sebesar 815, dan lifting gas sebesar 1.150 juta. [sumber]

RAPBN 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Gus Irawan meminta agar anggota Komisi 7 yang berada di Badan Anggaran untuk memperjuangkan anggarannya karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlibat dalam separuh program nasional. Gus Irawan mempertanyakan, prinsip money follow program. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22 Juni 2016 - Gus mempersilahkan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (MenLHK) memperjuangkan anggaran tambahan untuk program prioritas kepada Kemenkeu dan Bappenas. [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM, Gus mengatakan semoga semua pihak dapat kooperatif dalam menjalakan hal ini. [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Gus Irawan meminta sikap Pemerintah terhadap reklamasi pantai utara Jakarta, dilanjutkan atau tidak. [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Gus Irawan tidak mengetahui kalau Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah membuka cabang di Singapura. Gus Irawan menegaskan bahwa BRI diharapkan menjadi champion micro finance bank. Oleh karena itu pemaparan BRI tentang KUR harus lebih detail, meliputi penyaluran, dampak terhadap NPL, serta sektor yang menerima. Gus Irawan juga meminta agar KUR tidak hanya disalurkan oleh BRI tetapi Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga diperbolehkan. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Gus Irawan tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, bukti-bukti koordinasi pengendalian moneter bersama dengan OJK. [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Gus Irawan turut mendoakan agar target 1 Juta Rumah bisa terlaksana. [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Gus Irawan menilai industri perbankan Indonesia banyak inefisiensi-nya karena walaupun kebijakan OJK sudah membuat suku bunga bank relatif rendah namun Gus Irawan belum melihat adanya gerakan di sektor riil. Gus Irawan bingung kenapa LPS menerbitkan indeks perbankan dan apa bedanya dengan yang dibuat oleh BI dan OJK. Gus Irawan saran agar lebih baik informasi ekonomi dan perbankan hanya melalui 1 pintu saja. [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Gus Irawan menilai DJBC belum memaparkan ide atau rencana terobosan seperti integrasi sistem teknologi informasi dari DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak. [sumber]

Asumsi Makro RAPBN Tahun 2019 dan RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Gus Irawan berharap agar SKK Migas optimal dalam meningkatkan lifting. Gus Irawan menyampaikan bahwa anggaran turun 11% atau Rp763 trilliun namun anggaran untuk publik masih besar. Gus Irawan menanyakan mengenai APBN Indonesia di tahun 2019 yang akan turun total. Gus Irawan meminta untuk melelang jaringan gas yang dilakukan BUMN. [sumber]