Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Sumatera Utara II
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang Sidempuan
Tanggal Lahir
31/07/1964
Alamat Rumah
Komp Tasbi I Blok LL No. 27. Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal. Kota Medan. Sumatera Utara
No Telp
08126042844

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Lahir di Padang Sidempuan pada tanggal 31 Juli 1964, Gus Irawan Pasaribu terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Sumatera Utara II setelah memperoleh 188,205 suara. Gus adalah tokoh sumatera utara dan seorang bankir senior. Sebelum menjadi Anggota DPR-RI, Gus adalah Direktur Utama PT Bank Sumut (dulu bernama BPDSU) sejak tahun 2000.

Gus Pasaribu adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumatera Utara dan di periode 2014-2019 Gus menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan perbankan.

Gus Pasaribu diduga kuat oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terlibat kasus korupsi terkait skandal penyimpangan dana di Bank Sumut sebesar Rp.334 milyar. (sumber). 

Pada periode 2014-2019, Gus Irawan bertugas di Komisi XI DPR-RI sebagai Wakil Ketua komisi tersebut. Namun, pada tanggal 12 Januari 2016, ia digantikan oleh Supriyanto. Pada rotasi yang sama, Gus Irawan Pasaribu mendapatkan posisi sebagai Ketua Komisi VII DPR-RI sebagai Ketua dari komisi tersebut. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Rotasi dilakukan oleh Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk penyegaran. 

Pendidikan

S1, Akuntansi, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh (1988)
S2, Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Medan (2009)

Perjalanan Politik

Calon Gubernur Sumatera Utara pada Pilkada 2013
Anggota Partai Gerindra Sumatera Utara 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gus mengungkapkan harus adanya sosialisasi dan solusi dari ratifikasi tersebut supaya tidak dibiarkan. Gus memaparkan di daerah Mandailing banyak penambangan merkuri dan yang menambang bukan warga asli tetapi warga yang berbahasa sunda. Disela–sela sesi rapat, Gus mengapresiasi lima anggota Fraksi Gerindra yang hadir semuanya mengenakan jas. Gus menyampaikan jadwal untuk RDP terkait ratifikasi ini pada tanggal 7 September 2017, pukul 11:00 WIB serta jadwal Paripurna pada tanggal 11 September 2017. [sumber]

RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (RUU PNBP)

29 Oktober 2015 - Gus Irawan menyoroti bahwa per 7 Oktober 2015 penerimaan pajak kita jauh dari yang ditargetkan dan baru mencapai 57.2%. Gus Irawan juga menambahkan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 ditargetkan sebesar Rp.52 Triliun, namun yang baru terealisasi baru Rp.28 Triliun.  Menurut Gus Irawan keuangan negara tidak cukup untuk merealisasikan anggaran tersebut dan ada masalah di sisi penerimaan pajak yang sedikit. Jadi kedepannya, Gus Irawan menilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bisa menjadi sangat penting.

Undang-Undang PNBP (UU PNBP) sudah menjadi undang-undang selama 18 tahun, namun menurut Gus Irawan waktu itu terkesan pembuatan undang-undang tersebut terburu-buru. Gus Irawan berharap dengan adanya RUU PNBP ini bisa berkontribusi menaikkan PNBP dan mengurangi defisit anggaran kita.  [sumber]

RUU Perbankan

13 April 2015 - Gus Irawan mengatakan bahwa sekarang kepemilikan di BPD investor swasta telah masuk ke dalam BPD. Gus Irawan mengatakan bahwa pertumbuhan kantor dan volume transaksi Bank Syariah kalah dengan Bank Konvensional, padahal konsep bagi hasil Bank Syariah cocok dengan kebisaan gotong royong masyarakat Indonesia. Gus Irawan berharap RUU Perbankan dapat membuat bank menjadi efisien.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Gus Irawan mengatakan dirinya setuju dengan adanya Forum Group Discussion (FGD) dan data yang diminta oleh anggota juga belum ada. Gus Irawan meminta data juklak dan juknis subsidi pemasangan listrik gratis disampaikan ke Komisi 7. [sumber

Tenaga Nuklir

15 Januari 2018 - Pada rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan Bapeten dan BATAN, Gus Irawan menanyakan reaktor nuklir yang dibangun tahun 1964 di Bandung tetapi sekarang masih belum ada perkembangan. Seain itu Ia mengatakan dari semua paparan yang terpenting adalah perlu adanya penjelasan dan pandangan para ahli senior nuklir untuk menyampaikan bahwa tenaga nuklir aman. Gus Irawan menambahkan bahwa Ia setuju akan pembangunan nuklir karena teknologi ini ramah lingkungan. [sumber]

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Menanggapi pernyataan Komisaris dan Direksi PT Freeport mengenai dilema dua peraturan (kontrak karya atau IUPK) bahwa Pemerintah telah menerbitkan IUPK pada 10 Februari 2017 sesuai permintaan PT Freeport maka seluruh peraturan di kontrak karya menjadi tidak berlaku. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Gus menanyakan faktor penyebab PT Pertamina dalam melakukan ekspansi di Thailand mengalami penurunan. Gus memberi masukan adanya arah investasi dari menteri mengenai dana pensiun karena ini menyangkut banyak karyawan namun jangan dijadikan beban untuk korporasi. Gus menyarankan harus adanya evaluasi dan ISO yang nantinya dapat diterapkan oleh PT Pertamina. [sumber]

PT Valey - Kontrak Karya, Smelter, dan Royalti

4 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 mengadakan dengan PT Vale Indonesia, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, dan Dirjen Planologi Kementerian LHK, Gus Irawan menyampaikan perkembangan aturan harus diperhatikan. Gus Irawan menyampaiakn kepada dirjen minerba untuk mempertimbangkan keputusan revisi agar sesuai dengan UU. [sumber]

Dugaan Pemalsuan Komposisi Minyak Impor antara Pertamina dan Glencore

25 September 2016 - (AKTUAL.com) - Komisi VII DPR akan menindaklanjuti adanya dugaan skandal pemalsuan komposisi minyak impor melalui kesepakatan tender antara Pertamina (Persero) dengan kontraktor Glencore.

Menurut Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu, persoalan tersebut sudah menjadi kewenangannya dari anggota dewan untuk menjalankan fungsinya.

“Informasi ini akan kami pertanyakan ke Pertamina/ISC dalam fungsi pengawasan kami komisi VII,” kata Gus  Irawan kepada Aktual.com, Minggu (25/9)

Sebagaimana diketahui, Pertamina terpaksa melakukan penolakan dua kargo minyak Sarir dan Mesla yang tidah memenuhi komposisi kesepakatan. Namun disinyalir penolakan ini lantaran faktor terlebih dahulu diungkap media ke permukaan publik.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia Yusri Usman mencurigai memang sepertinya ada permainan antara Pertamina dengan Glencore untuk mengambil untung dari selisih harga dalam perbedaan komposisi minyak.

Seharusnya jelas Yusri, berdasarkan mekanisme impor, sewaktu posisi kapal tersebut loading di pelabuhan negara Libya (negara asal minyak), terdapat tim surveyor untuk memeriksa kondisi barang.

Jika memang barang tersebut tidak sesuai pesanan, maka hasil laporan tim sudah bisa menjadi landasan bagi ISC Pertamina untuk melakukan penolakan, dan kapal tidak semestinya berlayar ke Indonesia. Namun anehnya, penolakan itu setelah kapal datang ke Indonesia.

“Biasanya begitu loading di port Libya, hasil surveryor Independet yang ditunjuk harus segera dikirim ke ISC. Jadi aneh kenapa sampai kapal tersebut sudah merapat di terminal penampung Balikpapan baru ditolak.”  [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Sebagai pemimpin pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Gus Irawan dan Komisi 7 menyetujui Indonesia Crude Price (ICP) pada angka 45. Angka-angka ICP dab lifting migas yang disampaikan oleh fraksi-fraksi belum menemui titik temu. Gus Irawan menegaskan kembali sanggahan yang dikemukakan oleh anggota bahwa Gerindra tetap pada ICP di angka 55, lifting gas bumi pada 1,5 juta.

Gus Irawan mengumumkan bahwa Demokrat setuju dengan ICP 45, PKB dan PPP menyetujui ajuan yang disampaikan pemerintah, PKS mengajukan ICP sebesar 45, lifting minyak sebesar 820 , dan lifting gas sebesar 1.180. Nasdem berpendapat bahwa ICP seharusnya berkisar pada angka 50, lifting minyak 815, dan lifting gas 1.150.

Keputusan yang dikemukakan Gus irawan setelah diskusi saat skors bahwa Komisi 7 menyetujui ICP sebesar 50$, lifting minyak sebesar 815, dan lifting gas sebesar 1.150 juta.   [sumber]

RAPBN 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Gus Irawan meminta agar anggota Komisi 7 yang berada di Badan Anggaran untuk memperjuangkan anggarannya karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terlibat dalam separuh program nasional. Gus Irawan mempertanyakan, prinsip money follow program. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22 Juni 2016 - Gus mempersilahkan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (MenLHK) memperjuangkan anggaran tambahan untuk program prioritas kepada Kemenkeu dan Bappenas.  [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM, Gus mengatakan semoga semua pihak dapat kooperatif dalam menjalakan hal ini.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

11 April 2016 - Gus Irawan meminta sikap Pemerintah terhadap reklamasi pantai utara Jakarta, dilanjutkan atau tidak.  [sumber]

Kinerja Bank Rakyat Indonesia

8 September 2015 - Gus Irawan tidak mengetahui kalau Bank Rakyat Indonesia (BRI) telah membuka cabang di Singapura. Gus Irawan menegaskan bahwa BRI diharapkan menjadi champion micro finance bank. Oleh karena itu pemaparan BRI tentang KUR harus lebih detail, meliputi penyaluran, dampak terhadap NPL, serta sektor yang menerima. Gus Irawan juga meminta agar KUR tidak hanya disalurkan oleh BRI tetapi Bank Pembangunan Daerah (BPD) juga diperbolehkan.  [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Gus Irawan tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Erwin Rijanto, bukti-bukti koordinasi pengendalian moneter bersama dengan OJK.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Gus Irawan turut mendoakan agar target 1 Juta Rumah bisa terlaksana.  [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK dan Ketua LPS tanggal 26 Maret 2015 - Gus Irawan menilai industri perbankan Indonesia banyak inefisiensi-nya karena walaupun kebijakan OJK sudah membuat suku bunga bank relatif rendah namun Gus Irawan belum melihat adanya gerakan di sektor riil. Gus Irawan bingung kenapa LPS menerbitkan indeks perbankan dan apa bedanya dengan yang dibuat oleh BI dan OJK. Gus Irawan saran agar lebih baik informasi ekonomi dan perbankan hanya melalui 1 pintu saja.  [sumber]

Kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Pada 16 Februari 2015 - Gus Irawan menilai DJBC belum memaparkan ide atau rencana terobosan seperti integrasi sistem teknologi informasi dari DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak.  [sumber]

Asumsi Makro RAPBN Tahun 2019 dan RKA dan RKP K/L 2019 

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Gus Irawan berharap agar SKK Migas optimal dalam meningkatkan lifting. Gus Irawan menyampaikan bahwa anggaran turun 11% atau Rp763 trilliun namun anggaran untuk publik masih besar. Gus Irawan menanyakan mengenai APBN Indonesia di tahun 2019 yang akan turun total. Gus Irawan meminta untuk melelang jaringan gas yang dilakukan BUMN. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Padang Sidempuan
Tanggal Lahir
31/07/1964
Alamat Rumah
Komp Tasbi I Blok LL No. 27. Kelurahan Tanjung Rejo, Medan Sunggal. Kota Medan. Sumatera Utara
No Telp
08126042844

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sumatera Utara II
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup