Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Sumatera Utara III
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pematang Siantar
Tanggal Lahir
26/11/1951
Alamat Rumah
Jl. Minyak 1 No.6, RT.010/RW.003, Kel. Duren Tiga. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Martin Hutabarat terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sumatera Utara III setelah memperoleh 29,925 suara. Martin adalah legislator senior dan petinggi di Gerindra. Martin pernah menjadi Anggota DPR-RI sebelum era reformasi (1987-1992) dan kembali pada periode 2009-2014 sebagai salah satu calon legislatif mewakili Gerindra.  Martin adalah Ketua Fraksi Gerindra di MPR-RI sejak 2009 sampai dengan sekarang.

Martin dikenal sebagai tokoh yang kontroversial karena pernyataan-pernyataannya. Pada 2013 Martin pernah mengeluarkan statement yang diskriminatif terhadap wanita korban perkosaan karena menurut Martin pelaku pemerkosaan tidak perlu dihukum mati karena banyak wanita sudah tidak mementingkan keperawanannya juga menjadi pertimbangan hakim untuk memutus perkara perkosaan. (sumber)

Pada masa kerja 2014-2019 Martin bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 6, Jakarta (1970)

S1, Hukum, Universitas Indonesia, Depok (1977)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku SMA Martin sudah giat berorganisasi dan bergabung dengan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI) Kota Pematang Siantar menjadi Sekretaris Jenderal (1968) dan menjadi Ketua Pelajar se-Jakarta Selatan (1970).  Di bangku kuliah Martin tetap aktif berorganisasi dan aktif di Senat Universitas Indonesia.

Setelah selesai kuliah di 1979-1987 Martin bergabung dengan organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan juga asosiasi pengusaha, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) menjadi pengurus pusat (1978-1987).

Pada 1987 Martin terpilih menjadi Anggota DPR-RI selama 1 periode (1987-1992). Setelah selesai Martin tetap aktif bekerja sebagai penatar senior di Manggala BP7.  

Pada 2009 Martin bergabung menjadi kader Gerindra and pada Pileg 2009 mencalonkan diri menjadi calon legislatif.  Martin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan lagi pada Pileg 2014.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Hak Angket KPK

28 April 2017 pada Rapat Paripurna ke-95 - Martin selaku perwakilan dari Fraksi Gerindra menolak adanya Hak Angket KPK karena menurutnya ini akan berpengaruh pada kebijakan yang berdampak luas kepada masyarakat. Martin menanyakan apakah penetapan Hak Angket ini dilakukan memang karena KPK telah merugikan rakyat dan telah mewakili aspirasi rakyat. Martin juga meyakinkan forum Paripurna apakah Hak Angket memiliki urgensi tinggi sehingga harus dilakukan saat itu juga, Martin berpesan jangan sampai hanya karena penyetujuan Hak Angket, kepercayaan masyarakat kepada DPR-RI menjadi kecil.   [sumber]

RUU Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif dengan Republik Filipina

25 April 2017 - Martin mewakili Fraksi Gerindra memberikan pandangan fraksi terhadap RUU Penetapan Batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina. Martin sebagai perwakilan dari Fraksi Gerindra menyetujui agar RUU penetapan batas ZEE Republik Indonesia dan Republik Filipina dibahas ke tingkat selanjutnya.   [sumber]

RUU Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Dana Aspirasi)

23 Juni 2015 - Martin setuju untuk rancangan tata-cara pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (Program Dana Aspirasi) untuk dibahas di Sidang Paripurna.  [sumber]

RUU Pilkada (2014)

1. Martin menganggap Pilkada oleh DPRD lebih mudah diawasi perputaran uangnya oleh KPK serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

2. Pilkada langsung tidak memberi peluang anak muda berprestasi menjadi kepala daerah karena tak punya dana untuk kampanye untuk pengerahan massa dan sebagainya.

3. Pilkada langsung belum terbukti menghasilkan pemimpin berkualitas. Hanya tujuh sampai delapan orang kepala daerah berprestasi, dan sekitar 303 kepala daerah yang tersangkut masalah korupsi akibat dari pilkada langsung yang amat boros secara pendanaan kampanye.

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Penyadapan

20 September 2018 - Baleg rapat dengan tenaga ahli. Martin mengatakan bahwa masalah penyadapan perlu kita perjelas karana banyak UU masing-masing mengatur sendiri-sendiri. Salah satu yang sering menjadi persoalan penyadapan adalah terkait unsur revisi UU KPK. Inti pokok dari unsur revisi UU KPK hanya unsur penyadapan. Satu-satunya yang ditakuti pejabat itu penyadapan.Itulah kekuatan KPK diberi kewenangan untuk menyadap tanpa kontrol. Jadi penyadapan adalah kekuatan KPK.Dulu dalam revisi UU KPK untuk melakukan penyadapan harus ada izin pengadilan negeri. Kalau ini izin pengadilan tinggi. Ada ketentuan yang menyatakan dikecualikan penyadapan dalam penegakan hukum adalah sesuatu tindak pidana terterntu. Kalimat ini bagus dan bila ada kritikan, kalimat ini masih melindungi. Bila K/L ingin melakukan penyadapan harus meminta izin dari MA sehingga KPK tidak dapat melakukan penyadapan, tidak ada kewenangan KPK menyadap polisi. Sampai kapan pun, pengawasan terhadap penyadapan BIN tidak akan pernah bisa. Martin mengatakan bahkan di komisinya saja dibentuk tupoksi untuk mengawasi BIN, hanya 3 bulan sekali saja diajak oleh BIN. Tugas Komisi Yudisial sekarang mengawasi perilaku hakim bukan mengawasi putusan hakim yang menyimpang. Bagaimana fungsi pengawasan terhadap peranan penyadapan untuk melindungi masyarakat.Jangan sampai penyadapan merugikan kita semua, kalau merugikan koruptor atau yang suka menyeleweng tidak apa. Kita memikirkan di dalam RUU fungsi pengawasan yang betul-betul efektif agar tugas kita melindungi masyarakat dapat tercapai. [Sumber]

RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

31 Agustus 2016 - Dalam Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung,. Martin menganggap seharusnya Kapolri yang lebih dulu memberikan gambaran kepada kita harus bagaimana menangani perkembangan terorisme di negara kita. Di Medan ada seorang anak muda yang meledakkan diri di gereja, menurut Martin jika dia seumur dengan anak tersebut tidak akan melakukan hal demikian. Perkembangan internet dinilainya juga bisa memengaruhi pola pikir seseorang. Martin berpendapat bahwa sudah terlambat melakukan pencegahan, sehingga yang dihadapi sekarang adalah kekacauan. Menurutnya sebagian kecil masih ada yang beranggapan bahwa ini terkait dengan agama. Revisi UU Terorisme, menurut Martin harus menegakkan bahwa tidak ada unsur agama dalam tindakan teroris. Internet ini kalau tidak kita jaga akan mengembangkan pikiran-pikiran radikal anak muda Indonesia, tambahnya. [sumber]

27 April 2016 - Martin menyampaikan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah lama mengusulkan RUU Anti Terorisme karena kehadiran di Indonesia pun teroris sudah ada sejak lama. Martin menghimbau agar pembahasan RUU ini tidak dikaitkan dengan agama, sebagai contoh teroris yang ada di Srilangka dilakukan oleh Macan Tamil yang bukan berasal dari kelompok agama. Menurutnya, teroris yang ada di Indonesia merupakan ekspor dari Malaysia, seperti Dr. Azhari dan Nurdin.

Martin ingin agar penyempurnaan untuk RUU Anti Terorisme ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada seluruh rakyat serta untuk meningkatkan kemampuan aparat dalam mencegah terorisme. Martin berharap RUU ini merupakan bagian dari rencana pembangunan hukum. Martin menegaskan bahwa HAM tidak dapat dijadikan alasan untuk merusak HAM lainnya. Martin menilai bahwa RUU ini juga harus melibatkan seluruh masyarakat karena sebagian masyarakat ingin agar korban-korban terorisme mendapat perlindungan. Mewakili Fraksi Gerindra, Martin mendukung RUU RUU Anti Terorisme untuk dibicarakan secara mendalam tanpa melanggar Hak Asasi Manusia.  [sumber]

18 Januari 2016 - (DetikNews) - Usulan untuk merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme) mencuat lagi pascaaksi teror di Jl MH Thamrin, Jakarta. Untuk mempercepat revisi, Presiden diusulkan menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu).

"Revisi Undang-Undang Teroris sebaiknya dengan Perppu. Keinginan untuk merevisi UU Terorisme sebenarnya sudah lama dimintakan BNPT, namun DPR tidak pernah serius meresponsnya," kata anggota Badan Legislasi DPR Martin Hutabarat kepada wartawan, Senin (18/1/2016).

Dalam Program legislasi nasional (Prolegnas) 2015, revisi UU Terorisme tidak masuk menjadi prioritas. Pasca aksi teror di Jl MH Thamrin, Martin mendukung revisi UU Terorisme dimasukkan ke Prolegnas prioritas 2016.

"Kalau sudah diputuskan masuk dalam Prolegnas 2016, DPR harus betul-betul serius membahasnya dan diselesaikan tahun 2016 juga," ujar politisi Gerindra ini.

Meski mengusulkan UU Terorisme dimasukkan ke Prolegnas 2016, namun Martin lebih cenderung mendukung Presiden menerbitkan Perppu. Martin berkaca pada rendahnya kinerja DPR pada tahun 2015 lalu, yang hanya menyelesaikan 3 UU dari target 40 UU.

"Apabila Perppu dikeluarkan, akan membuat DPR harus membahasnya, karena konstitusi sudah membatasi waktu untuk bisa diterima atau ditolaknya Perppu tersebut sampai persidangan DPR berikut," ulas anggota Komisi I DPR ini.

Martin yakin rakyat akan mendukung Presiden menerbitkan Perppu untuk terorisme. Presiden tak perlu ragu, asal isi Perppu itu benar-benar dibahas bersama Polri, TNI, BIN, Kemenkum HAM, BNPT, dan semua lembaga terkait.

"Sebab UU Terorisme yang ada sekarang ini juga adalah UU yang disahkan dari Perppu Nomor 1 tahun 2002 yang dibuat Presiden Megawati sebagai respons terhadap bom bunuh diri pertama di Bali tahun 2002 yang lalu," pungkasnya.

Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan berencana mendorong DPR agar melakukan revisi Undang-undang Pemberantasan Terorisme. Tujuannya agar ada upaya preventif untuk mengungkap kasus terorisme.

"Kami sedang meminta kepada DPR untuk merevisi UU Pemberantasan Terorisme sehingga bisa ada upaya preventif. Jadi kalau sudah patut diduga, kami bisa menahan karena selama ini tidak ada," ujar Luhutm Jumat (15/1) lalu.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyatakan dukungan revisi UU Terorisme. Revisi dimaksudkan agar regulasi yang mengatur upaya preventif dan penindakan aksi teror bisa maksimal.

"Kita bisa melakukan deteksi (jaringan terorisme), tapi kita tidak bisa melakukan penindakan sebelum ada tindak pidana yang dilakukan," ujar Badrodin di Mabes Polri, Sabtu (16/1).

"Itu kelemahan daripada regulasi kita. Jadi kalau misalnya ada orang pulang dari Suriah yang jelas-jelas tergabung dengan ISIS, kita tidak bisa membuktikan pidananya," lanjutnya. (sumber)

UU Kewirausahaan Nasional

2 Februari 2016 - Menurut Martin, kunci kemajuan suatu negara adalah seberapa banyak entrepreneur yang ada di negara tersebut. Martin mewakili Fraksi Gerindra menyetujui RUU Kewirausahaan Nasional.  [sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

1 Februari 2016 - Martin menyampaikan bahwa KPK lahir dari latar belakang khusus sehingga KPK perlu memiliki kekhususan yang dijamin. Menurutnya, korupsi di negera ini belum diberantas. Martin juga menuturkan bahwa negara ini paling rendah di ASEAN dalam hal korupsi. Martin setuju dengan Almuzzammil Yusuf agar dilakukan RDPU karena PKS dan Gerindra adalah rekanan. Hal lain yang perlu diperhatikan menurut Martin adalah perlu juga ada revisi UU Kepolisian, UU Kejaksaan, dan UU Mahkamah Agung agar clear posisi dari KPK.  [sumber]

RUU Pertembakauan

17 September 2015 - Martin mempertanyakan pemaparan mitra yang beranggapan RUU Pertembakauan hanya menguntungkan industri rokok tanpa melindungi petani-petani tembakau.  [sumber]

Tanggapan

Indonesia Sebagai Calon Anggota Tidak Tetap DK PBB dan Pengawasan Orang Asing

31 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Kementerian Luar Negeri Martin memberi tanggapan mengenai anggaran Kemenlu yang hanya itu-itu saja. Martin menegaskan bawha kita harus marah karena tidak ada aturan penentuan anggaran. Martin mendukung Kemenlu ini untuk menegaskan bahwa ini tidak pantas. Martin mengemukakan bahwa sudah membawa makanan, peralatan kesehatan, tapi bukan itu yang utama, yang utama menurutnya adalah meyakinkan Myanmar untuk menyelesaikan itu secara kemanusiaan. Martin berpendapat Timor Leste soal garam ini menarik, pinggir laut mereka dijadikan garam. Martin juga berpendapat bahwa Indonesia ratusan kali lebih besar dari mereka, kemudin Ia menanyakan apa masalahnya hingga sekarang kita impor garam, Ia juga ingin tahu apa sulitnya membuat garam. Martin menegaskan bahwa permasalahannya adalah mafia impor karena kita malu sebab 4 juta ton namun garam masih impor sehingga tidak ada manfaatnya. Martin menginginkan kerja sama dengan Timor Leste harus dibangun. Martin mengingatkan kondisi bahwa dulu Indonesia dijajah Belanda namun Timor Leste support kita sehingga kini menurutnya kita harus bantu mereka. [sumber]

Peraturan Pengamanan di Lingkungan Gedung DPR

8 April 2015 - Martin amat hargai kerja keras Petugas Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR. Tapi jujur Martin menilai keamanan di DPR masih amat kurang.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

INTERUPSI RAPAT: Kepada anggota Komisi 3 dari Fraksi Golkar, Martin ingatkan bahwa Raker ini adalah untuk Komisi 3 dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham). Bukan untuk Golkar dengan Menkumham.

Calon Kapolri Budi Gunawan

Mengenai Budi Gunawan, calon Kapolri yang diberikan status tersangka oleh KPK, Martin Hutabarat menanggapi:

16 Januari 2015: Jangan berandai-andai dengan Pak BG dan Kapolri. Di DPR sudah usai. Maka sekarang terserah Jokowi. 5 fraksi KIH dukung BG untuk jadi Kapolri. Ngawur kalo dibilang DPR menjebak Jokowi.

14 Februari 2015: Pemilihan Kapolri persis seperti Panglima TNI. Heavy respon-nya di Kapolri. DPR hanya formalisme. Sederhananya: lebih tercela melantik tersangka sebagai Kapolri atau lebih tercela melantik tersangka sebagai Kapolri atau lebih tercela tidak melantik tersangka. DPR tersandera, ini harusnya keberanian Jokowi ambil keputusan beresiko terkait. Dapil bertanya-tanya, KMP KIH pilih BG serempak, kok bisa? Padahal BG tersangka. Lebih baik Pak Jokowi dengarkan publik, kalo publik memang amat banyak tolak BG, ya jangan dilantik. (dialog Polemik bersama Sindo Trijaya Network)

Persetujuan Prolegnas 2015-2019 

Saat Paripurna ke-18, 9 Februari 2015, DPR memiliki agenda untuk persetujuan Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas Prioritas 2015. Sebelum disetujui pada hari yang sama, Martin Hutabarat dari Komisi 3 mengatakan bahwa RUU disabilitas dan RUU tabungan haji adalah prioritas paling besar. RUU Papua juga disarankan oleh beliau menjadi RUU ke-38 untuk Prolegnas 2015. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Pematang Siantar
Tanggal Lahir
26/11/1951
Alamat Rumah
Jl. Minyak 1 No.6, RT.010/RW.003, Kel. Duren Tiga. Pancoran. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sumatera Utara III
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika