Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Suir Syam

Gerindra - Sumatera Barat I

Komisi IX - Tenaga Kerja & Transmigrasi, Kependudukan, Kesehatan

Alat Kelengkapan Dewan: -

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    dr. Suir Syam, MMR terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sumatera Barat I setelah memperoleh 34,858 suara. Suir Syam adalah mantan Walikota Padang Pajang untuk 2 periode (2003-2008 dan 2008-2013).  Suir Syam adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Sumatera Barat (2011-sekarang).

    Suir Syam berlatar belakang dokter dan seorang pakar manajemen rumah sakit. Suir Syam memulai karirnya sebagai Kepala Puskesmas Sitiung, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (1980-1987) dan terakhir sebelum menjadi Walikota, Suir Syam adalah Direktur dari R.S Achmad Mochtar Bukittinggi (2000-2003).

    Pada masa kerja 2014-2019 Suir Syam bertugas di Komisi IX yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan dan kependudukan.  

    Di 2012 ketika menjabat sebagai Walikota Padangpanjang, Suir Syam diduga terlibat kasus korupsi terkait dana hibah di KONI Padangpanjang untuk penyelenggaraan PON yang melibatkan terdakwa mantan Ketua KONI Padangpanjang, Zulkarnain Harun. (sumber)

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri 1, Bukittinggi (1969)

    S1, Kedokteran, Universitas Andalas, Padang (1979)

    S2, Magister Manajemen Rumah Sakit, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2001)

    Perjalanan Politik

    dr. Suir Syam mengabdikan lebih dari 20 tahun karirnya di bidang kesehatan.  Lulus kuliah di 1979 Suir Syam memulai karirnya menjadi Kepala Puskesmas Sitiung I Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (1980-1987).  Suir Syam kemudian mengepalai beberapa Puskesmas sebelum diberi kepercayaan menjadi Direktur Rumah Sakit Sei Dareh di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung (1991-1996).

    Suir Syam juga aktif berorganisasi di asosiasi kedokteran dan menjadi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) cabang Sawahlunto (1993-1997) dan cabang Payakumbuh (1997-2001).  Karir Suir Syam semakin menanjak dan oleh karenanya diberikan tanggung jawab yang lebih besar menjadi Direktur Rumah Sakit Achmad Mochtar di Bukittinggi (2000-2003).

    Pada Pilkada 2003 Suir Syam mencalonkan diri sebagai Walikota Padangpanjang dan terpilih menjadi Walikota.  Suir Syam terpilih untuk kedua kalinya sebagai Walikota Padangpanjang di Pilkada 2008.

    Di 2011 Suir Syam bergabung menjadi kader Gerindra dan dipercaya memimpin Gerindra di Sumatera Barat.  Suir Syam menjadi Ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. 

    Setelah selesai sebagai Walikota di 2013, Suir Syam mencalonkan diri sebagai calon legislatif di Pileg 2014. Suir Syam terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IX.

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

    1 Juni 2016 - Suir menyampaikan pendapatnya terkait BPJS Kesehatan dan hasil pantauannya terhadap rumah sakit di Sumbar saat reses. Suir menemukan banyak pasien BPJS Kesehatan yang dirawat, tetapi tidak ada obat di rumah sakit. Bahkan, banyak pasien BPJS Kesehatan yang pulang karena sistem paket yang berlaku telah habis digunakan. Hal ini menjadi kritik karena menurutnya INA-CBG’s yang ada digunakan hingga pasien sembuh. Saran yang diberikan Suir terkait masalah tersebut adalah perlu secepatnya diadakan seminar yang mengundang direktur rumah sakit dan pimpinan BPJS Kesehatan. Kemudian, menurutnya jika rumah sakit tidak menyediakan obat, maka pihak rumah sakit perlu membeli obat tersebut.

    Suir juga memberikan laporan hasil kunker di Sumber April 2016. Berdasarkan laporan tersebut, Suir menyampaikan bahwa terdapat rumah sakit di daerah Dhamasraya yang dibangun menggunakan dana APBN, tetapi belum selesai pembangunannya. Kemudian, Suir juga menyebutkan bahwa RS Djamil Padang tidak ada dana operasional dan dana untuk membeli obat. Selanjutnya di RS Bukit Tinggi, jumlah pasien besar, tetapi bangunan rumah sakit tidak mencukupi. Jika lahan dalam memperluas rumah sakit tidak ada, maka saran terbaik menurut Suir adalah pembangunan diserahkan kepada Pemda untuk RSUD.  [sumber]

    Tanggapan

    Kesejahteraan Pekerja PT Freeport dan SP Danamon

    29 Agustus 2017 - Dalam Audiensi dengan SP (Serikat Pekerja) Danamon dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SPEK SPSI) PT Freeport Indonesia, Suir mengatakan bahwa masalah di PT Freeport yaitu kebijakan yakni atas lahirnya UU baru dan PT Freeport tidak mau menjalakan UU tsb. Beliau menganalogikan seperti yang terjadi di Timur Tengah, jika perusahaan diusik, maka negaranya yang dihancurkan. Ia mengatakan Pemerintah perlu membantu agar nasib pekerja di Indonesia tidak teraniaya. Suir juga mengatakan PT Freeport ini sudah melakukan perlawan dan mereka juga berangapan bahwa Pemerintah Indonesia takut dan tidak berani melawan  PT Freeport.  [sumber]

    Obat dan Vaksin Palsu

    13 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 9 dengan Kepala BPOMKabareskrim, dan Kejaksaan Agung, Suir berpendapat bahwa masalah obat palsu ini sudah menjadi penyakit kronis di Indonesia dan ancamannya 15 tahun penjara. Menurut Suir, hal ini dikarenakan obat yang ada di Indonesia harganya lebih mahal dibandingkan di negara-negara tetangga. BPOM harusnya bisa berkoordinasi dengan Kemenkeu agar pajak obat kecil. Suir mengatakan bahwa sekarang juga banyak makanan yang berbahaya, memakai formalin, boraks, dan zat-zat berbahaya lainnya. Contohnya di Sumatera Utara ada ikan kering yang memakai formalin. Suir juga mengatakan sudah melakukan pemeriksaan di warung-warung sekolah, hasilnya makanannya sudah ada yang tercampur dengan boraks. Suir berpendapat bahwa segiat apapun negara bekerja memberantas obat palsu, jika tidak menyentuh dasar masalahnya tidak akan terselesaikan. Suir menanyakan langkah-langkah yang dibuat BPOM sehingga pengawasan terhadap makanan baik ikan maupun ayam yang sudah tercemar, agar dapat diawasi. [sumber]

    Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

    19 April 2016 - Suir menuturkan tentang persoalan kesehatan di RI yaitu tidak lepas dari SDM, sarana dan prasarana. Untuk permasalahan SDM, animo masyarakat untuk kuliah kedokteran menurun karena beralasan pendidikan yang tidak jelas, tamatan tak jelas dan masuk kedokteran itu susah dan mahal. Setelah lulus pun harus ada uji kompetensi dan lain-lain. 

    Suir menyatakan bahwa di luar negeri, orang yang mengambil spesialis itu dibayar oleh negara maka dari itu ada rasa pengadian di diri mereka. Suir pernah menanyakan persoalan tersebut ke Menkes, Menkes menjawab bahwa persoalan tersebut adalah urusannya Dikti.  Pada saat MEA, rumah sakit swasta akan di isi oleh dokter-dokter asing. Menurut Suir, pemahaman mengenai BPJS kurang dikuasai oleh rumah sakit, seperti contoh pasien yang belum sembuh disuruh pulang.  [sumber]

    Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

    8 Juni 2015 - Suir melihat selama ini razia dilakukan oleh dinas kesehatan, dinas perdagangan, dinas perindustrian, dan kepolisian, lalu Suir meragukan posisi BPOM di mana. Di daerah, Suir dulu banyak toko-toko yang menjual obat kemudian terkena razia. Setelah itu toko itu berubah menjadi apotek sehingga mudah sekali obat-obatan diperjualbelikan. Kemudian bagaimana agar obat-obatan tersebut bisa diawasi. Menurut Suir akhir-akhir ini banyak pula obat herbal yang dijual di masyarakat, anggota Komisi 9 mendukung obat herbal, sayangnya mereka tidak memiliki izin BPOM dikarenakan tidak tahu caranya. Suir bertanya bagaimana prosedur yang harus dilakukan untuk dapat memperoleh izin BPOM sehingga bisa disampaikan kepada produsen. Di daerah pemilihan Suir laboratorium untuk pengujian sangat terbatas sekali, seiring dengan banyaknya obat-obatan yang masuk sekiranya perlu diperbanyak.  [sumber]

    Kasus Malpraktek RS Siloam Karawaci dan Obat Buvanest (Panja Anestesi)

    7 April 2015 - Suir tidak yakin kesalahan ada di pihak Kalbe. Suir tidak ingin Kalbe disalahkan padalah belum tentu.  [sumber]

    Kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

    1 April 2015 - Menurut Suir naiknya iuran BPJS karena adanya defisit anggaran oleh karena itu Suir saran agar PBI jumlahnya ditingkatkan. Suir menilai masyarakat merasa sudah keberatan dan Suir prihatin masyarakat malah jadinya tidak ikut BPJS Kesehatan. Suir menambahkan bahwa sangat susah bagi masyarakat untuk ikut BPJS Kesehatan karena akses yang sulit. Suir saran agar BPJS proaktif untuk ke daerah-daerah untuk menjaring peserta BPJS baru. Sehubungan dengan kinerja BPJS Kesehatan, menurut Suir banyak rakyat yang dioper-oper dari Puskesmas ke rumah sakit dan ditolak di rumah sakit. Bahwa tenaga dokter dan fasilitas juga kurang. Waktu tunggu pasien juga sangat lama dan obat terbatas. Menurut Suir rumah sakitpun banyak keluhan karena paket yang disiapkan BPJS tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Suir saran kepada Menteri Kesehatan agar untuk kategori Non-PBI iurannya tidak dinaikkan dulu.  [sumber]

    Pada 27 Maret 2015 - Suir fokus kepada tidak sinkronnya pengelolaan BPJS di daerah. Menurut Suir karena BPJS diatur oleh pusat, Pemerintah Daerah (Pemda) serba sulit dan tidak memiliki kemampuan untuk membantu masyarakat lagi. Bantuan Sosial (Bansos) tidak boleh diberikan oleh Pemda bila bukan bagian dari anggaran. Merujuk kepada 155 diagnosa yang di-cover oleh BPJS dan dilayani di Puskesmas, menurut Suir di daerah pasien ke Puskemas namun alat kesehatan tidak tersedia. Pasien ke Rumah Sakit tidak diterima karena diagnosa pasien termasuk dalam daftar 155 diagnosa yang jadi tanggung jawab Puskesmas. Suir saran agar DJSN menyiapkan prasarana di daerah agar BPJS pusat dapat lebih mudah untuk kontrol.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.