Gerindra - Sumatera Barat II

Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Sikap Terhadap RUU

Masukan terkait Inkubasi Wirausaha Muda dan Pewirausaha Berbasis Online — Panitia Khusus RUU Kewirausahaan Nasioanl RDPU dengan Bukalapak dan JNE

Ade menegskan peluang dari wirausaha semakin berkembang dan luas. Ia menanyakan bagaimana aspek investasi dan regulasinya. Start up atau perusahaan IT masa kini membuat perdagangan konvensional ditinggalkan masyarakat. Selanjutnya, Ade kembali menanyakan terkait rahasia bagi wirausaha muda itu apa sebenarnya. Andre mengatakan tadi ia mendengar tadi pagi Lazada diberi suntikan dana sebesar Rp20 Triliun.

Kemudian, Ade menegaskan sekarang start up yang bergerak di transportasi lika liku regulasi belum pasti. Gojek luar biasanya tanpa limit setiap hari dibuka pendaftaran baru. Ade berharap Pansus Kewirausahaan bisa menghasilkan produk UU yang luar biasa. Terakhir, Ade mengharapkan mudah-mudahan dengan lahirnya RUU ini akan ada peran Pemerintah yang cukup.

Tanggapan

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Ade menanyakan program Kementerian PUPR sudah sesuai dengan visi nawacita atau belum. Ade menyampaikan bahwa di Tebing Tinggi setiap tahun mengalami 6 kali groundbreaking.

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Ade Rezki berharap agar anggaran yang sudah disahkan tahun lalu bisa segera dimanfaatkan. Ia mendesak agar anggaran tersebut bisa secepatnya ditenderkan, bahkan kalau bisa, Oktober semuanya sudah dapat dilakukan tender. Terakhir, Ade mengimbau agar kerja keras perlu diimbangi dengan berpikir.

Pengamanan Komplek Gedung DPR-RI, MPR-RI, dan DPD — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Jenderal DPD

Ade menjelaskan 3 minggu lalu dirinya mendapat paket tanpa judul dan bisa masuk ke ruangannya. Paket tersebut dikatakan berasal dari Padepokan Banten, dan karena khawatir Ade meminta Pengamanan Dalam (Pamdal) untuk cek, dan paket tersebut berisi barang-barang aneh seperti sajadah dengan ukiran-ukiran, dan lain-lain. Paket tersebut dapat menjadi bukti bahwa akses di DPR-RI sangat terbuka sehingga paket mudah masuk.

Pengamanan Komplek Gedung DPR, MPR dan DPD — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjend DPD RI

Ade menjelaskan ia mendapat paket tanpa judul dan bisa masuk ke ruangannya yang berasal dari Padepokan Banten karena khawatir ia meminta pamdal untuk dicek, paket itu bisa menjadi bukti bahwa akses ke DPR sangat terbuka sehingga paket mudah masuk ke dalam.

Keselamatan Nasional — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Menurut Ade, harus ada sinkronisasi antara Angkasa Pura dan Kementerian Perhubungan dalam pengurusan bandara.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Ade mengatakan bahwa kemacetan terjadi di gerbang tol. Dengan berpindahnya sistem manual ke e-tol, diharapkan akan mengurangi waktu transaksi dari 8 menit menjadi 3 menit.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Rezki mengatakan penghematan anggaran sebaiknya bisa menjadi cambuk untuk masing-masing dirjen Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam memanfaatkannya. Rezki menyampaikan ada desa yang belum mendapat listrik, Rezki berharap ada pemerataan semua daerah.

Evaluasi Rencana Kerja dan APBN 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Perhubungan RI

Ade meminta penjelasan kepada Menhub mengenai pilot maskapai penerbangan yang mabuk dan sampai sejauh ini Komisi 5 DPR-RI belum dapat menerima kasus Kemenhub membentuk tim investigas terhadap kasus yang menyangkut meninggalnya siswa Sekolah Tinggi Pariwisata (STP).

Pengentasan Kemiskinan di Daerah Tertinggal — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia

Ade berharap semoga tidak menjadi catatan dan semoga dapat bermanfaat bagi masyarakat, dan menjadi pertimbangkan untuk RAPBN-P mendatang.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Rezki menyampaikan ketika Komisi 5 mengadakan kunjungan spesifik ke Sumatera Barat, Komisi 5 menyempatkan untuk memonitoring bandara di Minangkabau. Dalam diskusi, Komisi 5 bersepakat untuk meminta Angkasa Pura membangun jalur supaya pesawat tidak perlu memutar ketika take off maupun landing. Rezky mengatakan ada beberapa program Kemenhub yang tidak tepat sasaran, contohnya bandara Sibisa di Sumatera Utara, bandara tersebut berpotensi besar untuk wisata Danau Toba dan bersejarah, tetapi akses jalan menuju bandara masih kerikil. Rezki mengatakan Komisi 5 ingin sesuatu yang jelas dan realistis, pembangunan pelabuhan dan bandara dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Selain itu PJU masih banyak dibutuhkan untuk jalan-jalan nasional, Komisi 5 berekspektasi Kemenhub bisa menjalankan program-program tersebut. Rezki mengatakan ingin menitikberatkan kemacetan pada transportasi online yang semakin banyak. Penerimaan driver sangat masif dan tidak dibatasi, jumlah driver tidak seimbang dengan demand dan supply. Rezki mengatakan Menhub merencanakan moratorium registrasi jumlah angkutan umum, tetapi Presiden menunda moratorium tersebut, berharap ada kesepahaman yang seimbang antara Menhub dan Presiden. Rezki menyampaikan bahwa infrastruktur sudah semakin ruwet, banyak pengguna tol yang tidak membawa e-toll atau saldonya habis, kemudian menimbulkan kemacetan.    

Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Ade mengatakan pada saat penyerahan buku tabungan masyarakat beruraian air mata, sehingga untuk nilainya bisa untuk ditambahkan. Ade mengapresiasi atas embung di Kota Bukit Tinggi.

Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Ade berhatap kepada BMKG untuk bisa membuat kajian, sehingga dapat diantisipasi di negara-negara ring of fire dan Basarnas tidak perlu banyak bekerja. Ade juga mengatakan bahwa tugas BMKG adalah forecasting. Ade menanyakan bagaimana jika ada berbagai resiko adanya pemeliharaan peralatan 60% dan 40%nya tidak ter-cover.

Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Mengenai Embung Desa, Ade melihat masih ada Embung di Sumatera Barat yang masih sangat ringkih. Banyak Embung yang belum digunakan tetapi sudah rusak. Ade meminta agar masalah ini bisa diperhatikan. Untuk Dirjen Perumahan, Ade menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI berterimakasih atas program-program pembangunannya, pembangunan ini membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Ade meminta Dirjen Bina Marga ini bisa mengatasi masalah pembebasan lahan di jalan tol Padang-Pekanbaru. Ade juga mengharapkan agar Bumdes-Bumdes ini bisa lebih ditingkatkan jumlahnya.

Evaluasi Pelaksanaan Arus Mudik dan Balik Lebaran 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Ade menyatakan persoalan mahalnya tiket pesawat harus diselesaikan karena menjadi kendala bagi pemudik di jalur darat. Selanjutnya, menurut Ade, perlu ada penambahan rambu lalu lintas guna mengurangi angka kecelakaan. Selanjutnya, Ade memberikan apresiasi atas penanganan arus mudik Lebaran yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Pencapian Prioritas Nasional - Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Ade mengatakan ingin menitikberatkan bagaimana evaluasi kerja sama antar pemerintah dengan badan usaha terkait logistik yang tepat sasaran, bagaimana perkembangan LRT. Ade mengatakan penurunan harga logistik akan dapat mengejar ketertinggalan negara.

Evaluasi Penanganan Sarpras Transparansi Perayaan Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 - Raker Komisi 5 DPR RI dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP (Basarnas) dan Kakorlantas Polri

Ade mengatakan banyak mendapat laporan terkait Permen PUPR yang menjelaskan mengenai fasilitas-faslitas umum di rest area yang seharusnya tidak dipungut biaya, tetapi pada saat pelaksanaan Natal dan Tahun Baru kemarin, masih ditemukan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan keadaan tersebut untuk mencari keuntungan.Tolong hal tersebut dapat diperhatikan dan diawasi.

Latar Belakang

Ade Rezki Pratama terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerindra mewakili Dapil Sumatera Barat II setelah memperoleh 104.740 suara. Rezki adalah seorang pengusaha muda dan putra sulung dari pengusaha besar di Bukittinggi dan Padang Panjang, Nelson Septiadi. Rezki adalah Komisaris PT. Niagara Fantasy Island (MIFAN - taman hiburan), Direktur PT. Nesokama Ramanda Utama (perminyakan) dan Direktur PT.Kones Taeya Industry (produsen bola olahraga).

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 6, Bukittingi (2003-2006)

S1, Manajemen Universitas Trisakti, Jakarta (2007-2011)

S2, Manajemen Universitas Trisakti, Jakarta (2011-2013)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah Rezki sudah aktif berorganisasi. Rezki adalah pengurus dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Management (BPH-MI) Universitas Trisakti (2009-2010) dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti (2010-2011).

Sebagai pengagum Prabowo Subianto, Rezki bergabung dengan Gerindra sebelum Pileg 2014 menjadi calon legislatif. Pada Pileg 2014 lalu, Rezki terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi V.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Menurut Ade perlu adanya Perppu untuk mengatasi keputusan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU SDA. Ade minta klarifikasi kepada Kemenpupera pola kerjanya terkait pengawasan atas otoritas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air karena menurut Ade di Kabupaten Agam Timur ada lahan pertanian tapi tidak ada sumber daya airnya (irigasi). [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2017

20 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (MenKeu) dan Kepala Bappenas, A Rezki mengatakan bahwa kekhawatiran jika semua hal yang mendasar dipegang oleh pihak luar. [sumber]

Polisi Parlemen

10 Juni 2015 - Ade menyoroti ketika dia mengunjungi danau di DPR dan bertemu orang-orang yang bisa masuk dan memancing di danau kompleks DPR dengan mudah. Ade juga menyoroti begitu mudahnya barang-barang sampai ke ruangan kerjanya. Ade mendapat kiriman paket di ruangannya di Lantai 21. Ade tanya ke Kepala Badan Pemeliharaan dan Keamanan Kepolisian Republik Indonesia (Kabaharkam) apa yang terjadi kalau Ade dapat kiriman narkoba yang dikirim dari musuh-musuhnnya untuk ‘menjebak’ dia. Ade minta ke Kabaharkam untuk dibuatkan SOP pengamanan buat para PAMDAL. [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Ade minta penjelasan ke Menteri Perhubungan (Menhub) perkembangan terakhir Program Tol Laut ini. Ade tidak ingin Program Tol Laut ini tidak memberi hasil bagi pengemudi angkutan.

Ade juga minta perhatian khusus Menhub mengenai sulitnya berkomunikasi dengan General Manager (GM) dan jajaran pengelola di bandara-bandara di Dapilnya. Ade harap adanya sosiasilasi yang lebih intensif kepada penumpang-penumpang pesawat untuk tidak main-main bicara tentang ‘bom’, dll. [sumber]