Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jambi
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumut
Tanggal Lahir
02/08/1968
Alamat Rumah
Jl. Letjen Suprapto No.9 A. Kelurahan Telanaipura. Telanaipura. Kota Jambi. Jambi
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jambi
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

H A R Sutan Adil Hendra adalah anggota legislatif periode 2014-2019 untuk Dapil Jambi dari Fraksi Partai Gerindra. Memiliki latar belakang pengusaha perkebunan, ia pernah memegang posisi sebagai direktur utama di beberapa perusahaan di Jambi, seperti PT. Mitra Agro Gema Sejahtera, PT. Multi Nugraha Plantation, PT. Mandiri Sawit Sejahtera, PT. Anugrah Agung Persada, dan PT. Mitra Utama Sejahtera. Sutan Adil Hendra juga pernah menjadi Direktur untuk beberapa perusahaan seperti PT. Tebo Indah Adil Pratama, PT. Produk Sawit Indo dan PT. Kecubung Khatulistiwa. Ia adalah Komisaris Utaam untuk PT. Multi Nugraha dan PT. Sukses Sawit Group. 

Sutan Adil adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jambi Partai Gerindra. Di periode 2014-2019 ini Sutan Adil bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Pada tanggal 12 Januari 2016, ia menggantikan Nuroji sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR-RI. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, menjelaskan rotasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk penyegaran.

Pendidikan

S1, Universitas Islam Sumatera Utara, Medan (1992)
S2, Universitas Jambi, Kota Jambi (2007)

Perjalanan Politik

Sutan Adil Hendra memulai karir politiknya dengan menjadi penggiat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jambi, organisasi sayap Partai Gerindra.  Sutan Adil sendiri adalah pengusaha perkebunan di Jambi.  Sutan Adil adalah Ketua HKTI Provinsi Jambi dan juga dipercayai untuk menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi.  

Sutan Adil Hendra dikabarkan akan diusung Koalisi Merah Putih untuk maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Jambi di Pilkada 2015 nanti. (sumber)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)

30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menristek, Menkominfo dan Menkumham, Sebagai pengantar rapat, Sutan Adil Hendra menuturkan bahwa pengelolaan hasil dari Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan sudah melalui beberapa tahapan yakni: penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, perawatan. Sutan Adil Hendra juga menyampaikan hasil keputusan pada Sidang Panja yang dilakukan pada 29 Oktober 2018 telah diterima dan diputuskan, serta dibahas pada tingkat 1 yang akan dilaksanakan setelah rapat ini, dan adapun substansi dari RUU Tentang SSKCKR terdiri dari 8 bab dan 35 pasal. Sutan menuturkan bahwa pendapat akhir mini Fraksi Gerindra DPR RI terhadap RUU tentang SSKCKR menyatakan setuju untuk diteruskan dalam pembahasan tingkat kedua dalam rapat Paripurna. [sumber] 

RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam-Penjelasan DIM dan Jadwal Pembahasan

11 Juli 2018 - Sebagai pemimpin dalam Rapat Kerja dengan Mendikbud, Sutan membuka rapat dengan menjelaskan bahwa jika sampai akhir rapat kedua menteri lainnya (Menirstekdikti dan Menkominfo-red) tidak datang, izinkan kami membuat surat untuk pimpinan dewan agar memberi surat kepada Presiden karena menunjukkan ketidakseriusan dua kementerian terkait. 

Selanjutnya Sutan menjealaskan jadwal rapat pada masa sidang 5.

Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 jam 10:00 WIB dilaksanakan Rapat Kerja dengan Mendikbud, menristekdikti, Menkominfo, menkumham dengan agenda pembaruan DIM RUU tentang SSKSKR.

Hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10:00 FGD III dengan agenda peningkatan kualitas pengelolaan koleksi serah simpan KCKR.

Hari Rabu – Jumat tanggal 29 – 31 Agustus 2018 jam 10:00 WIB Panja dengan agenda pendalaman DIM RUU tentang SSKSKR.

Hari Kamis 6 September 2018 FGD IV dengan agenda tema FGD, kaidah perumusan sanksi administratif dan sanksi panja dalam RUU KCKR.

Sutan Adil membahas mengenai anggota panja terdapat penambahan untuk RUU SSKCKR. Pada tanggal 20 September 2018 dilakukan rapat panja dan sudah mulai memasuki langkah langkah penyisiran.

Tanggal 11 Oktober 2018 kembali rapat kerja.

Tanggal 18 Oktober rapat badan musyawarah untuk pengambilan keputusan dan diharapkan pada akhir Oktober sudah bisa dibawa ke rapat paripurna. Sutan Adil menjelaskan mengenai mekanisme pembahasan RUU merupakan agenda rapat yang sudah dibagikan ke anggota dan pemerintah dan mempersilakan kepada peserta rapat dan pemerintah untuk memberikan tanggapan dan saran terkait bahan yang berhubungan dengan SSKCKR. [sumber]

Tanggapan

Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2019

25 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Perpusnas, Sutan mengatakan terkait dengan tunjangan dan gaji 14 dan kenaikan 5%,seharusnya perhitungan yang benar adalah Rp13.354.097.540. Berkaitan dengan bagaimana strategi Perpusnas RI yang luar biasa, Sutan menjelaskan tentu membutuhkan upaya-upaya fungsi dari Perpusnas dengan upaya mobilisasi. Jika dulu memang ada mobil Perpusnas Keliling,Sutan menanyakan jika ini tidak ada lagi bagaimana.Sutan berpendapat terkait dengan mobilisasi ini, mungkin melalui motor, disesuaikan saja dengan daerah masing-masing. [sumber]

Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf Sutan menjelaskan bahwa pembangunan sesuai dengan pasal 33 poin 4 Undang-Undang Dasar tema RKP Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Sutan menjelaskan bahwa Komisi 10 berharap menyampaikan rujukan dan data target sasaran RKP dan RKA K/L. Sutan menanyakan bagaimana output pembangunan bidang ekonomi kreatif dalam mencapai kesempatan kerja. Sutan menyampaikan pagu indikatif RAPBN Bekraf sebesar Rp706,2M turun dari tahun 2018 yang sebesar Rp746,1M. Sutan pun memberikan apresiasi atas penunjukan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena menurut Sutan itu suatu prestasi besar kepada Bekraf. (sumber)

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Sutan menegaskan kembali bahwa sejalan dengan semangat memperbaiki pendidikan dasar dan menengah, maka harus dibuat road map dan siapapun menterinya harus menjalankan. Sutan juga menyoroti permasalahan guru honorer, yang selalu dituntut mengajar tapi permasalahan kesejahteraannya tidak dipenuhi, sehingga dapat berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa. Sutan berpendapat bahwa neraca pendidikan daerah juga perlu perbaikan, terutama dalam hal koordinasi. Untuk persoalan penerimaan peserta didik, Sutan mengharapkan ada payung hukum dariKemendikbud agar lebih aman dan efektif. [sumber]

Evaluasi Panja Dikdasmen

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10  Panja Evaluasi Dikdasmen dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI).  Sutan Adil memaparkan bahwa kondisi pendidikan di daerah masih banyak yang belum memenuhi standar nasional karena dengan biaya pendidikan yang mahal. Dalam RDPU hari ini, Sutan Adil mau mendapatkan informasi yang utuh dari perkumpulan guru ini.Sutan Adil juga ingin tahu peran dan kontribusi dari para tamu kita yang hadir semuanya. Baik ini akan kita jadikan kesimpulan agar PGRI semakin mantap. Kita sepakati diperpanjang sampai jam 17:45 WIB dan silahkan yang belum sholat ashar bisa bergantian. Kami dari meja pimpinan ini juga mau menambahkan sedikit terkait Peraturan Menteri ini masih dalam tahap penyelesaian.Sutan Adil meminta kepastian dari PGRI apakah akan membahas mengenai bahasa asing atau tidak seraya menjelaskan bahwa panja ini memang baru pemanasan sehingga tidak akan terburu-buru diberhentikan. Selaku pimpinan rapat, Sutan memperpanjang waktu rapat hingga 18:15 WIB sebelum PGRI memberi komentar dan meminta jangan ada pembahasan lagi karena jika melebihi pembahasan apa yang dibahas sekarang menjadi terlihat cacat karena sudah melampaui batas. Ia juga menerangkan bahwa apa yang mitra sampaikan sudah disampaikan ke MenPAN-RB dan bukan di Komisi 10 dengan kata lain sudah dinaikkan kesana. [sumber]

Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah

24 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja DIkdasmen dengan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sutan Adil mengatakan perihal undangan, Komisi 10 sudah mengirimnya sejak tanggal 21 Agustus 2017 ke Dinas Pendidikan. Sutan Adil meminta untuk kedepannya koordinasi yang baik agar tidak ada dusta diantara Komisi 10 dengan mitra. [sumber]

Pagu Anggaran per-Eselon 1 APBN-P 2017 Perpusnas RI

16 Agustus 2017 - Sutan menyampaikan pengadaan buku untuk disabilitas ada baiknya dianggarkan pada anggaran Perpustakaan Nasional tahun 2018. Sutan menanyakan bagamana rencana pengadaan untuk saudara-saudara yang disabilitas karena menurutnya hal tersebut harus disukseskan. Sutan mengatakan bahwa orang-orang di daerah lebih senang dan bangga kalau memegang buku cetak. Sutan ingin perpusnas ikut andil dalam pelaksanaan UU Sistem Perbukuan. Sutan mengatakan bahwa pintu masuk untuk meningkatkan minat baca ada di Perpustakaan Nasional, tetapi untuk buku anak ada di Kemdikbud_RI. Sutan berharap bahwa dusun-dusun harus disentuh bantuan bukunya, jangan dipersulit persyaratannya seperti kata My Esti, agar semua yang terkait dengan bantuan jadi tepat sasaran dengan Pemkot hanya sebatas koordinasi. [sumber]

Standar Nasional Perguruan Tinggi

31 Mei 2017 - Sutan menyarankan harus ada skala prioritas yang harus diutamakan yaitu sosialisasi itu yang utama. Sutan juga menyarakan agar sistem pendidikan indonesia itu berkeadilan. Sutan berharap agar Jambi diperhatikan. Sutan mengatakan bahwa ada yang menjadi sesuatu bahan yang berkaitan dengan BAN-PT seperti Universitas Jambi itu tinggal perbaikan sarana prasarana. Sutan mengatakan bahwa akreditasi A itu tidak sampai 80% uji kompetensinya lulus sedangkan C sebaliknya. Sutan berpendapat bahwa berkenaan dengan Fakultas Kedokteran, saat ini ada beberapa yang dilakukan pendampingan, itu perlu solusi nyata. Lanjut Sutan, untuk merumuskan penyelenggaraan standar pendidikan nasional semua elemen akan diundang.   [sumber]

Panja Sarpras Dikdasmen - Keterangan Ahli

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Prof. Dr. HAR Tilaar dan Prof. Dr.  Arief Rachman, Sutan menanyakan bagaimana membuat guru merasa mulia karena banyak guru yang merasa bukan apa-apa. [sumber]

Situasi Gawat Kondisi Keuangan Negara

20 Oktober 2016 - (TribunNews.com) - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, kondisi keuangan negara dalam situasi gawat. Hal ini ia ungkapkan setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan beberapa wakutu lalu terkait kondisi RAPBN 2017.

Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 Rp 2123 triliun, sebesar Rp 221 triliun habis terpakai membayar cicilan bunga hutang pemerintah.

Ironisnya, angka ini bisa melonjak hingga lebih dari Rp 500 triliun, jika hutang pokok juga jatuh tempo dan harus dicicil dalam tahun anggaran yang sama pada tahun 2017.

“Seperempat APBN 2017 hanya untuk membayar hutang, sisanya untuk menutupi belanja rutin pemerintah yang makin besar, mana lagi dana untuk membangun,” kritisi Sutan, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Badan Ekonomi Kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Politisi F-Gerindra itu menilai, kondisi gawat keuangan negara ini tidak bisa lagi di atasi dengan pemangkasan anggaran seperti sekarang, karena pada dasarnya yang dipotong itu sudah sangat kecil anggarannya.

“Sehingga, untuk menutupi kondisi ini pemerintahan Jokowi terus melaksanakan pembangunan fisik dengan dana pinjaman, akibatnya pemerintah terjebak dengan permainanan negara donor,” analisa politisi yang akrab dipanggil SAH itu.

Menurutnya, pemerintah tak sadar menerapkan kebijakan utang jangka pendek, yang digunakan untuk investasi jangka panjang, akibatnya proyek yang dibangun belum memiliki manfaat, namun kewajiban membayar hutang sudah datang. Hal ini bisa membuat pemerintah gagal bayar utang.

“Jika ini terjadi kita akan mulai menggadai apa yang ada untuk menalangi kebutuhan, padahal sekarang saja banyak BUMN kita yang sudah di gadai ke pihak luar,” imbuh politisi asal dapil Jambi itu.

Menyikapi hal ini, Sutan berharap pemerintah segera sadar dengan mengubah kebijakan utang luar negeri. Terutama pinjaman infrastruktur yang berbunga tinggi.  [sumber]

Pariwisata Indonesia di Malang, Belitung, Pandeglang

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten,  Sutan memaparkan bahwa mengenai infrastruktur memang berkaitan pada Komisi 5, tetapi Komisi 10 akan usahakan untuk menyampaikan keluhan perbaikan. Sutan meyakini kebijakan dari Bupati Pandeglang akan menimbulkan keberhasilan nantinya. Pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan dipaparkan apa yang diberikan dan apa yang diterima, tetapi masih ada yang belum mengungkapkan target wisman dan wisnus. [sumber]

Beasiswa Perguruan Tinggi

5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan, Sutan sangat sepakat, kalau LPDP mengembangkan prioritas sesuai RPJMN bukan himbauan presiden. Sutan menegaskan kepada penerima beasiswa luar negeri agar kembali mengabdi kepada negara. Sutan juga menekankan agar akreditasi perguruan tinggi diperhatikan, maka dari itu perlu ditingkatkan kualitas dosen dengan cara pemberian beasiswa S2 dan S3 Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak bsa ditunda-tunda. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Sutan menerima masukan dan banyak pertanyaan yang menyangkut pemberian reword sebesar Rp5 Miliar kepada atlet yang meraih medali emas di ajang Olimpiade Rio De Jenairo. Menurutnya, perlu adanya penjelasan Kemenpora terkait besarnya dana Rp5 miliar. Ia menilai perlu suatu mekanisme dan draft yg lebih menyentuh ke depan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Ia menambahkan perlu adanya mekanisme/draf dari Kemenpora dalam menghadapi Asian Games 2018 mendatang. [sumber]

Anggaran Kementerian Pariwisata

24 Juni 2016 - Sutan menyampaikan bahwa pemotongan anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di awal sebesar Rp784 Miliar dan ditambah pemotongan Rp400 Miliar sehingga totalnya menjadi Rp1,1 Triliun. Sutan merasa prihatin dengan pemotongan tersebut, tetapi Sutan tetap berharap Kemenpar tidak mengurangi target program. Mewakili Fraksi Gerindra, Sutan menyatakan belum mengambil sikap atas pemotongan anggaran Kemenpar dan akan menyerahkannya kepada Perwakilan Fraksi Gerindra yang ada di Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

Terkait Isu Pengelolaan Perguruan Tinggi di Aceh

22 Juni 2016 - Dikarenakan sumber persoalannya itu UU No.20 Tahun 2003, Sutan meminta DPRD Aceh untuk membuat surat kronologis yang akan dibacakan saat Komisi 10 Raker dengan Kemenristekdikti. Sutan menegaskan bahwa hibah atau bantuan kepada Perguruan Tinggi (PT) yang diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak dibenarkan. Sutan mengatakan Komisi 10 disini juga mengusulkan bila perlu untuk diberi izin jadi BLU (Badan Layanan Umum).  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

8 Juni 2016 - Sutan menyampaikan bahwa dari total pemotongan sebesar Rp.609,315 Miliar, Rp.262,611 Miliar diantaranya adalah anggaran untuk fungsi pendidikan. Sutan meyakini bahwa pemotongan tersebut tidak akan menganggu program prioritas Kementerian Pemuda & Olahraga (Kemenpora). Sutan menanyakan jumlah anggaran yang diperlukan untuk Asian Games dan PON karena Sutan menginginkan kedua event olahraga tersebut berjalan dengan lancar. Sutan menegaskan bahwa harapan bersama adalah ingin sukses prestasi dan sukses ekonomi. Menurut Sutan, dana yang berasal dari KemenPU-PR untuk GBK Senayan harus tetap digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk renovasi GBK saja.  [sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya

11 April 2016 - pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Sutan membahas terkait kebijakan pemotongan APBN yang sangat menyedihkan dunia pendidikan, danpendidikan seharusnya menjadi prioritas. Sutan memohon neraca pendidikan yang dibuat Menteri untuk segera diterima. Sutan juga membahas mengenai daerah yang masih membutuhkan infrastruktur. UN disabilitas belum disiapkan hurup braile, maka Sutan menanyakan mengenai keadaan dan meminta penjelasannya. Sutan meminta untuk tidak diskriminasi terhadap disabilitas. Sutan juga menjelaskan pembelajaran selain agama, PPKN dan Budi Pekerti dilakukan secara tidak langsung. [sumber

5 Februari 2015 - Sutan Adil menilai Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak adil anggaran untuk organisasi kepemudaan hanya diberikan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saja. Sutan Adil saran agar Kemenpora juga memberikan bantuan anggaran kepada organisasi-organisasi kepemudaan lainnya.  [sumber]

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

7 Juni 2016 - Dan terkait agenda rapat, Sutan pun menyampaikan bahwa adanya usulan pemerintah untuk pemotongan anggaran sebesar Rp.88 Miliar. Dalam hal ini ia  mengingatkan kembali kepada pihak Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) atas kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016. Sutan mengatakan bahwa peningkatan minat baca masyarakat harus dikorelasikan dengan besarnya koleksi tanpa mengubah rencana strategis program minat baca dan peningkatan SDM. Sutan menjelaskan bahwa realisasi Perpusnas tahun 2016—tepatnya pada 31 Maret 2016—baru mencapai 4,17 persen dan akan ada pembahasan peruahan alokasi RAPBN 2016 diantara tanggal 22 – 24 Juni 2016.  [sumber]

5 Februari 2015 - Sutan Adil mengingatkan bahwa kondisi perpustakaan di sekolah-sekolah dan buku-buku di Dapilnya di Jambi sangat memprihatinkan. Sutan Adil saran agar anggaran PNRI ditambahkan untuk penggandaan buku.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Dengan adanya pemotongan anggaran, menurut Sutan, seharusnya fokus PNRI sekarang adalah mendorong peningkatan minat membaca di seluruh wilayah Indonesia. Sutanjuga mendorong terus program pengembangan perpustakaan di daerah-daerah yang hampir 80,03% dilaksanakan. Sutan Adil juga menyarankan kepada PNRI untuk meningkatkan program-program unggulan PNRI dan mengurangi biaya operasional PNRI.  [sumber]

Rencana Kerja PSSI Pasca Dicabutnya Pembekuan Sanksi oleh Pemerintah

19 Mei 2016 - Sutan mencurigai adanya kepentingan politis dengan dicabutnya SK Pembekuan PSSI.  [sumber]

Evaluasi Persiapan Ujian Nasional Tingkat SMP

26 April 2016 - Sutan mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan pada rapat 21 April 2016 sudah diterima secara tertulis. Untuk kesimpulan rapatnya, antara lain:

  • Komisi 10 DPR-RI mengapresiasi langkah Kemendikbud RI dalam hal meningkatkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN). 
  • Kemendikbud RI harus merancang dan membahas persamaan jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) ke depannya.
  • Komisi 10 DPR-RI mengapresiasi langkah Kemendikbud RI dalam menerbitkan neraca pendidikan daerah untuk pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan daerah.
  • Kemendikbud RI harus terus melakukan sosialisasi dan memberikan laporan program penerima pendidikan dan pelatihan guru.
  • Komisi 10 DPR-RI mendesak Kemendikbud RI agar program Pelatihan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) gratis bagi setiap peserta.
  • Komisi 10 DPR-RI meminta Kemendikbud RI untuk melakukan sosialisasi dan perencanaan yang matang terkait Hari Pendidikan dan Hari Buku.
  • Kemendikbud RI harus mempertahankan anggaran setidaknya sama dengan APBN 2016, terkait informasi adanya pengurangan alokasi anggaran pada RAPBN 2016.
  • Komisi 10 DPR-RI meminta Kemendikbud RI agar mempersiapkan landasan hukum wajb belajar 12 tahun.
  • Komisi 10 DPR-RI meminta Kemendikbud RI untuk melakukan sosialiasi kurikulum 2013 untuk tahun ajaran selanjutnya.  [sumber]

Evaluasi Persiapan Asian Games di Tahun 2018

25 April 2016 - Sutan berpendapat bahwa target dari Indonesia harus sukses secara administrasi, penyelenggaraan, prestasi dan ekonomi. Untuk Sumatera Selatan, Bapak Gubernur menyatakan bahwa venue sudah siap sebanyak 18 tetapi mengapa hanya diberikan 8? Sutan menginginkan Palembang diberi kesempatan untuk mendapatkan jatah yang lebih banyak. Menjadi beban moril yang besar bagi Komisi 10 karena belum jelasnya event mana yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Dan selanjutnya, seharusnya logo Asian Games sudah launching. Sebab hal itu menjelaskan bahwa kita sudah siap.  [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Sutan meminta data yang terbaru karena Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) memberikan data ke Komisi 10 DPR-RI adalah bulan Juli 2015, padahal data yang sudah ter-update adalah bulan Desember 2015. Sutan menyatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI dan Pemerintah dituntut bekerjasama terkait beasiswa bidik misi dan akan dibentuk panitia kerja (panja). Menurut Sutan beasiswa PPA harus menjadi perhatian Komisi 10 DPR-RI dalam pembahasan APBN-P.  [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

29 September 2015 - Sutan khawatir dengan anggaran yang diajukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk tahun 2016. Menurut Sutan, perlu dicari solusi terhadap penurunan anggaran, khususnya yang berpengaruh langsung dengan publik.  [sumber]

15 September 2015 - Sutan menyatakan angka anggaran yang kecil dan skala prioritas nasional yang sudah digambarkan menjadi kekuatiran anggota Komisi 10. Menurutnya, beasiswa dan BOPTN sangat diperlukan sehingga perlu diajukan tambahan anggaran.  [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Sutan Adil apresiasi ke rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena Komisi 10 ingin tahu bagaimana peran kampus-kampus saat ini. Sutan Adil minta klarifikasi apakah benar kondisi PTN yang sudah mapan semakin mapan dan yang membutuhkan semakin tidak dapat anggaran. Sutan Adil menyoroti susahnya mendapatkan mitra penelitian diluar kota-kota besar dan Sutan Adil menilai ini tidak adil. Sutan Adil menyayangkan pemisahan antara Riset yang berada dibawah Komisi 7 dan Pendidikan Tinggi ada dibawah Komisi 10.  [sumber]

Potensi Indonesia Menjadi Tuan Rumah World Cup 2022

22 April 2015 - Sutan Adil mendukung MSBI. Sutan dorong MSBI terus tampil dan bicara karena kalau Sutan Adil yang bicara sepertinya kurang didengarkan. Sutan Adil menilai kita harus selesaikan masalah PSSI terlebih dahulu karena kalau tidak cita-cita kita menjadi tuan rumah Piala Dunia bisa kandas. Sutan Adil berharap semoga MSBI dapat memberikan pencerahan terhadap BOPI tentang pembekuan PSSI.  [sumber]

Aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Pada 22 April 2015 - Sutan Adil sangat mendukung PAUD, karena sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo, yaitu Revolusi Mental. Sutan Adil minta penjelasan mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh para guru-guru PAUD.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Sutan Adil menilai pendidikan sangat strategis. Sutan Adil mengingatkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga mempunyai program beasiswa. Manfaat dari beasiswa ini tidak sepenuhnya digunakan untuk Pemerintah namun juga ada pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Agar beasiswa tidak sia-sia, Sutan Adil membutuhkan data ketika penerima beasiswa lulus mereka bekerja dimana. Sutan Adil berharap adanya transparansi yang lebih baik dari LPDP sehingga Komisi 10 dapat membantu melakukan pengawasan.

Sutan Adil minta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP apakah penyebaran beasiswa berdasarkan jumlah sekolah atau jumlah penduduk. Sutan Adil juga minta klarifikasi ke Dirut LPDP dari 3.100 penerima beasiswa LPDP rincian asal mereka dari mana.  [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

Pada 20 April 2015 - Sutan berpendapat bahwa tidak ada alasan yang signifikan yang bisa jadi alasan Menpora untuk membekukan PSSI dan menginginkan agar sepak bola tidak dintervensi secara politik.  [sumber]

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2015-2019

Pada 20 April 2015 - Sutan Adil apresiasi Perpustakaan Nasional yang telah menghemat anggaran. Sutan Adil saran ke Perpustakaan Nasional agar mobil baca keliling diperbanyak.  [sumber]

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 - Menurut Sutan Adil data BPK untuk tenaga kerja di 2014 ada 10 juta dan di 2015 ada 11 juta. Namun target di 2019 tenaga kerja hanya 13 juta. Sutan Adil menilai sedikit sekali target peningkatan tenaga kerjanya.

Menurut Sutan Adil visi misi yang dipaparkan sangat baik, namun perlu pembahasan khusus dan lanjutan terkait anggaran.  [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Sutan Adil menilai pendidikan kita berlayar tanpa tujuan. Sutan Adil belum melihat arahan jelas tentang bagaimana peningkatan SKS sesuai minat siswa.  [sumber]

Indonesian Super League 2015

Pada 26 Maret 2015 - Sutan Adil berharap sepak bola tidak di-politisasi lagi. Sutan Adil ingin agar ISL 2015 bisa dilaksanakan tanggal 4 April 2015 dan tidak tertunda lagi. Sutan Adil yakin siklus ekonomi akan membaik jika kick-offdilaksanakan seharian pada 4 April 2015 terutama jika pertandingan ditayangkan live di Papua, Palembang, Malang dan Bandung. Sutan Adil berharap ISL menjadi kebanggaan Indonesia.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumut
Tanggal Lahir
02/08/1968
Alamat Rumah
Jl. Letjen Suprapto No.9 A. Kelurahan Telanaipura. Telanaipura. Kota Jambi. Jambi
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jambi
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan