Gerindra - Jambi

Komisi X - Pendidikan, Olah Raga, dan Riset

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Pemerintah

Sutan Adil mengatakan bahwa ini kita sedang bicara tata kelola bukan pembiayaan dan ini dari awal ada pembiayaan lantas boleh masuk atau tidak serta ini masuk di mana tapi ini harus ada. ini kita belum mengatur untuk pembiayaan tapi kita sedang mangatur subjek dari pembiayaan perbukuan pasal 84 bab 12. DIM 14 kita usulkan bahwa buku adalah publik kasih dalam bentuk digital maupun cetak yang diterbikan tidak secara berkala. Ini ada perubahan subtansi mungkin perlu penjelasan mengenai buku tersebut.

Hasil Uji Publik Rancangan Undang-Undang Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Sutan mengatakan Panja RUU Sistem Perbukuan sudah melakukan uji publik RUU Sisbuk di Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Malang. Hasil uji publik RUU Sisbuk sudah disusun dalam bentuk matriks. Roh RUU Sisbuk adalah 3M, yaitu Murah, Merata dan Mutu. Sutan mengatakan pengaturan perbukuan masih tersebar dalam peraturan perundangan, maka perlu diatur dalam UU Sisbuk. Sutan mengatakan secara keseluruhan literasi adalah informasi. Sutan menyampaikan Pembahasan Tingkat I RUU Sisbuk dan Pandangan Mini Fraksi akan dilaksanakan pada 4 April 2017.

• Konsideran A disetujui, bahwa buku merupakan salah satu sarana membangun dan meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendorong masyarakat mampu bersaing dalam tingkat global.
• Pasal 68 ayat (1) disetujui: Masyarakat berperan aktif dalam membangun dan mengembangkan budaya baca dan budaya tulis melalui Sistem Perbukuan
• Ketentuan Umum disetujui: Budaya Literasi adalah kemampuan akal budi dan daya cipta masyarakat untuk memaknai literasi informasi (teks, huruf, angka, dan simbol kultural) secara kritis sehingga memungkinkan setiap individu dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya meningkatkan kualitas hidupnya.
  • Literasi adalah kemampuan untuk mengetahui kebutuhan informasi, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif guna menghadapi masalah di masa yang akan datang

RUU tentang Sistem Perbukuan (Sisbuk) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Panja dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), Balai Pustaka, Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI), dan Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Secara umum, Sutan menilai yang disampaikan oleh IKAPI sudah tercantum dalam draft RUU tentang Sisbuk (Pasal 29-31). Substansi RUU tentang Sisbuk terbagi menjadi 2 (dua) yaitu buku teks utama dan buku teks pendamping. RUU tentang Sisbuk sifatnya sedikit sentralistik, konsep buku teks pendamping disusun dan diterbitkan oleh masyarakat (sekolah atau penerbit) dengan standar dari Pemerintah. Substansi pengesahan terhadap buku sentralistik yang berpotensi menghambat perkembangan buku dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang dengan menteri yang bertanggung jawab. Komisi 10 DPR-RI telah melakukan lobbying dengan Dewan Perbukuan, tapi ada arahan dari Menteri PAN-RB, bahwa itu tidak diperbolehkan. Buku akan diatur oleh Badan Bahasa dan Perbukuan (Eselon 1) yang melaksanakan buku teks yang sifatnya sentral. Dalam RUU tentang Sisbuk, tidak ada penambahan badan. Domain atau ruh dari RUU tentang Sisbuk adalah buku teks utama dengan mengutamakan Mutu, Merata, dan Murah (3M). Pengesahan buku akan melibatkan SDM Badan Bahasa dan Perbukuan di daerah. Sutan juga menyampaikan bahwa substansi mengenai penerbitan buku Perguruan Tinggi hanya ada 2 (dua) pasal. Fokus RUU tentang Sisbuk hanya dari PAUD hingga Dikdasmen, karena ini terkait anggaran. Setiap kampus mempunyai kurikulum masing-masing. Sutan menjelaskan terkait sanksi penerbit telah tercantum dalam Pasal 12-34, penerbit hanya dikenakan sanksi administratif, sanksi lain sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Pemerintah Pusat bertugas menyusun atau mengembangkan buku teks utama, Pemda bertugas distribusi, dengan hadirnya RUU tentang Sisbuk, diharapkan DPR-RI kedepannya dapat menambahkan anggarannya agar buku teks utama tidak perlu memungut biaya lagi.

Masukan terhadap RUU Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dosen Universitas Indonesia

Sutan menanyakan baik atau belumnya RUU Ekonomi Kreatif. Sutan menanyakan pentingnya ekonomi kreatif untuk diatur menjadi UU.

Pembahasan RUU Sistem Kebudayaan — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Universitas Jambi (Fakultas Ilmu Pendidikan)

Sutan Adil menyampaikan bahwa anggaran Dikti tahun 2015 yaitu sebesar Rp41,5 Triliun, tahun 2016 sebesar Rp39,5 Triliun, dan tahun 2017 sebesar Rp38,38 Triliun, tetapi pada kenyataannya anggaran Dikti tahun ke tahun semakin menurun.

Komisi tidak pernah memotong anggaran Dikti selama 10 tahun terakhir.

Sutan Adil mengatakan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan beasiswa bidikmisi dan beasiswa lainnya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 48 sudah mengatur mengenai Pelatihan Kerja Lapangan (PKL), hanya tinggal pengelola kampus berkoordinasi dengan pihak terkait.

Sutan Adil menjelaskan bahwa terkait beasiswa bukan dirinya yang mengatur melainkan dari Dikti, semua ada kebijakan dan persyaratan yang mengatur. Akreditasi merupakan proses, apalagi Administrasi Pendidikan merupakan prodi baru.

Syarat beasiswa merupakan regulasi, Komisi 10 akan masukan ke kesimpulan agar biaya pendidikan di program studi berkeadilan.

Untuk kekhawatiran tersebut, Komisi 10 sudah menyelesaikan RUU Sistem Perbukuan dengan konsep 3M (Mutu, Murah, Merata).

Panja RUU Ekonomi Kreatif - RDP Komisi 10 dengan Bekraf dan Sekjen Kemendagri

Sutan Adil menanyakan apa yang sudah dilakukan BEKRAF, apakah sudah cukup atau masih kurang. Sutan Adil bmenyarankan lebih bagus jika mendengar langsung dari BEKRAF dan dari Pemerintah.

Tanggapan

Rancangan Kerja dan Anggaran, Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Sutan Adil mengapresiasi program prioritas nasional tahun 2019 dan melihat kecerdasan Menteri dan rekan-rekan luar biasa. Ia menanyakan alasan penambahan anggaran sebesar Rp1 Triliun. Ia membahas mengenai jumlah mahasiswa yang terus bertambah tetapi jumlah dosen berkurang. Ia juga menyinggung jumlah beasiswa yang terus berkurang. Ia menanyakan kejelasan pembukaan prodi blok masela. Ia melihat ada keinginan untuk revitalisasi pendidikan vokasi dan menanyakan kelanjutannya. Ia menanyakan indikator penambahan anggaran. Menurutnya penguatan dari kelembagaan perguruan tinggi harus menjadi skala prioritas yang dilakukan karena banyak perguruan tinggi di Indonesia yang BLU tetapi masih ada persyaratan yang harus dibantu Kemenristekdikti.

Usulan Perbaikan Penyusunan Anggaran dan Usulan RKA 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sutan mengatakan terdapat penurunan dalam anggaran prestasi di bidang olahraga, dan perlu dibahas agar tidak menjadi kendala. Kepramukaan ingin berpisah dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan harus dibicarakan bersama.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas APBN Tahun 2014, Evaluasi Kurikulum 2013, dll — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sutan mengatakan bagaimana kerjasama Mendikbud dan Dikti terkait penggunaan UN untuk masuk Perguruan Tinggi. Sutan mengatakan sejauh mana langkah-langkah pemetaan UN, seperti penyebab siswa bisa mencontek.

Panja Program Indonesia Pintar — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan BNI dan BRI

Sutan ingin pengawasan tepat waktu dan tepat sasaran.

Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sutan mengatakan jangan ada kesenjangan Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) di pulau Jawa dan luar Jawa.

Masukan terkait Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Panitia Kerja Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (Panja BOPTN) Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Rektor Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan TinggiKo

Sutan mengatakan bagaimana pelaksanaan BOPTN yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Sutan mengatakan bagaimana BOPTN digunakan untuk pendidikan murah kepada siswa, bukan untuk membayar gaji pegawai. Sutan mengatakan rumusan BOPTN harus sama antara PTN di Jawa dan luar Jawa.

Pengantar RAPBN 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam komitmen pembangunan santra seni di daerah, Sutan menanyakan sejauh mana pembangunannya.

Anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sutan menjelaskan setiap universitas yang ada di dapil, kami diberikan data serapan yang sudah dilakukan, sampaikan tepat sasaran.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1, Pembentukan Pansus RUU Tapera, Pansus Pelindo 2 dan Tim Diplomasi Parlemen — DPR-RI Rapat Paripurna ke-43 dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Sutan mengatakan masalah asap semakin menjadi-jadi, agar pimpinan mendorong menyelesaikan ini segera.

Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Sutan mengucapkan terima kasih kepada mitra telah menyampaikan strategi pemasaran yang baik. Sutan juga mengingatkan agar jangan lupa buka destinasi baru dalam negeri. Adapun kerjasama dengan luar negeri, dapat membuka destinasi dalam negeri.

Rencana Kerja dan Anggaran Badan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Sutan mengatakan hendaknya penyebaran pemberian dana ekraf sesuai dengan visi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Sutan mengatakan yang perlu diperhatikan dalam membangun pariwisata adalah SDM-nya. Sutan bertanya alasan Jambi tidak masuk dalam kawasan strategis pariwisata.

LPTK dan Program Beasiswa Perguruan Tinggi - Raker Komisi 10 dengan Menristekdikti

Sutan Adil menegaskan bahwa Beasiswa PPA harus menjadi perhatian dalam pembahasan APBNP.

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata

Sutan Adil mengingatkan bahwa diketahui masih banyak angka yang belum akurat, yang disampaikan BPS.

Wajib Belajar 12 Tahun dan Status Hukum Perguruan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dan Pengurus Universitas Islam Sumut Al Munawwarah

Sutan meminta kepada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia dalam membantu Komisi 10 DPR-RI mendesak pemerintah tentang masalah pendidikan ini. Sutan juga bertanya apakah bagi Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Pramuka termasuk kepada Kemenpora ataukah Kemendikbud, dan perlu pastikan pula apakah kegiatan Jambore bagian olahraga atau pendidikan dasar.

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016, dan Isu-Isu Aktual - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sutan Adil meminta Kemendikbud tidak hanya membuat neraca penddikan daerah, tetapi neraca pendidikan nasional juga.

Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perpustakaan Nasional

Sutan mengkhawatirkan ada anggaran yang tumpang tindih.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pariwisata Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Sutan Adil menegaskan jangan ada aggaran yang tumpang tindih, mohon kordinasinya. Ia mengharapkan agar pembangunan GBK dievaluasi. Karena ada pembangunan-pembangunan lain yang penting dilakukan. Terakhir, Sutan Adil menegaskan dana penundaan ini perlu harus ada penjelasan. Ia menanyakan apakah tergantung APBNP atau ke Menkeu.

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Indonesia

Sutan Adil mengatakan Komisi 10 ingin menghimpun data dan kendala-kendala. Ia mengatakan tujuan BOPTN untuk meringankan uang kuliah. Ia menyampaikan makin lama mahasiswa makin banyak, tetapi dana BOPTN berkurang. Ini bertolak belakang. Ia mengatakan angka Rp5,5 perlu dijelaskan secara riil dan detail agar dapat diperjuangkan di Banggar. Ia menyampaikan untuk simulasi perhitungannya sudah ada. Ia membahas saat ia kunker ia menemukan adanya ketidakadilan antara PTN di Jawa dan luar Jawa. Ia mempertanyakan UI yang dalam formasi kerjasamanya banyak, tetapi untuk di daerah kerjasamanya susah padahal UI kan yang kuliah di sana sudah anak-anak mampu. Ia mengatakan harus ada perhitungan yang mencerminkan kepentingan yang lebih besar sehingga tujuan tercapai.

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sutan menjelaskan alokasi perhitungan simulasi untuk PT swasta yang belum ada akreditasi perlu kita pikirkan, kita harap pemanfaatan dana BOPTN ini bermanfaat dan perlu dilakukan evaluasi.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia Luar Negeri, Penetapan Pansus Pelindo 2 dan Penetapan Pansus Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — DPR-RI Rapat Paripurna ke-44

Sutan mengatakan bahwa Fraksi Gerindra melihat kasus asap sangat memprihatinkan, tetapi belum ditangani dengan baik oleh pemerintah. Sutan sebagai anggota Komisi 10 DPR-RI harus menangani ini dengan serius. Jika perlu dibuat pansus akibat pembiaran.

Masukan terhadap Program Indonesia Pintar (PIP) — Panitia Kerja (Panja) PIP Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI, Direktur Kelembagaan BRI, dan Direktur Bisnis Konsumer BNI

Sutan mengatakan bahwa ia akan cek di dapilnya, karena masih banyak yang belum mengetahui Program Indonesia Pintar (PIP). Sutan mengira hal tersebut yang membuat serapannya rendah. Ia juga mengatakan bahwa belum lama Panja melakukan kunjungan kerja berdialog dengan pihak sekolah, dan hasilnya banyak yang belum mengetahui terkait PIP. Artinya, koordinasi yang dilakukan belum baik. Sutan menanyakan jumlah dana yang sudah tersalurkan.

Persiapan Asian Games XVIII 2018 — Panja Asian Games 2018 Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sesmenpora, Deputi IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komite Eksekutif Olimpiade Indonesia (KOI) dan Ketua Pelaksana INASGOC

Sutan mengatakan jika struktur anggaran pelaksanaan Asian Games 100% dari APBN, maka yang
bertanggung jawab adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Penyusunan Program Kerja — Panitia Kerja Asian Games 2018 Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LPKPP)

Sutan menanyakan antisipasi agar tidak terjadi kesalahan seperti tahun sebelumnya. Ia menginginkan adanya input yang diberikan agar tidak terjadi penyimpangan dana APBN.

Realisasi Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara 2015, dll — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata (Kemenpar)

Sutan menyarankan mengenai promosi agar wisatawan tidak hanya datang sekali yaitu dengan penambahan destinasi baru. Ia mengatakan top 10 destinasi wisata itu bukan hal baru. Ia membahas wisata religi yang belum menjadi target seperti candi borobudur, candi muara jambi, dll padahal itu termasuk budaya yang perlu dipertahankan agar tidak diklaim orang lagi. Kendala kabut asap juga sudah menjadi trauma dan diharapkan tidak terulang lagi. Ia meminta Kemenpar bekerja sama dengan penegak hukum dan Komisi 10 mendorong agar dibuat destinasi terobosan baru. Ia juga meminta penjelasan mengenai wisatawan dalam keamanan seperti kasus bom Sarinah.

Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Pusat Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sutan meminta agar Pusbang Film koordinasinya lebih diintensifkan, dan ia juga berharap agar Bekraf bersinergi dan kesepakatan yang dibangun agar tidak ada tumpang tindih.

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perpusnas — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas)

Sutan A mengatakan ada rencana penambahan anggaran Rp1,3 Triliun. Selain adanya, pemotongan juga adanya masalah pembahasan UU tentang Simpan Karya Rekam. Saat ini sedang diselesaikan RUU Sisbuk yang tujuan untuk menunjang minat baca. Ia merupakan masukan bagi perpusnas.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (RKA Kemendikbud) dalam RUU Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Sutan ingin meyakinkan Komisi 10 DPR RI, Mendikbud melihat nuansa Komisi 10 DPR RI semua mendukung dan tidak sepakat. Penurunan ini memang berimbas, ia menyarankan bagaimana anggaran ini melakukan usulan yang betul-betul sesuai prioritas.

Pembekuan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Ad-Hoc Reformasi PSSI

Sutan menjelaskan bahwa ia melihat situasi dan kondisi ini tidak akan selesai sampai saudara berjiwa besar bertemu presiden, tentu ini bukan hanya masalah pemain sepak bola tapi masalah ekonomi. Ia melihat hal ini tidak bisa selesai sebelum saudara bertemu dengan presiden karena masalah ini terlihat saling melempar, kita terus mendorong agar ada kejelasan nanti kalau bertemu presiden agar beliau mengambil sikap.

Pembahasan Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Sutan sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Ekraf ditargetkan 8,5% di tahun 2015. Ia menambahkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap di Bekraf target tahun 2016 sebanyak 12,3 juta tenaga kerja dan tahun 2017 sebanyak 12,6 juta tenaga kerja. Namun, serapan anggarannya masih 12%. Padahal, target sebelumnya 30%. Sutan meminta penjelasan kepada Bekraf terkait pagu indikatif Bekraf di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp40,2 Miliar atau 3,5%. Sutan mengatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI ingin mengetahui arah kebijakan, program pembangunan, dan rincian kegiatan prioritas dari Bekraf. 

Isu Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI)

Sutan mengatakan pendidikan adalah skala prioritas tanpa meninggalkan infrastruktur. Apabila pendidikan tidak dipandang sebagai investasi, maka SDM negara mau dibawa kemana, ditambah lagi MEA akan masuk. Sutan berpendapat jika Menristekdikti memasukkan rektor asing, maka hal ini akan menambahkan masalah bukan solusi. Sutan mengatakan menolak penurunan anggaran pendidikan.

Rencana Kerja dan Anggaran dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif

Sutan mengatakan apa yang sudah dilakukan Bekraf terhadap rekomendasi Panja Perfilman. Sutan mengatakan kementerian lain menyatakan kekurangan anggaran, tetapi Bekraf malah tidak bisa menghabiskan anggaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Sutan mengatakan pemotongan anggaran di Deputi bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara mencapai 59,3% tahun 2016, Sutan bertanya apakah hal tersebut tidak akan mengganggu target tahun 2016 dan apakah pengalihan adversiting dengan produk lain akan terkejar.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015 dan Rencana APBN Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sutan menjelaskan bahwa dibuat neraca BOPTN agar kita bisa lihat keterlibatan daerah.

Penyampaian Hasil Rapat Coordination Committee (CorCom) ke-IV di Bali terkait Persiapan Pelaksanaan Asian Games XVIII dan Penyampaian Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Asian Games 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi IV Kemenpora RI, Ketua INASGOC, Ketua Satlak Prima, dan Ketua Satgas Pembangunan dan Renovasi Infrastruktur Asian Games Kementerian PUPR RI

Sutan mengatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI mendapatkan banyak pertanyaan dari lapisan masyarakat. Oleh karena itu, dibentuklah Panja terkait Asian Games. Ia berpendapat bahwa ia tidak menyetujui adanya renovasi di Gelora Bung Karno (GBK) yang merupakan aset Setneg. Sutan juga menyepakati bahwa tidak perlu diadakan pemotongan anggaran agar pelaksanaan administrasi tetap dapat berjalan dengan baik. 

Penyampaian Aspirasi terkait Permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) di Indonesia — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Sutan berpendapat bahwa Undang-Undang tentang Sisdiknas harus diselenggarakan sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Sutan mengaku prihatin atas kondisi yang terjadi saat ini dimana pendidik PAUD yang memenuhi persyaratan hanya 4%, sedangkan yang 96% sisanya belum memenuhi persyaratan.

Penyampaian Permasalahan terkait Pelayanan Kesehatan yang berhubungan dengan Pendidikan Kedokteran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI)

Sutan mengatakan bahwa yang disampaikan oleh mitra yang hadir dijadikan sebagai semangat untuk mencarikan solusinya. Ia menyampaikan bahwa baru-baru ini, dirinya dan rekan Komisi 10 DPR-RI lainnya melaksanakan kunjungan kerja ke beberapa daerah, salah satunya Jambi. Keluhan mahasiswa kedokteran di Universitas Jambi adalah uji kompetensi dan akreditasi. Ia sepakat untuk meluruskan mengenai Dokter Layanan Primer (DLP) yang sejak lama sudah salah makna. DLP bukanlah suatu profesi dan bukan juga prodi baru dalam Fakultas Kedokteran. Oleh karena itu, harus didiskusikan dengan Kemenristekdikti dan PB IDI, sehingga tidak ada carut-marut lagi.

Realisasi APBN 2015, Persiapan APBN 2016 dan Evaluasi Kinerja — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Sutan menanyakan bagaimana promosi pemerintah agar perpustakaan kembali dilirik. Sutan juga menanyakan perkembangan mobil keliling.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Sutan mengatakan Kepala Perpustakaan sudah menjadi Kepala Dinas dan Arsip Daerah, kemajuan perpusnas sudah sampai ke daerah, Sutan mengapresiasi hal tersebut. Sutan menyampaikan F-Gerindra tidak memberi pendapat terhadap penambahan anggaran yang sangat kecil.

Pendahuluan RAPBNP 2016 dan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Sutan mengatakan bahwa dirinya merasa sedih karena Universitas Jambi belum ada anggaran untuk beasiswa Bidikmisi.

Penambahan kuota dari 30 Ribu bidikmisi menjadi 80 Ribu, karena Sutan yakin ini akan menjadi prioritas dan juga belum merata di setiap daerah.

Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perguruan Tinggi Negeri

Sutan A. mengatakan semuanya orang cerdas yang mencari solusi atas masalah, bukan menambah masalah. Ia ingin menyampaikan apresiasi kepada para rektor karena Komisi 10 ingin mengetahui peran kampus sudah mapan atau belum. Ia mengatakan kegelisahan karena di luar kota besar susah mendapatkan mitra penelitian. Menurutnya itu tidak adil. Ia menyampaikan bahwa riset ada di Komisi 7 dan Diktinya di Komisi 10. Ia berharap ke depannya pemisahan-pemisahan ini tidak lagi terjadi. Ia berharap semua bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

A.R. Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa setelah mendengar bagaimana Banggar DPR sudah berjuang tentu kami mengapresiasi dari Rp171.000.000.000,- Perpusnas mendapatkan pengurangan sebesar Rp88.000.000.000,- darii pengurangan ini kami dari Gerindra melihat ini untuk pendidikan, APBNP ini banyak pengurangan yang dilakukan. Kita ingin APBN bukan pemotongan tapi penambahan. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Banggar untuk mengkaji yang paling baik terhadap anggaran Perpusnas.

Lanjutan Pembahasan RKA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Sutan Adil mengusulkan cabang olahraga Pencak Silat masuk ke Training Camp sebagai kearifan lokal dan warisan budaya.

Persiapan Asian Games 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PP Pordasi dan Gatot Dewa Broto

Sutan mengatakan Komisi 10 sangat konsen terutama harus terus melakukan persiapan-persiapan. Dalam Asian Games, harus sukses administrasinya, pelaksanaannya, prestasinya, dan ekonominya. Menurutnya, hal yang disampaikan Pordasi adalah hal yang disampaikan secara cerdas. Pertemuan ini harus membuat catatan agar pengalihan lahan Pulomas harus dengan kajian yang komprehensif. Ia mengatakan mekanisme pengalihan tanah yang ada harus betul-betul dikoordinasikan dengan baik. Ia membahas harus ada limit waktu untuk menyesuaikan venue karena harus diperhitungkan waktu penyelesaian venue Pulomas agar bisa melaksanakan test event. Ia mengatakan semua harus kerja bersama untuk menyelesaikannya.

Pemberian Masukan Permasalahan Kepariwisataan — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Nusa Dua Bali, dan Sahid Jakarta

Sutan Adil menegaskan SDM yang Indonesia butuhkan ke depan sungguh sangat banyak. Ia menanyakan dalam kerjasama sejauh ini bagaimana Kementerian Pariwisata memberi penguatan. Terakhir, Sutan Adil mengatakan Komisi 10 DPR RI memang ketahui bahwa ke depan indikator pariwisata bermutu harus ada mahasiswa, dosen, biaya sarana, kurikulum, keterlibatan masyarakat.

Evaluasi Kinerja Badan Ekonomi Kreatif — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif

Sutan berterima kasih atas penjelasan dari Bekraf. Komisi 10 melihat gebrakan dari program Bekraf. Ia mengatakan kalau Anggota Komisi 10 turun ke dapil, Gubernur dan Bupati daerah belum mempunyai ekonomi kreatif dan Bekraf belum hadir di daerah. Ia menyampaikan bahwa sudah diberikan rekomendasi ke Panja Perfilman. Ia mengatakan Komisi 10 ingin saat kondisi global, program Bekraf dapat diakses di mana saja di seluruh Indonesia.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif

Sutan berpandangan belum memberikan pandangan terhadap ini. Sutan menyerahkan pada Banggar.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Sutan melihat dalam pemotongan Kemenpora memang sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar. Sutan juga paham Kemenpora ingin semua kegiatan berjalan dengan lancar.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2017 dan Pembahasan Usulan Program yang akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI

Sutan sebagai Pimpinan Rapat mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Kepala Perpusnas sudah cukup jelas. 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sutan mengatakan bahwa pemotongan masih tetap ada sampai mencapai 153 Miliar. Fraksi Gerindra belum memberikan pendapat dan menyerahkan pada Anggota Fraksi Gerindra di Banggar DPR-RI.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam RAPBN Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sutan mengatakan dengan adanya pemotongan, apakah program dan skala prioritas menjadi terganggu. Sutan meminta pemotongan anggaran karena defisit negara jangan sampai mengganggu proogram.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata dalam RAPBN-Perubahan Tahun 2017 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Sutan mengatakan sejauh mana peran Kemenpar dalam kerjasama dengan Kementerian Desa terkait Desa Wisata. Sutan meminta Kemenpar meningkatkan kerja sama dengan daerah penghasil perkebunan dan mekanisme pemasaran pariwisata mancanegara.

Anggaran Renovasi Gelora Bung Karno (GBK) dan Persiapan Asian Games 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga dan Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc)

A.R. Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa terkait dengan relokasi GBK kami melihat harus berjenjang, ada empat poin yang harus ditindaklanjuti setelah dokumen diterima, dokumen tersebut harus comprehensive sebenarnya dari Fraksi Gerindra kami menolak renovasi karena tidak sesuai segmen sebagaimana dijelaskan Inasgoc dana 2 juta USD dan 15 juta USD cukup baik. Soal broadcast fee 30 juta USD kami ingin melihat langkah-langkah agar target penyetoran 2017 tercapai dalam pembicaraan Menpora - Menkeu - Bappenas kami ingin adanya dokumen itu disertai pula dokumen BPK.

Pembahasan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Sutan Adil salah satu indikator mutu pendidikan bisa maju selain guru adalah sarpras. Kemudian, ia juga memohon pendapat terkait keluaran Mendikbud untuk moratorium UN.

Pengambilan Keputusan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Perbukuan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Menteri Agama (Menag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB)

Sutan Adil mengatakan terkait norma, tidak menjadi sesuatu yang kontras dengan UU Sisdiknas dan harus ada acuan yang jelas.

Implementasi UU No. 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, Program Kerja Kwarnas, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka

Sutan A mengatakan bangga dan mengapresiasi hal yang dilakukan kwarnas di bawah pimpinan Adhy Dault. Fraksi Gerindra akan mendukung revisi UU Pramuka atau mendukung pembuatan PP. Ia mengatakan semangat pramuka yang luar biasa tidak diiringi dana yang memadai. Ia menyampaikan saat raker dengan Menpora, mereka tidak keberatan Kwarnas berada di bawah Kemendikbud. Ia mengatakan dalam waktu dekat ada raimuna nasional dengan anggaran Rp24 Miliar. Ia menyampaikan di anggaran pengajuan baru ada tanda tangan sekjen. Ia memuji Ady sangat cerdas. Ia prihatin dengan kondisi pramuka di daerah yang mati suri dan kegiatannya sudah berkurang padahal ini pintu penyelamat generasi muda. Ia mengatakan DPR tidak pernah membintangi atau mencoret anggaran kwarnas. Ia menyampaikan perkataan presiden yang menyebutkan darurat narkoba dan harus memperbaiki karakter.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 1 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016, Persiapan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) 2 Tahun 2016, dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)

Sutan Adil mengatakan pendidikan vokasi harus mendapat perhatian khusus sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Ia mengatakan kualitas guru juga menjadi sasaran. Menurutnya, guru menjadi indikator utama pendidikan ke depan. Ia menyebutkan mengenai buku kurikulum 2013 yang sudah harus diberlakukan pada tahun 2019 dan ia menanyakan peningkatan mutunya. Ia juga menanyakan keterlibatan Kemendikbud dengan Kemenpora dalam rangka Asian Games dan Asian Paragames 2018.

Kegiatan dan Partisipasi Pemuda Junior Chamber International (JCI) Indonesia Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Presiden Junior Chamber International (JCI) Indonesia

Sutan mengapresiasi dukungan dan pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk JCI. Sutan juga menyatakan kesediaannya apabila JCI menjadi salah satu mitra Komisi 10 DPR-RI. Ia juga menyatakan dukungan, dorongan, dan rekomendasi terhadap JCI karena kondisi Indonesia berada dalam situasi yang butuh kesatuan dan persatuan menyangkut masalah pendidikan khususnya bagi anak-anak tidak mampu. Sutan menambahkan kedepannya perlu ada kerjasama strategis dengan Pemerintah khususnya dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) agar kedepannya ada wadah komunikasi dalam penyebaran bantuan beasiswa.

Sosialisasi Implementasi, Permasalahan Perkembangan, dan Pengawasan, serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), Keterkaitan SNP dengan Sistem Penjaminan Mutu, Peta Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota dan intervensi Pemerintah untuk Memenuhi SNP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja Dikdasmen) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)

Sutan Adil mengatakan Panja ini dilatarbelakangi UU Sisdiknas, ia menanyakan relevansi dengan di lapangan. Ia juga menanyakan sinkronisasi antara Kemendikbud dan Kemenristekdikti mulai dari PAUD hingga SMA, semua saling lempar. Ia mengatakan pendidikan itu harus utuh. Ia juga menanyakan solusi agar guru honorer non PNS tidak merasakan di PHPin terus. Menurutnya, Pemerintah dan DPR harus satu pemikiran dengan MenPAN RB karena ini berkaitan. Ia mengatakan yang melakukan UNBK di daerah justru sekolah swasta dan yang negeri tidak memiliki komputer. Ia meminta pemberian sarpras komputer harus mengacu pada keproaktifan sekolah di daerah untuk UNBK. Ia menanyakan sejauh mana struktur yang dibangun Kemendikbud hingga ke tingkat daerah. Ia juga menanyakan jumlah hal yang sudah dikoordinasikan yang belum diakomodir dalam UU.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional

Sutan mengatakan bahwa pegawai negeri sipil Perpustakaan Nasional yang dulu adalah bidang yang tidak seksi alias tidak diminati. Namun yang sekarang pengelolaannya bisa-bisa ramai yang tertarik.

Program Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 serta Persiapan Penyelenggaraan Asian Games 2017, Evaluasi APBN 2017, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Ketua Umum KONI, Ketua Eksekutif KOI, Ketua Satlak Prima, Ketua INASGOC, Ketua INAPGOC

Sutan A mengatakan amanat raker dengan Kemenpora kemarin adalah untuk melakukan pendalaman terhadap usulan mitra terkait anggaran. Ia meminta Pak Erick untuk memberikan mekanisme anggarannya agar setiap ada pertanyaan diketahui progresnya. Ia mengharapkan penggunaan dana INASGOC jelas progres dan serapannya. Ia mengatakan Komisi 10 belum tahu perlu adanya laporan progres persiapan di venue-venue yang sudah disiapkan. Ia mengatakan ada harapan besar untuk INASGOC pada ASEAN Games dan perlu ada progresnya. Ia berharap sponsor-sponsor yang sudah ada akan menjadi suatu catatan penting karena Komisi 10 tahu ada keprihatinan tentang keuangan negara. Ia mengatakan perlu dilakukan koordinasi yang lebih baik untuk Sesmenpora dan harus ada sinkronisasi penyesuaian anggaran yang ada di Kemenpora. Menurutnya, perlu tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku terkait proses birokrasi. Ia mengatakan usulan KONI uang ada 2 tahap perlu diverifikasi mengenai hal-hal yang menjadi tupoksi KONI. Ia menyampaikan Komisi 10 berharap ingin meraih 4 sukses dengan 4 cara, yaitu informasi, koordinasi, komitmen, dan konsisten. Ia mengatakan ingin seluruh penjuru tanah air mendengar demam ASEAN Games. Ia menanyakan waktu pelaksanaan demam ASEAN Games.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia

Terrkait Deputi Destinasi, Sutan mengatakan bahwa karena berhubungan dengan produk, jadi jika pemerintah sudah gencar mempromosikan dan produknya gagal, itu menjadi masalah yang besar juga. Sutan meminta agar indikator yang bisa mengikuti bimbingan teknis. Target Sutan mengira sudah luar biasa. Sutan juga menanyakan bagaimana pemerintah menghidupkan destinasi yang pada saat ini belum bisa di publikasikan.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2018 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Sutan mengatakan Asian Games akan menjadi momentum dalam pengembangan SDM sekitar 50 ribu yang tersebar di beberapa daerah. Persoalan utamanya ada di infrastruktur dan market. Sutan berpendapat SDM di Bali tidak perlu diragukan, tapi SDM di Palembang dikhawatirkan. Sutan berpendapat Palembang perlu tambahan SDM dan penguatan karakter terhadap Pancasila dan NKRI.

Pembahasan RKA K/L RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI (Mendikbud)

Sutan megatakan bahwa yang namanya efisiensi itu target tetap tercapai, sedangkan ini namanya pemotongan.

RKA 2018 dan Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif RI

Sutan Adil selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa Komisi 10 meminta grand design Ekraf yang dikaitkan dengan prioritas nasional pengembangan dunia usaha. Pagu anggaran APBN perubahan 2017 Bekraf akan terserap sebesar Rp646 Miliar, Komisi 10 memprediksi daya serap Bekraf tidak melebihi 70% dari pagu anggaran APBN perubahan 2017.

Masukan dan Aspirasi DPR Kabupaten Bireuen — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Anggota DPR Kabupaten Bireuen

Sutan mengatakan peningkatan Universitas Al-Muslim menjadi Perguruan Tinggi Negeri akan disarankan kepada Kemenristekdikti. Sutan mengatakan masalah pendidikan dayah (pondok pesantren) ada di Komisi 8 DPR RI, sementara Komisi 10 hanya bisa membantu sekolah yang kerjasama dan berkoordinasi dengan Kemendikbud. Sutan mengatakan senang jika Aceh berkonsentrasi pada wisata Muslim. Sutan menyampaikan pada 29 Mei 2017, UU No.5/2017 terkait Kemajuan Kebudayaan telah disahkan. APBD Bireuen sebesar Rp2 triliun, Sutan mengatakan Rp400 miliar atau 20% harus dialoaksikan untuk pendidikan. Sutan mengatakan DPRD Bireun perlu meningkatkan informasi terkait kemajuan pendidikan dan pariwisata yang ada di daerah Bireuen.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sutan mengatakan bahwa pemusatan langganan e-jurnal akan dilakukan konsultasi dan berkaitan dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sutan mengatakan bahwa semua harus menyiapkan rencana-rencana yang lebih strategis. Sutan ingin Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dapat bantuan daerah, tetapi ada aturan Gubernur tidak beri bantuan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Sutan mengucapkan terima kasih adanya realisasi dari UU Pemajuan Kebudayaan dan UU Sistem Perbukuan, terutama dari anggarannya.

RKA 2018 dan DAK — Komisi 10 Rapat Kerja dengan Kepala Perpusnas RI

Sutan Adil bertanya terkait bagaimana perkembangannya mengenai pustakawan. Undang-Undang Sistem Perbukuan adalah solusi dari Komisi 10 untuk meningkatkan minat baca agar literasi dapat meningkat.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Evaluasi Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2017, Pelaksanaan Program Unggulan Kuliner, Kriya dan Fesyen (K2F) Tahun 2018, Grand Design dan Pelaksanaan Sistem Box Office Terintegrasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Sutan mengatakan Bekraf meminta penambahan anggaran, tetapi database kegiatan kreatif hitam semua, jika minta anggaran semestinya cerah.  

aporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap Kwartal I APBN TA 2018, Devisa Pariwisata, Evaluasi Strategi Pemasaran Pariwisata dan Kunjungan Wisatawan, Hasil Evaluasi Kebiajakan Bebas Visa terhadap 169 Negara — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Sutan mengatakan dari 169 negara yang menjadi tujuan negara bebas visa, ada 9 negara yang perlu menjadi catatan agar bisa dipelajari untuk meningkatkan kemajuan penambahan kunjungan wisata di Indonesia. Sutan berpendapat bahwa akses menjadi satu hal yang penting untuk meningkatkan destinasi.

Kebijakan, Peta, Permasalahan dan Usulan Standar Nasional Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah — Panja SN Dikdasmen Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Guru Indonesia (IGI)

Sutan mengatakan standar kompetensi kelulusan masih berbeda-beda, ada sekolah yang menggunakan kurikulum 2006 dan 2013. Komisi 10 memerlukan data yang singkron karena standar pendidikan dan kependidikan menjadi sesuatu yang kurang koordinasi. Sutan mengatakan berapa persen Pemda memahami APBD di daerahnya.

Pendidikan SMK dan Vokasi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Pengelola Lembaga Kursus dan Pelatihan (PLKP)

Sutan menyampaikan sudah semakin jelas bahwa Jawa Tengah lebih lengkap dari selatan sampai timur. Komisi 10 mengapresiasi paparan yang disampaikan dengan lengkap. Sutan mengatakan, kehadiran rekan PLKP adalah dengan tujuan bahwa ada yang belum sinkron terhadap UU No. 23, ibarat berlayar tanpa tujuan. Sutan mengatakan, SMK berada di provinsi, sementara provinsi melempar ke kabupaten dan kota. Sutan mengatakan, selain Kemendikbud, PLKP juga bisa melakukan sharing dengan Kemenpora terkait wirausaha muda dan juga Bekraf serta ada permodalan perbankan dan nonbank.

Panitia Kerja (Panja) Sistem Pendataan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Sutan mengatakan bahwa yang berkaitan dengan data Dapodik, dirinya ingin meminta penjelasan terkait perkembangan koordinasi antara BPS dengan Kepala Dinas provinsi, dan kab/kota dalam rangka memperbaiki Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah (SN Dikdasmen). Sutan meminta hal tersebut dapat dijelaskan secara konkret. Sutan menilai bahwa BPS menjelaskan paparannya baru secara umum, tidak masuk pada kendala pendidikan di daerah-daerah. Terakhir, Sutan mengatakan bahwa roadmap yang dibuat tidak berbasis pada data yang valid. 

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2017, Pelaksanaan dan Daya Serap APBN kuartal I ta. 2018, serta Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI

Sutan mengatakan, INASGOC menyampaikan pagu anggaran 3 Triliun yang sebelumnya hanya 1 Triliun. Terkait anggaran ini, Sutan mengatakan untuk mohon kehati-hatian dan harus ada penjelasan serta dasar hukum yang jelas. Sutan mengatakan, Komisi 10 hanya ingin rekomendasi agar semuanya ditaati termasuk sukses administrasi. Selanjutnya, Sutan mengatakan pemuda menjadi sesuatu masa depan yang menjanjikan bangsa dan negara sebab saat ini, radikalisme luar biasa dan masuk ke kampus sementara program pemuda hanya 42 ribu. Sutan mengatakan, kira-kira generasi muda 130 juta dan menanyakan mengenai anggaran untuk 130 juta tersebut dan perlu kajian kembali sementara ancaman ke pemuda ini sangat membahayakan.

Persiapan Asian Games Tahun 2018 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Indonesian Asian Games Organizing Committee (INASGOC), dan Indonesian Asian Para Games Organizing Committee (INAPGOC)

Sutan memberikan pendapat bahwa seluruh komponen menunjukkan cintanya terhadap keberhasilan Asian Games, sehingga kehadiran rekan-rekan dari kepolisian diapresiasi dan membuktikan bahwa sudah terjalin koordinasi yang baik. Memang rasa kekhawatiran timbul dalam rangka menciptakan keberhasilan. Apalagi persiapan ini baru berjalan dari Maret 2016. Jika berbicara waktu, tentu kurang ideal. Demi semangat bangsa dan negara, kita pertaruhkan Komisi 10 DPR RI agar tetap komitmen untuk mendukung. Komisi 10 juga terus melakukan langkah dukungan dengan membentuk panja. Salah satu rekomendasi selain sukses penyelenggaraan ialah prestasi dan administrasi. Setiap hari ada pertanyaan itu, merasa tidak diberikan peluang, dengan demikian pada kesempatan ini dibutuhkan klarifikasi. Sutan yakin penyelenggara sudah melakukan yang terbaik dan butuh informasi yang konkret agar tidak muncul asumsi-asumsi. Hampir semua vendor berasal dari luar negeri dan jangan sampai tidak ada manfaat dan peluang untuk anak bangsa. Ini butuh klarifikasi. Jangan sampai ada pernyataan bahwa pengusaha lokal tidak diberdayakan. Terakhir, Sutan berpendpat bahwa ada selisih anggaran yang dibuat Kemenpora RI dengan apa yang dipresentasikan oleh INASGOC. Sutan memohon konfirmasi untuk dimasukkan dalam kesimpulan rapat.

Penyesuaian Rancangan Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Sutan meminta adanya evaluasi terkait perubahan sistem SBMPTN dalam proses penerimaan mahasiswa baru pendidikan tinggi. Sutan juga meminta adanya perhatian khusus pada bahasa Indonesia karena banyak siswa mendapat nilai buruk di mata pelajaran tersebut.

Pendalaman Pembahasan Anggaran RAPBN ta. 2019 — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Sutan mengatakan perlu adanya penambahan anggaran bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Lalu juga perlu adanya perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

RAPBN Tahun 2019 - RDP Komisi 10 dengan Bekraf

Sutan Adil berpendapat bahwa program Bekraf semuanya sudah bagus.

Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pariwisata

Sutan mengatakan kunci amorditas adalah komunikasi. Sutan bertanya bagaimana cara menciptakan produk lain atau produk baru diluar dari 10 destinasi utama wisata. Sutan mengatakan bagaimana mempertajam selling dalam pemasaran wisata.

Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpusnas

Sutan Adil selaku pimpinan rapat menegaskan bahwa agenda rapat selanjutnya yaitu RUU SSKCKSCR. Komisi 10 usulkan RUU ini paling lambat selesai masa sidang selanjutnya dan berharap semoga pada bulan agustus atau september sudah dapat di paripurnakan.

Penyesuaian Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) 2019 sesuai hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Sutan mengatakan bahwa tugas Kemenristekdikti bukan hanya pembelajaran tapi juga sarana dan prasarana. Di kemendikbud, ada anggaran Rp3,5 Triliun akan dialihkan ke KemenPUPR untuk membangun sarpras karena sarpras diserahkan ke Kemen PUPR tidak sesuai dengan UU. Ia mengatakan fraksi Gerindra demi keamanan dan keyakinan belum setuju dengan anggaran sebelum adanya payung hukum yang baru. Menurutnya, perlu ada sosialisasi agar nanti penerimaan mahasiswa baru tidak menjadi blunder lagi. Ia juga mengatakan ISTN perlu dilakukan mediasi dan jangan sampai mengorbankan mahasiswa. Ia juga menanyakan mengenai penyederhanaan pendirian universitas.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019, Penyerahan Rekomendasi Panja Evaluasi Pendidikan Tinggi dan Program Didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI

Sutan meminta adanya perhatian untuk perguruan tinggi swasta pasca bencana di NTB. Selanjutnya ia memberikan saran agar berkurangnya anggaran tidak berdampak pada jumlah mahasiswa penerima. Terakhir, ia menanyakan optimistis dari kementerian untuk mencapai predikat world class.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Sutan melihat concern mengenai penataan sarpras di kabupaten/kota dan provinsi. Sutan memberikan apresiasi dan menurut Sutan hal tersebut memerlukan kehati-hatian karena sudah termasuk pelaksanaan dan pengawasannya dari APBN.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2019 Sesuai Hasil Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Sutan meminta penjelasan lebih detail terkait belanja modal gedung dalam rangka penyesuaian.

Evaluasi Program Strategis dan Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) — Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Sutan menanyakan kejelasan data soal revitalisasi SMK dan meminta fokus ke Jambi. Lalu soal perbaikan Ujian Nasional, perlu persiapan yang matang. Terakhir, terkait disahkannya Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Rekam Karya Cetak (SSKCKR), Sutan menanyakan soal pemindahan kewenangan kepada Kementerian PUPR RI padahal seharusnya masuk dalam tupoksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan Nasional

Sutan mengatakan koordinasi dan distribusi harus diperketat. Ia mengatakan Gerindra sudah pasti mendukung penuh usulan tambahan anggaran.

Evaluasi Daya Serap APBN Tahun 2018 serta Pembahasan RKA dan RKP K/L Tahun 2020 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi (Menristekdikti)

Sutan mengapresiasi Kemenristekdikti yang mendapatkan hasil WTP. Ia mengatakan pembahasan RKA dan RKP 2020 yang masih rencana tentunya Komisi 10 sebagai mitra punya komitmen mendukung dan mendorong. Ia menyampaikan bahwa tidak mungkin pendidikan lebih baik kalau anggarannya rendah. Ia mengatakan SDA akan habis dan membutuhkan inovasi-inovasi.

Daya Serap, Realisasi dan Capaian Anggaran 2016-2018, dan lainnya — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Sutan mengatakan pemaparan terlalu cepat sehingga untuk deputi-deputi terlewat. Ia juga mengatakan kecewa dengan anggaran HKI yang sangat kecil. Menurutnya, hal tersebut tidak ikuti dengan konsisten dalam UU. ia mengatakan Bekraf harus tampil beda agar tidak sama dengan perbankan dan masih ada waktu sehingga perlu melakukan penyempurnaan agar jangan sampai K2Fnya hilang karena sudah booming. Ia juga mengingatkan mengenai data satuan 3 yang belum diserahkan dari Bekraf dan meminta untuk diusulkan karena semua hal tersebut adalah dokumen negara yang harus terpenuhi.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata

Sutan mengatakan dalam pagu anggaran tahun 2018, tercatat pada materi yang disampaikan bahwa pagunya Rp 3,737 Triliun. Sementara dalam dokumen bulan April 2018 pagu tercatat Rp 3,733 Triliun. Ia menanyakan koordinasi yang sudah dilakukan oleh Menpar dengan K/L lain mengingat turunnya jumlah dari wisman dan juga wisnus di daerah-daerah yang SDAnya sedikit khususnya Jambi yang memerlukan dana tambahan untuk program kawasan ekonomi khusus. Ia mengatakan serapan anggaran kuartal 1 di 2019 masih ada perbedaan dengan mitra yang lain karena dibagi atas 3 cluster yaitu realisasi pembayaran dan ada 2 realisasi fisik, ia meminta penjelasan mengenai hal tersebut. Ia mengatakan kepada Menpar jika ada kendala dapat disampaikan agar Komisi 10 bisa membantu.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Usulan Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus - Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

A.R. Sutan Adil Hendra mengatakan bahwa pemerintah wajib mengkaji ulang kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) terutama terkait dengan peraturan penggabungan PTS yang dianggap tidak berkualitas sebagaimana diatur, tentang pendirian perubahan dan pembubaran Perguruan Tinggi Negeri (PTN) serta pendirian perubahan dan pencabutan izin PTS agar tidak ada pihak yang dirugikan. Pemerintah perlu memperkuat peran L2Dikti sebagai lembaga baru dalam upaya untuk koordinasikan perguruan tinggi, agar mampu lebih efektif dalam mengembangkan pendidikan tinggi di masing-masing wilayah dan menghilangkan diskriminasi pengelolaan PTN maupun PTS. Semua dalam membangun SDM kualitas pendidikan, kami selalu sebagai anggota Komisi 10 akan selalu mendorong adanya kenaikan anggaran untuk Kemenristekdikti.

Pendalaman Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2020 – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti)

Sutan mengatakan mengenai hibah PTS yang sangat penting, dan hibah juga sangat penting untuk program S2 dan S3.

Pembahasan RKA K/L TA 2020, Usulan Program-Program yang Didanai oleh DAK – Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Sutan mengatakan program Bekraf harus selalu inovatif agar bisa ditingkatkan alokasi anggarannya. Ia menanyakan mengenai 3 sub sektor yang menjadi unggulan, yaitu fashion, kuliner, dan kriya dan menanyakan apakah ketiga sub sektor tersebut sudah dapat dikatakan sebagai tulang punggung perekonomian. Ia juga mengatakan bahwa suatu langkah jika dapat mengembangkan 13 sub sektor berikutnya. Ia menyampaikan keberhasilan suatu program yang pertama adalah informasinya, kedua koordinasinya, ketiga komitmennya, dan yang terakhir konsisten terhadap program tersebut. Ia juga mengatakan terkadang ada kegiatan yang diketahui dari lingkungan sedangkan di dinasnya tidak bersangkutan. Oleh karena itu, ia menyarankan melalui sebuah PP harus diputuskan siapa leading sectornya ditingkat provinsi dan kab/kota karena hal tersebut menjadi suatu langkah yang tidak elok. Ia mengatakan sesuai motto Bekraf bahwa Bekraf adalah solusi, menurutnya Bekraf memang adalah solusi.

Pagu Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI

Sutan berharap agar Perpusnas dapat mengambil bagian dari UU No 3 tahun 2017 agar terciptanya buku yang murah dengan mutu yang baik dan secara merata. Sutan menyampaikan untuk kedepannya Perpusnas harus adanya program andalan, karena kita memiliki 2 UU yang berhubungan dengan peningkatan literasi baca seperti UU No 3 tahun 2017 tentang perbukuan nasional dan Perpusnas sangat berkepentingan dalam penyediaan buku-buku.

Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub

Sutan Adil mengapresiasi kebijakan Menteri KKP dalam menjaga laut, ikan dan awak kapal. Sepertinya Menhub yang perlu koordinasi dengan Menteri KKP untuk membuat kebijakan yang tepat untuk menambah devisa negara kita juga nantinya.

Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Menurut Sutan Adil, agar leading sector Kemenaker, jangan sampai ada campur tangan dari Kemenko. Ia juga memberi masukkan untuk harus ada peursahaan yang mengikat untuk para peserta pra-kerja agar setelah pelatihan langsung ditempatkan di dunia kerja. Sutan Adil juga menanyakan terkait pembentukkan PMO.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2018 - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Kepala BNP2TKI

Sutan menanyakan mengapa sebaran daripada UPT daerah belum di seluruh Indonesia. Berdasarkan data yang ia peroleh, di dapil Sutan, Jambi, belum ada di peta sebaran padahal PMI legal Jambi tahun 2019 sebanyak 2.200. Ia berharap apa yang sudah dipaparkan terkait pemulangan-pemulangan dari PMI menjadi sesuatu yang sangat berpengaruh terhadap serapan anggaran. Ia menanyakan langkah strategis kedepan agar kita bisa melalukan pemulangan dengan mudah dan apa masalahnya terkait rendahnya realisasi BNP2TKI.

Rebranding Logo dan Tag Line Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala dan Deputi Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KSPK) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

Sutan Adil mengira BKKBN perlu berkoordinasi dengan sektor kesehatan dan ketenagakerjaan demi menciptakan kesejahteraan. Selain itu, BKKBN perlu melakukan sosialisasi. Menurutnya sosialisasi penting dilakukan agar tercipta koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan juga peyuluh. Sutan menanyakan apa sumbangsih BKKBN untuk menciptakan SDM yang unggul. Lalu, strategi apa yang akan dilakukan BKKBN untuk mencapai Program KB dengan perubahan tag line, mengingat tag line “dua anak cukup” selama ini sudah membekas diingatan masyarakat. Melihat kondisi demokrasi Indonesia yang penuh tantangan dalam pembangunan, Sutan ingin menitikberatkan lebih kepada kesejahteraan karena kata kunci dari BKKBN adalah kesejahteraan. Sutan juga mengatakan bahwa generasi muda dapat menjadi pelaku pembangunan karena generasi muda memiliki usia yang produktif dan harus melanjutkan pembangunan secara berkualitas.

Evaluasi Program Strategis dan Revitalisasi SMK – Rapat Kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Sutan mengatakan ada angka yang berbeda dalam data yang diserahkan kepada anggota dan ini menandakan bahwa ada ketidaksinkronan data. Sutan menuturkan bila menginginkan adanya perubahan Ujian Nasional, persiapkan segala sesuatunya dengan baik dan menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Sutan menanyakan kemajuan terkait Komisi 10 baru saja mengesahkan UU SSKCKR (Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam) dan Sutan menanyakan mengenai pengalihan kewajiban kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI padahal seharusnya berada di bawah Kemendikbud RI yang diinisiasi oleh Dirjen Dikdasmen.

Pembahasan RKA K/L 2019 dan Program Didanai DAK - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Sutan mengatakan ingin menindaklanjuti bukan hanya pada program keolahragaan tetapi pada program kepemudaan, sebab anggaran kepemudaan sangat kecil bahkan Karang Taruna dan Pramuka saja
tidak terdengar lagi. Sutan Adil menuturkan bahwa pengangkatan atlet berprestasi menjadi PNS tidak
berbelit-belit dan sukses dalam memberdayakan. Sutan Adil mengatakan, ekonomi masyarakat dan indikator sukses pemberdayaan masyarakat perlu dipaparkan agar masyarakat mengetahui itu semua.

Kebijakan Guru Tenaga Honorer K2 – Komisi 10 Rapat Kerja (Raker) dengan Mendikbud, KemenPAN-RB, Kemenkeu, dan Kemendagri

Sutan mengatakan dari data yang sudah disampaikan, Sutan tidak ingin mengulangi lagi dan Sutan hanya ingin fokus pada data yang memiliki kesamaan dari Kemendikbud dan Kemenpan-RB. Sutan mengapresiasi Pak Mendikbud yang serius menangani masalah guru.

Latar Belakang

A R Sutan Adil Hendra terpilih menjadi Anggota DPR RI periode 2019-2024 setelah mendapatkan perolehan suara sebesar 83.325 mewakili Partai Gerindra untuk Dapil Jambi. ia juga Memiliki latar belakang pengusaha perkebunan, ia pernah memegang posisi sebagai direktur utama di beberapa perusahaan di Jambi, seperti PT. Mitra Agro Gema Sejahtera, PT. Multi Nugraha Plantation, PT. Mandiri Sawit Sejahtera, PT. Anugrah Agung Persada, dan PT. Mitra Utama Sejahtera. Sutan Adil Hendra juga pernah menjadi Direktur untuk beberapa perusahaan seperti PT. Tebo Indah Adil Pratama, PT. Produk Sawit Indo dan PT. Kecubung Khatulistiwa. Ia adalah Komisaris Utaam untuk PT. Multi Nugraha dan PT. Sukses Sawit Group.

Sutan Adil adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jambi Partai Gerindra. Di periode 2014-2019 ini Sutan Adil bertugas di Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga. Pada tanggal 12 Januari 2016, ia menggantikan Nuroji sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR-RI. Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, menjelaskan rotasi tersebut dilakukan dengan tujuan untuk penyegaran.

Pendidikan

SD, SD Sabaijor Madina, Sumatera Utara (1975-1981)

SMP, SMPN Kayu Laut Madiaq (1981-1984)

SMA, SMAN Tanobato Madina (1984-1987)

S1 Budidaya Pertanian, Universitas ISLAM sUMATERA uTARA uisu (1988-1992)

S2 Magister Manajemen, Univrsitas JAMBI UNJA (2006-2007)

Perjalanan Politik

Sutan Adil Hendra memulai karir politiknya dengan menjadi penggiat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Jambi, organisasi sayap Partai Gerindra. Sutan Adil sendiri adalah pengusaha perkebunan di Jambi. Sutan Adil adalah Ketua HKTI Provinsi Jambi dan juga dipercayai untuk menjadi Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi.

Sutan Adil Hendra dikabarkan akan diusung Koalisi Merah Putih untuk maju mencalonkan diri menjadi Gubernur Jambi di Pilkada 2015 nanti. (sumber)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Penyelesaian RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (SSKCKR)

30 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Menristek, Menkominfo dan Menkumham, Sebagai pengantar rapat, Sutan Adil Hendra menuturkan bahwa pengelolaan hasil dari Karya Cetak dan Karya Rekam dilakukan sudah melalui beberapa tahapan yakni: penerimaan, pengadaan, pencatatan, pengelolaan, penyimpanan, pendayagunaan, pelestarian, perawatan. Sutan Adil Hendra juga menyampaikan hasil keputusan pada Sidang Panja yang dilakukan pada 29 Oktober 2018 telah diterima dan diputuskan, serta dibahas pada tingkat 1 yang akan dilaksanakan setelah rapat ini, dan adapun substansi dari RUU Tentang SSKCKR terdiri dari 8 bab dan 35 pasal. Sutan menuturkan bahwa pendapat akhir mini Fraksi Gerindra DPR RI terhadap RUU tentang SSKCKR menyatakan setuju untuk diteruskan dalam pembahasan tingkat kedua dalam rapat Paripurna. [sumber]

RUU Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam-Penjelasan DIM dan Jadwal Pembahasan

11 Juli 2018 - Sebagai pemimpin dalam Rapat Kerja dengan Mendikbud, Sutan membuka rapat dengan menjelaskan bahwa jika sampai akhir rapat kedua menteri lainnya (Menirstekdikti dan Menkominfo-red) tidak datang, izinkan kami membuat surat untuk pimpinan dewan agar memberi surat kepada Presiden karena menunjukkan ketidakseriusan dua kementerian terkait.

Selanjutnya Sutan menjealaskan jadwal rapat pada masa sidang 5.

Hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 jam 10:00 WIB dilaksanakan Rapat Kerja dengan Mendikbud, menristekdikti, Menkominfo, menkumham dengan agenda pembaruan DIM RUU tentang SSKSKR.

Hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 pukul 10:00 FGD III dengan agenda peningkatan kualitas pengelolaan koleksi serah simpan KCKR.

Hari Rabu – Jumat tanggal 29 – 31 Agustus 2018 jam 10:00 WIB Panja dengan agenda pendalaman DIM RUU tentang SSKSKR.

Hari Kamis 6 September 2018 FGD IV dengan agenda tema FGD, kaidah perumusan sanksi administratif dan sanksi panja dalam RUU KCKR.

Sutan Adil membahas mengenai anggota panja terdapat penambahan untuk RUU SSKCKR. Pada tanggal 20 September 2018 dilakukan rapat panja dan sudah mulai memasuki langkah langkah penyisiran.

Tanggal 11 Oktober 2018 kembali rapat kerja.

Tanggal 18 Oktober rapat badan musyawarah untuk pengambilan keputusan dan diharapkan pada akhir Oktober sudah bisa dibawa ke rapat paripurna. Sutan Adil menjelaskan mengenai mekanisme pembahasan RUU merupakan agenda rapat yang sudah dibagikan ke anggota dan pemerintah dan mempersilakan kepada peserta rapat dan pemerintah untuk memberikan tanggapan dan saran terkait bahan yang berhubungan dengan SSKCKR. [sumber]

Tanggapan

Arah Kebijakan Perpustakaan Nasional RI Tahun 2019

25 September 2018 - Pada RDP Komisi 10 dengan Perpusnas, Sutan mengatakan terkait dengan tunjangan dan gaji 14 dan kenaikan 5%,seharusnya perhitungan yang benar adalah Rp13.354.097.540. Berkaitan dengan bagaimana strategi Perpusnas RI yang luar biasa, Sutan menjelaskan tentu membutuhkan upaya-upaya fungsi dari Perpusnas dengan upaya mobilisasi. Jika dulu memang ada mobil Perpusnas Keliling,Sutan menanyakan jika ini tidak ada lagi bagaimana.Sutan berpendapat terkait dengan mobilisasi ini, mungkin melalui motor, disesuaikan saja dengan daerah masing-masing. [sumber]

Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf Sutan menjelaskan bahwa pembangunan sesuai dengan pasal 33 poin 4 Undang-Undang Dasar tema RKP Pemerataan Pembangunan untuk pertumbuhan berkualitas. Sutan menjelaskan bahwa Komisi 10 berharap menyampaikan rujukan dan data target sasaran RKP dan RKA K/L. Sutan menanyakan bagaimana output pembangunan bidang ekonomi kreatif dalam mencapai kesempatan kerja. Sutan menyampaikan pagu indikatif RAPBN Bekraf sebesar Rp706,2M turun dari tahun 2018 yang sebesar Rp746,1M. Sutan pun memberikan apresiasi atas penunjukan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena menurut Sutan itu suatu prestasi besar kepada Bekraf. (sumber)

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Sutan menegaskan kembali bahwa sejalan dengan semangat memperbaiki pendidikan dasar dan menengah, maka harus dibuat road map dan siapapun menterinya harus menjalankan. Sutan juga menyoroti permasalahan guru honorer, yang selalu dituntut mengajar tapi permasalahan kesejahteraannya tidak dipenuhi, sehingga dapat berpengaruh pada pembentukan karakter bangsa. Sutan berpendapat bahwa neraca pendidikan daerah juga perlu perbaikan, terutama dalam hal koordinasi. Untuk persoalan penerimaan peserta didik, Sutan mengharapkan ada payung hukum dariKemendikbud agar lebih aman dan efektif. [sumber]

Evaluasi Panja Dikdasmen

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja Evaluasi Dikdasmen dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Sutan Adil memaparkan bahwa kondisi pendidikan di daerah masih banyak yang belum memenuhi standar nasional karena dengan biaya pendidikan yang mahal. Dalam RDPU hari ini, Sutan Adil mau mendapatkan informasi yang utuh dari perkumpulan guru ini.Sutan Adil juga ingin tahu peran dan kontribusi dari para tamu kita yang hadir semuanya. Baik ini akan kita jadikan kesimpulan agar PGRI semakin mantap. Kita sepakati diperpanjang sampai jam 17:45 WIB dan silahkan yang belum sholat ashar bisa bergantian. Kami dari meja pimpinan ini juga mau menambahkan sedikit terkait Peraturan Menteri ini masih dalam tahap penyelesaian.Sutan Adil meminta kepastian dari PGRI apakah akan membahas mengenai bahasa asing atau tidak seraya menjelaskan bahwa panja ini memang baru pemanasan sehingga tidak akan terburu-buru diberhentikan. Selaku pimpinan rapat, Sutan memperpanjang waktu rapat hingga 18:15 WIB sebelum PGRI memberi komentar dan meminta jangan ada pembahasan lagi karena jika melebihi pembahasan apa yang dibahas sekarang menjadi terlihat cacat karena sudah melampaui batas. Ia juga menerangkan bahwa apa yang mitra sampaikan sudah disampaikan ke MenPAN-RB dan bukan di Komisi 10 dengan kata lain sudah dinaikkan kesana. [sumber]

Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah

24 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja DIkdasmen dengan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sutan Adil mengatakan perihal undangan, Komisi 10 sudah mengirimnya sejak tanggal 21 Agustus 2017 ke Dinas Pendidikan. Sutan Adil meminta untuk kedepannya koordinasi yang baik agar tidak ada dusta diantara Komisi 10 dengan mitra. [sumber]

Pagu Anggaran per-Eselon 1 APBN-P 2017 Perpusnas RI

16 Agustus 2017 - Sutan menyampaikan pengadaan buku untuk disabilitas ada baiknya dianggarkan pada anggaran Perpustakaan Nasional tahun 2018. Sutan menanyakan bagamana rencana pengadaan untuk saudara-saudara yang disabilitas karena menurutnya hal tersebut harus disukseskan. Sutan mengatakan bahwa orang-orang di daerah lebih senang dan bangga kalau memegang buku cetak. Sutan ingin perpusnas ikut andil dalam pelaksanaan UU Sistem Perbukuan. Sutan mengatakan bahwa pintu masuk untuk meningkatkan minat baca ada di Perpustakaan Nasional, tetapi untuk buku anak ada di Kemdikbud_RI. Sutan berharap bahwa dusun-dusun harus disentuh bantuan bukunya, jangan dipersulit persyaratannya seperti kata My Esti, agar semua yang terkait dengan bantuan jadi tepat sasaran dengan Pemkot hanya sebatas koordinasi. [sumber]

Standar Nasional Perguruan Tinggi

31 Mei 2017 - Sutan menyarankan harus ada skala prioritas yang harus diutamakan yaitu sosialisasi itu yang utama. Sutan juga menyarakan agar sistem pendidikan indonesia itu berkeadilan. Sutan berharap agar Jambi diperhatikan. Sutan mengatakan bahwa ada yang menjadi sesuatu bahan yang berkaitan dengan BAN-PT seperti Universitas Jambi itu tinggal perbaikan sarana prasarana. Sutan mengatakan bahwa akreditasi A itu tidak sampai 80% uji kompetensinya lulus sedangkan C sebaliknya. Sutan berpendapat bahwa berkenaan dengan Fakultas Kedokteran, saat ini ada beberapa yang dilakukan pendampingan, itu perlu solusi nyata. Lanjut Sutan, untuk merumuskan penyelenggaraan standar pendidikan nasional semua elemen akan diundang. [sumber]

Panja Sarpras Dikdasmen - Keterangan Ahli

7 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 dengan Prof. Dr. HAR Tilaar dan Prof. Dr. Arief Rachman, Sutan menanyakan bagaimana membuat guru merasa mulia karena banyak guru yang merasa bukan apa-apa. [sumber]

Situasi Gawat Kondisi Keuangan Negara

20 Oktober 2016 - (TribunNews.com) - Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra menilai, kondisi keuangan negara dalam situasi gawat. Hal ini ia ungkapkan setelah mendapat informasi mengenai hasil rapat Badan Anggaran DPR dengan Menteri Keuangan beberapa wakutu lalu terkait kondisi RAPBN 2017.

Pasalnya, dari proyeksi RAPBN 2017 Rp 2123 triliun, sebesar Rp 221 triliun habis terpakai membayar cicilan bunga hutang pemerintah.

Ironisnya, angka ini bisa melonjak hingga lebih dari Rp 500 triliun, jika hutang pokok juga jatuh tempo dan harus dicicil dalam tahun anggaran yang sama pada tahun 2017.

“Seperempat APBN 2017 hanya untuk membayar hutang, sisanya untuk menutupi belanja rutin pemerintah yang makin besar, mana lagi dana untuk membangun,” kritisi Sutan, di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Badan Ekonomi Kreatif, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (19/10/2016).

Politisi F-Gerindra itu menilai, kondisi gawat keuangan negara ini tidak bisa lagi di atasi dengan pemangkasan anggaran seperti sekarang, karena pada dasarnya yang dipotong itu sudah sangat kecil anggarannya.

“Sehingga, untuk menutupi kondisi ini pemerintahan Jokowi terus melaksanakan pembangunan fisik dengan dana pinjaman, akibatnya pemerintah terjebak dengan permainanan negara donor,” analisa politisi yang akrab dipanggil SAH itu.

Menurutnya, pemerintah tak sadar menerapkan kebijakan utang jangka pendek, yang digunakan untuk investasi jangka panjang, akibatnya proyek yang dibangun belum memiliki manfaat, namun kewajiban membayar hutang sudah datang. Hal ini bisa membuat pemerintah gagal bayar utang.

“Jika ini terjadi kita akan mulai menggadai apa yang ada untuk menalangi kebutuhan, padahal sekarang saja banyak BUMN kita yang sudah di gadai ke pihak luar,” imbuh politisi asal dapil Jambi itu.

Menyikapi hal ini, Sutan berharap pemerintah segera sadar dengan mengubah kebijakan utang luar negeri. Terutama pinjaman infrastruktur yang berbunga tinggi. [sumber]

Pariwisata Indonesia di Malang, Belitung, Pandeglang

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 10 dengan Bupati Malang Provinsi Jawa Timur, Bupati Belitung Provinsi Bangka Belitung, dan Bupati Pandeglang Provinsi Banten, Sutan memaparkan bahwa mengenai infrastruktur memang berkaitan pada Komisi 5, tetapi Komisi 10 akan usahakan untuk menyampaikan keluhan perbaikan. Sutan meyakini kebijakan dari Bupati Pandeglang akan menimbulkan keberhasilan nantinya. Pada Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan dipaparkan apa yang diberikan dan apa yang diterima, tetapi masih ada yang belum mengungkapkan target wisman dan wisnus. [sumber]

Beasiswa Perguruan Tinggi

5 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 10 DPR-RI dengan Panja Pendidikan, Sutan sangat sepakat, kalau LPDP mengembangkan prioritas sesuai RPJMN bukan himbauan presiden. Sutan menegaskan kepada penerima beasiswa luar negeri agar kembali mengabdi kepada negara. Sutan juga menekankan agar akreditasi perguruan tinggi diperhatikan, maka dari itu perlu ditingkatkan kualitas dosen dengan cara pemberian beasiswa S2 dan S3 Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak bsa ditunda-tunda. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Sutan menerima masukan dan banyak pertanyaan yang menyangkut pemberian reword sebesar Rp5 Miliar kepada atlet yang meraih medali emas di ajang Olimpiade Rio De Jenairo. Menurutnya, perlu adanya penjelasan Kemenpora terkait besarnya dana Rp5 miliar. Ia menilai perlu suatu mekanisme dan draft yg lebih menyentuh ke depan agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Ia menambahkan perlu adanya mekanisme/draf dari Kemenpora dalam menghadapi Asian Games 2018 mendatang. [sumber]

Anggaran Kementerian Pariwisata

24 Juni 2016 - Sutan menyampaikan bahwa pemotongan anggaran Kementerian Pariwisata (Kemenpar) di awal sebesar Rp784 Miliar dan ditambah pemotongan Rp400 Miliar sehingga totalnya menjadi Rp1,1 Triliun. Sutan merasa prihatin dengan pemotongan tersebut, tetapi Sutan tetap berharap Kemenpar tidak mengurangi target program. Mewakili Fraksi Gerindra, Sutan menyatakan belum mengambil sikap atas pemotongan anggaran Kemenpar dan akan menyerahkannya kepada Perwakilan Fraksi Gerindra yang ada di Badan Anggaran (Banggar). [sumber]

Terkait Isu Pengelolaan Perguruan Tinggi di Aceh

22 Juni 2016 - Dikarenakan sumber persoalannya itu UU No.20 Tahun 2003, Sutan meminta DPRD Aceh untuk membuat surat kronologis yang akan dibacakan saat Komisi 10 Raker dengan Kemenristekdikti. Sutan menegaskan bahwa hibah atau bantuan kepada Perguruan Tinggi (PT) yang diberikan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak dibenarkan. Sutan mengatakan Komisi 10 disini juga mengusulkan bila perlu untuk diberi izin jadi BLU (Badan Layanan Umum). [sumber]

Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga

8 Juni 2016 - Sutan menyampaikan bahwa dari total pemotongan sebesar Rp.609,315 Miliar, Rp.262,611 Miliar diantaranya adalah anggaran untuk fungsi pendidikan. Sutan meyakini bahwa pemotongan tersebut tidak akan menganggu program prioritas Kementerian Pemuda & Olahraga (Kemenpora). Sutan menanyakan jumlah anggaran yang diperlukan untuk Asian Games dan PON karena Sutan menginginkan kedua event olahraga tersebut berjalan dengan lancar. Sutan menegaskan bahwa harapan bersama adalah ingin sukses prestasi dan sukses ekonomi. Menurut Sutan, dana yang berasal dari KemenPU-PR untuk GBK Senayan harus tetap digunakan sebagaimana mestinya, yakni untuk renovasi GBK saja. [sumber]

Evaluasi Kinerja, Ujian Nasional 2016 dan Isu Aktual Lainnya

11 April 2016 - pada Raker Komisi 10 dengan Mendikbud, Sutan membahas terkait kebijakan pemotongan APBN yang sangat menyedihkan dunia pendidikan, danpendidikan seharusnya menjadi prioritas. Sutan memohon neraca pendidikan yang dibuat Menteri untuk segera diterima. Sutan juga membahas mengenai daerah yang masih membutuhkan infrastruktur. UN disabilitas belum disiapkan hurup braile, maka Sutan menanyakan mengenai keadaan dan meminta penjelasannya. Sutan meminta untuk tidak diskriminasi terhadap disabilitas. Sutan juga menjelaskan pembelajaran selain agama, PPKN dan Budi Pekerti dilakukan secara tidak langsung. [sumber]

5 Februari 2015 - Sutan Adil menilai Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tidak adil anggaran untuk organisasi kepemudaan hanya diberikan kepada Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) saja. Sutan Adil saran agar Kemenpora juga memberikan bantuan anggaran kepada organisasi-organisasi kepemudaan lainnya. [sumber]

Anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas)

7 Juni 2016 - Dan terkait agenda rapat, Sutan pun menyampaikan bahwa adanya usulan pemerintah untuk pemotongan anggaran sebesar Rp.88 Miliar. Dalam hal ini ia mengingatkan kembali kepada pihak Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas) atas kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2016. Sutan mengatakan bahwa peningkatan minat baca masyarakat harus dikorelasikan dengan besarnya koleksi tanpa mengubah rencana strategis program minat baca dan peningkatan SDM. Sutan menjelaskan bahwa realisasi Perpusnas tahun 2016—tepatnya pada 31 Maret 2016—baru mencapai 4,17 persen dan akan ada pembahasan peruahan alokasi RAPBN 2016 diantara tanggal 22 – 24 Juni 2016. [sumber]

5 Februari 2015 - Sutan Adil mengingatkan bahwa kondisi perpustakaan di sekolah-sekolah dan buku-buku di Dapilnya di Jambi sangat memprihatinkan. Sutan Adil saran agar anggaran PNRI ditambahkan untuk penggandaan buku. [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

23 Mei 2016 - Dengan adanya pemotongan anggaran, menurut Sutan, seharusnya fokus PNRI sekarang adalah mendorong peningkatan minat membaca di seluruh wilayah Indonesia. Sutanjuga mendorong terus program pengembangan perpustakaan di daerah-daerah yang hampir 80,03% dilaksanakan. Sutan Adil juga menyarankan kepada PNRI untuk meningkatkan program-program unggulan PNRI dan mengurangi biaya operasional PNRI. [sumber]

Rencana Kerja PSSI Pasca Dicabutnya Pembekuan Sanksi oleh Pemerintah

19 Mei 2016 - Sutan mencurigai adanya kepentingan politis dengan dicabutnya SK Pembekuan PSSI. [sumber]

Evaluasi Persiapan Ujian Nasional Tingkat SMP

26 April 2016 - Sutan mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan pada rapat 21 April 2016 sudah diterima secara tertulis. Untuk kesimpulan rapatnya, antara lain:

• Komisi 10 DPR-RI mengapresiasi langkah Kemendikbud RI dalam hal meningkatkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
• Kemendikbud RI harus merancang dan membahas persamaan jadwal Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) dan Ujian Nasional Kertas Pensil (UNKP) ke depannya.
• Komisi 10 DPR-RI mengapresiasi langkah Kemendikbud RI dalam menerbitkan neraca pendidikan daerah untuk pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan daerah.
• Kemendikbud RI harus terus melakukan sosialisasi dan memberikan laporan program penerima pendidikan dan pelatihan guru.
• Komisi 10 DPR-RI mendesak Kemendikbud RI agar program Pelatihan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) gratis bagi setiap peserta.
• Komisi 10 DPR-RI meminta Kemendikbud RI untuk melakukan sosialisasi dan perencanaan yang matang terkait Hari Pendidikan dan Hari Buku.
• Kemendikbud RI harus mempertahankan anggaran setidaknya sama dengan APBN 2016, terkait informasi adanya pengurangan alokasi anggaran pada RAPBN 2016.
• Komisi 10 DPR-RI meminta Kemendikbud RI agar mempersiapkan landasan hukum wajb belajar 12 tahun.
• Komisi 10 DPR-RI meminta Kemendikbud RI untuk melakukan sosialiasi kurikulum 2013 untuk tahun ajaran selanjutnya. [sumber]

Evaluasi Persiapan Asian Games di Tahun 2018

25 April 2016 - Sutan berpendapat bahwa target dari Indonesia harus sukses secara administrasi, penyelenggaraan, prestasi dan ekonomi. Untuk Sumatera Selatan, Bapak Gubernur menyatakan bahwa venue sudah siap sebanyak 18 tetapi mengapa hanya diberikan 8? Sutan menginginkan Palembang diberi kesempatan untuk mendapatkan jatah yang lebih banyak. Menjadi beban moril yang besar bagi Komisi 10 karena belum jelasnya event mana yang akan dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Dan selanjutnya, seharusnya logo Asian Games sudah launching. Sebab hal itu menjelaskan bahwa kita sudah siap. [sumber]

Anggaran dan Rencana Kerja Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK)

20 April 2016 - Sutan meminta data yang terbaru karena Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) memberikan data ke Komisi 10 DPR-RI adalah bulan Juli 2015, padahal data yang sudah ter-update adalah bulan Desember 2015. Sutan menyatakan bahwa Komisi 10 DPR-RI dan Pemerintah dituntut bekerjasama terkait beasiswa bidik misi dan akan dibentuk panitia kerja (panja). Menurut Sutan beasiswa PPA harus menjadi perhatian Komisi 10 DPR-RI dalam pembahasan APBN-P. [sumber]

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi - RAPBN 2016

29 September 2015 - Sutan khawatir dengan anggaran yang diajukan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) untuk tahun 2016. Menurut Sutan, perlu dicari solusi terhadap penurunan anggaran, khususnya yang berpengaruh langsung dengan publik. [sumber]

15 September 2015 - Sutan menyatakan angka anggaran yang kecil dan skala prioritas nasional yang sudah digambarkan menjadi kekuatiran anggota Komisi 10. Menurutnya, beasiswa dan BOPTN sangat diperlukan sehingga perlu diajukan tambahan anggaran. [sumber]

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)

2 Juli 2015 - Sutan Adil apresiasi ke rektor-rektor Perguruan Tinggi Negeri (PTN) karena Komisi 10 ingin tahu bagaimana peran kampus-kampus saat ini. Sutan Adil minta klarifikasi apakah benar kondisi PTN yang sudah mapan semakin mapan dan yang membutuhkan semakin tidak dapat anggaran. Sutan Adil menyoroti susahnya mendapatkan mitra penelitian diluar kota-kota besar dan Sutan Adil menilai ini tidak adil. Sutan Adil menyayangkan pemisahan antara Riset yang berada dibawah Komisi 7 dan Pendidikan Tinggi ada dibawah Komisi 10. [sumber]

Potensi Indonesia Menjadi Tuan Rumah World Cup 2022

22 April 2015 - Sutan Adil mendukung MSBI. Sutan dorong MSBI terus tampil dan bicara karena kalau Sutan Adil yang bicara sepertinya kurang didengarkan. Sutan Adil menilai kita harus selesaikan masalah PSSI terlebih dahulu karena kalau tidak cita-cita kita menjadi tuan rumah Piala Dunia bisa kandas. Sutan Adil berharap semoga MSBI dapat memberikan pencerahan terhadap BOPI tentang pembekuan PSSI. [sumber]

Aspirasi Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi)

Pada 22 April 2015 - Sutan Adil sangat mendukung PAUD, karena sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo, yaitu Revolusi Mental. Sutan Adil minta penjelasan mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh para guru-guru PAUD. [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Sutan Adil menilai pendidikan sangat strategis. Sutan Adil mengingatkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi juga mempunyai program beasiswa. Manfaat dari beasiswa ini tidak sepenuhnya digunakan untuk Pemerintah namun juga ada pihak swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Agar beasiswa tidak sia-sia, Sutan Adil membutuhkan data ketika penerima beasiswa lulus mereka bekerja dimana. Sutan Adil berharap adanya transparansi yang lebih baik dari LPDP sehingga Komisi 10 dapat membantu melakukan pengawasan.

Sutan Adil minta klarifikasi ke Direktur Utama LPDP apakah penyebaran beasiswa berdasarkan jumlah sekolah atau jumlah penduduk. Sutan Adil juga minta klarifikasi ke Dirut LPDP dari 3.100 penerima beasiswa LPDP rincian asal mereka dari mana. [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

Pada 20 April 2015 - Sutan berpendapat bahwa tidak ada alasan yang signifikan yang bisa jadi alasan Menpora untuk membekukan PSSI dan menginginkan agar sepak bola tidak dintervensi secara politik. [sumber]

Rencana Strategis Perpustakaan Nasional 2015-2019

Pada 20 April 2015 - Sutan Adil apresiasi Perpustakaan Nasional yang telah menghemat anggaran. Sutan Adil saran ke Perpustakaan Nasional agar mobil baca keliling diperbanyak. [sumber]

Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 - Menurut Sutan Adil data BPK untuk tenaga kerja di 2014 ada 10 juta dan di 2015 ada 11 juta. Namun target di 2019 tenaga kerja hanya 13 juta. Sutan Adil menilai sedikit sekali target peningkatan tenaga kerjanya.

Menurut Sutan Adil visi misi yang dipaparkan sangat baik, namun perlu pembahasan khusus dan lanjutan terkait anggaran. [sumber]

Kualitas Pengajar di Perguruan Tinggi

Pada 1 April 2015 - Sutan Adil menilai pendidikan kita berlayar tanpa tujuan. Sutan Adil belum melihat arahan jelas tentang bagaimana peningkatan SKS sesuai minat siswa. [sumber]

Indonesian Super League 2015

Pada 26 Maret 2015 - Sutan Adil berharap sepak bola tidak di-politisasi lagi. Sutan Adil ingin agar ISL 2015 bisa dilaksanakan tanggal 4 April 2015 dan tidak tertunda lagi. Sutan Adil yakin siklus ekonomi akan membaik jika kick-offdilaksanakan seharian pada 4 April 2015 terutama jika pertandingan ditayangkan live di Papua, Palembang, Malang dan Bandung. Sutan Adil berharap ISL menjadi kebanggaan Indonesia. [sumber]