Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Sumatera Selatan I
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Muara Enim, Sumatera Barat
Tanggal Lahir
24/12/1972
Alamat Rumah
Jl. Wijaya Timur Raya No. 7, RT.015/RW.002, Kelurahan Petogogan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sumatera Selatan I
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan

Latar Belakang

Edhy Prabowo terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Sumatera Selatan I setelah memperoleh 75,186 suara. Pada periode 2009-2014, Edhy bertugas di Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan bumn.  

Di 2014-2019, Edhy bertugas menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan.

Pada tahun 1991, Edhy diterima sebagai anggota AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Edhy adalah mantan atlet silat nasional. Edhy pernah berjaya di event Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan beberapa kejuaraan lainnya tingkat mancanegara.

Pendidikan

S1, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta (1997)

S2, Magister Manajemen, Swiss German University (SGU), Serpong (2004)

Perjalanan Politik

Edhy Prabowo dikenal kedekatan temannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang pada saat itu berpangkat Letkol dan menjadi pejabat Dangrup II TNI AD.

Edhy memulai karir politiknya di 2005 dengan aktif berorganisasi di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan HKTI. Di 2007 Edhy kemudian mendirikan perusahaan jasa keamaanan, PT Garuda Security Nusantara dan menjabat menjadi Presiden Direktur dan menjadi Komisaris di PT.Kiani Lestari Jakarta, perusahaan kertas milik Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto. 

Edhy Prabowo dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra  (2012 - sekarang).

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016Edhy menyetujui RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU Sistem Budidaya Tanaman, tetapi Edhy juga ingin mengetahui filosofinya dari pengusul. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan ideologi pembentukan kedua UU ini.

Edhy menyarankan Komisi 4 dan Badan Keahlian DPR-RI untuk terlebih dahulu menggali informasi terkait sanksi dalam kedua UU tersebut nantinya, terutama mengenai pihak mana yang menerapkannya. Edhy menduga Brazil sudah menerapkannya bila dilihat dari kesamaan ekosistemnya.

Menurut Edhy, naskah akademik adalah bentuk penguatan Komisi 4 atas urgensi terhadap RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU Sistem Budidaya Tanaman. Edhy menemukan bahwa ada kelompok-kelompok swasta atau masyarakat umum yang membangun tempat pelestarian karena kecintaannya terhadap kelestarian alam.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

27 Januari 2016Edhy menyampaikan jadwal pembahasan tingkat 1 RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam kepada Mitra. Disampaikan bahwa DIM akan dipelajari pada 28 dan 29 Januari 2016. Kemudian pada 1 Februari 2016, akan dilakukan Raker membahas DIM melalui Panja.

Edhy menambahkan bahwa Raker kali ini hanya dalam tahap pembahasan. Selanjutnya disampaikan pula oleh Edhy bahwa pada 3 sampai dengan 5 Februari 2016 akan dilakukan focus group discussion (FGD) dengan tiga perguruan tinggi, lalu pada 1 hingga 3 Maret akan dilakukan rapat dengan Tim Perumus (Timus), dan pada 7 Maret 2016 adalah pendapat mini Fraksi.

3 Juni 2015 - Edhy mempertanyakan ke Deputi Perundang-Undangan DPR (Deputi PUU) pengertian dan definisi ‘Nelayan’ dan ‘Pembudi Daya Ikan’ dan ‘Masyarakat Pesisir’. Edhy saran ke Deputi PUU untuk karantina dijadikan ‘satu-pintu’ buat negara, jangan dipisah berdasarkan keilmuan pertanian, perikanan, dsb.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

9 Juli 2018 - Selaku pemimpin dalam Raker Komisi 4  dengan Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MenATR/BPN), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PR) tentang Pembentukan Panja dan Pembahasan DIM RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Perubahan atas UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman), Edhy menjelaskan agenda rapat adalah pembentukan panja RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Ia memaparkan bahwa total DIM yang terkumpul sebanyak 588 dengan rincian

  • menimbang dan mengingat                                                         4 DIM
  • perubahan redaksional                                                               48 DIM
  • "tetap", "kosong", dan "strip" (-)                                                189 DIM
  • mengalami perubahan, usulan baru, dan dihapus                347 DIM   yang kemudian diserahkan ke Panja.

Berdasarkan kesepakatan hasil raker 2 Juli maka DIM nomor 4,5,7 dan 8 dibahas lebih lanjut oleh Tim Kecil. 48 DIM yang mengalami perubahan redaksional dibahas lebih lanjut oleh Tim Perumus. Kemudian Edhy menjelaskan DIM baru yakni nomor 101, 166, 212, 217, 247, 252, 253, 254, 255, 273, 308, 437, dan 498.

Sebagai pimpinan rapat, Edhy menyatakan pembahasan mengenai DIM telah usai, Untuk itu Ia mengajak hadirin untuk melanjutkan agenda selanjutnya yakni pembentukan panja. Edhy memaparkan bahwa anggota panja terdiri atas 5 pimpinan dan 21 anggota. Selain itu, Ia mengumumkan bahwa sebelum panja bekerja akan mengadakan FGD pada 11 Juli 2018 di UNSRI dan UNHAS. Sedangkan anggota panja dari Tim Pemerintah, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada Tim Pemerintah. Ia kemudian menyetujui pebentukan panja. Sebagai penutup, Edhy mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas rapat yang berlangsung terlalu cepat. [sumber]

RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan - Penyerahan DIM

2 Juli 2018 - Sebagai pemimpin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI. Edhy mengatakan bahwa dengan disetujuinya jadwal rapat kerja membahas DIM pada 9 Juli 2018. Edhy mempersilakan anggota komisi 4 untuk menyampaikan pendapat atau koreksi terkait mekanisme jadwal dan bila tidak ada, menteri juga menyetujui hal ini dan telah disepakati bersama. Sebagai penutup, Ia mempersilakan Pemerintah untuk menyerahkan DIM. [sumber]

Tanggapan

Pelarangan Cantrang

10 Oktober 2018 – Audiensi  Komisi 4 dengan Aliansi Nelayan Indonesia. Edhy Prabowo berpendapat bahwa komisi 4 belum sedikitpun mengadakan agenda kunjungan kerja, jadi bapak dan rekan-rekan sekalian tenang saja, masalah cantrang dan alat-alat tangkap lainnya, selama tiga tahun kementerian merasa ada yang kurang mohon jangan ada yang ditutup-tutupi, terus mengenai masalah benar atau tidaknya alat-alat yang lain merusak lingkungan, itu juga kami belum tahu karena keterbatasan kami mengenai permasalahan tersebut dan terkait UU perikanan ini belum dipublish karena belum ada pembahasan, tetapi di komisi 4 masih didiskusikan mengenai permasalahan tersebut serta saya sarankan bapak semua membuat tim untuk membahas UU perikanan ini, sebab sebenarnya saya agak malu dengan teman-teman di sini, karena sampai saat ini tidak ada hasilnya, tapi tidak perlu khawatir sebab komisi 4 tidak akan lari jadi nanti kami akan buat surat resmi kepada Presiden.[sumber]

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Edhy menanyakan terkait masalah buaya di Citarum, apakah ini buaya habitat atau buaya lepas. Edhy menyampaikan pada kunjungan ke Sumatera Selatan ada masukan dari anak buah Ibu Menteri LHK, perlengkapan untuk Asian Games harus dilengkapi dan kantor kehutanan di Sumatera Selatan harus layak diperbaiki karena sudah mau roboh. [sumber

Revisi Tata Ruang Wilayah

12 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Edhy menyatakan bahwa berdasarkan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan lalu, permasalahan yang dapat ditinjau adalah permasalahan posisi kawasan masyarakat dengan perusahaan. Edhy memaparkan, berdasarkan kronologis yang ada, terdapat kawasan yang sebelumnya dikatakan sebagai kawasan luar hutan, tetapi saat ini kawasan tersebut menjadi kawasan perhutanan. Edhy juga menyatakan bahwa pihak perusahaan seringkali dimenangkan dalam perkara ini, sehingga Edhy meminta agar Dirjen Planologi dan KemenKLHK dapat memberi penjelasan mengenai posisi tanah dan perusahaan agar masalah ini dapat ditinjau bersama. Edhy memberi informasi bahwa Komisi 4 sempat dikritik oleh Kepala Desa Tungkal Jaya, Sumatera Selatan akibat kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir sehingga Edhy ingin masalah ini bisa diselesaikan. Mengenai permasalahan pelabuhan di NTT, Edhy menyatakan bahwa hal itu diminta oleh Pemerintah Daerah setempat dan bukan termasuk dalam urusan Dirjen Planologi lagi,namun jika memang benar terdapat gelombang yang tingginya mencapai 5 cm lebih baik dicarikan tempat yang lain agar  bermanfaat. Mengenai pernyataan Darori, Edhy menyatakan bahwa menurutnya fungsi hutan tidak bisa digunakan untuk kepentingan siapapun karena jika hutan dijadikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat maka tidak akan ada yang bertanggung jawab atas alih fungsi kawasan hutan. [sumber]

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

7 Desember 2017 – Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Fakir Miskin Kemensos, Dirut Perum Bulog Edhy menyatakan Kepala Desa mengeluh karena tidak ada lagi beras miskin (Raskin), yang Komisi 4 lihat di lapangannya itu tolong Bapak Dirut Bulog, sebagai pelaku coba Bapak jangan berganti-ganti kebijakan karena yang satu belum selesai malah sudah menangani 1 lagi, untuk apa subsidi diserahkan ke swasta, sudahlah yang negeri dulu saja baru kalo tidak bisa dijangkau  diserahkan ke swasta dan lihat ini juga, Presiden juga setuju untuk tidak mengurangi Raskin itu. Tolong lengkapi dokumen dan berikan ke anggota Komisi 4, saat switch Bantuan Pangan Non Tunai tidak dirundingkan dengan Komisi 4 terlebih dahulu dan Presiden minta harus menyerap 11 komoditas tambahan. Di beberapa kelurahan dan desa membagi rata Raskin dan ada kriminalisasi juga karena bisa tujuannya politik lagi, ini yang Komisi 4 tangkap di lapangan Bulog cuman 8% secara nasional. Edhy Menambahkan Kartu Keluarga Sejahtera dapatnya berupa kredit tapi tidak bisa dicairkan. Edhy mau melihat mekanisme program ini, kalau Bantuan Non Tunai  menggunakan kartu dan sebenarnya program ini bagus, Seperti di India yang pernah menerapkan program ini. Jadi setiap warga yang membutuhkan, diberikan kartu tapi mereka harus belanja di pasar khusus yang sudah disediakan, seperti halnya pasar bulog tidak bisa beli di tempat lain. Jika mau ideal bulog harus punya dana talangan, bisa dikelola oleh bulog mengikuti aturan program bapak bagus, tapi Komisi 4 tidak setuju menggunakan dana ini. Melalui Edhy, Komisi 4 tidak bermaksud memojokkan, sikap Komisi 4 adalah terus mempertahankan program ini, tolong sampaikan ke Menteri hasil rapat ini. [sumber]

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. . Edhy bertanya menurut Bapak Dirjen itu mana saja yang harus diprioritaskan. [sumber]

Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit

6 Desember 2017 – Pada rapat komisi 4 dengan Dirjen Kementan, Dirjen Kemenperi, Dirjen Kemenbumn, Dirut Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Edhy mengatakan sebenarnya pertemuan ini karena kurang berjalan bareng dari Bapak Dirjen dan lainnya, karena Komisi 4 yang menolak tentang pungutan biaya pada harga sawit, apakah sudah dinaikan perihal itu. Edhy dan semua yang disini yakin menolak pungutan tersebut, karena ujungnya akan memberatkan petani sawit kita. Petani selalu menjadi korban selama industri kelapa sawit di Indonesia saat ini dengan pelaku, usaha yang Edhy lihat dari sebaran uang pungutan sawit, $50/ton ditolak, mengapa bisa seperti itu, karena ujung-ujungnya akan memberatkan petani, setiap pungutan sawit akan berdampak langsung pada petani kita. Edhy berpendapat juga perihal yang kedua itu lihat plantingannya kecil sekali kalau swasta pelaku usaha, kenapa tidak swasta negara. Edhy menambahkan misalnya itu BUMN berdasarkan UU yang dibuat oleh Komisi 7 mengenai UU ESDM muatan biodiesel, tidak berjalan karena tidak ada yang membiayai dan ini terobosan yang bagus tetapi tidak dikawal negara, harusnya negara bisa mengontrol, tetapi kalo swasta akan susah. Edhy mengemukakan bahwa dalam penelitian oleh Malaysia, 1 kelapa sawit mengandung 1 liter, lalu Edhy menanyakan kalau di Indonesia siapa yang meneliti. Edhy berpendapat bagaimana kita bicara masalah CO2, dan Edhy tidak percaya apa yang Bapak Dirjen Perkebunan presentasikan, Edhy senang kalau kelapa sawit ini harus diurus bersama. Edhy menambahkan belum melihat $50 dirasakan oleh rakyat, pada akhirnya biodiesel ini pasar untuk bahan bakar, sehingga Edhy bertanya apa bisa jamin ini kepada swasta, dan apa pertanggung jawabannya. Edhy mengeaskan bahwa swasta tidak dilarang untuk tinggal di Indonesia tetapi kalau BUMN disingkirkan dan menggeruk hak rakyat RI. Edhy berkata juga, bahwa kita perlu turun tangan ini resolusi sawit baru usulan terhadap isu yg dibuat-buat, isu tentang traffic team dibawah umur, isu pembakaran hutan yang isu lama tentang bahan berbahaya Ini juga terlalu dibuat-buat, Edhy bertanya ada apa ini sebenarnya. Menurut Edhy, Komisi 4 juga memberi tekanan kalau memang eropa memaksakan perdagangan tersebut karena bulan urusan isu tapi lebih persaingan dagang seperti bunga matahari, jagung dll. Edhy berpendapat juga bahwa Indonesia mempunyai posisi keunggulan sebenarnya, ini semua dalam posisi keunggulan walaupun perdanganan kita masih surplus dengan Eropa, sebagai catatan RP4 miliar dolar Uni Eropa setengahnya CPO, jika dibiarkan, maka siap atau tidak untuk melakukan. Edhy mengemukakan bahwa biodiesel dan energi yang bisa diterobos, hampir 3 tahun tidak tahu mau kemana jangan sampai petani diabaikan dan yang menikmati orang itu lagi takut terhadap keputusan ini. Edhy meyakini tidak akan lolos jika memang Eropa mau meninggalkan Indonesia dengan cara seperti itu, Edhy juga mengatakan sudah lepas saja, karena Edhy melihat hanya Rp2 M keuntungannya dan memang Eropa juga masih takut untuk beranggapan seperti itu jadi Edhy menyarankan yang penting Bapak Dirjen itu harus selalu berkonsultasi kepada Bapak Menteri Pertanian dan menteri-menteri lainnya yang terkait. Edhy meminta peran Bapak Dirjen yang 5% itu kalo bisa ditambah sampai 50%, jangan anggap omongan Komisi 4 ini sederhana. Edhy menegaskan bahwa ingin meminta data, karena  kecewa dengan data petani padahal kebun yang sekarang ini belum alih fungsi secara kasar itu masih ada 3 juta H dan semua sawit. Edhy mengatakan juga nanti akan dilanjutkan rapatnya lagi, jadi karena resolusi ini belum final, maka semua yang duduk disini jangan sampai membenarkan suatu kongkalikong untuk menipu rakyat, jika perlu buat surat ke ketua DPR agar BKSAP ini kerjanya harus yang benar, mereka selalu ke Eropa tapi degan isu seperti begini mereka malah diam.[sumber]

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23 Oktober 2017 - Pada Rapat Audiensi Komisi 4 DPR-RI dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan, Edhy mengatakan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada masa sekarang seperti anak tiri, yang hanya mampu menguasai lahan besar namun tidak bisa mendapat pinjaman dari swasta. Oleh karena itu, Hutan Tanaman Industri (HTI) berubah menjadi HGU dengan beberapa ketentuan. Edhy juga mengatakan, hal yang terpenting adalah pengawasan, namun sayangnya penegakan hukum tidak seimbang. Edhy menyampaikan bila masih banyak kawasan hutan yang menjadi perkebunan namun izin belum beres. Menurut Edhy, Hutan Tanaman Industri (HTI) sudah bagus namun kurang pengawasan dari pemerintah dan DPR. Untuk perihal survey, Edhy menyarankan untuk melakukannya tidak hanya kepada mahasiswa namun juga pengusaha. Edhy mengatakan siap untuk mendanai hal tersebut bila diperlukan. Edhy mengatakan, sebagian besar Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia telah mendapatkan kemudahan dari pemerintah dan perlunya untuk memiliki pemangku hutan yang memiliki jiwa idealis. Selain itu, Edhy mengatakan bila Komisi 4 akan menjadi nomor 1 dalam menyampaikan hal yang menjadi kepentingan rakyat. Edhy menyampaikan akan terus memantau perhutanan sosial. Edhy menyampaikan agar komunikasi antara Mahasiswa UGM dengan Komisi 4 tidak terputus. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Edhy Prabowo menyoroti hasil pendapatan petani sangat rendah, padahal harga di pasar sangat tinggi. Edhy Prabowo juga menghimbau manajemen keuangan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) harus terstruktur dengan baik. [sumber]

Status dan Peralihan PNS Tenaga Penyuluh

23 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, Kementan KemenPANRB Kemendagri dan Kemenkeu, Edhy mengatakan bahwa dari 1450 tenaga pendamping, terdapat 17 orang yang belum mendapatkan kejelasan mengenai perpanjangan kontrak. Selain itu, terdapat 312 tenaga pendamping yang sudah mendapat formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) namun masih belum mendapat kejelasan. Edhy menanyakan mengenai pendidikan tenaga penyuluh yang tidak linier, mengapa baru dipermasalahkan sekarang ini. Padahal mereka sudah lama bekerja. Menurut Edhy, tidak ada lagi penyuluh yang diberhentikan. Karena 2 tahun lalu setiap kementerian merasa kekurangan akan penyuluh. Edhy menambahkan jika penyuluh yang berusia di atas 35 tahun melanggar Perpres makan harus dicarikan jalan keluarnya. Namun, jangan memecat para tenaga penyuluh kecuali ada sebab yang jelas seperti tidak produktif. Indonesia kekurangan 43 ribu penyuluh. [sumber]

Reklamasi Teluk Benoa

11 Januari 2017 - Edhy menanyakan perihal Mutik harus di lahan basah atau bisa juga di lahan yang ada tanamannya serta menyatakan bahwa Komisi 4 DPR-RI tidak memihak pada siapapun kecuali berdiri di garis kebenaran komisi 4 DPR  berdiri di atas kepentingan rakyat. [sumber]

Pengawasan Cagar Budaya dan Pertanian Karet Muaro Jambi

11 Januari 2017 - Edhy mengungkapkan bahwa DPR tidak mempunyai dana aspirasi dan anggota dewan sedang memperjuangkan hal tersebut. Menurut Edhy Candi Muaro Jambi merupakan hal yang sangat penting maka semua dinas yang memiliki kepentingan harus bekerja sama. Selanjutnya Edhy menginformasikan bahwa dalam bidang pariwisata DPRD Muaro Jambi dapat berkoordinasi dengan Komisi 10 sedangkan mengenai jalan dapat berkoordinasi dengan Komisi 5. Edhy mendesak agar masalah ini segera ditindaklanjuti dengan membuat surat ke DPR dengan tembusan ke fraksi. Edhy menekankan bahwa Komisi 4 sepakat Cagar Budaya Muaro Jambi penting karena dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Edhy meminta DPRD Muaro Jambi untuk turut menyelesaikan persoalan mengenai harga karet agar harga komoditas dikontrol oleh negara dan tidak langsung dijual ke oleh pihak swasta. Edhy juga menyatakan dukungannya pada setiap hal yang diajukan oleh DPRD Muaro Jambi. [sumber]

Teluk Benoa

28 November 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 menggelar dengan PT Tirta Wahana Abadi, Heru Budi Wasesa,  Edhy menyatakan selama masih punya manfaat untuk Bali tidak akan menjadi masalah. [sumber]

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Edhy menyayangkan paparan dari Mentan yang tidak memasukkan program prioritas dari Kementan, jangan sampai dana Rp23 triliun yang diberikan membuat program tidak berjalan dan tidak realistis, jika memang dana pertanian tidak bisa dinturunkan lagi, itu harus dipertahankan. Edhy memaparkan bahwa hutan Indonesia masih kosong sekitar 30 juta hektar dan ada hutan dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusaha Hutan (HPH) yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami jagung. Lebih baik Mentan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan untuk memanfaatkan lahan yang ada. [sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Edhy menghimbau agar penyelesaian pembayaran hutang dan bunga pada subsidi pupuk bisa segera diselesaikan. Adapun total hutang yang belum diaudit oleh BPK sebesar Rp26 Triliun.  [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti,  Edhy menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (MenKKP) mengusulkan pagu anggarantahun 2017 sebesar Rp.10,763,278,100,- program manajemen sebesar Rp.383,271,000,- pengawasan sebesarRp.82,905,900,- pengembangan SDM sebesar Rp.1,241,206.000,-penguatan daya saing sebesar Rp.1,101,146,800,- pengelolaan ruang laut sebesar Rp.1,207,901,000,-karantina ikan sebesar Rp.624,743,100,000,-. Ia juga mengatakan bahwa penghematan eselon 1 tidak menggunakan skala prioritas sehingga dirasa masih sangat kurang. Selain itu, terkait asuransi nelayan, komisi 4 meminta agar melakukan sinkronisasi di daerah pemilihan khusus pelaku utama pengadaan kapal markas, pesawat patroli, dan angkut ikan hidup.

Edhy menemukan apa yang terjadi pasca pemotongan dan yang direncanakan ke depan itu belum berpihak pada masyarakat khususnya nelayan. Peraturan tidak boleh menggunakan alat tertentu seharusnya dipikirkan karna nelayan tidak semuanya mampu, apakah sudah mencerminkan dari jumlah nelayan atau belum. Edhy juga menyarankan untuk menunda pembelian pesawat karna sudah ada kapal laut atau alternatifnya bias bekerja sama dengan TNI AL/AU karena jika bisa dimaksimalkan, anggarannya bisa digunakan untuk menutupi kekosongan alat pengadaan yang dilarang itu. Edhy mempertanyakan apakah tujuan MenKKP memodernisasi kawasan atau memperbaiki masalah nelayan karena ia merasa jika membeli pesawat itu memang lebih hemat, tetapi tidak efektif karena penggunaannya bisa memakan biaya 35 M setahun.

Edhy juga mempersilakan semua fraksi untuk menyuarakan aspirasi dan didapat hasil sebagai berikut ; PDIP ditunda, Golkar ditunda, Gerindra ditunda, Demokrat ditunda, PAN ditunda, PKB ditunda, PKS ditunda, PPP ditunda, Nasdem ditunda, dan Hanura ditunda.[sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Besar anggaran Badan Restorasi Gambut (BRG) yang diusulkan ke APBN 2017 tidak mengalami perubahan. Diharapkan ini menjadi catatan bagi Kementerian LHK dan juga Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Lalu, Edhy mengusulkan agar bibit tanaman difokuskan ke bibit buah agar tak ada kegiatan impornya lagi. Selanjutnya, Edhy menanyakan apakah langkah alternatif Kementerian LHK bila pesawat dan helikopter untuk Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) tidak jadi dibeli. Ia juga menghimbau Kementerian LHK agar melaksanakan kebijakan yang antisipatif, bukan reaktif. Edhy mencontohkan pemasangan alat ukur polusi udara yang terkesan kebijakan yang sangat reaktif dan banjir akibat sampah. Edhy memberi saran kepada Eselon I Kementerian LHK untuk memeriksa berapa banyak orang Jakarta yang terkena efek polusi udara per tahunnya.  [sumber]

Pembangunan Gedung DPR

Pada Rapat Paripurna ke-60 tanggal 26 April 2016 - Edhy menyampaikan bahwa anggota DPR-RI terpilih saat ini melalui pemilihan umum yang gampang. Edhy menegaskan, harus ada penjelasan lengkap mengenai pembangunan gedung DPR yang akan dialihkan menjadi perpustakaan agar masyarakat tidak salah paham. Dari keadaan ekonomi Indonesia yang masih sulit, Edhy mempertanyakan apakah pembangunan ini akan terus dilakukan atau tidak. Edhy menyarankan, pembangunan ini sebaiknya ditunda dan menunggu hingga keadaan ekonomi Indonesia membaik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 April 2016 - Edhy mengatakan bahwa selain tindakan hukum, upaya preventif juga diperlukan. Edhy memohon unutk mendata perusahaan yang tidak kooperatif dan tidak melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Edhy  menanyakan tentang kendala dalam mengelola hutan. Edhy berharap agar panitia kerja menghasilkan rekomendasi yang bagus. Edhy menyatakan ada dana sebesar Rp.560 Miliar untuk pengadaan helikopter. Edhy menanggapi pernyataan Hermanto bahwa polisi hutan sudah diserahkan ke daerah tetapi daerah tidak mau.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Menurut Edhy, Kemendag seharusnya tidak perlu mengurus hasil pertanian. Selanjutnya merujuk pada laporan BPK, Edhy menilai bahwa kinerja beberapa perusahaan pupuk sangat minim, di antaranya PT Pupuk Kaltim belum memiliki gudang penyimpanan, serta PT Pupuk Kujang belum melakukan denda pada mitra-mitra yang telat menyalurkan pupuk.

Edhy meminta Kementan memperhatikan program kerjanya secara menyeluruh, jangan pada daging sapi saja, tetapi juga perhatian untuk daging kambing, dan unggas. Edhy menambahkan bahwa justru di beberapa daerah daging sapi dibeli dengan harga yang sangat rendah, bahkan tidak ada nilainya, sedangkan daging babi justru harganya sangat mahal. Edhy berharap agar anggaran-anggaran yang telah disepakati bersama tidak dimanfaatkan oleh orang atau oknum tertentu.  [sumber]

26 Mei 2015 - Edhy minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) strategi yang disiapkan untuk menyikapi harga karet yang drop cukup banyak. Edhy menyoroti betapa menguntungkannya bisnis beras ini dimanacost-nya Rp.2 juta per ton dan harga jualnya Rp.7,2 juta per ton.

Terkait isu Beras Plastik, Edhy bingung kenapa Pemerintah menyikapinya dengan penuh kepanikan sampai Sucofindo harus lakukan segala macam tes. Padahal menurut Edhy cukup di lihat apakah beras tersebut mengapung tidak ketika di air.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Edhy menanyakan, bagaimana penyimpanan cabai, bawang putih, dan bawang merah agar kualitasnya terjaga.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Edhy menilai bahwa pengalokasian anggaran yang dipimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak tepat sasaran. Menurut Edhy ada kesalahan dalam pengalokasian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Menurut Edhy banyak lahan yang diperuntukkan untuk pertanian sekarang sudah menjadi industri. Edhy minta klarifikasi ke Gubernur Bangka Belitung (Babel) berapa persentase lahan yang peruntukannya untuk pertanian.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Mengenai Kasus Haifa, menurut Edhy Komisi 4 akan segera membuat rapat dengan Kepolisian dan TNI-AL untuk dukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Edhy menyatakan bahwa Komisi 4 siap memberikan dukungan politik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Edhy mengajak Kementerian LHK dan Komisi 4 saling terbuka dengan satu sama lain.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Muara Enim, Sumatera Barat
Tanggal Lahir
24/12/1972
Alamat Rumah
Jl. Wijaya Timur Raya No. 7, RT.015/RW.002, Kelurahan Petogogan. Kebayoran Baru. Jakarta Selatan. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sumatera Selatan I
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan