Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar (Prof. Damayanti Buchori dan Prof. Setiawan)

Edhy berpendapat bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam hal penelitian karantina masih kurang optimal. Menurutnya, lebih baik melakukan demonstrasi di lokasi secara langsung daripada memberikan penambahan anggaran untuk bidang penelitian.

Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Pembahasan RUU Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (KHIT) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Edhy mengatakan bahwa DIM yang menteri maksud bisa dimasukan pada DIM tambahan yaitu 267, masalah selanjutnya kita bahas dalam panja nomor 1 dan 2 berarti kita setujui lalu nomor 3 rumusan RUU berjumlah 256 DIM, kemudian DIM perubahan substansi, redaksional, usulan baru, dan DIM yang dihapus 56. DIM 12-480 telah disetujui. Maka perlu dibentuk panja jumlah anggota paling banyak separuh dari anggota Komisi 4 DPR yaitu pimpinan 5, Demokrat 3, PDIP 5, Gerindra 2, PAN 1, PKB 2, PKS 2, PPP 2,Nnasdem 1 dan Hanura 1 jadi jumlahnya ada 26. Panja akan menjalankan tanggal 23-25 Agustus 2016.

Pembahasan RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Edhy Prabowo mengatakan bahwa ini galur dan spesies baru tidak ada masalah karena tidak ada hubungannya dengan spesies baru.

Pembahasan RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy Prabowo selaku pimpinan rapat memberi tenggang waktu kepada pemerintah untuk segera menentukan sikapnya dalam pembahasan RUU KSDAHE ini. Namun, kepastian penentuan sikap ini harus segera dilakukan, meningat tenggang waktu yang terbatas. Edhy berharap agar ketika memasuki masa sidang selanjutnya, pembahasan mengenai RUU KSDAHE ini sudah rampung.

Tanggapan

Anggaran Bulog — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perum Bulog

Edhy mengatakan bahwa prioritas kekuatan pangan dan pemenuhan kebutuhan pangan di mana bulog berperan penting, Bulog menyalurkan beras murah dengan beras masyarakat miskin (Beras Raskin), dan program perlindungan dari kemiskinan.

Laporan Badan Anggaran terkait RUU RAPBN 2016 sekaligus Pengambilan Keputusan dan Persetujuan Pembentukan Panitia Khusus terkait Kebakaran Hutan dan Lahan — Rapat Paripurna DPR RI

Edhy mengatakan tidak terlihat keberpihakan anggaran terhadap pencegahan kebakaran hutan. Edhy mengatakan interpelasi dari DPR ke pemerintah terkait pembakaran hutan tidaklah pas. Edhy berharap Pansus Asap mendorong pemerintah dan bukan menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Edhy mengatakan F-Gerindra berharap tahun 2016 tidak ada lagi kebakaran hutan.

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)

Edhy mempertanyakan apakah Kementan siap
untuk membangun harga karet yang drop luar biasa ini. Edhy juga mempertanyakan memgenai beras pelastik kenapa harus dites oleh sucofindo , yang dimana bisa saja dilihat apakah ngapung di air atau tidak.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy mengatakan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing harus lebih dioptimalkan demi kepentingan negara, Edhy bertanya perkembangan moratorium IUU Fishing yang sudah berjalan selama 10 bulan. Edhy meminta penjelasan terkait berita yang menyatakan bahwa pengolahan hasil ikan dikerjakan 100% oleh pihak asing.

Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran Hutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPI KLHK)

Edhy mengatakan Komisi 4 sudah tidak ada maksud saling menyalahkan. Ini bisa dilakukan sebagai tugas negara. Ia mengatakan harus dilihat kedepannya untuk antisipasi yang lebih cepat. Ia menanyakan mengenai anggaran sudah diturunkan ke daerah-daerah atau belum. Ia mengatakan BAK kehutanan Rp2,5 Triliun telah dianggarkan dan harus diupayakan sekarang. Ia mengingatkan untuk langkah kedepan supaya anggaran dimanfaatkan dengan baik karena daerah-daerah ini juga takut untuk penggunaannya dianggap salah. Ia mengatakan Komisi 4 sudah menganggarkan Rp650 Miliar dan ia menanyakan bisa dioptimalkan atau tidak. Ia berharap di 2016 tidak ada lagi. Ia meminta disampaikan sesegera mungkin mengenai susulan surat tambahan yang ia yakin masih bisa dilakukan. Ia mengatakan masih ada waktu sampai sebelum tanggal 26. Ia menyampaikan tanggungjawab penggunaan anggaran ada di daerah masing-masing sehingga nanti tidak ada lagi saling menyalahkan. Ia mengatakan masalah ini sekarang harus dibongkar.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy mengatakan anggaran KLHK harus dinaikkan, mungkin bisa dari kementerian lain yang tidak terserap.

Harga Pakan Ternak dan Kesejahteraan Peternak - RDP Komisi 4 dengan Bulog, Dirjen PKL dan Kepala Karantina

Edhy menyampaikan saran dari DPR-RI untuk rapat kortas selanjutnya, minta data real time dari satelit kerja sama dengan BRI/Telkom.

Perubahan Daerah Peruntukan Hutan - RDP Komisi 4 dengan Dirjen Planologi dan Tim Terpadu

Edhy menyampaikan bahwa Ke depannya keterbukaan dibangun supaya negara dapat menampilkan potensi sumber daya. Edhy berpendapat bahwa Badan Planologi harus menyiapkan anggaran untuk melakukan verifikasi.

Evaluasi Kinerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy mengapresiasi pemberantasan illegal fishing yang meningkatkan pendapatan nelayan Indonesia.

Hasil Laporan BPK, Serapan Anggaran 2015, dan DIPA 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy mengapresiasi Kementerian LHK dalam membentuk dirjen penegakan hukum.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam serta Rancangan Undang-Undang Karantika Hewan, Ikan dan Tumbuhan — DPR-RI Rapat Paripurna ke-58

Edhi membacakan laporan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Edhi mengatakan bahwa [embahasan tingkat satu ruu ini dibicarakan di Komisi 4 DPR-RI dan terdapat kurang lebih 400 DIM. Edhi menyampaikan bahwa rapat dilakukan untuk mendapatkan masukan terbaik terkait ruu ini. Indonesia merupakan negara maritim denga luas lautan 3,25 juta kilo meter atau sekitar 63%. Selama ini nelayan dan petambak garam telah memberikan kontribusi terhadap daerah pesisir. Permasalahan yang terjadi saat ini di sektor perikanan indonesia adalah pemanfaatan budidaya masih lemah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2016, Pemaparan DIPA Tahun 2017, dan Isu-Isu Aktual Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy mengatakan mengapa tidak mengubah pola pinjam-pakai menjadi sewa-pakai, karena ada lahan kehutanan yang diproduksi menjadi perkebunan. Edhy meminta KLHK memperhatikan Taman Nasional Bukit Barisan dengan preventif agar mengurangi masalah.

Pembahasan RKA RKP K/L 2016, ABPN-P 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Edhy memohon terkait penjagaan kualitas beras, agar dibentuk tim sehingga prosesnya dapat cepat ditanggulangi. Edhy juga melihat BULOG tidak siap dalam memanfaatkan aspek pertanian nasional.

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dan Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 — Rapat Paripurna DPR RI

Edhy mengatakan salah satu alasan F-Gerindra menolak RAPBN TA 2018 adalah karena pemerintah dan Menkeu tidak serius dalam menangani kurang bayar pupuk. Kurang bayar pupuk sebesar Rp16 triliun, dibayar tidak lebih dari seperempatnya. Jika kurang bayar pupuk terus terjadi, maka pabrik pupuk tidak bisa beroperasi lagi. Edhy mengatakan mengapa pemerintah tidak membayar Rp16 triliun sekalian, sehingga tidak perlu bayar beban bunga sebesar Rp1,2 triliun. Eddy mengatakan mengapa pemerintah susah meminta pinjaman, mengapa anggaran yang tertera jauh di bawah polis. Edhy mengatakan F-Gerindra menolak RAPBN TA 2018, tetapi jika pemerintah tetap jalan, F-Gerindra tidak akan menghalangi.

RAPBNP Tahun 2016 Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy menyampaikan bahwa tahun 2014-2015 masih ada hutang Rp1T, karena kurang bayar dan ini berdampak pada kemampuan kita memberi pupuk.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Menteri Pertanian RI dan Kepala Perum Bulog

Edhy berpendapat bahwa pemotongan anggaran yang terjadi di Kementerian Pertanian RI dan Kementerian LHK RI akan berdampak kepada swasembada pangan dan juga pengawasan hutan.

Evaluasi Kinerja dan Isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy P mengatakan harusnya mengedepankan kepentingan masyarakat. Ia yakin pengelolaan hutan bisa diurus bersama dengan masyarakat. Ia berharap bisa dikembangkan dan petugas kehutanan diapresiasi langkahnya. Ia menargetkan tim khusus bisa langsung jalan bila ada api dan tentunya pengadaan pompa air di lahan gambut. Ia mengatakan aturan dan tata caranya harus dipegang betul oleh konsultan. Mekanisme heli juga tidak perlu disewa lagi supaya cepat beroperasional ketika mendapatkan informasi.

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian

Edhy menyampaikan bahwa masih ada waktu untuk menanam, jangan sampai justru menyerahkan ini kepada pasar luar. Edhy menyampaikan bahwa BRI sudah siap menerima resi-resi gudang. Edhy juga menyampaikan masih ada waktu 3 bulan untuk Kementan memperbaiki stok jelang puasa-lebaran.

Kebijakan Voucher Pangan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kantor Staf Presiden dan Kementerian Sosial

Edhy mengatakan apakah 44 daerah yang dipilih sebagai penerima bantuan sosial non-tunai bersifat uji coba atau memang sudah disurvey, anggaran sebesar Rp1,432 triliun diambil dari mana, dan satuan angka
setiap rumah tangga berapa.

Kasus Kehutanan di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy mengatakan penggunaan satelit adalah jadul, sekarang bisa realtime tetapi pihak kehutanan tidak
menggunakannya. Tentara hutan menjadi korban karena minimnya perkembangan pemanfaatan teknologi. Edhy mengatakan pemerintah melawan UU jika tidak membentuk lembaga, Edhy menyampaikan bahwa DPR tetap ingin lembaga tetap ada.

Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI

Edhy sebagai Pimpinan Rapat menanyakan kebenaran terkait produksi garam Indonesia yang mengalami penurunan. Edhy mengingatkan apabila ingin impor garam untuk selalu berhati-hati. Edhy juga menyarankan agar Menteri Kelautan dan Perikanan dapat melihat secara detail tentang garam dan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena di Kemenkeu terdapat aturan untuk menindaklanjuti inflasi dan diskresi.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy mengucapkan selamat kepada KEMENLHK yang sudah berhasil atasi karhutla yang cukup besar pada tahun 2016. Bicara PNBP, untuk fokus pada yang ada maka akan stagnan, menurut Edhy harus ada pemikiran diluar itu. Edhy menanyakan mengapa tidak mengubah pola pinjam-pakai menjadi sewa-pakai. Ada lahan Kehutanan yang sudah diproduksi menjadi perkebunan. Masalah pengawasan terhadap taman konservasi, Edhy meminta untuk Taman Bukit Barisan diperhatikan.

Perizinan Hutan Tanaman Industri — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada

Edhy mengatakan bahwa HTI sekarang seperti anak tiri menguasai lahan besar, tetapi tidak bisa dapat pinjaman dari swasta. Oleh karena itu, HTI berubah menjadi HGU dengan beberapa ketentuan. Jika perkebunan hanya bayar pajak. Menurut Edhy yang paling utama pengawasan penegakan hukum yang tidak seimbang. Pelaku hutan bukan hanya pengusaha, tetapi juga masyarakat. Edhy juga menyampaikan bahwa Komisi 4 DPR-RI mensinyalir masih banyak kawasan hutan dan perkebunan yang pelepasan izin belum beres. Jika berbicara ide, HTI bagus sekali, namun yang kurang pengawasan Pemerintah dan DPR-RI. Saran Edhy adalah survei ini diperdalam tidak hanya pada mahasiswa, tetapi juga ke pelaku usaha dan kesimpulannya adalah surveinya jangan hanya ke mahasiswa karena mahasiswa mengetahui teorinya. Edhy menyiapkan danai surveinya namun jangan besar-besar.

Wilayah Usaha Dalam Hutan Lindung — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perusahaan-Perusahaan

Edhy P mengapresiasi perusahaan yang Dirutnya telah hadir. Ia menanyakan izin PT BES Group dari 2006 namun pihak PT baru sadar di kawasan hutan setelah diberi tahu oleh Komisi 4 pada saat kunker. Ia mengatakan ragu dengan data DGS dan menanyakan apakah 39.000 lahan DGS APL semua serta tidak ada kawasan hutannya. Ia menanyakan kepada GJL jumlah luas kawasan yang sekarang masih hutan lindung. Ia mengatakan kepada 3 perusahaan bahwa dari perizinan saja 3 perusahaan belum beres dan ia menanyakan hal yang menjadi landasan tanam kebun serta membangun pabrik sebelum izin seolah-olah sudah lengkap sekali terkait plasma. Ia mengatakan plasma baru akan dibangun setelah izin keluar. Ia juga menanyakan sudah berapa tahun perusahaan menanam sawit. Ia mengatakan kunker dilakukan setelah Dirut Wilmar datang dulu. Ia menanyakan pendapat Hamdhani mengenai keuntungan keberadaan Wilmar di Kalimantan Tengah. Ia mengatakan bahwa Wilmar sudah ada perjanjian semua yang ditanam akan dijual dan ia menanyakan besaran harga yang ditetapkan. Ia menyebutkan Wilmar sebagai perusahaan swasta tidak mau berdampingan dengan BUMN. Ia menyampaikan bahwa berbisnis di Indonesia sudah negatif dan tidak enak terutama ini forum resmi dan terbuka. Ia mengatakan setelah rapat ada data pelanggaran yang tidak bisa ditolerir dan akan dicabut. Ia menyarankan memberikan reward untuk pengusaha yang berprestasi. Ia membahas perusahaan swasta yang merupakan anak emas dan BUMN yang terjepit. Ia merasa rapat hari ini tidak perlu disimpulkan karena akan dilakukan pendalaman lagi. Ia meminta data lebih dalam dan akan mengundang Pemerintah serta stakeholders lingkungan. Ia mengatakan pansus menjadi pilihan terakhir bila pleno belum selesai dan hal tersebut menjadi bagian pengawasan kalau panja tidak ada solusi. Ia menambahkan juga bahwa perlu memasukan Komisi 11 di dalamnya.

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI) – Audiensi Komisi 4 dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta

Edhy mengatakan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada masa sekarang seperti anak tiri, yang hanya mampu menguasai lahan besar namun tidak bisa mendapat pinjaman dari swasta. Oleh karena itu, Hutan Tanaman Industri (HTI) berubah menjadi HGU dengan beberapa ketentuan. Edhy juga mengatakan, hal yang terpenting adalah pengawasan, namun sayangnya penegakan hukum tidak seimbang. Edhy menyampaikan bila masih banyak kawasan hutan yang menjadi perkebunan namun izin belum beres. Menurut Edhy, Hutan Tanaman Industri (HTI) sudah bagus namun kurang pengawasan dari pemerintah dan DPR. Untuk perihal survey, Edhy menyarankan untuk melakukannya tidak hanya kepada mahasiswa namun juga pengusaha. Edhy mengatakan siap untuk mendanai hal tersebut bila diperlukan. Edhy mengatakan, sebagian besar Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia telah mendapatkan kemudahan dari pemerintah dan perlunya untuk memiliki pemangku hutan yang memiliki jiwa idealis. Selain itu, Edhy mengatakan bila Komisi 4 akan menjadi nomor 1 dalam menyampaikan hal yang menjadi kepentingan rakyat. Edhy menyampaikan akan terus memantau perhutanan sosial. Edhy menyampaikan agar komunikasi antara Mahasiswa UGM dengan Komisi 4 tidak terputus.

Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Edhy menanyakan pengoptimalan perhutanan sosial yang masih hutan murni. Ia menanyakan mengenai optimalisasi 5% kewajiban pengusaha hutan dengan peruntukan masyarakat sekitar hutan. Ia mengatakan sudah ada program dari dulu tapi tidak langsung diakses salah satunya Plasma dan semuanya akses ke masyarakat.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Edhy P mengatakan ada usulan dari forum pendamping perkebunan dan komunikasi lingkungan yang menyampaikan bahwa penyuluh S1 hanya mendapat Rp90.000/bulan dan SMA Rp45.000/bulan. Mereka meminta S1 Rp1.000.000/bulan, SMA Rp750.000/bulan. Ia menanyakan mengenai kecukupan dana operasional. Ia mengatakan di APBN 2017 hortikultura menurun untuk menjadi swasembada. Ia meminta penjelasannya karena hortikultura ingin dinaikan. Ia mengatakan perkebunan belum ada perubahan yang signifikan berdasarkan data masing-masing provinsi. Ia mengatakan kulit kerbau di Sumatera Selatan sangat bagus untuk tas. Ia juga mengatakan petani sawit membutuhkan alat bantu. Ia menanyakan mengenai pembatalan atau pengalihan benih subsidi. Ia mengatakan mitra pertanian juga berdikari dan apapun harus bisa dilaksanakan. Jadi, ia meminta agar tidak diberikan ke swasta dulu.

Dampak Penting dan Cakupan Luas serta bernilai Strategis (DPCLS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Edhy mengapresiasi Menteri LHK dalam penanganan kebakaran hutan. Ia menanyakan kelanjutan Pantai Losari yang direklamasi dan meminta penyelesaian tenaga kerja dari luar.

RKA K/L Tahun 2018 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Edhy mengatakan penerimaan budaya bantuan ikan seperti alat tambak 100 kelompok dari 34 Provinsi, sehingga dalam 1 Provinsi mendapatkan 3 kelompok bantuan. Perihal masalah es di nelayan dari bantuan pendinginan, tetapi sumber masalah listrik menjadi masalah karena PLN tidak disetiap sudut
sampai.

Kawasan Hutan Adat Suku Anak Dalam di Musi Rawas Utara — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK), Bupati Musi Rawas Utara, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Dirut PT. London Sumatera (Lonsum), dan Tokoh Masyarakat Suku Anak Dalam Musi Rawas Utara

Edhy menyebutkan Lonsum mendapat izin hanya 5.000 Ha tetapi membangun 16.000 Ha. Ia menanyakan proses pembangunannya. Ia mengatakan teman-teman suku anak dalam dari waktu ke waktu semakin terintimidasi. Ia merasakan SAD masih tetap begitu saja di saat Lonsum meraup keuntungan. Ia mengatakan PT. Lonsum bukannya menjaga SAD tetapi malah memenjarakan mereka. Ia membahas tidak usah bicara hukum ke bawah, melainkan ke atas. Ia mengatakan untuk tidak membicarakan hukum di sini jika masih memenjarakan yang tidak salah. Ia menyebutkan bahwa yang menjaga negara ini bukan hanya DPR, Pemerintah, Bupati, Presiden, tapi juga bapak-bapak Lonsum. Ia mengatakan kalau tindakan PT. Lonsum represif seperti ini, lebih baik tidak usah ada PT. Lonsum. Ia mengatakan DPR ingin masalah ini selesai. Ia menyampaikan bahwa seharusnya 1 bulan sudah selesai, tapi tidak masalah juga kalau memberikan waktu. Ia menanyakan alasan susah sekali PT. Lonsum diajak berkoordinasi. Ia berterima kasih atas masukan dari konsorsium agraria. Ia meminta onsum menshare data ke Komisi 4. Ia mengatakan baru saja mengetahui ada 41 orang yang dipenjara karena membuat masalah dengan PT. Lonsum. Ia menyampaikan mengetahui hal tersebut ketika bertemu dengan Menteri LHK saat buka puasa.

Hasil Riset — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian (Kabalitbang Pertanian Kementan), Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kalitbang dan Inovasi KLHK), serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kalitbang KKP)

Edhy bertanya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kalibang KemenKKP) bahwa sudah sampai sejauh mana perkembangan penyuluh perikanan. Edhy menyarankan perlunya optimisme untuk penguatan strategi litbang dalam menghadapi tantangan iklim pancaroba, dan lain-lain dengan universitas di setiap daerah karena tiap daerah berbeda kualitas.

Koordinasi Kunjungan Kerja Komisi 4 DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Konsultasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Edhy mengatakan pada masa reses tanggal 28 Oktober-14 November 2017, Komisi 4 DPR RI membentuk Tim Kunjungan Kerja ke Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Jambi.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy mengatakan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) dikembalikan saja pelaksanaannya, apakah di Sekjen atau Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Eddy mengatakan siapapun pasti senang dapat hibah gratis dari luar negeri, tapi perlu dilihat peruntukan dan tujuannya. Edhy mengusulkan produksi kapal dihentikan dan yang masih ada dilanjutkan. Edhy mengatakan Komisi 4 setuju untuk moratorium pengadaan kapal dan yang multiyears dihold. Edhy mengatakan tidak ada sinergi dari pegawai eselon 1-4 KKP.

Asuransi Pertanian dan Nelayan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Edhy mengatakan tahun 2017, Menteri Pertanian mengeluarkan Permen untuk tidak melanjutkan kontrak. Edhy mengusulkan 30 ribu penyuluh tetap diadakan.

Tindak Lanjut Rencana Perubahan Peruntukan dalam Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Provinsi (RTRWP) — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, serta Tim Terpadu

Edhy mengatakan sejauh mana urgensi DPCLS untuk diterbitkan, jangan sampai DPR hanya dijadikan tempat pengambilan keputusan dan akhirnya bermuara kepada pengusaha dan tidak memihak masyarakat. Hal tersebut banyak terjadi di kasus perkebunan, dimana lahan hutan yang sudah tidak ada pohonnya berubah menjadi perkebunan dan pertambangan, hal ini karena data KLHK kadang tidak konkrit. Edhy mengatakan Komisi 4 tidak mengabaikan konsep bisnis pengusaha karena pengusaha adalah pilar perekonomian negara. Komisi 4 juga tidak mau dianggap sebagai lembaga yang menghambat pembangunan, karena sebagian Gubernur selalu menyalahkan DPR jika ada kesalahan. Edhy meminta Tim Terpadu melakukan verifikasi ulang dan meminta data yang lebih konkrit kepada KLHK.  

Tindak Lanjut Permasalahan Hukum Adat dan Areal Perkebunan Suku Anak Dalam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dirjen Perhutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, PT. Lonsum, Bupati Musi Rawas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Musi Rawas, Perwakilan Masyarakat Muara Megang, Masyarakat Rawas Ilir dan Perwakilan Suku Anak Dalam Tebing Tinggi

Edhy mengatakan bahwa hak masyarakat untuk plasma belum berjalan sebagaimana mestinya, harapan suku anak dalam, Rawas Ilir, dan Muara Megang sama. Mereka meminta dikembalikan sesuai dengan pertama kali. Edhy juga menanyakan kemana arah plasma.

Pembentukan Badan Restorasi Gambut, Indeks Kualitas Udara dan Reforma Agraria — Komisi 4 Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy mengatakan memang perlu effort, dan harga bibit sekarang sudah tidak murah lagi, kenapa tidak membuat sebuah terobosan baru, contohnya membuat koperasi untuk menjual bibit bibit. Edhy mengucapkan terimakasih kepada MenLHK yang telah melakukan kemajuan dalam dua bidang yang tidak mudah dikerjakan. Edhy berharap dari kehutanan untuk pro aktif, dan menindak lanjuti para pengusaha yang melanggar aturan, harus ditindak tegas sehebat apapun pengusaha tersebut.

Evaluasi Program dan Revitalisasi Perum Bulog dalam mencapai Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog

Edhy mengatakan produksi beras harus dihitung sebelum menaikkan Harga Pokok Penjualan (HPP), senang jika petani kaya tetapi jangan sampai melemahkan butuh pabrik.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017, Rencana Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, Rencana Usulan APBNP Tahun 2018, Temuan Hasil Kunker Reses Masa Persidangan II dan III Tahun Sidang 2017-2018, dan Pembahasan Isu-Isu Penting — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Edhy mengatakan sepakat bahwa luas lahan pertanian belum mendekati real time, sebaiknya Kementan menggunakan satelit real time karena Citra Langsat tidak mungkin bohong. Data ini penting dan berbicara kepentingan petani dengan tujuan saling mengawasi dan mengontrol. Edhy mengatakan sawit Indonesia kalah ke UNI Eropa. Edhy meminta penjelasan terkait, perluasan refokusing jagung yang akan dikurangi dan penambahan lahan padi. Edhy mengatakan Bulog jangan berharap mendapat uang penugasan atau bunga seperti perusahaan lain, impor harus mengendalikan harga karena Bulog hanya 2% melawan 98%. Edhy mengatakan kentang adalah terobosan baru dan harganya bagus, rakyat di Pangalengan butuh sarana benih kentang dan juga kultur jaringan dan holtikultura. Edhy bertanya menapa anggaran Ditjen yang lain dipotong sementara anggaran Litbang tidak, apa yang istimewa dari Litbang jika membuat penelitian yang tidak menghasilkan. Edhy mengatakan selamat atas penobatan Menteri Pertanian sebagai Bapak Jagung Nasional dan Bapak Beras.  

Monitoring dan Evaluasi Tenaga Penyuluh — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, Kemenkeu, KemenPANRB, BKN, Kementan, KLH, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Laut dan Perikanan

Menurut Edhy penyuluh memiliki peran penting dalam produktivitas serta sebagai pelaku utama dalam sistem penyuluhan, dan dalam mensukseskan program pemerintah di bidang perhutanan, program penyuluhan sangat penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tentang Pertanian dan Kehutanan, dalam kaitannya dengan pemenuhan penyuluh tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013, komisi 4 menilai perlu dilakukan RDP untuk menyelesaikan masalah.

Menurut Edhy, dengan adanya para penyuluh ini menambah roda perekonomian semakin kuat. Edhy juga berpikir bahwa anggota Komisi 4 sepakat kalau memang jalan satu-satunya harus mengurangi gaji kami. Edhy menyampaikan bahwa faktanya di pertanian pada saat Komisi 4 rapat, Menteri Pertanian menyampaikan bahwa terdapat kurang dari 43.000 penyuluh pertanian, dan itu tiga tahun yang lalu.

Terkait formasi, Komisi 4 menyerahkan kepada mitra, sedangkan jika anggaran terbatas Edhy berpikir ini tidak rasional. Edhy menyampaikan bahwa selama ini Komisi 4 kunjungan ke petani-petani mereka mengeluhkan bahwa mereka kekurangan penyuluh.

Izin Usaha — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi KLHK, Dirjen Gakkum KLHK, dan Genting Group

Edhy mengatakan kepada mitra yang telah hadir bahwa kalau memang tidak ada sikap kooperatif maka Komisi 4 meminta ketegasannya. Karena ini berkaitan dengan yang lainnya. Menurut Edhy, pihak yang tidak kooperatif tidak perlu diberi kesempatan. Edhy bertanya kepada Genting Grup bagaimana mau bayar PBB kalau lahannya belum HGU.

Tata Kelola dan Wajib Tanam 5% Bagi Importir, Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH), dan Serikat Petani Indonesia (SPI) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Importir Bawang Putih, Asosiasi Pengusaha Bawang Putih, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan)

Edhy memperkenalkan anggota baru Komisi 4, yaitu Endang Srikanti Handayani dari fraksi Golkar dan Yayuk Sri Rahayuningsih dari fraksi Nasdem. Ia mengatakan bawang putih merupakan salah satu komoditas strategis. Saat ini, Indonesia baru mampu memproduksi 46.000 ton. Jumlah yang sangat jauh pada 1995 yang dapat mencapai 100.000 ton bawang putih. Ia menyampaikan bahwa Komisi 4 DPR RI masih melihat banyak masalah dalam pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Oleh karena itu, Komisi 4 DPR RI ingin mengetahui sejauh mana perkembangan pengelolaan bawang putih. Ia juga mengatakan bahwa Komisi 4 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan terkait mekanisme pendistribusian harga bawang putih eceran dan ingin mendapatkan penjelasan pelaksanaan pengusaha impor bawang putih. Ia memberi tahu bahwa Komisi 4 DPR RI telah melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Temanggung sebagai wilayah terbesar pemasok bawang putih. Ia menanyakan kepemilikan bawang putih bibit yang sampai ke pasar. Ia mengabsen semua perusahaan yang hadir saat ini. Ia mengatakan terdapat 5 perusahaan yang mendapatkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang tidak hadir. Ia menyampaikan bahwa Komisi 4 ingin mengklarifikasi semua sehingga tidak ada isu politik di Indonesia. Ia juga mengatakan ada yang sudah mendapat izin di pertanian tapi belum mendapat izin di perdagangan serta sebaliknya. Ia menyampaikan bahwa Komisi 4 akan membangun punishment and reward. Untuk yang kerjanya bagus, akan dilanjutkan dan untuk yang tidak bagus akan ada sanksinya. Ia mengatakan bahwa di ruangan ini ada semangat memproduksi bawang putih dan Komisi 4 berharap yang memproduksi adalah mitra sekalian sebesar 5% dan menjadi orang tua angkatnya bawang putih. Menurutnya, intinya adalah komunikasi pelaku pasar dan pengambil kebijakan memiliki jalur pertemuan. Ia menanyakan ada atau tidaknya keluhan lain dari asosiasi. Ia meminta ketua asosiasi dulu yang berbicara karena ketua asosiasi menyampaikan masih ada yang ingin dibicarakan. Ia mengatakan, jika hambatannya bibit, maka masih wajar. Menurutnya, harus dibuat komitmen bersama. Ia menyampaikan bahwa rapat ini didokumentasikan ke dokumen negara dan berdasarkan UU. Jadi, bila ada yang mengancam dapat dipidanakan. Ia menanyakan kepada para mitra mengenai kesediaan membeli jika ada program bibit bawang putih dari petani. Ia menyampaikan ada catatan di Bandung yang dulu merupakan daerah bawang putih berkualitas bahkan mendunia namun sekarang tidak ada lagi disana dan yang ada hanya daun bawang. Menurutnya hal tersebut menjadi pertanyaan. Ia mengatakan lahan juga seharusnya diperhatikan dan dipertanyakan apakah itu lahan bebas atau lahan kanibal yang justru menggeser cabai atau segala macamnya. Ia mengatakan perlu dicarikan solusi bersama atas permasalahan ini. Ia menyampaikan bawah yang dibutuhkan bukan ratusan ribu hektar lahan, tetapi beberapa puluh ribu. Namun, lahannya juga harus pasti dan bebas, bukan lahan kanibal. Ia juga mengatakan bahwa yang paling penting adalah adanya orang yang mau berusaha menguntungkan. Jika impor menguntungkan, maka fokusnya ke impor. Namun, jika fokus ke impor itu berarti menggadaikan negara. Ia mengatakan negara menyiapkan bibit, pengusaha menanam bersama petani sehingga tidak ada pungutan lagi. Ia menyampaikan bahwa ia tidak berani jika ada wajib setor dalam kesimpulan. Menurutnya, reward tidak hanya tentang SPI, tetapi bisa dengan bantuan melalui kegiatan-kegiatan. Ia yakin yang terjadi hanya masalah miss komunikasi sehingga perlu penguatan untuk hal tersebut. Ia mengatakan kesimpulan harus diambil hari ini dan jika ada hal-hal lain bisa dirapatkan kembali di kemudian hari. Ia mengatakan jika keputusannya seperti itu maka tidak masalah, hanya saja Komisi 4 meminta keadilannya sebab ada perusahaan yang sudah bekerja tetapi belum mendapatkan izin. Komisi 4 hanya mengatur regulasinya saja dan Kementerian lebih paham teknisnya.

Progres Pembahasan Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan HAM

Edhy mengatakan bahwa semua fraksi dalam Rancangan Undang-Undang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dimasukkan ada satu lembaga yang terintergrasi dan terproduseral untuk menangani lembaga nasional karantina.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018, Penggunaan Cantrang, dan Hasil Tindak Lanjut Kunjungan Kerja ke Bali, Sulawesi Tengah serta Papua — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI

Edhy mengatakan, dari pihak Kementerian Perindustrian terjadi lonjakan impor hingga 3,7 juta ton. Edy menyarankan, agar PP no. 9 Tahun 2018 diubah.

Laporan APBN Tahun 2018, Pergeseran APBN Kementerian Pertanian tahun 2018, RKP K/L dan RKA K/L Tahun 2019, dan Usulan Pagu Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih Tahun 2019 – Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Edhy memberikan apresiasi atas pencapaian WTP karena berbeda dengan Mitra Komisi 4 DPR RI yang satunya. Edhy menyampaikan catatan, mengenai alat panen jagung harus spesifik. Kami meminta untuk adanya 1.000 unit yang perlu dimasukan dalam proker tahun 2018, karena program Menteri Pertanian masih masif namun apabila alatnya tidak mendukung maka akan tidak efektif. Sedangkan mengenai refocus anggaran disana bisa untuk penyerapan. Edhy menyampaikan kekecewaan yang dimana sebelumnya anggaran sebesar Rp60 miliar dan sudah disetujui, tetapi tiba-tiba adanya pengurangan. Edhy menyampaikan aspirasi bahwa di Sumatera Selatan membutuhkan kerbau center, sehingga untuk Menteri Pertanian bisa dimasukan dalam kebijakan. Edhy mempertanyakan apakah 1.000 alat pengering jagung dan padi tidak mubazir.

Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan, dan Komitmen Penolakan Rencana Impor Beras Tahap 2 – Komisi 4 DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Edhy mendukung penolakan impor beras, dan apakah perlu adanya UU terkait impor daging seperti keuntungan yang harus dipatok. Karena kami tidak hanya membela petani, tetapi kami juga memikirkan konsumen.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2020 dan Usulan Program-Program yang akan didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan kriteria teknis dari Komisi - Raker Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan dan Dirut Perum Bulog

Edhy mengucapkan terima kasih atas keseriusan dari Kementerian, terkait dengan mempertahankan kontrak-kontrak dari setiap Kementerian. Selanjutnya, Edhy meminta ke Bulog walaupun dengan keadaan sekarang yang mengalami musibah besar. Karena raskin berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai. Ia sayangkan bantuan ini tidak menjadikan bulog bukan sebagai penyelenggara.

Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Ahli Badan Legislasi

Edhy Prabowo mengatakan bahwa berapa idealnya dan rasional RUU yang harus dibahas. Dan basic kita Badan Legislasi harus memperhatikan Proglenas dari setiap komisi harus dipertimbangkan UU ini masuk atau tidaknya prolegnas. Ia mengapresiasi tim ahli dalam kinerjanya.

Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Badan Legislasi DPR-RI Rapat dengan Tim Ahli Badan Legislasi

Edhy bertanya berapa ideal dan rasionalnya RUU yang harus dibahas. Edhi mengatakan dengan basic dari anggota Baleg maka perlu memperhatikan Prolegnas dari setiap Komisi apakah masuk atau tidak ke dalam Prolegnas.

Rencana Perubahan Peruntukan dalam Revisi Tata Ruang dan Wilayah - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Edhy Prabowo menghimbau kepada seluruh stakeholders terkait untuk melakukan tindakan preventif terkait perawatan alam, terutama hutan karena hutan merupakan identitas bangsa Indonesia. Edhy berharap agar kedepannya Indonesia dapat menciptakan alat pendeteksi curah hujan. Sebab, curah hukan ini sangat memengaruhi keadaan hutan. Mengenai ide untuk membuat bank sampah, Edhy menilai bahwa hal tersebut merupakan terobosan baru yang sangat penting dan diperlukan untuk menjaga dan merawat keadaan alam

Pembahasan Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peran Indonesia dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Edhy menyampaian bahwa lembaga-lembaga yang melakukan budidaya ikan ini patut untuk diapresiasi, adapun bentuk apresiasinya adalah dengan memberikan insentif

Luas Lahan Pertanian – Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian RI

Edhy mengatakan tidak meragukan kinerja Mentan RI sebab selalu mengawasi kinerja Mentan RI selama 4 tahun. Edhy menuturkan, seharusnya memang jagung tidak perlu impor namun yang terjadi Mentan RI tidak memberikan rekomendasi namun tiba-tiba ada impor masuk dan hal ini menjadi tugas di Komisi 4. Untuk lahan pertanian, Edhy mengatakan, lahan muncul bukan karena menggelapkan lahan dan membengkakkan anggaran sebab kalau menggunakan data dari ATR, lebih baik menggunakan data dari awal saja.

Latar Belakang

Edhy Prabowo terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Sumatera Selatan I setelah memperoleh 75,186 suara. Pada periode 2009-2014, Edhy bertugas di Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi dan bumn.  

Di 2014-2019, Edhy bertugas menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan dan pangan.

Pada tahun 1991, Edhy diterima sebagai anggota AKABRI di Magelang, Jawa Tengah. Edhy adalah mantan atlet silat nasional. Edhy pernah berjaya di event Pekan Olah Raga Nasional (PON) dan beberapa kejuaraan lainnya tingkat mancanegara.

Pendidikan

S1, Universitas Prof. Dr. Moestopo, Jakarta (1997)

S2, Magister Manajemen, Swiss German University (SGU), Serpong (2004)

Perjalanan Politik

Edhy Prabowo dikenal kedekatan temannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang pada saat itu berpangkat Letkol dan menjadi pejabat Dangrup II TNI AD.

Edhy memulai karir politiknya di 2005 dengan aktif berorganisasi di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan HKTI. Di 2007 Edhy kemudian mendirikan perusahaan jasa keamaanan, PT Garuda Security Nusantara dan menjabat menjadi Presiden Direktur dan menjadi Komisaris di PT.Kiani Lestari Jakarta, perusahaan kertas milik Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto. 

Edhy Prabowo dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Keuangan dan Pembangunan Nasional DPP Partai Gerindra  (2012 - sekarang).

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016 - Edhy menyetujui RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU Sistem Budidaya Tanaman, tetapi Edhy juga ingin mengetahui filosofinya dari pengusul. Hal ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dan ideologi pembentukan kedua UU ini.

Edhy menyarankan Komisi 4 dan Badan Keahlian DPR-RI untuk terlebih dahulu menggali informasi terkait sanksi dalam kedua UU tersebut nantinya, terutama mengenai pihak mana yang menerapkannya. Edhy menduga Brazil sudah menerapkannya bila dilihat dari kesamaan ekosistemnya.

Menurut Edhy, naskah akademik adalah bentuk penguatan Komisi 4 atas urgensi terhadap RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya, serta RUU Sistem Budidaya Tanaman. Edhy menemukan bahwa ada kelompok-kelompok swasta atau masyarakat umum yang membangun tempat pelestarian karena kecintaannya terhadap kelestarian alam.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

27 Januari 2016 - Edhy menyampaikan jadwal pembahasan tingkat 1 RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam kepada Mitra. Disampaikan bahwa DIM akan dipelajari pada 28 dan 29 Januari 2016. Kemudian pada 1 Februari 2016, akan dilakukan Raker membahas DIM melalui Panja.

Edhy menambahkan bahwa Raker kali ini hanya dalam tahap pembahasan. Selanjutnya disampaikan pula oleh Edhy bahwa pada 3 sampai dengan 5 Februari 2016 akan dilakukan focus group discussion (FGD) dengan tiga perguruan tinggi, lalu pada 1 hingga 3 Maret akan dilakukan rapat dengan Tim Perumus (Timus), dan pada 7 Maret 2016 adalah pendapat mini Fraksi.

3 Juni 2015 - Edhy mempertanyakan ke Deputi Perundang-Undangan DPR (Deputi PUU) pengertian dan definisi ‘Nelayan’ dan ‘Pembudi Daya Ikan’ dan ‘Masyarakat Pesisir’. Edhy saran ke Deputi PUU untuk karantina dijadikan ‘satu-pintu’ buat negara, jangan dipisah berdasarkan keilmuan pertanian, perikanan, dsb.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan

9 Juli 2018 - Selaku pemimpin dalam Raker Komisi 4  dengan Menteri Pertanian (Mentan), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (MenATR/BPN), dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPU-PR) tentang Pembentukan Panja dan Pembahasan DIM RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Perubahan atas UU No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman), Edhy menjelaskan agenda rapat adalah pembentukan panja RUU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan dan pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM). Ia memaparkan bahwa total DIM yang terkumpul sebanyak 588 dengan rincian

• menimbang dan mengingat                                                         4 DIM
• perubahan redaksional                                                               48 DIM
• "tetap", "kosong", dan "strip" (-)                                                189 DIM
• mengalami perubahan, usulan baru, dan dihapus                347 DIM   yang kemudian diserahkan ke Panja.

Berdasarkan kesepakatan hasil raker 2 Juli maka DIM nomor 4,5,7 dan 8 dibahas lebih lanjut oleh Tim Kecil. 48 DIM yang mengalami perubahan redaksional dibahas lebih lanjut oleh Tim Perumus. Kemudian Edhy menjelaskan DIM baru yakni nomor 101, 166, 212, 217, 247, 252, 253, 254, 255, 273, 308, 437, dan 498.

Sebagai pimpinan rapat, Edhy menyatakan pembahasan mengenai DIM telah usai, Untuk itu Ia mengajak hadirin untuk melanjutkan agenda selanjutnya yakni pembentukan panja. Edhy memaparkan bahwa anggota panja terdiri atas 5 pimpinan dan 21 anggota. Selain itu, Ia mengumumkan bahwa sebelum panja bekerja akan mengadakan FGD pada 11 Juli 2018 di UNSRI dan UNHAS. Sedangkan anggota panja dari Tim Pemerintah, dirinya menyerahkan sepenuhnya pada Tim Pemerintah. Ia kemudian menyetujui pebentukan panja. Sebagai penutup, Edhy mengucapkan terima kasih dan meminta maaf atas rapat yang berlangsung terlalu cepat. [sumber]

RUU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan - Penyerahan DIM

2 Juli 2018 - Sebagai pemimpin dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian RI. Edhy mengatakan bahwa dengan disetujuinya jadwal rapat kerja membahas DIM pada 9 Juli 2018. Edhy mempersilakan anggota komisi 4 untuk menyampaikan pendapat atau koreksi terkait mekanisme jadwal dan bila tidak ada, menteri juga menyetujui hal ini dan telah disepakati bersama. Sebagai penutup, Ia mempersilakan Pemerintah untuk menyerahkan DIM. [sumber]

Tanggapan

Pelarangan Cantrang

10 Oktober 2018 – Audiensi  Komisi 4 dengan Aliansi Nelayan Indonesia. Edhy Prabowo berpendapat bahwa komisi 4 belum sedikitpun mengadakan agenda kunjungan kerja, jadi bapak dan rekan-rekan sekalian tenang saja, masalah cantrang dan alat-alat tangkap lainnya, selama tiga tahun kementerian merasa ada yang kurang mohon jangan ada yang ditutup-tutupi, terus mengenai masalah benar atau tidaknya alat-alat yang lain merusak lingkungan, itu juga kami belum tahu karena keterbatasan kami mengenai permasalahan tersebut dan terkait UU perikanan ini belum dipublish karena belum ada pembahasan, tetapi di komisi 4 masih didiskusikan mengenai permasalahan tersebut serta saya sarankan bapak semua membuat tim untuk membahas UU perikanan ini, sebab sebenarnya saya agak malu dengan teman-teman di sini, karena sampai saat ini tidak ada hasilnya, tapi tidak perlu khawatir sebab komisi 4 tidak akan lari jadi nanti kami akan buat surat resmi kepada Presiden.[sumber]

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Edhy menanyakan terkait masalah buaya di Citarum, apakah ini buaya habitat atau buaya lepas. Edhy menyampaikan pada kunjungan ke Sumatera Selatan ada masukan dari anak buah Ibu Menteri LHK, perlengkapan untuk Asian Games harus dilengkapi dan kantor kehutanan di Sumatera Selatan harus layak diperbaiki karena sudah mau roboh. [sumber] 

Revisi Tata Ruang Wilayah

12 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Edhy menyatakan bahwa berdasarkan kunjungan kerja ke Sumatera Selatan lalu, permasalahan yang dapat ditinjau adalah permasalahan posisi kawasan masyarakat dengan perusahaan. Edhy memaparkan, berdasarkan kronologis yang ada, terdapat kawasan yang sebelumnya dikatakan sebagai kawasan luar hutan, tetapi saat ini kawasan tersebut menjadi kawasan perhutanan. Edhy juga menyatakan bahwa pihak perusahaan seringkali dimenangkan dalam perkara ini, sehingga Edhy meminta agar Dirjen Planologi dan KemenKLHK dapat memberi penjelasan mengenai posisi tanah dan perusahaan agar masalah ini dapat ditinjau bersama. Edhy memberi informasi bahwa Komisi 4 sempat dikritik oleh Kepala Desa Tungkal Jaya, Sumatera Selatan akibat kebutuhan masyarakat yang belum terakomodir sehingga Edhy ingin masalah ini bisa diselesaikan. Mengenai permasalahan pelabuhan di NTT, Edhy menyatakan bahwa hal itu diminta oleh Pemerintah Daerah setempat dan bukan termasuk dalam urusan Dirjen Planologi lagi,namun jika memang benar terdapat gelombang yang tingginya mencapai 5 cm lebih baik dicarikan tempat yang lain agar  bermanfaat. Mengenai pernyataan Darori, Edhy menyatakan bahwa menurutnya fungsi hutan tidak bisa digunakan untuk kepentingan siapapun karena jika hutan dijadikan untuk memenuhi kepentingan masyarakat maka tidak akan ada yang bertanggung jawab atas alih fungsi kawasan hutan. [sumber]

Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai

7 Desember 2017 – Rapat Komisi 4 dengan Dirjen Fakir Miskin Kemensos, Dirut Perum Bulog Edhy menyatakan Kepala Desa mengeluh karena tidak ada lagi beras miskin (Raskin), yang Komisi 4 lihat di lapangannya itu tolong Bapak Dirut Bulog, sebagai pelaku coba Bapak jangan berganti-ganti kebijakan karena yang satu belum selesai malah sudah menangani 1 lagi, untuk apa subsidi diserahkan ke swasta, sudahlah yang negeri dulu saja baru kalo tidak bisa dijangkau  diserahkan ke swasta dan lihat ini juga, Presiden juga setuju untuk tidak mengurangi Raskin itu. Tolong lengkapi dokumen dan berikan ke anggota Komisi 4, saat switch Bantuan Pangan Non Tunai tidak dirundingkan dengan Komisi 4 terlebih dahulu dan Presiden minta harus menyerap 11 komoditas tambahan. Di beberapa kelurahan dan desa membagi rata Raskin dan ada kriminalisasi juga karena bisa tujuannya politik lagi, ini yang Komisi 4 tangkap di lapangan Bulog cuman 8% secara nasional. Edhy Menambahkan Kartu Keluarga Sejahtera dapatnya berupa kredit tapi tidak bisa dicairkan. Edhy mau melihat mekanisme program ini, kalau Bantuan Non Tunai  menggunakan kartu dan sebenarnya program ini bagus, Seperti di India yang pernah menerapkan program ini. Jadi setiap warga yang membutuhkan, diberikan kartu tapi mereka harus belanja di pasar khusus yang sudah disediakan, seperti halnya pasar bulog tidak bisa beli di tempat lain. Jika mau ideal bulog harus punya dana talangan, bisa dikelola oleh bulog mengikuti aturan program bapak bagus, tapi Komisi 4 tidak setuju menggunakan dana ini. Melalui Edhy, Komisi 4 tidak bermaksud memojokkan, sikap Komisi 4 adalah terus mempertahankan program ini, tolong sampaikan ke Menteri hasil rapat ini. [sumber]

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. . Edhy bertanya menurut Bapak Dirjen itu mana saja yang harus diprioritaskan. [sumber]

Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit

6 Desember 2017 – Pada rapat komisi 4 dengan Dirjen Kementan, Dirjen Kemenperi, Dirjen Kemenbumn, Dirut Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Edhy mengatakan sebenarnya pertemuan ini karena kurang berjalan bareng dari Bapak Dirjen dan lainnya, karena Komisi 4 yang menolak tentang pungutan biaya pada harga sawit, apakah sudah dinaikan perihal itu. Edhy dan semua yang disini yakin menolak pungutan tersebut, karena ujungnya akan memberatkan petani sawit kita. Petani selalu menjadi korban selama industri kelapa sawit di Indonesia saat ini dengan pelaku, usaha yang Edhy lihat dari sebaran uang pungutan sawit, $50/ton ditolak, mengapa bisa seperti itu, karena ujung-ujungnya akan memberatkan petani, setiap pungutan sawit akan berdampak langsung pada petani kita. Edhy berpendapat juga perihal yang kedua itu lihat plantingannya kecil sekali kalau swasta pelaku usaha, kenapa tidak swasta negara. Edhy menambahkan misalnya itu BUMN berdasarkan UU yang dibuat oleh Komisi 7 mengenai UU ESDM muatan biodiesel, tidak berjalan karena tidak ada yang membiayai dan ini terobosan yang bagus tetapi tidak dikawal negara, harusnya negara bisa mengontrol, tetapi kalo swasta akan susah. Edhy mengemukakan bahwa dalam penelitian oleh Malaysia, 1 kelapa sawit mengandung 1 liter, lalu Edhy menanyakan kalau di Indonesia siapa yang meneliti. Edhy berpendapat bagaimana kita bicara masalah CO2, dan Edhy tidak percaya apa yang Bapak Dirjen Perkebunan presentasikan, Edhy senang kalau kelapa sawit ini harus diurus bersama. Edhy menambahkan belum melihat $50 dirasakan oleh rakyat, pada akhirnya biodiesel ini pasar untuk bahan bakar, sehingga Edhy bertanya apa bisa jamin ini kepada swasta, dan apa pertanggung jawabannya. Edhy mengeaskan bahwa swasta tidak dilarang untuk tinggal di Indonesia tetapi kalau BUMN disingkirkan dan menggeruk hak rakyat RI. Edhy berkata juga, bahwa kita perlu turun tangan ini resolusi sawit baru usulan terhadap isu yg dibuat-buat, isu tentang traffic team dibawah umur, isu pembakaran hutan yang isu lama tentang bahan berbahaya Ini juga terlalu dibuat-buat, Edhy bertanya ada apa ini sebenarnya. Menurut Edhy, Komisi 4 juga memberi tekanan kalau memang eropa memaksakan perdagangan tersebut karena bulan urusan isu tapi lebih persaingan dagang seperti bunga matahari, jagung dll. Edhy berpendapat juga bahwa Indonesia mempunyai posisi keunggulan sebenarnya, ini semua dalam posisi keunggulan walaupun perdanganan kita masih surplus dengan Eropa, sebagai catatan RP4 miliar dolar Uni Eropa setengahnya CPO, jika dibiarkan, maka siap atau tidak untuk melakukan. Edhy mengemukakan bahwa biodiesel dan energi yang bisa diterobos, hampir 3 tahun tidak tahu mau kemana jangan sampai petani diabaikan dan yang menikmati orang itu lagi takut terhadap keputusan ini. Edhy meyakini tidak akan lolos jika memang Eropa mau meninggalkan Indonesia dengan cara seperti itu, Edhy juga mengatakan sudah lepas saja, karena Edhy melihat hanya Rp2 M keuntungannya dan memang Eropa juga masih takut untuk beranggapan seperti itu jadi Edhy menyarankan yang penting Bapak Dirjen itu harus selalu berkonsultasi kepada Bapak Menteri Pertanian dan menteri-menteri lainnya yang terkait. Edhy meminta peran Bapak Dirjen yang 5% itu kalo bisa ditambah sampai 50%, jangan anggap omongan Komisi 4 ini sederhana. Edhy menegaskan bahwa ingin meminta data, karena  kecewa dengan data petani padahal kebun yang sekarang ini belum alih fungsi secara kasar itu masih ada 3 juta H dan semua sawit. Edhy mengatakan juga nanti akan dilanjutkan rapatnya lagi, jadi karena resolusi ini belum final, maka semua yang duduk disini jangan sampai membenarkan suatu kongkalikong untuk menipu rakyat, jika perlu buat surat ke ketua DPR agar BKSAP ini kerjanya harus yang benar, mereka selalu ke Eropa tapi degan isu seperti begini mereka malah diam.[sumber]

Perizinan Hutan Tanaman Industri (HTI)

23 Oktober 2017 - Pada Rapat Audiensi Komisi 4 DPR-RI dengan Mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta tentang perizinan, Edhy mengatakan Hutan Tanaman Industri (HTI) pada masa sekarang seperti anak tiri, yang hanya mampu menguasai lahan besar namun tidak bisa mendapat pinjaman dari swasta. Oleh karena itu, Hutan Tanaman Industri (HTI) berubah menjadi HGU dengan beberapa ketentuan. Edhy juga mengatakan, hal yang terpenting adalah pengawasan, namun sayangnya penegakan hukum tidak seimbang. Edhy menyampaikan bila masih banyak kawasan hutan yang menjadi perkebunan namun izin belum beres. Menurut Edhy, Hutan Tanaman Industri (HTI) sudah bagus namun kurang pengawasan dari pemerintah dan DPR. Untuk perihal survey, Edhy menyarankan untuk melakukannya tidak hanya kepada mahasiswa namun juga pengusaha. Edhy mengatakan siap untuk mendanai hal tersebut bila diperlukan. Edhy mengatakan, sebagian besar Hutan Tanaman Industri (HTI) di Indonesia telah mendapatkan kemudahan dari pemerintah dan perlunya untuk memiliki pemangku hutan yang memiliki jiwa idealis. Selain itu, Edhy mengatakan bila Komisi 4 akan menjadi nomor 1 dalam menyampaikan hal yang menjadi kepentingan rakyat. Edhy menyampaikan akan terus memantau perhutanan sosial. Edhy menyampaikan agar komunikasi antara Mahasiswa UGM dengan Komisi 4 tidak terputus. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, Kepolisian, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , Edhy Prabowo menyoroti hasil pendapatan petani sangat rendah, padahal harga di pasar sangat tinggi. Edhy Prabowo juga menghimbau manajemen keuangan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) harus terstruktur dengan baik. [sumber]

Status dan Peralihan PNS Tenaga Penyuluh

23 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, Kementan KemenPANRB Kemendagri dan Kemenkeu, Edhy mengatakan bahwa dari 1450 tenaga pendamping, terdapat 17 orang yang belum mendapatkan kejelasan mengenai perpanjangan kontrak. Selain itu, terdapat 312 tenaga pendamping yang sudah mendapat formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) namun masih belum mendapat kejelasan. Edhy menanyakan mengenai pendidikan tenaga penyuluh yang tidak linier, mengapa baru dipermasalahkan sekarang ini. Padahal mereka sudah lama bekerja. Menurut Edhy, tidak ada lagi penyuluh yang diberhentikan. Karena 2 tahun lalu setiap kementerian merasa kekurangan akan penyuluh. Edhy menambahkan jika penyuluh yang berusia di atas 35 tahun melanggar Perpres makan harus dicarikan jalan keluarnya. Namun, jangan memecat para tenaga penyuluh kecuali ada sebab yang jelas seperti tidak produktif. Indonesia kekurangan 43 ribu penyuluh. [sumber]

Reklamasi Teluk Benoa

11 Januari 2017 - Edhy menanyakan perihal Mutik harus di lahan basah atau bisa juga di lahan yang ada tanamannya serta menyatakan bahwa Komisi 4 DPR-RI tidak memihak pada siapapun kecuali berdiri di garis kebenaran komisi 4 DPR  berdiri di atas kepentingan rakyat. [sumber]

Pengawasan Cagar Budaya dan Pertanian Karet Muaro Jambi

11 Januari 2017 - Edhy mengungkapkan bahwa DPR tidak mempunyai dana aspirasi dan anggota dewan sedang memperjuangkan hal tersebut. Menurut Edhy Candi Muaro Jambi merupakan hal yang sangat penting maka semua dinas yang memiliki kepentingan harus bekerja sama. Selanjutnya Edhy menginformasikan bahwa dalam bidang pariwisata DPRD Muaro Jambi dapat berkoordinasi dengan Komisi 10 sedangkan mengenai jalan dapat berkoordinasi dengan Komisi 5. Edhy mendesak agar masalah ini segera ditindaklanjuti dengan membuat surat ke DPR dengan tembusan ke fraksi. Edhy menekankan bahwa Komisi 4 sepakat Cagar Budaya Muaro Jambi penting karena dapat menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Edhy meminta DPRD Muaro Jambi untuk turut menyelesaikan persoalan mengenai harga karet agar harga komoditas dikontrol oleh negara dan tidak langsung dijual ke oleh pihak swasta. Edhy juga menyatakan dukungannya pada setiap hal yang diajukan oleh DPRD Muaro Jambi. [sumber]

Teluk Benoa

28 November 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 menggelar dengan PT Tirta Wahana Abadi, Heru Budi Wasesa,  Edhy menyatakan selama masih punya manfaat untuk Bali tidak akan menjadi masalah. [sumber]

RKA-K/L 2017 dan RAPBN 2017 - Kementerian Pertanian

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, Edhy menyayangkan paparan dari Mentan yang tidak memasukkan program prioritas dari Kementan, jangan sampai dana Rp23 triliun yang diberikan membuat program tidak berjalan dan tidak realistis, jika memang dana pertanian tidak bisa dinturunkan lagi, itu harus dipertahankan. Edhy memaparkan bahwa hutan Indonesia masih kosong sekitar 30 juta hektar dan ada hutan dari Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Hak Pengusaha Hutan (HPH) yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami jagung. Lebih baik Mentan melakukan kerjasama dengan Menteri Kehutanan untuk memanfaatkan lahan yang ada. [sumber]

Anggaran Kementerian Pertanian

22 Juni 2016 - Edhy menghimbau agar penyelesaian pembayaran hutang dan bunga pada subsidi pupuk bisa segera diselesaikan. Adapun total hutang yang belum diaudit oleh BPK sebesar Rp26 Triliun.  [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti,  Edhy menjelaskan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (MenKKP) mengusulkan pagu anggarantahun 2017 sebesar Rp.10,763,278,100,- program manajemen sebesar Rp.383,271,000,- pengawasan sebesarRp.82,905,900,- pengembangan SDM sebesar Rp.1,241,206.000,-penguatan daya saing sebesar Rp.1,101,146,800,- pengelolaan ruang laut sebesar Rp.1,207,901,000,-karantina ikan sebesar Rp.624,743,100,000,-. Ia juga mengatakan bahwa penghematan eselon 1 tidak menggunakan skala prioritas sehingga dirasa masih sangat kurang. Selain itu, terkait asuransi nelayan, komisi 4 meminta agar melakukan sinkronisasi di daerah pemilihan khusus pelaku utama pengadaan kapal markas, pesawat patroli, dan angkut ikan hidup.

Edhy menemukan apa yang terjadi pasca pemotongan dan yang direncanakan ke depan itu belum berpihak pada masyarakat khususnya nelayan. Peraturan tidak boleh menggunakan alat tertentu seharusnya dipikirkan karna nelayan tidak semuanya mampu, apakah sudah mencerminkan dari jumlah nelayan atau belum. Edhy juga menyarankan untuk menunda pembelian pesawat karna sudah ada kapal laut atau alternatifnya bias bekerja sama dengan TNI AL/AU karena jika bisa dimaksimalkan, anggarannya bisa digunakan untuk menutupi kekosongan alat pengadaan yang dilarang itu. Edhy mempertanyakan apakah tujuan MenKKP memodernisasi kawasan atau memperbaiki masalah nelayan karena ia merasa jika membeli pesawat itu memang lebih hemat, tetapi tidak efektif karena penggunaannya bisa memakan biaya 35 M setahun.

Edhy juga mempersilakan semua fraksi untuk menyuarakan aspirasi dan didapat hasil sebagai berikut ; PDIP ditunda, Golkar ditunda, Gerindra ditunda, Demokrat ditunda, PAN ditunda, PKB ditunda, PKS ditunda, PPP ditunda, Nasdem ditunda, dan Hanura ditunda.[sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Besar anggaran Badan Restorasi Gambut (BRG) yang diusulkan ke APBN 2017 tidak mengalami perubahan. Diharapkan ini menjadi catatan bagi Kementerian LHK dan juga Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Lalu, Edhy mengusulkan agar bibit tanaman difokuskan ke bibit buah agar tak ada kegiatan impornya lagi. Selanjutnya, Edhy menanyakan apakah langkah alternatif Kementerian LHK bila pesawat dan helikopter untuk Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) tidak jadi dibeli. Ia juga menghimbau Kementerian LHK agar melaksanakan kebijakan yang antisipatif, bukan reaktif. Edhy mencontohkan pemasangan alat ukur polusi udara yang terkesan kebijakan yang sangat reaktif dan banjir akibat sampah. Edhy memberi saran kepada Eselon I Kementerian LHK untuk memeriksa berapa banyak orang Jakarta yang terkena efek polusi udara per tahunnya.  [sumber]

Pembangunan Gedung DPR

Pada Rapat Paripurna ke-60 tanggal 26 April 2016 - Edhy menyampaikan bahwa anggota DPR-RI terpilih saat ini melalui pemilihan umum yang gampang. Edhy menegaskan, harus ada penjelasan lengkap mengenai pembangunan gedung DPR yang akan dialihkan menjadi perpustakaan agar masyarakat tidak salah paham. Dari keadaan ekonomi Indonesia yang masih sulit, Edhy mempertanyakan apakah pembangunan ini akan terus dilakukan atau tidak. Edhy menyarankan, pembangunan ini sebaiknya ditunda dan menunggu hingga keadaan ekonomi Indonesia membaik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 April 2016 - Edhy mengatakan bahwa selain tindakan hukum, upaya preventif juga diperlukan. Edhy memohon unutk mendata perusahaan yang tidak kooperatif dan tidak melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Edhy  menanyakan tentang kendala dalam mengelola hutan. Edhy berharap agar panitia kerja menghasilkan rekomendasi yang bagus. Edhy menyatakan ada dana sebesar Rp.560 Miliar untuk pengadaan helikopter. Edhy menanggapi pernyataan Hermanto bahwa polisi hutan sudah diserahkan ke daerah tetapi daerah tidak mau.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Menurut Edhy, Kemendag seharusnya tidak perlu mengurus hasil pertanian. Selanjutnya merujuk pada laporan BPK, Edhy menilai bahwa kinerja beberapa perusahaan pupuk sangat minim, di antaranya PT Pupuk Kaltim belum memiliki gudang penyimpanan, serta PT Pupuk Kujang belum melakukan denda pada mitra-mitra yang telat menyalurkan pupuk.

Edhy meminta Kementan memperhatikan program kerjanya secara menyeluruh, jangan pada daging sapi saja, tetapi juga perhatian untuk daging kambing, dan unggas. Edhy menambahkan bahwa justru di beberapa daerah daging sapi dibeli dengan harga yang sangat rendah, bahkan tidak ada nilainya, sedangkan daging babi justru harganya sangat mahal. Edhy berharap agar anggaran-anggaran yang telah disepakati bersama tidak dimanfaatkan oleh orang atau oknum tertentu.  [sumber]

26 Mei 2015 - Edhy minta klarifikasi ke Menteri Pertanian (Mentan) strategi yang disiapkan untuk menyikapi harga karet yang drop cukup banyak. Edhy menyoroti betapa menguntungkannya bisnis beras ini dimanacost-nya Rp.2 juta per ton dan harga jualnya Rp.7,2 juta per ton.

Terkait isu Beras Plastik, Edhy bingung kenapa Pemerintah menyikapinya dengan penuh kepanikan sampai Sucofindo harus lakukan segala macam tes. Padahal menurut Edhy cukup di lihat apakah beras tersebut mengapung tidak ketika di air.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Edhy menanyakan, bagaimana penyimpanan cabai, bawang putih, dan bawang merah agar kualitasnya terjaga.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Urusan Logistik - RAPBN 2016

19 November 2015 - Edhy menilai bahwa pengalokasian anggaran yang dipimpin Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak tepat sasaran. Menurut Edhy ada kesalahan dalam pengalokasian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK).  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

27 Mei 2015 - Menurut Edhy banyak lahan yang diperuntukkan untuk pertanian sekarang sudah menjadi industri. Edhy minta klarifikasi ke Gubernur Bangka Belitung (Babel) berapa persentase lahan yang peruntukannya untuk pertanian.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Mengenai Kasus Haifa, menurut Edhy Komisi 4 akan segera membuat rapat dengan Kepolisian dan TNI-AL untuk dukung kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Edhy menyatakan bahwa Komisi 4 siap memberikan dukungan politik kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Edhy mengajak Kementerian LHK dan Komisi 4 saling terbuka dengan satu sama lain.  [sumber]