Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Lampung I
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tegal
Tanggal Lahir
15/07/1968
Alamat Rumah
JL.Zaitun Raya Blok B-2 No.5, RT.002/RW.014, Kel.Kelapa Dua. Kelapa Dua. Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Lampung I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Ahmad Muzani dikenal sebagai pengusaha dan juga politisi. Dari remaja, ia bergabung di berbagai organisasi di kota kelahirannya. Ia pernah tercatat pernah memimpin Pelajar Islam Indonesia (PII), sebelum melanjutkan pendidikan jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Dari ilmu yang didapatnya, Ahmad Muzani terjun menjadi wartawan majalah Amanah dan penyiar radio Ramako. Di radio ini pula, ia terpilih menjadi direktur untuk kawasan Serang, Banten.

Ahmad Muzani sempat terjun ke dunia politik praktis saat membidani Partai Bintang Reformasi (PBR) yang dibentuk Zainuddin MZ, dan sempat menjabat sebagai Wakil Sekjen.

Namun jelang Pemilu 2009, Ahmad yang pernah bekerja menjadi manajer perkebunan kelapa sawit milik Prabowo Subianto tersebut berhabung sebagai kader Partai Gerindra.

Suami Himmatul Aliyah yang sudah dikaruniai 4 anak ini pun mulai aktif menjadi bagian dari Partai Gerindra hingga dipercaya menjadi Sekjen.

Di 2014, nama Ahmad Muzani disebut-sebut sebagai calon dari Gerindra yang disiapkan untuk menggantikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). (sumber)

Di 2012 Ahmad Muzani diduga terlibat kasus pemerasan terhadap Kementerian BUMN lewat alokasi anggaran (sumber) (sumber2)

Pendidikan

SLTA, SMEA Negeri 1, Karanganyar (1987)

S1, Ilmu Komunikasi, Universitas Ibnu Khaldun, Jakarta (2009) 

Perjalanan Politik

Periode 2014-2019 ini Ahmad Muzani menjadi bagian dari Komisi I yang mencakupi bidang Pertahanan, Luar Negeri, Intelijen, Komunikasi dan Informatika. Ia juga bagian dari Badan Legislasi.  

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Tanggapan

Menyikapi Pencalonan Basuki Tjahaja Purnama sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta

20 Juni 2016 - (RimaNews) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menegaskan tidak akan mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 mendatang.

"Pilgub Februari yang akan datang sudah pasti Gerindra tidak akan mencalonkan Ahok. Mau KTP 1 atau 2 juta pasti tidak akan mencalonkan," kata Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (20/06/2016).

Menurut Ketua Fraksi Partai Gerindra itu, bagi Gerindra, Ahok bukan siapa-siapa yang pantas untuk diusung.

"Ahok itu bukan siapa-siapa awalnya, kita calonkan, kita perjuangkan, pada saat itu Jokowi belum kenal Ahok, sejarahnya seperti itu. Akhirnya kita paksakan dan perjuangkan dengan Ahok, akhirnya terpilih," kata Muzani.

Dalam prosesnya sebagai wagub, kinerjanya mengecewakan, dia tidak bisa melindungi rakyat kecil di Jakarta.

"Janjinya saat kampanye tidak menggunakan satpol PP untuk menakut-nakuti rakyat, saya masih ingat di Kelapa Gading, Jokowi ngomong seperti itu, yang terjadi dia menggunakan kekuatan satpol PP bersama dengan menggunakan TNI untuk melakukan penggusuran ini dan itu atas nama kepemilikan lahan yang tidak sah," katanya.

Alasan lain, sambung Muzani, pada saat pilpres Ahok tidak mendukung Prabowo Subianto. "Sehingga kami pasti tidak akan mendukung. Kepada partai lain, itu adalah hak preogratif partai kami tidak bisa ikut campur," kata Muzani.

Lebih lanjut dikatakan, kalau memang Ahok telah mendapatkan 1 juta KTP sebagai bentuk dukungan, seharusnya tak perlu mengemis minta dukungan dari partai politik.

"Kalau Ahok sudah didukung 1 juta KTP, kenapa harus cawe-cawe minta dukungan dari partai politik. Saya ngga mau mengatakan begitu (tidak konsisten)," kata Muzani.  [sumber]

 

Proyek Strategis Perpustakaan DPR

28 Maret 2016 - (JawaPos) - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani juga menginginkan rencana pembangunan gedung pustaka di kompleks Parlemen Jakarta, ditunda. 

Alasan penundaan karena APBN berpotensi mengalami defisit penerimaan hingga ratusan triliun pada tahun ini. Karena itu, pihaknya berharap pembangunan pustaka maupun fasilitas lain tidak dipaksakan. 

"DPR jangan ngotot. Library segede apapun perlu. Itu jadi kebutuhan. Tapi ditahan dulu toh tidak prioritas," kata Muzani, saat dihubungi pada Senin (28/3).

Dia mengakui bahwa ruangan kerja anggota dewan juga tidak memadai lagi. Tapi, kebutuhan ruang kantor bukan termasuk hal mendesak. Untuk memenuhi keperluan anggota dewan terhadap buku sekalipun, bisa dibeli atau dipinjam.

"Anggaran lagi defisit besar. Pembangunan gedung, library, apapun bisa ditunda. Kalau pemerintah mau tunda karena itu, sudah benar. Tapi tidak boleh dihapuskan," tambahnya.

Sikap ketua fraksi Gerindra ini bertentangan dengan sejumlah pimpinan dewan seperti Ketua DPR Ade Komarudin dan wakilnya Fahri Hamzah, yang tetap menginginkan pembangunan pustaka tetap jalan.  [sumber]

Sebagai Salah Satu Calon Gubernur DKI

28 Januari 2016 - (KOMPAS.com) - Partai Gerindra saat ini masih menjaring bakal calon kepala daerah yang akan diusung pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. 

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, siapa pun yang nantinya akan menjadi calon gubernur harus mendapat persetujuan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. 

"DPC dan DPD sebagai institusi yang tahu seluk beluk masyarakat punya kepentingan beri masukan kepada ketua dewan pembina. Tapi nanti semua terserah Ketua Dewan Pembina karena itu hak prerogratif dan wewenang Ketua Dewan Pembina," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Kamis (28/1/2016). 

Muzani merupakan salah satu bakal calon gubernur DKI yang masuk dalam radar DPD Gerindra DKI Jakarta. Namun, dalam proses penjaringan yang dilangsungkan di Hotel Sari Pan Pacific, Rabu (27/1/2016) lalu, Muzani absen. 

"Ada urusan partai yang penting di DPP. Saya bersama dengan Pak Ketua Umum waktu itu," ujarnya. 

Sementara itu, saat ditanya apakah dirinya masih tetap berniat untuk maju dalam kontestasi daerah tersebut, Muzani hanya menjawab 

"Apa saya ini ada potongan jadi gubernur DKI? Enggak ada potongan gue," kata dia. (sumber)

Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR

17 September 2015 - (Warta Ekonomi Online) - Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR RI Ahmad Muzani mengatakan fraksinya meminta penundaan pemberian kenaikan tunjangan kepada anggota DPR RI karena diberikan saat ekonomi Indonesia mengalami pelambatan.

"Tunjangan itu diberikan saat situasi ekonomi Indonesia dalam kondisi 'sempoyongan'," katanya di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (16/9/2015).

Dia menjelaskan besarnya tunjangan yang diberikan dari komponen kenaikan keseluruhan kurang lebih Rp4-5 juta per anggota. Menurut dia, hal itu sebenarnya wajar apabila dikonversi dengan nilai kenaikan barang dan jasa, akibat fluktuasi mata uang.

"Namun tunjungan diberikan saat kondisi ekonomi 'sempoyongan' yang membuat beban rakyat," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu mencontohkan, Selasa (15/9/2015) ribuan guru honorer menuntut kepastian masa depan, angka pemutusan hubungan kerja bertambah, dan daya beli masyarakat menurun. Kondisi-kondisi itu, menurut dia, berakibat pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin sehingga anggota DPR yang mewakili rakyat, tidak tepat menuntut tunjangan meskipun alasannya penyesuaian kebutuhan yang beranjak naik.

"Sebaiknya ditunda dulu (kenaikan tunjangan)," katanya.

Selain itu dia mengakui alasan selama dua periode anggota DPR belum mengalami kenaikan tunjangan adalah bersifat rasional. Namun, menurut dia, para anggota DPR saat ini masih dapat memenuhi kebutuhan dengan tunjangan yang ada.

"Pejabat negara yang sebenarnya wakil rakyat seperti menghiraukan penderitaan rakyat. Gerindra meminta agar ini ditunda dulu," ujarnya.

Sebelumnya, DPR meminta kenaikan tunjangan kepada pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016. Tunjangan yang diusulkan naik mulai dari tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, hingga bantuan langganan listrik dan telepon.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui surat No S-520/MK.02/2015 telah menyetujui kenaikan anggaran tersebut, meski pun angkanya dibawah usulan DPR.

Berikut kenaikan tunjangan yang diusulkan DPR dan tunjangan yang disetujui Kemenkeu, seperti disiarkan sejumlah media ibu kota:

1. Tunjangan Kehormatan

a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp11.150.000, disetujui Rp6.690.000.

b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp10.750.000, disetujui Rp6.460.000.

c. Anggota: DPR mengusulkan Rp9.300.000, disetujui Rp5.580.000.

2. Tunjangan Komunikasi Intensif

a. Ketua badan/komisi: DPR mengusulkan Rp18.710.000, disetujui Rp16.468.000.

b. Wakil ketua: DPR mengusulkan Rp18.192.000, disetujui Rp16.009.000.

c. Anggota: DPR mengusulkan Rp17.675.000, hanya disetujui Rp15.554.000.

3. Tunjangan Peningkatan Fungsi Pengawasan

a. Ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp7.000.000, disetujui Rp5.250.000.

b. Wakil ketua komisi/badan: DPR mengusulkan Rp6.000.000, disetujui Rp4.500.000.

c. Anggota: DPR mengusulkan Rp5.000.000, disetujui Rp3.750.000.

4. Bantuan Langganan Listrik dan Telepon

a. Listrik : Usulan DPR RI : Rp5.000.000, disetujui Rp3.500.000

b. Telepon : Usulan DPR RI: DPR RI Rp6.000.000, disetujui Rp4.200.000. (sumber)

Tujuh 'Proyek Strategis' DPR

26 Agustus 2015 - (MetrotvNews.com) - Fraksi Partai Gerindra DPR RI menilai pembangun tujuh proyek parlemen tidak perlu dipaksakan. Saat ini keuangan negara lebih baik difokuskan untuk pembangunan ekonomi karena sedang dalam kondisi tak stabil.

"Kondisi uang negara akan sempoyongan. Di satu sisi (proyek) jadi kebutuhan dan satu sisi cost yang besar. Lebih baik sektor produksi yang bisa merancang tenaga kerja," kata Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Dia tidak memungkiri proyek parlemen menjadi kebutuhan karena proyek mengandung estetika, fungsional dan protokoler DPR sebagai lembaga negara. Revitalisasi kompleks parlemen untuk modernisasi juga tak bisa dihindari.

"Akan tetapi kan masalahnya kebutuhan dengan dana yang besar ini, kalau di ekonomi negara yang kurang fit, akan timbulkan perasaan kurang sensi terhadap perekonomian negara kita. Patut dipikirkan kemungkinan lain," tegas dia.

Anggota Komisi I DPR ini menyatakan, Gerindra tak akan 'ngeyel' bila proyek ditunda. Ada atau tidak, fungsi dewan tidak akan terganggu.

"Dan kita laksanakan tugas, dengan fasilitas yang sekarang dimiliki," pungkas dia. (sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tegal
Tanggal Lahir
15/07/1968
Alamat Rumah
JL.Zaitun Raya Blok B-2 No.5, RT.002/RW.014, Kel.Kelapa Dua. Kelapa Dua. Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Lampung I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika