Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Rancangan Undang Undang (RUU) Sistem Perbukuan (Sisbuk) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kabalitbang Kemendikbud RI
Dwita menjelaskan bagaimana kita bisa mengetahui harga eceran sudah melebihi harga eceran tertinggi.
Tanggapan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
Dwita menyampaikan pentingnya mengevaluasi kondisi pangan negara kita. Di depan mata kemarin ada antre beras yang tentu sangat miris dan ironis, karena kita adalah negara agraris. Hal ini menjadi potret wajah Indonesia, walaupun tidak semua daerah antre, tapi satu potret itu berdampak buruk karena dilihat oleh negara luar. Ia menyarankan agar perlu dievaluasi terkait teknisnya, sehingga tidak terjadi lagi antre beras. Dwita juga menyarankan agar Bappenas bekerja sama dengan Kementerian BUMN dan MenPAN-RB agar PNS atau pegawai BUMN juga mendapat beras premium bulog, sehingga Perum Bulog mendapatkan kepastian pasar dan tentu petani juga menjual gabah ke Perum Bulog dengan harga yang lumayan tinggi. Dwita juga menyampaikan pentingnya evaluasi terkait HPP gabah Rp5.000 masih relevan mengingat harga biaya produksi yang semakin tinggi. Di satu pihak Fraksi Partai Gerindra mendukung usulan petani yang mengharapkan harga gabah di atas Rp7.000, tapi di sisi lain masyarakat meminta harga beras Rp10.000, sehingga perlu dicari formulasi yang aman dan ramah bagi semua pihak baik petani, masyarakat, maupun produsen. Dalam kunker DPR-RI ke Jawa Tengah, Bappenas merekomendasikan agar Perum Bulog memiliki kemitraan dengan petani di sejumlah wilayah di sentra padi nasional minimal 500.000 hektar guna memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah dalam 1 tahun. Dwita mengharapkan hal tersebut bisa dilakukan dengan kerja sama di wilayah lain yang potensial terutama untuk petani yang sudah mendapatkan bantuan dari Kementan. Badan Pangan Nasional bersama Bappenas mewakili Indonesia dalam menyampaikan strategi transformasi sistem pangan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goal dalam pertemuan di United Nation Food System Summit di Roma, Italia. Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan terkait komitmen dan langkah konkret yang akan dilakukan di tingkat nasional dan daerah untuk dapat dipaparkan mulai dari programnya, anggarannya, hingga dampaknya terhadap pangan nasional. Lalu, perlu juga dipaparkan target dan output perubahan sistem pangan untuk mengakhiri kelaparan dan kerawanan pangan serta kekurangan gizi di Indonesia.
Pembahasan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga RI
Dwita menanyakan gambaran kewirausahaan yang dilaksanakan, sehingga ia dapat ikut mengawasi di lapangan. Dwita mengusulkan bahwa sebaiknya kewirausahaan bermitra dengan perguruan tinggi.
Realisasi APBN Tahun Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Dwita menanyakan progres dari Kemendikbud dalam berkoordinasi dengan Kepala Daerah.
Realisasi Anggaran 2015 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Ria mengatakan bahwa ini program pusat, bukan program daerah atau dinas. Kepala sekolah Lampung banyak yang takut untuk pencairan.
Guru Honorer — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan
Dwita mengatakan banyak sekali guru honorer kurang mendapatkan penghasilan yang layak. Ia menyampaikan baru-baru ini menerima 100 pengajar muda di daerah terpencil Lampung. Ia mengatakan hal ini menjadi kecemburuan terhadap guru-guru yang sudah lama mengajar di daerah 3T. Ia menyampaikan guru adalah pengajar tetapi pengajar bisa jadi bukan guru. Ia menanyakan jumlah honor untuk daerah 3T dan alasan anggaran ini difokuskan ke guru-guru yang mengabdi di daerah 3T karena Pemerintah harus berfokus untuk guru-guru yang berjasa di daerah 3T.
Pembahasan Kendala dan Permasalahan Pelaksanaan Beasiswa Dikti dan Sarjana Mendidik di Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (SM3T) dan lain-lain — Komisi 10 DPR RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Perwakilan Perguruan Tinggi
Dwita Ria menanyakan kenapa Rektor tidak diajak dan dilibatkan dalam penentuan kouta. Ia mengatakan UI tadi sudah memberikan penelitian biaya hidup mahasiswa untuk jadi masukan beasiswa para mahasiswa. Dwita Ria menegaskan sekarang mahasiswa berprestasi lebih memikirkan penghasilan ini jadi alasan mahasiswa tidak condong jadi Dosen.
Permasalahan Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Senat Univeristas Gadjah Mada (UGM)
Dwita mengatakan bahwa Mahasiswa dapat belajar banyak karena kini ini serba mudah.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang Kebudayaan (RUU Kebudayaan) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Pemerintah, Balai Pustaka, Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), GABBI, dan Asosiasi Penerbitan Perguruan Tinggi (APPT)
Dwi mengatakan Ini usulan yg baik. Pembinaan itu penting. Bisa dijadikan pertimbangan Pemerintah.
Kenaikan Uang Kuliah Tunggal Perguruan Tinggi Negeri dan Penambahan Perguruan Tinggi Swasta — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Dwita meminta rincian dari penerima beasiswa bidikmisi maupun PPA. Dwita juga menanyakan terkait evaluasi seperti apa proses pemilihan rektor. Dwita juga berharap ditertibkan fakultas kedokteran yang masih berakreditasi C.
Sosialisasi Implementasi, Permasalahan Perkembangan, dan Pengawasan, serta Evaluasi Standar Nasional Pendidikan (SNP), Keterkaitan SNP dengan Sistem Penjaminan Mutu, Peta Satuan Pendidikan per Kabupaten/Kota dan intervensi Pemerintah untuk Memenuhi SNP — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah (Panja Dikdasmen) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Dwita Ria Gunadi mengatakan setiap ke sekolah, jangankan gudang, ruang guru dan Kepsek saja sangat memprihatinkan. Selain itu, muatan lokal masih rendah. Menurutnya, hal ini berhubungan dengan apresiasi penulis budaya lokal. Ia mengatakan hal ini harus menjadi perhatian juga. Ia menanyakan kebijakan pemenuhan standar pendidikan menengah di setiap satuan pendidikan.
Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Ria mengatakan bahwa terjadi gebrakan baru, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sudah mengalokasikan sebagian dana desa untuk perpustakaan.
Penjelasan Struktur Kemenparekraf, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran - Rapat Kerja Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Dwita memohon dukungan untuk Lampung yang dimana pada saat ini hanya perhatian untuk wisata super prioritas. Lampung merupakan KEK yang daerahnya dekat Jakarta dan disana ada lumba-lumba bisa menjadi potensi untuk tempat wisata.
Latar Belakang
Dwita Ria Gunadi terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Lampung II setelah memperoleh 75.239 suara. Pada periode sebelumnya, Dwita menggantikan suaminya, Gunadi Ibrahim, menjadi anggota legislatif Fraksi Gerindra dari dapil Lampung. Gunadi Ibrahim adalah seorang pengusaha besar, tokoh pendiri Gerindra di Provinsi Lampung.
Pendidikan
Belum ada data riwayat pendidikan
Perjalanan Politik
Dwita Ria Gunadi memulai karir politiknya bersama dengan suaminya Gunadi Ibrahim (Anggota DPR-RI periode 2009-2014) membangun Partai Gerindra di Lampung sejak 2008. Dwita adalah salah satu pendiri Persatuan Istri Anggota Dewan Fraksi Gerinda (PINDRA) dan Perempuan Indonesia Raya (PIDAR) Provinsi Lampung.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
Program Indonesia Pintar & Ujian Nasional tingkat SMP
26 Mei 2016 - Adanya program Sistem Kredit Semester (SKS) tentu ada dasarnya. Menurut Dwita, SMA belum masuk wajib belajar dalam UU No. 20, tetapi program SKS sudah dilaksanakan. Dwita Ria berharap adanya program SKS jangan dijadikan program coba-coba. Hal tersebut malah menyulitkan siswanya, begitupun dengan guru-gurunya. Dwita Ria meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk lakukan evaluasi, jika tidak lebih baik dihapus dan balik ke regular. Sementara menurutnya, SMA sendiri belum menjadi wajib belajar di Indonesia. [sumber]
Protes Universitas Lampung Menggelar Seminar Perayaan Hari Lesbian, Gay, Bisexual dan Transgender (LGBT)
25 Januari 2016 - (DetikNews) - Anggota Komisi X DPR Dwita Ria Gunadi memberikan keterangan pers. Dia menyampaikan kecamannya pada kampus yang mengizinkan kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgander (LGBT) melakukan sosialiasi di kampus-kampus.
"LGBT itu tidak sesuai baik itu nilai dari Agama maupun adat dan budaya di Indonesia," ujar Dwita Ria yang juga politisi Gerindra, Senin (25/1/2016).
Dwita mendapat laporan dari mahasiswa, di Lampung di salah satu kampus kelompok LGBT mengadakan sosialisasi. Bahkan salah seorang dosen dengan terang-terangan sudah memproklamirkan diri di media sosial untuk terus mengkampanyekan LGBT.
"Mereka itu dalam aksinya, memberikan pemahaman bahwa perilaku seks menyimpang adalah hak asasi, sehingga masyarakat harus menerima mereka. Padahal sudah jelas bahwa mereka harus disembuhkan bukan malah mengadakan kegiatan-kegiatan untuk menggalang dukungan supaya diterima oleh masyarakat," tegas Dwita Ria.
Anggota DPR RI asal daerah pemilihan Lampung II tersebut juga menyebutkan bahwa fenomena LGBT ini harus disikapi seksama para orangtua.
"Jadi di sini peran serta keluarga di masyarakat sangat penting untuk mengawasi kegiatan khususnya keluarga mereka sendiri," tutup dia. (sumber)
Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Pada 21-22 April 2015 - Dwita mengingatkan ke Direktur Utama LPDP bahwa sampai saat ini belum menerima hasil dan implementasi hasil pendanaan riset yang diberikan ke LPDP.
Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud
27 Januari 2015, saat menghadiri rapat kerja Kom X dengan Kementerian Pendidikan, Dwita mendorong pemerintah menyelesaikan polemik gaji guru honorer dan mengintegrasikan pendidikan seksualitas yang sehat dalam kurikulum (mis., pacaran).