Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - DKI Jakarta I
Komisi I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sawah Lunto
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jati Bening Estate Blok C-2 no 8, RT.005/RW.013, Pondok Gede. Bekasi. Jawa Barat
No Telp
081 186 5698/ (021) 5275027

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
DKI Jakarta I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika

Latar Belakang

Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung adalah seorang petinggi di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Asril adalah mantan Kepala Staf Komando Strategik Angkatan Darat (KOSTRAD). Asril terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil DKI Jakarta I setelah memperoleh 24,957 suara.

Asril Tanjung lahir pada 12 April 1950 di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia menikah dengan Neni Susianti. Memiliki 3 anak bernama Dr Edo Wira Chandra, IPTU (Pol) David Candra B, dan Anne Y. Gardes. Asril merupakan perwira lulusan Akabri tahun 1973 dengan pangkat terakhir sebagai Mayor Jendral TNI dari kesatuan Infantri.

Pada masa kerja 2014-2019 Asril bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika. Ia adalah Wakil Ketua komisi I

Karir

Berpangkat Letnan Kolonel memimpin Kontingen Garuda Yonif 303/Kostrad ke Kamboja
Kepala Staf Kostrad

Selepas mengabdi di kemiliteran, Asril dipercaya untuk memimpin sebuah maskapai penerbangan swasta dan menjabat sebagai Direktur Utama Mandala Airlines (sumber)

Pada periode 2014-2019 Asril duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri dan intelijen.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri, Sawah Lunto (1969)

S1, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), Magelang (1973)

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL), Bandung (1989)

S1, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok (1996)

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (SESKO ABRI) (1996)

Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS), Jakarta (1999)

Perjalanan Politik

Ketua Umum Masyarakat Sumatera Bersatu (MSB)
Ketua Pembina Gabungan Pelaku Ekonomi Lemah Indonesia (Gapelindo)
Pengurus Yayasan Dharma Putera Kostrad
Ketua umum Gebu Minang Pusat
Penasehat Gapeksindo Jabar
Pembina Yayasan Berita Sore (Sumut)
Anggota MPR RI utusan Daerah Istimewa Aceh.
Dewan Pembina GERINDRA

Panglima Roemah Djoeang Jakarta Timur. 2017.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Arab Saudi dan RUU Nota Kesepahaman RI-Kerajaan Belanda di Bidang Pertahanan

18 September 2018 – Asril menyampaikan bahwa sejak zaman pemerintahan Soekarno-Hatta, Indonesia sudah mengirimkan duta besar sebagai perwakilan Indonesia di Jeddah. Selain mengirimkan duta besar di Jeddah, Indonesia juga merupakan penyumbang devisa terbesar untuk Arab Saudi terkait penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Asril juga menuturkan Raja Salman telah menandatangani 11 perjanjian kerja sama antara RI dan Arab Saudi saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu dan hal tersebut menunjukkan hubungan RI-Arab Saudi terjalin baik. Dengan demikian, Asril menyatakan bahwa fraksi Gerindra menyetujui kedua RUU tersebut. [sumber]

RUU Informasi & Transaksi Elektronik (RUU ITE)

14 Maret 2016 - Asril menyampaikan bahwa Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2008 merupakan tonggak sejarah Indonesia memasuki era digital. Menurut Asril, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk melindungi warga negaranya. Dalam perkembangannya, Asril menilai bahwa UU ITE memiliki sisi negatif terkait pencemaran nama baik. Melaui Asril, Fraksi Gerindra memandang bahwa internet sudah masuk domain publik maka perlu adanya pembahasan terkait perubahan rancangan UU Nomor 11 Tahun 2008. Revisi UU ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pornoaksi serta kejahatan dunia maya atau cyber crime. Asril menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menyetujui untuk membahas revisi UU ini di tingkat DPR-RI. Asril berharap pembahasan RUU ini dapat terselesaikan dengan baik. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perjanjian Ekstradisi RI dengan UEA

15 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 1 dengan Kemenlu dan Polri, Sebagai pengantar rapat, Asril Hamzah menuturkan bahwa saat dirinya berkunjung ke Parlemen UEA di Abu Dhabi bahwa meratifikasi Rancangan Undang-Undang itu sudah lama saat terjadi konflik dengan Iran, dan pemerintah Indonesia sudah ada MoU dan Asrul merasa ratifikasi pun tidak akan bermasalah karena sama-sama membantu, dan mungkin Departemen Luar Negeri dapat menjelaskan lebih detail. [sumber]

RUU Perjanjian RI-Singapura tentang GBL Wilayah Timur Selat Singapura

27 September 2016 - Asril berpendapat bahwa ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura ini sangat penting, namun harus bisa melihat secara lebih luas perihal keuntungan untuk Indonesia dalam peratifikasian perjanjian perbatasan ini. [sumber]

RUU ITE – Pendalaman Pakar

3 Februari 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 1 dengan Pakar; Sigit S, Teddy S, Donny, Firdaus C, Bayu W, dan Angga, Asril menyatakan bahwa nantinya Komisi 1 akan membentuk Badan Siber Nasional. Ia mengemukakan bahwa dalam pandangannya kita boleh
bebas hanya saja bebas yang terukur karena HAM di negara ini dibentuk dengan darah. [https://chirpstory.com/li/302784]

Tanggapan

RKA K/L TA 2019 LPP RRI dan LPP RVRI

13 September 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Helmy Yahya, Dirut LPP TVRI dan Dirut LPP RRI, Asril mengapresiasi peran TVRI dan RRI dalam Asian Games 2018 dan mengucapkan selamat kepada RRI atas pertama kalinya mendapat formasi CPNS lagi. Asril menceritakan bahwa awal mulanya perekrutan pegawai bermula dari Kementerian Penerangan kemudian Kemenkominfo yang kemudian ternyata banyak yang pensiun karena SDM-nya tua-tua sehingga yang di daerah banyak yang teriak-teriak. Ia bersyukur dengan perekrutan melalui KemenPAN apalagi jika mitra mengenal Menteri PAN untuk kemudian bekerja sama untuk memelihara SDM agar terus berkembang apalagi dalam keadaan ekonomi kita yang sedang sulit seperti sekarang ini.

Arsul mengaku tertarik dengan optimalisasi kanal yang dipaparkan TVRI. Namun Ia menanyakan bagaimana sistemnya apakah ditawari secara komisi atau secara gelombang seraya mencontohkan Kominfo yang pernah menyerahkan ke Komisi 1, misalnya, yang berjumlah sekitar 50 orang lalu dilakukan pembagian beberapa titik wifi sehingga dapat digunakan di masa pencalonan legislatif seperti sekarang ini yang nantinya tinggal klik lalu keluar gambar Asril Tanjung yang bagus. Mengenai angka anggaran, Asril mengingatkan bahwa 1,43 itu adalah tambahan, jadi nanti akhirnya dapat 2 sekian hanya saja di buku ini nampaknya orang akan bingung karena angkanya 911.

Asril mengapresiasi penilaian WTP karena TVRI sudah melalui masa yang sulit sebab selama ini orang sudah berpikir sudah disclaimer. Ia juga berpandangan bahwa keadaan kini masih sulit karena penyiaran publik masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP), Untuk itu Ia menyarankan agar lebih bagus digabung dan gunakan UU sendiri. Asril juga menyinggung rencana menggunakan RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI)yang sampai saat ini belum selesai padahal ditunggu banyak orang akibat kendala politik dlsb. Asrul menyarankan untuk menyegerakan UU karena fungsi dan anggaran mitra sama dan kini status badan hukumnya sedang mengambang padahal identitasnya adalah sebagai lembaga penyiaran pubilk dimana diketahui bahwa publik itu umum. Ia juga mengambil contoh kementerian/lembaga (K/L) yang lain yang punya kapal sekian dan tugasnya berat seperti Bakamla yang anggarannya sempat tambal sulam.

Asril meminta mitra untuk memperbaiki hal-hal yang kurang di dalam buku agar anggaran dapat diajukan ke banggar. Ia berjanji akan membantu mitra. [sumber]

Lokasi Prioritas 3T dan wilayah Blank Spot

16 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 1 dengan Sekjen Kominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri dan Direktur BAKTI Kominfo, sebagai pengantar rapat, Asril meminta kepada Dirjen Kominfo untuk memaparkan penjelasan secara cepat, karena Komisi 1 juga masih fokus kepada pencalegan. Asril mengkritisi masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini harus ke atas dahulu, tapi setelah ke atas justru tidak turun-turun atau lama turunnya. Asril menyampaikan bahwa ini tugas berat dari Kemenkominfo untuk menentukan daerah 3T, karena tidak daerah 3T pun, masih tidak ada sinyal dan Base Transceiver Station (BTS) itu. Asril menyampaikan bahwa ada 2 anggota baru Komisi 1, yakni Gede Syamsul dari Hanura dan Taufik Abdullah dari PKB. Asril menyatakan ini memang ada peningkatan yang baik, tetapi memang ada tahap-tahapnya. Asril menjelaskan bahwa Pemda untuk ikut bantu agar masuk ke daerah, karena mereka meminta tolong akibat tidak ada internet dan wifi, tetapi mereka diam saja. Asril meminta semua kepala pemerintah peduli soal penyebaran internet dan bakti, jika uang banyak, tetapi sebaran tidak bagus, maka kurang baik juga, jadi Asril meminta kepada Kemendagri agar pemda ikut peduli. Asril berpendapat bahwa kita tidak hanya harus fokus kepada 3T, tetapi seperti kata Pak Sukamta, bahwa masih ada di daerah Jawa yang masih Blank Spot tersebut, dan Asril menanyakan itu masuk kategori apa. [sumber]

Paripurna 134 – Pengambilan Keputusan RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Korea Selatan

10 Juni 2018 – Dalam sidang Paripurna, Asril menyatakan Komisi 1 DPR RI menyetujui RUU mengenai Pengesahaan Persetujuan Kerja Sama RI-Korea Selatan di bidang pertahanan setelah melalui pembicaraan tingkat I dengan pemerintah pada 9 Julu 2018 lalu.

Pelayanan Kesehatan Anggota TNI Beserta Keluarganya dan Sinkronisasinya dengan JKN-KIS

20 Maret 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan, Dirut PT ASABRI (http://asabri.co.id/page/1/Sejarah), Dirut BPJS, Kapuskes Mabes TNI dan Sekjen Kemenkes dalam rangka tindak lanjut RDP (17/07/2017), Asril menanyakan apakah ada pemotongan seperti umum jika TNI ikut BPJS karena Ia dan Komisi 1 khawatir yang berawal dari gratis justru malah menjadi bisnis. Ia memperkirakan pada zaman Asril (masih menjadi aparat-red)
mungkin asuransi tidak terlalu berpengaruh dan berbeda dengan zaman Pak Supiadin yang mungkin sangat berpengaruh. Menurut Asril mungkin nanti ada pertemuan lanjutan dan Komisi 1 ingin mendapatkan penjelasan juga dari BPJS. Asril menegaskan perlu diketahui bahwa banyak sekali sorotan mengenai BPJS, mengenai manajemennya dan sebagainya. Ia juga menyorot fenomena di mana kadang-kadang kita kalah dalam administrasi yakni ketika orang sudah mau mati tapi masih ditanya mengenai rujukan dan sebagainya. [https://chirpstory.com/li/386152]

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen

19 Maret 2018 – Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat dan XL, Asril menyatakan bahwa Februari lalu, banyak pengguna di media sosial mengeluhkan kebocoran data yang terjadi. [sumber]

Evaluasi Kinerja KPI 2017 dan Rencana Kerja 2018

30 Januari 2018 - Asril memberikan apresiasi atas hal yang selama ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) namun dirinya menilai bahwa KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) memiliki masalah sebab anggaran di beberapa daerah berbeda-beda. Terkait RUU Penyiaran, Asril menuturkan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Menjelang tahun politik ini, Asril mengatakan bahwa KPI akan memiliki tugas yang lebih berat dan berharap KPI Pusat dapat memberikan alasan yang tepat baik hukum, etika maupun regulasi yang ada. [sumber]

Rencana Program dan Anggaran 2018

8 Juni 2017 – Rapat Komisi 1 dengan Menkominfo, KIP, KPI. Asril menyampaikan jika kalau belanja modal semakin kecil maka anggaran nanti akan habis hanya untuk rutin saja.Asril menanyakan apakah pagu anggran sudah mendukung Perpres No 57 Tahun 2017 tentang BSSN. Asril melihat dalam pagu anggaran yang disampaikan belum pagu anggaran BSSN apakah nanti aka nada pendanaan khusus BSSN. Asril mengharapkan agar serapan anggaran KIP bisa lebih besar lagi. [sumber]

MoU dengan Kementerian Pertahanan dan RUU Persetujuan dengan Pemerintah China dalam Bidang Pertahanan

26 Januari 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Asril mengingatkan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang 24 tahun 2000 dan Indonesia terlihat belum siap atas prasarana. [sumber]

Evaluasi Kinerja KIP Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018

23 Januari 2018 – Dalam rapat dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Asril berpendapat bahwa anggaran KIP memang masih kecil dan semoga dapat ditingkatkan untuk kedepannya, karena sekecil apapun organisasi yang menyangkut negara, itu tetap penting. Asril mengungkapkan bahwa KIP baru seumur jagung dan belum genap setahun, Asril menginginkan kerja nyata dari tim KIP dapat terlihat, seperti bagaimana menyelesaian sengketa informasi, ini bisa kita viralkan. Memang ada keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh KIP, seperti bagaimana mengelola hubungan pusat dan daerah, tetapi apapun halangan itu Asril berharap KIP bisa bangkit dan memperlihatkan aktivitasnya. Asril menambahkan bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik dan terlihat agak keras karena ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan disambung dengan Pemilihan Umum (Pemilu). [sumber]

Evaluasi dan Realisasi Anggaran serta Program Kerja

17 Januari 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Dewan Ketahanan Nasional RI (Wantannas RI), Asril mengatakan anggaran Wantannas RI memiliki jumlah yang kecil dan dirinya menilai wajar bila setiap tahun Wantannas RI meminta kenaikan anggaran ditambah pada 2019 merupakan tahun politik. [sumber]

Status PT. Pos Indonesia

5 Desember 2017 – Pada RDPU Komisi 1 dengan PT. Pos Indonesia (http://www.posindonesia.co.id/), Asril mengatakan Telkom memliki keuntungan yang banyak
untuk itu Ia mengusulkan Telkom digabung dengan PT. Pos Indonesia karena Asril yakin PT. Pos Indonesia tidak akan rugi jika digabung dengan Telkom. Asril mengaku akan merasa sangat sedih bila PT. Pos Indonesia hilang dari Indonesia. Ia kemudian menyontohkan radio yang sejak hadirnya televisi, radio jadi menghilang padahal dahulu radio dulu sudah mengudara kemana-mana sejak kemerdekaan. Asril mengusulkan kembali PT. Pos Indonesia digabung dengan Telkom lalu kapan-kapan tidak apa bila pisah lagi. [https://chirpstory.com/li/376611]

Perjanjian Ekstradisi RI-RRC

25 September 2017 - Dalam RDP Komisi 1 dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Asia Pasifik Kemlu RI, Dirjen A.H.U Kemkumham RI, Kejagung RI dan Kadiv Hukum Polri, Asril menyatakan bahwa DPR kami akan segera membahas perjanjian ini, menurutnya ini sangat penting karena banyak WNI kita di Tiongkok, ia juga mengingatkan bahwa Tiongkok merupakan mitra Indonesia yang paling besar. [sumber]

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware, BSSN, dan Hoax

28 Agustus 2017 - Asril menjelaskan bahwa inti dari siber adalah untuk bertahan dan kemudian menanyakan apakah ada cara untuk menyerang jika suatu saat kita diserang. Terkait Palapa Ring Asril mengaku ingin tahu apakah ada kekhususan pda daerah 3T. Terkait anak SMA yang mendapat sertifikasi pelatihan Asril berharap program tersebut dapat berjalan terus agar lebih mengangkat produk Indonesia seperti yang dikatakan Sjarifuddin Hasan. [sumber]

31 Mei 2017 - Asril menjelaskan sasaran penipuan online sekarang paling banyak di Asia Tenggara dan pelakunya banyak orang Nigeria. [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Sensor Film (LSF)

30 Mei 2017 - Asril mempertanyakan tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu termasuk pendapatan LSF atau tidak. [sumber]

Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia – Filipina

18 April 2017 – Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, dan Kadishum TNI-AL, Asril mengatakan jumlah penduduk ali Indonesia masih cukup banyak dan Indonesia serta Filiphina sudah melakukan tindakan untuk mendata warga negaranya masing-masing. Terkait hal tersebut, Asril menanyakan perkembangan terbarunya karena status penduduk sangat penting. Asril menuturkan di wilayah perbatasan, banyak warga keturunan Indonesia yang belum memiliki identitas dan Asril berharap hal tersebut dapat segera ditangani. [sumber]

Anggaran Sarana Monitoring Isi Siaran pada Anggaran KPI 2017

1 Februari 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Asril menanyakan bagaimana sistem pengamanan penyiaran yang diadakan oleh Menkominfo dan KPI. Asril mengharapka agar Menkominfo dan KPI dapat memberikan sistem pengamanan yang ketat agar kerahasiaan data tidak dapat ditembus oleh siapapun. [sumber]

Evaluasi Proker 2016 dan Rencana Proker LSF 2017

16 Januari 2017 - Asril mengerti anggaran LSF hanya 56 miliar dan masih di bawah Komisi 10. Asril memperkirakan produser film akan mengalami kerugian apabila film sudah selesai diproduksi tetapi kemudian diberhentikan oleh LSF, maka Asril menanyakan bagaimana kelanjutannya. Asril menyarankan LSF untuk memonitori pembuatan film terutama produk film dalam negeri. [sumber]

Evaluasi Kinerja

21 Juni 2016 – Rapat KomisiInformasi Pusat (KIP). Asril menanyakan kesiapan dan kesanggupan KIP yang akan menjadi tuan rumah International Conference of Information
Commisioners (ICIC) IX pada tahun 2017 karena waktu persiapan hanya 6 bulan. Asril
menanyakan apakah di Standar Operasional Prosedur (SOP) KIP boleh memecat orang saat rapat pleno berlangsung. Asril menyatakan kekecewannya karena pada rapat terdahulu KIP pernah tidak menyerahkan laporan bahkan Komisi 1 yang mencetakkan laporannya. [sumber]

Izin Satelit

25 Agustus 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kadiv Satelit BRI dan Telkom. Asril mempertanyakan penataan terkait Job Safety Observation (JSO). Ia pun meminta agar memperhatikan rencana poros maritim serta Asril berharap peranan LAPAN sangat strategis perihal pertahanan, Asril mengusulkan akan DPR yang memiliki satelit agar dapat ikut melakukan pengawasan. [sumber]

Biaya Interkoneksi

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Operator Telkomsel; Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri, dan Smartfren Asril mengatakan bahwa dengan adanya seluler, telepon rumah jadi tidak jelas, kemudian, ia menanyakan akan dikemanakan telepon rumah untuk itu Ia menyarankan untuk turut melihat lingkungan, jangan sampai ada yang komplain dan jangan ada pemberatan bagi pemerintah setempat. Asril mengusulkan adanya terobosan baru sehingga seiring berjalannya waktu nanti akan menjadi murah, bahkan mungkin nanti ada yang berani gratis. Asril mengatakan bahwa ketentuan perhitungan harus jelas. Pelayanan publik harus tetap berjalan, jangan malah berhenti, pelayanan publik juga berhenti. [sumber]

Persiapan Menjadi Tuan Rumah Asia-Pacific Broadcasting Union

26 April 2016 - Asril melihat ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan. Asril setuju bila penyelnggaraan dilakukan di Bali mungkin adanya pertimbangan fasilitas. Asril menyatakan bahwa lokasinya mungkin di Bali tetapi unsur budaya Indonesia harus tetap ada misalnya menampilkan Tari Piring. Asril berpesan jangan sampai ada calling visa. Menurut Asril, walaupun sudah mempersiapkan dengan baik pasti ada saja kekurangannya, yang dilakukan adalah mengurangi kekurangan. Asril menanyakan apakah TVRI ikut andil dalam penyelenggaraan Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU). [sumber]

Program Kerja dan Isu Aktual - Kemenlu

9 Februari 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, Asril menanyakan apakah Kemlu membutuhkan anggaran tambahan karena menurutnya perlu adanya fokus peningkatan pariwisata. Asril memandang Indonesia dapat menyisipkan promosi pariwisata Indonesia melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) karena tidak semua perwakilan sedang dalam posisi yang kondusif. Ia menambahkan, bahkan ada masyarakat yang siap membiayai asalkan kedubes mengizinkan merekan masuk. Untuk itu Asril meminta Kementerian fokus dan kreatif agar tidak kalah dari Singapura dan perlu belajar ke Pemerintah Papua New Guinewa yang berani menolak Benny Wenda. [https://chirpstory.com/li/303225]

Perumahan TNI

20 Januari 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 1 dengan Forum Koordinasi Perumahan Negara (FKPN) dan Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN), Asril mengatakan urusan
perumahan negara di Indonesia ini rumit, namun kita harus tetap mencari solusi. Selaku pemimpin sidang, Asril menginformasikan bahwa Komisi 1 sudah membentuk Panja dan Asril adalah ketuanya dan sudah menyampaikan solusinya ke Kementerian Pertahanan sehingga dapat diartikan bahwa Komisi 1 tidak diam, hati Komisi 1 tersentuh. [https://chirpstory.com/li/301169]

Program dan Kebijakan Komisi 1 DPR-RI

3 Desember 2015 – Pada Audiensi Komisi 1 dengan Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, Asril mengatakan bahwa Komisi 1 hanya memberikan usulan, sedangkan perihal diterima atau tidaknya
merupakan hak presiden. Terkait dengan masalah Kemenlu tentang perlindungan WNI di luar negeri, tidak semuanya dapat didata karena ada yang datangnya ilegal. Asril juga mengatakan bahwa paham baru terkait bunuh diri itu masuk surga adalah bahaya untuk itu Ia memohon untuk diteliti lebih dalam. Mengenai penanggulangan terorisme, Asril berpandangan harus dengan pemahaman mendalam tentang agama karena rata-rata teroris mengatasnamakan agama. [http://chirpstory.com/li/295712]

Hubungan Kerja sama Indonesia-Tiongkok

3 Desember 2015 - Pada Audiensi Komisi 1 dengan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Asril beraharap untuk dapat bekerja sama dengan baik di China, karena Asril akan berangkat tanggal 6-12 Desember 2015. Asril juga berharap kunjungannya akan sukses diantara kedua negara ini. [sumber ]

Panja USO

27 Oktober 2015 - Pada RDP Komisi 1 dengan Mastel dan Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi, Asril menanyakan mengapa biaya komunikasi di Indonesia mahal, sebab ini berkaitan dengan cita-cita rakyat kita, apakah karena harga ditentukan bos luar negeri. Asril juga menanyakan apa USO harus
dikembalikan agar biaya telepon murah. Asril bertanya bisa atau tidak kita memberikan harga telepon murah untuk rakyat. [sumber ]

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

24 Agustus 2015 - Atas nama bangsa Indonesia, Asril mengapresiasi pemaparan para mitra-mitra yang terbukti paling giat membantu para pengungsi, sehingga hubungan antara Indonesia dengan Myanmar masih baik-baik saja. [sumber]

Eksekusi Mati Bandar Narkoba

(2015- beritaempat.com) - "Bunuh mereka yang sudah ditetapkan sebagai pidana eksekusi mati. Jangan gentar atas nama kedaulatan negara kita. Karena para penjahat dari luar negeri, termasuk pengedar narkoba berpikir panjang memperlebar sayapnya di sini. Tapi coba, eksekusi mati ini tak dilakukan, para penjahat itu bilang, ayo ke Indonesia. Jangan melakukan kompromi politik pada mereka, karena narkoba itu musuh manusia di seluruh dunia". - Asril Tanjung [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sawah Lunto
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jati Bening Estate Blok C-2 no 8, RT.005/RW.013, Pondok Gede. Bekasi. Jawa Barat
No Telp
081 186 5698/ (021) 5275027

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
DKI Jakarta I
Komisi
I - Pertahanan, Intelijen, Luar Negeri, Komunikasi dan Informatika