Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Pembicaraan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertahanan

Asril menyampaikan pandangan mini Fraksi Gerindra terkait perjanjian kerjasama Indonesia dan Thailand di bidang pertahanan. Anggota ASEAN di Bangkok pada 8 Agustus 1967 menandatangani garis batas laut andaman dan berbagai hubungan bilateral lainnya dengan Thailand, hal ini membuktikan bahwa hubungan sangat erat. Berbagai kunjungan pejabat negara dan student exchange dari tahun 1970 sudah dilakukan antara Indonesia dengan Thailand. Kerjasama dengan Thailand sebagai negara tetangga perlu adanya perjanjian untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul di kemudian hari. F-Gerindra menyetujui untuk pembahasan tingkat selanjutnya dan disahkan.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Keterangan Pemerintah mengenai Pokok-Pokok RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2017, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan, Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol dan Pertembakauan — Rapat Paripurna DPR-RI

Asril Hamzah menyampaikan laporan Komisi 1 mengenai RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. Presiden RI melalui surat nomor : R-05/Pres/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 telah menyampaikan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan. Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tersebut, Komisi 1 DPR-RI telah melaksanakan RDPU dengan pakar/akademisi untuk mendapatkan masukan. Pada tanggal 9 Juli 2018, Komisi 1 DPR-RI melakukan Raker dengan pemerintah dalam rangka pembicaraan tingkat I untuk membahas RUU tersebut. Pembicaraan tersebut berlangsung kritis, mendalam dan terbuka. Akhirnya fraksi-fraksi di Komisi 1 DPR-RI dan pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerjasama di Bidang Pertahanan dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II.  

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Kerajaan Spanyol dan RI-Republik Serbia – Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI

Mengenai RUU Kerja Sama Pertahanan antara RI-Kerajaan Spanyol dan Republik Indonesia-Republik Serbia, Asril mewakili partai PAN menuturkan bahwa fraksi PAN menyetujui kedua RUU ini dan dibahas bersama-sama dengan pemerintah. Asril menuturkan bahwa fraksi PAN menyetujui RUU ini disahkan menjadi UU.

Tanggapan

Program dan Kebijakan Komisi 1 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia

Asril menjelaskan terkait masalah Kementerian Luar Negeri tentang perlindungan Warga Negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri yaitu tidak semuanya dapat di data karena ada yang datanya ilegal.

Program Kerja 2015 dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Sensor Film Republik Indonesia (LSF RI)

Asril menanyakan kemungkinan jika saat merancang film, LSF terlibat untuk mempelajari. Ia mengatakan Komisi 1 berencana membuat Badan Cyber Nasional dan menanyakan dari ranah film sendiri ada atau tidak pihak yang bisa diajak.

Pembenahan Regulasi Dana Universal Service Obligation (USO) — Panitia Kerja (Panja) Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), dan Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi

Asril Tanjung menanyakan Ketua Umum Mastel terkait biaya komunikasi di Indonesia yang masih masuk kategori mahal.

Hubungan Kerja Sama Indonesia - Tiongkok — Komisi 1 DPR-RI Audiensi dengan Chinese People's Political Consultative Conference (CPPCC)

Asril berharap semoga Indonesia dapat bekerja sama dengan baik di China. Indonesia akan berangkat pada tanggal 6-12 Desember 2015. Asril berharap kunjungan Indonesia akan sukses di antara kedua negara (Indonesia-China).

Program Kerja Tahun Anggaran 2016 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lemhanas dan Wantannas

Asril menjelaskan ada tiga yang krusial tentang UU Lemhannas yang dipindahkan menjadi perpres yang paling krusial tentang pulau mana ketahanan nasional karena ada di Sumatra. Kita meminta Lemhannas dan Wantannas pengkajian tentang tempat tinggal dari TNI mereka setiap hari ke sini. Kita TNI pejuang menggadaikan nyawa, ia sampaikan kepada TNI kalau tidak ada purnawirawan maka tidak akan jalan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Dewas LPP RRI) atas nama Harliantara, Gun Gun Siswadi, Frederick, Dwi Hernuningsih, dan Aba Subagja

Asril bertanya secara ideal, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penggabungan Radio dan Televisi Republik Indonesia (RTRI). Lalu Asril bertanya terkait pemilihan presiden terdapat quick count, apakah RRI sudah sesuai atau tidak dengan penyiaran publik dengan quick count tersebut.

Permasalahan Perumahan Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan RI dan TNI/Polri — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN) dan Ketua Umum Forum Koordinasi Penghuni Perumahan Negara (FKPPN)

Asril mengatakan bahwa Komisi 1 DPR-RI sudah membentuk Panja dan ia adalah ketuanya. Panja telah menyampaikan solusi terkait persoalan Rumah Negara kepada Kemhan RI. Hal tersebut membuktikan bahwa Komisi 1 DPR-RI tidak diam saja atas persoalan Rumah Negara. Menurutnya, hati para Anggota DPR-RI tersentuh atas persoalan yang telah terjadi. 

Keputusan Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional menjadi Usul DPR-RI dan MoU Bidang Pertahanan dengan German dan Republik Rakyat Tiongkok — DPR-RI Rapat Paripurna ke-57

Asril mengatakan bahwa RUU Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan China dalam bidang ketahanan. Berdasarkan keputusan rapat bamus 14 Januari 2016, Komisi 1 DPR-RI ditugaskan untuk melakukan pmbahasan kedua RUU tersebut. Asril juga menyampaikan hasil Komisi 1 DPR-RI terhadap parlemen mengenai Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pertahanan Federasi German.

Evaluasi Kinerja — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Asril mengatakan bahwa apakah saudara ini sudah siap untuk menyelenggarakannya karena waktu kita hanya setengah tahun tolong berikan kita jaminan bahwa "kami siap" kalau saudara selalu mengadakan koordinasi dengan lembaga terkait tolong berikan jaminan jangan anggaran saja untuk kejadian kemarin mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Kita tidak mengetahui SOP KIP seperti apa dan apakah boleh rapat pleno memecat-mecat orang, kita perbaiki pelan-pelan Ini kepentingan publik dan kami berharap bisa main dengan bagus sehingga bisa terpenuhi, coba yakinkan kami untuk persiapan ICIC ini bagaimana dan apa memang cukup hanya enam bulan ini yang kita takutkan. Kami sempat kecewa karena laporan KIP sama sekali tidak ada, apa saja yang dikerjakan KIP waktu itu kami yang mencetakan laporannya.

Laporan Komisi 3 DPR RI tentang Hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota Komnas HAM Tahun 2017 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Sejumlah RUU— Rapat Paripurna DPR RI

Asril menyampaikan Laporan Komisi 1 DPR RI tentang RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negera Merdeka Papua Nugini tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi, dan RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan
Orang, terutama Perempuan dan Anak. Pada 10 Oktober 2017, Komisi 1 DPR RI melaksanakan Raker dengan Menlu dan Menkumham membahas pembicaraan tingkat I atas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China tentang Ekstradisi. Hasilnya pembicaraan tingkat I disetujui RUU tersebut dibawa ke pembicaraan tingkat II. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah setuju untuk menandatangani Konvensi ASEAN dalam rangka meningkatkan kerja sama
untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah telah menandatangi konvensi tersebut pada 21 November 2015 di Kuala Lumpur.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Asril mengatakan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) penilaian perlu kita revisi karena sudah 1000 kasus KPI menegur tapi tidak ada yang mengetahuinya, bisa saja nanti kita uji publik mungkin itu bagus namun harus dikoordinasikan dari awal. KPI hanya tiga tahun, kalau 10 tahun maka dia bisa menilai dengan waktu terbatas tiga tahun, walau orang-orang sudah berganti tetapi KPI tetap berjalan.

Perkembangan dan Pembangunan Satelit — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Divisi Satelit BRI, Direktur Utama PT. Telkom, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

Asril menanyakan masalah penataan JSO dan perlu memperhatikan rencana poros maritim dari Presiden serta illegal fishing. Asril berharap LAPAN berperan secara baik mengenai sistem pertahanan dan jika perlu DPR-RI memiliki sebuah satelit untuk digunakan sebagai mata-mata. 

Pengambilan Keputusan Tingkat 2 Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Republik Indonesia-Singapura, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pansus RUU Terorisme dan RUU Wawasan Nusantara, Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU Pertembakauan, Laporan Badan Legislasi atas Prolegnas 2015-2019, dan Pidato Penutupan Masa Sidang — Rapat Paripurna DPR RI

Asril menyampaikan Laporan Komisi 3 DPR RI mengenai Hasil Pembicaraan Tingkat I dalam rangka Pembahasan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Bagian Timur Selat Singapura 2014. Rapat internal Komisi 1 tanggal 22 Oktober 2010 memutuskan melakukan pembahasan RUU Perjanjian RI-Singapura. Tanggal 27 September 2016 dilakukan RDP dengan Pemerintah. Tanggal 4 Oktober 2016 dilakukan Raker dengan Menhub, Menlu, Menhan, dan Menkumham untuk pembahasan tingkat I.

Biaya Interkoneksi — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Masyarakat Telematika Indonesia

Asril merasa saran yang diberikan mastel sangat bagus dan komprehensif agar masyarakat dan operator juga tidak rugi. Asril juga menanyakan terkait biaya ideal untuk interkoneksi agar nanti bisa diberi masukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika.

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers

Asril mengatakan anggaran belanja modal apabila semakin kecil, maka akan habis hanya untuk kegiatan rutin saja. Ia menanyakan pagu anggaran yang sudah ada dapat mendukung program sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang BSSN atau tidak. Padahal, di dalam pagu anggaran tidak ada untuk BSSN, maka ia juga bertanya kepada Kemkominfo akan ada pendanaan khusus untuk BSSN atau tidak. Terakhir, Asril menanggapi pemaparan dari KIP, bahwa ia berharap serapan anggaran dari KIP dapat lebih besar lagi. 

Status PT. Pos Indonesia (Persero) — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Pos Indonesia (Persero)

Asril memiliki untung yang banyak, menurutnya penggabungan telkom dengan pos ini tidak akan merugikan PT. Pos Indonesia (Persero). Asril merasa sedih bila PT. Pos Indonesia (Persero) hilang, misalnya radio menghilang sejak adanya TV padahal radio sudah mengudara sejak kemerdekaan. Menurut Asril penggabungan PT. Pos Indonesia (Persero) dengan Telkom akan luar biasa.

Progress Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Progress Pelaksanaan Program Palapa Ring, dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Penyiaran — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Asril menyampaikan bahwa cyber itu intinya untuk bertahan. Asril menanyakan upaya yang dapat dilakukan oleh negara kita jika suatu saat negara kita diserang. Terkait Program Palapa Ring, Asril menanyakan kekhususan pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). 

Evaluasi Program Kerja Tahun 2017, Realisasi Anggaran Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, dan Kajian Terhadap Isu-Isu Aktual terkait dengan Persiapan Pilkada Tahun 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

Asril mengatakan bahwa sudah menjadi wajar ketika Sekjen Wantannas RI meminta tambahan anggaran, karena menurutnya hal tersebut memang dibutuhkan oleh Wantannas RI.

Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program Kerja 2018, dan Realisasi atau Penyerapan Anggaran 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Asril mengatakan KPID memiliki masalah, ada daerah yang dapat anggaran berbeda. Ia menyebutkan RUU Penyiaran dalam tahap Penyelesaian. Komisi 1 hampir satu tahun berantem untuk RUU tersebut. Ia mengatakan untuk mendoakan RUU tersebut karena saat ini sudah di Pimpinan DPR. Ia menyampaikan jika evaluasi ada plus minusnya dan mengapresiasi capaian yang telah dilakukan KPI. Menurutnya banyak peningkatan. Ia merasa langkah yang sudah dilakukan KPI Pusat untuk KPID sudah tepat dan Komisi 1 akan mendorong. Ia mengatakan bahwa sudah masuk tahun politik dan KPI akan kerja berat untuk melihat kelumit yang dihadapi. Ia berharap KPI Pusat dapat memberikan alasan yang pas, baik hukum, etika, maupun regulasi yang ada.

Tindak Lanjut Kesimpulan RDP pada tanggal 17 Juli 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertahanan, Dirut PT ASABRI, Dirut BPJS, Kapuskes Mabes TNI, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan

Asril mengatakan bahwa dalam Komisi 1 ada beberapa panja menyangkut TNI. Panja perumahan dan pertanahan, panja kesejahteraan prajurit, nah ini selain gaji juga kesehatan. Oleh karena itu ada sangkut pautnya dengan kenaikan pangkat, cuti, asuransi dan lain-lain.

Asril menanyakan terkait kalau ikut BPJS ini apakah juga dipotong seperti yang umum atau tidak karena ada kekhawatiran dari kita ini yang berawal dari gratis menjadi bisnis. Perlu diketahui juga bahwa BPJS banyak sekali sorotan mengenai BPJS, mengenai manajemennya dan sebagainya, dan terkadang kita kalah dalam administrasi, ketika orang sudah ingin meninggal tetapi masih ditanya mengenai rujukan dan sebagainya.

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Dirut Telkomsel, Dirut Indosat Ooredoo, dan Dirut XL Axiata

Asril mengatakan pada Februari akhir, banyak masyarakat mengeluh di media sosial mengenai kebocoran. Ia menanyakan mengenai hal tersebut. Ia mendukung saran agar sebaiknya dibentuk tim pengawas, naik ad hoc atau tetap selama dan sesudah registrasi yang berisi wakil dari Pemerintah dan wakil dari masyarakat. Ia berharap pemerintah membentuk tim pengawas.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) t.a. 2019 — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Komisi Informasi Pusat (KIP), dan Dewan Pers

Asril mengatakan Palapa Ring harus segera diselesaikan demi jaringan internet yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ia meminta penjelasan soal pelaporan TV One terkait ‘bola gila’.

Peningkatan Sistem Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Asril mengatakan bahwa tim pengawas yang dibuat oleh Kominfo baru mengatasi masalah sim card, padahal kedepannya teknologi akan semakin berkemdang dan saat ini kita ingin mempunyai satu kartu sakti atau Single Identification Number (SIN) yang sangat canggih dan sedang mengarah kesana. Kartu ini dapat digunakan untuk apa saja seperti bayar tol, parkir, sekolah, dan semuanya. Asril menyarankan agar dibuat semacam tim evaluasi dan pengawasan terpadu, agar orang-orang sulit melakukan kejahatan terhadap data registrasi ini, sehingga akan lebih baik terlebih dahulu mencari teknik atau metodenya, walaupun belum tentu 100% berhasil, tetapi setidaknya mengurangi pelanggaran, sebelum Undang-Undang (UU) Perlindungan Data Pribadi selesai dibuat, karena masih proses perencanaan. Arsil mengatakan bahwa cyber ini sangat berbahaya, apalagi ada yang Namanya cyber war.

Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan RDP Panja dengan dengan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) serta Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Asril mengatakan, akan semakin mantap untuk menyongsong UU Perlindungan Data Pribadi (PDP). Asril mengatakan, tidak ada kesimpulan tertulis dan mengatakan Komisi I DPR RI telah menerima masukan dari pihak yang hadir saat ini. Asril mengambil beberapa catatan, yaitu (1) Indonesia perlu segera memiliki UU PDP karena sebagian negara telah memiliki UU PDP, (2) adanya General Data Protection dalam menghadapi ekonomi digital dan pilpres, (3) RUU harus mengamankan secara komprehensif dan perlu diatur kebijakan setingkat UU. Asril menuturkan, draf UU sudah masuk di Kementerian Komunikasi dan Informasi RI dan sedang diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Lokasi Prioritas dan Wilayah Blank Spot — Komisi 1 Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi

Asril mengatakan bahwa memang tugas berat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menentukan daerah prioritas karena memang banyak persyaratan untuk menetapkan daerah prioritas.

Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Luar Negeri 2019, Konflik Semenanjung Korea, Upaya Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), Konflik Palestina, dsb — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri (Menlu)

Asril mengatakan bahwa pada Asian Games ada 45 negara yang akan ikut peserta namun belum ditinjau karena kalau ada apa-apa Kemlu ikut ribut, bukan hanya imigrasi saja. Menurutnya, Kemlu perlu ada persiapan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang terjadi kerana terkait dengan nama baik Indonesia. Ia meminta data mengenai Asian Games yang 18 Agustus akan dimulai.

Penyesuaian RKA K/L dalam RAPBN Tahun 2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Dewan Pertahanan Nasional (Wantannas), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla)

Asril mengatakan jika anggaran Lemhannas turun, bagaimana dengan sosialisasi nilai-nilai kebangsaaan bagi anggota DPR untuk mendukung aktivitas kerja. Asril menyampaikan bahwa pelatihan bela negara membuat masyarakat bingung. Selain Wantannas, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri juga mengadakannya. Asril mengatakan harapan bahwa Bakamla akan maju, mengapa Kepala Bakamla belum ada pengganti setelah pensiun, padahal Indonesia dicanangkan jadi poros maritim dunia dan hal ini urusan Bakamla.

Pagu Anggaran RKA-K/L LPP TVRI dan LPP RRI Tahun Anggaran 2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama LPP RRI dan Direktur Utama LPP TVRI

Asril mengatakan selamat kepada RRI karena mendapat formasi PNS lagi. Asril juga mengatakan Lembaga Penyiaran Publik masih menggunakan PP (Peraturan Pemerintah), jika bisa dibuat jadi Undang-undang.

Laporan Tugas Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), Pembicaraan Tingkat 1 Terhadap Beberapa RUU, dan Pidato Penutupan Masa Sidang — Paripurna DPR-RI Masa Persidangan II Tahun 2018-2019

Asril membacakan laporan Komisi 1 atas pembicaraan tingkat 1 untuk RUU perjanjian RI dan Arab tentang ekstradisi, RUU kerjasama pertahanan RI dan Spanyol, RUU kerjasama pertahanan RI dan Serbia. Hasil laporan Komisi 1 mengenai hasil pembicaraan tingkat I terhadap RUU yang disepakati. Melalui Surat Nomor R-38/Pres/06/2018 tanggal 8 Agustus 2018, R-27/Pres/05/2018 dan R-28/Pres/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 telah menyampaikan ketiga RUU tersebut di atas, dan menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, dan Menteri Luar Negeri untuk mewakili Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI membahas RUU tersebut. Komisi 1 telah melaksanakan RDP dan RDPU dengan pejabat pemerintah dan pakar. Komisi I berharap dengan disetujuinya RUU tentang pengesahan perjanjian antara RI dan Persatuan Emirat Arab mengenai ekstradisi menjadi UU dapat mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara khususnya tipikor, tindak pidana pencucian uang, dan kejahatan terorganisir lainnya. Komisi 1 mengharapkan kerjasama dibidang pertahanan yang dilakukan ini dapat menjaga hubungan baik kedua negara dalam hidup berbangsa dan bernegara. Komisi I mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR hari ini terhadap ke-3 RUU tersebut dapat disampaikan kepada Presiden guna menjadi UU. Komisi 1 mengucapkan terimakasih kepada para anggota DPR yg telah mempercayakan Komisi 1 DPR untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap ke-3 RUU ini.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat - Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Satrio Arismunandar, Tita Melia Milyane, Ubaidillah dan Yuliandre Darwis

Asril Hamzah Tanjung menjelaskan bahwa langkah apa yang akan dilakukan dalam perkembangan Internet saat ini untuk eksistensi KPI kedepannya serta sinergitas KPI di daerah harus kuat, apa yang para calon akan lakukan untuk memperkuat sinergitas ini agar berjalan dengan optimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan bersama.

Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 1 DPR RI dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) an. Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryono Laksono, Mimah Susanti, dan Mirna Apriyanti

Asril menanyakan upaya antisipasi dari para calon anggota terhadap perkembangan internet saat ini.

Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2020, 4000 Base Transceiver Station (BTS), dan Financial Technology — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia

Asril menyinggung dan berharap adanya aturan undang-undang yang khusus mengatur Badan SIber dan Sandi Negara (BSSN). Asril juga memberi masukan kepada KPI mengenai sanksi-sanksi yang diberikan terhadap aturan mengenai penyiaran.

Tindak Lanjut Hasil Keputusan mengenai Program 4.000 BTS, Satelit Satria, Umroh Digital, Program dari Dana USO, ST Multimedia Yogyakarta – Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Asril menanyakan mengenai realisasi masalah anggaran APTIKA.

Program 1000 Startup, Program Siaran, MoU Traveloka, Tokopedia, dsb – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi, LPP RRI, dan LPP TVRI

Asril menyampaikan kepada Kominfo agar jawaban atas pertanyaan para anggota dijawab pada agenda rapat selanjutnya karena yang diambil kesimpulan hanya mengenai RRI dan TVRI.

Pendahuluan RKA K/L dan RKP K/L TA 2020 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewan Pengawas dan Direksi LPP TVRI

Asril mengatakan, kekompakan antara karyawan, Dewas dan Direksi lain yang akan membawa kemajuan bagi TVRI, karena jika para komponen TVRI tidak kompak maka untuk apa usulan tambahan anggaran disetujui.

Pembahasan Penyesuaian RKA Kementerian Luar Negeri Tahun 2020, Situasi Hongkong, Papua dan Kerja Sama dengan Afrika - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri

Asril mengatakan Komisi 1 kunker ke Inggris dan bertemu dengan Parlemen Inggris. Badan Cyber disana terlalu teknis dan tidak menangani isu-isu politik.

Penggantian Antar Waktu (PAW) Atas Nama Slamet (Fraksi PKS), Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Laporan BURT DPR-RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) DPR-RI Tahun 2019, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Minerba dan RUU tentang Sumber Daya Air menjadi Usul Inisiatif DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI

Asril mewakili Pimpinan Komisi 1 DPR-RI membacakan Laporan Komisi 1 DPR-RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the field of Defence).

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPR-RI dalam keadaan sehat wal’afiat untuk mendengarkan Laporan Komisi I DPR RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Thailand on Cooperation in the field of Defence). Perkenankanlah saya mewakili Pimpinan dan Anggota Komisi 1 DPR RI menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan. 

Dapat kami sampaikan bahwa Presiden RI melalui Surat Nomor: R-06/Pres/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 telah menyampaikan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan menugaskan Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mewakili Pemerintah membahas RUU tersebut bersama-sama dengan DPR-RI. Selanjutnya, berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR-RI tanggal 6 Maret 2018 menugaskan Komisi 1 DPR-RI untuk melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut bersama-sama dengan Pemerintah. Menindaklanjuti penugasan tersebut, Rapat Intern Komisi I DPR-RI tanggal 12 Maret 2018 memutuskan bahwa Komisi 1 DPR-RI akan melakukan pembahasan terhadap RUU tersebut pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.

Dalam proses persiapan pembahasan terhadap RUU tersebut, Komisi 1 DPR-RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar/Akademisi untuk mendapatkan masukan. Selanjutnya, pada tanggal 26 Maret 2018, Komisi 1 DPR-RI melakukan Rapat Kerja dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan. Pembahasan Pembicaraan Tingkat I tersebut berlangsung secara kritis, mendalam, dan terbuka, akhirnya Fraksi-Fraksi di Komisi 1 DPR-RI dan Pemerintah menyetujui RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan untuk dibahas dalam Pembicaraan Tingkat Il dalam rangka Pengambilan Keputusan pada Rapat Paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Persetujuan kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Thailand di Bidang Pertahanan ini telah ditandatangani pada tanggal 21 Mei 2015 di Jakarta, Indonesia. Dengan disahkannya Persetujuan ini menjadi undang-undang, kami berharap keinginan kita untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara serta membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dan berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia dapat terealisasi. Di samping itu , kami mengharapkan kerja sama di bidang pertahanan ini dapat menjaga hubungan baik kedua negara dan meningkatkan kesejahteraan dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.

Demikian Laporan Komisi 1 DPR-RI mengenai Hasil Pembahasan Pembicaraan Tingkat I terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan. Selanjutnya, Komisi 1 DPR RI mengharapkan persetujuan Rapat Paripurna DPR-RI hari ini agar RUU tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang. Mengakhiri Laporan Komisi 1 DPR-RI hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Para Anggota Dewan terhormat yang telah mempercayakan Komisi 1 DPR-RI untuk melaksanakan tugas pembahasan terhadap RUU ini. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada para Anggota Komisi 1 DPR RI dan kepada Tim Interdep Pemerintah yang telah secara kooperatif, bersungguh-sungguh, dan bekerja keras dalam pelaksanaan pembahasan RUU ini. Selanjutnya kepada Setjen DPR RI, khususnya Sekretariat Komisi 1 DPR RI dan kalangan Pers, kami sampaikan penghargaan dan terima kasih.

Pembukaan Hubungan Diplomatik RI dengan Kepulauan Cook dan Niue - Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri RI

Asril merasa sudah waktunya kita juga bekerja sama dengan negara-negara pasifik Selatan tersebut.

Laporan Pertanggungjawaban KPI Pusat Periode 2016-2019 - RDP Komisi 1 Dengan KPI Pusat

Asril mempertanyakan kenapa UI tidak dilibatkan dalam kerja sama terkait riset, Mudah-mudahan ini bukan karena urusan politik. Asril juga mengatakan kita berharap ada susunan anggota yg muda-muda di KPI. Kabinet Jokowi saja akan banyak milenialnya. Asril setuju dengan pendapat Ibu Evita, untuk periode kerja dari KPI dibuat saja 5 tahun. Terakhir Asril mengatakan Fraksi Gerindra puas dengan laporan dari KPI Pusat.

Program 2019 - Rapat Kerja Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan RI dan Panglima TNI

Asril mengatakan pada tanggal 3 Februari 2016 mengakan rapat dengan staf angkatan dan dirjen pertahanan dan membahas keluhan pembangunan dan kita malu dan di tv kita melihat komandan digusur oleh bawahan sehingga ini sangat memalukan. Bagaimana kita bisa membeli Tank dan Sukhoi kalau di dalamnya ajak tidak dibenahi, oleh karena itu penyelesaian ini sudah sampai tahap mana ini menjadi masalah besar karena maslah ini tidak ada habisnya dan jalan terkahir Asril memohon ini menjadi perhatian sehingga di DPR memiliki kunjungan spesifik. Asril memohon moratorium untuk disebarluaskan dikarenakan kami khawatir ini tidak menyentuh lapisan bawah.

Masukan Pakar/Akademisi terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan lain-lain – RDPU Komisi 1 dengan Pakar/Akademisi atas nama Prof. Hikmahanto Juwana, Kusnanto Anggoro, Ph.D., dan Edy Prasetyono, Ph.D.

Asril mengatakan terdapat putusan dari MK Nomor 13/PUU/16/2018 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional karena beberapa ayat merugikan Indonesia, seperti Pasal 2, 11, dan 10. Asril juga meminta masukan lagi tentang puusan MK terhadap pengujian Undang Undang Nomor 24 Tahun 2000, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, yang mengajukan keberatan ke MK terkait undang-undang tersebut adalah Tim Advokasi Keadilan Ekonomi.

Monitoring Kepatuhan Badan Publik – Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Asril mengatakan tinggal 2 yang belum memiliki KIP di daerah yaitu Maluku dan NTT, Asril mengapresiasi pelayanan KIP untuk masyarakat sekitar namun minimnya tingkat kepedulian badan publik ini masih harus ditingkatkan. Kami juga mendorong agar pembangunan KL di NTT dan Maluku Utara dapat segera terlaksana. Asril berharap sekali ditahun politik ini akan dilaksanakan pemilu serentak dan kita akan mendapatkan 5 surat suara tetapi di Jakarta hanya 4 dan perbedaan warna yang menjadi kendala di Jatim masyarakat Madura warna biru dibilang menjadi warna hijau jadi bisa ketukar-tukar.

Tindak lanjut hasil Keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 DPR RI tentang Pelayanan Kesehatan terhadap TNI - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kapuskes Mabes TNI, PT. ASABRI (Persero) dan BPJS.

Menurut Asril, sudah ada ratusan rumah sakit meninggalkan BPJS. Asril berharap ada titik temu antara Kemenkes dan Kemenhan mengenai hal ini. Asril mengatakan prajurit TNI itu harus siap jika dikirim kemanapun walau istrinya hamil atau bagaimana. Asril juga berharap agar hari ini (10 Januari 2019) ada keputusan yang baik dan sejarah baru. Asri berharap Menkes akan memberikan solusi yang terbaik terkait dengan pelayanan kesehatan ini. Asril meminta rumah sakit TNI sampai sekarang harus melayani TNI kita karena TNI juga rakyat kita. Asril mengatakan, masa rakyat datang berobat tidak dilayani. Melayani masyarakat umum ini tetap. Asril berpesan seperti itu. Menurut Asril, tantara ingin ini cepat dikarenakan begitu terlambat kita kalah dengan musuh. Asril berharap antara Kemenhan, TNI ini bisa terus berkoordinasi dengan BPJS dan Kemenkes. Menurut Asril, kemenkes saat ini sedang sibuk terlebih banyaknya bencana yang sedang terjadi. Asril mengatakan ada rencana rapat gabungan dengan Komisi 9 agar pembahasan ini cepat selesai. Sampai sekarang orang-orang banyak yang berfikir gaji pegawai BPJS itu besar-besar. Anggapan
masyarakat bahwa pegawai BPJS gajinya besar. Kenapa tidak bisa menyelesaikan pembayaran tunggakan BPJS ke RS. Asril mengatakan semua yang ada disini bukan untuk menyulitkan TNI tapi mau menyelamatkan TNI. Asril mengaku kecewa dikarenakan tidak ada satupun Eselon 1 dari Kemenkes sehingga RDP tidak maksimal karena tidak menghasilkan keputusan dan Asril juga meminta untuk dilaporkan kekecewaannya kepada Kemenkes. Menurut Asril, TNI yang berbintang
saja bisa datang sedangkan Kemenkes hanya eselon 2 yang datang. Menurut Asril, jumlah prajurit kita tidak sampai 1 juta tapi kenapa susah sekali Kemenkes mengurusnya. RDP kita tidak akan pernah sia-sia karena pasti ada untungnya. Asril meminta kepada Kemenkes untuk segera menyelesaikan karena sudah mendekati pemilu. Asril juga berharap kesimpulan seperti apanya untuk disampaikan karena sebentar lagi pemilu, presidennya tidak tahu siapa, nanti menterinya ganti, panglima ganti, dan regulasi ini tidak beres-bberes sedangkan prajurit tidak ganti-ganti.

Pergeseran Anggaran PNBP - Rapat Kerja Komisi 1 dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Asril mempertanyakan terkait dengan alokasi tambahan PNPB 75 M bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu meminta untuk dijelaskan secara rinci bentuk kerjasamanya seperti apa, dan pergeseran PNPB kepada SDM yang sudah besar kenapa, apakah karena pernyataan presiden tahun 2019 terkait dengan peningkatan SDM. Asril menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu ada 31 orang warga Negara kita terbunuh pada saat pembangunan infrastruktur, kita harus berhati-hati membangun disana jangan sampai dimanfaatkan oleh OPM karena itu merupakan pembrontakan dari OPM, karena OPM tidak membutuhkan pembangunan infrsatruktur yang dibutuhkannya adalah merdeka.

Putusan MK tentang Perjanjian Internasional – RDP dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI, Dirjen Perundang-undangan dan Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI, Dirjen Perdagangan Kementerian Perdagangan RI serta Duta Besar Indonesia

Asril mengatakan memang ada 3 hal yang tidak menjadi ranah kewenangan daerah yaitu pertahanan, keuangan dan luar negeri namun saat ini daerah sudah memiliki otonomi daerahnya sendiri namun Asril menuturkan dirinya tidak mengerti kedudukan daerah tersebut.

Laporan Kinerja dan Keuangan – Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Ketua Dewan Pers

Asril menanyakan terkait dengan sertifikat kewartawanan itu ada tanda dipakai atau tidak. Karena banyak sekali wartawan diluar sana, itu berupa sertifikat besar atau tanda diluar apakah itu terdaptar di dewan pers atau sendiri-sendiri. Asril menyampaikan tempo juga banyak, kami harus melindungi agar tidak ada imitasi, di Jatim ada jawapos dan jawapesmasyarakat tidak mengetahui.

Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan

Asril mewakili Fraksi Gerindra menyampaikan persetujuannya untuk segera mengesahkan RUU Pertahanan Indonesia-Belarus. Asril memandang bahwa kerjasama pertahanan ini diperlukan untuk membangun kapabilitas pertahanan negara.

Permasalahan Layanan Kesehatan untuk Keluarga TNI dan Veteran - RDP Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Kesehatan, dan BPJS

Gerindra/ Asril Hamzah

Asril mengatakan agar untuk Kementerian Pertahanan, TNI, ASABRI jangan takut karena Indonesia tidak kurang dana. Asril pun menyetujui saran Bambang dan mempertanyakan kapan dilaksanakan karena tanggal 14 Desember masa reses
dimulai.

Latar Belakang

Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung adalah seorang petinggi di Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Asril adalah mantan Kepala Staf Komando Strategik Angkatan Darat (KOSTRAD). Asril terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 mewakili Dapil DKI Jakarta I setelah memperoleh 24,957 suara.

Asril Tanjung lahir pada 12 April 1950 di kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Ia menikah dengan Neni Susianti. Memiliki 3 anak bernama Dr Edo Wira Chandra, IPTU (Pol) David Candra B, dan Anne Y. Gardes. Asril merupakan perwira lulusan Akabri tahun 1973 dengan pangkat terakhir sebagai Mayor Jendral TNI dari kesatuan Infantri.

Pada masa kerja 2014-2019 Asril bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika. Ia adalah Wakil Ketua komisi I

Karir

Berpangkat Letnan Kolonel memimpin Kontingen Garuda Yonif 303/Kostrad ke Kamboja
Kepala Staf Kostrad

Selepas mengabdi di kemiliteran, Asril dipercaya untuk memimpin sebuah maskapai penerbangan swasta dan menjabat sebagai Direktur Utama Mandala Airlines (sumber)

Pada periode 2014-2019 Asril duduk di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri dan intelijen.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri, Sawah Lunto (1969)

S1, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI), Magelang (1973)

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (SESKOAL), Bandung (1989)

S1, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok (1996)

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (SESKO ABRI) (1996)

Lembaga Pertahanan Nasional (LEMHANAS), Jakarta (1999)

Perjalanan Politik

Ketua Umum Masyarakat Sumatera Bersatu (MSB)
Ketua Pembina Gabungan Pelaku Ekonomi Lemah Indonesia (Gapelindo)
Pengurus Yayasan Dharma Putera Kostrad
Ketua umum Gebu Minang Pusat
Penasehat Gapeksindo Jabar
Pembina Yayasan Berita Sore (Sumut)
Anggota MPR RI utusan Daerah Istimewa Aceh.
Dewan Pembina GERINDRA

Panglima Roemah Djoeang Jakarta Timur. 2017.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Arab Saudi dan RUU Nota Kesepahaman RI-Kerajaan Belanda di Bidang Pertahanan

18 September 2018 – Asril menyampaikan bahwa sejak zaman pemerintahan Soekarno-Hatta, Indonesia sudah mengirimkan duta besar sebagai perwakilan Indonesia di Jeddah. Selain mengirimkan duta besar di Jeddah, Indonesia juga merupakan penyumbang devisa terbesar untuk Arab Saudi terkait penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Asril juga menuturkan Raja Salman telah menandatangani 11 perjanjian kerja sama antara RI dan Arab Saudi saat berkunjung ke Indonesia beberapa waktu lalu dan hal tersebut menunjukkan hubungan RI-Arab Saudi terjalin baik. Dengan demikian, Asril menyatakan bahwa fraksi Gerindra menyetujui kedua RUU tersebut. [sumber]

RUU Informasi & Transaksi Elektronik (RUU ITE)

14 Maret 2016 - Asril menyampaikan bahwa Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2008 merupakan tonggak sejarah Indonesia memasuki era digital. Menurut Asril, kehadiran negara sangat dibutuhkan untuk melindungi warga negaranya. Dalam perkembangannya, Asril menilai bahwa UU ITE memiliki sisi negatif terkait pencemaran nama baik. Melaui Asril, Fraksi Gerindra memandang bahwa internet sudah masuk domain publik maka perlu adanya pembahasan terkait perubahan rancangan UU Nomor 11 Tahun 2008. Revisi UU ini juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pornoaksi serta kejahatan dunia maya atau cyber crime. Asril menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menyetujui untuk membahas revisi UU ini di tingkat DPR-RI. Asril berharap pembahasan RUU ini dapat terselesaikan dengan baik. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perjanjian Ekstradisi RI dengan UEA

15 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 1 dengan Kemenlu dan Polri, Sebagai pengantar rapat, Asril Hamzah menuturkan bahwa saat dirinya berkunjung ke Parlemen UEA di Abu Dhabi bahwa meratifikasi Rancangan Undang-Undang itu sudah lama saat terjadi konflik dengan Iran, dan pemerintah Indonesia sudah ada MoU dan Asrul merasa ratifikasi pun tidak akan bermasalah karena sama-sama membantu, dan mungkin Departemen Luar Negeri dapat menjelaskan lebih detail. [sumber]

RUU Perjanjian RI-Singapura tentang GBL Wilayah Timur Selat Singapura

27 September 2016 - Asril berpendapat bahwa ratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Singapura ini sangat penting, namun harus bisa melihat secara lebih luas perihal keuntungan untuk Indonesia dalam peratifikasian perjanjian perbatasan ini. [sumber]

RUU ITE – Pendalaman Pakar

3 Februari 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 1 dengan Pakar; Sigit S, Teddy S, Donny, Firdaus C, Bayu W, dan Angga, Asril menyatakan bahwa nantinya Komisi 1 akan membentuk Badan Siber Nasional. Ia mengemukakan bahwa dalam pandangannya kita boleh
bebas hanya saja bebas yang terukur karena HAM di negara ini dibentuk dengan darah. [https://chirpstory.com/li/302784]

Tanggapan

RKA K/L TA 2019 LPP RRI dan LPP RVRI

13 September 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Helmy Yahya, Dirut LPP TVRI dan Dirut LPP RRI, Asril mengapresiasi peran TVRI dan RRI dalam Asian Games 2018 dan mengucapkan selamat kepada RRI atas pertama kalinya mendapat formasi CPNS lagi. Asril menceritakan bahwa awal mulanya perekrutan pegawai bermula dari Kementerian Penerangan kemudian Kemenkominfo yang kemudian ternyata banyak yang pensiun karena SDM-nya tua-tua sehingga yang di daerah banyak yang teriak-teriak. Ia bersyukur dengan perekrutan melalui KemenPAN apalagi jika mitra mengenal Menteri PAN untuk kemudian bekerja sama untuk memelihara SDM agar terus berkembang apalagi dalam keadaan ekonomi kita yang sedang sulit seperti sekarang ini.

Arsul mengaku tertarik dengan optimalisasi kanal yang dipaparkan TVRI. Namun Ia menanyakan bagaimana sistemnya apakah ditawari secara komisi atau secara gelombang seraya mencontohkan Kominfo yang pernah menyerahkan ke Komisi 1, misalnya, yang berjumlah sekitar 50 orang lalu dilakukan pembagian beberapa titik wifi sehingga dapat digunakan di masa pencalonan legislatif seperti sekarang ini yang nantinya tinggal klik lalu keluar gambar Asril Tanjung yang bagus. Mengenai angka anggaran, Asril mengingatkan bahwa 1,43 itu adalah tambahan, jadi nanti akhirnya dapat 2 sekian hanya saja di buku ini nampaknya orang akan bingung karena angkanya 911.

Asril mengapresiasi penilaian WTP karena TVRI sudah melalui masa yang sulit sebab selama ini orang sudah berpikir sudah disclaimer. Ia juga berpandangan bahwa keadaan kini masih sulit karena penyiaran publik masih menggunakan Peraturan Pemerintah (PP), Untuk itu Ia menyarankan agar lebih bagus digabung dan gunakan UU sendiri. Asril juga menyinggung rencana menggunakan RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI)yang sampai saat ini belum selesai padahal ditunggu banyak orang akibat kendala politik dlsb. Asrul menyarankan untuk menyegerakan UU karena fungsi dan anggaran mitra sama dan kini status badan hukumnya sedang mengambang padahal identitasnya adalah sebagai lembaga penyiaran pubilk dimana diketahui bahwa publik itu umum. Ia juga mengambil contoh kementerian/lembaga (K/L) yang lain yang punya kapal sekian dan tugasnya berat seperti Bakamla yang anggarannya sempat tambal sulam.

Asril meminta mitra untuk memperbaiki hal-hal yang kurang di dalam buku agar anggaran dapat diajukan ke banggar. Ia berjanji akan membantu mitra. [sumber]

Lokasi Prioritas 3T dan wilayah Blank Spot

16 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 1 dengan Sekjen Kominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Bappenas, Kemendagri dan Direktur BAKTI Kominfo, sebagai pengantar rapat, Asril meminta kepada Dirjen Kominfo untuk memaparkan penjelasan secara cepat, karena Komisi 1 juga masih fokus kepada pencalegan. Asril mengkritisi masalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini harus ke atas dahulu, tapi setelah ke atas justru tidak turun-turun atau lama turunnya. Asril menyampaikan bahwa ini tugas berat dari Kemenkominfo untuk menentukan daerah 3T, karena tidak daerah 3T pun, masih tidak ada sinyal dan Base Transceiver Station (BTS) itu. Asril menyampaikan bahwa ada 2 anggota baru Komisi 1, yakni Gede Syamsul dari Hanura dan Taufik Abdullah dari PKB. Asril menyatakan ini memang ada peningkatan yang baik, tetapi memang ada tahap-tahapnya. Asril menjelaskan bahwa Pemda untuk ikut bantu agar masuk ke daerah, karena mereka meminta tolong akibat tidak ada internet dan wifi, tetapi mereka diam saja. Asril meminta semua kepala pemerintah peduli soal penyebaran internet dan bakti, jika uang banyak, tetapi sebaran tidak bagus, maka kurang baik juga, jadi Asril meminta kepada Kemendagri agar pemda ikut peduli. Asril berpendapat bahwa kita tidak hanya harus fokus kepada 3T, tetapi seperti kata Pak Sukamta, bahwa masih ada di daerah Jawa yang masih Blank Spot tersebut, dan Asril menanyakan itu masuk kategori apa. [sumber]

Paripurna 134 – Pengambilan Keputusan RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Korea Selatan

10 Juni 2018 – Dalam sidang Paripurna, Asril menyatakan Komisi 1 DPR RI menyetujui RUU mengenai Pengesahaan Persetujuan Kerja Sama RI-Korea Selatan di bidang pertahanan setelah melalui pembicaraan tingkat I dengan pemerintah pada 9 Julu 2018 lalu.

Pelayanan Kesehatan Anggota TNI Beserta Keluarganya dan Sinkronisasinya dengan JKN-KIS

20 Maret 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 1 dengan Kementerian Pertahanan, Dirut PT ASABRI (http://asabri.co.id/page/1/Sejarah), Dirut BPJS, Kapuskes Mabes TNI dan Sekjen Kemenkes dalam rangka tindak lanjut RDP (17/07/2017), Asril menanyakan apakah ada pemotongan seperti umum jika TNI ikut BPJS karena Ia dan Komisi 1 khawatir yang berawal dari gratis justru malah menjadi bisnis. Ia memperkirakan pada zaman Asril (masih menjadi aparat-red)
mungkin asuransi tidak terlalu berpengaruh dan berbeda dengan zaman Pak Supiadin yang mungkin sangat berpengaruh. Menurut Asril mungkin nanti ada pertemuan lanjutan dan Komisi 1 ingin mendapatkan penjelasan juga dari BPJS. Asril menegaskan perlu diketahui bahwa banyak sekali sorotan mengenai BPJS, mengenai manajemennya dan sebagainya. Ia juga menyorot fenomena di mana kadang-kadang kita kalah dalam administrasi yakni ketika orang sudah mau mati tapi masih ditanya mengenai rujukan dan sebagainya. [https://chirpstory.com/li/386152]

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen

19 Maret 2018 – Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Telkomsel, Indosat dan XL, Asril menyatakan bahwa Februari lalu, banyak pengguna di media sosial mengeluhkan kebocoran data yang terjadi. [sumber]

Evaluasi Kinerja KPI 2017 dan Rencana Kerja 2018

30 Januari 2018 - Asril memberikan apresiasi atas hal yang selama ini dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) namun dirinya menilai bahwa KPID (Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) memiliki masalah sebab anggaran di beberapa daerah berbeda-beda. Terkait RUU Penyiaran, Asril menuturkan akan diselesaikan dalam waktu dekat. Menjelang tahun politik ini, Asril mengatakan bahwa KPI akan memiliki tugas yang lebih berat dan berharap KPI Pusat dapat memberikan alasan yang tepat baik hukum, etika maupun regulasi yang ada. [sumber]

Rencana Program dan Anggaran 2018

8 Juni 2017 – Rapat Komisi 1 dengan Menkominfo, KIP, KPI. Asril menyampaikan jika kalau belanja modal semakin kecil maka anggaran nanti akan habis hanya untuk rutin saja.Asril menanyakan apakah pagu anggran sudah mendukung Perpres No 57 Tahun 2017 tentang BSSN. Asril melihat dalam pagu anggaran yang disampaikan belum pagu anggaran BSSN apakah nanti aka nada pendanaan khusus BSSN. Asril mengharapkan agar serapan anggaran KIP bisa lebih besar lagi. [sumber]

MoU dengan Kementerian Pertahanan dan RUU Persetujuan dengan Pemerintah China dalam Bidang Pertahanan

26 Januari 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar, Asril mengingatkan bahwa Indonesia memiliki Undang-Undang 24 tahun 2000 dan Indonesia terlihat belum siap atas prasarana. [sumber]

Evaluasi Kinerja KIP Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018

23 Januari 2018 – Dalam rapat dengan Komisi Informasi Pusat (KIP), Asril berpendapat bahwa anggaran KIP memang masih kecil dan semoga dapat ditingkatkan untuk kedepannya, karena sekecil apapun organisasi yang menyangkut negara, itu tetap penting. Asril mengungkapkan bahwa KIP baru seumur jagung dan belum genap setahun, Asril menginginkan kerja nyata dari tim KIP dapat terlihat, seperti bagaimana menyelesaian sengketa informasi, ini bisa kita viralkan. Memang ada keterbatasan sumber daya yang dihadapi oleh KIP, seperti bagaimana mengelola hubungan pusat dan daerah, tetapi apapun halangan itu Asril berharap KIP bisa bangkit dan memperlihatkan aktivitasnya. Asril menambahkan bahwa saat ini sudah memasuki tahun politik dan terlihat agak keras karena ada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak dan disambung dengan Pemilihan Umum (Pemilu). [sumber]

Evaluasi dan Realisasi Anggaran serta Program Kerja

17 Januari 2018 – Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Dewan Ketahanan Nasional RI (Wantannas RI), Asril mengatakan anggaran Wantannas RI memiliki jumlah yang kecil dan dirinya menilai wajar bila setiap tahun Wantannas RI meminta kenaikan anggaran ditambah pada 2019 merupakan tahun politik. [sumber]

Status PT. Pos Indonesia

5 Desember 2017 – Pada RDPU Komisi 1 dengan PT. Pos Indonesia (http://www.posindonesia.co.id/), Asril mengatakan Telkom memliki keuntungan yang banyak
untuk itu Ia mengusulkan Telkom digabung dengan PT. Pos Indonesia karena Asril yakin PT. Pos Indonesia tidak akan rugi jika digabung dengan Telkom. Asril mengaku akan merasa sangat sedih bila PT. Pos Indonesia hilang dari Indonesia. Ia kemudian menyontohkan radio yang sejak hadirnya televisi, radio jadi menghilang padahal dahulu radio dulu sudah mengudara kemana-mana sejak kemerdekaan. Asril mengusulkan kembali PT. Pos Indonesia digabung dengan Telkom lalu kapan-kapan tidak apa bila pisah lagi. [https://chirpstory.com/li/376611]

Perjanjian Ekstradisi RI-RRC

25 September 2017 - Dalam RDP Komisi 1 dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Asia Pasifik Kemlu RI, Dirjen A.H.U Kemkumham RI, Kejagung RI dan Kadiv Hukum Polri, Asril menyatakan bahwa DPR kami akan segera membahas perjanjian ini, menurutnya ini sangat penting karena banyak WNI kita di Tiongkok, ia juga mengingatkan bahwa Tiongkok merupakan mitra Indonesia yang paling besar. [sumber]

Penanganan Kejahatan Siber, Ransomware, BSSN, dan Hoax

28 Agustus 2017 - Asril menjelaskan bahwa inti dari siber adalah untuk bertahan dan kemudian menanyakan apakah ada cara untuk menyerang jika suatu saat kita diserang. Terkait Palapa Ring Asril mengaku ingin tahu apakah ada kekhususan pda daerah 3T. Terkait anak SMA yang mendapat sertifikasi pelatihan Asril berharap program tersebut dapat berjalan terus agar lebih mengangkat produk Indonesia seperti yang dikatakan Sjarifuddin Hasan. [sumber]

31 Mei 2017 - Asril menjelaskan sasaran penipuan online sekarang paling banyak di Asia Tenggara dan pelakunya banyak orang Nigeria. [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Sensor Film (LSF)

30 Mei 2017 - Asril mempertanyakan tentang PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) itu termasuk pendapatan LSF atau tidak. [sumber]

Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia – Filipina

18 April 2017 – Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Kementerian Luar Negeri RI, Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI, dan Kadishum TNI-AL, Asril mengatakan jumlah penduduk ali Indonesia masih cukup banyak dan Indonesia serta Filiphina sudah melakukan tindakan untuk mendata warga negaranya masing-masing. Terkait hal tersebut, Asril menanyakan perkembangan terbarunya karena status penduduk sangat penting. Asril menuturkan di wilayah perbatasan, banyak warga keturunan Indonesia yang belum memiliki identitas dan Asril berharap hal tersebut dapat segera ditangani. [sumber]

Anggaran Sarana Monitoring Isi Siaran pada Anggaran KPI 2017

1 Februari 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Asril menanyakan bagaimana sistem pengamanan penyiaran yang diadakan oleh Menkominfo dan KPI. Asril mengharapka agar Menkominfo dan KPI dapat memberikan sistem pengamanan yang ketat agar kerahasiaan data tidak dapat ditembus oleh siapapun. [sumber]

Evaluasi Proker 2016 dan Rencana Proker LSF 2017

16 Januari 2017 - Asril mengerti anggaran LSF hanya 56 miliar dan masih di bawah Komisi 10. Asril memperkirakan produser film akan mengalami kerugian apabila film sudah selesai diproduksi tetapi kemudian diberhentikan oleh LSF, maka Asril menanyakan bagaimana kelanjutannya. Asril menyarankan LSF untuk memonitori pembuatan film terutama produk film dalam negeri. [sumber]

Evaluasi Kinerja

21 Juni 2016 – Rapat KomisiInformasi Pusat (KIP). Asril menanyakan kesiapan dan kesanggupan KIP yang akan menjadi tuan rumah International Conference of Information
Commisioners (ICIC) IX pada tahun 2017 karena waktu persiapan hanya 6 bulan. Asril
menanyakan apakah di Standar Operasional Prosedur (SOP) KIP boleh memecat orang saat rapat pleno berlangsung. Asril menyatakan kekecewannya karena pada rapat terdahulu KIP pernah tidak menyerahkan laporan bahkan Komisi 1 yang mencetakkan laporannya. [sumber]

Izin Satelit

25 Agustus 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Kadiv Satelit BRI dan Telkom. Asril mempertanyakan penataan terkait Job Safety Observation (JSO). Ia pun meminta agar memperhatikan rencana poros maritim serta Asril berharap peranan LAPAN sangat strategis perihal pertahanan, Asril mengusulkan akan DPR yang memiliki satelit agar dapat ikut melakukan pengawasan. [sumber]

Biaya Interkoneksi

25 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Operator Telkomsel; Telkom, Telkomsel, XL Axiata, Indosat, Tri, dan Smartfren Asril mengatakan bahwa dengan adanya seluler, telepon rumah jadi tidak jelas, kemudian, ia menanyakan akan dikemanakan telepon rumah untuk itu Ia menyarankan untuk turut melihat lingkungan, jangan sampai ada yang komplain dan jangan ada pemberatan bagi pemerintah setempat. Asril mengusulkan adanya terobosan baru sehingga seiring berjalannya waktu nanti akan menjadi murah, bahkan mungkin nanti ada yang berani gratis. Asril mengatakan bahwa ketentuan perhitungan harus jelas. Pelayanan publik harus tetap berjalan, jangan malah berhenti, pelayanan publik juga berhenti. [sumber]

Persiapan Menjadi Tuan Rumah Asia-Pacific Broadcasting Union

26 April 2016 - Asril melihat ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk mendapatkan keuntungan. Asril setuju bila penyelnggaraan dilakukan di Bali mungkin adanya pertimbangan fasilitas. Asril menyatakan bahwa lokasinya mungkin di Bali tetapi unsur budaya Indonesia harus tetap ada misalnya menampilkan Tari Piring. Asril berpesan jangan sampai ada calling visa. Menurut Asril, walaupun sudah mempersiapkan dengan baik pasti ada saja kekurangannya, yang dilakukan adalah mengurangi kekurangan. Asril menanyakan apakah TVRI ikut andil dalam penyelenggaraan Asia-Pacific Broadcasting Union (ABU). [sumber]

Program Kerja dan Isu Aktual - Kemenlu

9 Februari 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, Asril menanyakan apakah Kemlu membutuhkan anggaran tambahan karena menurutnya perlu adanya fokus peningkatan pariwisata. Asril memandang Indonesia dapat menyisipkan promosi pariwisata Indonesia melalui Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) karena tidak semua perwakilan sedang dalam posisi yang kondusif. Ia menambahkan, bahkan ada masyarakat yang siap membiayai asalkan kedubes mengizinkan merekan masuk. Untuk itu Asril meminta Kementerian fokus dan kreatif agar tidak kalah dari Singapura dan perlu belajar ke Pemerintah Papua New Guinewa yang berani menolak Benny Wenda. [https://chirpstory.com/li/303225]

Perumahan TNI

20 Januari 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 1 dengan Forum Koordinasi Perumahan Negara (FKPN) dan Aliansi Penghuni Rumah Negara (APRN), Asril mengatakan urusan
perumahan negara di Indonesia ini rumit, namun kita harus tetap mencari solusi. Selaku pemimpin sidang, Asril menginformasikan bahwa Komisi 1 sudah membentuk Panja dan Asril adalah ketuanya dan sudah menyampaikan solusinya ke Kementerian Pertahanan sehingga dapat diartikan bahwa Komisi 1 tidak diam, hati Komisi 1 tersentuh. [https://chirpstory.com/li/301169]

Program dan Kebijakan Komisi 1 DPR-RI

3 Desember 2015 – Pada Audiensi Komisi 1 dengan Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia, Asril mengatakan bahwa Komisi 1 hanya memberikan usulan, sedangkan perihal diterima atau tidaknya
merupakan hak presiden. Terkait dengan masalah Kemenlu tentang perlindungan WNI di luar negeri, tidak semuanya dapat didata karena ada yang datangnya ilegal. Asril juga mengatakan bahwa paham baru terkait bunuh diri itu masuk surga adalah bahaya untuk itu Ia memohon untuk diteliti lebih dalam. Mengenai penanggulangan terorisme, Asril berpandangan harus dengan pemahaman mendalam tentang agama karena rata-rata teroris mengatasnamakan agama. [http://chirpstory.com/li/295712]

Hubungan Kerja sama Indonesia-Tiongkok

3 Desember 2015 - Pada Audiensi Komisi 1 dengan Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), Asril beraharap untuk dapat bekerja sama dengan baik di China, karena Asril akan berangkat tanggal 6-12 Desember 2015. Asril juga berharap kunjungannya akan sukses diantara kedua negara ini. [sumber ]

Panja USO

27 Oktober 2015 - Pada RDP Komisi 1 dengan Mastel dan Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi, Asril menanyakan mengapa biaya komunikasi di Indonesia mahal, sebab ini berkaitan dengan cita-cita rakyat kita, apakah karena harga ditentukan bos luar negeri. Asril juga menanyakan apa USO harus
dikembalikan agar biaya telepon murah. Asril bertanya bisa atau tidak kita memberikan harga telepon murah untuk rakyat. [sumber ]

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

24 Agustus 2015 - Atas nama bangsa Indonesia, Asril mengapresiasi pemaparan para mitra-mitra yang terbukti paling giat membantu para pengungsi, sehingga hubungan antara Indonesia dengan Myanmar masih baik-baik saja. [sumber]

Eksekusi Mati Bandar Narkoba

(2015- beritaempat.com) - "Bunuh mereka yang sudah ditetapkan sebagai pidana eksekusi mati. Jangan gentar atas nama kedaulatan negara kita. Karena para penjahat dari luar negeri, termasuk pengedar narkoba berpikir panjang memperlebar sayapnya di sini. Tapi coba, eksekusi mati ini tak dilakukan, para penjahat itu bilang, ayo ke Indonesia. Jangan melakukan kompromi politik pada mereka, karena narkoba itu musuh manusia di seluruh dunia". - Asril Tanjung [sumber]