Sikap Terhadap RUU

Pandangan Fraksi-Fraksi Atas RUU PSDN-PN dan Penunjukan Ketua Panja

Biem mengatakan Fraksi Partai Gerindra pada dasarnya setuju untuk menindaklanjuti pembahasan untuk RUU PSDN dan untuk materi kita akan segera serahkan kepada Pemerintah dan sekretariat Komisi 1.

RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Kerajaan Spanyol dan RI-Republik Serbia – Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan RI

Biem mengatakan, setelah melihat poin-poin dalam RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-Spanyol dan Indonesia-Serbia, maka fraksi Gerindra menyetujui RUU ini menjadi UU

Tanggapan

Pandangan Mini Fraksi Atas Rancangan Undang Undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM

Biem menjelaskan koreksi terhadap praktek liberalisasi keuangan, akumulasi moral hazard ditambah abuse of power membuat bangsa ini merugi. Tata kelola keuangan harus tegas dan tidak boleh diskriminatif.

Penyertaan Modal Negara PT Sarana Multi Infrastruktur (PMN SMI) 2015 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kekayaan Negara dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Biem T menanyakan mengenai waterisasi jika melihat air di Jakarta yang masih kotor sekali. Ia mengatakan banyak yang menginginkan Jakarta hijau seperti dulu. Ia mendukung hal yang disampaikan. Ia mengatakan banyak prioritas-prioritas setiap tahunnya yang harus digolkan.

Laporan Komisi 3 DPR-RI atas Hasil Fit and Proper Test Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tim Pemantau DPR-RI terhadap Pelaksanaan RUU terkait Otsus Aceh, Papua dan Yogyakarta serta Penetapan Susunan Pansus RUU tentang Wawasan Nusantara — DPR-RI Rapat Paripurna ke-52

Biem menanyakan mengapa dasarnya hanya 3 daerah. Biem berharap DKI Jakarta juga dimasukan dalam Tim Pemantau.

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bagian Tiga — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pamungkas, Suprawimbarti dan Yazirwan

Biem Triani Benjamin mengatakan bahwa TVRI ini bukan TV swasta yang mempunyai peran dan tugas yang berbeda jangan menjadikan TV swasta sebagai benchmark. TVRI tidak boleh beriklan nanti TVRI akan dijadikan sumber penyewaan, TVRI akan digabung dengan RRI apakah penggabungan atau peleburan itu akan seperti apa nantinya jangan terpaku dengan survey, surveynya sedikit kita harus out of the box karena TVRI mempunyai tugas sendiri untuk sampaikan nilai-nilai yang ada di Indonesia.

Evaluasi Program Tahun 2016 dan Rencana Program Tahun 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pengawas dan Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)

Biem mengatakan bahwa dirinya melihat TVRI ini sebagai satu-satunya penyiaran publik yang dimiliki pemerintah maka seharusnya mempunyai fungsi sebagai penyiaran tersebut, tetapi mengapa anggaran sangat terbatas. Kalau dibandingkan dengan Jepang dan juga di Korea mereka ada KBS dan memberikan keuntungan yang sangat besar ke negara.

Evaluasi Pencapaian Program Kerja Tahun 2016 dan Rencana Program Kerja Tahun 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua dan Anggota Komisi Penyiaran Indoesia

Biem menyampaikan pertanyaannya terkait apakah ada survey terhadap kepuasan masyarakat pada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Biem juga mengatakan kepada KPI bahwa Komisi 1 DPR-RI mengharapkan KPI dapat koordinasi dengan Lembaga Sensor Film terkait standar kategori dari tingkatan umur.

Isu-isu Aktual — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional dan Dewan Ketahanan Nasional

Biem Triani Benjamin sangat mensupport kita inginkan ada anggaran yang cukup untuk Wantannas itu sendiri, rakyat menjadi cadangan untuk pertahanan nasional. Kita setuju nanti anggaran akan lebih diperhatikan lagi berhubung sangat diperlukan, mengenai RUU Bela Negara nanti diadakan ia menyetujui ini segera diwujudkan.

Progress Pembentukan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Progress Pelaksanaan Program Palapa Ring, dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Penyiaran — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Biem menanyakan Kominfo memiliki sistem proteksi terhadap sistem yang ada di negara kita atau tidak. Biem mendukung agar Program Palapa Ring dapat segera bisa direalisasikan. Biem menyampaikan bahwa siapa yang menguasai teknologi, maka dia yang akan menguasai dunia.

Pengambilan Keputusan Tingkat I atas Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak — Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Biem mengatakan Konvensi ASEAN telah ditandatangani 2 tahun yang lalu, mengapa baru dibawa ke DPR sekarang. Dalam DIM nomor 11 ada kalimat “hukuman yang adil bagi pelaku”, Biem mengusulkan perubahan redaksi yaitu “hukuman lebih pantas dan efektif bagi pelaku”. Biem mengatakan perdagangan orang masih terjadi di semua wilayah dunia, termasuk negara maju, perempuan dan anak merupakan korban terbanyaknya. Biem menyampaikan bahwa korban pekerja termasuk menjadi PSK jauh lebih banyak yang tidak terdata. Biem berpendapat meskipun UU Perdagangan Orang sudah dibuat, tetapi masih terdapat keterbatasan dan kelemahan dalam pengawasan. Untuk itu, sebagai negara yang memiliki korban terbanyak, pemerintah perlu melakukan kerjasama bilateral dan multilateral antar ASEAN. Diperlukan Instrumen hukum di tingkat regional dalam menghadapi tindak pidana perdagangan orang secara efektif. Biem mengatakan F-Gerindra setuju RUU Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak disahkan menjadi UU.

Evaluasi Kinerja 2017, Rencana Program Kerja 2018, dan Realisasi atau Penyerapan Anggaran 2017 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Biem mengatakan tugas semuanya terutama dewan dan pemerintah adalah bisa menyelesaikan UU Penyiaran dengan perubahan yang ada. Ia membahas KPID banyak yang mati suri, seperti anak tiri dan tidak punya anggaran. Ia melihat bahwa tidak bisa dilimpahkan saja kepada KPI, tapi juga DPR harus membantu. Ia menanyakan peran KPI ke depan karena saat ini KPI hanya menangani TV dan radio, sedangkan sekarang masyarakat suka nonton online atau streaming. Ia mengatakan lama kelamaan KPI akan selesai. Ia juga menyampaikan akan mengikuti dan mendukung Hari Siaran Nasional.

Peningkatan Sistem Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Biem meminta agar ada pembatasan kepemilikan nomor HP, tidak bisa begitu saja dilepas sebanyak-banyaknya, bahkan ada yang sampai dua juta nomor, Ia kemudian menanyakan peran operator menonaktifkan nomor. Biem kemudian meminta kepada Kominfo atau Dukcapil agar disediakan cross check verifikasi bagi pemilik data, agar mereka jadi mengetahui jumlah nomor yang sudah terdaftar sehingga masyarakat menjadi lebih tenang. Biem mendukung adanya pembatasan kepemilikan sim card dan kewajiban bagi pelanggan melakukan registrasi untuk kepentingan semua termasuk saat Pemilu 2019.

Fit and Proper Test – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Mochammad Dawud, Mohammad Reza, Mohammad Zamroni, Mohammad Khoirul Anwar dan Mulyo Hadi Purnomo

Biem mengatakan saat ini masyarakat kurang kebersamaan dalam mendengarkan radio dan menonton tv karena media tersebut hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Monitoring Kepatuhan Badan Publik – Rapat Dengar Pendapat Komisi 1 dengan Komisi Informasi Pusat (KIP)

Biem berharap agar KIP bisa lebih terbuka dari lembaga-lembaga lain terkait sebagai pemiliki informasi. Biem mempertanyakan ada KL daerah itu anggarannya berasal dari mana apakah, karena keadaan setiap daerah tidak sama ada daerah yang bisa mengakomodir da nada yang tidak. Biem ingin mengetahui agenda keterbukaan informasi nasional dan yang dunia. Biem mendukung program pelaksanaan workshop KIP di daerah-daerah , akan lebih baik lagi jika dilakukan di tempat dapil kami karena
memang perlu adanya workshop agar konstituen paham apa yang kita lakukan.

Latar Belakang

Biem Benjamin adalah putra ketiga seniman Benjami Sueb dan istrinya Nonnie. Biem Benyamin dikenal sebagai seniman, dan juga pengusaha sukses yang memiliki dan mengelola BENS Radio. Ia juga membangun Etnikom Network dengan jaringan 14 radio di wilayah Jawa dan Sumatera. Biem melaporkan harta kekayaannya di LHKPN sebesar Rp 16,460 miliar.

Biem menikah dengan Ismarlita dan dikaruniai 3 orang anak. Biem aktif memperjuangkan kepentingan masyarakat Betawi dengan menggagas Kongres Rakyat Betawi (KRB). 

Sampai sekarang Biem masih menjabat sebagai Presiden Direktur Etnikom Network dan PT Begaya Nyanyian Irama Sejati. Serta juga sebagai marketing untuk PT Santos Jaya Abadi (Kopi Kapal Api) dari tahun 1989 hingga sekarang.

Biem pernah menggugat YKS TransTV karena mendeskrisipkan dengan buruk Almarhum ayahnya, Benyamin Sueb. 

Pendidikan

• Sekolah Tinggi Manajemen IMMI, Jakarta 2007
• Metropolitan States College, Denver, Colorado, United State of America Majoring in Computer Management Science 1988
• SMU Pangudi Luhur Jakarta 1983
• SMPN 13 Jakarta 1980
• SDN Tebet Pagi II Jakarta 1977 

Perjalanan Politik

Biem pernah menjabat sebagai anggota DPD RI periode 2004-2009. Biem juga pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama ekonom Faisal Basri pada pemilihan umum kepala daerah DKI Jakarta tahun 2012. Kini Biem berada di DPR-RI untuk DKI Jakarta 2 dan ia bergabung sebagai anggota Komisi I. Biem juga bagian dair Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Di masa sidang pertama tahun 2015-2016, Biem dipindahkan ke Komisi XI

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Perjanjian Garis Batas Laut RI-Singapura - Pembahasan Tingkat 1

30 November 2016 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 1 dengan Menteri Perhubungan, Kementerian Hukum & HAM, dan Menteri Luar Negeri, Biem menjelaskan bahwa Indonesia perlu menetapkan garis batas negara untuk menentukan pengamanan Indonesia. Perjanjian RI-Singapura bertujuan menciptakan dan kepastian hukum batas negara kedua negara. Adapun catatan Fraksi Gerindra antara lain: Pertama, RUU tersebut merupakan amanah pasal 25 UUD 45. Kedua, perjanjian ini memiliki arti penting untuk kemajuan Indonesia. Ketiga, nilai ekonomi selat Singapura sangat tinggi. Empat, kejelasan batas laut membuat aparat dapat menyelesaikan masalah. Lima, perjanjian ini memberikan dampak positif dalam hubungan bilateral. Enam, perjanjian ini merupakan kontribusi Indonesia melindungi negara. Fraksi Gerindra setuju untuk membahas RUU Pengesahan Perjanjian RI-Singapura ke tingkat lanjut. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kinerja TVRI

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan Direksi LPP TVRI. Biem berpendapat terkait apa yang disampaikan oleh rekan-rekan sudah banyak dan mencerminkan apa yang kita inginkan. Ke depan Biem mengharapkan apa yang menjadi 5 program yang tadi disampaikan tercapai dengan baik. Jika kita bedah satu persatu, soal program kita setuju, kalo tugas LPP TVRI dengan TV swasta memang berbeda. Biem mengharapkan ke depan ada perubahan yang signifikan dari TVRI. Mengenai Asian Games, Biem menginginkan itu juga jangan sampai TVRI malah membonceng, seharusnya menjadi yang terdepan. Banyak pihak yang berharap ke TVRI. Biem berpendapat, soal Sumber Daya Manusia (SDM) memang berat, sebenarnya kalo dilihat sekarang banyak Direktur Utama yang muda-muda. Biem mengharapkan, semoga yang di belakang-belakangnya juga sama energik seperti ini. Biem berpendapat, di dunia kreatif memang harus banyak SDM-nya juga, memang struktural tidak perlu banyak yang penting kreatifnya.[sumber]

Perjanjian Ekstradisi RI-RRC

25 September 2017 - Dalam RDP Komisi 1 dengan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemlu RI, Dirjen Asia Pasifik Kemlu RI, Dirjen A.H.U Kemkumham RI, Kejagung RI dan Kadiv Hukum Polri, Biem berpendapat dengan adanya ekstradisi materi-materi di DIM-nya juga harus menjaga kedaulatan kita sehingga kedaulatan kita tetap terjaga. [sumber]

Keamanan SIber, BSSN, PNBP sektor TIK, dan Hoax di Media Sosial

28 Agustus 2017 - Biem menanyakan apakah Kominfo memiliki sistem proteksi yang bisa digunakan agar mereka (Saracen-red) tidak masuk ke sistem kita. Biem mendukung Palapa Ring agar segera bisa diselesaikan karena Ia meyakini siapa yang menguasai teknologi, maka dia yang menguasai dunia. [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Biem mendukung program pembangunan yang nasional. Biem usul kepada Menteri Keuangan (Menkeu) agar pusat pemerintahan dipindahkan, mungkin ke Nusa Tenggara Barat ataupun Nusa Tenggara Timur.  [sumber]

TVRI-RRI

Pada 3 Februari 2015 Biem fokus kepada RRI dan meminta breakdown dari programming siaran yang akan dilakukan.  Biem mendengar bahwa siaran RRI di Batam menggangu penerbangan di Singapura sehingga diberhentikan.  Biem ingin klarifikasi kebenaran dari berita tersebut. (sumber)