Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - DKI Jakarta III
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
25/04/1983
Alamat Rumah
The Plaza Residences 35D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11. RT.013/RW.011. Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
DKI Jakarta III
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Aryo Djojohadikusumo merupakan putra dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dan juga keponakan dari Calon Presiden Indonesia di Pemilu 2014, Prabowo Subianto. Aryo aktif di Gerindra sejak 2010, dengan mendirikan organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Aryo terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2014-2019 dengan memperoleh 53.268 suara dari Dapil DKI Jakarta III dan bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, riset & teknologi dan lingkungan hidup.

Sebagai pimpinan TIDAR, nama Aryo, mulai terdengar pada tahun 2012 saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Organisasi yang ia pimpin cukup aktif dalam mendukung, dan membuat kampanye-kampanye untuk memenangkan Jokowi-Basuki pada saat itu.

Pendidikan

S1, University of Durham, United Kingdom (2004)
S2, Southeast Asian Studies, University of London School of Oriental and African Studies, United Kingdom (2008)
Executive Program, Tsinghua School of Economics & Management, Beijing, China (2012)

Perjalanan Politik

Sebagai generasi ketiga dari keluarga Djojohadikusumo, Aryo Djojohadikusumo pada awalnya lebih memfokuskan dirinya dalam membangun bisnis keluarganya, Grup Arsari, dan tidak untuk terjun ke politik.  Aryo memegang beberapa jabatan komisaris di anak perusahaan Grup Arsari yang bergerak di beragam industri dari pertambangan, perkebunan dan trading.  

Perjalanan politiknya dimulai di 2008.  Aryo adalah pendiri dari organisasi sayap pemuda Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan sampai sekarang masih menjadi Ketua Umum.  Di 2010, Aryo resmi menjadi kader dari Gerindra dan sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretariat Jendral Partai Gerindra.

Selain itu, Aryo sendiri memiliki Yayasan A. Djojohadikusumo yang sebelum Pemilihan Legislatif cukup sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya program #UntukIndonesiaku yang membiayai sekolah seorang anak sampai jenjang S1.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masalah ratifikasi Minamata sudah berlaku sejak 16 Agustus. Aryo menanyakan kejelasan tentang ratifikasi ini apakah penandatanganannya sudah berlaku di Indonesia atau hanya menunggu ratifikasi. Aryo juga meminta kepastian dan janji dari pemerintah terkait masalah ratifikasi serta meminta data bantuan tahun 81 yang terbaru. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Aryo merasa senang dengan kedatangan Kabareskrim dalam rapat. Aryo berpendapat bahwa minuman beralkohol memang berbahaya, tetapi percuma bila RUU ini tidak diimplementasikan. Aryo menyayangkan RUU Minol yang bersifat melarang, tetapi di dalamnya ada pasal yang membolehkan penggunaan minol. Selanjutnya, Aryo meminta pendapat Kabareskrim, apa RUU ini akan ditakuti mafia penyeludup alkohol atau tidak?  [sumber]

22 Juni 2015 - Aryo menilai pemikiran untuk membatasi minuman beralkohol baik untuk melindungi anak muda. Aryo menekankan bahwa yang mengandung alkohol tidak hanya minuman, tapi juga ada makanan seperti tape dan durian. Menurut Aryo penamaan pelarangan minuman beralkohol bukan judul yang tepat. Aryo saran penamaan baiknya ‘Pengawasan’ atau ‘Pengendalian’. Mewakili Fraksi Gerindra, Aryo setuju RUU Larangan Minuman Beralkohol ini untuk dibahas lebih lanjut.  [sumber]

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - Aryo menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra setuju agar RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Anggaran Tahun 2019

23 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti, Batan, Bapeten, BIG, BPPT, Lapan dan LIPI, Aryo mengatakan bila perlu anggaran ditambah 10 kali lipat. [sumber

Keberadaan Bursa Timah ICDX

24 Januari 2018 – Saat audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung, Aryo menanggapi perihal tambang timah tersebut, karena keluarganya berhubungan dengan pertambangan timah. Aryo berpendapat, bahwa ide awal ICDX kan harga timah diatur bursa London padahal mereka tidak punya timah,tetapi mengatur harga. Aryo bertanya, apakah praktik-praktik yang dilakukan ICDX itu lazim.[sumber]

Penanganan Merkuri

7 September 2017 - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Yayasan Medicus, Bali Fokus dan Mayjen TNI Doni Monardo Aryo meminta penjelasan mengapa Indonesia bisa sampai di kondisi evakuasi dan mempertanyakan sumber penelitian dari data yang menyatakan bahwa 80 persen perdagangan merkuri di dunia ada di Indonesia. Aryo meminta penjelasan detil dari penyakit yang diakibatkan merkuri dan apakah bisa disembuhkan dengan terapi atau rehabilitasi. [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016Aryo mengatakan jangan sampai membuat riset tetapi tidak digunakan. Menurut Aryo , riset itu bukan hanya tentang teknologi melainkan pengetahuan alam dan hayati, banyak flora dan fauna hampir punah dan belum ada riset terkait hal ini. Aryo menyatakan bahwa konservasi merupakan hal yang sangat penting di abad 21 dan riset terhadap kekayaan alam juga penting untuk wisata dan penambahan devisa.

Aryo merasa kecewa karena tidak ada riset terkait kekayaan alam Indonesia, jangan sampai tiap tahun Orang Utan di Indonesia dibeli oleh Malaysia. Aryo kaget tentang jumlah Guru Besar Sastra Jawa di Indonesia hanya satu.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016Aryo sangat tertarik mengikuti rapat pembahasan reklamasi pantura Jakarta karena berkaitan dengan dapilnya. Aryo menuturkan bahwa pada Januari lalu Komisi 7 sudah membahas reklamasi, termasuk reklamasi Teluk Benoa. Aryo berasumsi bahwa materi rapat hari ini tidak ada perubahan karena sama persis dengan materi rapat sebelumnya.

Aryo menyampaikan bahwa izin reklamasi merupakan dokumen resmi negara, dan Presiden Jokowi yang memerintahkan reklamasi Pantura Jakarta. Menurutnya, Komisi 7 perlu mengetahui posisi Pemerintah mengenai reklamasi. Aryo merasa cemas karena letak gedung DPR berada dalam ibu kota. Aryo merasa khawatir jika proyek reklamasi Pulau G itu dijadikan pencakar langit, maka wilayah Jakarta akan mengalami mati listrik total. Itu akan terjadi apabila eksekusi tersebut tidak dilakukan dengan benar karena amdalnya menyangkut keseluruhan.

Setelah melihat kajiannya, Aryo masih bingung dan menanyakan kembali tujuan dari moratorium reklamasi pantura Jakarta dan menganggap bahwa Pemerintah tidak tegas. Aryo sempat melihat matrik penyebab Pemerintah tidak tegas, baik dari permasalahan kelistrikan maupun lingkungan hidup. Menurut Aryo, hal itu sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran. Jika dilihat dari segi listrik,energi, dan lingkungan hidup, Aryo yakin bahwa KLHS sudah pasti gagal.

Aryo kaget setelah melihat laporan lapangan reklamasi pantura Jakarta, padahal sebelumnya Aryo sempat setuju dengan ide reklamasi ini. Pada laporan dijelaskan bahwa Pulau C dan D tidak berdampingan, dan kenyataanya kedua pulau tersebut berdampingan. Aryo menilai hal itu adalah bentuk pencurian lahan. Aryo merasa heran mengapa reklamasi pantura Jakarta dihentikan sementara karena akan terlihat aneh jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) memberi amdal dan menyuruh untuk menghentikan amdal tersebut. Terakhir, Aryo meminta maaf kepada Wagub Jabar dan Sekda Banten bila masyarakat miskin di dapilnya melebar ke Bekasi dan Banten karena banyak penggusuran akibat reklamasi pantura Jakarta.  [sumber]

11 April 2016 - Aryo menanyakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) mengenai dampak reklamasi terhadap lingkungan.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Aryo menyatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) belum memutuskan cost recovery dan keputusannya masih di Komisi 7. Namun, Komisi 7 tidak bisa mengambil keputusan karena data tidak lengkap.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Aryo minta klarifikasi ke Kepala SKK Migas dari mana bisa yakin kalau angka proyeksi produksi minyaknya tidak akan anjlok, karena Aryo sendiri pesimis melihat kondisi di lapangan. Aryo minta laporan dari hasil pertemuan saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) ke pertemuan OPEC dan bagaimana prediksi mereka terhadap harga minyak.  [sumber]

Evaluasi Rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara

"Pemprov DKI tidak dapat menyediakan fasilitas yang layak di rusunawa Muara Baru dan seharusnya hal itu jadi 'tamparan' bagi DKI untuk memperbaiki fasilitas yang ada sekarang. Warga hingga saat ini masih mengeluhkan buruknya fasilitas di rusun tersebut," kata Aryo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (8/6/2015) malam. (sumber)

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Aryo mempertanyakan apa dasar hukum Pertalite? Apa saja daerah yang akan menjadi sasaran distribusi? Menteri ESDM menyampaikan Pertamina ke depan diminta untuk penghapusan RON 88 tahun 2017. Apakah Pertamina tahu akan hal ini? Berapa dana yang dibutuhkan Pertamina untuk peluncuran Pertalite ? Dan dari mana dananya? Berapa pengurangan produksi emisi karbon dari penggunaan Pertalite per liter dibanding RON 88? Apakah ada perubahan dari nilai investasi Pertamina di luar negeri dengan anjloknya harga minyak? Berapa % dari merek mobil yang ada yang direkomendasikan untuk menggunakan RON 90?. Apakah Pertamina sudah bertemu dengan GAIKINDO? Karena mobil baru mayoritas menggunakan RON 92 maka apakah berarti Pertalite hanya untuk sementara saja?  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Aryo fokus pada rencana untuk PLN di tahun 2025 bahwa 25% lebih total kebutuhan listrik nasional berasal dari energi baru (geothermal), Aryo menanyakan rencana realisasinya bagaimana? Kemudian Aryo mendengar bahwa banyak PLTG yang tidak mendapat pasokan gas, ini bagaimana?  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada 10 Februari 2015 - Aryo saran agar KemenESDM mempertimbangkan lebih serius untuk memilih DKI sebagai lokasi untuk membangun infrastruktur konversi BBM ke BBG.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
25/04/1983
Alamat Rumah
The Plaza Residences 35D, Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11. RT.013/RW.011. Kelurahan Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
DKI Jakarta III
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup