Sikap Terhadap RUU

Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap RUU Penjaminan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Bappenas

Aryo menjelaskan pada tahun 1998 UMKM menjadi penyelamat perekonomian bangsa, permasalahan yang muncul untuk UMKM yaitu sulitnya mendapatkan kredit. Fraksi Gerindra menyetujui dan mengapresiasi RUU Penjaminan.

Prolegnas Tahun 2016 — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan HAM

Aryo menjelaskan kami mewakili Komisi 7 DPR-RI mengusulkan terkait RUU Migas, kami menolak permohonan pemerintah perpindahan agar RUU Migas dari DPR ke pemerintah jadi apabila ada kesan DPR kurang siap kami tidak setuju karena pemerintah diundang tidak selalu hadir.

Masukan dan Pandangan terhadap RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus (Pansus) DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (APRINDO), Gabungan Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI), Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI), Indonesian Sawmill and Woodworking Association (ISWA), dan Asosiasi Pengusaha Importir dan Distributor Minuman Impor (APIDMI)

Aryo mengungkapkan bahwa RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol terdiri dari 24 Pasal dan para anggota sempat diejek karena pasalnya hanya sedikit. Menurutnya, yang telah dipaparkan oleh para mitra sudah relevan dengan kota besar, tetapi belum relevan dengan daerah 3T. 

Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Pengembangan dan Pemasaran Kementerian Pariwisata, Dirjen Bea Cukai, dan Dirjen Pajak

Aryo menjelaskan dari mana filosofi pengendalian minol dari DJBC di dapilnya banyak sekali hiburan malam, Gajah Mada, Hayam Wuruk, Ancol dan lainnya. Peredaran minol bahkan dilindungi oknum tertentu. ia meliat di Bandara Changi turis-turis Cina membeli minol di Duty-Free Store dibawa ke sini dan ia melihat itu rombongan turis Tiongkok membawa banyak hand carry minol dengan enteng bahkan pernah melihat anak SD membeli bir di Alfamart. Bagaimana ini menurut DJBC dan apa aspek filosofi pengendaliannya.

Masukan Terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Audiensi dengan Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Aryo menjelaskan ini perlu ketegasan masukan dari segi religius karena menurut KWI sangat menentang seperti roti dan anggur itu bagian yang tidak terpisahkan dari Missa, dari PGI segi agamanya mungkin saudara bisa dari segi alkitab diperjelas sehingga kami perlu mengetahui lebih lanjut pandangan religius dari PGI seperti apa.

Rancangan Undang-Undang Larangan Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Terkait angka kerugian 1:7, Aryo meminta klarifikasi tersebut. Aryo juga menanyakan mengapa banyak mafia yang menentang RUU Minol.

Tanggapan

Pembahasan Program Kerja PT Bukit Asam — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bukit Asam

Aryo menegaskan PT Bukit Asam mulai meruginya dimulai dari harga berapa USD per ton. PT Bukit Asam jangan lupakan fokus tentang batu bara. Kemudian, ia mengatakan yang dilakukan China selama 10-15 tahun terakhir adalah memakai sumber batu bara negara lain.

Pembahasan Blok Mahakam — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Aryo mengatakan ini ada poin "BUMN Khusus jangan berbentuk PT". Selanjutnya, ia menanyakan ini terus badan hukumnya akan apa.

Perubahan Iklim — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Negosiator Indonesia COP 21

Aryo ingin agar COP21 menghasilkan kesepakatan hukum yang mengikat, karena sebelumnya Aryo mendengar rumor di USA, COP21 ini tidak mengikat. Selanjutnya Aryo bertanya mengenai penanganan perubahan iklim, kontribusi Indonesia sudah sejauh mana, dan bagi tim negosiator, indikator sukses dari COP21 untuk Indonesia seperti apa nanti.

Pandangan Mini Fraksi mengenai Ratifikasi Paris Agreement – Komisi 7 DPR-RI Rapat Pleno dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Aryo membacakan pandangan mini Fraksi
Gerindra atas Paris Agreement, sebagai upaya mengendalikan laju perubahan iklim, Indonesia dan negara lain dalam COP21 telah meratifikasi Paris Agreement sebagai wujud konkrit sebagai komitmen perubahan laju iklim. Aryo menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra menegaskan dalam pembahasan RUU Paris Agreement, ayitu; UU harus mencakup konsep keadilan iklim, UU harus melindungi kelestarian hutan, dapat mempermudah Indonesia mengakses sumber dana untuk endukung upaya penurunan emisi, UU diharapkan dapat menahan laju permasalahan global, dan UU
ini diharapkan menjadi alat untuk Indonesia di mata dunia dalam pencegahan perubahan iklim. Aryo menyatakan bahwa Fraksi Gerindra setuju dengan RUU Paris Agreement untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya.

Distribusi BBM dan LPG 3 Kg, serta Pengelolaan WIlayah Kerja Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, BPH Migas, SKK Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Aryo mengatakan bahwa di negeri sendiri sudah banyak saingannya, lalu ditambah lagi aturannya yang lebih longgar untuk perusahaan luar negeri. Aryo menilai BUMN seperti dianaktirikan di negerinya sendiri. Ia mempertanyakan Pertamina atau Pemerintah membuat wilayah kerja non konvensional atau tidak.

Evaluasi Sistem Kelistrikan 2015 dan 2016 — Komisi7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PLN

Aryo mengatakan output PLTU di Lontar itu tidak sesuai yang diharapkan. Aryo juga bertanya apakah dari PLN akan memperbaiki apa yg ada di PLTU Lontar atau tidak.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti

Aryo menjelaskan Rusia mendekati Indonesia untuk pembangunan fasilitas pelabuhan angkasa, mereka melihat Biak menjadi salah satu rencana karena ini merupakan gebrakan strategis, kita dilirik banyak negara sebagai tempat peluncuran roket di luar angkasa. Kita juga komisi yang membidangi riset dan teknologi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Aryo mengatakan perlu selesaikan masalah perijinan yang ada di stasiun pengisian. Perlu orang ESDM ini untuk mengurus energi baru dan penambahan anggaran untuk energi terbarukan. Jangan sampai orang di energi terbarukan dikuasai oleh orang asing.

Evaluasi Kinerja PT Timah dan PT Bukit Asam Tahun 2015 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Timah dan Direktur Utama PT Bukit Asam

Aryo menanyakan terkait soal cadangan PT Timah hampir 700.000 ton, ia ingin mengetahui apa yang bisa menjadi resources. Sekarang Indonesia sudah mempunyai pasar sendiri, apakah bagus ICDX untuk perseroan. Ia curiga oknum-oknum polisi yang main disini, kira-kira siapa menurut Dirut yang paling melindungi illegal mining. Terakhir, Aryo mengatakan kalau perlu Indonesia jangan terlalu banyak eksport dengan harga yang jelek, lebih baik negara simpan untuk membuat cadangan.

Rancangan Undang-Undang Tembakau — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) dan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI)

Aryo mengatakan bahwa ia sering mendengar lobi pengusaha rokok asing agar kretek masuk kategori rokol flavour.

Asumsi Dasar dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Aryo mengatakan bahwa tidak ada prediksi tentang bursa efek PT. Shanghai yang anjlok saat mengatur dana di angka US$60. Angka US$60 benar-benar sulit diterima. Jika harus tetap dipertahankan diangka US$60, Aryo meminta agar diberikan alasan yang dapat disetujui.

Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi dan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi DPR-RI

Aryo mengaku kaget pada saat mendapatkan SMS RUU Pengampunan. Ia berpikir ini ingin mengampuni PKI, ternyata pengampunan pajak.

Aspek Pengawasan Migas, Minerba, dan Ketenagalistrikan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Menurut Aryo, Energi Terbarukan (EBT) perlu ditambah terus. Ia setuju dengan Pembangunan Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop. Ia menyampaikan sudah ada perusahaan besar yang ingin investasi di tenaga surya. Aryo menambahkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor Migas jangan sampai terlambat untuk menjadi perusahaan energi.

Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial

Aryo mengatakan bahwa ia perlu data tahun 2015. Data WHO kematian lebih banyak dari rokok bukan minuman beralkohol. Menurut Aryo, DPR-RI dan Pemerintah jangan hanya berbicara peraturannya saja, tetapu penerapannya juga harus diperhatikan.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Aryo mendesak Menteri LHK guna merencanakan RUU tentang Perubahan Iklim, karena hal tersebut sangat penting. Ia mengharapkan Biro Hukum Kementerian LHK dapat menandatangani dan mempersiapkan RUU tersebut tidak hanya direvitalisasikan, tetapi harus sesuai dengan treaty yang berlaku. Terkait data perihal kenaikan suhu yang bersumber dari Sekjen PBB Paviliun yang dipegang oleh Aryo, Indonesia menunjukkan angka yang besar yaitu 2 derajat. Aryo pun meminta untuk mengadakan rapat kembali guna mempresentasikan masalah revitalisasi yang terjadi di Indonesia. Aryo menanyakan kinerja Kementerian LHK yang bekerja sama dengan Kementerian ESDM guna membahas perihal tersebut. Seperti halnya di Norway terkait dengan carbon credit, kita akan habis untuk membayar program kita yaitu 60.000 Megawatt. Terkait dengan program reklamasi, hal tersebut akan memperluas dapilnya yang awalnya 8 Ha akan menjadi 10 Ha. Aryo mengharapkan program reklamasi tersebut akan memperluas menjadi 24 Ha. Ia juga mempertanyakan kejelasan perihal reklamasi tersebut, terkait dengan posisi reklamasi dan prioritasnya. Terakhir, Aryo meminta penjelasan arah dan alur Presiden terkait dengan pembangkit listrik 3.200 Megawatt yang berada di Jakarta Utara.

Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Audiensi dengan Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Anti Miras, Karang Taruna Indonesia dan Gerakan Pramuka

Aryo mengatakan bahwa karang taruna saat ini sudah melek politik dan memang memiliki peran penting di kalangan anak muda.

Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia

Aryo mengatakan bahwa yang DPR-RI perlukan adalah datanya jika perlu angkanya untuk menyempurnakan RUU Minuman Beralkohol. Aryo mengatakan bahwa ia tidak ingin terjadi hal-hal yang merugikan pihak-pihak lain.

Pandangan Mini Fraksi atas Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

Aryo mengatakan bahwa RUU KPK diusulkan oleh 45 Anggota DPR-RI dari 6 Fraksi dan yang dibahas Badan Legislasi DPR-RI adalah revisi RUU KPK pada 1 Februari 2016.

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah Daerah Jawa Timur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta

Aryo menceritakan bahwa ia sering menemani Ahok untuk kampanye. Minol belum ada undang-undangnya dan baru ada peraturan saja. Menurut Aryo, Perpres saja tidak cukup. Perlu ada undang-undang yang memayungi minol.

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1

Aryo mengatakan ingin menambahkan info bahwa untuk mengantisipasi penambahan RAPBN 2017 terkait Paris Agreement, bulan depan ada COP-22 di Maroko. Sesuai komitmen, adanya keinginan untuk membatasi kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celcius. Artinya, harus ada partisipasi dari komitmen juga, baik dari KLHK dan KESDM. Harus ada komitmen untuk menurunkan emisi gas. Jadi, akan mengurangi emisi. Ia menambahkan catatannya ada perubahan APBN yang dipotong tidak sesuai prosedur dimana banyak program yang merujuk pada penghematan energi. Ia tidak yakin bisa memenuhi kewajiban. Ia mengatakan sebagai negara yang ikut meratifikasi, selain adanya kewajiban, Indonesia juga bisa mengakses anggaran internasional. Ia meminta diprioritaskan hal ini dalam perubahan RAPBN 2017. Indonesia tidak bisa mengikuti Paris Agreement jika tidak menstimulasi dan jika Pemerintah tidak menjadi ujung tombak. Tidak mungkin saat melakukan agreement untuk tidak berkoordinasi dengan swasta. Ia mengingatkan itu sangat penting. Dapilnya di Jakarta Utara selalu rembes jika hujan. Jadi, perubahan iklim ini mempengaruhi seluruh kota. Ia akan berjuang terus dan meminta diperhatikan dalam anggaran ke depannya. Ia mengatakan climate change bukan hanya sekadar isu seksi di sosial media, tetapi juga hal penting. Ia meminta sudut pandang baru ini dipertimbangkan untuk menyusun anggaran dan ia meminta untuk disiapkan Permennya.

Evaluasi Kerja Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset

Aryo mengatakan apakah contoh peralatan nelayan dari KemenESDM juga merupakan dari Kemenristek,
apakah pembuatan radar menggunakan anggaran Kemenhan, mengapa program penandaan batas negara oleh BIG tidak terealisasi 100%, apa yang BPPT bantu dalam modifikasi cuaca, kapan observatorium dibangun karena anggaran dan Amdal sudah siap, mengapa progress N219 terlambat.

Pembahasan Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Aryo mengatakan EBT perlu dibahas jangan cost recovery terus. Ia kecewa sama Pemerintah terkait EBT ini.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Aryo menyampaikan selamat atas keberhasilan PLN melakukan revaluasi aset menjadi Rp1.100 Triliun. Ia menanyakan kebenaran pembangunan Pulau G akan mengurangi daya PLTGU Muara Karan dan menanyakan kebenaran reklamasi Pantai Utara akan mengganggu kabel bawah laut PLN ke Kepulauan Seribu. Ia juga menanyakan perkembangan pembangunan gardu untuk wilayah DKI Jakarta yang sudah kelebihan daya serta progres pembangunan pembangkit listrik Pulau Pisang, progres pembangunan listrik oleh J Power di Batam, dan progres penyelesaian pembangkit listrik di Ombilin Sawahlunto. Ia menanyakan perkembangan dan langkah yang akan digunakan PLN untuk mendukung EBTKE dan kebenaran pembentukan anak usaha PLN EBTKE. Ia menanyakan ada atau tidaknya ganti rugi dari pengembang Pulau G terhadap gangguan saat reklamasi ke PLN.

Evaluasi Kinerja PT Pertamina - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina

Aryo meminta dijelaskan apa yang pemerintah inginkan di RUU Migas ke depannya.

Evaluasi Anggaran 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)

Aryo mengatakan bahwa website yang ada tidak secure, karena Aryo ketika mencoba untuk mencari peta pun not secure dan mudah untuk terkena hack.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Aryo mengatakan bahwa pencapaian rasio elektrifikasi adalah 91%. Aryo juga cukup kecewa karena di Jakarta Pusat masih mati lampu. Jika Gubernur kurang kooperatif, menurut Aryo mungkin ada Gubernur baru yang bisa kooperatif. Aryo juga menanyakan terkait progress terbaru. Aryo menyarankan untuk mencari solusi pembangunan intensif tenaga baru.

Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Aryo mengatakan bagaimana matriks skema penurunan gas emisi dari Kementerian LHK, Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian. Aryo meminta klarifikasi posisi pemerintah terkait reklamasi pulau K yang dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Aryo mengatakan anggaran polisi hutan hanya Rp43 miliar dengan hutan terluas kedua di dunia.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Aryo mengatakan dapil DKI 3 membutuhkan motor sampah. Aryo bertanya apakah anggaran untuk polisi hutan sudah ditambah, karena anggaran tahun 2016 hanya Rp40 miliar. Aryo mengatakan KLHK harus fokus kepada peningkatan spesies yang menjadi primadona Indonesia, seperti orang utan, gajah, harimau sumatera, dan badak bercula satu. Aryo mengatakan malu jika anggaran NGO luar negeri lebih besar daripada anggaran konservasi Indonesia.

Pengelolaan Danau — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK)

Aryo menanyakan Pemerintah mau fokus ke wisata atau perikanan karena tidak mungkin keduanya. Ia mengatakan akan fokus ke perubahan iklim. Ia menanyakan maksud kerentanan nasional dan cara membacanya. Ia meminta dijelaskan. Ia menanyakan sistem registrasi sudah online atau belum dan ia menanyakan mekanisme pendanaan karena sedang membahas APBN. Ia juga menanyakan BLU sudah ada atau belum. Ia berterima kasih karena persiapan pavilion COP 23 sudah dilakukan. Ia mengapresiasi bahwa selama ini COP 21 dan 22 paling ramai. Ia mengingatkan untuk melaporkan ke Komisi 7 sebelum keberangkatan delegasi Indonesia ke COP 23. Ia membahas Donald Trump yang keluar dari Paris Agreement dan menurutnya bagus. Ia mengatakan PLN sekarang ini sangat antusias dengan energi baru terbarukan. Bulan depan ia juga akan membeli mobil listrik. Ia berharap KLHK bisa bekerja sama dengan PT kalau bisa swasta.

Perkembangan Pelaksanaan APBN 2017 terkait Kelestarian Lingkungan dan Sumber Daya Alam — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

Aryo mengucapkan terima kasih atas tindak lanjut raker terakhir. Aryo menyampaikan pertanyaan terkait bagaimana matriks skema penurunan gas emisi dari semua kementerian terkait, apakah sudah diserahkan atau belum.

Penjelasan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Proyek Energi Baru Terbarukan yang Mangkrak dan Upaya Penyelesaian Bottleneck Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

Aryo mengatakan banyak investor mau investasi di sektor EBTKE, tapi setiap ingin membangun pembangkit, PLN hanya mengijinkan daya yang kecil. Aryo bertanya apakah ada kebijakan untuk membatasi EBT di setiap wilaya. Aryo mendukung nuklir.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BATAN, Kepala BIG, dan Kepala LAPAN

Aryo mengatakan bahwa ia telah membuka websitenya dan tidak secure sekali, Aryo mencoba cari petanya juga not secure sekali dan gampang sekali kena hack sehingga Aryo meminta tolong untuk diperbaiki website-nya.

Latar Belakang

Aryo Djojohadikusumo merupakan putra dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dan juga keponakan dari Calon Presiden Indonesia di Pemilu 2014, Prabowo Subianto. Aryo aktif di Gerindra sejak 2010, dengan mendirikan organisasi sayap Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (TIDAR). Aryo terpilih sebagai anggota DPR-RI periode 2014-2019 dengan memperoleh 53.268 suara dari Dapil DKI Jakarta III dan bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral, riset & teknologi dan lingkungan hidup.

Sebagai pimpinan TIDAR, nama Aryo, mulai terdengar pada tahun 2012 saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Organisasi yang ia pimpin cukup aktif dalam mendukung, dan membuat kampanye-kampanye untuk memenangkan Jokowi-Basuki pada saat itu.

Pendidikan

S1, University of Durham, United Kingdom (2004)
S2, Southeast Asian Studies, University of London School of Oriental and African Studies, United Kingdom (2008)
Executive Program, Tsinghua School of Economics & Management, Beijing, China (2012)

Perjalanan Politik

Sebagai generasi ketiga dari keluarga Djojohadikusumo, Aryo Djojohadikusumo pada awalnya lebih memfokuskan dirinya dalam membangun bisnis keluarganya, Grup Arsari, dan tidak untuk terjun ke politik.  Aryo memegang beberapa jabatan komisaris di anak perusahaan Grup Arsari yang bergerak di beragam industri dari pertambangan, perkebunan dan trading.  

Perjalanan politiknya dimulai di 2008.  Aryo adalah pendiri dari organisasi sayap pemuda Partai Gerindra, Tunas Indonesia Raya (TIDAR) dan sampai sekarang masih menjadi Ketua Umum.  Di 2010, Aryo resmi menjadi kader dari Gerindra dan sekarang menjabat sebagai Wakil Sekretariat Jendral Partai Gerindra.

Selain itu, Aryo sendiri memiliki Yayasan A. Djojohadikusumo yang sebelum Pemilihan Legislatif cukup sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Salah satunya program #UntukIndonesiaku yang membiayai sekolah seorang anak sampai jenjang S1.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masalah ratifikasi Minamata sudah berlaku sejak 16 Agustus. Aryo menanyakan kejelasan tentang ratifikasi ini apakah penandatanganannya sudah berlaku di Indonesia atau hanya menunggu ratifikasi. Aryo juga meminta kepastian dan janji dari pemerintah terkait masalah ratifikasi serta meminta data bantuan tahun 81 yang terbaru. [sumber]

RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol)

3 Februari 2016 - Aryo merasa senang dengan kedatangan Kabareskrim dalam rapat. Aryo berpendapat bahwa minuman beralkohol memang berbahaya, tetapi percuma bila RUU ini tidak diimplementasikan. Aryo menyayangkan RUU Minol yang bersifat melarang, tetapi di dalamnya ada pasal yang membolehkan penggunaan minol. Selanjutnya, Aryo meminta pendapat Kabareskrim, apa RUU ini akan ditakuti mafia penyeludup alkohol atau tidak?  [sumber]

22 Juni 2015 - Aryo menilai pemikiran untuk membatasi minuman beralkohol baik untuk melindungi anak muda. Aryo menekankan bahwa yang mengandung alkohol tidak hanya minuman, tapi juga ada makanan seperti tape dan durian. Menurut Aryo penamaan pelarangan minuman beralkohol bukan judul yang tepat. Aryo saran penamaan baiknya ‘Pengawasan’ atau ‘Pengendalian’. Mewakili Fraksi Gerindra, Aryo setuju RUU Larangan Minuman Beralkohol ini untuk dibahas lebih lanjut.  [sumber]

RUU Penjaminan

14 Desember 2015 - Aryo menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra setuju agar RUU Penjaminan dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.  [sumber]

Tanggapan

Pembahasan Anggaran Tahun 2019

23 Oktober 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti, Batan, Bapeten, BIG, BPPT, Lapan dan LIPI, Aryo mengatakan bila perlu anggaran ditambah 10 kali lipat. [sumber] 

Keberadaan Bursa Timah ICDX

24 Januari 2018 – Saat audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung, Aryo menanggapi perihal tambang timah tersebut, karena keluarganya berhubungan dengan pertambangan timah. Aryo berpendapat, bahwa ide awal ICDX kan harga timah diatur bursa London padahal mereka tidak punya timah,tetapi mengatur harga. Aryo bertanya, apakah praktik-praktik yang dilakukan ICDX itu lazim.[sumber]

Penanganan Merkuri

7 September 2017 - Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Yayasan Medicus, Bali Fokus dan Mayjen TNI Doni Monardo Aryo meminta penjelasan mengapa Indonesia bisa sampai di kondisi evakuasi dan mempertanyakan sumber penelitian dari data yang menyatakan bahwa 80 persen perdagangan merkuri di dunia ada di Indonesia. Aryo meminta penjelasan detil dari penyakit yang diakibatkan merkuri dan apakah bisa disembuhkan dengan terapi atau rehabilitasi. [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Aryo mengatakan jangan sampai membuat riset tetapi tidak digunakan. Menurut Aryo , riset itu bukan hanya tentang teknologi melainkan pengetahuan alam dan hayati, banyak flora dan fauna hampir punah dan belum ada riset terkait hal ini. Aryo menyatakan bahwa konservasi merupakan hal yang sangat penting di abad 21 dan riset terhadap kekayaan alam juga penting untuk wisata dan penambahan devisa.

Aryo merasa kecewa karena tidak ada riset terkait kekayaan alam Indonesia, jangan sampai tiap tahun Orang Utan di Indonesia dibeli oleh Malaysia. Aryo kaget tentang jumlah Guru Besar Sastra Jawa di Indonesia hanya satu.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Aryo sangat tertarik mengikuti rapat pembahasan reklamasi pantura Jakarta karena berkaitan dengan dapilnya. Aryo menuturkan bahwa pada Januari lalu Komisi 7 sudah membahas reklamasi, termasuk reklamasi Teluk Benoa. Aryo berasumsi bahwa materi rapat hari ini tidak ada perubahan karena sama persis dengan materi rapat sebelumnya.

Aryo menyampaikan bahwa izin reklamasi merupakan dokumen resmi negara, dan Presiden Jokowi yang memerintahkan reklamasi Pantura Jakarta. Menurutnya, Komisi 7 perlu mengetahui posisi Pemerintah mengenai reklamasi. Aryo merasa cemas karena letak gedung DPR berada dalam ibu kota. Aryo merasa khawatir jika proyek reklamasi Pulau G itu dijadikan pencakar langit, maka wilayah Jakarta akan mengalami mati listrik total. Itu akan terjadi apabila eksekusi tersebut tidak dilakukan dengan benar karena amdalnya menyangkut keseluruhan.

Setelah melihat kajiannya, Aryo masih bingung dan menanyakan kembali tujuan dari moratorium reklamasi pantura Jakarta dan menganggap bahwa Pemerintah tidak tegas. Aryo sempat melihat matrik penyebab Pemerintah tidak tegas, baik dari permasalahan kelistrikan maupun lingkungan hidup. Menurut Aryo, hal itu sudah jelas merupakan bentuk pelanggaran. Jika dilihat dari segi listrik,energi, dan lingkungan hidup, Aryo yakin bahwa KLHS sudah pasti gagal.

Aryo kaget setelah melihat laporan lapangan reklamasi pantura Jakarta, padahal sebelumnya Aryo sempat setuju dengan ide reklamasi ini. Pada laporan dijelaskan bahwa Pulau C dan D tidak berdampingan, dan kenyataanya kedua pulau tersebut berdampingan. Aryo menilai hal itu adalah bentuk pencurian lahan. Aryo merasa heran mengapa reklamasi pantura Jakarta dihentikan sementara karena akan terlihat aneh jika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) memberi amdal dan menyuruh untuk menghentikan amdal tersebut. Terakhir, Aryo meminta maaf kepada Wagub Jabar dan Sekda Banten bila masyarakat miskin di dapilnya melebar ke Bekasi dan Banten karena banyak penggusuran akibat reklamasi pantura Jakarta.  [sumber]

11 April 2016 - Aryo menanyakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) mengenai dampak reklamasi terhadap lingkungan.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Aryo menyatakan bahwa Badan Anggaran (Banggar) belum memutuskan cost recovery dan keputusannya masih di Komisi 7. Namun, Komisi 7 tidak bisa mengambil keputusan karena data tidak lengkap.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Aryo minta klarifikasi ke Kepala SKK Migas dari mana bisa yakin kalau angka proyeksi produksi minyaknya tidak akan anjlok, karena Aryo sendiri pesimis melihat kondisi di lapangan. Aryo minta laporan dari hasil pertemuan saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) ke pertemuan OPEC dan bagaimana prediksi mereka terhadap harga minyak.  [sumber]

Evaluasi Rusunawa Muara Baru, Jakarta Utara

"Pemprov DKI tidak dapat menyediakan fasilitas yang layak di rusunawa Muara Baru dan seharusnya hal itu jadi 'tamparan' bagi DKI untuk memperbaiki fasilitas yang ada sekarang. Warga hingga saat ini masih mengeluhkan buruknya fasilitas di rusun tersebut," kata Aryo dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (8/6/2015) malam. (sumber)

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Aryo mempertanyakan apa dasar hukum Pertalite? Apa saja daerah yang akan menjadi sasaran distribusi? Menteri ESDM menyampaikan Pertamina ke depan diminta untuk penghapusan RON 88 tahun 2017. Apakah Pertamina tahu akan hal ini? Berapa dana yang dibutuhkan Pertamina untuk peluncuran Pertalite ? Dan dari mana dananya? Berapa pengurangan produksi emisi karbon dari penggunaan Pertalite per liter dibanding RON 88? Apakah ada perubahan dari nilai investasi Pertamina di luar negeri dengan anjloknya harga minyak? Berapa % dari merek mobil yang ada yang direkomendasikan untuk menggunakan RON 90?. Apakah Pertamina sudah bertemu dengan GAIKINDO? Karena mobil baru mayoritas menggunakan RON 92 maka apakah berarti Pertalite hanya untuk sementara saja?  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Aryo fokus pada rencana untuk PLN di tahun 2025 bahwa 25% lebih total kebutuhan listrik nasional berasal dari energi baru (geothermal), Aryo menanyakan rencana realisasinya bagaimana? Kemudian Aryo mendengar bahwa banyak PLTG yang tidak mendapat pasokan gas, ini bagaimana?  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada 10 Februari 2015 - Aryo saran agar KemenESDM mempertimbangkan lebih serius untuk memilih DKI sebagai lokasi untuk membangun infrastruktur konversi BBM ke BBG.  [sumber]