Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Barat I
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Ir. H Juanda No.285, RT.06/RW.09, Kelurahan Dago. Coblong. Bandung. Jawa Barat
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat I
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Dr.Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Jawa Barat I setelah memperoleh 41,801. Berasal dari keluarga ulama dan pendidik, Sodik adalah aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat. Sodik adalah Ketua dari Yayasan Darul Hikam yang mengelola TK-SD-SMP-SMA Darul Hikam International School dan Direktur dari Pusat Data dan Dinamika Ummat di Bandung. Sodik juga mempunyai usaha yang melayani perjalanan ibadah haji dan umrah, PT.Qiblat Tour (Komisaris).

Pada masa kerja 2014-2019 Sodik dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 5, Bandung (1975)

S1, Pertanian, Universitas Padjajaran, Bandung (1980)

S2, Magister Agribisnis, Universitas Padjajaran, Bandung (1989)

S3, Total Quality Management untuk Lembaga Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2011)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku sekolah Sodik sudah aktif berorganisasi dan menjadi Sekretaris di Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat (1975-1980). Sekretaris Lembaga Dakwah Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kota Bandung (1977) dan Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (UNPAD) (1979).

Setelah lulus kuliah di 1980 Sodik meniti karir sebagai konsultan perencanaan pembangunan (PT. Tricon Jaya International). Sodik akhirnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan bekerja sama dengan banyak lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IBR, Asia Development Bank untuk pembangunan jalan raya, irigasi dan transmigrasi.

Setelah 15 tahun menjadi konsultan pembangunan di 1995 Sodik memutuskan untuk menjadi pengajar. Sodik menjadi pengajar di Institut Manajemen Koperasi Indonesian (IKOPIN) di Jatinangor dan juga mendirikan Yayasan Darul Hikam. Pada masa ini aktivitas berorganisasinya kembali aktif dan Sodik bergabung di Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menjadi Sekretaris ICMI Jawa Barat (2006-2016), Anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat (2010-2017), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (2000-2005) dan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat (2004-2008).

Di 2011 Sodik menduduki posisi penting di Jawa Barat yaitu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung (2011-2015). Pada Pileg 2014 Sodik bergabung menjadi kader Gerindra dan maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Sodik terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VIII.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Corporate Social Responsibility (RUU CSR)

19 April 2016 - Sodik menanyakan kepada mitra tentang memberikan informasi tentang kendala regulasi yang ada dan bagaimana format atau pola koordinasi yang sebaiknya dibentuk. Sodik ingin mengetahui lebih tentang pola pembinaan dan pola pengawasan dalam mengeluarkannya. Sodik mengetahui bagaimana kaitannya dengan pajak, selama ini PT Indofood Sukses Makmur memandang sasaran sebagai apa dan binaan dalam misinya. [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

1 Juni 2015 - Sodik menyampaikan ada yang bertanya bagaimana dengan pasal yang mengatur kewajiban penyandang disabilitas. [sumber]

Tanggapan

Penyesuaian RKA K/L 2019 Sesuai Hasil Banggar

24 Oktober 2018 - Dalam Rapat Dengar Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Sodik mengatakan untuk mengajukan UU Lanjut Usia dan mengusulkan UU Pekerja Sosial.
Sodik memberikan catatan untuk BNPB bahwa harus ada aksi dan komitmen baru untuk penanggulangan bencana demi mitigasi yang lebih kuat. Sodik mengatakan bahwa harus ada budaya tanggih dan budaya waspada saat terjadi bencana. Sodik menuturkan, terdapat ketidakcocokkan data pada masyarakat disabilitas. Selanjutnya Ia mengucapkan terima kasih
untuk BNPB dan Kementerian Sosial RI atas kerja sama yang sudah terjalin. Sodik mengatakan, belum ada hasil signifikan dari lembaga Bantuan Zakat Nasional dan perlu didorong lebih maksimum agar bisa terus membiayai kegiatan yang dananya tidak dapat ditutupi oleh APBN.
Sodik memohon untuk ada pembukaan jurusan-jurusan baru dan dirinya melihat penyebab radikalisme karena lemahnya bimbingan untuk itu tambahan dana dan kerja sama antar lembaga dapat membantu. Sodik menuturkan terima kasih atas kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta perlu ada upaya untuk mengatasi angka kekerasan pada anak yang terus meningkat. [https://chirpstory.com/li/407822]

Pagu Anggaran 2019 Kementerian Sosial dan Lainnya

8 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 8 dengan Sekjen Kemensos, Sodik meminta untuk diperhatikan sumber daya Kesejahteraan Sosial (Kessos) yang ada, sebelum merekrut yang baru, karena kita masih bisa memberdayakan yang ada, serta Sodik mengemukakan bahwa masih ada yang bingung dimana letak perbedaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Sodik menjelaskan banyaknya tenaga PKSK, dan berharap perihal kualifikasi dan kompetensi harus diperhatikan, dan sumber daya Kessos yang ada bisa diberdayakan, sebelum merekrut yang baru. Sodik meminta untuk diperdalam data pre-list dan dasar database kita. Sodik menanyakan di bagian mana kerja sama dengan Dukcapil. Sodik menanyakan juga bagaimana Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diterapkan, agar setiap data yang disajikan itu efektif. Sodik meminta dijelaskan struktur data yang katanya bisa digunakan kapan saja, Bimteknya bagaimana sehingga bisa berikan hasil maksimal untuk verifikasi data, serta adakah konsultan yang memberikan metodologi dasar dalam kegiatan ini, dan apakah ada konsultan yang memberikan metodologi dasar untuk memberikan data yang valid dan data yang bisa cut off dengan strukturnya. [sumber]

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Sodik mengatakan di tengah kota terjadi banjir 2 meter, dan itu setiap tahun pasti terjadi dan ada korban yg mati. Sodik menambahkan Bali saja ketika ada bom dalam tempo yang singkat kembali terjadi juga. Sodiq menanyakan Standar Opersional Prosedur (SOP) yang kurang selama ini, koordinasi yang lebih solid dari 33 Kementerian sudah sejauh mana. Relawan akan menjadi aset nasional ke depannya. [sumber]

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Sodik menyampaikan terima kasih atas program-program yang sistematis yang disusun dan Sodik melihat angka-angkanya konkret. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPPA, Sodik menjelaskan bahwa program dimulai dari sosialisasi dan edukasi, serta bisa dimulai dari standarisasi norma-norma kota anak, dan dapat difokuskan pada standar dan perumusan model, kerja sama kepada Kementerian Sosial lebih besar pada rehab perlindungan dan jaminan sementara. Sodik menambahkan agar ditingkatkan program pemberdayaan dan kelembagaan yang sudah tumbuh dan mengadakan kerja sama dengan pemerintah setempat. Sodik merasa prihatin terhadap aktivis perempuan dan anak untuk itu Ia menyarankan PDI-P yang bisa berbicara pada Ibu Puan dan lain-lain, Sodik mengira bahwa anggaran Rp1 triliun, tetapi ternyata tidak. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019 BNPB

6 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 8 dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sodik menanyakan apakah ada perubahan pada peta risiko bencana atau tidak. Sodik mengingatkan bahwa ketika kemarin terjadi gempa, orang-orang berteriak turun kebawah untuk itu Ia menanyakan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesiagaan masyarakat Indonesia. Sodik juga mengusulkan anggaran BNPB harus meningkat. [https://chirpstory.com/li/394479]

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Sodik mengatakan untuk masalah data, pihak dari Sodik mempunyai datanya, dan nanti akan diberikan kepadaMenteri secara tertulis. Sodik mempersilahkan Menteri untuk validasi. Sodik menambahkan selama kunjungan kerja dan reses untuk ke dapil masing-masing itu masih sering mendapat laporan dari masyarakat seperti itu. Sodik memohon agar update data dari validasi pun ia diberikan.[sumber]

Dampak Perubahan Kurs SAR pada BPIH Tahun 2018

24 Mei 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Agama, Sodik menyampaikan dukungan Komisi 8 terhadap investasi di Arab, karena ini merupakan strategis maka tolong persentasikan ke Komisi 8. Sodik meminta dipertimbangkan bahwa di satu sisi dollar rasional tidak pendekatan indirect, tetapi Pak Anggito akan tanggung jawab kalau dollarnya tidak naik dari 14 ribu. Terkait penambahan haji khusus, Sodik menanyakan angka dulu tidak ada, lalu muncul Rp16,6M, bayangan Sodik semakin efisien tinggal kordinasi dan pengawasan, maka kenapa ada item-item seperti itu. Sodik menyampaikan kepada Menteri Agama soal kurs, memang ada ketidakcermatan dengan anjuran Menteri Keuangan dengan rupiah dampaknya seperti ini, jika sebelumnya berapa, tetapi kini sudah 3850, maka Sodik menanyakan untuk ini siapakah yang bertanggung jawab. Terkait konrdinasi dan pengawasan, Sodik mengatakan bahwa dirinya dari Jawa Barat, dan Sodik prihatin umat terluka akibat waktunya tidak tepat, proses tidak transparan, dan Sodik menanyakan ukuran kebangsaan itu apa. Sodik mengkritisi Menteri Agama terkait rilis siapa yang pro pemerintah dan tidak, hal ini membuat umat kecewa, maka Sodik menanyakan bahwa yang ganti itu menteri atau presidennya, karena umat sekarang itu tajam-tajam dalam berpendapat. Sodik berpendapat, diberhentikan saja, dengan mengalihkan isu dengan sertifikasi, dengan pendekatan mutu, karena Sodik berpendapat pula bahwa kasian bangsa ini, banyak ulama dan siapa yang ekstrem, terorisme itu buatan ISIS, bukan Islam, tetapi yang menghancurkan Islam. Maka, Sodik menyarankan stop saja rilis-rilis itu, mungkin akan ada permintaan maaf, jangan ada pembatasan dakwah selama itu benar dan tetap setia pada 4 pilar. [sumber]

Pelaksanaan APBN Tahun 2017, Program Terlaksana dan Isu Aktual Lainnya

16 April 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan Kepala BNPB, Sodik berpendapat dan mengeluarkan istilah “Makin tua makin landai dan makin landai” . Sodik menyampaikan bahwa di Bandung tiap tahun ada banjir, kenapa tidak berkurang, sehingga rakyat banyak yang bilang ini adalah pemeliharaan project. Sodik mendukung anggaran, anggaran tanggap darurat tidak akan dikurangi, dan Sodik menyampaikan bahwa ada 2000 kejadian bencana, dan Sodik berharap, semoga BNPB membuat program yang berorientasi kepada action. Sodik berharap kepada BNPB untuk waspadai Pilpres dan Pileg dari segi banyaknya. Sodik menyampaikan bahwa nama Ketua BNPB itu bagus, sehingga anggaran akan dinaikkan. Sodik menanyakan kasus minyak di Kalimantan, apakah terlibat, dan sejauh mana keterlibatan itu. [sumber]

Evaluasi APBN 2017 dan Isu Aktual

27 Maret 2018 – Komisi 8 dengan Menag.Ketika dulu terjadi kasus umroh, menurut Sodik kesalahannya 80% ada di Kemenag tapi klo berulang-ulang sepertinya ada masalah lain. Sodik meminta agar ada sosialisasi ke semua stakeholder. Rektor UIN ada ketakutan UIN menjadi sarang terorisme dan radikalisme. [sumber]

Laporan Panja BPIH 1439H/2018M dan Pengesahan BPIH

12 Maret 2018 – Dalam Rapat Kerja (raker) dengan Menteri Agama RI, Sodik mengatakan bahwa kenaikan dipengaruhi oleh PPN dan avtur. Sodik menuturkan kenaikan tambahan kuota meningkat 17%, tambahan fasilitas di Armina sebesar 5%, upgrade bis Masyair meningkat 6% begitupula dengan peningkatan Manasik di Embakarsi. Sodik menanyakan mengenai naik turunnya dengan menggunakan indirect cost namun mungkin ada beberapa hal lain yang mempengaruhi tahun depan sehingga saat ini, BPIH mengalami kenaikan. [https://chirpstory.com/li/385272]

Dua Belas Tenaga Honorer Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu

1 Februari 2018 - Dalam rapat audiensi dengan DPRD Sulawesi Tengah Sodik menyatakan bahwa DPR-RI sangat menangkap dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang telah diutarakan tersebut. Hingga ketidakpuasan atas jawaban Kemenag tersebut membuat DPR-RI memanggil Kemenkeu, Bappenas dan bahkan Wakil Presiden. Sodik juga menyampaikan bahwa secara objektif, kelemahan regulasi yang menimbulkan kelemahan syarat, tidak bisa dipaksakan. Ia kemudian berpandangan jika ternyata didapati masalah subyektifitas maka dirinya berjanji untuk terus memperjuangkan. Sodik kemudian mempersilakan mitra menyampaikan aspirasi lain yang menjadi ranah Komisi 8 jika ada. [sumber]

Evaluasi dan Isu Aktual Lainnya - Kemensos

30 Januari 2018 – Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Sodik mengatakan banyak yang mulai mempertanyakan insentif termasuk para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) (https://pkh.kemsos.go.id/). Ia juga meminta penjelasan bagaimana Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan pendamping PKH terkait masalah insentif dan menanyakan kenapa pendamping lebih besar insentifnya dibandingkan dengan TKSK. Selain itu Ia juga ingin tahu bagaimana pembagian tugas Kemensos dan BNN perihal rehabilitasi narkoba. Kemudian Sidik menyorot implementasi Undang-Undang Disabilitas
(http://puslit.kemsos.go.id/upload/aturan/files/7fd69e3cd4d32dbded95d6d73281ab74.pdf) yang menurutnya juga belum maksimum di lapangan, baik yang tanggungjawab Kemensos maupun Pemda. Terkait kesinambungan program kemiskinan dengan pemberdayaan, Sodik mengingatkan bahwa Komisi 8 belum mendapatkan penjelasan sudah sejauh mana program tersebut. Ia juga memberi masukan bahwa kedepan kita harus fokus ke pemberdayaan karena anggaran pemberdayaan dengan rehabilitasi sedikit. [https://chirpstory.com/li/382526]

Penyesuaian RKA K/L 2018 berdasarkan Hasil Banggar

17 Oktober 2017 - Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Sodik meminta evaluasinya dipertajam, dan sejauh mana kontribusi Kemensos dalam mengatasi kemiskinan. Sodik menanyakan terkait Diklat Bimtek itu dikerjakan direktorat, ini bagaimana laporannya. Sodik meminta untuk benahi lebih bagus lagi terkait Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) agar tidak tertinggal dibandingkan kampus-kampus lainnya. Sodik menanyakan apa saja kriteria daerah yang sudah melaksanakan APBD tingkat 2. Terkait 10% yang menjalankan tugas, apa saja kualifikasi antara yang menjalankan dan tidak. [sumber]

Permasalahan Sertifikasi dan Inpassing Guru

7 Februari 2017 - Sodik memberikan apresiasi kepada ITB yang lebih baik dari lulusan sarjana agama dalam mengajarkan ilmu keagamaan. Sodik menuturkan bahwa anggaran di Kementerian Agama RI tidak dikurangi sehingga anggaran untuk pendidikan dan kebudayaan tidak perlu diambil. [sumber]

RKA-K/L 2018 – BNPB

13 September 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (https://bnpb.go.id/), Sodik mengatakan BNPB harus menggabungkan antara ilmu dan teknologi untuk memprediksi terkait penanggulangan bencana. Informasi terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Sodik menanyakan apakah ada tren menggembirakan dari alokasi anggaran di kota. Ia kemudian mengapresiasi tampilan anggaran BNPB karena kecerdasannya dan semangat transparansi. [https://chirpstory.com/li/369247]

Fungsi Pengawasan Undang-Undang

12 September 2017 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Delegasi Parlemen Myanmar. Sodik menginfokan bahwa dalam bidang legislasi komisi 8 telah merampungkan Undang-Undang Disabilitas dan saat ini sedang berjalan Undang-Undang Pekerja Sosial dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Sosial. Sodik melanjutkan, dalam bidang anggaran saat ini sedang membahas anggaran negara dan penetapan biaya haji, sedangkan dalam bidang pengawasan telah dilakukan kunjungan kepada 13 pulau untuk dilakukannya pengawasan dan menurutnya kedatangan parlemen Myanmar akan memudahkan ia dalam mengetahui terkait perempuan, anak, dan agama di Rohingya. Sodik menuturkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat 10 partai, lalu sejumlah 7 Undang-Undang mengenai anak dan 10 Undang-Undang mengenai perempuan, selain itu ia menjelaskan terdapat tiga fungsi parlemen yakni Undang-Undang, Parlemen, Pengawasan. Dalam pengawasan awal tingkat dasar dalam Undang-Undang ialah tentang anak, yang kedua terkait anggaran yang menyangkut program kegiatan anak, pengawasan ketiga ialah pengawasan langsung, yakni kunjungan yang terbagi dua, kunjungan umum untuk empat mitra dan kunjungan spesifik ialah apabila terlihat masalah di lapangan, selanjutnya pengawasan program atas dasar temuan lapangan serta aspirasi masyarakat, lalu dibuatlah panitia kerja. [sumber]

RAPBN-P 2017 Kementerian Agama RI

1 Agustus 2016 – Sodik menanyakan kesamaan dan proporsi antara kebutuhan tarbiyatul Islam dan dakwah Islam sebab tarbiyatul Islam dipresentasikan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Ditjen Pendis) Kementerian Agama RI dan dakwah Islam dibawah Direktoral Jenderal Bimbingan Masyarakat (Ditjen Bimas) Islam. Terkait hal tersebut, Sodik mengatakan bahwa anggarannya sangat berbanding jauh dan menanyakan mengenai proporsionalitas. Sodik menuturkan, anggaran seharusnya diperhitungkan dengan baik berdasarkan persentasi bimbingannya dan sesuai dengan kebutuhan serta dari segi fungsi tarbiyatul Islam dan dakwah Islam tersebut. Terkait keadaan di Mekkah dan Madinnah, Sodik menyampaikan bahwa hal tersebut sangat membanggakan dan perlu dipertahankan serta meningkatkan keamanan di Arafah dan Mina. Sodik berharap ini merupakan awal yang baik hingga berakhir dengan baik pula. Sodik juga menyampaikan rasa bangganya kepada 2 TNI di Masjidil Haram dan Nabawi yang selalu berpatroli untuk membantu jamaah yang tersesat. Sodik menanyakan perihal visa haji untuk pengawasan haji oleh anggota DPR RI sebab menurutnya, seharusnya adalah visa ziarah. [sumber]

RKA K/L, Laporan Keuangan, dan Hasil Laporan BPK

18 Juli 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Agama, Sodik menyarankan agar disiapkan anggaran untuk merekam dinamika masyarakat dalam merespon kebijakan selai itu ia mempertanyakan respon umat beragama terhadap Perppu Ormas. [sumber]

Pendalaman Program RKA K/L 2017

10 Juli 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Sosial, Sodik menyarankan agar perlunya kajian mendalam terkait bantuan kesiagaan bencana, ia pun mempertanyakan terkait sewa jaringan 58 miliar, pertemuan awal sejumlah 144 miliar, serta peninjauan lokasi bantuan kendaraan siaga sejumlah 37 miliar. [sumber]

APBN 2017 Pagu Dipa KemenPPA

10 Juli 2017 - Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri PPA, Sodik mengaku tidak mendapatkan penjelasan terkait dana dan program, untuk itu Sodik meminta untuk tidak dikurangi progamnya. Sodik menanyakan, dari 12% pengeluaran apa yang sangat terganggu, karena Sodik mengaku tidak mendapat penjelasan terkait mana yang bisa dan tidak bisa program yang dikeluarkan. Sodik menyatakan jika Ibu Menteri PPA memerlukan dana, dan Komisi 8 dengan KemenPPA sudah komitmen, maka Sodik dan Komisi 8 mengaku bisa membantu. Sodik menanyakan terkait 20 sekolah berkurang jadi berapa, dan untuk para Dirjen, apa ada kelompok sasaran proritas. Sodik mendapatkan info bahwa dari lampiran ini misalnya 20 sekolah berkurang jadi berapa, dan 30 provinsi berkurang jadi berapa. Sodik berpendapat untuk dibiarkan saja pengurangannya 70 atau ditambah saja, dan atau dikurangi pengurangannya. Sodik meminta dijelaskan bidang-bidang apa saja, dan pendekatan apa yang dipakai terkait dapil-dapil yang dikurangi atau ditambahi. [sumber]

RKA-K/L 2018 - Sekjen, Kabalitbng, Dirjen Dayasos, Dirjen Rehsos, Dirjen Fakir Miskin

5 Juli 2017 – Pada RDP Komisi 8 dengan Eselon 1 dan Eselon 2 Kementerian Sosial (https://www.kemsos.go.id/), Sodik mengatakan untuk destinasi wisata perlu ditingkatkan dan diperluas kembali. [https://chirpstory.com/li/361735]

RKA K/L 2017 Badan Nasional Penanggulangan Bencana

21 Juni 2016 – Sodik menanyakan pencapaian dana anggaran selama 2016 dan penambahan pada 2017 dan wujud dari peringatan berbasis komunitas. Selanjutnya, Sodik menanyakan anggaran untuk membangun gudang di beberapa desa dan resiko bencananya serta peran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mengenai peta resiko bencana, Sodik menanyakan jumlah klasifikasi dan perbedaan kualifikasi serta tugas antara BNPB dengan Kementerian Sosial RI dalam desa tangguh bencana sebab menurutnya, pembagian anggaran terlalu kecil. [sumber]

Usul Pembentukan Pansus Eks-Korban Penggusuran Maluku dan Maluku Utara

15 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan DPRD Sulawesi Tenggara, Sodik mengungkapkan bahwa hasil kesimpulan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) kemarin tentang Pagu Indikatif tahun 2018 dan Komisi 8 sudah mendesak Mensos untuk tuntaskan permasalahan eks-pengungsi Maluku dan Maluku Tenggara. [sumber]

RKA K/L 2018 dan RKP 2018 Kemenag RI

15 Juni 2017 - Sodik menyampaikan harus ada keterangan dari notaris terkait pencairan dana bantuan dan menanyakan alasan tidak menggratiskan biaya nikah. Sodik mengatakan, harus ada roadmap mengenai 3 program prioritas Kementerian Agama RI. Sodik menanyakan alasan Kemenag RI masih memberikan bantuan operasional kepada Baznas dan Baz lainnya sebab menurut Sodik, mereka sudah dapat mengelola dana sendiri. Sodik menuturkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dan prioritas semua agama itu penting. Sodik mengatakan untuk lebih fokus dan mempertimbangkan pemekaran Dirjen Bimas terkait pendidikan. Selanjutnya, Sodik menyampaikan bahwa kerukunan agama harus ditingkatkan sebab belum tercermin kegiatan akulturasi. Sodik menanyakan penyebab tersebarnya buku yang bertuliskan "Laailaahatuhan" dan "alhamdulituhan". Sodik menuturkan harus mengembalikan uang calon jamaah bila terjadi permasalahan umrah. [sumber]

RKP dan RKA K/L 2018 - BNPB

14 Juni 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kepala BNPB dengan Komisi 8, Sodik menanyakan klasifikasi peruntukkan angka 478 juta untuk program penanggulangan bencana. Sodik memberikan pujian pada BNPB yang membuat penyajian presentasi sangat mudah dibaca dan dimengerti. [https://chirpstory.com/li/359899]

Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji

26 April 2017 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atas nama Yuslam Fauzi, Sodik menuturkan bahwa semua proses pekerjaan diharapkan berujung khusnul khotimah. Sodik mengatakan bahwa selama ini dirinya kecewa dengan pengelolaan haji karena program kerja yang kurang terlaksana ditambah minimnya anggaran. Berkaitan dengan hal tersebut, Sodik menanyakan sudut pandang calon untuk mengatasi hal tersebut dalam 10 tahun ke depan. Selain itu, Sodik menanyakan pendapat calon mengenai reputasi Badan Pengelola Keuangan Haji ini dan SDM-nya. Selanjutnya, Sodik menanyakan tentang perencanaan anggaran dari SDM agar berkualitas. Terakhir, Sodik menyampaikan bahwa dalam budaya haji ada keengganan mengatakan bahwa pelayanan haji tidak baik. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Komisi 8 dengan Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji a.n. M. Akhyar Adnan

26 April 2017 - Pada Rapat Komisi 8 tentang Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji atas nama M. Akhyar Adnan, Sodik menanyakan bagaimana Pak Akhyar memanfaatkan wewenang sebagai Dewas BPKH. Sodik menanyakan terkait ada uang yang dikembalikan, bagaimana konsep dan pengawasannya. Sodik menanyakan untuk prinsip-prinsip pengawasan itu bagaimanakah realitasnya. Sodik mengamati sebelumnya, bahwa banyak sekali niat yang tulus itu melenceng dalam perjalanannya. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan

25 April 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) komisi 8 dengan Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji atas nama Marsudi Syuhud, Sodik mempertanyakan apabila ada keputusan investasi, bagaimana saran kepada syariah untuk hal tersebut. [sumber]

Evaluasi Anggaran Tahun 2016 dan RKA K/L Tahun 2017

11 April 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BNPB, Sodik mengatakan bahwa anggaran BNPB akan didukung sebab Indonesia merupakan Negara dengan bencana. [sumber]

Blocksheet Keterjaminan Keberangkatan Jamaah Haji

14 Februari 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH), Sodik mengatakan bahwa ia curiga akan staf di Kementerian Agama RI yang kurang komprehensif terhadap Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH),menurutnya selama KBIH profesional, tidak ada masalah, dan menurutnya tidaka ada salahnya apabila Dewan Keluarga Masjid (DKM) dan Yayasan Islam mendapatkan kuota haji. Sodik menyatakan bahwa sebenarnya Pemerintah senang apabila Undang-Undang Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) tidak rampung. Sodik mengatakan akan memperjuangkan kuota BPIH untuk dimasukkan kepada bab pembimbing. [https://chirpstory.com/li/347557]

Agenda Pembicaraan Pendahuluan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

13 Februari 2017 – Pada rapat kerja (raker) dengan Menteri Agama, Sodik mengapresiasi tanggapan Menteri Agama yang mengatakan bahwa memilih pemimpin muslim berdasarkan agama tidak bertentangan, selanjutnya ia menuturkan bahwa biaya haji akan dibahas melalui panitia kerja dan mayoritas dengan harga 35 juta dan ada kenaikan 1 juta, selain itu Sodik memberikan apresiasi terhadap bimbingan khusus untuk ketua rombongan dan ketua regu haji serta meminta penjelasan akan visa, perlindungan, dan keamanan dan dipertanyakannya anggaran soal itu. [sumber]

Pelayanan Pelaksanaan Haji dan Umrah dari Pemerintah Daerah

13 Februari 2017 – Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Gurbernur Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Bengkulu, Sodik mengatakan perlu adanya peningkatan dan perhatian tentang pelaksanaan umrah. Sodik menyampaikan persoalan haji yang saat ini berada 80% di tour and travel dan 20 % terletak pada ibadah dan keuangan. Terkait dana talangan haji, Sodik menyatakan hal tersebut akan diatur dengan Perbankan. Sodik juga meminta Kantor Wilayah untuk terus melakukan pengawasan mengingat banyaknya penelantaraan jamaah. Selain itu, Sodik juga meminta agar setiap kantor wilayah daerah dapat meningkatkan segi kemananan dan perlindungan . Sodik menginformasikan adanya perbedaan antara jamaah haji yang dibimbing Kelompok Bimbingan Haji (KPI) dengan yang tidak dibimbing. Perihal biaya haji, Sodik berharap agar kedepannya biaya haji dapat lebih dioptimalkan. Sodik menyampaikan, kuota untuk jamaah haji khusus sebesar 11%, namun Kementerian Agama (Kemenag) hanya memberikan 8%. [sumber]

Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

17 Januari 2017 - Sodik menanyakan Undang-Undang yang menjadi landasan pengelolaan dana haji. Sodik berpendapat pengunduran waktu BPKH dinyatakan oleh Pansel yang beralasan guna mengakomodasi tokoh dan ulama merupakan alasan yang tidak relevan. Selain itu Ia menanyakan ada atau tidaknya penambahan pasal terkait dengan BPKH. Menurut Sodik Kemenag perlu memilih orang yang punya kredibilitas tinggi untuk meningkatkan kualitas lembaga BPKH. [sumber]

Evaluasi APBN dan Pembahasan Isu Aktual

30 Januari 2017 – Rapat Komisi 8 dengan Kemenag. Sodik mengingatkan Menag dan Mendikbud yan paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan edukasi agama dibandingkan menteri-menteri yang lain. Ia meminta penjelasan terkait Kantor Kepresidenan yang akan melakukan rapat Dewan Kerukunan Nasional dan menyampaikan bahwa semua tokoh agama harus berperan dalam wadah ini.

Menurut Sodik, terkait kasus Ahok ketika umat Islam protes maka cap intoleransi itu mengarah pada umat islam.

Soal MUI, menurutnya benar memberikan fatwa untuk menjaga keinginan umatnya tapi jangan dibenturkan dengan agama. Sodik menyatakan pernah di MUI dan pernah jengkel jika di Islam tidak jelas kualifikasi ulamanya.

[sumber]

24 Januari 2017 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB),Sodik menanyakan bagaimana skema rancangan rencana strategis BNPB pada perguruan tinggi di Aceh. Sodik meminta penjelasan BNPB terkait kontradiksi Indeks Potensi Bencana dengan jumlah korban bencana yang terus bertambah. Sodik menginginkan agar BNPB dapat meberi pemaparan solutif atas permasalahan tersebut. Sodik menilai bahwa teknologi yang digunakan oleh BNPB kurang memadai, sehingga BNPB belum dapat memaksimalkan fungsinya dalam rangka penanggulangan bencana. [sumber]

Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Haji 2016

16 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Kementerian Agama (Kemenag) , Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Eselon I Kementerian Perhubungan (Kemenhub),Sodik meminta agar Kemenag dan Kemenhub dapat saling mencocokan data perhitungan transportasi jamaah. Sodik menyarankan agar kedepannya Kemenag dapat memberi pengumuman terkait penambahan kuoa haji agar masyarakat dapat mempersiapkan diri. [sumber]

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Menurut Sodik memang sudah ada usulan terkait biaya standar umum untuk ibadah umrah, tinggal Pemerintah saja menyikapinya bagaimana. Sodik minta penjelasan ke Direktur Jenderal Penyelenggara Ibadah Umrah (Dirjen PHU) pencegahan khusus menanggapi kasus-kasus travel yang nakal. Sodik juga minta data ke Dirjen PHU travel-travel yang punya izin dan lakukan penerbangan dan berapa yang tidak punya izin. Sodik minta klarifikasi ke Dirjen PHU kelemahan yang ada pada korban jamaah ibadah umrah. Dilakukan pemetaan PPIU agar jelas datanya. Sodik berharap Dirjen PHU untuk dapat memberikan solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. [sumber]

Menyikapi Pernyataan KAPOLRI bahwa Fatwa MUI adalah Ancaman Kebhinekaan Bangsa

17 Januari 2017 - (AKTUAL.COM) - Komisi VIII DPR RI menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mencari sosok pimpinan Polri yang lebih matang dan mumpuni, terutama dalam memposisikan dirinya sebagai Kapolri.

Hal itu dinyatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa fatwa MUI kini menjadi ancaman khebinekaan bangsa.

“Kalau Jokowi tidak ingin salah urus masalah fundamental dan strategis bagi kehidupaan berbangsa dan bernegara dan tidak ingin capek dengan hanya urusan konflik saja, maka Jokowi harus mencari sosok yang lebih matang dan mempuni untuk posisi Kapolri,”kata Sodik, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (17/1).

Politikus Gerindra itu berpandangan jika pernyataan Kapolri justru berdampak pada kerukunan antar umat beragama dan persatuan kesatuan Indonesia sebagai negara.

“Itu memancing antipati, emosi bahkan konflik dan perpecahan.Tapi seperti sudah dibuktikan dalam sejarah perjalanan bangsa bahwa umat Islam dengan berbagai fatwa ulamanya justru menjaga persatuan dan kebhinekaan,”

“Jadi kalau pernyataan Tito Karnavian selaku Kapolri sudah melukai umat Islam saya yakin umat Islam masih tetap menjaga Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” tandas anggota dewan dari Dapil Jawa Barat I itu. [sumber]

Penyesuaian RKA K/L 2017

20 Oktober 2017 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sodik mempertanyakan sejauh apa peran BNPB dalam perihal penanggulangan bencana. Sodik pun menuturkan bahwa terdapat masalah di luar jangkauan BNPB seperti perihal pengamanan wilayah perizinan hutan dan pada tv parlemen ditanyakan terkait kasus belut dan ia tetap dalam kesiapsiagaannya. [sumber]

Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan MAN 4 Model Pondok Pinang, Sodik menanyakan hal apa yang terpenting dalam menjadi pimpinan madrasah dan dalam bentuk apa pembekalan soft skill dituangkan. [sumber]

Pendalaman Lanjutan RKA K/L Tahun 2017 - Dirjen Pendis

28 September 2018 – Pada RDP Komisi 8 dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (https://kemenag.go.id/) Sodik menanyakan apakah sudah ada target untuk karakter khas yang dimunculkan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia (IC) atau belum. [https://chirpstory.com/li/330731]

RKA K/L 2017 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

27 September 2016 – Sodik menanyakan alasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI yang tidak merespon isu perlindungan anak dan keberadaan aturan perlindungan anak dalam peraturan daerah. [sumber]

Permasalahan Haji 2016

29 Agustus 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama, Sodik menilai bahwa terdapat ketidakakuratan data yang disampaikan oleh Menteri Agama. Ketidakjelasan ini membuat konfigurasi kloter jamaah menjadi kacau. Sodik meminta agar semua stakeholders dapat menyempurnakan pelaksanaan manasik dan diklat Sumber Daya Manusia (SDM). [sumber]

Menyikapi Insiden Penahanan Jamaah Haji asal Indonesia di Filipina

24 Agustus 2016 - (Aktual.com) - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid prihatin dengan insiden penahanan sejumlah jamaah haji asal Indonesia oleh Imigrasi Filipina akibat penggunaan paspor ilegal.

Namun, ia tak mempersalahkan para jamaah haji tersebut. Pasalnya, memang ada beberapa faktor, alasan hal tersebut terjadi. Pertama, adalah kurangnya edukasi kepada jamaah dari para ulama tentang hakikat haji.

“Jangan haji dengan cara yang haram dan ilegal,” ujar Sodik, Rabu (24/8).

Kedua, kurang pula edukasi dari kemenag kepada pengelola tentang manajemen haji. Sehingga menyebabkan panjangnya antrian, kepastian haji, juga keamanan haji yang tidak terjamin.

Ketiga, lanjutnya, yakni lemahnya pengawasan kepada oknum-oknum travel oleh kemenag.

“Lemahnya pengawasan oleh aparat hukum dan keamanan terhadap para petualang yang suka melakukan penipuan haji. Padahal penipuan haji dalam berbagai bentuk sudah sering terjadi. Baik di dalam negeri atau seperti sekarang dengan melibatkan kuota luar negeri.”

Menyikapi hal tersebut, Sodik meminta pemerintah untuk melakukan beberapa langkah agar kejadian serupa tak terulang kembali. Misalnya, pemerintah harus meningkatkan edukasi tentang filosofi haji yang hanya berangkat dengan cara halal oleh para penyuluh agama kemenag dan ustadz-ustadz.

“Pemerintah juga harus meningkatkan penjelasan manajemen haji kepada masyarakat,” katanya.

Meski demikian, menurut Sodik, yang terpenting adalah pemerintah meningkatkan pengawasan kepada oknum travel dan siapapun kerjasama dengan aparat hukum dan kepolisian.

“Petakan negara-negara yang sering sisa quota. awasi gerakan orang Indonesia ke negara-negara tersebut sekitar musim haji. tingkatkan kerjasama dengan negara-negara yang quota hajinya sering tersisa kerjasama keamanan. kerjasama keamanan dan keimigrasian dari kemungkinan haji-haji ilegal,” pungkas Politisi Partai Gerindra ini. [sumber]

Persiapan Penyelenggaraan Ibadah Haji 2016

21 Juli 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Sodik menanyakan bagaimana rencana efisiensi tambahan anggaran dan bagiamana progress penyelenggaraan ibadah haji. Sodk mengkhawatirkan keamanaan Masjidil Haram. Oleh sebab itu, ia meminta agar PHU dapat memberilan tanda dan bendera menuju Masjidil Haram agar para Jamaah Haji Indonesia tidak kesasar. Mengenai realokasi anggaran, Sodik selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa Komisi 8 menyetujui efisiensi realokasi anggaran untuk PHU. [sumber]

Penyempurnaan Alokasi RAPBN 2017

20 Juli 2016 – Pada rapat kerja dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan BNPB, Sodik mempertanyakan berapakah pembahasan alokasi anggaran fungsi dan program kerja yang diperlukan oleh mitra tahun 2017, selain itu ia mempertanyakan target dan capaian tahun anggaran 2017. [sumber]

RKA-K/L 2017 Kementerian Agama - Bimas Islam

27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam), Sodiq mengatakan bahwa banyak sekali program-program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi tidak terlihat ketika komisi 8 melakukan kunker (kunjungan kerja). Sodiq menambahkan banyak seragam bantuan untuk masyarakat yang masih asing. Sodiq selaku Komisi 8 mengaku tidak pernah melihat atau terlibat apabila dapat disinergikan lebih bagus lagi. Ketua Komisi 8 ini mengutarakan bahwa keagamaan berperan penting di tengah informasi kemaksiatan. Anggota fraksi Gerinda mengujarkan intoleransi di Jawa Barat bisa dijadikan penelitian. [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

24 Juni 2016 - Sodik menyetujui tambahan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang dialokasikan untuk tunjangan guru, bantuan rumah ibadah, serta sarana dan prasarana untuk madrasah. Sodik juga menyampaikan kepada Menteri Agama (Menag) bahwa ada permintaan dari Kalimantan Utara mengenai pembangunan Kampus IAIN. [sumber]

RKP dan RKA K/L 2017 Kementerian Agama - Bimas Kristen, Hindu, Buddha

20 Juni 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Bimas Kristen Kementerian Agama (https://bimaskristen.kemenag.go.id/), Bimas Katolik Kementerian Agama (https://bimaskatolik.kemenag.go.id/), Bimas Hindu Kementerian Agama (https://bimashindu.kemenag.go.id/), dan Bimas Budha Kementerian
Agama (http://bimas buddha.kemenag.go.id/), Sodik selaku pimpinan meminta agar Kementerian Agama dapat menjelaskan secara rinci terkait alokasi dana pada masing-masing Dirjen yang ada di Kementerian Agama. Sodik mengharapkan agar pengelolaan dana untuk sekolah agama bisa
dikoordinasikan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (https://www.kemdikbud.go.id/main/). Sodik berpesan bahwa penyusunan program haruslah berkeadilan dan jujur. Ia juga menyatakan dukungannya untuk peningkatan anggaran. Sodik juga menginformasikan bahwa sekolah-sekolah di bawah Dirjen Pendis adalah sekolah yang tidak menginduk ke Kemdikbud namun Ia meminta konfirmasi pula apakah sekolah Kristen menginduk ke Kemendikbud ataukah tidak. Ia menyatakan bahwa dirinya ingin mendorong sekolah di bawah Kemenag untuk mendapatkan dana maksimum dari Kemendikbud. Menanggapi pernyataan Abdul Malik Fraksi PKB dapil Jatim 2 mengenai perbedaan aliran Hindu di Indonesia, Sodik merasa di
Bandung ada juga Hindu yang seperti ICMI. Sodik juga menanyakan pada Bimas Hindu mengenai angka tren pemeluk agama apakah ada peningkatan atau tidakdan adakah survey agar angkanya menjadi lebih baik mungkinkah melalui pendidikan ataukah ada jalan lain.[http://chirpstory.com/li/319770]

Anggaran Kementerian Sosial

24 Juni 2016 - Selanjutnya, Sodik meminta Menteri Sosial (Mensos) menyampaikan anggaran yang dibutuhkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Sodik ingat bahwa ada pengajuan tambahan anggaran dari Kemensos untuk program disabilitas dan lansia. Sodik berharap anggaran Kemensos tahun 2016 tetap bisa memperbaiki keduanya. [sumber]

20 Juni 2016 - Sodik meminta agar Kementerian Sosial Kemensos mengabari bila ada proses rekrutmen pendamping PKH agar konstituen atau staf ahli Komisi 8 DPR RI bisa mendaftarkan diri. [sumber]


Anggaran Kemensos - Evaluasi Fungsi dan RKA K/L Dirjen Dayasos, Gulkin, Linjamsos, dan Kabadiklit

6 Juli 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos) dan Penanggulanan Kemiskinan (Gulkin), Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Kepala Badan Pendidikan, Penelitian, dan Penyuluhan Sosial (Kabadiklit), Sodik meminta Badiklit menjelaskan strategi risetnya dan menguraikan diperuntukkan untuk apa saja dana sejumlah 600 Miliar rupiah. Ia juga berpandangan antardijen yang hadir tidak sinkron karena Kabadiklit diam saja sehingga program dihapuskan dan uang dikembalikan. Sodik menilai program unggulan Menteri Sosial, yakni verivali baru berjalan 1,15% sehingga mengusulkan penundaan untuk program tersebut. Untuk itu Sodik mengusulkan kalimat kesepakatannya adalah Komisi 8 menyepakati agar program verivali dihentikan dan dilakukan pada tahun berikutnya. [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

24 Juni 2016 - Sodik mengingatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (MenPP-PA) tentang aspek koordinasi. Sodik memohon kepada MenPP-PA untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat aksi karena menurut Sodik itu bisa dilakukan kementerian teknis. Sodik meminta MenPP-PA fokus pada program yang bersifat regulasi, koordinasi, dan standardisasi. [sumber]

16 Juni 2016 - Sodik berpikir mungkin lebih efektif bila Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) disupremasi menjadi direktorat jenderal (ditjen). Sodik merasa perlu standardisasi, koordinasi, aksi di lapangan yang lebih besar, yang perlu dilakukan KemenPP-PA. Dananya juga harus disesuaikan. Tiga fokus program KemenPP-PA bisa dipahami Sodik. Namun Sodik menyayangkan programnya malah menyebar bahasannya, dan tidak menajam. Sodik dan Komisi 8 ingin mendorong besaran anggaran untuk perlindungan anak karena keadaannya sudah urgent. [sumber]

13 Juni 2016 - Menurutnya, dari tiga prioritas sudah menunjukkan on track, tetapi beliau belum baca dari prioritas itu, ukuran atau indikator yang akan menjadi acuan dari program-program yang dibuat. Sodik mempertanyakan apakah MenPP-PA sudah mempunyai standar prioritas dari pekerjaan-pekerjaan, perumusan regulasi dengan KL, lalu bagaimana dengan sosialisasi karena disini hanya program-programnya saja. Ia juga menanyakan adakah program prioritasnya. Sodik menanyai keefektifan dari program-program langsung, sedangkan anggarannya kurang. Sodik mempertanyakan, terkait dengan rencana aksi ymaret ang akan dilakukan bersama dengan Kementerian Sosial karena Kemensos memiliki program yang banyak. [sumber]

29 Januari 2015 - Menurut Sodik selama ini program-program Kementerian PPPA masih sangat normatif dan sekedar formalitas. Namun Sodik menilai Kementerian PPPA sekarang lebih serius dalam berinovasi mencari solusi kreatif untuk memecahkan masalah-masalah seputar perempuan dan anak dan Sodik siap membantu menaikkan anggaran Kementerian PPPA. [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

24 Juni 2016 - Sodik menilai bahwa dalam segi tanggap darurat, BNPB sudah optimal. Namun, menurut Sodik, kesiagaan BNPB terhadap bencana perlu ditingkatkan. Sodk menambahkan, BNPB menyiapkan peralatan penanggulangan bencana, baik itu kepekaan dan sebarannya. Sodik menilai bahwa desa tangguh bencana di Indonesia terkadang masih kecolongan. Deding meminta tambahan anggaran sebesar Rp600 Miliar untuk BNPB difokuskan pada program kesiagaan.

Terakhir, Sodik berterima kasih kepada Anggota Komisi 8 yang ada di Banggar karena telah memperjuangkan anggaran. [sumber]

13 Juni 2016 - Sodik bertanya kenapa harus dipisah dalam membangun sistem dan bangunan. Ia menyatakan bahwa Komisi 8 belum melihat angka-angka dan belum ada akumulasi sebelum dan sesusah ada BNPB. Sodik mengatakan rapat masuk ke dalam kesimpulan dengan menegaskan bahwa ia senang dengan kebijakan ini. Sodik meminta diberi contoh bahwa anggaran sebanyak 70 persen berada di daerah. [sumber]

9 Juni 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang Rencana Anggaran pada RAPBN 2016 . Sodik menyampaikan atas laporan BNPB yang transparan. Terkait adanya pengurangan anggaran, Sodik mengapresiasi karena tidak mengganggu volume output dan produktivitas program namun Ia juga menanyakan mengapa hal tersebut dapat terjadi apa karena selama ini terjadi pemborosan anggaran. Sodik menyampaikan apakah dengan adanya pengurangan anggaran dengan akan berdampak pada pembuatan peta bencana di Indonesia. [https://chirpstory.com/li/318659]

10 Februari 2015 - Sodik menilai pencegahan bencana lebih penting daripada menanggulangi bencana. Sodik saran untuk membuat film animasi agar kesadaran masyarakat atas bencana meningkat. [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian Agama RI

9 Juni 2016 – Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Sodik mengatakan perlu adanya perhatian khusus dengan Pendidikan Islam dan membahas sumber dana untuk hal tersbut yang selama ini mengalami kekurangan dana pendidikan. Menurut Sodik, anggaran Kementerian Agama
RI (Kemenag RI) tidak layak untuk dipotong dan terdapat 200 Miliar untuk diknas padahal tidak memiliki sekolah. Sodik menuturkan akan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI agar anggaran Kementerian Agama RI tidak dipotong. [https://chirpstory.com/li/318772]

RKA K/L dan RAPBN-P 2016 – Kemensos

8 Juni 2016 – Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 8 dengan Mensos, Sodik menyatakan kekecewaannya dengan pemotongan anggaran yang Iaprediksi berkisar antara 11-12%. Kemudian Ia menanyakan apakah forum akan mempertahankan angka semula ataumengadakan relokasi. Sodik juga berharap masih adanya semangat berkerja sama antara Komisi 8 dengan
Kemensos seraya menanyakan apa dampaj pengurangan angka dalam peta kemiskinan yang dijelaskan oleh Mensos. Bila tahun depan APBN berjalan normal, Sodik menanyakan apa langkah dan prediksi serta penanganan Mensos dalam menghadapinya. [https://chirpstory.com/li/318610]

Menanggapi Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

31 Mei 2016 - (RMOL) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid menyesalkan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise yang menyalahkan orang tua siswa SMP, Yuyun (14), warga Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Menurutnya, pernyataan yang menyalahkan orang tua korban pemerkosaan itu merupakan bukti bahwa pemerintah lalai dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

"Menteri yohana menyalahkan orang tua korban adalah pelemparan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan peindungan bagi warganya," sesalnya kepada wartawan, Selasa (31/5).

Sodik tegaskan, negara harus hadir karena perlindungan bagi setiap warganya merupakan kewajiban pemerintah.

Namun demikian, Sodik mengakui bahwa perlindungan terhadap setiap warga negara tidak bisa hanya diserahkan kepada Kepolisian dan negara saja.

"Tapi sistem keamanan yang dibangun secara tarpadu termasuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah wujud komitmen yang tinggi dari aparat keamanan terhadap keamanan," tukasnya.

Sodik menegaskan, Presiden Joko Widodo harus segera mengganti menteri Yohana. Sebab, dia tak menguasai persoalan pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan.

"Kepada presiden Jokowi himbauannya untum mengganti menteri Yohana. (Karena dia) tidak paham masalah peberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan," tukasnya. [sumber]

Permasalahan Kekerasan dan Pelecahan Seksual pada Anak dan Perempuan

30 Mei 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Mensos, MenPP-PA, Polri, dan KPAI. Sodik mengatakan tiap lembaga menyampaikan data-data masa lalu ia berharap agar ada skema terpadu pencegahan kekerasan anak di masa depan. Sodik mengatakan indeks keamanan di Indonesia masih rendah sendangkan kalau di negara lain, orang aman-aman aja jalan sendirian. Terkait kasus pelecahan seksual yang menimpa YY, Sodik bertanya apakah dia berjalan sendirian waktu itu. Sodik sepakat dengan pernyataan Mensos bahwa pornografi dan miras adalah pemicu tercepat kekerasan pada anak. [sumber]

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2017 - KemenPPPA

16 April 2018 – Pada Raker Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) (https://id.wikipedia.org/wiki/Yohana_Yembise) Sodik menyebutkan ada istilah the
power of emak-emak. Jadi begitu kuatnya karena peran ibu-ibu. Sodik sebagai pembina berbagai organisasi wanita mengatakan apa yang dilihatnya mengenai kemandirian dari ibu-ibu itu luar biasa, untuk kampanye saja mereka sangat mandiri apalagi mengenai program untuk mereka. Sodik
menceritakan bahwa hanya 1-2% dari beberapa majelis taklim ibu-ibu di Cimahi, Bandung yang
mengetahui program-program kementerian, padahal mereka sangat semangat. Sodik mengusulkan agar program untuk ibu-ibu harus disosialisasikan dan Komisi 8 akan bantu soal anggarannya.
[https://chirpstory.com/li/389186]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Hasil Laporan BPK – Dirjen PHU

7 Maret 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen PHU, Sodik selaku pimpinan rapat menjelaskan agenda rapat bahwa Komisi 8 ingin mendengar penjelasan penggunaan anggaran PHU 2015 sebesar 1,08 triliun rupiah mengingat saat itu sedang ramai di
media massa tentang ratusan jemaah haji yang terlantar. Untuk itu Sodik ingin tahu kebijakan apa yang dikeluarkan Dirjen PHU untuk memperbaiki penyelenggaraan haji di masa selanjutnya. Setelah mendengar penjelasan mitra, Sodik memutuskan untuk menghentikan rapat dan meminta Dirjen PHU selaku mitra untuk memperbaiki laporan agarsesuai sistematika dan konten. Sodik kemudian mengumumkan kesimpulan rapat bahwa Komisi 8 menolak laporan PHU 2015 dan kesimpulan laporan belum dapat diterima hingga pemerintah memperbaiki laporan. [https://chirpstory.com/li/307179]

Isu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transexual (LGBT)

27 April 2016 - Sodik menyatakan di DPR ada yang berpendapat segera merumuskan UU Anti LGBT dan ada juga yang berpendapat termasuk Sodik bahwa LGBT harus dapat dicegah oleh agama dan budaya. Sodik kira semua agama dan budaya di Indonesia menolak LGBT. [sumber]

Laporan Keuangan 2015 - PHU Kemenag

25 April 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggara Umroh Kementerian Agama, Sodik mengira kalau ada pertemuan untuk membicarakan hal ini akan lebih bijak jika ada pertemuan khusus untuk membicarakannya tapi sepengetahuan Sodik sudah dilakukan secara maksimal tentang itu. Sodik memohon teman-teman mengkaji ulang, untuk melakukan konsensus. Sodik menanyakan, apakah waktunya masih sempat atau tidak. Sodik
menyerahkan semuanya kepada pimpinan dan rekan-rekan. [https://chirpstory.com/li/313355]

Payung Hukum Pengalokasian untuk Pendidikan Islam di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

25 April 2016 - Sodik mengatakan kalau Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Islam (Pendis) lebih penting daripada Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Hal itu dibuktikan dengan diperpanjangnya masa kerja Panja Pendis. Sodik menanyakan, betulkah politik anggaran itu bergantung pada rezim, bukan pada regulasi? [sumber]

Persiapan Pelaksanaan Haji

21 Mei 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Menag dan Dubes RI untuk Arab Saudi. Sodik menyampaikan soal capaian perlindungan jamaah haji tiap tahun ada saja yang bermasalah.Terkait musibah yang terjadi di Mina, menurut Sodik itu merupakan titik rawan dan ia tidak percaya hal itu terjadi karena ada pangeran Arab ke sana. Sodik ingin perubahan pola manasik haji untuk penyampaian komunikasi buat jemaah. Selain itu terkait petugas haji di Arab, Sodik meminta diadakan diklat untuk upgrade petugas karena informasi dari petugas yang kurang dan tidakprofesional yang menjadi kendala para jemaah haji sehingga pelakasanaan haji jadi lebih baik.[https://chirpstory.com/li/312597]

Laporan Keuangan Ibadah Haji

18 April 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), Sodik mempertanyakan perbedaan data dasar yang jumlahnya berbeda-beda. [sumber]

Evaluasi APBN 2015

8 Maret 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag). Sodik menyampaikan ada yang member masukan ke Komisi 8 bahwa mandeg/terhenti program-program Kemenag karena persoalan di eselon 3. Sodik ingin agar Kemenag menjadi yang terbaik karena diisi orang-orang yang landasan agamanya kuat terlebih di Pendis banyak diisi orang yang bergelar Doktor sehingga diharap bisa lebih baik lagi. Kesimpulan rapat Komisi 8 belum bisa menerima laporan dan mendesak Dirjen Pendis memperbaiki laporannya. [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Pembahasan Isu Aktual - BNPB

1 Maret 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (https://bnpb.go.id/) Sodik menanyakan berapa syarat
pengajuan rehabilitasi rekonstruksi setelah terjadinya bencana. [https://chirpstory.com/li/306071]

Evaluasi APBN 2015 dan Pembahasan Isu Aktual - Kemensos

25 Februari 2016 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Badan Pendidikan dan Penelitian (Badiklit) Kementerian Sosial (https://www.kemsos.go.id/tags/badiklit-pensos) dan Dirjen
Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Dirjen Rehabsos Kemensos)(https://www.kemsos.go.id/tags/ditjen-rehabilitasi-sosial), Sodik sebagai pemimpin rapat menyatakan bahwa saat ini Komisi 8 ingin mengetahui bagaimana realisasi penyerapan anggaran Dirjen Rehabsos. Selain itu, Komisi 8 juga ingin mengetahui bagaimana respon Dirjen Rehabsos dan Badiklit terkait program prioritas Kementerian Sosial. [https://chirpstory.com/li/305432]

Panja Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) – Pembentukan Panja
dan Laporan Keuangan

3 Februari 2016 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menag, Sodik mengucapkan terima kasih atas paparan mengenai laporan keuangan ibadah haji. Sodik menuturkan bahwa terdapat 745
sisa kuota haji padahal dalam dokumen resmi, dikatakan tidak ada sisa kuota haji regular. Menurut Sodik, hal ini bertentangan dengan prinsip profesionalitas sesuai di Pasal 2 dalam UU no.13/2008. Sodik mengatakan, ada perbedaan 458 kuota haji khusus sedangkan dalam laporan resmi, dikatakan hanya 18. Sodik mengatakan, bila hal ini diperpanjang maka akan sampai kepada asosiasi haji dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah untuk mencegah adanya sisa kuota tersebut. Selanjutnya Ia menyatakan bahwa dalam laporan keuangan yang dianalisis tidak ada pembahasan mengenai komponen BIPH sebesar 1 Triliun. Sodik menyampaikan, sebelumnya disepakati bahwa uang haji adalah 9 Triliun namun yang beredar sebesar 10,5 Triliun. Sodik meminta penjelasan dari Menteri Agama RI akan hal tersebut karena melanggar UU sebab angka terlalu besar. Sodik juga meminta penjelasan mengenai penggunaan dana sebesar 1.057 Triliun tanpa sepengetahuan Komisi 8 DPR-RI. Sodik menyampaikan bahwa dirinya mendapatkan informasi bila terdapat selisih konversi beban living cost sebesar 91 Miliar dan ada pula laporan yang mengatakan beban selisih kurs sebesar 578 Miliar. Sodik menanyakan kurs yang mengalami
selisih tersebut. Sodik menuturkan harga konsumsi di Mekkah dalam laporan keuangan dicantumkan sebanyak 105 Miliar rupiah namun dalam diskusi umum service fee ditetapakan sebesar SAR 942 setiap jamaah namun pada laporan keuangan dilaporkan SAR 594 untuk setiap
jamaah. Menurut Sodik, hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian dan bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas. Sodik menyampaikan bahwa penerimaan BPIH tidak dirinci sumber utama penerimaannya dan Sodik meminta untuk dijelaskan hal tersebut. Sodik
berharap, kedepannya ada suatu visi dan misi dimana setiap orang nantinya dapat dengan mudah mengakses data. Sodik mengatakan bahwa dana yang bergulir dalam penyelenggaraan haji sebesar 10,1 Triliun sementara yang disetujui oleh DPR-RI tidak sebesar itu dan di dalam keuangan ada dana cadangan dan Sodik mengatakan bahwa digunakan atau tidaknya dana tersebut akan tetap menentukan jumlah seluruhnya. Sodik mengatakan, terdapat kesalah kurs dan pajak yang diharapkan membantu keuangan namun sifatnya malah memojokkan dan Sodik menanyakan perihal pembengkakan dana sebesar 30% dan menurutnya ini sangat tidak professional. Sodik menanyakan alasan pemerintah membuat kebijakan sendiri dengan menggunakan uang jamaah. Terakhir, Sodik menanyakan jumlah perputaran haji distribusi kelebihan dana sebesar 1.057
Triliun. [https://chirpstory.com/li/302794]

Panja Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) - Pola Koordinasi

1 Februari 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Imigrasi
(http://www.imigrasi.go.id/index.php/hubungi-kami/direktorat-jenderal), Sodik mengusulkan agar imigrasi on board dapat dilaksanakan pada saat keberangkatan dan kepulangan jamaah. Sodik meminta adanya pemeriksaan penemuan kasus haji agar tidak menganggu keberangkatan
jamaah. Selain itu, Sodik juga meminta agar Dirjen Imigrasi dapat mendeteksi kekeliruan paspor atau visa jamaah. Sodik mengharapkan agar Dirjen Imigrasi dapat memberi teguran kepada maskapai yang tidak memperlakukan jamaah dengan layak. [https://chirpstory.com/li/302298]

Panja Biaya Haji

18 Januari 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Menteri Agama. Sodik meminta pelayanan haji yang berkualitas seperti kualitas bangunan, catering, dan transportasi. Sodik mengingatkan agar jangan lupa untuk sosialisasi haji baru dan sisa dana haji khusus tahun lalu. [sumber]

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

17 Februari 2016 – Rapat Komisi 8 dengan Menteri Agama. Sodik menyatakan ada
beberapa catatan dari BPK yang telah ditindak lanjuti dengan menindak petugas
yang melakukan pelanggaran.Sodik menyampaikan akan menceritakan hasil pertemuan
langsung Komisi 8 dengan Gafatar [sumber]

Evaluasi APBN 2015 dan Tindak Lanjut Hasil Laporan BPK - Kemensos

16 Februari 2016 – Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 8 dengan Khofifah Indar, Menteri Sosial, Sodik menanyakan apakah kemiskinan bisa tuntas dengan kebijakan terpadu. Kemudian Sodik meminta Mensos menjelaskan indikator kemiskinan yang digunakan dan menanyakan berapa
tambahan anggaran yang diperlukan bila menggunakan metode holistik.
[https://chirpstory.com/li/304201]

Bank Penerima Setoran Haji

28 Januari 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan BRI Syariah(https://www.brisyariah.co.id/), BNI Syariah(https://www.bnisyariah.co.id/id-id/), dan Bank Syariah Mandiri(https://www.syariahmandiri.co.id/), Sodik mengatakan RUU Haji mengenai arah pembentukan bank haji dan ia mempertanyakan antisipasi kegaduhan hal tersebut, serta meminta klarifikasi terkait pengembalian uang jemaah yang gagal berangkat. [https://chirpstory.com/li/301936]

Evaluasi Kinerja Badan Amil Zakat Nasional dan Badan Wakaf Indonesia

19 Januari 2016 – Pada RDP dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Sodik mengatakan, badan wakaf dari beberapa fungsi belum fokus. [sumber]

Kooordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana

30 November 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Anggota Unsur Pengarah Bencana Perode 2009-2014, Sodik selaku pemimpin rapat menyaampaikan bahwa tugas Anggota Unsur Pengarah Bencana telah diatur dalam 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Konsep Penanggulangan Bencana Nasional. Pada Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa salah satu fungsi Anggota Unsur Pengarah adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sodik menilai bahwa BNPB merupakan mitra komisi 8 yang paling baik performanya. Namun, ia juga berpendapat bahwa kinerja BNPB dalam menanggulangi asap masih cenderung lambat. Oleh sebab itu, Sodik mengharapkan agar Anggota Unsur Pengarah bisa memberi masukan dan saran perbaikan atas kinerja BNPB. [sumber]

Panja Haji

21 Oktober 2015 – Rapat Komisi 8 dengan HIMPUH, AMPHURI, Komisi Pengawas Haji Indonesia
(KPHI). Sodik menanyakan apakah pemerintah bisa melakukan penyelenggaran umroh serta bagaimana peluang pemerintah mendapatkan visa untuk umroh. Sodik menyampaikan posisi KBIH dan penyelenggara haji khusus di depan Kemenag posisinya lebih menang. Sodik bertanya apa
hambatan yang selama ini dihadapi untuk menjadi masukan pembahasan revisi RUU Penyelenggaran Ibadah Haji dan Umroh. [sumber]

23 September 2015 – Rapat Komisi 8 dengan Bank Syariah. Sodik mengatakan bahwa setoran awal merupakan dana awal haji dan dana haji dikelola oleh bank syariah yang akan bekerja sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji.Komisi 8 akan merevisi RUU Haji dan Umroh yang akan menjadi payung hukum penyelenggaraan haji dan umroh. Sodik menyampaikan kritik jamaah yang tidak dapat informasi tentang manfaat imbal hasil. Sodik menyesalkan E-hajj yang tidak tersambung dengan Siskohaj dan sekarang ternyata juga tidak menyambung dengan perbankan. Sodik menanyakan kira-kira rasio dana awal yang layak berapa persen. Sodik mengatakan ada usulan agar ada tenaga perbankan di Arab sana saat pelaksanaan haji serta masukan dari perbankan
syariah akan dikristalkan dalam bentuk pasal-pasal di ruu haji. Sodik meminta perbankan pro aktif menginfokan e-hajj. Sodik menyampaikan ada usulan agar ada bank haji khusus, ini bisa diantisipasi tapi masih jauh. [sumber]

Pembahasan RKA K/L 2016 Kementerian Agama

16 Oktober 2015 – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Hindu, Dirjen Budha, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama, Sodik menyatakan bahwa visi Kemenag harus disamakan dengan persepsi masyarakat. [sumber]

RUU Jakon, RUU PPILN, Pansus Pelindo 2 dan Pansus RUU Minol

13 Oktober 2015 - Pada Paripurna 44, Sodik menyampaikan bahwa setiap peristiwa di tanah suci, jamaah kita selalu menjadi korban. Sodik menjelaskan bahwa UU Penyelenggaran Haji, bahwa Kemenag wajib memberikan perlindungan dan keamanan pada jamaah, sementara Sodik menganggap selama 70 tahun penyelenggaran haji, Kemenag tidak memberikan diktat keamanan. Sodik berpendapat bahwa Indonesia belum mampu seperti Iran dan Turki yang membantu tentara pengamanan untuk melindungi. Sodik menyampaikan bahwa ada jamaah yang mengadu ke Komisi 8 mengapa pelayanan berjalan lambat. Sodik bertanya mengapa Kemenag tidak mendatangi korban-korban, Menteri Agama justru menghadiri dan jalan-jalan ke Jerman. Sodik menegaskan bahwa Presiden harus mencopot Menteri Agama sebagai bentuk permohonan maaf. [sumber ]

Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

30 September 2015 - Sodik meminta penjelasan dari para Pemerintah Daerah mengenai perbedaan kota layak anak dan yang tidak layak. [sumber]

Panja Perlindungan Anak

21 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad, Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS), dan Dir. Pendidikan Agama Islam (PAI), Sodiq bertanya mengenai berapa persen energi yang dikerahkan untuk sebuah pendidikan karakter, dan apakah ada break down juklak-juknis tentang pembiasaan. Sodiq juga mempertanyakan apakah kita sudah menjelaskan makna-makna dari nilai yang diajarkan pada pendidikan agama. Sodiq mengatakan bahwa Hablum Minannas disampaikan dengan intens, karena agama tidak hanya hafalan dan konsep. [sumber]

Kualitas Bus Antarkota di Arab Saudi untuk Jamaah Haji

6 September 2015 - (Rimanews) - DPR-RI mendesak transparansi Kementerian Agama sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam pola upgrading (peningkatan) kualitas bus antarkota di Arab Saudi untuk jamaah haji yang banyak dikeluhkan tahun ini.

Hal itu dikemukan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Dikdik Sodik Mudjahid, di Makkah, Saudi Arabia, Minggu (06/09/2015) malam, dalam rangka kunjungan kerja pengawasan persiapan haji di Tanah Suci.
"Tidak mustahil, jika tidak ada jalan lagi, maka kembali ke sistem lama (upgrading)," kata Dikdik.
Namun sebelum sampai pada keputusan tersebut, kata dia, pemerintah diminta mengupayakan perbaikan kontrak layakan bus, serta standar minimum layanan yang harus dipenuhi perusahaan jasa transportasi antarkota di Arab Saudi.
Selain itu, ada transparansi pemerintah dalam pola peningkatan kualitas bus tersebut.
"Ada pola upgrade, misalnya harganya 100, tapi upgrade 50. Kenapa tidak pakai yang 120," kata Dikdik menjelaskan pola pikir DPR terhadap permintaan 'upgrade' pemerintah.
Akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat tidak ada pola upgrade bus antarkota untuk jamaah tahun ini.
Dampaknya, seperti yang diuraikan Kepala Daker Makkah PPIH 1436H/2015M Arsyad Hidayat, terjadi sejumlah kasus yang membuat jamaah tidak nyaman dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah yang memakan waktu 8-9 jam.
Pihaknya mencatat ada 15 kasus bus mogok, empat kasus AC bus mati, satu kasus mesin mobil terbakar, dan satu kasus salah jalan terjebak dalam pasir.
"Sebenarnya ini sudah diantisipasi dengan pengecekan sebelum bus digunakan, namun karena bus hanya dipakai pada musim haji, maka ada kejadian saat digunakan," kata Arsyad. (sumber)
Pengelolaan Haji dan Umroh
27 Agustus 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Sodik meminta adanya pengaturan minimal dan maksimal untuk biaya ibadah haji khusus. [sumber]
Evaluasi APBN 2015 dan Pendahuluan RAPBN 2016
24 Juni 2015 – Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Lukman Hakim selaku Menteri Agama, Sodik menanyakan visi dan misi Kementerian Agama terhadap umat islam. [sumber]

Persiapan Haji 2015

19 Agustus 2015 – Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Direktorat Jenderal Pelaksanaan Haji dan Umrah Kemenag, Sodik meminta penjelasan terkait dengan adanya penurunan biaya, apa saja yang tetap dan butuh untuk ditingkatkan serta inovasinya. Sodik menanyakan apa betul jatah mereka (mahasiswa di luar negeri) dikurangi atau tidak. [https://chirpstory.com/li/280963]

Uji Kelayakan dan Kepatutan - Calon Anggota Baznas

29 Juni 2015 – Pada FPT Komisi 8 dengan Calon Anggota Baznas atas nama Irsyadul Halim, Bambang Sudibyo, Nana Mintarti, Emi Hamidiah, Ahmad Satori Ismail, Zainul Bahar Noor, Masdaar Farid Mas'udi dan Suparta. Sodik menanyakan bagaimana posisi antara Baznas dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ) seperti Dompet Dhuafa apakah sebagai pemungut atau pengawas atau lainnya. Sodik meminta salah satu calon yang berasal dari dompet Dhuafa untuk memberikan kritik atas kepengurusan Baznas selama ini dan bagaimana strategi agar perolehan Baznas meningkat 10
Sodik menanyakan bagaimana strategi UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Sodik bertanya terkait konsep pajak dan zakat. Terkait ada salah satu calon yang ingin tidak dibayar jika dipilih bekerja di Baznas, sodik menyampaikan hal tersebut hanya sedikit orang yang mau dibayar dari kerja seperti itu di taraf negara lagi namun khawatirnya jika bekerja tidak dibayar akan bekerja secara amatir. Menurut Sodik untuk menjadi professional salah satu syaratnya dibayar. Sodik bertanya bagaimana
pandangan calon terkait sms yang menyatakan DPR itu orang-orang preman. Menurut Sodik islamisasi tidak hanya dari hanya zakat saja namun harus ada hal lain untuk kekafahan. Sodik bertanya ke Pak Satori posisi terbaik apa untuk dia di Baznas. [https://chirpstory.com/li/274191]

Pengawasan Dana Bantuan Sosial

3 Juni 2015 - Sodik menyoroti bahwa Komisi 8 belum menerima laporan perkembangan dari banyak program dan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis). Menurut Sodik banyak pesantren yang tidak terurus dan masyarakat menyalahkan anggota dewan karena dianggap tidak bisa bekerja dengan baik. Menurut Sodik masalah yang terjadi tidak di Komisi 8 melainkan pada Kementerian Agama (Kemenag) itu sendiri.

Menurut Sodik Program 5.000 doktor merupakan program yang memaksa. Sodik menilai masih banyak program yang belum bisa tercapai karena tidak ada anggaran. Sodik saran ke Dirjen Pendis sebaiknya dikurangi kuota 5.000 menjadi 500 atau 1.000 agar tidak merugikan negara, karena untuk membiayai program tersebut negara sudah berhutang. Menurut Sodik banyak dosen yang sudah dibiayai beasiswa keluar negeri, namun kemudian tidak kembali dan lebih memilih mengajar di luar negeri. Dosen-dosen tersebut masih menerima tunjangan dari pemerintah dan keberadaan mereka di luar negeri hanya akan membuat Indonesia semakin berhutang. [sumber]

Laporan Keuangan 2015 – Dirjen PHU Kemenag

25 April 2016 – Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 8 dengan Dirjen Penyelenggara Umroh Kementerian Agama, Sodik mengira kalau ada pertemuan untuk membicarakan hal ini akan lebih
bijak jika ada pertemuan khusus untuk membicarakannya tapi sepengetahuan Sodik sudah dilakukan secara maksimal tentang itu. Sodik memohon teman-teman mengkaji ulang, untuk melakukan konsensus. Sodik menanyakan, apakah waktunya masih sempat atau tidak. Sodik
menyerahkan semuanya kepada pimpinan dan rekan-rekan. [https://chirpstory.com/li/313355]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Khofifah Indar Parawansa, Menteri Sosial, Sodik minta penjelasan teknis ke Menteri Sosial (Mensos) langkah-langkah koordinasi untuk updating dan verifikasi data. Sodik minta dengan sangat ke Mensos agar program pengawasan diintensifkan. [sumber]

Rapat Dengan Pendapat Komisi VIII dengan Kemenag, Kemenkes, Kemenhub

27 Januari 2015 - Sodik rapat dengan ketiga menteri terkait persoalan haji. Ada beberapa hal yang ditanyakan Sodik mengenai haji ini.

Terkait biaya makan, ia membandingkan dengan 15 real bisa makan layak di rumah makan Indonesia di Arab, mengapa biaya katering untuk jamaah yang diajukan Kemenag lebih besar dari itu.

Kemenag ribut dengan Gubernur terkait TPHD (tim Pemandu Haji Daerah). Sodik mendukung dikuranginya TPHD atau dihapus sekalian. Karena TPHD biasanya diberikan kepada orang yang tak kompeten.

Terkait pegawai Kemenag yang memberikan bimbingan haji, Sodik menyebutkan hanya 10% pegawai yang melaksanakan itu. Itupun kualitasnya kalah dari KBIH.

Buku doa untuk jamaah haji terlalu banyak, jumlahnya 5 dan membingungkan jamaah. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bandung
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
Jl. Ir. H Juanda No.285, RT.06/RW.09, Kelurahan Dago. Coblong. Bandung. Jawa Barat
No Telp
0

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat I
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan