Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Sodik Mudjahid

Gerindra - Jawa Barat I

Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Alat Kelengkapan Dewan: -

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Dr.Ir. Sodik Mudjahid, M.Sc terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Jawa Barat I setelah memperoleh 41,801.  Berasal dari keluarga ulama dan pendidik, Sodik adalah aktivis pendidikan dan pembinaan masyarakat. Sodik adalah Ketua dari Yayasan Darul Hikam yang mengelola TK-SD-SMP-SMA Darul Hikam International School dan Direktur dari Pusat Data dan Dinamika Ummat di Bandung.  Sodik juga mempunyai usaha yang melayani perjalanan ibadah haji dan umrah, PT.Qiblat Tour (Komisaris). 

    Pada masa kerja 2014-2019 Sodik dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri 5, Bandung (1975)

    S1, Pertanian, Universitas Padjajaran, Bandung (1980)

    S2, Magister Agribisnis, Universitas Padjajaran, Bandung (1989)

    S3, Total Quality Management untuk Lembaga Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2011)

    Perjalanan Politik

    Sejak di bangku sekolah Sodik sudah aktif berorganisasi dan menjadi Sekretaris di Pelajar Islam Indonesia (PII) Jawa Barat (1975-1980). Sekretaris Lembaga Dakwah Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Kota Bandung (1977) dan Wakil Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Padjajaran (UNPAD) (1979).

    Setelah lulus kuliah di 1980 Sodik meniti karir sebagai konsultan perencanaan pembangunan (PT. Tricon Jaya International). Sodik akhirnya menjabat sebagai Direktur Perencanaan dan bekerja sama dengan banyak lembaga keuangan internasional seperti World Bank, IBR, Asia Development Bank untuk pembangunan jalan raya, irigasi dan transmigrasi.

    Setelah 15 tahun menjadi konsultan pembangunan di 1995 Sodik memutuskan untuk menjadi pengajar. Sodik menjadi pengajar di Institut Manajemen Koperasi Indonesian (IKOPIN) di Jatinangor dan juga mendirikan Yayasan Darul Hikam.  Pada masa ini aktivitas berorganisasinya kembali aktif dan Sodik bergabung di Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) menjadi Sekretaris ICMI Jawa Barat (2006-2016), Anggota Dewan Pakar Majelis Ekonomi Syariah (MES) Jawa Barat (2010-2017), Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (2000-2005) dan Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jawa Barat (2004-2008).

    Di 2011 Sodik menduduki posisi penting di Jawa Barat yaitu Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kota Bandung (2011-2015).  Pada Pileg 2014 Sodik bergabung menjadi kader Gerindra dan maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif.  Sodik terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi VIII.  

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada 

    Sikap Politik

    RUU Corporate Social Responsibility (RUU CSR)

    19 April 2016 - Sodik menanyakan kepada mitra tentang memberikan informasi tentang kendala regulasi yang ada dan bagaimana format atau pola koordinasi yang sebaiknya dibentuk. Sodik ingin mengetahui lebih tentang pola pembinaan dan pola pengawasan dalam mengeluarkannya. Sodik mengetahui bagaimana kaitannya dengan pajak, selama ini PT Indofood Sukses Makmur memandang sasaran sebagai apa dan binaan dalam misinya.  [sumber]

    RUU Penyandang Disabilitas

    1 Juni 2015 - Sodik menyampaikan ada yang bertanya bagaimana dengan pasal yang mengatur kewajiban penyandang disabilitas.  [sumber]

    Tanggapan

    Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

    5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Sodik mengatakan di tengah kota terjadi banjir 2 meter, dan itu setiap tahun pasti terjadi dan ada korban yg mati. Sodik menambahkan Bali saja ketika ada bom dalam tempo yang singkat kembali terjadi juga. Sodiq menanyakan Standar Opersional Prosedur (SOP) yang kurang selama ini, koordinasi yang lebih solid dari 33 Kementerian sudah sejauh mana. Relawan akan menjadi aset nasional ke depannya. [sumber]

     

    RKA K/L t.a 2019

    6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Sodik menyampaikan terima kasih atas program-program yang sistematis yang disusun dan Sodik melihat angka-angkanya konkret. [sumber]

    RAPBN 2019

    6 Juni 2018 Sodiq menanyakan apakah ada perubahan pada peta risiko bencana. Sodiq menyampaikan bahwa saat ada gempa kemarin,banyak yang teriak turun, tetapi mereka bingung harus melakukan apa. Sodiq menanyakan logistik itu untuk deputi apa. [sumber]


    5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Sodik mengatakan untuk masalah data, pihak dari Sodik mempunyai datanya, dan nanti akan diberikan kepadaMenteri secara tertulis. Sodik mempersilahkan Menteri untuk validasi. Sodik menambahkan selama kunjungan kerja dan reses untuk ke dapil masing-masing itu masih sering mendapat laporan dari masyarakat seperti itu. Sodik memohon agar update data dari validasi pun ia diberikan.[sumber]

    Dua Belas Tenaga Honorer Kementerian Agama (Kemenag) Kota Palu

    1 Februari 2018 - Dalam rapat audiensi dengan DPRD Sulawesi Tengah Sodik menyatakan bahwa DPR-RI sangat menangkap dan memperjuangkan aspirasi-aspirasi yang telah diutarakan tersebut. Hingga ketidakpuasan atas jawaban Kemenag tersebut membuat DPR-RI memanggil Kemenkeu, Bappenas dan bahkan Wakil Presiden. Sodik juga menyampaikan bahwa secara objektif, kelemahan regulasi yang menimbulkan kelemahan syarat, tidak bisa dipaksakan. Ia kemudian berpandangan jika ternyata didapati masalah subyektifitas maka dirinya berjanji untuk terus memperjuangkan. Sodik kemudian mempersilakan mitra menyampaikan aspirasi lain yang menjadi ranah Komisi 8 jika ada. [sumber]

    Usul Pembentukan Pansus Eks-Korban Penggusuran Maluku dan Maluku Utara

    15 Juni 2017 - Pada Audiensi Komisi 8 DPR-RI dengan DPRD Sulawesi Tenggara, Sodik mengungkapkan bahwa  hasil kesimpulan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial (Mensos) kemarin tentang Pagu Indikatif tahun 2018 dan Komisi 8 sudah mendesak Mensos untuk tuntaskan permasalahan eks-pengungsi Maluku dan Maluku Tenggara. [sumber]

    Badan Pengelola Keuangan Haji dan Pendidikan Islam

    17 Januari 2017 - Sodik menanyakan  Undang-Undang yang menjadi landasan pengelolaan dana haji. Sodik berpendapat pengunduran waktu BPKH dinyatakan oleh Pansel yang beralasan guna mengakomodasi tokoh dan ulama merupakan alasan yang tidak relevan. Selain itu Ia menanyakan ada atau tidaknya penambahan pasal terkait dengan BPKH. Menurut Sodik Kemenag perlu memilih orang yang punya kredibilitas tinggi untuk meningkatkan kualitas lembaga BPKH. [sumber]

    Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

    12 Januari 2017 - Menurut Sodik memang sudah ada usulan terkait biaya standar umum untuk ibadah umrah, tinggal Pemerintah saja menyikapinya bagaimana. Sodik minta penjelasan ke Direktur Jenderal Penyelenggara Ibadah Umrah (Dirjen PHU) pencegahan khusus menanggapi kasus-kasus travel yang nakal. Sodik juga minta data ke Dirjen PHU travel-travel yang punya izin dan lakukan penerbangan dan berapa yang tidak punya izin. Sodik minta klarifikasi ke Dirjen PHU kelemahan yang ada pada korban jamaah ibadah umrah. Dilakukan pemetaan PPIU agar jelas datanya. Sodik berharap Dirjen PHU untuk dapat memberikan solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang.   [sumber]

    Menyikapi Pernyataan KAPOLRI bahwa Fatwa MUI adalah Ancaman Kebhinekaan Bangsa

    17 Januari 2017 - (AKTUAL.COM) - Komisi VIII DPR RI menyarankan Presiden Joko Widodo untuk mencari sosok pimpinan Polri yang lebih matang dan mumpuni, terutama dalam memposisikan dirinya sebagai Kapolri.

    Hal itu dinyatakan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Sodik Mudjahid, menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa fatwa MUI kini menjadi ancaman khebinekaan bangsa.

    “Kalau Jokowi tidak ingin salah urus masalah fundamental dan strategis bagi kehidupaan berbangsa dan bernegara dan tidak ingin capek dengan hanya urusan konflik saja, maka Jokowi harus mencari sosok yang lebih matang dan mempuni untuk posisi Kapolri,”kata Sodik, saat dihubungi, di Jakarta, Selasa (17/1).

    Politikus Gerindra itu berpandangan jika pernyataan Kapolri justru berdampak pada kerukunan antar umat beragama dan persatuan kesatuan Indonesia sebagai negara.

    “Itu memancing antipati, emosi bahkan konflik dan perpecahan.Tapi seperti sudah dibuktikan dalam sejarah perjalanan bangsa bahwa umat Islam dengan berbagai fatwa ulamanya justru menjaga persatuan dan kebhinekaan,”

    “Jadi kalau pernyataan Tito Karnavian selaku Kapolri sudah melukai umat Islam saya yakin umat Islam masih tetap menjaga Bhineka Tunggal Ika dan NKRI,” tandas anggota dewan dari Dapil Jawa Barat I itu.  [sumber]

    Tata Kelola Anggaran Pendidikan Islam

    6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 DPR RI Panja Tata Kelola dan Anggaran Pendidikan Islam dengan MAN 4 Model Pondok Pinang, Sodik menanyakan hal apa yang terpenting dalam menjadi pimpinan madrasah dan  dalam bentuk apa pembekalan soft skill dituangkan. [sumber]

    Menyikapi Insiden Penahanan Jamaah Haji asal Indonesia di Filipina

    24 Agustus 2016 - (Aktual.com) - Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid prihatin dengan insiden penahanan sejumlah jamaah haji asal Indonesia oleh Imigrasi Filipina akibat penggunaan paspor ilegal.

    Namun, ia tak mempersalahkan para jamaah haji tersebut. Pasalnya, memang ada beberapa faktor, alasan hal tersebut terjadi. Pertama, adalah kurangnya edukasi kepada jamaah dari para ulama tentang hakikat haji.

    “Jangan haji dengan cara yang haram dan ilegal,” ujar Sodik, Rabu (24/8).

    Kedua, kurang pula edukasi dari kemenag kepada pengelola tentang manajemen haji. Sehingga menyebabkan panjangnya antrian, kepastian haji, juga keamanan haji yang tidak terjamin.

    Ketiga, lanjutnya, yakni lemahnya pengawasan kepada oknum-oknum travel oleh kemenag.

    “Lemahnya pengawasan oleh aparat hukum dan keamanan terhadap para petualang yang suka melakukan penipuan haji. Padahal penipuan haji dalam berbagai bentuk sudah sering terjadi. Baik di dalam negeri atau seperti sekarang dengan melibatkan kuota luar negeri.”

    Menyikapi hal tersebut, Sodik meminta pemerintah untuk melakukan beberapa langkah agar kejadian serupa tak terulang kembali. Misalnya, pemerintah harus meningkatkan edukasi tentang filosofi haji yang hanya berangkat dengan cara halal oleh para penyuluh agama kemenag dan ustadz-ustadz.

    “Pemerintah juga harus meningkatkan penjelasan manajemen haji kepada masyarakat,” katanya.

    Meski demikian, menurut Sodik, yang terpenting adalah pemerintah meningkatkan pengawasan kepada oknum travel dan siapapun kerjasama dengan aparat hukum dan kepolisian.

    “Petakan negara-negara yang sering sisa quota. awasi gerakan orang Indonesia ke negara-negara tersebut sekitar musim haji. tingkatkan kerjasama dengan negara-negara yang quota hajinya sering tersisa kerjasama keamanan. kerjasama keamanan dan keimigrasian dari kemungkinan haji-haji ilegal,” pungkas Politisi Partai Gerindra ini.  [sumber]

    RKA-K/L 2017 Kementerian Agama 

    27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam),  Sodiq mengatakan bahwa banyak sekali program-program yang sangat bermanfaat bagi masyarakat, tetapi tidak terlihat ketika komisi 8 melakukan kunker (kunjungan kerja). Sodiq menambahkan banyak seragam bantuan untuk masyarakat yang masih asing. Sodiq selaku Komisi 8 mengaku tidak pernah melihat atau terlibat apabila dapat disinergikan lebih bagus lagi. Ketua Komisi 8 ini mengutarakan bahwa keagamaan berperan penting di tengah informasi kemaksiatan. Anggota fraksi Gerinda mengujarkan intoleransi di Jawa Barat bisa dijadikan penelitian. [sumber]

    Anggaran Kementerian Agama

    24 Juni 2016 - Sodik menyetujui tambahan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) yang dialokasikan untuk tunjangan guru, bantuan rumah ibadah, serta sarana dan prasarana untuk madrasah. Sodik juga menyampaikan kepada Menteri Agama (Menag) bahwa ada permintaan dari Kalimantan Utara mengenai pembangunan Kampus IAIN.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Sosial

    24 Juni 2016 - Selanjutnya, Sodik meminta Menteri Sosial (Mensos) menyampaikan anggaran yang dibutuhkan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos. Sodik ingat bahwa ada pengajuan tambahan anggaran dari Kemensos untuk program disabilitas dan lansia. Sodik berharap anggaran Kemensos tahun 2016 tetap bisa memperbaiki keduanya.  [sumber]

    20 Juni 2016 - Sodik meminta agar Kementerian Sosial Kemensos mengabari bila ada proses rekrutmen pendamping PKH agar konstituen atau staf ahli Komisi 8 DPR RI bisa mendaftarkan diri.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

    24 Juni 2016 - Sodik mengingatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (MenPP-PA) tentang aspek koordinasi. Sodik memohon kepada MenPP-PA untuk mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat aksi karena menurut Sodik itu bisa dilakukan kementerian teknis. Sodik meminta MenPP-PA fokus pada program yang bersifat regulasi, koordinasi, dan standardisasi.  [sumber]

    16 Juni 2016 - Sodik berpikir mungkin lebih efektif bila Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) disupremasi menjadi direktorat jenderal (ditjen). Sodik merasa perlu standardisasi, koordinasi, aksi di lapangan yang lebih besar, yang perlu dilakukan KemenPP-PA. Dananya juga harus disesuaikan. Tiga fokus program KemenPP-PA bisa dipahami Sodik. Namun Sodik menyayangkan programnya malah menyebar bahasannya, dan tidak menajam. Sodik dan Komisi 8 ingin mendorong besaran anggaran untuk perlindungan anak karena keadaannya sudah urgent. [sumber]

    13 Juni 2016 - Menurutnya, dari tiga prioritas sudah menunjukkan on track, tetapi beliau belum baca dari prioritas itu, ukuran atau indikator yang akan menjadi acuan dari program-program yang dibuat. Sodik mempertanyakan apakah MenPP-PA sudah mempunyai standar prioritas dari pekerjaan-pekerjaan, perumusan regulasi dengan KL, lalu bagaimana dengan sosialisasi karena disini hanya program-programnya saja. Ia juga menanyakan adakah program prioritasnya. Sodik menanyai keefektifan dari program-program langsung, sedangkan anggarannya kurang. Sodik mempertanyakan, terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan bersama dengan Kementerian Sosial karena Kemensos memiliki program yang banyak.  [sumber]

    29 Januari 2015 - Menurut Sodik selama ini program-program Kementerian PPPA masih sangat normatif dan sekedar formalitas. Namun Sodik menilai Kementerian PPPA sekarang lebih serius dalam berinovasi mencari solusi kreatif untuk memecahkan masalah-masalah seputar perempuan dan anak dan Sodik siap membantu menaikkan anggaran Kementerian PPPA.  [sumber]

    Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

    24 Juni 2016 - Sodik menilai bahwa dalam segi tanggap darurat, BNPB sudah optimal. Namun, menurut Sodik, kesiagaan BNPB terhadap bencana perlu ditingkatkan. Sodk menambahkan, BNPB menyiapkan peralatan penanggulangan bencana, baik itu kepekaan dan sebarannya. Sodik menilai bahwa desa tangguh bencana di Indonesia terkadang masih kecolongan. Deding meminta tambahan anggaran sebesar Rp600 Miliar untuk BNPB difokuskan pada program kesiagaan.

    Terakhir, Sodik berterima kasih kepada Anggota Komisi 8 yang ada di Banggar karena telah memperjuangkan anggaran.  [sumber]

    13 Juni 2016 - Sodik bertanya kenapa harus dipisah dalam membangun sistem dan bangunan. Ia menyatakan bahwa Komisi 8 belum melihat angka-angka dan belum ada akumulasi sebelum dan sesusah ada BNPB. Sodik mengatakan rapat masuk ke dalam kesimpulan dengan menegaskan bahwa ia senang dengan kebijakan ini. Sodik meminta diberi contoh bahwa anggaran sebanyak 70 persen berada di daerah.  [sumber]

    10 Februari 2015 - Sodik menilai pencegahan bencana lebih penting daripada menanggulangi bencana. Sodik saran untuk membuat film animasi agar kesadaran masyarakat atas bencana meningkat.  [sumber]

    Menanggapi Pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

    31 Mei 2016 - (RMOL) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mujahid menyesalkan pernyataan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise yang menyalahkan orang tua siswa SMP, Yuyun (14), warga Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

    Menurutnya, pernyataan yang menyalahkan orang tua korban pemerkosaan itu merupakan bukti bahwa pemerintah lalai dalam memberikan perlindungan terhadap warganya.

    "Menteri yohana menyalahkan orang tua korban adalah pelemparan tanggung jawab pemerintah dalam memberikan jaminan peindungan bagi warganya," sesalnya kepada wartawan, Selasa (31/5).

    Sodik tegaskan, negara harus hadir karena perlindungan bagi setiap warganya merupakan kewajiban pemerintah. 

    Namun demikian, Sodik mengakui bahwa perlindungan terhadap setiap warga negara tidak bisa hanya diserahkan kepada Kepolisian dan negara saja.

    "Tapi sistem keamanan yang dibangun secara tarpadu termasuk membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat adalah wujud komitmen yang tinggi dari aparat keamanan terhadap keamanan," tukasnya.

    Sodik menegaskan, Presiden Joko Widodo harus segera mengganti menteri Yohana. Sebab, dia tak menguasai persoalan pemberdayaan, perlindungan anak dan perempuan.

    "Kepada presiden Jokowi himbauannya untum mengganti menteri Yohana. (Karena dia) tidak paham masalah peberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan," tukasnya.  [sumber]

    Isu Lesbian, Gay, Bisexual dan Transexual (LGBT)

    27 April 2016 - Sodik menyatakan di DPR ada yang berpendapat segera merumuskan UU Anti LGBT dan ada juga yang berpendapat termasuk Sodik bahwa LGBT harus dapat dicegah oleh agama dan budaya. Sodik kira semua agama dan budaya di Indonesia menolak LGBT.  [sumber]

    Payung Hukum Pengalokasian untuk Pendidikan Islam di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

    25 April 2016 - Sodik mengatakan kalau Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Islam (Pendis) lebih penting daripada Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Hal itu dibuktikan dengan diperpanjangnya masa kerja Panja Pendis. Sodik menanyakan, betulkah politik anggaran itu bergantung pada rezim, bukan pada regulasi?  [sumber]

    Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Anak

    30 September 2015 - Sodik meminta penjelasan dari para Pemerintah Daerah mengenai perbedaan kota layak anak dan yang tidak layak.  [sumber]

    Panja Perlindungan Anak

    21 September 2015 -  Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Dirjen Dikdasmen, Hamid Muhammad,  Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat (PAUD-DIKMAS), dan Dir. Pendidikan Agama Islam (PAI), Sodiq bertanya mengenai berapa persen energi yang dikerahkan untuk sebuah pendidikan karakter, dan apakah ada break down juklak-juknis tentang pembiasaan. Sodiq juga mempertanyakan apakah kita sudah menjelaskan makna-makna dari nilai yang diajarkan pada pendidikan agama. Sodiq mengatakan bahwa Hablum Minannas disampaikan dengan intens, karena agama tidak hanya hafalan dan konsep. [sumber]

    Kualitas Bus Antarkota di Arab Saudi untuk Jamaah Haji 

    6 September 2015 - (Rimanews) - DPR-RI mendesak transparansi Kementerian Agama sebagai Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dalam pola upgrading (peningkatan) kualitas bus antarkota di Arab Saudi untuk jamaah haji yang banyak dikeluhkan tahun ini.

    Hal itu dikemukan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI Dikdik Sodik Mudjahid, di Makkah, Saudi Arabia, Minggu (06/09/2015) malam, dalam rangka kunjungan kerja pengawasan persiapan haji di Tanah Suci.

    "Tidak mustahil, jika tidak ada jalan lagi, maka kembali ke sistem lama (upgrading)," kata Dikdik.

    Namun sebelum sampai pada keputusan tersebut, kata dia, pemerintah diminta mengupayakan perbaikan kontrak layakan bus, serta standar minimum layanan yang harus dipenuhi perusahaan jasa transportasi antarkota di Arab Saudi.

    Selain itu, ada transparansi pemerintah dalam pola peningkatan kualitas bus tersebut.

    "Ada pola upgrade, misalnya harganya 100, tapi upgrade 50. Kenapa tidak pakai yang 120," kata Dikdik menjelaskan pola pikir DPR terhadap permintaan 'upgrade' pemerintah.

    Akhirnya, DPR dan pemerintah sepakat tidak ada pola upgrade bus antarkota untuk jamaah tahun ini.

    Dampaknya, seperti yang diuraikan Kepala Daker Makkah PPIH 1436H/2015M Arsyad Hidayat, terjadi sejumlah kasus yang membuat jamaah tidak nyaman dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah yang memakan waktu 8-9 jam.

    Pihaknya mencatat ada 15 kasus bus mogok, empat kasus AC bus mati, satu kasus mesin mobil terbakar, dan satu kasus salah jalan terjebak dalam pasir.

    "Sebenarnya ini sudah diantisipasi dengan pengecekan sebelum bus digunakan, namun karena bus hanya dipakai pada musim haji, maka ada kejadian saat digunakan," kata Arsyad. (sumber)

    Pengelolaan Haji dan Umroh

    27 Agustus 2015  - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Sodik meminta adanya pengaturan minimal dan maksimal untuk biaya ibadah haji khusus. [sumber]

    Pengawasan Dana Bantuan Sosial

    3 Juni 2015 - Sodik menyoroti bahwa Komisi 8 belum menerima laporan perkembangan dari banyak program dan kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis). Menurut Sodik banyak pesantren yang tidak terurus dan masyarakat menyalahkan anggota dewan karena dianggap tidak bisa bekerja dengan baik. Menurut Sodik masalah yang terjadi tidak di Komisi 8 melainkan pada Kementerian Agama (Kemenag) itu sendiri.

    Menurut Sodik Program 5.000 doktor merupakan program yang memaksa. Sodik menilai masih banyak program yang belum bisa tercapai karena tidak ada anggaran. Sodik saran ke Dirjen Pendis sebaiknya dikurangi kuota 5.000 menjadi 500 atau 1.000 agar tidak merugikan negara, karena untuk membiayai program tersebut negara sudah berhutang. Menurut Sodik banyak dosen yang sudah dibiayai beasiswa keluar negeri, namun kemudian tidak kembali dan lebih memilih mengajar di luar negeri. Dosen-dosen tersebut masih menerima tunjangan dari pemerintah dan keberadaan mereka di luar negeri hanya akan membuat Indonesia semakin berhutang.  [sumber]

    Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

    23 April 2015 - Sodik minta penjelasan teknis ke Menteri Sosial (Mensos) langkah-langkah koordinasi untuk updatingdan verifikasi data. Sodik minta dengan sangat ke Mensos agar program pengawasan diintensifkan.  [sumber]

    Rapat Dengan Pendapat Komisi VIII dengan Kemenag, Kemenkes, Kemenhub

    27 Januari 2015 - Sodik rapat dengan ketiga menteri terkait persoalan haji. Ada beberapa hal yang ditanyakan Sodik mengenai haji ini.

    Terkait biaya makan, ia membandingkan dengan 15 real bisa makan layak di rumah makan Indonesia di Arab, mengapa biaya katering untuk jamaah yang diajukan  Kemenag lebih besar dari itu.

    Kemenag ribut dengan Gubernur terkait TPHD (tim Pemandu Haji Daerah). Sodik mendukung dikuranginya TPHD atau dihapus sekalian. Karena TPHD biasanya diberikan kepada orang yang tak kompeten.

    Terkait pegawai Kemenag yang memberikan bimbingan haji, Sodik menyebutkan hanya 10% pegawai yang melaksanakan itu. Itupun kualitasnya kalah dari KBIH.

    Buku doa untuk jamaah haji terlalu banyak, jumlahnya 5 dan membingungkan jamaah.  [sumber]

    Rencana Anggaran Tahun 2019

    6 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 8 dengan KemenPPPA, Sodik menjelaskan bahwa program dimulai dari sosialisasi dan edukasi, serta bisa dimulai dari standarisasi norma-norma kota anak, dan dapat difokuskan pada standar dan perumusan model, kerjasama kepada Kementerian Sosial lebih besar pada rehab perlindungan dan jaminan sementara. Sodik menambahkan agar ditingkatkan program pemberdayaan dan kelembagaan yang sudah tumbuh dan adakan kerjasama dengan pemerintah setempat. Sodik mengatakan bahwa PDIP bisa bicara pada Ibu Puan dan lain-lain, Sodik mengira bahwa anggaran Rp1 triliun, tetapi ternyata tidak. [sumber] 

    RKA-K/L 2017 Kementerian Agama 

    27 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam),  Endang berpendapat bahwa ia melihat semua peserta rapat prihatin dengan kondisi bangsa, darurat narkoba, kekerasan seksual. Endang berharap berharap Kementerian Agama dapat menjadi garda depan revolusi mentalnya Pak Jokowi. Endang menyarankan bahwa Bimas islam akan lebih cepat berhasil jika programnya berbagi dengan Komisi 8, sehingga Komisi 8 bisa mempromosikan program Kementerian Agama. Endang memberi usul mengenai penyuluhan pernikahan jangan hanya diberikan pada mereka yang ingin menikah karena mereka sudah akan menikah jadi tidak ada kekerasan seksual, kecuali KDRT. Endang menambahkan pencegahan kekerasan seksual paling penting agama untuk memberikan capacity building. Endang menyampaikan kendala kua adalah bupati tidak responsif untuk memperlancar program kua. Endang memberi masukan bahwa Komisi 8 perlu mendorong untuk menambah anggaran untuk guru ngaji dan mengenai penelitian tentang aliran sesat, Endang berharap Kemenag dapat menjadi Pembina. Bukan justru Kementerian Agama yang sering bilang kalau suatu kelompok itu sesat. Padahal, belum tentu. Kalau memang sesat, dibimbing. Kalau tidak, harus ada klarifikasi. [sumber]

     




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.