Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Barat III
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banjarmasin
Tanggal Lahir
17/12/1969
Alamat Rumah
Apartemen Puri Casablanca Tower C-1803 004/012, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA merupakan pria kelahiran Banjarmasin, 17 Desember 1969. Ahmad Riza Patria adalah politikus Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI. Ahmad Riza duduk di kursi DPR-RI wakil dari Dapil Jawa Barat V dengan mengantongi suara 23.991 suara. Ahmad Riza juga pernah mengikuti pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 sebagai Calon Wakil Gubernur mendampingi Calon Gubernur, Hendardji Soepandji.

Latar belakang keilmuannya sebagai insinyur dikembangkan dalam dunia bisnis. Komisaris PT. Indoproperti Galaraytama tersebut, saat ini tercatat sebagai pengurus Kadin Indonesia dan sempat menjadi pengurus BPD HIPMI Jaya 2001-2003.

Pendidikan

a. 2008- Master in Business Administration, ITB Bandung
b. 1997- Sarjana Teknik Sipil, Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN), Jakarta
c. 1989- SMA Islam Al-Azhar Pusat
d. 1986- SMP Islam Al-Azhar Pusat
e. 1983- SDN 08 Kedaung Kaliangke Jakarta

Perjalanan Politik

Wakil ketua komisi II DPR RI, Ahmad Riza Ptria, merupakan calon yang diusung oleh partai Gerindra untuk menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta untuk mendampingi Ahok yang dilantik menjadi Ketua Gubernur DKI Jakarta menggantikan Jokowi yang terpilih sebagai presiden RI.

Ahmad Riza Patria dinilai sebagai sosok aktivis muda yang berhasil dalam terjang di dunia politik. Riza terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat V. Riza pernah maju sebagai cawagub Independen DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Hendardji Supandji. Dalam parta Gerindra, Riza menjabat sebagai Ketua Dewan Pusat Gerindra. Selain itu Ahmad Riza Patria hingga sekarang juga menjabat sebagai sekretaris jenderal DPN Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI).

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pemilu - Jumlah Kursi DPR dan 14 Poin Pembahasan

29 Mei 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus RUU Pemilu dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),  Riza mengatakan kalau ada pendekatan keuangan, Riza menayakan berapa cost yang menjadi beban pemerintah kalau ditambah 19. Riza melakukan hitungan tetapi tidak lebih dari 38 Miliar. Riza mengatakan kalau pemerintah berat untuk menambah, maka DPR-RI ikhlas mengurangi gaji demi penambahan 19. Menurut Riza, Presiden sudah bijaksana, bahwa hal tersebut lebih banyak diserahkan kepada DPR-RI. Riza berharap semoga pak Sekjen (Sekertaris Jendral) menyetujui yang 19 ini untuk disepakati. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Ahmad Riza berpendapat jika mengenai penafsiran, maka biarkanlah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menafsirkan, namun menurutnya dalam pemilu harus ada pilihan calon, karena jika hanya ada calon tunggal maka itu terkesan memaksa rakyat Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebuah pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia). Maka dari itu Presidential Threshold-nya harus 0. Riza sepakat adanya pasal yang mengatur bahwa semua partai politik (parpol) punya kewajiban mengusung calon, yang di mana jika tidak maka akan diberikan sanksi, menurutnya sanksinya berupa tidak dapat mengusung calon presiden di pemilu selanjutnya. Pada intinya, Riza mengatakan bahwa Gerindra menolak calon tunggal dengan alasan adanya konstitusi dan HAM yaitu ada aturan dalam undang-undang bahwa setiap warga negara punya hak untuk memilih dan dipilih. 

Riza mengatakan terkait Daftar Inventaris Masalah (DIM) mengenai metode kampanya di Pasal 240 Ayat (2) yang intinya difasilitasi oleh KPU dan ingin dibiayai oleh pemerintah, sedangkan mengenai saksi parpol di TPS menurutnya belum tentu diwakili oleh kader partai, namun bisa dengan keterlibatan masyarakat.

Lalu, menurut Riza terkait dengan pendanaan saksi yang dibiayai oleh negara dengan total Rp1,2 Triliun maka hal tersebut dianggapnya berguna untuk memastikan keadilan dan partisipasi rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa uang tersebut akan sangat bermanfaat, perihal rekruitmen saksi maka dapat diserahkan kepada Bawaslu agar tercapai independensi yang diharapkan.   [sumber]

11 Januari 2017 - (TRIBUNNEWS.COM) - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai GerindraAhmad Riza Patria mengatakan, partainya tidak keberatan dengan usulan pemerintah terkait Parliamentary Threshold di angka 3,5 persen.

Menurutnya, Gerindra tidak mematok angka lebih tinggi maupun lebih rendah dari yang diajukan oleh pemerintah.

"‎Gerindra tidak keberatan (PT) 3,5 persen sesuai dengan yang diusulkan pemerintah. Gerindra tidak ingin mematikan partai baru atau mempersulit partai yang ada," kata Riza di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/1/2017).

Riza menuturkan, untuk sistem pemilihan umum, pihaknya menghendaki dilakukan dengan cara terbuka.

Dikatakannya, dengan cara terbuka dimana kedaulatan ada di tangan rakyat dan rakyat pula yang berhak menentukan pemimpinnya.

Masih kata Riza, ‎semua daftar isian masalah (DIM) fraksi Gerindra substansinya ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada baik partai baru atau yang sudah ada di parlemen untuk terus bereksistensi.

Gerindra ingin memberikan kesempatan kepada anak bangsa untuk membangun demokrasi.

"Kita tidak boleh partai yang sudah ada di parlemen memperkecil kesempatan partai lain, Gerindra ingin memberi kesempatan kepada seluruh anak bangsa membangun demokrasi," ujarnya.

Masih kata Riza, di parlemen saat ini ada 10 fraksi yang terbagi dalam tiga kelompok yakni kelompok besar, tengah dan kecil.

Dikatakannya, tiga kelompok tersebut yang akan menyuarakan mengenai isu-isu strategis dalam RUU Penyelenggaraan Pemilu.

"‎Dari tiga kelompok itu akan menyuarakan kepentingannya. Nanti ada tiga kepentingan kelompok," ujarnya.  [sumber]

Pilkada 2015

"Komisi II meminta KPU untuk tidak membuat dan mengesahkan peraturan terkait substansi UU yang masih akan direvisi oleh DPR dan pemerintah. Paling tidak sampai UU hasil revisi ditetapkan."

"Masih ada beberapa daerah membuat seperti kerajaannya sendiri. Daerah yang maju dan baik akan memiliki sistem yang baik. Kini saatnya kita bangun sistem yang baik supaya orang yang terpilih menjadi kepala daerah yang benar-benar representasi dari rakyat." - Ahmad Riza Patria

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

9 April 2015 - Riza Patria menyampaikan bahwa masih banyak Pemerintah Daerah yang pengertiannya berbeda-beda didaerah sehingga tidak heran bila anggaran 50% dan kurang dikarenakan persepsinya masih negatif terhadap KPU dan BAWASLU. Riza Patria menyampaikan seharusnya dibuat aturan beberapa anggaran yang harus dibuat untuk pilkada serentak untuk daerah-daerah.  [sumber]

Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Riza Patria menggaris bawahi bahwa PKPU nantinya akan diikuti oleh semua partai politik. Menurut Riza Patria menimbang situasi politik terakhir dimana banyak terjadi konflik internal di beberapa partai politik ada baiknya KPU mempertimbangkan kemungkinan beberapa skenario politik di dalam usulan PKPU. Sama dengan sikap Fraksi PKB, Riza Patria setuju bahwa keluarga gubernur petahana dapat mencalonkan diri untuk posisi yang sama asalkan di provinsi yang berbeda. Riza Patria juga setuju untuk mengizinkan keluarga gubernur petahana untuk mencalonkan diri menjadi bupati/walikota di provinsi yang sama.  [sumber]

RUU Pertanahan

19 Agustus 2015 - (Viva News) - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza mengatakan bahwa masalah pertanahan di Indonesia merupakan hal yang sangat kompleks.

Menurut Ahmad Riza, UU pertanahan sangat kompleks dan pelik daripada UU KUHAP. Kalau UU KUHAP menyangkut penegakan hukum dan keadilan, sedangkan masalah pertanahan, selain menyangkut dua hal tersebut, berkaitan juga dengan aset negara dan hajat hidup orang banyak, ujar Ahmad saat menghadiri acara Forum Legislasi di Press Room Nusantara III DPR RI, Selasa, 18 Agustus 2015.

Untuk mengatasi masalah tersebut, DPR telah mengajukan usul inisiatif atas revisi UU Pertanahan. Dan saat ini, RUU tersebut sudah dimasukkan ke Badan Legislasi DPR untuk dilakukan sinkronisasi, kata Ahmad Riza.

"Komisi II juga telah beberapa kali mengundang para ahli dan pakar, rencananya, minggu depan kita akan terus mengundang mereka agar UU yang sedang kita susun ini menjadi komprehensif dan dapat memberi rasa keadilan,” ujar Ahmad.

Ia mengungkapkan bahwa masalah kepemilikan tanah menjadi semakin pelik karena adanya oknum-oknum yang bermain di Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kalau kita bedah Jabodetabek, saya yakin lebih dari setengahnya ini bermasalah tanahnya,” katanya.

Ahmad mencontohkan, ada tanah yang giriknya hanya250 meter tapi di dalam sertifikatnya tercantum 4000 meter. “Ini kan karena tidak tertibnya administrasi, ditambah ada oknum yang bermain di BPN,” kata Ahmad.

Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah bisa cepat menyelesaikan masalah pertanahan ini. Tidak hanya pada regulasinya yang harus dibenahi, tetapi juga penindakan kepada oknum-oknum yang ada di BPN itu sendiri, tegasnya. (sumber

Tanggapan

Kasus Tanah Bukit Maradja 

19 Juli 2018 - Pada RDPU Komisi 2 dengan BPN Simalungun dll, Riza mengira dari pihak masyarakat setelah ini bisa datang dan menunjukkan bukti-buktinya dan bisa diproses di peradilan. Riza berharap, berdasarkan mediasi dapat selesai, jika belum selesai maka bisa mengambil langkah-langkah. Riza menjelaskan kembali bahwa ada 2 data yang berbeda, diharapkan bisa di cek dahulu datanya dan ditanyakan ke Kakanwil,karena jika sudah selesai di Kakanwi, tidak perlu ke pusat lagi, dan tidak perlu ke DPR jika sudah bisa diselesaikan di Kakanwil. Riza menyampaikan bahwa substansinya sudah disampaikan oleh Pak Dadang S Muchtar,namun harus tetap menunjukkan kepedulian masyarakat. Masyarakat sudah terlebih dulu melakukan usaha, tugas DPR hanya untuk menganalisa dan meneliti lebih lanjut.  Riza menyampaikan pengalamannya, rakyat tidak pernah bohong,kebalikan dengan pengusaha yang menyerobot. Riza yakin ada ribuan lagi kasus-kasus seperti ini. [sumber

Presiden Langgar UU Kementerian Negara soal Menteri Rangkap Jabatan

7 Februari 2018 - (KUMPARAN) - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria di dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Staf Presiden dan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) menyinggung soal rangkap jabatan di Kabinet Kerja. Ahmad Riza Patria meminta kepada Kepala Staf Presiden Moeldoko untuk mengingatkan Presiden Joko Widodo kalau Kepala Negara telah melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

"Saran saya supaya ini disampaikan pada Pak Presiden, ternyata ini melanggar UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 23. Tidak boleh seorang menteri rangkap jabatan memimpin suatu organisasi," kata Ahmad Riza Patria di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2).

Menanggapi hal ini, Moeldoko menilai apa yang dilakukan oleh Jokowi sudah sesuai pertimbangan efektifitas kerja bukan orientasi politik. Moeldoko yang membela Jokowi menegaskan Jokowi juga sudah menghitung segela risiko ke depannya.
 
"Presiden kan memiliki pertimbangan sendiri, pertimbangan-pertimbangan efektifitas kerja itu. Jadi sudah dihitunglah, risikonya dan seterusnya. Hanya efektivitas kerja, bukan orientasi politik," ungkap Moeldoko.
 
Sebelumnya, Jokowi dinilai mengistimewakan Golkar di kabinetnya karena ada dua kader pohon beringin yaitu Airlangga Hartanto dan Idrus Marham di Kabinet Kerja. Airlangga Hartarto saat ini selain menjadi Ketua Umum Golkar juga menjadi Menteri Perindustrian.
 
Kemudian Idrus Marham yang saat ini menjabat sebagai Menteri Sosial tetap memegang jabatan di Partai Golkar. Setelah lepas jabatan dari Sekretaris Jenderal, Idrus berstatus sebagai Koordinator Bidang Hubungan Kelembagaan di Golkar.   [sumber]

Tenaga Honorer K1 Kabupaten Nganjuk

14 Desember 2016 - Pada rapat kerja Komisi 2 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ombudsman RI (ORI), dan Dewan Perwakilan Daerah Nganjuk, Jawa Timur, Ahmad mengatakan bupati atau wakil bupati harus membuat surat terkait pengangkatan honorer K1. Menurut Ahmad, Sekretaris Menteri MenPAN-RB tidak ada lagi masalah. Ahmad melanjutkan bahwa Komisi 2 akan menyurati Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) untuk menangani calon untuk pengangkatan PNS. Ahmad tidak setuju dengan suap-menyuap untuk diangkat menjadi PNS. Semua pihak tinggal menunggu Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) saja, tetapi sekarang terhalangi karena bupatinya sedang diperiksa oleh KPK. Jadi, MenPAN akan mengangkat apabila ada SPTJM, pemrosesannya, dan opini hukum. Pembicaraan ini mengenai kemaslahatan umat Asnawi. [sumber]

Sepakat untuk Parliamentary Threshold 3,5%

27 Oktober 2016 - (MEDIA INDONESIA) - PARTAI Gerindra sepakat dengan usulan pemerintah soal ambang batas parlemen (Parliamentary Threshold) 3,5%. Alasannya, agar memberikan kesempatan partai baru untuk duduk di kursi parlemen.

"Bagi Gerindra, semakin banyak yang memperjuangkan kepentingan rakyat semakin baik," Kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (27/10).

Riza, sapaan karibnya ini menjelaskan, setujunya partai besutan Prabowo Subianto itu dengan ambang batas parlemen sebesar 3,5% itu juga lantaran partai berprinsip menjunjung tinggi demokrasi. Kemudian juga Gerindra menginginkan partai politik dapat menyerap aspirasi masyarakat.

Terkait akan membludaknya partai politik di parlemen sehingga disinyalir akan sulit mengambil keputusan. Riza meyakini parlemen tidak akan kesulitan pengambilan keputusan.

"Bagi Gerindra, apapun nanti yang diputuskan kita tidak kesulitan. Kita bersyukur Partai Gerindra sudah ranking 3, tapi kita tidak ingin kepentingan sendiri. Kita memikirkan kepentingan masyarakat dan partai-partai lain," ucapnya.

Dia juga menaksir, jika dalam pembahasan ditetapkan Parliamentary Threshold sebesar 3,5%, jumlah fraksi di parlemen juga akan meningkat.

"Pendapat pribadi saya kisarannya antara 7-12 partai politik," pungkasnya.  [sumber]

Penilaian Kinerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla

23 Oktober 2016 - (Aktual.com) - Ketua DPP Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria menilai survei terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-JK saat ini masih rintisan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal itu menanggapi survei SMRC yang melaporkan adanya perbaikan terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang genap berumur dua tahun, baik di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan bahkan sampai program dana desa.

“‎Jadi setiap pemerintahan harus jujur ada produk pemerintahan sebelumnya. Ini Pak Jokowi memimpin pemerintahan, sementara Pak SBY kan sudah 10 tahun menjalankan pemerintahan jadi dengan sendirinya ada produk-produk yang dinikmati pemerintahan saat ini,” kata Riza yang hadir di konfrensi pers survei SMRC, di Jakarta, Minggu (23/10).

“Contoh soal dana desa yang sudah dua tahun bergulir, itu komitmen peraturan perundang-undangannya dan perencanaannya sudah selesai pada zaman Pak SBY. Sehingga zaman Pak Jokowi tinggal meneruskan saja,”tambah dia.

Tidak hanya itu, soal peningkatan kesehatan di zaman Jokowi karena pada zaman SBY sudah dituntaskan peraturan perundang-undangannya soal kesehatan, melalui program BPJS.

“Contoh lain, soal pendidikan terjadi peningkatan itu juga karena sudah selesai pada zaman Pak SBY. Karena ada komitmen dalam pemerintah yaitu untuk anggaran 20 persen. Dan sekarang tinggal meneruskan,” ujar wakil ketua komisi II DPR RI itu.

“Jadi kalau hasil survei ada peningkatan dari pendidikann, kesehatan dan dana desa, itu sebenarnya produk dari zaman Pak SBY. Apa yang jadi produk Pak Jokowi? Ada infrastruktur, yang sebenarnya juga sudah dimulai pada zamanya Pak SBY dnegn program MP3EI, tapi meski demikian ada proses pembangunan yang optimal yang perlu kita apresiasi, yang baru akan terasa manfaatnya itu pada tahun 2019,” tandasnya.  [sumber]

Usulan agar Lembaga Survei untuk Diatur Lebih Ketat

6 Oktober 2016 - (TEMPO.CO) - Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR-RI Ahmad Riza Patria mengusulkan agar lembaga survei dapat diatur lebih sistematis lagi. Menurut dia, hal itu diperlukan karena ada lembaga survei yang digunakan untuk menggalang opini publik bukan menyajikan fakta.

"Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum ada aturan mengenai lembaga survei, kecuali lembaga pemantau, ke depannya memang harus transparan," kata Riza dalam diskusi di Media Center DPR-RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Oktober 2016.

Politikus Gerindra itu juga menegaskan bahwa lembaga survei harus terjamin independensinya. Ia mengingatkan, jangan sampai pimpinan lembaga tersebut justru merangkap sebagai konsultan politik. 

Diskusi mengenai lembaga survei muncul seiring dengan menjamurnya lembaga survei di Indonesia. Apalagi menjelang Pemilhan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, lembaga survei berlomba-lomba memaparkan temuannya.

Peneliti Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro berpendapat senada. Sejak 2008, ia mencatat lembaga survei  sudah mulai menunjukkan gejala yang tidak baik. Terutama, menurut dia, dalam hal penyampaian fakta.

Dia melanjutkan, tidak tertutup kemungkinan ada lembaga survei yang dibeli. Sebab, menurut dia, tidak sedikit keuntungan yang bisa didapat dari survei yang dilakukan. "Integritas harus nomor satu karena menyangkut kepercayaan publik," imbuh Siti.

Hal serupa juga disampaikan Anggota Komisi II DPR-RI Rahmat Hamka. Menurutnya, antara lembaga survei, tim sukses, dan konsultan politik harus dibedakan. "Harus independen kalau ada lembaga survei yang merangkap ini sudah tidak bisa kita harapkan sebenarnya. Walaupun objektif, kita akan apriori," ujar dia.  [sumber]

Penetapan Alokasi Anggaran Tahun 2017 

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, LAN, KASN, BKN, ANRI, Ombudsman, Ahmad mengatakan yang menjadi patokan adalah SMS 7 hari sebelumnya yang menjadi bukti sebagai undangan, materi bisa diterima selambat-lambatnya H-3 sebelum rapat dan ini sebagai perbaikan untuk kedepannya. Ahmad meminta mitra untuk tidak pasif dalam menunggu undangan. Ahmad Riza memohon kebijakan dari BKN. Ahmad pernah meminta MenPAN untuk mengangkat pegawai menjadi PNS walau belum terdapat honornya. [sumber]

Sengketa Tanah - Karawang

27 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 2 dengan Dirjen KemenATR:, Kemenkopolhukam, BPN Jawa Barat & Karawang, Bupati Karawang, Dandim,  Kapolres KarawangDPRD KarawangLVRI Jawa Barat, PT. Pertiwi Lestari dan Kades Margakaya, menurut Riza lebih baik saat ini adalah menghargai waktu, untuk undangan selanjutnya bila PT Pertiwi Lestari tidak hadir akan diberikan sanksi pada prinsipnya, ia akan mencari kebenaran dan berusaha mengambil keputusan terbaik. [sumber]

PKPU 2016 - Pencalonan

26 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu, dan Dirjen Otda, ARiza meminta pemalsuan Rekom SRPT yang terjadi di Kalteng tidak terjadi lagi. Riza mengatakan bahwa yang terjadi malah yang benar tidak diakomodir, sedangkan yang salah diakomodir. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa pendaftaran itu dilakukan oleh KPU daripada nanti diakalin oleh orang daerah. Menurutnya, alangkah baiknya diterima saja dulu nanti baru diklarifikasi karena tugas KPU kan verifikasi, validasi, dst. Ia menambahkan bahwa untuk gabungan Parpol mengusung calon itu hak parpol. Terkait KTP, KTP yang berlaku bukan domisili dimana pun berada. Kalau KTP sesuai, berhak memilih. Domisili kalo perlu dihapus saja karena multitafsir. Menurut Riza, yang nakal itu bukan DPP, tetapi mungkin DPC yang memalsukan tanda tangan. Riza memberikan solusi, yaitu jika ada oknum yang memalsukan tanda tangan maka semua pendaftaran diterima lalu verifikasi. Bagi KPU yang dianggap benar adalah pendaftaran pertama dan untuk penutupan dukungan saat masa verifikasi. Menurutnya, DPC berpeluang merugikan Partai. Riza keberatan jika hanya pendaftar pertama yang diterima karena bisa saja ada yang memalsukan tanda tangan atau dukungan. [sumber]

Aturan Pembubuhan Materai di Surat Dukungan Pilkada untuk Calon Perseorangan

20 April 2016 - (SUARA.com) - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria mengatakan, aturan pembubuhan materai dalam surat pernyataan dukungan terhadap pasangan calon perseorangan atau formulir model B.1 KWK perseorangan dalam Pilkada 2017 tidak akan membebani calon yang bersangkutan.
    
Sebab, menurutnya, tidak semua orang yang mendukung harus membubuhkan materai pada surat dukungannya. Materai bisa mewakili dukungan kolektif, misalnya dukungan dari pendukung pasangan calon di tiap kelurahan. Dengan demikian, jumlah materai bisa disesuaikan dengan jumlah kelurahan di kawasan pemilihan kepala daerah. Dalam hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU), penggunaan materai diatur dalam Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

"Soal materai itu kalau per kelurahan tidak memberatkan, itu meringankan. Karena per kelurahan seperti tahun-tahun sebelumnya. Yang usul perorang siapa? Nggak ada," kata Riza di DPR, Rabu (20/4/2016).

Politisi Gerindra ini menerangkan, penggunaan materai ini tidak diatur dalam revisi UU Pilkada. Namun, secara teknis hal itu diatur oleh KPU. Aturan ini bukan merupakan hal yang baru dan sudah diaplikasikan pada periode sebelumnya.

‎"Jadi yang tanda tangan materai itu calon kepala daerahnya, bukan pendukungnya. Pendukungnya cukup memberikan fotokopi KTP dan membubuhkan tanda tangan," kata dia.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) keberatan dengan aturan membubuhkan materai untuk maju sebagai calon perseorangan. 

"Kalau semua pendukung pakai materai, kalau ada sejuta (materai) itu jadi Rp.6 miliar. Duit dari mana kami mau giringnya?" kata Ahok.  [sumber]

Sengketa Pertanahan

16 Maret 2016 - Riza menjelaskan bahwa konflik lahan di Cilandak Timur karena Badan Pertanahan Nasional (BPN) memberikan sertifikat tanpa adanya keterangan dari Lurah. Terkait Djakarta Llyod, Riza menanyakan apakah 25 orang yang terdapat di komplek Djakarta Llyod sudah pindah atau belum. Sebab, 8 orang di antaranya masih menetap di kompleks tersebut. Riza menanyakan apakah 25 orang yang pindah itu mendapatkan kompensasi atau tidak dari pihak Djakarta Lloyd. Riza melanjutkan dengan meminta masyarakat Tanah Bumbu untuk membawa 840 kartu keluarga pada rapat berikutnya.

Selain itu, Riza menyatakan untuk mediasi selanjutnya, Komisi 2 DPR RI akan menghadirkan Djakarta Lloyd, Kementerian BUMN, dan Dirjen Kekayaan Negara. Riza juga menyatakan akan memanggil PT Borneo Indobara, Lurah, Camat, Bupati, dan Dirjen Kehutanan serta Kapolres Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Riza mengajak semua pihak terkait pertanahan untuk merealisasikan keberpihakan kepada masyarakat kecil, bukan kepada kapital atau pemilik modalnya. Selain itu, Riza sudah setuju mengenai permintaan data penyelesaian masalah tanah yang sudah dilengkapi. Riza juga mengatakan bahwa ada sekitar 57% kabupaten yang dikuasai oleh perusahaan dan ia meminta kepada MenATR/BPN agar memberi data mengenai lahan-lahan yang dikuasai oleh perusahaan.  [sumber]

Strategi Baru Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Serentak

28 Desember 2015 - (TEROPONGSENAYAN) - Wakil Ketua Komisi II DPR, Ahmad Riza Patria mengatakan perlu strategi dan cara baru untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada serentak, sehingga kualitas demokrasi berjalan dengan baik.

"(Evaluasi Pilkada serentak 2015) kedepannya perlu ada strategi dan cara baru meningkatkan partisipasi politik masyarakat," katanya di Jakarta, Senin (28/12/2015).

Ketua Bidang Politik DPP Partai Gerindra yang akrab disapa Ariza tersebut menilai, tingkat partisipasi masyarakat di Pilkada serentak yang hanya 64,02 persen, perlu dilakukan upaya sosialisasi lebih massif. Menurut dia, tingkat partisipasi yang tidak memenuhi target itu salah satunya disebabkan adanya partai politik yang berselisih.

"Partai yang berselisih menyebabkan partisipasi konstituen parpol berkurang," ujarnya.

Politikus Partai Gerindra itu menilai upaya yang bisa dilakukan adalah meningkatkan sosialisasi oleh penyelenggara pemilu dan partai pengusung pasangan calon.

Selain itu menurut dia, dukungan media sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pilkada.

"Parpol perlu mengerti aturan yang ada dan juga dukungan media perlu ditingkatkan," katanya.

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan angka partisipasi masyarakat dalam Pilkada Serentak 2015 turun 10 sampai 20 persen dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu.

"Bahkan di Kota Medan, ironisnya angka partisipasi di bawah 27 persen, hanya 26 persen sekian," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraeni di Jakarta, Rabu (16/12).

Menurut Titi, turunnya partisipasi masyarakat disebabkan kejenuhan pemilih dampak dari tidak maksimalnya konsolidasi internal parpol sehingga berkontribusi kepada kualiatas calon-calon yang diusung. (sumber)

Permasalahan Pertanahan- Audiensi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

27 Agustus 2015 - Dalam Rapat Audiensi Komisi 2 DPR-RI dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Riza mengatakan bahwa saat ini Komisi 2 sedang mengajukan UU mengenai pertanahan, untuk draf UU PPAT belum masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas),mungkin kedepannya dapat disusun. Riza mengatakan bahwa ia tidak melarang RUU PPAT, asalkan tetap mengikuti peraturan dan alur yang sudah ada. Riza berharap agar mitra yang hadir saat ini lebih berfokus kepada pembahasan RUU Pertanahan, bukan RUU PPAT, karena Riza mengungkapkan bahwa ia membutuhkan masukan dari Bapak dan Ibu yang hadir, mengenai RUU Pertanahan. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Ahmad setuju dengan pendapat Yanuar Prihatin terkait persoalan Gelora Bung Karno (GBK) dan minta perhatian khusus dari Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) karena menurut Ahmad persoalan ini tidak kunjung usai walaupun sudah beberapa kali ganti presiden.  [sumber]

Dana Aspirasi Rp.20 Milyar per Anggota DPR

"Selama ini di daerah masih banyak pembangunan daerah yang terlewatkan,"

25 Juni 2015Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan merupakan cara DPR untuk membantu pemerintah membangun daerah yang selama ini terlewatkan.

"Ini cara untuk membantu pemerintah, selama ini di daerah masih banyak pembangunan daerah yang terlewatkan. Istilahnya black lock begitu," kata Ahmad Riza kepada Suara.com di gedung DPR/MPR, Rabu (24/6/2015).

UP2DP, menurut Ahmad Riza, juga sebagai cara dari anggota DPR untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan masing-masing.

"Anggota dewan itu kan turun ke daerah dan menyerap aspirasi, untuk disampaikan kepada pemerintah pusat," tambahnya.

Ia juga menambahkan bila dana UP2DP kelak juga tidak dikelola oleh anggota dewan. Menurutnya, mekanisme dalam UP2DP tersebut, DPR hanya menjadi fasilitator dari daerah ke pusat.

"Tidak ada dana yang dipegang, tidak ada yang dikelola apalagi digunakan untuk kepentingan dewan pribadi. Jadi, semuanya untuk kepentingan pembangunan," ujarnya.

Saat ditanya mengenai ada beberapa fraksi yang belum setuju dengan UP2DP, Ahmad menyatakan hal tersebut tidak apa-apa.

"Ya nggak papa itukan pendapat, mereka kan ada kekhawatiran adanya duplikasi. Padahal kita nyatakan, UP2DP itu disusun dengan mekanisme tidak ada duplikasi, dan disesuaikan dengan perundangan," ujar Ahmad Riza.

Seperti diketahui Badan Anggaran DPR meminta dana aspirasi daerah pemilihan dinaikkan hingga Rp15 miliar sampai Rp20 miliar per anggota. Jika dikalikan 560 anggota DPR yang ada, estimasi total dana aspirasi mencapai Rp11,2 triliun.

Dalam rapat paripurna yang dihadiri 315 dari 560 anggota DPR dan dipimpin Wakil Ketua DPR dari Fraksi PKS Fahri Hamzah, Selasa (24/6/2015), ada tiga fraksi yang menolak pengesahan peraturan tentang tata cara pengusulan program pembangunan dapil. Ketiga fraksi adalah Fraksi Nasdem, Fraksi Hanura, dan Fraksi PDI Perjuangan. (sumber)

Pemekaran Wilayah Boliyohuto

21 Mei 2015 - menurut Riza Patria DPR menunggu konsep besar dari Kemendagri tentang rencana pemekaran daerah ini.  [sumber]

Sengketa Pilkada

(detik, 17 februari 2015) Ahmad Riza Patria menyikapi sengketa Pilkada, "Kedepan kita (red Komisi II) ingin bentuk badan serupa yang khusus untuk menangani sengketa pilkada atau Pemilu yang disitu nanti bisa merger daris emua yang ada seperti DKPP, Bawaslu, PTTUN." (sumber)

Tim Ahli KemenPAN-RB

(sindonews, 22 Januari 2015) Ahmad Riza Patria dalam menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi membentuk tim ahli yang terdiri dari 25 politisi terkait penyusunan rencana strategis (renstra) dan kebijakan di Kemenpan RB. "Sah saja yang penting bisa meningkatkan kinerja kementrian. Tapi, itu tergantung orang yang direkrut. Apakah para anggotang telah direkrut memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang baik, dan memenuhi kinerja yang diharapkan kementrian serta produktifitas yang tinggi."  (sumber)

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banjarmasin
Tanggal Lahir
17/12/1969
Alamat Rumah
Apartemen Puri Casablanca Tower C-1803 004/012, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat III
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria