Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Barat IV
Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
11/04/1969
Alamat Rumah
Jl. Pelikan 1 Blok U7 No.9. Bintaro Jaya. Sektor 2, RT.004/RW.007, Kelurahan Rengas. Ciputat Timur. Tangerang Selatan. Banten
No Telp
(0266) 217141, 222264 Fax. 217141

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

Latar Belakang

Heri Gunawan (HG – Lahir di Sukabumi, 47 tahun), Alumni SMA Mardi Yuana Sukabumi; Anak Kandung pasangan H. Maman Suparman dan Hj. Lilis Aisyah Petani dan Tokoh Tani Nasional dari Sukabumi; HG Mengawali karir sebagai Asisten Pengajar, Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen; Fakultas Ekonomi Manajemen, pada salah satu universitas swasta di Yogyakarta,  Tahun 1991-1992.

Pada masa kerja 2014-2019 Heri bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, koperasi, investasi dan BUMN. Namun,  pada tanggal 12 Januari 2016, ia digantikan oleh Muhammad Hekal. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Rotasi dilakukan oleh Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk penyegaran. Kini ia bertugas sebagai anggota Komisi XI.

 

Riwayat Legislasi

  • Anggota DPR/MPR RI

Nomor Anggota 346, dari Daerah Pemilihan Jawa Barat IV (empat), Periode Tahun 2014-2019.

 

  • Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Partai Gerindra Komisi XI (Sebelas) DPR RI, Periode 2016 - Sekarang
Ruang Lingkup : Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan
  • Anggota Alat Kelengkapan Dewan (AKD), BKSAP (Badan Kerjasama Antar Parlemen) DPR RI, Periode 2016 - Sekarang
  • Wakil Ketua Komisi VI (Enam) DPR RI, Periode 2014 - 2016
Ruang Lingkup : Perdagangan, Industri, Investasi

 

Riwayat Pekerjaan

  1. Komisaris, Tahun 2011-05 Mei 2015, 
  1. Executive Vice President,  Perusahaan Induk,  Tahun 2006 – 05 Mei 2015
  1. General Manager, Usaha Lembaga Keuangan Non Bank, Usaha Jasa Pembiayaan, Tahun 2003-2006
  1. Pimpinan Kantor Pusat, Usaha Lembaga Keuangan Non Bank, Usaha Jasa Pembiayaan, Tahun 1992-2003

 

 

Riwayat Organisasi

  • Wakil Ketua Umum, Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jakarta Periode Tahun 2015 - sekarang
  • Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Bidang Perdagangan, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Jakarta, Periode Tahun 2012-2015; Periode Tahun 2015 – Sekarang
  • Bendahara Umum Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia (SNKI), Jakarta, Periode Tahun 2017 - Sekarang
  • Wakil Bendahara Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Jakarta Periode Tahun 2014 - Sekarang
  • Anggota Dewan Pembina Pimpinan Pusat (PP) Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Jakarta, Periode Tahun 2013-2017; Periode Tahun 2017 - sekarang
  • Ketua Yayasan Giri Raharja, Tahun 1999 - Sekarang
  • Bendahara Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jakarta Periode Tahun 2010 - 2015
  • Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Bidang Pertanian, Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA),  Jakarta, Periode Tahun 2010 - 2012
  • Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Jakarta, Periode Tahun 2008 - 2010
  • Dewan Penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Organisasi Daerah Kabupaten Sukabumi, Sukabumi, Periode Tahun 2007 - 2012
  • Anggota Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Jakarta, Periode Th. 1999 s/d 2004
  • Ketua Komisi Pendidikan Dan Pengajaran, Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, Periode Tahun 1991/1992
  • Wakil Ketua Umum Rotaract Club Yogyakarta, Periode Tahun 1991/1992
  • Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat, Rotaract Club Yogyakarta, Periode Tahun 1990/1991
  • Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Ekonomi, Yogyakarta, Periode Tahun 1990/1991
  • Wakil  Umum Ketua Rotaract Club Sukabumi Periode Tahun 1987/1988
  • Ketua Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Sekolah Menengah Tingkat Atas, Mardi Yuana, Sukabumi, Periode Tahun 1987/1988

 

 

Pendidikan

S1, Manajemen, Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta (1994)

Riwayat Pekerjaan

  • Tahun 2003 – Sekarang, bergabung Pada PT Kembang 88 Multifinance - Jabatan sebagai Vice President, Bidang usaha Lembaga Keuangan NonBankUsaha Jasa Pembiayaan.
  • Tahun 2011 – Sekarang, bergabung Pada PT Nusa Hutani Pertiwi (Draya Group), Bidang Usaha Pertanian & Kehutanan. Jabatan sebagai Komisaris.
  • Tahun 2006 – 22 September 2014, bergabung dan mengelola Holding (Perusahaan Induk) pada Kembang 88 Group dan Draya Group, Jabatan sebagai <strong>Executive Vice President untuk perusahaan :
    • PT Draya Ventura (Draya Group), Bidang Usaha Modal Ventura, Jakarta, Tahun 2009 s/d 22 September 2014
    • PT Draya Resources (Drjaya Group), Bidang Usaha Resources - Pertambangan, Jakarta, Tahun 2009 s/d 22 September 2014
    • PT Draya Entertainment (Draya Group), Bidang Usaha Resto & Entertainment, Jakarta, Tahun 2008 s/d 22 September 2014
    • PT Draya Nusantara Auto (Draya Group), Bidang Usaha Autorized Dealer Truck & Bus, Wilayah Pemasaran Jawa Barat, Jabodetabek, Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur, Jakarta, Tahun 2008 s/d 22 September 2014
    • PT Draya Triputra (Draya Group), Bidang Usaha Autorized Dealer Motorcycle Merk Honda, Wilayah Pemasaran Makassar, Jakarta, Tahun 2007 s/d 22 September 2014
    • PT Summit Lautan Mas (Kembang 88 Group), Bidang Usaha Jasa Sewa Kendaraan Bermotor dan Alat Berat, Jakarta, Tahun 2007 s/d 22 September 2014
    • PT Kembang Motor 88 (Kembang 88 Group), Bidang Usaha Jual Beli Kendaraan Bermotor Mobil Baru dan Bekas, Jakarta, Tahun 2007 s/d 22 September 2014
    • PT Hotel Coklat (Kembang 88 Group), Bidang Usaha Perhotelan, Makassar dan Balikpapan, Tahun 2006 s/d 22 September 2014
    • PT Fast Financindo (Kembang 88 Group), Bidang Usaha Jasa Perdagangan Umum, Jakarta, Tahun 2006 s/d 22 September 2014
    • Tahun 2000 - 2003, bergabung Pada PT Mandala Multifinance - Jabatan terakhir Pimpinan Wilayah Sumatera, Jawa Tengah & Yogyakarta
    • Tahun 1993 -2000,&nbsp; bergabung Pada PT Olympindo - Jabatan terakhir Pimpinan Kantor Pusat Operasional (KPO), Jakarta

Perjalanan Politik

  1. Wakil Ketua Komisi VI DPR RI (Sekarang)
  2. Anggota DPR/MPR RI Periode 2014-2019 No Anggota 346 - Fraksi Partai Gerindra
  3. Wakil Bendahara - Fraksi Partai Gerindra, DPR RI, Jakarta, Periode Tahun 2014
  4. Anggota Dewan Pembina - Pimpinan Pusat (PP), Satuan Relawan Indonesia Raya (SATRIA), Jakarta, Periode Tahun 2013 - Sekarang
  5. Ketua Bidang Perdagangan - Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Jakarta, Periode Tahun 2012 - Sekarang
  6. Bendahara - Dewan Pimpinan Nasional (DPN), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Jakarta, Periode Tahun 2010 - Sekarang
  7. Ketua Bidang Pertanian - Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Jakarta, Periode Tahun 2010 - 2012
  8. Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), Jakarta, Periode Tahun 2008 - 2010.

Visi & Misi

VISI Heri Gunawan
Berusaha berpartisipasi demi terwujudnya DPR RI sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggungjawab yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, dan tatanan politik negara yang melandaskan diri pada nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

MISI Heri Gunawan

  1. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi legislasi yang efisien dan efektif
  2. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi penganggaran negara yang akuntabel dan transparan
  3. Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang kuat, aspiratif, responsif dan akomodatif
  4. Mewujudkan penyelenggaraan fungsi pengawasan yang transparan dan efektif guna mempertahankan dan mewujudkan cita-cita negara Proklamasi 17 Agustus 1945 di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

MISI operasional, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh untuk :

  1. Belajar dari rakyat, Berjuang untuk rakyat, Berkorban demi rakyat
  2. Memperjuangkan terwujudnya visi, misi dan tujuan Partai GERINDRA
  3. Menunaikan tugas pokok yang menjadi kewajiban setiap pengurus, kader, dan anggota Partai GERINDRA

Secara individu mempunyai kewajiban, diantaranya adalah :

  1. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya,
  2. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat,
  3. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat,
  4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan,
  5. Mentaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR, dan
  6. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) - Mendengar Masukan

19 April 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 11 DPR-RI dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), dan Asoisiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Heri mengatakan bahwa pelaku UKM lebih dari 60% di Indoneisa. Ia juga menanyakan bagaimana pengusaha memandang pentingnya fiskal dan seperti apa pengusaha melihat urgensi RUU ini. Heri meminta masukan terkait underground economy. [sumber]

UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

27 April 2016 - Heri menganggap Forum Pajak Berkeadilan paling kritis di antara Mitra lain yang pernah diundang karena mengusulkan untuk menghentikan pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Heri berpendapat bahwa dari nama UU-nya saja adalah “pengampunan’, berarti orang tersebut bersalah, tetapi diampuni negara. Kalau dilihat dari segi hukum, Heri menilai bahwa para pelanggar pajak dibela oleh negara untuk menambah pemasukan negara.  [sumber]

12 April 2016 - Heri menilai kepatuhan, penerimaan, dan kapasitas lembaga pajak masih rendah. Fraksi Gerindra dapat memahami inisiatif pemerintah terkait pengampunan pajak. Namun, Heri berpesan bahwa Pemerintah juga jangan mengabaikan proses pembahasan RUU Pengampunan Pajak. Heri memperkirakan bahwa naskah akademik dan draf RUU Pengampunan Pajak yang baru diberikan hari ini, akan butuh pendalaman selama 14 hari. Selain itu, rapat konsultasi pengganti rapat Bamus belum dilakukan. Heri berharap agar pembahasan RUU ini dapat segera dilakukan tapi tidak tergesa-gesa agar menjadi momentum perbaikan tata kelola pajak nasional.  [sumber]

UU Ketenagalistrikan & Privatisasi Listrik Nasional

Pada Audiensi dengan Serikat Pekerja PLN tanggal 21 Mei 2015 - Heri mendukung perubahan UU BUMN No.19 Tahun 2003 terkait privatisasi PLN dan mengharapkan sektor listrik ini dapat dikuasai oleh negara.  [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas. Heri berpendapat mengenai Bappenas yang dipenuhi oleh orang pintar namun semakin hari semakin tidak kelihatan. Heri meminta Bappenas untuk terus menjaga hubungan dengan Komisi 11 sebagai mitra untuk dukungan yang dibutuhkan. [sumber]

Persiapan Bank Menghadapi Lebaran 2018

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Bank Mandiri, CIMB dan BNI, Heri mengapresiasi kesiapan untuk mudik tahun 2018. Heri menanyakan terkait kebijakan libur panjang, mengenai berapa besar dampak MPK-nya dikarenakan kebutuhan masyarakat yang meningkat sebelum lebaran. Heri membahas mengenai persetujuan protokol ke-6 berhubungan dengan proses pembukaan cabang bank di Indonesia untuk di Malaysia. Heri berpendapat bahwa negara Indonesia berpotensi besar untuk mencari keuntungan di negara lain. (sumber)

Laporan Kinerja Agus Martowardojo Memimpin BI Periode 2013-2018

22 Mei 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Agus Martowardojo. Heri mengatakan, sejak 2017 kita terjadi krisis fiskal indikasinya utang kita naik terus. [sumber]

Realisasi Penerimaan Pajak

15 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pajak  Heri berpendapat bahwa ini tentunya kerja keras untuk Dirjen Pajak dan Ia selalu bertanya kepada Kanwil bagaimana target penyerapan pajak setiap tahunnya, sebab setiap Kanwil berbeda target pajaknya. Heri bertanya kebijakan Dirjen Pajak mengenai target, karena kerap masalah ini dianggap sepele tetapi ada impact besar ke APBN Indonesia. Heri melihat catatan kegiatan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang membuat keresahan. Heri menjabarkan bahwa Presiden berkali-kali mengatakan ingin ada pertumbuhan, bahkan tahun ini targetnya 8%, namun faktanya hanya 5% karena gaduh terus, contohnya PMK No. 15 tentang Cara Lain untuk Menghitung Peredaran Bruto, PMK No 19  tentang Perubahan Kedua atas Permenkeu No 70/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan, PMK No 146 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, dan PMK tentang masalah UMKM. Heri menyarankan agar diadakan sosialisasi terlebih dahulu dan tidak memperhatikan aspek nasional, kalau kaca mata fiskus dilegalkan, tetapi aspek akuntabel ini tidak benar karena tidak diperhitungkan. Heri menjelaskan bahwa jika dibandingkan dengan negara Jepang dan Jerman, Indonesia harusnya dibedakan karena kita kreditur, bukan debitur. Heri mempertanyakan kebijakan PMK jangan sampai di belakang hari jadi permasalahan baru. Terkahir, Heri menyatakan keinginannya agar pajak dikelola secara professional, jangan terbawa sampai ke kericuhan, karena tidak semua orang memiliki presepsi yang sama. Heri meminta hal ini mohon disampaikan agar kesan yang disampaikan mencari uang tidak salah paham. [sumber]

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK, Heri menanyakan untuk IKNB, hampir semua tempat ada pegadaian-pegadaian, bagaimana izinnya. Dari catatan Heri hanya terdapat 8 dan Heri menanyakan yang lainnya. [sumber

Penilaian Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo 

19 Oktober 2016 - (TEMPO.CO) - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Heri Gunawan, menyoroti kinerja perekonomian pada dua tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Heri, selama dua tahun terakhir, ekonomi yang berkeadilan bagi rakyat belum tampak. Perekonomian pun tidak menunjukkan tanda-tanda adanya peningkatan.

"Perekonomian Indonesia, sejak dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla, mengalami stagnasi serius. Bahkan perekonomian cenderung menurun. Indikatornya, pada 2014, ekonomi tumbuh 5,02 persen. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi turun menjadi 4,8 persen," ujar politikus dari Partai Gerindra itu dalam keterangan tertulis, Rabu, 19 Oktober 2016.

Menurut Heri, stagnasi tersebut berdampak pada meningkatnya angka pengangguran hingga mencapai 6,81 persen. Inflasi juga meningkat sebesar 5,73 persen. Cadangan devisa pun terus tergerus utang. Pada Oktober 2014, utang pemerintah hanya Rp 2.600 triliun. Per Mei 2016, utang sudah melonjak menjadi Rp 3.320 triliun.

Padahal cadangan devisa pada Mei lalu hanya US$ 103,56 miliar atau cukup untuk membiayai 7,9 bulan impor atau 7,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. “Ini bisa dikualifikasikan sebagai posisi kritis di tengah nilai ekspor yang menurun dan tuntutan pembayaran utang plus bunga utang yang membengkak,” katanya.

Kondisi utang tersebut, menurut Heri, memberikan kontraksi pada nilai tukar rupiah yang saat ini berada pada kisaran Rp 13 ribu. Pada sektor pajak, struktur penerimaan juga semakin menurun. “Kita memang tertolong dengan tax amnesty. Namun itu belum maksimal. Sebab, selain repatriasi yang belum memenuhi target, dampak pada ekonomi riil juga belum terukur.”

Tak hanya itu, Heri mengatakan, nilai tukar petani menurun dari indeks 102,87 pada 2014 menjadi 101,64 pada 2016. Menurut Heri, hal itu menandakan bahwa kualitas kehidupan dan kesejahteraan petani belum terjamin secara maksimal. "Inilah sisi minus perekonomian nasional selama dua tahun pemerintahan berjalan di bawah Presiden Joko Widodo," tutur Heri.

Heri menyimpulkan, kepuasan masyarakat yang disebut-sebut selama ini hanyalah bagian dari pencitraan. "Kalau kita turun ke daerah, berbagai masalah masih muncul. Semuanya bersumber dari mundurnya perekonomian yang cukup serius. Apalagi pemerintah telah memangkas anggaran transfer daerah sehingga beberapa program pembangunan di daerah batal,” ucapnya.  [sumber]

Gagasan Direktorat Jendral Pajak Berganti Nama Menjadi Badan Perpajakan Nasional

1 September 2016 - (Rimanews) - Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan setuju Direktorat Jenderal Pajak berganti nama menjadi Badan Perpajakan Nasional yang langsung berada di bawah presiden, bukan di bawah Kementerian Keuangan.

"Saya setuju dengan gagasan tersebut. Untuk diketahui, tugas dan beban kerja Dirjen Pajak sangat besar, strategis dan penting. Penerimaan negara ini lebih dari 80% bergantung dari pajak. Sebab itu, mengubah Dirjen Pajak menjadi suatu Badan Perpajakan Nasional di bawah Presiden perlu dipertimbangkan," kata Heri di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (01/09/2016).

Dari perspektif kewenangan, dengan berbentuk badan di bawah Presiden, kerja-kerja perpajakan nasional akan lebih baik.

"Tugas, fungsi, dan kewenangannya juga akan lebih powerful dan bertanggung jawab langsung ke Presiden," sebutnya.

Dengan membentuk Badan Perpajakan Nasional, reformasi sistem perpajakan nasional akan lebih mendasar dan signifikan. Selama ini, rantai birokrasi perpajakan bisa dipandang kurang efektif dan efisien, serta menjadi salah satu sumber masalah perpajakan nasional selama ini.

"Tidak heran, jika target-targetnya juga bisa dibilang kurang maksimal. Makin ke sini, realisasinya makin menurun. Dalam 4 bulan pertama saja, tidak cukup 25%," ujar anggota DPR RI asal Sukabumi ini.

Selanjutnya, sebagai sumber penerimaan paling besar dalam struktur APBN, Dirjen Pajak dituntut untuk lebih kreatif dalam menggenjot penerimaan. Dengan berbentuk Badan Perpajakan Nasional, maka penerimaan pajak diharapkan lebih besar sesuai harapan Presiden.

"Sebab, dia bisa dengan leluasa merumuskan target-target yang lebih realistis dan masuk akal berdasarkan arahan, bimbingan, dan instruksi langsung dari Presiden," ungkap Heri.

Dirinya berharap Badan Perpajakan Nasional itu nantinya akan menjadi pelopor reformasi tata kelola perpajakan nasional yang ditopang oleh sumber daya manusia yang lebih kredibel, independen, dan berkualitas.  [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Heri mengulas bahwa industri sudah mulai banyak yang mem-PHK pegawai, maka dia berharap agar program-program dari Kementerian Perindustrian dapat berjalan, seperti UKM. Hal lain yang sama gentingnya, selain nilai tukar rupiah kalah dengan dolar, namun value-nya juga turun. Uang Rp100.000 saja seperti uang Rp70.000 bagi para perindustri. Maka dari itu Heri berharap agar program-program kementerian dapat terwujud. [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Menurut Heri, komunikasi Komisi 6 dengan Garuda Indonesia masih kurang. Heri mengharapkan adanya komunikasi yang lebih baik dan intens antara Komisi 6 dengan Garuda.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Heri minta klarifikasi ke Menteri Perdagangan (Mendag) strategi apa yang sudah disiapkan untuk menghadapi lebaran haji Idul Adha dalam waktu dekat ini. Heri juga minta klarifikasi ke Mendag grand design dari Presiden Joko Widodo, apakah ingin menjadi imperialis nasionalis atau ‘abu-abu’. Heri berharap kebijakan Mendag kedepannya itu terus-menerus berkelanjutan dan tidak seperti anak kost yang waktunya tidak menentu.  [sumber]

Laporan Penyusunan RUU di Komisi VI

28 Mei 2015 - Berdasarkan Prolegnas 2015 Komisi 6 akan menyusun RUU Larangan Praktek Monopoli dan RUU BUMN. Terkait RUU BUMN, Komisi 6 akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Mitra dan mengadakan Focus Group Discussion (FGD). Terkait RUU Larangan Praktek Monopoli, draft Naskah Akademiknya masih dalam tahap mencari masukan dari pihak terkait.  [sumber]

Rights Issue PT.Waskita Karya Tbk, PT.Adhi Karya Tbk dan PT.Aneka Tambang Tbk

Pada 20 April 2015 - Heri mengharapkan komitmen Menteri BUMN untuk rights issue untuk Waskita.  [sumber]

Kinerja Perum Perhutani

1 April 2015 - Menurut Heri ratusan orang mengadu kepada Heri saat reses karena Dapilnya di Sukabumi. Mereka mengadu lahannya diserobot oleh Siam Cement Group (PT.Semen Jawa). Menurut Heri mereka mengadu bahwa Perhutani dianggap membantu Siam Cement menguasai 162 Ha lahan. Heri usul untuk diadakan audit investigasi pada Perhutani yang dianggap bantu Siam Cement gusur ratusan orang di Sukabumi.  [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Pada 5 Februari 2015 - Heri menilai banyak dari BUMN yang mengajukan modal PMN tidak memenuhi syarat-syarat yang Komisi 6 minta. Heri meragukan kapabilitas beberapa BUMN tersebut.  [sumber]

%MCEPASTEBIN%

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukabumi
Tanggal Lahir
11/04/1969
Alamat Rumah
Jl. Pelikan 1 Blok U7 No.9. Bintaro Jaya. Sektor 2, RT.004/RW.007, Kelurahan Rengas. Ciputat Timur. Tangerang Selatan. Banten
No Telp
(0266) 217141, 222264 Fax. 217141

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat IV
Komisi
XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan