Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Barat VI
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Depok
Tanggal Lahir
09/09/1962
Alamat Rumah
Jl. Fatahilah II No. 38, RT.004/RW.009. Kelurahan Tanah Baru. Beji. Kota Depok. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat VI
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Ir. Nuroji berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2010 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dari Dapil Jawa Barat VI setelah memperoleh 52.838 suara. Nuroji adalah petinggi Partai Gerindra dan sudah bergabung sejak awal pendirian partai.  Pada periode 2009-2014 dan lagi di 2014-2019, Nuroji bertugas di Komisi X DPR-RI yang membidangi pariwisata, ekonomi kreatif, pendidikan, budaya, pemuda dan olahraga sebagai Wakil Ketua komisi. Namun, pada tanggal 12 Januari 2016, ia digantikan oleh Sutan Adil Hendra. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Rotasi dilakukan oleh Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk penyegaran. 

Pendidikan

S1, Teknologi, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1973)
S2, Institut Pertanian Bogor (1984)
 

Perjalanan Politik

Nuroji mengawali perjalanan politiknya sebagai kader dari PDIP.  Di 1997, Nuroji mundur dari PDIP dan menjalani karir sebagai jurnalis. Di 2006 Nuroji bergabung di Harian Jurnal Nasional dan di 2007 dengan Harian Warta Kota.

Di 2007, Nuroji diminta oleh Fadli Zon, yang pada saat itu adalah Sekretaris Jendral dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), untuk membidani majalah Tani Merdeka. Di 2008, HKTI perlahan menjelma menjadi embrio dari partai baru yaitu Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dan Nuroji dipercaya untuk menjadi Calon Legislatif dari Partai Gerindra untuk Dapil Jawa Barat VI pada Pemilu 2009 dan lolos menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014.  

Selain bertugas di Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan, budaya, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda dan olahraga, Nuroji adalah Anggota dari Badan Anggaran dan Anggota dari Fraksi Gerindra DPR. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Evaluasi UU Perfilman

3 Maret 2016 - Nuroji menanyakan, apa yang menyebabkan sepinya pasar dari produksi film. Nuroji menilai, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan dengan SDM asing yang masuk. Nuroji menanyakan juga tentang persetujuan Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI), apakah PARFI yakin film luar negeri yang masuk, artis-artisnya tidak masuk. Dirinya melanjutkan, sebab situasi sekarang banyak sinetron India & Turki yang artis-artisnya juga masuk.  [sumber]

15 Februari 2016 - Nuroji menanyakan tentang apakah betul pembukaan pasar akan mempengaruhi film lokal, karena sekarang saja belum dibuka, sudah beberapa negara film-filmnya sudah masuk, contoh film Turki dan Korea. Nuroji menuturkan apakah benar dengan Daftar Negatif investasi (DNI) kebutuhan pasar akan meningkat. Dalam UU No 33 belum dijalankan seutuhnya dengan liberalisasi film dikhawatirkan film lokal tidak punya pasar, bagaimana mungkin  dengan dibukanya peran asing, film lokal akan mendapat pasar, bukannya malah sebaliknya akan “dikeroyok” oleh film-film asing.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Ekonomi Kreatif - Pembicaraan Awal Tingkat 1

15 Oktober 2018 – Komisi 10 dengan Mendag dan Wakil Pemerintah. Nuroji berpendapat RUU ini harus mengambarkan posisi posisi Bekraf nanti seperti apa dan agar tidak saling berbenturan. Selama ini kita Bekraf belum ada di daerah. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Panja Dikdasmen

4 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10  Panja Evaluasi Dikdasmen dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Ikatan Guru Indonesia (IGI), Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), dan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI), Nuroji menanyakan kepada mitra pendidikan karakter yang mana yang mau diterapkan dan apakah sudah ada atau belum pendidikan karakter yang dilakukan oleh pemerintah. Dala pandangan Nuroji, isunya sudah berpindah-pindah isunya katanya 5 hari sekolah untuk guru dan guru juga perlu istirahat. Mengenai keluhan honor guru Nuroji mengaku sudah sering dengar dan meminta pemerintah untuk menyelesaikannya dan banyak guru honorer yang masih belum dibayar juga sampai saat ini [sumber]

Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah

24 Agustus 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 Panja DIkdasmen dengan Dewan Pendidikan Provinsi DKI Jakarta,  Nuroji menyayangkan ketidakhadiran Dewan Pendidikan dari Provinsi lain yang seharusnya menjadi mitra pada RDPU kali ini. Terkait pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, Nuroji menyadari bahwa di beberapa daerah masih terdapat disfungsi pada Dewan Pendidikan. Nuroji menanyakan mengenai sejauh manakah keterlibatan Dewan Pendidikan dalam pengambilan kebijakan oleh Gubernur. Nuroji menjelaskan bahwa dalam realitasnya, banyak masyarakat yang masih belum tahu fungsi Dewan Pendidikan, sehingga masih banyak masyarakat yang mengadukan permasalahan pendidikan ke DPR. Berdasarkan hal ini, Nuroji berharap Dewan Pendidikan dapat memberikan sosialisasi kembali tentang fungsi Dewan Pendidikan di masyarakat. Sementara, terkait dengan kebijakan UNBK, Nuroji menyadari masih banyak daerah-daerah yang belum mampu mengimbangi kebijakan tersebut, terutama dari hal pendidikan. Menurutnya, penerapan UNBK masih sering dijadikan ajang gengsi oleh sekolah-sekolah untuk menimbulkan  kesan bahwa sekolahnya tidak tertinggal. Hal itu tentu secara langsung akan membuat masyarakat yang berasal dari kelas menengah ke bawah menjadi kesulitan, karena mereka tidak dapat memenuhi tuntutan yang diajukan oleh sekolah, sehingga terkesan terpaksa. Di akhir responnya, Nuroji menanyakan mengenai realisasi pembentukan Asosiasi Dewan Pendidikan yang telah diajukan apakah telah terbentuk dengan baik atau tidak. [sumber]

Kebijakan Moratorium Ujian Nasional (UN)

1 Desember 2016 - Nuroji mengingat bahwa dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 57 ayat (1) masih tercantum evaluasi peserta didik dilakukan secara nasional, Nuroji menanyakan apa instrumen pengganti Ujian Nasional (UN) untuk evaluasi secara nasional. Jika USBN adalah penggantinya, maka siapa yang menanggung biaya di daerah? Nuroji memperkirakan jika daerah yang menanggung biaya tersebut pasti 80% akan diminta ke siswanya karena pihak sekolah belum mendapatkan caranya. Dengan begitu Nuroji mengkhawatirkan akan terjadi praktik pungli karena anggaran UN sebelumnya sangat besar yaitu Rp. 500 Milyar. Nuroji menambahkan, APBN memiliki anggaran yang besar untuk pemetaan pendidikan.  [sumber]

Kompetensi Dokter - Kebijakan Program Dokter Layanan Primer (DLP)

29 November 2016 - Nuroji berpendapat bahwa empat tahun pendidikan dokter itu apakah teori semua atau ada prakteknya. Selanjutnya ia menanyakan apakah setelah lulus, ada koas, lalu ada intensif, lalu diuji Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD). Maka, Nuroji bertanya kembali Dokter Layanan Primer (DLP) itu sebenarnya merevisi Undang-Undang atau apa. Jadi, ia menanyakan sebaiknya harus ada Panitia Khusus (Pansus), unsur dari Komisi 9 dan Komisi 10. Selanjutnya, Nuroji menanyakan apakah DLP bisa menekan biaya akses kesehatan sampai ke kota. Ia juga menanyakan bagaimana fasilitas pelayanannya. Nuroji juga menanyakan apakah dokter yang sudah lulus kuliah, sudah termasuk profesi. Masalahnya, lanjut Nuroji, adalah DLP untuk BPJS.  Ia berpendapat bahwa bukan DLP tidak akan dibayar. Nuroji merasakan permainan BPJS, oleh sebab itu ia berpendapat bahwa tiap tahun rugi Rp 9 Triliun.  [sumber]

Pariwisata Indonesia

25 Agustus 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Nuroji meminta penjelasan BPS terkait selisih 110.000 orang, di mana menurut Menteri hal tersebut disebabkan karena perhitungan pekerja paruh waktu tidak dimasukkan. Selanjutnya, Nuroji meminta keterangan terkait cara BPS memberikan jaminan bahwa hasil data bukan rekayasa dari lembaga yang meminta. [sumber]

Kontrak Tayangan Promosi Pariwisata Indonesia

28 September 2016 - Nuroji sangat menyayangkan bahan rapat baru diberikan dan sajiannya dalam bahasa Inggris. Nuroji berharap sajian Rapat digunakan dalam bahasa Indonesia sesuai ketentuan UU. Nuroji mempertanyakan tentang jumlah kontrak CNN dan FOX Channel yang diterima dari Kemenpar serta berapa jumlah tayangan yang ditayangkan.  Selain itu, Nuroji juga mempertanyakan  survei kepuasan wisatawan mancanegara (wisman) atau kekecewaan wisman yang telah berkunjung ke Indonesia berupa keluhan mereka atas keadaan Indonesia secara real dengan tayangan iklan. [sumber]

RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pemuda dan Olahraga

1 September 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga membahas RKA K/L 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK),  Nuroji menyarankan Menpora untuk meninjau ulang terkait realokasi renovasi Gelora Bung Karno. Sementara itu, ia belum bisa menyetujui realokasi. [sumber]

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

24 Juni 2016 - Mewakili Fraksi Gerindra, Nuroji belum bisa memberikan pendapat dan akan menyerahkan pemotongan anggaran Kementerian Pendidikan & Kebudayaan (Kemdikbud) kepada Perwakilan Fraksi Gerindra yang ada di Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

Program Indonesia Pintar

26 Mei 2016 - Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang cukup fantastis hingga 12 persen. Menurut Nuroji, kebijakan tersebut seharusnya jangan menjadi masalah baru di kalangan pendidikan, dan jangan hanya sekolah yang UNBK saja menjadi sekolah yang lebih jujur sehingga banyak sekolah yang ingin UNBK karena tidak ingin dicap tidak jujur. Nuroji berpendapat, jangan memaksakan jika inrastruktur dari Pemerintah belum ada karena masih ada kebutuhan lain yang belum tercapai. Nuroji khawatir jika target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk UNBK akan meningkat lagi tahun depan, hal ini tentu akan membahayakan sebab ada orang tua yang pinjam uang ke rentenir. Di Bengkulu mendidik anak supaya jujur dengan cara kantin kejujuran, di Brunei juga demikian. Jika Kemendikbud tetap memaksakan UNBK, Nuroji menyarankan untuk antisipasi karena masih ada 85 persen yang tidak ikut UNBK, dan menurutnya masih ada jalan lain selain UNBK. Soal Program Indonesia Pintar (PIP), Nuroji menyarankan harus ada koordinasi dengan dinas sosial juga karena ada 2,6 juta untuk alokasi di luar sekolah. Nuroji menanyakan mengenai benar tidaknya tujuan PIP sudah menjangkau semua karena masih ditemui sosialisasi yang belum menyeluruh. Selanjutnya, Nuroji juga menanyakan seperti apa masa depan UN terutama UNBK karena masih ditemui beberapa siswa SMP yang kesulitan menjawab soal mata pelajaran matematika karena kisi-kisi.  [sumber]

27 Mei 2015 - Nuroji minta perhatian khusus Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Sekjen Kemendikbud) untuk segera menindak-lanjuti Kepala Sekolah yang mempersulit pembuatan Surat Keterangan untuk pencairan dana Program Indonesia Pintar.  (sumber)

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum Produksi Film Negara (PPFN)

9 Februari 2016 - Nuroji menanyakan tentang tanggapan Shelvy terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) Perfilman yang akan di tandatangani oleh Pemerintah. Menurut Nuroji, PPFN bisa bangkit tanpa bantuan dari negara asing. Bagaimana cara PPFN melindungi negara Indonesia ini.

Nuroji pernah bicara di Komisi 6 dan  mengeluarkan pendapat bahwa kalau mau dibubarkan jangan seperti ini, tidak ada asing saja sudah mau bubar bagaimana kalau ada asing.  [sumber]

Pembekuan PSSI oleh Menteri Pemuda dan Olahraga

26 Mei 2015 - Nuroji menyatakan tidak ingin kekisruhan sepak bola terjadi dan ingin kompetisi sepak bola tetap berjalan. Nuroji mengingatkan bahwa 3 hari ke depan akan ada putusan dari FIFA mengenai nasib persepakbolaan Indonesia. Nuroji menyatakan bahwa Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrowi ngawur dengan membuat Surat Keputusan pembekuan PSSI. Hasil sidang PTUN membawa angin segar serta harapan terhadap sepak bola Indonesia.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan

Pada 21-22 April 2015 - Menurut Nuroji sebaiknya LPDP jangan sampai dijadikan alat untuk kepentingan politik. Ada yang melapor ke Nuroji bahwa ketika mendaftar diberi pertanyaan ‘Bagaimana kamu melihat situasi politik?’ oleh pewawancara. Menurut laporan, anak si calon penerima beasiswa menjawab pandangannya tentang Prabowo (Ketua Umum Partai Gerindra). Lalu dari pihak LPDP memberikan tanggapan seperti ‘Kan Prabowo sudah kaya, anda minta saja beasiswa dari dia’. Nuroji mohon ke Direktur Utama LPDP untuk segera koreksi syarat penerimaannya karena yang dituliskan di pemaparan tidak terbukti.

Rencana Strategis Kementerian Pariwisata 2015-2019 dan Badan Ekonomi Kreatif 2015

Pada 16 April 2015 - Nuroji pesan ke Menteri Pariwisata (Menpar) dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) agar program-program yang beririsan dengan lembaga lain, mohon diperhatikan agar tidak terjadi duplikasi anggaran.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Depok
Tanggal Lahir
09/09/1962
Alamat Rumah
Jl. Fatahilah II No. 38, RT.004/RW.009. Kelurahan Tanah Baru. Beji. Kota Depok. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat VI
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan