Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Pengesahan RUU Kebidanan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Sari mengatakan dalam penempatan bidan menjadi ujung tombak bagi pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Bidan berperan dalam memberikan pelayanan persalinan normal yang baik kepada ibu dan bayi. Sari mengatakan Fraksi Gerindra menilai bahwa pelayanan kebidanan sebagai pemenuhan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan aman dan Sari menyatakan Fraksi Gerindra menyetujui RUU Kebidanan, dan diharapkan RUU kebidanan dapat mensejahterakan bida Indonesia dan juga dapat mengakomodir pelayanan bidan kepada ibu dan bayi Indonesia.
Konsil Kebidanan - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
Putih memandang terdapat ketidakjelasan pasca koordinasi antara Kemenkes dan
KemenPAN-RB terkait apakah 11 Konsil dibawah naungan KTKI dijelaskan dengan
definisi yang sama, sehingga dalam matriks pasal per pasal menjadi lebih jelas.
Fraksi Gerindra menyepakati redaksional Pasal 1 angka 18 terkait definisi
Konsil Kebidanan. Namun tetap harus ada penguatan dan penegasan bahwa Konsil
Kebidanan akan dibentuk melalui revisi Perpres, dimana hal itu tercantum dalam
kesimpulan rapat kerja. Jadi Fraksi Gerindra setuju dengan Pasal 39 yang datang
dari usulan Pemerintah.
Tanggapan
Implementasi Teknologi Wolbachia dalam Pengendalian Dengue di Indonesia - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Akademisi/Pakar
Putih mengatakan sosialisasi atau komunikasi publik yang kurang membuat masyarakat tidak tahu secara utuh terkait teknologi Wolbachia ini sehingga ke depan diharapkan ada program masif untuk mensosialisasikan teknologi ini dengan baik, mungkin juga bisa membuka Call Center untuk bisa menjawab masyarakat terkait keraguan terhadap implementasi teknologi Wolbachia ini.
Perkembangan Peninjauan Manfaat Jaminan Kesehatan sesuai Kebutuhan Dasar Kesehatan (KDK) dan Kelas Rawat Inap Standar - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Kepala DJSN, dan Dirut BPJS Kesehatan
Terkait dengan KDK, definisinya Putih merasa belum familiar. Perlu segera disosialisasikan kepada masyarakat apa saja paket manfaat dan dana yang tersedia. Jangan sampai di masyarakat menangkapnya seolah-olah penyesuaian paket manfaat KDK ini justru ada upaya penurunan pada paket manfaat BPJS Kesehatan. Mohon ini disosialisasikan oleh Kemenkes maupun juga BPJS dengan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Di dalam paparan Menkes disebutkan kalau manfaat paket manfaat JKN sesuai KDK sudah sejalan dengan transformasi sistem kesehatan. Antara lain disebutkan ada program pencegahan primer dengan penambahan skrining atau pun juga imunisasi, tetapi skema biayanya atau rinciannya tidak ada. Jangan sampai memberikan pemahaman yang tentunya misleading dan jangan sampai ada overlapping di dalam penganggarannya.
Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Putih mempertanyakan sejauh mana upaya
BKKBN dalam meningkatkan anggaran Tahun 2016.
Laporan dan Penjelasan Kementerian Kesehatan terhadap Beberapa Isu Spesifik, Realiasasi Anggaran Tahun 2015, Evaluasi Pelaksanaan JKN-KIS oleh BPJS Kesehatan Tahun 2015, dan Rencana Mewujudkan Kemandirian Obat Nasional — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan
Putih mengatakan jangan sampai masalah virus Zika dan DBD terkesan reaktif ketika ada kasus. Putih berpendapat perdagangan organ tubuh harus dilihat dari berbagai sisi dan ada solusi kebijakan yang
strategis untuk mencegah penjualan organ tersebut. Putih bertanya apakah Kemenkes sudah membuat roadmap terkait kemandirian obat dan harus ada target tahun tercapainya. Putih bertanya siapa yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program Nusantara Sehat. Putih menyampaikan di Prov Riau, dokter yang mendaftar program Nusantara Sehat paling sedikit jumlahnya karena webnya sulit diakses.
Masukan Panja RUU PPILN — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
Putih menanyakan mengenai solusi BNP2TKI di luar negeri. Ia mengatakan banyak paspor palsu beredar di TKI dan katanya mudah didapatkan di beberapa tempat. Ia menanyakan sejauh mana kewenangan Imigrasi menolak atau menyetujui TKI. Ia menanyakan sistem yang dijalankan Imigrasi dan bentuk perlindungan TKI di luar negeri.
Evaluasi Kinerja — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Putih Sari membahas tentang sistem perekrutan, dan bertanya apakah perekrutan berdasarkan Pegawai Negeri Sipil atau honorer, karena Putih melihat penyerapan anggaran cukup rendah, dan hal tersebut sangat disayangkan. Jika penyerapan dana kerja rendah mencerminkan kerja pemerintah yang rendah juga.
Fit and Proper Test (FPT) Calon Dewan Pengawas BPJS ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Ananto
Putih Sari berharap Ananto sudah mengetahui situasi BPJS ketenagakerjaan, lalu ia bertanya apa yang akan diperbaiki saat ini.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Atas Nama Karun
Putih menanyakan apa yang mendasari Karun menyalonkan diri menjadi Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.
Fit and Proper Test Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Atas Nama Rekson Silaban
Putih mengatakan bahwa banyak hal keluhan yang Rekson sebutkan sebagai Dewas BPJS Ketenagakerjaan. Putih menanyakan apa yang Rekson lakukan untuk kesejahteraan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia
Menurut Putih, seharusnya bisa cepat diambil jalan keluar dan bisa diusulkan Badan Legislasi DPR-RI menjadi inisiator untuk meminta pendapat dari Kementerian Pendidikan Tinggi dan Kementerian Kesehatan dengan melibatkan PB IDI. Walaupun memang ada kondisi dimana pemerataan belum terjadi, Putih menanyakan apakah DLP bisa meningkatkan pelayanan primer. Putih berharap semoga Badan Legislasi DPR-RI bisa memfasilitasi dalam rangka mencari titik temu terkait dengan Program Layanan Primer.
Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan
Putih Sari menegaskan Komisi 9 DPR RI ingin mendorong Pemerintah membuat barrier untuk melindungi tenaga kerja lokal. Ia merasa tidak adanya tindakan yang serius dari Pemerintah dalam pemecahan masalah ketenagakerjaan. Selanjutnya, Putih Sari menanyakan masalah pelanggaran ketenagakerjaan yang tadi disampaikan berapa jumlah yang dapat Menaker jelaskan.
Bidan Pegawai Tidak Tetap, Perawat Honorer, Pelayanan Kesehatan Haji, dan Wajib Kerja Dokter Spesialis — Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan
Putih mengatakan apakah ada sanksi bagi dokter spesialis yang tidak mengikuti Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS). Putih menyampaikan bahwa rekapitulasi data PNS berdasarkan jabatan fungsional di
kesehatan sangat timpang dari jenis yang ada, apakah selama ini formasi penerimaan tenaga kesehatan kurang.
Antisipasi Rencana Penurunan Jumlah PBI — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes)
Putih Sari mengatakan ia justru mengapresiasi hal yang dilakukan Menkes. Namun perlu ada penguatan positioning dari pergeseran anggaran ini. Ia menanyakan alasan penguatan untuk BKKbN. Ia mengatakan tidak terpikirkan usia-usia yang sangat penting yaitu usia pra sekolah (golden age).
Pengembangan Organisasi Sarjana Kesehatan Masyarakat — Komisi 9 DPR-RI Audiensi dengan Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi)
Putih Sari mengatakan bahwa ia ingin mendapatkan perjelasan terkait dengan ilmu kesehatan masyarakat, menurut Persakmi, apa tenaga kesehatan masyarakat itu dan untuk dapat dikatakan sebagai tenaga kesmas apakah harus melalui sarjana kesehatan di UU sdh mengamanahkan jika tenaga kesehatan itu terdiri dari 6 jenis tenaga kesehatan di UU sudah mengamanahkan jika tenaga kesehatan itu terdiri dari 6 jenis tenaga kesehatan. Ia belum memahami di mana posisi Persakmi sebenarnya, ia lihat IAKMI dan Persakmi sama.
Penjelasan Menteri Kesehatan terkait Penyelesaian Pendataan Kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, Penjelasan Menteri Sosial terkait Validasi dan Verifikasi Data Kemiskinan di Indonesia, Penjelasan Dirut BPJS Kesehatan tentang Fakta-Fakta yang Ditemukan — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, dan Dirut BPJS Kesehatan
Putih mengatakan bahwa ia masih banyak menemukan masyarakat miskin yang tidak menjadi peserta PBI. Ia mengusulkan agar Kemensos RI dan BPJS Kesehatan dapat melakukan kunjungan ke dapilnya agar mereka melihat langsung permasalahan yang terjadi sesungguhnya di dapilnya. Terkait permasalahan data yang disajikan, Putih menanyakan penyebab adanya perbedaan data yang disajikan antara BPJS Kesehatan dengan Kemensos RI.
Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Panitia Kerja Perintis Perlindungan Instalasi Listrik Nasional (Panja PPILN) dengan Tim Pemerintah
Putih S menanyakan keberadaan DIMnya dan apakah masih dibahas oleh Pemerintah. Ia menyampaikan belum mendapatkan DIMnya.
Mismatch Anggaran 2017 dan Cakupan Pembiayaan untuk Penyakit Katastropik — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Kesehatan
Putih mengatakan rincian dari defisit BPJS kurang lengkap. Ia meminta adanya perbaikan sistem rujukan. Terakhir, ia menanyakan soal kebenaran defisit sebab ada pemberitaan bahwa BPJS mengadakan acara besar-besaran.
Program Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai), Perluasan Kepesertaan, Penegakkan Hukum serta Program Pemutihan Pemerintah Malaysia terhadap Pekerja Migran Indonesia — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan BPJS Ketenagakerjaan
Putih menanyakan soal sosialisasi program Perisai di daerah.
Tindak Lanjut Program Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) — Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Putih berharap kedepannya BKKBN bisa berhati-hati dalam mengelola dana, apalagi dengan kasus-kasus yang sudah menimpa kelembagaan BKKBN sebelumnya. Putih juga mengatakan bahwa indikator meningkatnya harapan hidup 70 tahun lebih, untuk itu berbagai program harus disiapkan agar lansia lebih sehat dan produktif.
Kanker Serviks, Mutu Pelayanan Kesehatan Gigi di era JKN, dan Kasus Stunting — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia (HOGI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), dan Pimpinan Pusat (PP) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)
Putih sangat mengapresiasi PDGI untuk masukan terkait kesehatan gigi. Menurutnya, ini sangat baik untuk perbaikan regulasi dan DPR RI akan mengkaji INA-CBGs. Selanjutnya, ia menanyakan pandangan PDGI soal perbedaan tarif rumah sakit dan regionalisasi. Untuk HOGI, ia menanyakan penjelasan soal program yang telah 10 tahun berjalan namun belum mampu menurunkan kasus kanker serviks. Selain itu, ia menanyakan solusi yang bisa ditawarkan oleh HOGI terkait vaksinasi HPV. Untuk Fatayat NU, ia menyarankan germas bisa dimasukkan ke dalam program.
Permasalahan Peredaran Produk Obat, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang terindikasi mengandung DNA Babi — Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan 15 Industri Farmasi
Putih mengatakan bagaimana tanggung jawab dari PT Pharos dan PT Medi Farma, karena jutaan masyarakat merasa terbohongi. Jika ada unsur kesengajaan maka harus masuk wilayah pidana, BPOM harus memberi efek jera, jangan hanya mencabut ijin edar den peringatan, karena ini tanggung jawab perusahaan. Putih bertanya bagaimana kinerja BPOM pada saat pre market suatu produk. Putih berpendapat kinerja BPOM dalam memberikan penilaian terhadap suatu produk perlu mendapatkan perbaikan, mungkin perlu dipastikan bahwa bahan baku obat dari perusahaan yang bersangkutan sudah terjamin kehalalannya. Putih mengatakan di media kepala BPOM menyatakan viostin dan enzyplex masih dugaan terindikasi DNA babi, terlihat seperti menunda pemberitaan tapi akhirnya bocor juga, Putih mengatakan ini menjadi peringatan, jika sifatnya masih dugaan maka ditunda dulu publikasinya.
Masukan terkait Penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma, dan PT. Kalbe Farma
Putih menanyakan masukan yang mungkin dapat dituangkan dalam RUU tentang POM dalam rangka mempermudah produksi obat-obatan untuk dalam negeri.
Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM
Putih mengatakan bahwa ia yakin jika rapat diskors 10 menit bisa mengclearkan masalah dan keputusan tersebut pun langsung dibuat oleh Menteri. Ia meminta rapat diskor 10 menit atau sekiranya disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan Pemerintah untuk mencari keputusan.
Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Putih menanyakan penyebab iuran menjadi mahal. Putih meminta penjelasan sehingga DPR-RI mendapatkan pemahaman yang baik. Putih juga meminta penjelasan terkait sanitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Pengawasan terhadap BPJS TK - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS TK
Putih Sari mempertanyakan terkait permasalahan mendasar terhadap Dewas yaitu apa saja langkah nyata yang sudah dilakukan oleh Dewas dan anggota DPR-RI sangat menyayangkan atas terjadinya cut loss, kemudian anggota DPR-RI ingin tahu dimana saja potensi cut loss tersebut sehingga menimbulkan kerugian.
Penjelasan terkait Kematian Ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI
Putih Sari mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan ketidakhadiran Dirut BPJS pada rapat kali ini. Untuk itu, ia setuju untuk menunda rapat hari ini dan segera menentukan jadwal rapat selanjutnya. Kita harus tegaskan kepada para stakeholders terkait untuk menghadiri rapat yang kami gelar agar pembahasan yang kita lakukan bisa berjalan dengan optimal.
Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan
Putih bertanya seperti apa perbaikan BPJS melakukan penguatan sistem implementasi untuk mencegah kecurangan termasuk klaim, karena jika kenaikan tarif hanya untuk menutup defisit tidak akan mengatasi masalah. Putih berharap pendaftaran secara kolektif bisa dievaluasi, termasuk sistem denda dengan kondisi keuangan yang beragam.
Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
Oleh Putih Sari dari Jawa Barat 10. Terkait investasi BPJS Ketenagakerjaan itu memang menurut Putih sangat tidak mencerminkan kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu terkait kampanye desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan tentu ini Puti bertanya seperti apa, mekanisme yang dilakukan atau program sosialisasi yang sudah dilakukan sejauh mana. Putih kemudian meminta gambaran terkait target yang direncanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Putih kemudian menyoroti implementasi perlindungan PMI yang masih sangat jauh. Putih kemudian bertanya mengenai bagaimana langkah kedepan BPJS Ketenagakerjaan. Putih mengingatkan tentang adanya prediksi perhitungan aktuaria bahwa BPJS tidak bisa membayar jaminan pensiun ditahun 2050 atau mulai dari tahun 2033. Puti bertanya mengenai antisipasi BPJS Ketenagakerjaan terkait kekhawatiran ini.
Program Kerja dan Isu Lainnya - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
Putih mengatakan bahwa pelaksanaan BPJS dan JKN ini cukup kompleks, Komisi IX memandang ini sebagai keluhan sangat wajar. Komisi IX juga menerima aduan dan advokasi ke beberapa RS betapa sulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga diperlukan adanya keterbukaan ini. Baik dari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Besaran kapitasi yang tidak sesuai, dianggap terlalu rendah. Putih juga mendapatkan keluhan yang sama. Dokter gigi hanya di hargai dua ribu rupiah, mungkin ini bisa dijawab juga. Tidak meratanya pembagian kapitasi di klinik, di FKTP, ini juga jika bukan orang sedang dinas sulit mendapatkan alokasi kapitasi dari BPJS, ini yang menjadi permasalahan menurut Putih. Putih pun bertanya, jika tadi diusulkan bagaimana promotif preventif bisa dikedepankan. Bagaimana dengan peningkatan fungsi FKTP, menurut Putih jika ingin diperbaiki sudah dikembalikan fungsi puskesmas. Untuk kuratif bisa dibagi dengan klinik-klinik swasta. Harus dilihat juga kondisi daerahnya keluhan bagaimana tidak ada pemeriksaan penunjang lalu merujuk pasien ke FKTL yang harusnya perkuat FKTP menjadi sangat penting untuk menurunkan beban. Ini yang perlu dipikirkan semua pihak dan juga updating besarnya hutang berapa serta berapa claim yang sudahdibayarkan. Putih menanyakan kembali, jika BPJS telat membayar itu, apakah denda 1%.
Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub
Putih mengatakan kami melihat ada ego sektoral dari Kemenhub dan Kemenaker, kita berharap standarisasi perekrutan dan perlindungan pekerja laut ini jelas kedepan. BPJS juga mengatakan ada ketidakharmonisan UU dalam jaminan sosial pekerja laut.
Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)
Putih mengatakan mengenai banyaknya keluhan dari faskes di daerah yang katanya sudah didistribusikan
tetapi sampai hari ini distribusinya dirasa tidak transparan. Ia juga menanyakan mengenai call center yang sekirany bisa digunakan ketika mendapat keluhan soal APD yang kosong untuk daerah. Kemudian ia menanyakan mengenai stok obat yang ada saat ini dan berapa lama akan bertahan. Ia juga menanyakan mengenain insentif untuk tenaga medis dengan status magang. Kemudian ia menyampaikan pendapat
terkait relawan yang sudah direkrut untuk dibagi-bagi tugasnya di dalam dan luar ruangan. Ia juga menyarankan untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai disinfektan yang hanya boleh kena benda mati dan menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir sampai melakukan penolakan terhadap jenazah korban Covid. Ia kemudian menghimbau Kemenkes agar bisa mengandeng organisasi profesi untuk dilibatkan secara baik dalam penanganan Covid. Ia juga menyampaikan bahwa surat
edaran tidak cukup kuat untuk melindungi para pekerja dan harus ada yang lebih kuat, bahlan Kemenaker harus mengawasi dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadakan alat-alat K3 untuk para pekerja.
Lanjutan Rapat Tanggal 6 November 2019 - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Putih mengatakan insyaAllah kelas III bisa diberikan solusi dengan masuk peserta PBI.
Rencana Kerja Tahun 2020 dan Permasalahan Terkini - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, BKKBN, BPOM, DJSN dan BPJS Kesehatan
Putih menegaskan kesehatan adalah hak asasi manusia dan harus diwujudkan dan berjanji bisa bersama-sama menaikkan anggaran kesehatan. Mengenai BPOM dengan keterbatasannya semoga tetap bisa maksimal, terkadang sulit berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pengawasan obat dan makanan. Putih berharap Kemenkes tahu betul kondisi RS JKN, dan untuk BPOM semoga bisa menggunakan cara
yang lebih bijak pada kasus-kasus yang ada.
Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan
Putih mengatakan Komisi 9 DPR RI gunakan hak yang lain dalam rangka perbaikan untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah tertulis bahwa pemerintah belum dapat melaksanakan solusi yang ditawarkannya sendiri.
Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit
Putih meminta penjelasan terkait kendala RS di era JKN dan berapa PNBP RS vertikal di seluruh Indonesia, karena penting untuk membantu negara. Perihal rujukan, Putih menanyakan kriteria dari jenis tertentu sistem ini. Selama ini penerapannya harus berjenjang, jika tidak bisa ditangani seharusnya langsung ditangani oleh kelas rumah sakit yang lebih tingggi. Pertanyaan selanjutnya adalah sejak kapan keberadaan aplikasi SehatPedia, konsultasi macam apa yang dilakukan apakah dilakukan oleh dokter atau dengan mesin pintar.
Latar Belakang
Putih Sari terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 98.847mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Jawa barat 7.
Pendidikan
S1, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Trisakti (2006)
S2, Universitas Trisakti, Jakarta
Perjalanan Politik
Darah politik sudah mengalir lama di Putih Sari. Putih adalah putri dari tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Haryanto Taslam. Haryanto Taslam adalah salah satu dari banyak loyalis PDIP pro Megawati di tahun 1998 yang diculik oleh Tim Mawar.
Usianya baru 24 tahun ketika Putih memutuskan terjun ke dunia politik di Agustus 2008 dan bergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang pada saat itu baru didirikan.
Perjalanan Putih Sari Taslam pada Pemilihan Anggota Legislatif 2009 penuh dengan tantangan. Sebagai ‘anak bawang’ di panggung politik, Putih berada di Daerah Pemilihan (Jawa Barat VII) yang sama dengan sejumlah politisi yang namanya sudah dikenal di Indonesia antara lain Ade Komarudin dan Nurul Arifin dari Partai Golkar. Selain itu ada Hary Kartana mantan Dirut Indosat dari Partai Demokrat.
Kerja kerasnya membuahkan hasil. Putih mengumpulkan 27.341 suara. Jumlah ini cukup untuk menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan menjadikan Putih termasuk salah seorang dari tiga anggota DPR-RI termuda dalam sejarah.
Putih aktif di organisasi sayap Partai Gerindra yaitu Perempuan Indonesia Raya (PIRA).
Sikap Politik
RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR
19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Putih setuju agar RUU KSDAHE dibahas ke tingkat selanjutnya. [sumber]
RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)
21 Desember 2016 - Menurut Putih Sari, perlu diperhatikan bahwa biasanya komposisi pimpinan ganjil namun silakan disepakati saja nantinya bagaimana. [sumber]
RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim
5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kementrian Hukum dan HAM,utih mengatakan bahwa ratifikasi tersebut akan menghindari diskriminasi dari industri-industri pelayaran kapal negara-negara lain. Kami menyetujui pengesahan ratifikasi konvensi dengan harapan tenaga kerja kita dapat bersaing.
Mewakili Fraksi Gerindra, Putih mengatakan setuju bahwa RUU Ketenagakerjaan maritim untuk segera disahkan. [sumber]
Tanggapan
Permasalahan Tenaga Kerja di Perusahaan BUMN
7 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kemenaker, GEBER BUMN, Direksi BUMN. Putih menyatakan bahwa hanya ingin menambahkan saja, kalau dibilang prihatin sudah bukan lagi, tetapi lebih kepada “geregetan” diantara perusahaan negara ini banyak yang tidak peduli nasib buruhnya sendiri. Putih berpendapat bahwa perusahaan negara harusnya jadi model, jadi contoh hubungan industri yang baik, tetapi hari ini justru menjadi contoh buruk perusahaan swasta lainnya. Putih mengaku akan mendukung untuk bisa melaksanakan Raker gabungan, tetapi di sisi lain ada Pansus yang tak memperkenankannya. Putih sepakat kalau PLN tidak ada kerjanya harusnya PHI sebagai perwakilan harus bisa menjadi penengah. Putih meminta daftar nama-nama buruh yang belum dapat hak-nya. Putih meminta kepada Kementrian Tenaga Kerja yang hari ini diwakili, harusnya PHI sebagai fasilitator permasalahan kasus yang dialami oleh PKRJ. Putih melihat tak ada kerja nyata, dan meminta daftar apa saja kasus yang di dalam ini sudah dialihkan, yang mana yang sudah diselesaikan, . Sampai dengan hari ini belum diselesaikan. Putih menuturkan dari hasil forum ini akan dibuat kesimpulan menfasilitasi apa yang menjadi keinginan teman-teman di GEBER BUMN ini.[sumber]
Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan
19 April 2016 - Putih melihat dari alokasi anggaran lumayan besar dari direktorat lain, Putih mengharapkan agar outputnya juga signifikan. Putih ingin mengetahui lebih lanjut tentang jumlah kamar kelas 3 di Rumah Sakit Vertikal. [sumber]
Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan
17 November 2015 - Menurut Putih, Indonesia menjual obat-obatan dengan harga paling mahal di ASEAN. Menurut Putih seharusnya BPOM menyelamatkan obat khas tradisional Indonesia yang dijual dengan harga sangat tinggi. [sumber]
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program BKKBN
Pada 15 April 2015 - Putih bertanya upaya yang dilakukan BKKBN untuk menjamin petugas PKB/PLKB akan lebih baik? Apakah pencapaian bonus demografi sudah masuk dalam roadmap BKKBN? Putih melihat dari program KIE, anggaran tersebut belum terserap 100%. Putih menghimbau BKKBN menyampaikan kendala yang dihadapi agar program bisa berjalan baik. [sumber]