Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Barat VII
Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
20/07/1984
Alamat Rumah
Jl. Buluh Perindu Blok N No. 01, RT.001/RW.006. Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp
085 6986 6339

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat VII
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Sikap Terhadap RUU

Pengesahan RUU Kebidanan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sari mengatakan dalam penempatan bidan menjadi ujung tombak bagi pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Bidan berperan dalam memberikan pelayanan persalinan normal yang baik kepada ibu dan bayi. Sari mengatakan Fraksi Gerindra menilai bahwa pelayanan kebidanan sebagai pemenuhan pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab dan aman dan Sari menyatakan Fraksi Gerindra menyetujui RUU Kebidanan, dan diharapkan RUU kebidanan dapat mensejahterakan bida Indonesia dan juga dapat mengakomodir pelayanan bidan kepada ibu dan bayi Indonesia.


Konsil Kebidanan - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan

Putih memandang terdapat ketidakjelasan pasca koordinasi antara Kemenkes dan
KemenPAN-RB terkait apakah 11 Konsil dibawah naungan KTKI dijelaskan dengan
definisi yang sama, sehingga dalam matriks pasal per pasal menjadi lebih jelas.
Fraksi Gerindra menyepakati redaksional Pasal 1 angka 18 terkait definisi
Konsil Kebidanan. Namun tetap harus ada penguatan dan penegasan bahwa Konsil
Kebidanan akan dibentuk melalui revisi Perpres, dimana hal itu tercantum dalam
kesimpulan rapat kerja. Jadi Fraksi Gerindra setuju dengan Pasal 39 yang datang
dari usulan Pemerintah.


Tanggapan

Masukan terkait Penyusunan RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan (POM) – Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Kimia Farma, PT. Bio Farma, dan PT. Kalbe Farma

Putih menanyakan masukan yang mungkin dapat dituangkan dalam RUU tentang POM dalam rangka mempermudah produksi obat-obatan untuk dalam negeri.


Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi UU — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Hukum dan HAM

Putih mengatakan bahwa ia yakin jika rapat diskors 10 menit bisa mengclearkan masalah dan keputusan tersebut pun langsung dibuat oleh Menteri. Ia meminta rapat diskor 10 menit atau sekiranya disesuaikan dengan waktu yang dibutuhkan Pemerintah untuk mencari keputusan.


Penjelasan Implikasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan Kedua tentang Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan Direktur Utama BPJS Kesehatan

Putih menanyakan penyebab iuran menjadi mahal. Putih meminta penjelasan sehingga DPR-RI mendapatkan pemahaman yang baik. Putih juga meminta penjelasan terkait sanitasi fasilitas kesehatan tingkat pertama.


Pengawasan terhadap BPJS TK - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPJS TK

Putih Sari mempertanyakan terkait permasalahan mendasar terhadap Dewas yaitu apa saja langkah nyata yang sudah dilakukan oleh Dewas dan anggota DPR-RI sangat menyayangkan atas terjadinya cut loss, kemudian anggota DPR-RI ingin tahu dimana saja potensi cut loss tersebut sehingga menimbulkan kerugian.


Penjelasan terkait Kematian Ratusan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2019 - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan RI

Putih Sari mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan ketidakhadiran Dirut BPJS pada rapat kali ini. Untuk itu, ia setuju untuk menunda rapat hari ini dan segera menentukan jadwal rapat selanjutnya. Kita harus tegaskan kepada para stakeholders terkait untuk menghadiri rapat yang kami gelar agar pembahasan yang kita lakukan bisa berjalan dengan optimal.


Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan

Putih bertanya seperti apa perbaikan BPJS melakukan penguatan sistem implementasi untuk mencegah kecurangan termasuk klaim, karena jika kenaikan tarif hanya untuk menutup defisit tidak akan mengatasi masalah. Putih berharap pendaftaran secara kolektif bisa dievaluasi, termasuk sistem denda dengan kondisi keuangan yang beragam.


Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Oleh Putih Sari dari Jawa Barat 10. Terkait investasi BPJS Ketenagakerjaan itu memang menurut Putih sangat tidak mencerminkan kinerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Lalu terkait kampanye desa sadar jaminan sosial ketenagakerjaan tentu ini Puti bertanya seperti apa, mekanisme yang dilakukan atau program sosialisasi yang sudah dilakukan sejauh mana. Putih kemudian meminta gambaran terkait target yang direncanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Putih kemudian menyoroti implementasi perlindungan PMI yang masih sangat jauh. Putih kemudian bertanya mengenai bagaimana langkah kedepan BPJS Ketenagakerjaan. Putih mengingatkan tentang adanya prediksi perhitungan aktuaria bahwa BPJS tidak bisa membayar jaminan pensiun ditahun 2050 atau mulai dari tahun 2033. Puti bertanya mengenai antisipasi BPJS Ketenagakerjaan terkait kekhawatiran ini.


Program Kerja dan Isu Lainnya - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia

Putih mengatakan bahwa pelaksanaan BPJS dan JKN ini cukup kompleks, Komisi IX memandang ini sebagai keluhan sangat wajar. Komisi IX juga menerima aduan dan advokasi ke beberapa RS betapa sulitnya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan sehingga diperlukan adanya keterbukaan ini. Baik dari fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan. Besaran kapitasi yang tidak sesuai, dianggap terlalu rendah. Putih juga mendapatkan keluhan yang sama. Dokter gigi hanya di hargai dua ribu rupiah, mungkin ini bisa dijawab juga. Tidak meratanya pembagian kapitasi di klinik, di FKTP, ini juga jika bukan orang sedang dinas sulit mendapatkan alokasi kapitasi dari BPJS, ini yang menjadi permasalahan menurut Putih. Putih pun bertanya, jika tadi diusulkan bagaimana promotif preventif bisa dikedepankan. Bagaimana dengan peningkatan fungsi FKTP, menurut Putih jika ingin diperbaiki sudah dikembalikan fungsi puskesmas. Untuk kuratif bisa dibagi dengan klinik-klinik swasta. Harus dilihat juga kondisi daerahnya keluhan bagaimana tidak ada pemeriksaan penunjang lalu merujuk pasien ke FKTL yang harusnya perkuat FKTP menjadi sangat penting untuk menurunkan beban. Ini yang perlu dipikirkan semua pihak dan juga updating besarnya hutang berapa serta berapa claim yang sudahdibayarkan. Putih menanyakan kembali, jika BPJS telat membayar itu, apakah denda 1%.


Tumpang Tindih Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan termasuk Jaminan Sosial bagi Pelaut - Raker Komisi 9 DPR RI dengan Menaker, Menteri KP dan Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub

Putih mengatakan kami melihat ada ego sektoral dari Kemenhub dan Kemenaker, kita berharap standarisasi perekrutan dan perlindungan pekerja laut ini jelas kedepan. BPJS juga mengatakan ada ketidakharmonisan UU dalam jaminan sosial pekerja laut.


Upaya Penanganan Covid-19 – Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) virtual dengan Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Ketua Penanggulangan Covid-19, dan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BPMI)

Putih mengatakan mengenai banyaknya keluhan dari faskes di daerah yang katanya sudah didistribusikan
tetapi sampai hari ini distribusinya dirasa tidak transparan. Ia juga menanyakan mengenai call center yang sekirany bisa digunakan ketika mendapat keluhan soal APD yang kosong untuk daerah. Kemudian ia menanyakan mengenai stok obat yang ada saat ini dan berapa lama akan bertahan. Ia juga menanyakan mengenain insentif untuk tenaga medis dengan status magang. Kemudian ia menyampaikan pendapat
terkait relawan yang sudah direkrut untuk dibagi-bagi tugasnya di dalam dan luar ruangan. Ia juga menyarankan untuk sosialisasi kepada masyarakat mengenai disinfektan yang hanya boleh kena benda mati dan menjelaskan kepada masyarakat untuk tidak perlu khawatir sampai melakukan penolakan terhadap jenazah korban Covid. Ia kemudian menghimbau Kemenkes agar bisa mengandeng organisasi profesi untuk dilibatkan secara baik dalam penanganan Covid. Ia juga menyampaikan bahwa surat
edaran tidak cukup kuat untuk melindungi para pekerja dan harus ada yang lebih kuat, bahlan Kemenaker harus mengawasi dan mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengadakan alat-alat K3 untuk para pekerja.


Lanjutan Rapat Tanggal 6 November 2019 - Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Kesehatan

Putih mengatakan insyaAllah kelas III bisa diberikan solusi dengan masuk peserta PBI.


Rencana Kerja Tahun 2020 dan Permasalahan Terkini - Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, BKKBN, BPOM, DJSN dan BPJS Kesehatan

Putih menegaskan kesehatan adalah hak asasi manusia dan harus diwujudkan dan berjanji bisa bersama-sama menaikkan anggaran kesehatan. Mengenai BPOM dengan keterbatasannya semoga tetap bisa maksimal, terkadang sulit berkoordinasi dengan pemerintah dalam hal pengawasan obat dan makanan. Putih berharap Kemenkes tahu betul kondisi RS JKN, dan untuk BPOM semoga bisa menggunakan cara
yang lebih bijak pada kasus-kasus yang ada.


Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan

Putih mengatakan Komisi 9 DPR RI gunakan hak yang lain dalam rangka perbaikan untuk menyelesaikan masalah ini. Sudah tertulis bahwa pemerintah belum dapat melaksanakan solusi yang ditawarkannya sendiri.


Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit

Putih meminta penjelasan terkait kendala RS di era JKN dan berapa PNBP RS vertikal di seluruh Indonesia, karena penting untuk membantu negara. Perihal rujukan, Putih menanyakan kriteria dari jenis tertentu sistem ini. Selama ini penerapannya harus berjenjang, jika tidak bisa ditangani seharusnya langsung ditangani oleh kelas rumah sakit yang lebih tingggi. Pertanyaan selanjutnya adalah sejak kapan keberadaan aplikasi SehatPedia, konsultasi macam apa yang dilakukan apakah dilakukan oleh dokter atau dengan mesin pintar.


Latar Belakang

Putih Sari terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 setelah mendapat perolehan suara sebesar 98.847mewakili Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Jawa barat 7.

Pendidikan

S1, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Trisakti (2006)
S2, Universitas Trisakti, Jakarta

Perjalanan Politik

Darah politik sudah mengalir lama di Putih Sari. Putih adalah putri dari tokoh senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Haryanto Taslam. Haryanto Taslam adalah salah satu dari banyak loyalis PDIP pro Megawati di tahun 1998 yang diculik oleh Tim Mawar.

Usianya baru 24 tahun ketika Putih memutuskan terjun ke dunia politik di Agustus 2008 dan bergabung dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang pada saat itu baru didirikan.

Perjalanan Putih Sari Taslam pada Pemilihan Anggota Legislatif 2009 penuh dengan tantangan. Sebagai ‘anak bawang’ di panggung politik, Putih berada di Daerah Pemilihan (Jawa Barat VII) yang sama dengan sejumlah politisi yang namanya sudah dikenal di Indonesia antara lain Ade Komarudin dan Nurul Arifin dari Partai Golkar. Selain itu ada Hary Kartana mantan Dirut Indosat dari Partai Demokrat.

Kerja kerasnya membuahkan hasil. Putih mengumpulkan 27.341 suara. Jumlah ini cukup untuk menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan menjadikan Putih termasuk salah seorang dari tiga anggota DPR-RI termuda dalam sejarah.

Putih aktif di organisasi sayap Partai Gerindra yaitu Perempuan Indonesia Raya (PIRA).

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Pandangan Mini Fraksi sebagai RUU Usul Inisiatif DPR

19 Juni 2017 - Dalam rapat pleno Badan Legislasi (Baleg), Putih setuju agar RUU KSDAHE dibahas ke tingkat selanjutnya. [sumber]

RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

21 Desember 2016 - Menurut Putih Sari, perlu diperhatikan bahwa biasanya komposisi pimpinan ganjil namun silakan disepakati saja nantinya bagaimana. [sumber]

RUU Konvensi Ketenagakerjaan Maritim

5 September 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri dan Kementrian Hukum dan HAM,utih mengatakan bahwa ratifikasi tersebut akan menghindari diskriminasi dari industri-industri pelayaran kapal negara-negara lain. Kami menyetujui pengesahan ratifikasi konvensi dengan harapan tenaga kerja kita dapat bersaing.

Mewakili Fraksi Gerindra, Putih mengatakan setuju bahwa RUU Ketenagakerjaan maritim untuk segera disahkan. [sumber]

Tanggapan

Permasalahan Tenaga Kerja di Perusahaan BUMN

7 Februari 2018 – Pada rapat dengan Kemenaker, GEBER BUMN, Direksi BUMN. Putih menyatakan bahwa hanya ingin menambahkan saja, kalau dibilang prihatin sudah bukan lagi, tetapi lebih kepada “geregetan” diantara perusahaan negara ini banyak yang tidak peduli nasib buruhnya sendiri. Putih berpendapat bahwa perusahaan negara harusnya jadi model, jadi contoh hubungan industri yang baik, tetapi hari ini justru menjadi contoh buruk perusahaan swasta lainnya. Putih mengaku akan mendukung untuk bisa melaksanakan Raker gabungan, tetapi di sisi lain ada Pansus yang tak memperkenankannya. Putih sepakat kalau PLN tidak ada kerjanya harusnya PHI sebagai perwakilan harus bisa menjadi penengah. Putih meminta daftar nama-nama buruh yang belum dapat hak-nya. Putih meminta kepada Kementrian Tenaga Kerja yang hari ini diwakili, harusnya PHI sebagai fasilitator permasalahan kasus yang dialami oleh PKRJ. Putih melihat tak ada kerja nyata, dan meminta daftar apa saja kasus yang di dalam ini sudah dialihkan, yang mana yang sudah diselesaikan, . Sampai dengan hari ini belum diselesaikan. Putih menuturkan dari hasil forum ini akan dibuat kesimpulan menfasilitasi apa yang menjadi keinginan teman-teman di GEBER BUMN ini.[sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Kesehatan

19 April 2016 - Putih melihat dari alokasi anggaran lumayan besar dari direktorat lain, Putih mengharapkan agar outputnya juga signifikan. Putih ingin mengetahui lebih lanjut tentang jumlah kamar kelas 3 di Rumah Sakit Vertikal. [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengawasan Obat dan Makanan

17 November 2015 - Menurut Putih, Indonesia menjual obat-obatan dengan harga paling mahal di ASEAN. Menurut Putih seharusnya BPOM menyelamatkan obat khas tradisional Indonesia yang dijual dengan harga sangat tinggi. [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Program BKKBN

Pada 15 April 2015 - Putih bertanya upaya yang dilakukan BKKBN untuk menjamin petugas PKB/PLKB akan lebih baik? Apakah pencapaian bonus demografi sudah masuk dalam roadmap BKKBN? Putih melihat dari program KIE, anggaran tersebut belum terserap 100%. Putih menghimbau BKKBN menyampaikan kendala yang dihadapi agar program bisa berjalan baik. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
20/07/1984
Alamat Rumah
Jl. Buluh Perindu Blok N No. 01, RT.001/RW.006. Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp
085 6986 6339

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat VII
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan