Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Barat VIII
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cirebon
Tanggal Lahir
17/08/1952
Alamat Rumah
Jl. Baladewa 13, RT.01/RW.03, Kelurahan Duren Sawit. Duren Sawit. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Dr. Ir. Kardaya Warnika terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Jawa Barat VIII (Cirebon dan Indramayu) setelah memperoleh 34.761 suara. Pada periode 2014-2019, Kardaya bertugas menjadi Ketua Komisi VII yang membidangi pertambangan, perminyakan dan sumber daya alam. Namun pada tanggal 12 Januari 2016, ia digantikan oleh Gus Irawan Pasaribu. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Rotasi dilakukan oleh Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk penyegaran. Pada masa sidang ke-3 tahun 2015-2016, ia dipindahkan ke Komisi XI. 

Kardaya adalah pakar perminyakan Indonesia dan terakhir menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) di periode 2005-2008. Kardaya pernah diperiksa oleh Komite Pemberantasan Korupsi atas dugaan terkait kasus mark-up pengadaan rumah dinas di lingkungan BP Migas. (sumber)

Pendidikan

S1, Teknik Perminyakan, Institut Teknologi Bandung, Bandung (1978)
S2, Oil Economics, French Institute of Petroleum (IFP), Paris (1985)
S3, Energy Economics, Universite de Bougogne, Dijon

Perjalanan Politik

Kardaya Warnika berkarir di industri perminyakan sejak lulus dari bangku kuliah dan bergabung di Pertamina di 1978. Kardaya sempat menjabat sebagai Wakil Indonesia untuk OPEC (1999-2001) dan Staf Ahli Menteri Energi Sumber Daya Mineral (2001-2003) dan Wakil Kepala BP Migas (2002-2005). Beliau menjabat sebagai Ketua BP Migas dari 2005-2008 dan setelah itu menjabat sebagai Komisaris dari PT. Perusahaan Gas Negara.

Kardaya bergabung dengan Partai Gerindra di 2012 dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 untuk Dapil Jawa Barat VIII
.

Pada 7 Maret 2018 Kardaya tidak lagi menduduki posisi sebagai anggota Komisi 11 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan dan mulai bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pencegahan & Penanganan Krisis Sistem Keuangan (RUU PPKSK)

17 Maret 2016 - Mewakili Fraksi Gerindra, Kardaya menyampaikan bahwa judul RUU ini diubah menjadi PPKSK karena judul sebelumnya, yakni Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) telah ditolak oleh DPR. Selanjutnya, Fraksi Gerindra menilai bahwa penanganan sektor keamanan harus dipahami untuk menjaga sektor keuangan intern. Menurut Fraksi Gerindra, pengaturan yang akan datang hendaknya ditekankan pada pencegahan agar krisis tidak terjadi, serta prinsip check and balance harus menjadi hal penting dalam pencegahan krisis.

Untuk menghindari kerugian negara yang besar, Fraksi Gerindra berpendapat bahwa penggunaan APBN harus dihindari. Fraksi Gerindra menambahkan bahwa tata kelola harus seiring dengan penegakan hukum secara tegas. RUU ini harus bisa mencegah terjadinya moral hazard dan abuse of powerDengan mengucap bismillah, Fraksi Gerindra menyetujui RUU PPKSK dilanjutkan pada tingkat Paripurna.  [sumber]

10 Maret 2016 - Kardaya mengapresiasi perubahan cepat yang dilakukan Pemerintah terhadap RUU PPKSK. Kardaya belum bisa memberi tanggapan atas perubahan Pasal 5 dan 6. Kardaya merasa ada penjelasan pasal yang tidak berhubungan dengan batang tubuh. Oleh karena itu, Kardaya mengusulkan agar pada 11 Maret 2016 pukul 09.00 WIB dilakukan pembahasan kembali RUU PPKSK untuk membahas hal prinsipil sedangkan hari ini membahas mekanismenya.  [sumber]

UU Migas

Pada 27 Januari 2015 - Kardaya mengingatkan bahwa pasca pembubaran BP Migas pembatalan kontrak karya tidak bisa dilakukan hanya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tetapi harus dengan penerbitan Perppu. Kardaya menyarankan untuk Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu sebagai inisiatif beliau membenahi tata kelola migas.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Kardaya menanyakan dari aspek hukum, apakah ini memakai pola seperti Perppu atau pola seperti RUU biasa, karena Perppu artinya tidak bisa diotak-atik, sedangkan RUU masih bisa diubah. Kardaya juga menegaskan kembali tentang keterkaitan antara protokol yang akan diterapkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Kardaya kembali menanyakan apakah sudah diinventarisir ketentuan-ketentuan mana yang harus disesuaikan. Kardaya juga menanyakan kembali terkait penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang selama ini didapat oleh bank-bank dalam negeri,  apakah bank-bank yang masuk ini akan mendapat penjaminan yang sama. [sumber]

Tanggapan

Aktivitas Gunung Berapi di Indonesia

26 September 2018 - pada RDP Komisi 7 dengan Badan Geologi,  Kardaya mengatakan mungkin itu harus ada surat yang jelas dari dirjen migas mana yang minta dikhususkan, khususnya untuk seismik dalam hal penawaran wilayah kerja agar lebih bermakna dan berbobot karena saat ini kita terpuruk karena penawaran wilayah kerja itu tidak ada yang datang.Kardaya meminta karena ada FGD, jadi tolong disampaikan agar anggaran yang kita kucurkan itu bermanfaat secara optimal. [sumber

Progres Smelter & Divestasi Pt.Freeport Indonesia

5 September 2018– Komisi 7 rapat dengan Dirjen Minerba, Verifikator Independen, Perusahan Tambang. Kardaya berani menyimpulkan target pembangunan smelter Freeport Januari 2022 hampir mustahil terlaksana. PT Antam itu bisa 100% selesai tapi kok PT Freeport tidak bisa-bisa. Awalnya Freeport ingin bangun smelter di Gresik. Kemudian ingin gabung dengan PT Amman di Sumbawa. Jangan sampai alasan mau kerja sama dengan PT Amman jadi Freeport tidak mau bangun smelter. Kardaya mengatakan Amman dan Freeport kerja sama biar tidak bangun smelter. Kardaya mempertanyakan kapan terakhir ekspor mineral Freeport dilakukan. Melalui forum terhormat secara tegas setelah melalui proses panjang tidak ada progres Freeport dan tidak berdampak ke sektor hilir. Kardaya merekomendasikan agar izin Freeport cabut saja. Kardaya belum masuk pada konteks lebih baik mana dibangun smelter di Gresik atau Sumbawa. Saran konkret cabut izin ekspor Freeport dan tambahkan kuota ekspor ke yang benar-benar sudah serius bangun smelter.Tolong ini direkam dan wartawan catat semua agar bisa lihat siapa yang main-main.

Kardaya mengatakan pada  risalah rapat 7 Maret 2018, temuan BPK, kerugian kerusakan lingkungan akibat penambangan PT Freeport senilai Rp185 Triliun. Syarat verifikator salah satunya memiliki sertifikat jasa konstruksi. Ini kebetulan BUMN semua. Apakah swasta tidak ada yang memenuhi. Ternyata kareba swasta tidak ada yang maju. Kardaya mempertanyakan apakah PT.Surveyor Indonesia memiliki sertifikat jasa konstruksi dan jika PT.Surveyor Indonesia tidak punya maka gugur berarti dan tidak boleh jadi verifikator. Kardaya meminta rapat ditunda dulu agar data-data verifikator dikumpulkan dulu.[sumber]

Asumsi Makro RAPBN Tahun 2019 dan RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Kardaya membahas mengenai prediksi harga minyak yang biasanya para ahli tidak percaya hanya pada factor fundamental supply demand. Kardaya memaparkan harga minyak mentah mencapai $100 di tahun 2018. Kardaya meminta agar pemerintah untuk tidak membebani rakyat dengan masalah listrik. Kardaya juga membahas mengenai kebijakan cost recovery yang akan diganti untuk produksi yang tidak menurun agar dapat menekan ke bagian perencanaan. [sumber]

Riset dan Inovasi

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi, Kardaya menanyakan perihal pemikiran bahwa Kemenristek yang dulunya belum digabung dengan Dikti itu merupakan koordinator dari riset-riset yang ada di lembaga, setiap kementerian mempunyai badan risetnya, namun karena kecil anggarannya menjadi habis untuk membeli alat tulis kantor dan honor pekerja sehingga Kardaya mempertanyakan sudah sampai mana riset-riset yang sebelumnya ada di lembaga. Kardaya menyatakan bahwa di luar negeri hasil dari riset yang dilakukan sudah mengakomodir beberapa stakeholder yang mempunyai kepentingan. Kardaya berpendapat seharusnya Menristekdikti menolak pendanaan anggaran pada riset yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang tidak mendapat persetujuan dan Kardaya berhadap hal ini dapat diterapkan pada tahun depan karena walaupun anggaran resminya hanya sebesar Rp800 triliun, tetapi yang ada di kas Menristekdikti kemungkinan lebih banyak. Kardaya menyatakan bahwa Bappenas menjadi super power yang tentunya memiliki sisi positif maupun negatif, positifnya yaitu tidak ada tumpang tindih program. Kardaya pun berharap Menristekdikti dapat seperti Bappenas namun dalam bidang Ristek.[sumber]

Respons Kebijakan Gross Split 

4 April 2018 - Pada RDPU Komisi 7 dengan Dirjen Migas KemenESDM, K3S dan INGTA, Kardaya mengatakan, pimpinan yang tidak datang, perusahaan yang dipimpinnya tidak perlu mengikuti rapat. Kardaya berpendapat bila hanya mendengarkan rapat saja dan tidak hadirnya pimpinan, lebih baik tidak perlu mengikuti rapat dan dipersilahkan duduk di balkon Komisi 7 saja. Kardaya menuturkan surat mandat yang diberikan pada perwakilan perusahaan hanya untuk hadir saja bukan turut serta mengambil keputusan. Kardaya menanyakan keberadaan Mahakam dan bila sudah dialihkan, Kardaya menanyakan persentase pengalihannya. Kardaya menanyakan minat Total terkait Gross Splitdan mengatakan dirinya perlu mengetahui laku tidaknya dagangan dengan kebijakan Gross Split. Kardaya mengatakan, pengembangan di Tangguh dari penemuan hingga produksi memerlukan waktu hingga 23 tahun. Kardaya melanjutkan bahwa kontraktor sebenarnya tidak ingin mengeluarkan uang kecuali cost recovery dibayar oleh negara sebab kontraktor hanya mau menggunakan uang negara saja. Kardaya menuturkan, SKK Migas harus mengajukan usulan ke pemerintah terkait kontrak dan tembusannya diberikan kepada DPR. Kardaya berharap, SKK Migas dapat menyampaikan rekomendasi berdasarkan pengamatan yang terjadi. Kardaya mengatakan, dirinya mendapatkan info bahwa Mahakam diambil alih oleh Pertama sedangkan east Kalimantan, Pertamina menuturkan bahwa dirinya tidak sanggup. Terkait hal tersebut, Kardaya akan memanggil Pertamina untuk menanyakan kesanggupannya dalam mengelola dua perusahaan tersebut. Kardaya menanyakan ketertarikan Pertamina terkait east Kalimantan. Kardaya mengatakan, dirinya mendapatkan pesan dari professor ITB jurusan teknis yang mengatakan untuk memperbaiki perhitungan cadangan karena tidak sesuai lagi dengan kaidah keteknikan yang benar misal laporan yang sudah dikembangkan dan ketika baru ditemukan, metodenya tidak sama. Kardaya menuturkan, professor ITB tersebut perlu diajak berdiskusi sebab angka cadangan menentukan segalanya. Kardaya menanyakan perihal perizinan yang berpindah-pindah. Kardaya menuturkan, perlu adanya Focus Group Discussion (FGD) dan harus bersifat tertutup. Kardaya mengatakan, bila aturan dalam Permen tidak dapat diterapkan sebaiknya dicabut saja Permen tersebut. Kardaya menuturkan harga domestik di Tangguh paling tinggi di antara kontrak lain. Kardaya menuturkan, seharusnya tidak ada garga negosiasi dan keberpihakan dalam negeri harus diawasi.  Kardaya mengatakan, untuk sama mekanismenya yang nantinya menyebabkan iklim investasi menjadi tidak kondusif. [sumber

Fit and Proper Test

7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan calon OJK, Kardaya menyatakan OJK itu adalah lembaga independen, bukan bagian dari pemerintah. [sumber

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP

18 Januari 2017 - Kardaya  meminta peninjauan kembali soal STNK yang dari awal tahun mengalami kenaikan tarif dengan kompak hingga 300%. Ia menilai hal itu bukan karena inflasi lima tahun. Presiden mengatakan kenaikan STNK tidak tinggi, kemudian Kardaya mempertanyakan siapa yang tanda tangan persetujuan kenaikan. Kardaya mempertanyakan berapa rencana utang, termasuk ke BUMN dan realisasinya. Ia juga mengapresiasi pencapaian tax amnesty dari sisi jumlah sembari menjelaskan bahwa dalam UU tax amnesty tujuannya repatriasi, tax base. Menurut Kardaya, pengumpulan dana itu tujuan ke-4. Selain itu, Ia  mengatakan bahwa PNBP volume migas melewati target harga sama tapi hasil penerimaan lebih kecil karena cost recovery yang tidak digunakan oleh negara maju. Ia sependapat gross split simpel dan memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Kardaya menanyakan mengenai uang yang akan dicetak karena dalam logo BI tersebut menginterpretasikan sesuatu. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. John Reinhard

21 September 2016 - Dalam Rapar Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK a.n John Reinhard, Kardaya mendoakan agar John terpilih karena menjawab pertanyaan dengan tegas, tetapi bukan berarti benar.  Ia meminta John untuk mengutarakan gebrakan apa yang akan dilakukan oleh John jika terpilih. Kardaya mengatakan bahwa membantu KPK bukanlah gebrakan. [sumber]

Perkembangan Perekonomian dan Asumsi Ekonomi Makro dalam APBN-P 2016

6 Juni 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS), menurut Kardaya, asumsi pada APBN 2016 terlalu optimistis, terbukti dari perlunya perubahan. Kardaya menanyakan perlunya perubahan lagi jika asumsi pada APBN-P juga meleset. Kardaya mengharapkanBIbisa memberi angka tepat, bukan kisaran, untuk perkiraan nilai tukar Rupiah. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Kardaya menanyakan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) tentang kesesuaian dari definisi underlying asset, karena menurutnya kurang sesuai jika yang dijamin hanya pemanfaatannya saja. Tambahnya lagi, apakah Pemerintah akan menyampaikan ke publik kalau seandainya Pemerintah mengeluarkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp.100 Triliun. Menurut Kardaya, jika Kemenkeu agendanya adalah sebatas memberitakan, lalu Komisi11 memberikan persetujuan, berarti itu tidak selaras karena menurut Kardaya yang namanya pemberitaan tidak perlu persetujuan. Kardaya mencontohkan salaman ala Srimulat sebagai analogi hal tersebut. Kardaya lantas bertanya terkait beberapa aset yang pemanfaatannya tidak dipegang oleh pihak lain (artinya dijalankan Pemerintah sendiri), “Dari kontraknya, mengatakan menjadi milik negara tapi pemanfaatanya oleh mereka. Apakah di dalam jumlah tersebut termasuk yang dimaksud bukan?” Menurut Kardaya hal sedetail itu harus benar-benar clear dan harus disampaikan oleh Pemerintah. Kardaya mengatakan bahwa belum tentu yang membeli SBN itu mengerti tentang underlying sebagaimana umumnya, tetapi hanya pemanfaatan saja. Kardaya menegaskan bahwa jangan sampai Barang Milik Negara (BMN) yang pemanfaatannya sudah diserahkan ke pihak lain, lalu diberikan lagi.

Kardaya meminta data per akhir tahun yang sudah di-underlying atau yang sudah dibayar. Menurut Kardaya, sebaiknya dijelaskan bahwa jumlah sekian tersebut adalah yang di-underlying supaya tidak ada trouble karena Kardaya beranggapan bahwa walaupun nilainya kecil, kontrak tetap kontrak.  [sumber]

Pinjaman dari China Development Bank

15 Maret 2016 - Kardaya menuturkan perihal batas tertinggi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dinaikan, bukan Komisi 11 DPR-RI yang meminta hal tersebut terjadi. Pada saat Komisi 11 DPR-RI melakukan kunjungan kerja (kunker), menemui para petugas di bank yang meminta agar batas tertinggi KUR dinaikkan. Mengapa hal tersebut dapat terjadi disebabkan para petugas di bank mengatakan bahwa KUR sama saja dengan biaya. Jadi, jika proses KUR terdapat kendala, maka merekalah yang akan menanggung biaya tersebut. Kejadian seperti itu Komisi 11 DPR-RI temui di Palembang dan beberapa wilayah lainnya.

Komisi 11 DPR-RI hanya meminta para Direktur Utama Bank melakukan bimbingan pada para pelaksana di daerah-daerah. Penyaluran dana pinjaman China Development Bank (CDB) bukan untuk pembangunan energi terbarukan. Apabila di tahun 2019 Indonesia tidak menggunakan energi terbarukan, maka Indonesia akan mengalami defisit dan krisis energi. Kardaya berpikir dana dari CDB akan digunakan untuk membiayai energi terbarukan, tetapi ternyata hanya beberapa dana yang digunakan.

Kardaya ingin mengetahui lebih lanjut apakah ada kekompakan pinjaman pada beberapa perusahaan kertas, Mengapa yang mendapatkan dana hanya perusahaan itu-itu saja. Kardaya tidak mau menyebutkan perusahaan-perusahaan tersebut, tetapi Kardaya mengetahuinya.  [sumber]

Tidak Diajak Pertemuan Kasus 'Papa Minta Saham'

5 Desember 2015 - (DetikNews) - Muncul pertanyaan mengapa Ketua Komisi VII DPR RI malah tak ikut pertemuan antara Ketua DPR Setya Novanto dengan Presdir PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin. Alih-alih perwakilan Komisi VII, Novanto justru ajak seorang pengusaha minyak bernama Reza Chalid.

"Kalau pertanyaannya kenapa saya tak ikut, ya memang saya tidak ikut. Tapi kalau pertanyaannya kenapa saya tidak diajak, tanyakan saja ke yang seharusnya mengajak," kata Ketua Komisi VII Kardaya Warnika dalam diskusi 'Dramaturgi Freeport' di restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/12/2015).

Kardaya mengaku saling kenal dengan Setya Novanto. Tetapi dia tak mau berspekulasi tentang apa alasan Novanto tak mengajak dirinya.

"Kalau saya dengar di sidang MKD itu, katanya PT Freeport yang mengajukan ingin bertemu MPR, DPR, dan DPD. Kalau dia mau bertemu Komisi VII kan tinggal sampaikan saja ingin bertemu Komisi VII," kilah dia.

Komisi VII merupakan mitra dari Kementerian ESDM. Sementara kementerian tersebut adalah penanggung jawab sektor dari pertambangan. (sumber)

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

INTERUPSI - 9 Juni 2015 - Kardaya minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Energi (MenESDM) status Indonesia kemarin menghadiri Konferensi OPEC sebagai observer (pengamat) atau tidak. Kardaya minta klarifikasi agar jelas posisi Indonesia di kancah internasional sebagai apa.

9 Juni 2015 - Kardaya minta klarifikasi ke MenESDM apakah angka proyeksi lifting minyak 830.000 - 850.000 barrel per hari ini berasal dari KKKS atau bukan. Walaupun Kardaya ingin target lifting minyak yang lebih tinggi, menurut Kardaya angka lifting minyak sekarang masih baru 752.000 barrel per hari. Jadi target yang lebih realistis adalah 825.000 barrel per hari pada akhir tahun. Kardaya menyoroti angka proyeksi produksi dari Blok Ketapang yang menunjukkan angka 20. Menurut Kardaya proyeksi itu tidak realistis karena angka tersebut sebelumnya 0. Kardaya menilai angka proyeksi 10 lebih realistis.

Menurut Kardaya tidak ada yang bisa memprediksi harga minyak karena semua tergantung supply dan demand.  [sumber]

Laporan Penyusunan RUU di Komisi VII

28 Mei 2015 - Untuk Komisi VII berdasarkan Prolegnas 2015 akan menyusun RUU Migas dan RUU Minerba. Kami masih menyiapkan draft dan Naskah Akademik kedua RUU tersebut.  [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Kardaya berharap Pertamina ingat dasar hukum undang-undang Premium. Strategi komunikasi Pertamina sekarang seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) belum matang sudah digembor-gemborkan. Mohon diperbaiki. Kardaya minta klarifikasi kepada Pertamina apakah dispenser Pertalite ini menggunakan dispenser Premium. Jangan sampai Pertalite mengurangi akses/jatah ke Premium. Karena harganya sudah paling terjangkau.

Untuk Blok Mahakam, Pertamina baru bisa beroperasi kalau ada kontrak kerjasama dari Pemerintah. Tidak cukup hanya dengan Surat Menteri untuk Pertamina di Blok Mahakam menurut undang-undang.  [sumber]

Kenaikan Harga BBM

Pada 30 Maret 2015 - Kardaya kesal masyarakat harus menanggung harga yang naik secara bertubi-tubi. Kardaya menilai BBM itu untuk kepentingan hajat hidup orang banyak jadi penentuan harga harus transparan. Kardaya menekankan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) jika DPR dan Pemerintah sudah tanda tangan (penurunan harga BBM) maka hampir sama kedudukannya dengan UU. Tapi ternyata malah naik. Kardaya tidak ingin penentuan harga BBM yang seperti ‘zig-zag’ ini. Kardaya minta penjelasan ke MenESDM siapa yang akan tanggung selisih harga jual bensin Premium di harga Rp.7.300-7.400 sementara biaya pengadaan bensin Premium Rp.8.300.

INTERUPSI RAPAT - Kardaya menanyakan kepada semua Anggota Komisi 7 yang hadir apabila curiga ada keterlibatan ‘Mafia Migas’ sehingga menimbulkan ketidak jelasan dalam menghitung harga BBM. Apabila ada kecurigaan, Kardaya membuka forum minta pendapat apakah perlu dibentuk Panitia Kerja Migas (Panja Migas).  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada 10 Februari 2015 - Menurut Kardaya apa yang diajukan oleh KemenESDM adalah Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diselubungi oleh APBN. Kardaya menilai yang dianggarkan oleh KemenESDM alokasi anggarannya harus jelas dari awal sehingga tidak masalah kalau dilakukan audit. Kardaya tidak setuju dengan program-program yang diajukan oleh KemenESDM karena banyak sekaili pihak swasta yang dibiayai oleh pemerintah.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

27 Januari 2015 - Kardaya mengingatkan bahwa pasca pembubaran BP Migas pembatalan kontrak karya tidak bisa dilakukan hanya dengan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) tetapi harus dengan penerbitan Perppu. Kardaya menyarankan untuk Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan Perppu sebagai inisiatif beliau membenahi tata kelola migas.  [sumber]

Gasifikasi

Pada 26 Januari 2015 - Kardaya mendukung inisiatif untuk membangun jaringan gas kota untuk menurunkan konsumsi minyak. Kardaya menanyakan status upaya yang tertunda untuk menggabungkan Pertamina dan PGN (keduanya bumn) dan menciptakan open access atas pipa-pipa gas.  [sumber]

Harga BBM dan atau Elpiji

Pada 26 Januari 2015 - Kardaya menanyakan prediksi Menteri ESDM atas harga bbm setelah menggaris bawahi bahwa ada keputusan MK adalah melarang bbm tidak boleh dijual di harga pasar.  [sumber]

6 Januari 2015 - merespon kenaikan harga elpiji, Kardaya berpendapat:

"Gas pipa ke berbagai rumah tangga masih amat kurang. kalau elpiji mahal, pipa gas semacam ini bisa jadi solusi."

(baca disini)

Kinerja Kementerian ESDM

Sehubungan dengan pengelolaan Kementerian ESDM, pada 26 Januari 2015 - Kardaya mengamati bahwa Menteri ESDM banyak mengangkat staf baru yang statusnya non-pns. Kardaya menanyakan strategi Menteri ESDM untuk mencegah terulangnya kembali kasus pembocoran data-data rahasia Kementerian ESDM oleh staf ESDM.  [sumber]

Sonangol

Pada 26 Januari 2015, sebagai Ketua Komisi 7 - Kardaya tidak ingin kesalahan kebijakan dengan Petral terulang lagi oleh Pertamina dengan membuat kebijakan kerjasama dengan Sonangol. Kardaya mengusulkan agar dibuat peraturan baru dimana Pertamina tidak membeli minyak dari pihak ketiga manapun.  [sumber]

 

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Cirebon
Tanggal Lahir
17/08/1952
Alamat Rumah
Jl. Baladewa 13, RT.01/RW.03, Kelurahan Duren Sawit. Duren Sawit. Jakarta Timur. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat VIII
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup