Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Barat IX
Komisi IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumedang
Tanggal Lahir
12/04/1952
Alamat Rumah
Jl. Cilengkrang I No.25, RT.004/RW.005, Kelurahan Cisurupan. Cibiru. Bandung. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat IX
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan

Latar Belakang

Oo Sutisna, S.H terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang) setelah memperoleh 34,650 suara.  Akrab dipanggil dengan Kang Oo oleh pengikutnya, Kang Oo adalah pengusaha pertanian dan perkebunan besar di Jawa Barat.  Kang Oo juga politisi senior Gerindra di Jawa Barat. Kang Oo adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Jawa Barat (2008-sekarang).

Pada masa kerja 2014-2019 Kang Oo bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan pangan.

Pendidikan

SLTA, STM Negeri, Sumedang (1970)

S1, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung (2012)

Perjalanan Politik

Sebelum Oo Sutisna terjun ke dunia politik dan sebelum merintis usaha pertanian dan perkebunannya, Kang Oo sudah aktif beorganisasi sejak lulus SMA.  Kang Oo bergabung di beberapa organisasi sayap kepemudaan dari Partai Golkar. Kang Oo adalah Wakil Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Bandung (1975-1980) dan Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung (1982-1985).

Kang Oo kemudian merintis usaha pertanian dan perkebunannya. Di 1999 Kang Oo memulai karir baru sebagai penyuluh petani dan aktif di organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan menjadi Sekretaris Jenderal KTNA Nasional (2000-2005) dan Ketua KTNA Provinsi Jawa Barat (2004-sekarang). Atas kontribusinya membina petani dan nelayan Kang Oo beberapa penghargaan dan salah satunya Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI sebagai Teladan Nasional Pembangunan Pertanian Nasional di 2001.

Di 2004 Kang Oo menjadi Pengurus di salah satu organisasi basis embryo dari Gerindra yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Kang Oo adalah Pengurus DPP HKTI (2004-2009).

Sebelum Pileg 2009 Kang Oo aktif dalam awal pembentukan Gerindra dan menjadi Ketua DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat (2008-sekarang).

Pada Pilkada 2013 Kang Oo dicalonkan oleh Gerindra sebagai Calon Gubernur Jawa Barat namun kalah. (sumber

Pada Pileg 2014 Kang Oo mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016 - Oo Sutisna menemukan ada masalah di Mahkamah Konstitusi (MK) dari organisasi masyarakat pertanian. Selanjutnya, Oo menilai positif pemuliaan benih yang dilakukan petani.  [sumber]

RUU Karantina

30 Juni 2015 - Oo menyoroti contoh kasus Apel Malang dimana steknya berasal dari Jepang dan dikembangkan di Malang. Menurut Oo ini perlu perhatian khusus dari Badan Karantina. Oo meragukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa memproteksi masyarakat dari budi daya ikan karena menurut Oo pakan ikannya sendiri mungkin bisa mengakibatkan obesitas untuk ikannya. Oo saran karantina langsung bertanggung jawab kepada Presiden.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

16 Juni 2015 - Menurut Oo masukan-masukan dari komunitas nelayan Indonesia sangat penting bagi Komisi 4. Oo minta pendapat ke asosiasi-asosiasi nelayan apakah ada suatu kebijakan yang bisa mempermudah RUU Perlindungan Nelayan.  [sumber]

Tanggapan

Pelarangan Cantrang

10 Oktober 2018 – Audiensi  Komisi 4 dengan Aliansi Nelayan Indonesia. OO menyatakan UU perikanan itu buat siapa gitu kan intinya. Dalam menentukan anggaran untuk APBN saja sudah tiga kali gagal, jadi perjuangan ini perlu kita lanjutkan karena yang terpenting kehadiran Bapak dan Ibu di sini mampu mengayomi dan menyejahterakan masyarakat nelayan di seluruh Indonesia.[sumber]

Rencana Penghapusan Keramba Jaring Apung di Danau Jati Luhur

26 April 2018 - Pada Audiensi Komisi 4 dengan Paguyuban Pembudidaya Ikan-Keramba Jaring Apung, 

Oo Sutisna mengatakan, DPR bukan pengutus sebab pemerintahlah yang memutuskan. Oo Sutisna berjanji akan melakukan kunjungan dan bernegosiasi untuk tidak mengorbankan masyarakat kecil. Oo Sutisna juga mengatakan, akan melakukan koordinasi lintas sektoral dan kementerian agar program pemerintah pro rakyat. Oo Sutisna menyampaikan terima kasih pada PPI-KJA untuk hadir di Komisi 4 DPR-RI. [sumber

Impor Bahan Pangan dalam Persiapan Kunker Komisi 4

5 Februari 2018 - Dalam rapat koordinasi dengan Sekjen KLHK, Sekjen KKP, dan Sekjen Pertanian Sutisna menyoroti informasi simpang siur tentang produk-produk di lingkungan kita tentang masalah maraknya impor beras, beras ketan, garam dan impor jagung. Ia juga menyarankan kelak ketika turun ke lapangan jangan melihat yang baik-baiknya saja karena dirinya menganggap hal tersebut perlu disampaikan sebab tidak enak didengar. Sutisna menanyakan bagaimana fakta di lapangan terutama perihal jagung dari Jawa Timur yang siap turun ke Jakarta dan Ia berharap Komisi 4 bisa memfasilitasi hal tersebut. [sumber]

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Oo berpendapat mengenai pernyataan Bapak Dirjen yang perusahaan tidak mempunyai kewajiban terhadap plasma, ini kan lahannya di kota tetapi kenapa masih saja lama. Intinya dimana letak pengawasan yang dilakukan pemerintah. Oo berpendapat Jangan sampai kita jadi pengkhianat bangsa atau jangan-jangan ada bandarnya disana. Oo Sutisna sempat melihat hutan lindung itu bisa ditanami jagung, dan macam-macam jadi manfaatkanlah itu. [sumber]

Swasembada Daging

29 November 2017 - Oo meminta Dirjen PKH memanfaatkan dana talangan di Jawa Barat. Oo menceritakan bahwa Ia masih menemukan masih adanya sapi betina yang dipotong ketika Oo berkeliling mengecek Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan itu merupakan tindakan melanggar undang-undang. Temuan Oo lainnya adalah terkadang ketika sapi sedang birahi justru inseminatornya tidak ada, dan atas semua temuan tersebut Oo menyatakan tidak mungkin semua itu ditanggung oleh APBN. Mengenai lahan kosong Oo menginformasikan adanya lahan perkebunan terlantar di dapilnya milik PTPN. [sumber]

Asosiasi Peternak

25 September 2017 - Dalam rapat Audiensi dengan Dirjen Kementan, PPSKI(Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kambing Indonesia) dan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), Sutisna menyatakan terkait modal ini sekarang ada KUR dulu juga ada KUR tapi yang mendapat KUR itu biasanya bikin petani-petani kecil ini memang terkadang kita itu biasanya jika ada dirjen baru biasanya program lama ditinggalkan. Sutisna berpendapat seharusnya janganlah seperti "lain kopi lain masakan", jika ada yang bagus di zaman dulu yang harus dilanjutkan, jika buruk ya diperbaiki jangan sampai ketika baru itu semuanya harus baru. [sumber]

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Oo Sutisna berharap bahwa ketua harusnya tegas dalam kebijakan soal garam ini, karena dapilnya kekurangan garam. Oo merasa petani garam antara untung dan buntung. Oo mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan mempermudah impor masuk. Oo merasa bahwa DPR bertanggung jawab dari Aceh sampai Papua. [sumber]

Status dan Peralihan PNS Tenaga Penyuluh

23 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, Kementan KemenPANRB Kemendagri dan Kemenkeu, Oo Sutisna menegaskan adalah keliru jika mengira para penyuluh bekerja di depan komputer karena mereka bekerja di lapangan. [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, saat Oo melakukan kunjungan kerja ke Bintung banyak industri yang mendekati bangkrut dan hal ini harus segera diantisipasi serta mendapat solusi yang tepat. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Sutisna menanyakan apakah destinasi pariwisata dapat memenuhi target yang dipasang oleh Kementerian LHK. Ia menyarankan untuk memperbanyak kemitraan dengan masyarakat lokal.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Oo Sutisna setuju dengan usulan untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta karena dinilai telah melanggar hukum. Selanjutnya, menurut Oo Sutisna, korban penggusuran di wilayah Luar Batang tetap akan kehilangan mata pencahariannya meski dipindah ke rumah susun.  [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

15 Maret 2016 - Oo Sutisna bertanya, apakah ada keberanian dari penyuluh? Oo Sutisna menyarankan agar bersama-sama berbuat kebaikan. Ketika ada program di daerah, cobalah berikan yang sebaik baiknya.  [sumber]

2 Juli 2015 - Menurut Oo yang penting adalah harus ada kepedulian dari semua pihak terkait. Dan 10 fraksi di DPR setuju pentingnya ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Oo mohon ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk tidak melupakan Tenaga Harian Lepas yang ada dan mengedepankan orang-orang yang baru ‘masuk’.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Sutisna meminta pendapat Mentan tentang bantuan program langsung dari pusat yang justru diklaim oleh Bupati terkait bahwa bantuan itu dari Dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab).  [sumber]

26 Mei 2015 - Oo keberatan harga pupuk untuk dinaikkan. Menurut Oo setiap akhir tahun pupuk selalu diberitakan habis. Namun Oo meragukan apakah pupuk-pupuk tersebut benar-benar langka atau tidak. Sehubungan dengan penyerapan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Oo mensinyalir ada titik-titik lemah di Daerah Tingkat 2 yang menyebabkan penyerapan anggaran Kementan rendah. Oo saran ke Menteri Pertanian (Mentan) untuk beri perhatian khusus di Daerah Tingkat 2 tersebut.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Oo menanyakan, apakah niat baik Bulog untuk menyerap gabah petani sudah dijalankan atau belum. Oo menyarankan peninjauan kembali terhadap Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) di masyarakat.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Sutisna menanyakan tindakan apa saja yang sudah dilakukan pihak kehutanan terkait dengan munculnya pasar hewan. Sutisna menambahkan seharusnya ada tindakan tegas dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) terkait dengan pasar hewan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Oo minta klarifikasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) tingkat produksi nelayan sebelum dan setelah Peraturan Menteri (PerMen) keluar. Oo saran ke MenKP untuk mengembangkan dan mempersiapkan pakan ikan. Sehubungan dengan anggaran, Oo harap tepat sasaran sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten. Oo akan cek di lapangan dan tidak ingin hanya menerima laporan anggaran di atas meja.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Oo menyindir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Nenek Asyani yang jalannya sudah susah, ditangkap. Namun perusahaan-perusahaan yang sudah lakukan penebangan hutan ilegal secara masif, masih tenang-tenang saja. Oo minta klarifikasi sikap MenLHK atas berkurangnya daerah resapan air.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sumedang
Tanggal Lahir
12/04/1952
Alamat Rumah
Jl. Cilengkrang I No.25, RT.004/RW.005, Kelurahan Cisurupan. Cibiru. Bandung. Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Barat IX
Komisi
IV - Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pangan