Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap RUU Nelayan - RDPU Komisi 4 dengan Asosiasi Nelayan Indonesia

Oo Sutisna menegaskan bahwa masukan dari komunitas Nelayan Indonesia ini sangat penting bagi keberadaan RUU Nelayan. Oo Sutisna menanyakan apakah mungkin ada suatu kebijakan yang bisa mempermudah RUU Nelayan.

Rancangan Undang Undang (RUU) Karantina — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kepala Karantina Pertanian

Oo menjelaskan UU Karantina ini sudah masuk Prolegnas, bagaimana tim Baleg bisa menjadi prioritas atau tidaknya dan tidak semua UU dari negara-negara yang dikunjungi diadopsi namun berikan sesuai kondisi negara kita.

Masukan dan Pandangan terkait RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Yuyun Yuwariah (Akademisi, UNPAD), Prof. Sobir (Akademisi, IPB), Prof. Sudarjat (Akademisi, UNPAD), Prof. Darsono (Akademisi, UNS), dan Ihsanudin (Pakar)

Oo mengatakan bahwa ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait prinsip dasar RUU yang penyusunannya diawali dengan semangat mewujudkan kedaulatan pangan dan jumlah petani yang semakin sedikit diikuti dengan jumlah lahan yang semakin berkurang.

Rancangan Undang-Undang tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan — Badan Legislasi DPR RI Audiensi dengan Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor

Sutisna mengatakan sulitnya sumber daya petani karena anak muda jarang yang mau bertani, sementara luas negara cukup dan perlu dikelola. Sutisna mengatakan kedaulatan pangan adalah cita-cita bersama yaitu melindungi pangan dan masalah pangan adalah harga diri bangsa. Sutisna mengatakan Komisi 4 tidak rela jika jeroan diimpor karena kehalalannya diragukan, sementara raskin masih banyak yang tidak layak makan. Jadi Sutisna mendorong tenaga muda (mahasiswa) untuk ikut menjaga negara bahkan tertarik menjadi petani.

Tanggapan

Perdagangan Satwa Langka yang Dilindungi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Oo menjelaskan apa yang sudah dilakukan pihak kehutanan terkait dengan munculnya pasar hewan, seharusnya ada tindakan yang tegas dari pihak kehutanan terkait dengan pasar hewan.

Kinerja, Fungsi, dan Isu terkait Komisi 4 DPR-RI - Komisi 4 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Mahasiswa IPB

Oo Sutisna bertanya ada berapa alumni IPB yang menjadi pelaku usaha tani. Oo juga menjelaskan bahwa penduduk Indonesia sangat banyak, dari tahun ke tahun selalu naik, sehingga terjadi alih fungsi lahan yang tidak terkontrol, padahal banyak orang yang perlu makan.

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian RI di Tahun 2015 – Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI, Dirut Bulog dan Kepala Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC)

Sutisna mengatakan adanya titik-titik lemah
dalam penyerapan anggaran di Kementan, sehingga penyerapan di daerah juga harus
diperhatikan. Sutisna menyampaikan bahwa dirinya mensiyalir di tingkat 2 ada main untuk program-program Kementan. Sutisna menyatakan bahwa dirinya keberatan
terkait pupuku yang akan dinaikan, karena disetiap akhir tahun sering sekali pupuk habis atau tidak ada. Sehingga Sutisna mempertanyakan apakah disetiap pupuk mengalami kelangkaan benar-benar tidak ada atau bagaimana. Sutisna mengatakan bahwa serapan baru mencapai 10%-17% untuk lembaga Pemerintah, dan APBNP baru realisasi pada 12 Mei yang lalu. Sutisna mempertanyakan terkait
dengan RAPBN yang diminta oleh Kementan ini apakah akan berhasil atau akan mubazir.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sutisna mengatakan anggaran yang besar harap diimbangi dengan serapan yang tidak jomplang. Sutisna bertanya jurus KKP untuk nelayan dalam menghadapi musim panseklik, keadaan yang tidak bisa melaut. Sutisna mengatakan perguruan tinggi banyak tetapi hanya untuk mengurus garam tidak becus.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian

Oo menanyakan langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi penurunan harga karet dan sawit.

Dampak Kekeringan dan Kelangkaan serta Mahalnya Daging Sapi dan Ayam — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Dirut Perum Bulog

Sutisna mengkhawatirkan kejadian naik atau tidaknya harga beras, karena permasalahan akan semakin rumit jika harga beras naik. Terkait dengan masalah daging, ia ingin Mentan RI tidak pandang bulu dalam menindak para pelaku.

Hak Guna Usaha dan Alih Fungsi Hutan — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sutisna menjelaskan bahwa ini sangat menarik kembali banyak perusahaan yang masuk ke hutan, ia melihat mungkin saja ada indikasi tumpang tindih perbuatan melawan hukum ini jadi persoalannya dari sekian banyak perusahaan kami ingin mengetahui bahwa negara ada untuk mensejahterakan rakyatnya. Ketika mereka melakukan pelanggaran hukum apa yang didapatkan oleh negara ketika mereka buka lahan sendiri.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2016, Pemaparan DIPA Tahun 2017, dan Isu-Isu Aktual Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Sutisna mengatakan kejadian banjir dan longsor paling banyak terjadi di Jawa Barat, bagaimana KLHK akan mengatasi bencana tersebut. Ketersediaan air paling bagus dari hutan namun terjadi rebutan air, Sutisna bertanya siapa yang memberikan izin terkait penyediaan air.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Oo Sutisna menegaskan karena adanya Pemerintah ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Harus detail dalam laporan. Selanjutnya, ia menanyakan bagaimana pendekatan antara pihak Kementerian dengan yang ada di daerah itu sendiri.

Pembahasan RKA RKP K/L 2016, ABPN-P 2016 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut Perum BULOG

Menurut Oo, CBP harus ditingkatkan karena situasi dan kondisi kekeringan yang mengharuskan penyediaannya ditingkatkan.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Urusuan Logistik (Bulog) Tahun 2017 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Urusuan Logistik (Dirut Bulog)

Oo Sutisna menegaskan beras itu idealnya harganya dibawah Rp8.000/Kg. Kemudian ia menanyakan apakah kaitannya dengan ekspor lagi.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sutisna mengatakan kesulitan dalam budidaya ikan adalah pakannya, Sutisna meminta data penganggaran pakan supaya bisa dievaluasi. Sutisna berharap ada peralihan dari makan daging ke ikan meskipun kampanye-nya sulit.

Pembahasan Panja Pupuk - RDP Komisi 4 dengan Ditjen Sarana dan Prasarana Kementerian Pertanian dll

Sutisna menanyakan benar atau tidak bahwa di lapangan ada pupuk bersubsidi dan non subsidi. Sutisna memberikan data bahwa penyalur justru banyak ada di daerah-daerah. Terkait benih, Sutisna menyampaikan bahwa koperasi akan mati dengan bantuan langsung tanpa bunga. Sutisna menyampaikan bahwa di Subang harap diperbaiki kualitasnya. Sutisna sangat prihatin ketika ada dari luar negeri masuk ke Indonesia dan lebih murah.

RUU Sistem Budidaya Tanaman — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Asosiasi Bunga Indonesia (ASBINDO), SPI, Asosiasi Pestisida, dan Produsen Pupuk

Oo Sutisna mengatakan bahwa terdapat petani yang ngerti dan ada juga yang tidak mengerti masalah pelaporan ini.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester 1 BPK Tahun 2016, Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2016, Rencana Kerja Tahun 2017, Temuan Hasil Kunker Reses dan Isu-isu Aktual — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Oo Sutisna mengatakan bahwa kami ingin penjelasan di tahun 2017 tidak ada impor, cadangan tahun 2016 untuk tahun 2017 apa ini bukan pembohongan. Kalau di pasar itu cenderung khawatir ada manipulasi yang dilakukan oleh pedagang itu apa tidak lebih baik penyaluran raskin langsung di sentra masyarakat, kalau di pasar khawatir ada penipuan ini untuk meminimalisasi perputaran beras, apa tidak lebih baik operasi pasar dilakukan di sentra-sentra masyarakat. Perbaikan apa yang dilakukan di tahun 2017 berdasarkan apa yang terjadi di 2016 ini hasil kemarin sudah cukup baik dan ke depannya harus lebih baik lagi dan harapan kita sebagai mitra Perum Bulog harus lebih baik dari sebelumnya.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester I Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Oo mengatakan bahwa kejadian banjir dan longsor paling banyak terjadi di Jawa Barat. Oo menanyakan bagaimana hubungan kerja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan apa yang akan dilakukan KemenLHK kedepan mengatasi banjir dan longsor. Oo juga mengatakan bahwa ketersediaan air akhir-akhir ini air baku yang bagus itu dari hutan, namun terjadi rebutan.

Rencana Pelepasan Hak Guna Usaha (HGU) pada Lahan PT. Perkebunan Nusantara VIII di Kabupaten Lebak Provinsi Banten — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Planologi dan Tata Lingkungan KLHK, Deputi Bidang Agraria dan Farmasi Kementerian BUMN, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bupati Lebak, Dirut Perum Perhutani, dan Dirut PT. Perkebunan Nusantara VIII

Oo Sutisna mengatakan prihatin dengan permasalahan di Kabupaten Lebak yang perlu diperhatikan bersama. Ia menyampaikan bahwa rakyat sudah miskin dan harus dibantu bersama. Ia mengatakan untuk masalah perhutani sudah dibicarakan dan ia menghimbau jangan sampai terjadi kasus pelepasan untuk jalan tol yang tidak jelas ujungnya. Ia menyampaikan Gerindra mendukung Bupati Lebak. Ia mengatakan kemarin-kemarin sudah ada perencanaan kerjasama atas lahan.

Evaluasi Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2017 dan Isu-Isu Aktual — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Oo mengatakan bagaimana nasib penyuluh bantu dari kelautan dan pembinaan pembudidaya ikan yang kontribusinya cukup bagus.

Penerapan Ketahanan Pangan di Daerah — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Walikota Jakarta Barat, Walikota Bekasi, Dinas Sosial Bandung, Perwakilan Walikota Surabaya, Perwakilan Walikota Makassar, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, dan Dirut Bulog

Oo Sutisna mengatakan pertemuan ini adalah kelanjutan agar mengetahui mekanisme konsep dari daerah dalam ketahanan pangan. Ia menanyakan permasalah sekarang dimana ada yang tidak kebagian kartu. Ia mengatakan di Bandung masih ada RT dan RW yang tidak tahu siapa yang mendapatkan kartu dan siapa yang bertanggung jawab. Ia mengatakan dulu raskin menjadi rastra, sekarang ada yang miskin tidak kebagian. Menurutnya jika ada masalah kartu, harga menjadi naik dan tidak adil untuk petani.

Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Oo Sutisna menanyakan mengenai hutan yang digunakan untuk pembuatan tol Cipali dan proses menukarnya.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian dan Rencana Kerja Pemerintah Kementerian Pertanian Tahun 2018 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian

Oo Sutisna menanyakan peranan wajib tanam serempak dan program 1.000 desa. Ia juga menanyakan masalah hama dan sistem pertanaman yang harus secara aman tapi tidak terdorong dari beberapa pihak. Ia juga menyinggung masalah perbenihan di pedesaan. Ia mengatakan PTPN khawatir dengan kesempatan ketiga dan pesimis dengan perkembangan perkebunan. Menurutnya, perkebunan perlu ditingkatkan anggarannya agar meningkat di pasar internasional. Ia mengatakan perlu ada penjelasan sedetail-detailnya tentang pertanggungjawaban atas kartu tani. Menurutnya mengurus masyarakat tidak sesederhana itu dan harus duduk bersama karena ini permasalahan yang penting.

Rencana Program Kerja PT KTM dalam Rangka Mendukung Program Swasembada Gula – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Kebun Tebu Mas (KTM)

Sutisna mengatakan bahwa yang dilakukan oleh pabrik dengan petani seolah-olah bagus, yang dimana ini bisa terjadi peraingan yang tidak sehat yang akan memberikan dampkah kepad pabrik lain juga. Masyarakay juga ketakutan ketika ada pabrik lain sehingga ini sangat miris sekali, sehingga Sutisna mempertanyakan bagaimana PT KTM mengatasi masalah ini karena jangan sampai terjadi stagnan saat panen, dan Sutisna mempertanyakan bagaimana penyuluhan kepada masyarakat karena disana juga tidak semua petani tebu.

Evaluasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pertanian RI, PT. Pupuk Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Berdikari (Persero), PT. Bank Negara Indonesia (Persero), PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. , dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Oo menanyakan peran BRI soal pembagian benih serta ketepatan Kartu Tani dalam menyelesaikan persoalan. Ia juga menanyakan kemungkinan warga yang tidak memiliki KTP untuk dapat Kartu Tani. Ia meminta adanya perbaikan dalam perbaikan beras miskin serta peran BULOG ditingkatkan untuk menyerap gabah petani.

Cetak Sawah dan Perluasan Lahan Pertanian — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Prasarana Dan Sarana Pertanian

Oo Sutisna bertanya kepada Dirjen PSP Kementan yaitu kaitan dengan seluas ini, maka kontrolnya seluas apa.

Monitoring dan Evaluasi Alat Penangkap Ikan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Sutisna yang merupakan orang asli Indramayu mengatakan bahwa nelayan di Majakerta menggunakan kapal yang tidak menggunakan alat tangkap yang merusak, berdasarkan testimoni nelayan disana. Sutisna juga mengatakan bahwa egoisme lintas sektoral masih mendominasi di lapangan. Ia juga mengkritisi banyaknya pembangunan pasar ikan yang mangkrak, contohnya seperti di Bandung dan Kabupaten Sumedang. Sutisna juga mempertanyakan kenapa ada berita bahwa pengembangan wisata di pulau-pulau Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusir penduduk asli setempat? Ia juga merasa senang jika program yang ingin dijalankan KKP dapat berjalan dengan lancar, tetapi jangan lupa dengan yang terjadi di lapangan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH), Forum Penyelamat Hutan (FPH), dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Sutisna mengapresiasi LSM-LSM yang peduli pada hutan. Sutisna mengatakan masalah pengelolaan hutan sudah terjadi sejak krisis moneter dan adanya peraturan pemerintah yang multitafsir. Sutisna mengatakan LMDH sudah ada dari dulu, tinggal dinikahkan dengan peraturan baru.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dan Usulan Program yang Akan Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) — Komisi 4 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Sutisna mengatakan bagaimana menyetujui usulan program tahun 2018 jika masalah disclaimer tangkap tahun 2016 belum jelas. Sutisna meminta tanggung jawab Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar tetapi impor garam.

Asuransi Pertanian dan Nelayan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perikanan Budidaya dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, dan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)

Sutisna mengatakan peraturan terkait asuransi pertanian dan nelayan perlu dipelajari.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perum Bulog Tahun Anggaran 2018 — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perum Bulog

Sutisna mengatakan di daerah, ada orang yang sudah meninggal mendapat kartu miskin tapi orang yang miskin tidak dapat kartu. Sutisna mengatakan prihatin jika harga beras jatuh, karena Bulog yang selalu disalahkan.  

Keberlangsungan Komoditas Aren di Indonesia — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Asosiasi Aren Indonesia dan Peneliti Aren

Oo mengatakan berbicara aren tidak bisa sederhana, ketika mau memperbanyak aren maka mau ditanam dimana, masyarakat juga sulit untuk diajak menanam pohon aren. Oo mengatakan aren menyediakan air, sedangkan sawit menyerap air. Oo mengatakan secara ekonomis, penanaman aren tidak menguntungkan, banyak yang mubazir, cenderung turun temurun, dan proses produksinya ada. Oo mengatakan aren memiliki banyak manfaat, lidi dari aren di Jakarta senilai Rp60.000 dapat 5 buah. Oo berpendapat masalah sosialisasi harus diselesaikan lebih dahulu untuk mendorong penanaman aren atau mungkin bisa mendapat tempat di tanah-tanah pemerintah.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Penangkapan Ikan — Komisi 4 DPR RI Audiensi dengan Front Nelayan Bersatu dan Asosiasi Budidaya Ikan Laut

Sutisna mengatakan bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanan menjelaskan Permen 71/2016 kepada nelayan di Jawa Barat. Sutisna mengatakan ada masalah pengawasan dalam pembagian kapal, bantuan menjadi mangkrak karena banyak kapal yang tidak cocok di beberapa daerah. Sutisna berpendapat sepanjang nelayan tidak memiliki keberanian sikap maka sepanjang itu akan tertindas. Sutisna mengatakan F-Gerindra sepakat bahwa masalah nelayan adalah masalah serius.

Evaluasi Program dan Revitalisasi Perum Bulog dalam mencapai Kedaulatan Pangan — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Perusahaan Umum Bulog

Sutisna mengatakan tidak kebayang jika masyarakat tahu terkait minusnya stok beras di Bulog, hal ini juga mungkin akan dimanfaatkan oleh orang berduit. Sutisna mengatakan harga gabah sudah disepakati tetapi tidak dilaksanakan karena alasan inflasi, sutisna bertanya berapa besar inflasi. Sutisna merasa miris menjadi bangsa Indonesia, negara lain mungkin akan ikut campur dengan urusan negara Indonesia, apakah presiden Jokowi tahu tentang hal ini dan apakah DPR harus mengatakannya dahulu. Sutisna mengatakan di Kerawang ada petani melawan aparat, hal ini miris ketika petani dibentrokkan ke aparat. Sutisna bertanya siapa yang akan bertanggung jawab dalam pengaturan pendistribusian beras, jangan sampai masyarakat miskin jadi miskin karena pungutan yang ada.

Monitoring dan Evaluasi Tenaga Penyuluh — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kemendagri, Kemenkeu, KemenPANRB, BKN, Kementan, KLH, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Laut dan Perikanan

Oo mengatakan bahwa disini korelasinya dengan kesiapan tenaga kerja di lapangan. Tadi disampaikan uang ada, dan butuh tetapi kapan legitimasinya. Terkait penyuluh di atas 35 tahun Oo bertanya bagaimana solusinya.

Kebijakan Tata Kelola Air Nasional — Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian, Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sutisna mengatakan air adalah dasar kebutuhan yang dibutuhkan, namun banyak alih fungsi lahan kurangnya air. Sutisna mengatakan di Subang irigasinya bagus, tetapi jika dangkal siapa yang akan bertanggung jawab dan jika hujan akan banjir, sehingga padi hancur karena saluran air tidak bisa mempercepat aliran airnya. Sutisna juga mengatakan Kota Bandung banjir jika hujan, ini diakibatkan tata ruang yang tidak jelas dan hanya ada gedung-gedung besar sebagai akibat dari para pejabat.

Kunjungan Masa Reses — Komisi 4 DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, Kementerian KLHK dan lain-lain

Oo Sutisna meminta tolong untuk tunjukkan daerah yang menerima bantuan bibit produktif yang sudah disampaikan di lapangan dan yang akan Komisi 4 tinjau, karena yang sampai ke Komisi 4 beritanya miring semua.

Luas Lahan Pertanian – Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian RI

Oo mengatakan yang perlu dijadikan kesimpulan adalah kaitan antara lahan baku dengan pupuk. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, Oo menuturkan bahwa penyaluran sistem yang dilakukan Bulog jauh lebih baik dari BNPT sebab warga meninggal masih menerima bantuan dan peran pemerintah dalam mengatasi masalah petani yang belum dibayar oleh perusahaan.

Koordinasi Kunjungan Kerja - Rapat Koordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Kementerian Pertanian RI, BULOG, Perum Perhutani dan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bali

Oo Sutisna mengatakan untuk diberitahukan mengenai daerah yang menerima
bantuan bibit produktif serta perkembangannya sebab berita yang sampai di Komisi
4 hanya kabar miring saja.

Latar Belakang

Oo Sutisna, S.H terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka, Subang) setelah memperoleh 34,650 suara.  Akrab dipanggil dengan Kang Oo oleh pengikutnya, Kang Oo adalah pengusaha pertanian dan perkebunan besar di Jawa Barat.  Kang Oo juga politisi senior Gerindra di Jawa Barat. Kang Oo adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Jawa Barat (2008-sekarang).

Pada masa kerja 2014-2019 Kang Oo bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan dan pangan.

Pendidikan

SLTA, STM Negeri, Sumedang (1970)

S1, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung (2012)

Perjalanan Politik

Sebelum Oo Sutisna terjun ke dunia politik dan sebelum merintis usaha pertanian dan perkebunannya, Kang Oo sudah aktif beorganisasi sejak lulus SMA.  Kang Oo bergabung di beberapa organisasi sayap kepemudaan dari Partai Golkar. Kang Oo adalah Wakil Sekretaris Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Kabupaten Bandung (1975-1980) dan Wakil Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung (1982-1985).

Kang Oo kemudian merintis usaha pertanian dan perkebunannya. Di 1999 Kang Oo memulai karir baru sebagai penyuluh petani dan aktif di organisasi Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) dan menjadi Sekretaris Jenderal KTNA Nasional (2000-2005) dan Ketua KTNA Provinsi Jawa Barat (2004-sekarang). Atas kontribusinya membina petani dan nelayan Kang Oo beberapa penghargaan dan salah satunya Satya Lencana Wirakarya dari Presiden RI sebagai Teladan Nasional Pembangunan Pertanian Nasional di 2001.

Di 2004 Kang Oo menjadi Pengurus di salah satu organisasi basis embryo dari Gerindra yaitu Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Kang Oo adalah Pengurus DPP HKTI (2004-2009).

Sebelum Pileg 2009 Kang Oo aktif dalam awal pembentukan Gerindra dan menjadi Ketua DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat (2008-sekarang).

Pada Pilkada 2013 Kang Oo dicalonkan oleh Gerindra sebagai Calon Gubernur Jawa Barat namun kalah. (sumber) 

Pada Pileg 2014 Kang Oo mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IV.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016 - Oo Sutisna menemukan ada masalah di Mahkamah Konstitusi (MK) dari organisasi masyarakat pertanian. Selanjutnya, Oo menilai positif pemuliaan benih yang dilakukan petani.  [sumber]

RUU Karantina

30 Juni 2015 - Oo menyoroti contoh kasus Apel Malang dimana steknya berasal dari Jepang dan dikembangkan di Malang. Menurut Oo ini perlu perhatian khusus dari Badan Karantina. Oo meragukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bisa memproteksi masyarakat dari budi daya ikan karena menurut Oo pakan ikannya sendiri mungkin bisa mengakibatkan obesitas untuk ikannya. Oo saran karantina langsung bertanggung jawab kepada Presiden.  [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

16 Juni 2015 - Menurut Oo masukan-masukan dari komunitas nelayan Indonesia sangat penting bagi Komisi 4. Oo minta pendapat ke asosiasi-asosiasi nelayan apakah ada suatu kebijakan yang bisa mempermudah RUU Perlindungan Nelayan.  [sumber]

Tanggapan

Pelarangan Cantrang

10 Oktober 2018 – Audiensi  Komisi 4 dengan Aliansi Nelayan Indonesia. OO menyatakan UU perikanan itu buat siapa gitu kan intinya. Dalam menentukan anggaran untuk APBN saja sudah tiga kali gagal, jadi perjuangan ini perlu kita lanjutkan karena yang terpenting kehadiran Bapak dan Ibu di sini mampu mengayomi dan menyejahterakan masyarakat nelayan di seluruh Indonesia.[sumber]

Rencana Penghapusan Keramba Jaring Apung di Danau Jati Luhur

26 April 2018 - Pada Audiensi Komisi 4 dengan Paguyuban Pembudidaya Ikan-Keramba Jaring Apung, 

Oo Sutisna mengatakan, DPR bukan pengutus sebab pemerintahlah yang memutuskan. Oo Sutisna berjanji akan melakukan kunjungan dan bernegosiasi untuk tidak mengorbankan masyarakat kecil. Oo Sutisna juga mengatakan, akan melakukan koordinasi lintas sektoral dan kementerian agar program pemerintah pro rakyat. Oo Sutisna menyampaikan terima kasih pada PPI-KJA untuk hadir di Komisi 4 DPR-RI. [sumber] 

Impor Bahan Pangan dalam Persiapan Kunker Komisi 4

5 Februari 2018 - Dalam rapat koordinasi dengan Sekjen KLHK, Sekjen KKP, dan Sekjen Pertanian Sutisna menyoroti informasi simpang siur tentang produk-produk di lingkungan kita tentang masalah maraknya impor beras, beras ketan, garam dan impor jagung. Ia juga menyarankan kelak ketika turun ke lapangan jangan melihat yang baik-baiknya saja karena dirinya menganggap hal tersebut perlu disampaikan sebab tidak enak didengar. Sutisna menanyakan bagaimana fakta di lapangan terutama perihal jagung dari Jawa Timur yang siap turun ke Jakarta dan Ia berharap Komisi 4 bisa memfasilitasi hal tersebut. [sumber]

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Oo berpendapat mengenai pernyataan Bapak Dirjen yang perusahaan tidak mempunyai kewajiban terhadap plasma, ini kan lahannya di kota tetapi kenapa masih saja lama. Intinya dimana letak pengawasan yang dilakukan pemerintah. Oo berpendapat Jangan sampai kita jadi pengkhianat bangsa atau jangan-jangan ada bandarnya disana. Oo Sutisna sempat melihat hutan lindung itu bisa ditanami jagung, dan macam-macam jadi manfaatkanlah itu. [sumber]

Swasembada Daging

29 November 2017 - Oo meminta Dirjen PKH memanfaatkan dana talangan di Jawa Barat. Oo menceritakan bahwa Ia masih menemukan masih adanya sapi betina yang dipotong ketika Oo berkeliling mengecek Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan itu merupakan tindakan melanggar undang-undang. Temuan Oo lainnya adalah terkadang ketika sapi sedang birahi justru inseminatornya tidak ada, dan atas semua temuan tersebut Oo menyatakan tidak mungkin semua itu ditanggung oleh APBN. Mengenai lahan kosong Oo menginformasikan adanya lahan perkebunan terlantar di dapilnya milik PTPN. [sumber]

Asosiasi Peternak

25 September 2017 - Dalam rapat Audiensi dengan Dirjen Kementan, PPSKI(Perhimpunan Peternak Sapi Dan Kambing Indonesia) dan Asperindo (Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia), Sutisna menyatakan terkait modal ini sekarang ada KUR dulu juga ada KUR tapi yang mendapat KUR itu biasanya bikin petani-petani kecil ini memang terkadang kita itu biasanya jika ada dirjen baru biasanya program lama ditinggalkan. Sutisna berpendapat seharusnya janganlah seperti "lain kopi lain masakan", jika ada yang bagus di zaman dulu yang harus dilanjutkan, jika buruk ya diperbaiki jangan sampai ketika baru itu semuanya harus baru. [sumber]

Kelangkaan Garam dan Riset Pegelolaannya

5 September 2017 - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) Komisi 4 dengan Kemendag (Kementerian Perdagangan ), KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan PT. Garam Oo Sutisna berharap bahwa ketua harusnya tegas dalam kebijakan soal garam ini, karena dapilnya kekurangan garam. Oo merasa petani garam antara untung dan buntung. Oo mengatakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan mempermudah impor masuk. Oo merasa bahwa DPR bertanggung jawab dari Aceh sampai Papua. [sumber]

Status dan Peralihan PNS Tenaga Penyuluh

23 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 4 dengan KemenKP, KemenLHK, Kementan KemenPANRB Kemendagri dan Kemenkeu, Oo Sutisna menegaskan adalah keliru jika mengira para penyuluh bekerja di depan komputer karena mereka bekerja di lapangan. [sumber]

Dampak Kebijakan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan 

14 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Kalimantan Barat, Maluku, Maluku Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Jawa Tengah, Jabar, Jawa Timur, Lampung, Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan, saat Oo melakukan kunjungan kerja ke Bintung banyak industri yang mendekati bangkrut dan hal ini harus segera diantisipasi serta mendapat solusi yang tepat. [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Sutisna menanyakan apakah destinasi pariwisata dapat memenuhi target yang dipasang oleh Kementerian LHK. Ia menyarankan untuk memperbanyak kemitraan dengan masyarakat lokal.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Oo Sutisna setuju dengan usulan untuk menghentikan reklamasi teluk Jakarta karena dinilai telah melanggar hukum. Selanjutnya, menurut Oo Sutisna, korban penggusuran di wilayah Luar Batang tetap akan kehilangan mata pencahariannya meski dipindah ke rumah susun.  [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

15 Maret 2016 - Oo Sutisna bertanya, apakah ada keberanian dari penyuluh? Oo Sutisna menyarankan agar bersama-sama berbuat kebaikan. Ketika ada program di daerah, cobalah berikan yang sebaik baiknya.  [sumber]

2 Juli 2015 - Menurut Oo yang penting adalah harus ada kepedulian dari semua pihak terkait. Dan 10 fraksi di DPR setuju pentingnya ketahanan pangan untuk mewujudkan kedaulatan pangan. Oo mohon ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk tidak melupakan Tenaga Harian Lepas yang ada dan mengedepankan orang-orang yang baru ‘masuk’.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Sutisna meminta pendapat Mentan tentang bantuan program langsung dari pusat yang justru diklaim oleh Bupati terkait bahwa bantuan itu dari Dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab).  [sumber]

26 Mei 2015 - Oo keberatan harga pupuk untuk dinaikkan. Menurut Oo setiap akhir tahun pupuk selalu diberitakan habis. Namun Oo meragukan apakah pupuk-pupuk tersebut benar-benar langka atau tidak. Sehubungan dengan penyerapan dari Kementerian Pertanian (Kementan), Oo mensinyalir ada titik-titik lemah di Daerah Tingkat 2 yang menyebabkan penyerapan anggaran Kementan rendah. Oo saran ke Menteri Pertanian (Mentan) untuk beri perhatian khusus di Daerah Tingkat 2 tersebut.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Oo menanyakan, apakah niat baik Bulog untuk menyerap gabah petani sudah dijalankan atau belum. Oo menyarankan peninjauan kembali terhadap Unit Pengelolaan Gabah Beras (UPGB) di masyarakat.  [sumber]

Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi

25 Mei 2015 - Sutisna menanyakan tindakan apa saja yang sudah dilakukan pihak kehutanan terkait dengan munculnya pasar hewan. Sutisna menambahkan seharusnya ada tindakan tegas dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK) terkait dengan pasar hewan.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan

1 April 2015 - Oo minta klarifikasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP) tingkat produksi nelayan sebelum dan setelah Peraturan Menteri (PerMen) keluar. Oo saran ke MenKP untuk mengembangkan dan mempersiapkan pakan ikan. Sehubungan dengan anggaran, Oo harap tepat sasaran sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten. Oo akan cek di lapangan dan tidak ingin hanya menerima laporan anggaran di atas meja.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Oo menyindir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Nenek Asyani yang jalannya sudah susah, ditangkap. Namun perusahaan-perusahaan yang sudah lakukan penebangan hutan ilegal secara masif, masih tenang-tenang saja. Oo minta klarifikasi sikap MenLHK atas berkurangnya daerah resapan air.  [sumber]