Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Penyempurnaan RUU Penyadapan - RDP Baleg dengan Badan Keahlian Dewan (BKD)
Abdul berpendapat bahwa yang dapat menyadap polisi, TNI dan KPK harus diatur dalam undang-undang agar tidak menyalahgunakan wewenang dan agar tidak terjadi kebocoran dalam hal pengawasan badan. Abdul menyampaikan bahwa Badan Wakaf 4 tahun sampai selesai masa baktinya, gajinya belum juga keluar, maka ini dapat menjadi hal-hal teknis ke depan dan lebih baik badan tersendiri karena tuntutan zaman. Abdul juga menyampaikan bahwa Kepolisian ada badan cyber yang dulunya tidak terpikirkan sampai ke situ.
Penyempurnaan RUU Penyadapan - RDP Badan Legislasi dengan Badan Keahlian Dewan
Wachid menjelaskan bahwa yang bisa sadap hanya Polisi, TNI dan KPK. Ini harus diatur dalam Undang-Undang agar tidak menyalahgunakan wewenang, agar tidak menjadi bocor dalam hal pengawasan badan. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) itu setelah dibentuk baru satu tahun digaji dan Badan Wakaf baru 4 tahun kerja baru keluar. Wachid menjelaskan bahwa Badan Wakaf ini 4 tahun sampai mau kelar masa baktinya, gajinya belum juga keluar, ini hal-hal teknis ke depan dan lebih baik badan tersendiri karena tuntutan zaman. Wachid juga menyampaikan bahwa Kepolisian ada badan cyber yang dulunya tidak terpikirkan sampai ke situ.
Tanggapan
Kinerja Pengelolaan Keuangan Haji Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Wachid mengatakan ada laporan bahwa dana kemaslahatan akan digunakan untuk pembangunan kantor sekretariat di Jeddah, ia secara pribadi tidak setuju karena seharusnya dana kemaslahatan untuk masyarakat yang ada di sini bukan di sana, itu urusan Kemenag. Terkait Bank Muamalat yang akan di merger dengan Bank BTN harus dibicarakan secara khusus, harusnya Dewas melaporkan kasus ini kepada kami. Kondisi saat ini sudah sangat membahayakan, jangan-jangan ke depan BPKH tidak bisa memberikan dana manfaat untuk jamaah haji. Kejadian haji 2023, banyak jamaah yang tidak berhak mendapat nilai manfaat tetapi malah mendapatkan, seharusnya BPKH jangan menjadi kasir tapi benar-benar ikut mencermati apakah mereka berhak atau tidak. Bagaimana BPKH bisa menghasilkan nilai manfaat yang bertambah setiap tahun, karena perkembangan kuota haji dari Arab Saudi bertambah terus. Kalau BPKH tidak bisa menambah nilai manfaat, maka kita akan minus.
Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M, dan lain-lain — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama RI
bdul mengatakan pembahasan evaluasi penyelenggaraan ibadah haji Tahun 2023 agak terlambat karena sudah seharusnya membahas penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2024 dan Panja Haji. Abdul mengatakan tenda, bis dan catering menjadi masalah pada penyelenggaraan ibadah haji 2023, ke depan kontrak dengan pihak Masyair harus konkrit bahkan kalau boleh Komisi 8 DPR-RI dilibatkan dalam hal ini. Abdul berpendapat tambahan kuota haji Indonesia akan menjadi masalah besar ke depan kalau tempat di Armuzna tidak dipersiapkan, begitu juga hotel di Mekkah maupun Madinah. Abdul menanyakan bagaimana dengan kenaikan nilai mata uang dollar yang akan berdampak pada nilai mata riyal. Lalu bagaimana dengan skenario haji yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp49 Juta. Abdul mengatakan jamaah haji Indonesia rata-rata usia tua, bahkan semestinya belum tua namun masuk daftar tunggu sangat lama. Lalu bagaimana solusi persoalan kesehatan jamaah ini. Mestinya mendapatkan perawatan kesehatan melalui Kementerian Kesehatan.
Laporan Keuangan Penyelenggaraan Haji Tahun 1444 H/2023 M yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Wachid mengatakan Menteri Agama harus mendalami realisasi tambahan kuota haji sampai ke tingkat kabupaten karena ada beberapa protes dari masyarakat terkait kuota tambahan yang diisi oleh orang-orang yang tidak berhak berangkat, seperti baru mendaftar lalu berangkat dan mendapatkan nilai manfaat, takutnya kasus-kasus ini menjadi temuan oleh BPK RI nantinya. Wachid mengatakan Menteri Agama Arab Saudi harus memberikan informasi terkait jamaah-jamaah yang melakukan ibadah tetapi tidak diketahui oleh kita, hal ini bagian dari kontrol jika suatu saat terjadi bencana misalnya. Wachid mengatakan daftar tunggu kuota batu harus diselesaikan karena kuota batu terjadi akibat daftar haji dengan dana talangan oleh bank tetapi tidak diteruskan lagi dan akhirnya menumpuk.
Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pondok Pesantren — Komisi 8 DPR-RI Audiensi dengan Pusat Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PP PerguNU)
Terus terang, revisi draft RUU Sisdiknas ini sudah menjadi keresahan di daerah. Kebetulan dapil saya adalah Jawa Tengah 2, itu daerah pesantren meliputi Demak, Kudus dan Jepara. Hal ini memang sudah menjadi pembicaraan, bahkan kami sudah sampaikan dalam media bahwa kami menolak frasa yang menyebutkan Ketidakadaan Madrasah, kata-kata ini sangat meresahkan. Sepulang dari haji, kita mensupport Panja untuk rapat dengan Komisi 10 dan Menteri Keuangan supaya pembahasan Madrasah ini kita dahulukan. Pendidikan Madrasah ini sangat penting karena kami juga berasal dari Madrasah, anak saya juga dididik dari madrasah dan itu wajib bagi kami untuk meletakkan pondasi agama. Madrasah ini kecenderungan dipinggirkan sehingga kami bersama dengan Madrasah Aliyah Negeri Jepara membentuk Madrasah Digital. Kami merintis Madrasah Digital di Jepara sehingga pendidikan benar-benar setara dengan pendidikan yang lain, kami juga akan mengundang teman-teman komisi 8 nanti untuk kunjungan ke Jawa Tengah diantaranya untuk meninjau Madrasah Aliyah Digital sehingga model ini bisa nanti untuk diikuti yang lain. Terkait LGBT kami juga mendukung, ini tidak model pendidikan kita, model muslim, bahkan untuk negara-negara barat sudah menjadi keresahan, jadi harus kita lawan. Kita harus memikirkan kesejahteraan daripada Guru Madrasah karena daerah kami adalah desa-desa. Guru-guru di Madrasah hanya mendapatkan uang sabun, bukan honor sebesar Rp150.000 - Rp200.000. Bagaimana dengan anggaran Kemendag yang sebesar Rp666 triliun diantaranya Rp52 triliun untuk Ditjen Pendis tapi Ditjen Pendis belum menyelesaikan masalah kesejahteraan guru, padahal ada anak-anak di rumah yang butuh asupan gizi, sehingga terpaksa Guru-guru Madrasah di daerah kalau pagi yang punya sepeda motor jadi ojek, sore jam 1 masuk ngajar, yang di desa kalau pagi ke sawah, buruh tani, baru nanti jam 01.00 mengajar, sehingga kurang dalam memberikan mata pelajaran ke anak didik. Jadi bagaimana cara memikirkan supaya mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak. Kalau dulu yang namanya zaman perjuangan adalah berjuang benar-benar, sekarang berjuang singkatan dari Beras Baju dan Uang, jadi tidak mungkin kita hanya berjuang saja, jadi guru madrasah harus benar-benar dipikirkan kesejahteraannya. Tadi disampaikan ada BOS, kenapa BOSda tidak diperoleh guru-guru madrasah di daerah, kalau perlu dalam masalah Pilkada, perlu mendukung satu Bupati, Walikota Gubernur yang mendukung adanya kesejahteraan guru madrasah, jangan sampai kita hanya buat stempel, saya tidak setuju. Daerah tertinggal penting untuk adanya Ditjen Pendis memberikan Madrasah Negeri, baik di Kalimantan Barat atau Sumatera Utara misalnya, banyak yang tidak diurus. Kami mohon PERGUNU siap menjadi pejuang atau pahlawan. Kami akan support ada anggaran bagi pendidikan Madrasah di daerah perbatasan. Kalau kita hanya melihat Indonesia di Jawa tidak ada apa-apa, sementara kalau kita lihat yang daerah perbatasan mengerikan, padahal itu daerah perbatasan negeri yang sangat bisa untuk digoyang oleh negara-negara tetangga. Kemarin saat rapat dengan Kementerian Sosial, kami mendapatkan masukan bahwa ada 28 provinsi yang daerah-daerahnya banyak tertinggal dan ini sangat memperhatikan. Mereka harus berjalan mencari sekolah selama 11-12 kilo dan ini baru sekolah umum, bagaimana dengan sekolah Madrasah-nya. Mereka akan jadi Guru, Kepala Desa, Bupati, anggota DPR dan Gubernur dan harus diletakkan pondasinya pendidikan agama, kalau tidak terjadilah korupsi, itulah bahayanya dan ini benar jadi PR kita bersama.
Penanaman Modal Asing — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perikanan Nusantara, PT RNI, dan Deputi BUMN
Abdul menjelaskan bahwa dirinya akan terus protes masalah swasembada gula, dan dirinya akan bicara dengan media janji Jokowi-Jusuf Kalla itu palsu, karena 10.000 TCD per pabrik gula, dibandingkan negara lain indonesia sangat tertinggal.
Realisasi Anggaran 2016 dan Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 6 dengan Kementerian Perdagangan
Abdul berpendapat agar terlaksananya pembangunan perkebunan tebu dan gula. Abdul menilai sampai berakhir di tahun 2013, perubahan yang terjadi di Kementerian Perdagangan bukannya baik tetapi justru menyulitkan. Abdul menanyakan terkait budget impor singkong siapa yang memberikan izin, lalu hal tersebut dibuat industri atau konsumsi.
Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I dan VIII, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara
Wachid mengatakan PT Perinus harus melakukan persiapan lagi agar bisa bersaing dengan swasta.
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan
Wachid mengatakan butuh neraca gula tahun 2013-2014 untuk mengontrol impor gula mentah. Wachid menyampaikan bahwa Komisi 6 DPR RI menyetujui PMN sebesar Rp3 triliun pada industri gula. Wachid
meminta anggaran yang diberikan tidak hilang begitu saja akibat Kemendag yang tidak berpihak pada industri gula.
Penambahan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut BUMN, Inka, Barata, dan Krakatau Steel
Abdul bertanya apakah bisa BUMN ini bekerjasama dengan swasta, dan jika sinergi dilakukan dengan sesama BUMN maka di masa depan akan begini-begini saja.
Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)
Abdul Wachid menghimbau untuk jangan bermitra pada yang untung saja karena mereka bukan pada NKRI. Ia mengatakan paling tidak 1.000.000 Ha untuk memenuhi bibit nasional. Jangan hanya 300an Ha. Ia menyampaikan bohong ingin swasembada jika hanya sedikit. Mau tidak mau kepentingan pertanian harus berpihak pada Pertani.
Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
Abdul menjelaskan perencanaan anggaran tahun 2016 jangan sampai terulang di tahun 2015, Komisi 6 DPR mengangkat panja gula kedua sudah diputuskan sidang dengan Kemendag. Kami mohon dukungan panja itu dengan Kemenperin untuk lebih gula rafinasi.
Kinerja Keuangan dan Operasional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Antara, Percetakan Negara, dan Lembaga Produksi Film
Abdul Wachid menanyakan laporan dari BUMN yang selalu merugi. Ia mengatakan ada yang untung, tetapi sekian banyak rugi. Ia menanyakan alasan PNRI selalu merugi. Ia menanyakan alasannya karena mesinnya yang tua atau tidak ada sinergi dari BUMN. Ia membahas mengenai kasus e-KTP dengan orang Kudus. Ia menanyakan penyelesaian utang piutang. Ia menanyakan Direksi PNRI sudah pernah mengajukan revisi dan sudah disahkan Kementerian BUMN atau belum. Ia menanyakan sejauh mana penyelesaian dari demo pekerja. Ia menanyakan neracanya bagus atau tidak, mumpuni atau tidak dari BUMN untuk penguatan dari PMN agar saat RDP dengan Menteri, Komisi 6 dapat menyampaikan keluhan BUMN. Ia membahas mengenai keberlanjutan e-KTP.
Pembahasan Evaluasi Kinerja PT Pupuk Indonesia — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia
Abdul Wachid mengatakan pupuk hanya pengawasannya hingga Kecamatan mari Komisi 6 DPR RI dan PT Pupuk Indonesia duduk bersama agar tercapai swasembada pangan. Mohon untuk dibedakan operasionalnya agar aman uang subsidinya.
Status Kerja TNI yang Dikaryakan KAI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. KAI dan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha, Sarana, dan Prasarana
Abdul W menanyakan alasan kecepatan kereta dibatasi hanya 90 km/h dan tidak 180 km/h. Ia mengatakan perlu ditambah tenaga teknisi, di kelas eksekutif tempat duduk perlu diperbaiki. Ia meminta pembahasan aset dimasukkan ke Panja aset PT. KAI.
Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)
Wachid menyampaikan bahwa Anggota Komisi 6 DPR-RI perlu mendapatkan laporan anggaran tahun 2016 dari anggaran yang sudah diberikan di tahun 2016. Menurut Wachid, kinerja KPPU patut diacungi jempol. Ia mengharapkan untuk BSN terkait impor perlu diperhatikan, khususnya untuk mainan dan makanan anak-anak karena banyak yang berbahaya. Bahkan, sempat ada permen yang mengandung narkoba.
Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Abdul mengatakan kenaikan komoditas sudah dimulai sejak sebelum bulan puasa tetapi tidak begitu drastis, jangan sampai security approach memberikan dampak yang luar biasa kepada pengusaha. Kenaikan tiap hari dibangun oleh distributor dan pengecer. Rakyat menjerit, khususnya masyarakat ekonomi ke bawah, apalagi kenaikan tarif PLN sebesar 100%. Pendaftaran anak sekolah menjadi beban dengan kenaikan harga bahan komoditas, rakyat sangat kasihan. Abdul menyampaikan bahwa situasi di lapangan sudah panen gula tetapi tidak dijual karena takut dikenakan PPN. Abdul bertanya apakah petani gula dikenakan pajak. Abdul meminta Mendag mengadakan pasar murah. Abdul meminta ada operasi daging kerbau di Kudus.
Pembangunan Smelter — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT ANTAM
Abdul W mengatakan Antam harus melakukan penelitian terhadap kandungan emas dalam slime agar tidak rugi. Ia tidak yakin kadarnya 1%. Ia menyampaikan di Kalimantan Utara ada tambang emas yang dikelola pihak China, di Sulawesi juga ada tambang emas. Ia menanyakan upaya dari Antam untuk pengembangan ke daerah sana. Ia menanyakan alasan Dirut harus join dan tidak diolah sendiri. Ia mengatakan pada pengolahan 1 tambang dapat menghasilkan berbagai macam tambang. Ia menanyakan kemampuan pengolahan sendiri Antam. Ia juga menanyakan alasan tidak diambil alih jika bisa mengolah sendiri.
Realisasi Visi World Class Energy Company — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pertamina
Abdul Wachid mengatakan mengenai LPG, anggaran ada Rp20 Triliun tapi harga LPG di masyarakat masih saja mahal apalagi di dapil ia yang di pelosok-pelosok itu kasian mereka juga tidak menggunakan LPG justru menggunakan kayu bakar seperti zaman purba. Kemudian, ia mengingatkan tolong lakukan pengawasan jangan sampai ada "main-main" di penjualan LPG, masa LPG subsidi yang seharusnya murah untuk orang-orang miskin justru mahal.
Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Abdul mengatakan bahwa masalah anggaran KPPU akan lebih didalami mengenai kebutuhan KPPU agar dapat bekerja lebih lincah dan maksimal. Menurutnya, denda Rp25 Miliar kepada kartel daging bagi para mafia sangat kecil. Abdul berharap kinerja KPPU dapat lebih terlihat. Ia sangat menyayangkan karena KPPU hanya menangani masalah yang kecil.
Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN
Abdul mengatakan bahwa masyarakat yang memakai listrik 900W ini sangat mengena dan memberatkan.
Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian
Wachid mengatakan koperasi dan UKM seharusnya digenjot supaya program nawacita Jokowi tercapai. Wachid mengatakan ada persoalan serius dimana industri tidak diimbangi dengan infrastruktur dan pelabuhan, terutama industri besar yang merekrut tenaker banyak. Selain itu, persoalan buruh yang tidak dapat waktu untuk sholat.
Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
Abdul mengatakan setuju UU Perlindungan Konsumen dilakukan revisi. Abdul bertanya apa yang sudah dilakukan BPKN selama 3 tahun terakhir. Suara BPKN kalah dari YLKI.
Lanjutan Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (DIM RUU CK) (tentang Pembentukan Lembaga SUI Generis untuk Investasi Indonesia) — Badan Legislatif (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Baleg DPR RI, Tim Pemerintah dan DPD RI
Abdul W menanyakan alasan tidak memperbaiki lembaga yang sudah eksisting dan lebih memilih membuat lembaga baru. Ia meminta penjelasan pola kerja dewan penasihat.
Fit and Proper Test Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Sesi 2 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua KPPU Atas Nama Rima Agristina, Ukay Karyadi, dan Yohanes Berchman
Abdul mengatakan bahwa para calon ketua sebentar lagi akan menduduki tempat yang strategis karena akan berkoordinasi dengan pengusaha-pengusaha besar. Ia juga mengatakan Pemerintah menciut ketika berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar yang melakukan monopoli tersebut. Padahal hal tersebut diatur dalam UU APBU dan UU Usaha. Ia menyampaikan bahwa petani butuh untuk hidup, untuk melangsungkan tanam kembali membutuhkan uang, produk butuh dijual, Bulog harusnya hadir. Namun, akhirnya yang membeli adalah pemodal yang kuat. Untuk menahan produksi setahun, mereka harus investasi dan harus menyimpan. Ia menanyakan bisa atau tidak hal tersebut dikatakan sebagai monopoli? Ia mengatakan banyak persoalan di lapangan, bahkan tadi dikatakan ada seseorang yang menguasai mulai dari ayam sampai telur sehingga sampai menjadi nuggetnya juga dikuasai. Ia menyampaikan bahwa perlu kajian seperti kasus Toyota dan Honda karena menurutnya termasuk monopoli di lapangan. Ia mengatakan hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh komisioner sendiri karena KPPU lahir di Komisi 6. Ia menyampaikan bahwa dulu KPPU di bawah Kemendag kasihan dan tidak bisa apa-apa, sekarang sudah lepas. Ia mengatakan agar KPPU bisa seperti KPK, bukan seperti satgas pangan. Ia juga membahas kebingungan para calon ketua jika mengikat terlalu kencang nanti pengusaha-pengusaha besar ini membayar gaji pekerjanya diulur-ulur. Ia mengatakan garam kalau diimpor 3,5 ons itu asin tapi jika diimpor 3,5 ton itu manis. Ia menyampaikan bahwa calon ketua KPPU harus betul-betul berani, jangan menyampaikan yang datar, harus spesifik actionnya.
Persiapan Menghadapi Mudik Hari Raya IdulFitri 1439 H — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Kementerian BUMN dan Perusahaan BUMN Bidang Transportasi
Abdul mengira Deputi ini untuk mudik lebaran dari berbagai macam, ini sudah berjalan, bahkan ia melihat ini promosi dan sosialisasi sudah diterima oleh masyarakat dan sudah penuh/tutup/terisi semua. Abdul menanyakan anggarannya sudah terlihat dan sumber dana darimana. Untuk mudik lebaran, ia kira ini sudah berjalan, bahkan ia melihat ini sosialisasi ini sudah diterima masyarakat, artinya anggaran sudah terlihat, ini perencananaan awal sudah ada.
Selanjutnya, Abdul menngatakan terkait penambahan jalan tol oleh Jasamarga, terutama daerah Batang sampai Solo, Ngawi, Mojokerto banyak masyarakat terjebak dengan e-toll jangan sampai semua pakai e-toll, siapkan juga untuk tunai. Abdul melihat beberapa hari yang lalu kapal terbakar, kami mohon kesiapan kapal-kapal bapak kelayakannya apalagi ada dispensasi diperlakukan kaitannya nyawa, untuk Garuda pelayanan yang delay apakah tidak sebaiknya dilakukan extra flight malam. Abdul menginginkan Garuda pelayanan dengan budgetnya untuk masyarakat yang mudik, apa tidak sebaiknya ditambah penerbangan malam agar tidak terjadi condong pulang siang hari, ia lihat di Semarang.
Kemudian Abdul mengatakan Angkasa Pura 1 atau 2 kaitannya dengan Yogyakarta, Merapi saat ini sering sedang erupsi tolong antisipasi, jangan sampai sudah kita siapkan nanti untuk tiket ke Yogyakarta dan Solo dengan kondisi Merapi perlu diwaspadai. Libur panjang ia harap lebih baik dari tahun 2017, kaitannya dengan komunikasi Deputi dengan lintas Kementerian, terutama Kementerian Perhubungan dan Kementerian PUPR, karena di Pantura masih banyak yang proses betonisasi. Ia melihat masih banyak jalan di Pantura masih diperbaiki, harus dipersiapkan matang-matang agar dapat kembali dengan selamat. Terakhir, Abdul menanyakan kita perlu pasca Lebaran laporan mudik seperti apa.
Realisasi Anggaran - Komisi 6 DPR RI Raker dengan Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perdagangan dan Ketua KPPU
Abdul mengatakan terkait dengan Koperasi, ini masalah lama karena anggaran koperasi akan dinaikkan untuk anggaran lebih besar terkait pembinaan koperasi menengah. Sepertinya, upaya UKM ini tidak diperhatikan Pemerintah. Mohon untuk anggaran kedepan bisa ditingkatkan, kalau terpilih lagi jadi menteri mungkin bisa jadi PR diperiode selanjutnya. Selanjutnya, Abdul juga seharusnya Kemendag, membuka pameran-pameran diluar negeri. di Rusia setiap Agustus, Dubes disana membuka pameran-pameran dari target 3 hari, di hati pertama sudah ludes semua hasil pamerannya. Abdul menanyakan soal yang ia lihat terkait import kemarin, perang antara beras itu sudah selesai atau belum.
Kemudian, Abdul menanyakan soal sampai sekarang petani gula masih mempertanyakan HPP. Tolong realisasinya kapan. Sekarang tidak ada jaminan, sekarang mikir jadi atau tidaknya. Abdul juga menanyakan bagaimana KPPU petani unggas yang dibagi-bagikan di KPPU. Anggarannya sudah bagus, pengawasannya bagus, programnya bagus, tapi kalau masih tidak ada kerjaan mohon maaf kalau dikurangi. Terakhir, Abdul ingin juga menyampaikan aspirasi rakyat. Anggaran bagus harusnya kinerjanya juga bagus.
Penyesuaian RKA K/L 2020 sesuai hasil banggar - Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Sekjen Kemendag) dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Abdul Wachid mengatakan Ia ingin semua berjalan aman, sehingga kita agendakan malam saja dan ia mohon Pak Menteri bisa dihubungi segera.
Penyesuaian RKA K/L 2020 Sesuai Hasil Banggar - RDP Komsi 6 Dengan Kepala BKPM
Abdul Wachid menegaskan untuk masalah perizinan, ia mengalami sendiri pengurusannya lama sekali.
Tindak Lanjut Rencana Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M, dan Isu-Isu Aktual dan Solusinya – Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala Badan Pelaksana BPKH dan Dirjen PHU Kemenag RI
Wachid menyampaikan perlu adanya kehati-hatian karena dalam melakukan investasi tidak mudah. Pada saat ini seluruh perusahaan sedang waspada. Wachid menyatakan sepakat untuk tetap mempersiapkan haji 2020 meskipun yang terjadi nanti bisa berubah kebijakan dari Arab Saudi dalam membatalkan, kita semua harus mengikuti keputusannya dan harus siap atas apa yang akan menjadi keputusan dari Arab Saudi. Wachid berharap apa yang akan disampaikan ke masyarakat secara jujur mengenai biaya haji yang mahal sehingga perlu keterbukaan dalam dan untuk disosialisasikan kepada masyarakat.
Progress Pembangunan Transmisi Listrik 45GW, Rencana Kerja 2020, dan Laporan Tindak Lanjut Pemadaman Listrik Agustus 2019 – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)
Abdul meminta penjelasan dari PT. PLN (Persero) soal daerah yang sudah membayar listrik namun belum mendapatkannya.
Laporan Keuangan 2017-2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Abdul memohon laporan rincian terkait laporan bantuan bencana di Palu yang telah diberikan oleh BPKH. Kaitannya dengan investasi BPKH, berapa besaran yang didapat. Mohon laporan terperinci.
Latar Belakang
Abdul Wachid terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Jawa Tengah II setelah memperoleh 65,925 suara. Pada periode 2009-2014 Abdul Wachid bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pangan. Pada periode 2019-2024 Abdul Wachid terpilih kembali menjadi anggota DPR RI dengan perolehan suara sebesar 63,777.
Abdul Wachid adalah pelopor berdirinya Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, serta aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Keahliannya dalam merangkul petani, membuat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto takjub sehingga meminta Abdul Wachid untuk menjadi penggagas Partai Gerindra di Jawa Tengah. Abdul Wachid adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Jawa Tengah.
Abdul Wachid adalah seorang pengusaha tebu sukses dan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Beliau memiliki beberapa perusahaan yaitu PT. Sarana Makmur Sejahtera (distributor motor merek VIAR) dan PT. Tiara Abadi Mas (alat berat).
Pada masa kerja 2014-2016, Abdul Wachid duduk di Komisi VI yang membidangi investasi, BUMN, koperasi, perindustrian dan perdagangan.
Pendidikan
SLTA, SMA Sultan Agung, Desa Kriyan, Jepara (1982)
Perjalanan Politik
Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) (2009 s/d sekarang)
Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Jawa Tengah (2009 s/d sekarang)
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (2009 s/d sekarang)
Anggota DPR-RI (2009-2014)
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
RUU BUMN
Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 - Abdul Wachid mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya di BUMN gula, komisaris dilantik dari pensiunan dan kerap tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Abdul Wachid merasa BUMN harus dijauhi dari kepentingan politik. Oleh karena itu, Abdul Wachid setuju agar Komisi 6 membuat UU BUMN baru—tidak hanya mengubah pasal—untuk kebaikan di masa depan. [sumber]
Tanggapan
Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah
31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Abdul memberi tanggapan sebelum adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dulu ada KKP. Zaman itu, bunganya sebesar 6%,tetapi setelah adanya KUR, menjadi tidak sekat.Abdul menanyakan apakah KUR ini untuk usaha kecil atau pertanian. Abdul menyampaikan bahwa perlakuan untuk pengajuan kredit antara KKP dan KUR sangat berbeda,masyarakat pertanian mengeluh dan mengatakan lebih mudah mengajukan KKP dibanding KUR, pada KKP, membayar bunga dilakukan setelah panen, tapi pada KUR harus membayar di awal. Terhadap pemaparan tadi, Abdul menyampaikan penyerapan KUR yang sekian persen, dan Abdul memohon pada waktu program KKPE dengan KUR, dulu peyerapannya berapa % atau triliun,lalu setalah pakai KUR menjadi berapa. Untuk Kartu Tani, Abdul berharap isinya betul-betul yang bisa digunakan untuk produksi, seperti pembiayaan pemberantasan hama, beli pupuk, dan sebagainya. Penyerapan KUR untuk pertanian di Jawa Tengah sangat kecil. Abdul memaparkan bahwa survei elektabilitas Pak Gubernur di sana menjadi turun karena katanya program Kartu Tani ini bohong. Abdul menegaskan BRI ini bank untuk rakyat, bukan untuk apartemen. Abdul khawatir untuk panen 2018 akan berapa Non Peforming Loan (NPL)-nya.Terkait dana China Development Bank (CDB), Abdul mengklarifikasi katanya dulu CDB untuk pertanian,sudah sampai mana CDB pertanian tersebut didistribusikan. Abdul menyampaikan anggarannya cukup besar. Abdul menyampaikan untuk Mandiri, di Jepara banyak industri yang dipegang Korea dan China,kalau hari Sabtu-Minggu pasti trouble tidak ada uang,lalu ditulis offline, padahal pertumbuhan ekonomi di Jepara selatan luar biasa.. [sumber]
Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras
18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Abdul menginfokan seharusnya rapat ini rapat gabungan dengan Kementan. Abdul mengatakan Jawa Tengah tidak perlu impor tahun 2017, Jawa Tengah memiliki 11 juta ton per-tahun, surplus lebih dari 2 juta ton. [sumber]
Holding Gula
28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Wachid meminta masalah petani dikenakan pajak, pembelian gula oleh Bulog harus ada tindak lanjutnya pada bulan Mei. Wachid menekankan harus adanya kebijakan baru tentang impor gula rafinasi. [sumber]
Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi
19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Abdul Wachid mengatakan bahwa lelang ini adalah terobosan transparasi penjualan gula karena terjadi kebocoran dimana-mana. Mengenai masalah import raw sugar rafinasi ini, Wachid meminta agar ada neraca gula supaya lebih transparan. Wachid juga menyarankan, perdagangan harus dibuat evaluasi 11 pabrik gula rafinasi agar tidak terjadi kartel. Wachid mengatakan, dirinya ragu mengenai impor gula rafinasi sebesar 3 juta ton namun fasilitas yang terpasang sebesar 5 juta ton. Tak hanya itu, Wachid juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada “under invoice”. Menurut Wachid, pengawasan gula sangat penting dan evaluasi 11 pabrik gula juga sangat penting. Selain itu, Wachid menuturkan, koordinasi antar kementerian yakni Kemendag RI, Kementan RI, dan Kemenperin RI sangat dibutuhkan. Wachid berharap Kemendag RI dapat melaksanakan kemandirian pangan dengan memberikan ketegasan pada 11 pabrik tersebut untuk tidak hanya menikmati impor rafinasi namun juga menanam tebu. Wachid menuturkan Komisi 6 adalah mitra UMKM dan industri mendapat jatah melalui koperasi. Wachid meminta untuk memastikan agar UKM industri kecil bisa menikmati gula rafinasi. Wachid menuturkan, bila ada keputusan impor, komunikasikan terlebih dahulu dengan Komisi 6. [sumber]
Dana PMN Tahun 2017 untuk LRT
19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Wachid mengatakan kalau Jabodetabek ini dikasih LRT, rakyat menengah ke atas tetap mau naik mobil, ini untuk kepentingan masyarakat atas dan tidak menyentuh masyarakat bawah. Wachid berpendapat ini arahnya salah, jelas, terus terang saya tidak mendukung, kalau itu untuk rakyat kecil kami mendukung, walaupun kami oposisi. Wachid sepakat bahwa proyek ini adalah ide pemerintah tapi jangan pakai dana PMN. Wachid berpendapat jika tiket LRT nanti Rp12.000, mana mungkin rakyat kecil nanti mau pakai. Wachid berpendapat bahwa LRT ini angkutan dari gedung ke gedung, bukan untuk rakyat kecil atau pedagang, tapi kalau LRT ditujukan untuk rakyat kecil harusnya orang-orang kaya tetap naik mobil sendiri. Wachid berpendapat proyek ini lebih dibutuhkan di Sumatera karena di sana butuh angkutan untuk membawa hasil bumi. Wachid mengatakan ide LRT ini cuma menyentuh kepentingan rakyat atas, bukan rakyat kecil, kalau memang anggaran dialihkan untuk rakyat kecil kami mendukung tapi kalau untuk LRT ini kami tidak mendukung penggunaannya. Wachid menanyakan untuk tanah LRT di cawang kan punya RRI, itu gimana?. [sumber]
Persoalan Jebolnya Atap di Area Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta
19 Desember 2016 - (AKTUAL.COM) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid menilai, jebolnya salah satu atap di area Terminal 3 Ultimate bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu tak terlepas dari perencanaan direksi sebelumnya. Bahkan masalah tersebut, disebutnya sebagai warisan dirut Angkasa Pura II yang kini menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
“Ini di mungkinkan akibat kesalahan warisan Dirut Angkasa Pura II yang lama,” ujar Abdul Wachid di Jakarta, Senin (19/12).
Menyikapi hal tersebut, Wachid mendorong rekan satu komisinya untuk sesegera mungkin membentuk panitia kerja (panja), guna menginventarisir berbagai persoalan yang terjadi di terminal 3 ultimate bandara Soetta.
“Jadi Komisi VI DPR RI perlu menggunakan haknya sebagai pengawas anggaran, demi menyelamatkan uang rakyat,” tegas dia.
Seperti diketahui, atap di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang kembali jebol pada Kamis (15/12). Peristiwa yang sama juga sempat terjadi pada bulan lalu. [sumber]
Anggaran Kementerian Perdagangan
15 Juni 2016 - Abdul Wachid mengusulkan agar rapat pembahasan anggaran 2017 ini disudahi karena angka Rp.3,76 Triliun pun belum ada pidato dari Presiden. [sumber]
Pengamanan Komplek Parlemen
14 April 2016 - Abdul berharap desain pengamanan Komplek Parlemen dapat dilaksanakan dengan baik. Abdul melihat pemaparan yang disampaikan fokus pada pengamanan di darat dan pintu masuk. Abdul menghimbau agar pengamanan di udara juga diperhatikan karena ancaman dari udara dapat terjadi, contohnya melalui drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Abdul meminta jumlah personil keamanan yang berkeliling ditambah. Abdul menilai CCTV yang digunakan DPR saat ini sudah ketinggalan zaman. Abdul menanyakan berapa biaya yang akan dikeluarkan jika konsep pengamanan Komplek Parlemen ini diwujudkan. [sumber]
Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
12 April 2016 - Abdul Wachid meminta BKPM untuk mensosialisasikan Pelayanan-1-Atap karena itu penting. [sumber]
Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014
Pada 19 Agustus 2015 - Abdul menyoroti kurangnya daya saing dengan Indonesia. Menurut Abdul TDLakan dilepas berfluktuasi setiap bulannya dan memperburuk daya saing apalagi dengan kurs Rupiah yang menurun. Abdul minta pendapat Mendag kesiapan menyongsong MEA karena menurut Abdul banyak stakeholder yang kalah kompetitif.
Abdul saran ke Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru untuk tidak gunakan pendekatan business-as-usual, tapi pemikiran out-of-the-box. Bahwa perdagangan tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Menurut Abdul inilah yang akan menyelamatkan Indonesia. Abdul minta Mendag untuk carikan rumus bagaimana Indonesia menjadi juara perdagangan. Bagaimana mendorong ekspor dan selektif impor-impor konsumtif apa yang kita bisa tekan. Abdul menekankan bahwa sudah banyak Mendag yang sebelumnya ‘terjatuh’ duluan karena tersangkut dengan ‘Tim Mafia’. Abdul mengucapkan selamat kepada Mendag dan untuk kuat-kuatlah dalam menjalani tugasnya. [sumber]
Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari
Pada 21 Mei 2015 - Abdul Wachid pernah mendengar bahwa ada sidak di PT KAI namun yang melakukan sidak adalah istri Menteri Jonan, apakah benar? Abdul Wachid senang bahwa PT KAI sudah bersih dari pedagang asongan, tetapi kemudian pedagang tersebut dikemanakan? Abdul Wachid juga mendukung upaya relokasi PT DOK. [sumber]
Kinerja Pupuk Indonesia
15 April 2015 - Ada dua anak perusahaan PIHC yang mengalami peningkatan pendapatan yang sangat kecil, Wachid menanyakan kondisi yang dialami oleh kedua anak perusahaan tersebut.
Sehubungan dengan swasembada pangan, Wachid mengatakan bahwa swasembada tidak akan tercapai bila kebutuhan akan pupuk tidak bisa dipenuhi. Kekurangan pupuk akan terus terjadi bila realisasi pupuk tidak pernah sesuai dengan kebutuhannya.
Sehubungan dengan pupuk subsidi, Wachid mengatakan bahwa produk pupuk PIHC akan kalah dalam persaingan dengan pupuk impor. Wachid juga mengatakan bahwa pupuk subsidi yang dibuat oleh PIHC harus dengan spesifikasi yang bagus. Wachid meminta Presiden untuk meningkatkan alokasi subsidi untuk pupuk, karena subsidi yang sekarang sudah tidak mencukupi. Wachid juga meminta distributor pupuk subsidi untuk melakukan pengecekan sampai ke kebun, karena ada pupuk yang belum dipakai yang disimpan di halaman belakang yang dianggap sebagai penimbunan pupuk subsidi. [sumber]
Penguatan Industri Gula
6 April 2015 - Abdul fokus kepada Kementerian Perindustrian. Sehubungan dengan penerbitan izin impor raw sugar, Abdul menggaris bawahi bahwa pada kwartal pertama izin impor yang diterbitkan sebanyak 672.000 ton dan pada kwartal kedua 945.643 ton. Abdul minta klarifikasi kepada Menteri Perindustrian dasar dari penentuan jumlah impor tersebut. Abdul juga mengingatkan bahwa Komisi 6 akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penyertaan Modal Negara (PMN). Panja Pengawasan PMN ini akan awasi industri gula dengan ketat. [sumber]
Industri Gula Nasional dan Impor Gula
Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia tanggal 26 Maret 2015 - Abdul menilai keberpihakan Pemerintah kepada petani sangat kurang. Menurut Abdul, sebagai mitra dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, Komisi 6 tidak pernah dilibatkan dalam diskusi mengenai gula. Sehubungan dengan pabrik gula dengan kapasitas 25,000 ton cane per day tapi tidak punya tebu, Abdul mempertanyakan dasar dari penerbitan ijin pembangunannya. Menurut Abdul seharusnya ijin importase gula yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan adalah permintaan dari Kementerian Perindustrian. Abdul janji akan panggil Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian agar ada satu keputusan yang jelas. Menurut Abdul seharusnya Kementerian Perindustrian hadir supaya kita hajar di forum ini. Abdul saran agar Panitia Kerja (Panja) dibentuk dan dibiayai uang negara tapi tidak dilaksanakan oleh Pemerintah. Abdul janji Komisi 6 akan menambah penyertaan modal negara untuk membangun 10 pabrik gula baru. [sumber]