Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Tengah II
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jepara
Tanggal Lahir
12/05/1961
Alamat Rumah
Desa Margoyoso, RT.004/RW.002,Kecamatan Kalinyamatan. Kota Jepara. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Abdul Wachid terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Jawa Tengah II setelah memperoleh 65,925 suara. Pada periode 2009-2014 Abdul Wachid bertugas di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan pangan.

Abdul Wachid adalah pelopor berdirinya Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia, serta aktif di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Keahliannya dalam merangkul petani, membuat Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto takjub sehingga meminta Abdul Wachid untuk menjadi penggagas Partai Gerindra di Jawa Tengah.  Abdul Wachid adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Provinsi Jawa Tengah.

Abdul Wachid adalah seorang pengusaha tebu sukses dan Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Beliau memiliki beberapa perusahaan yaitu PT. Sarana Makmur Sejahtera (distributor motor merek VIAR) dan PT. Tiara Abadi Mas (alat berat).

Pada masa kerja 2014-2016, Abdul Wachid duduk di Komisi VI yang membidangi investasi, BUMN, koperasi, perindustrian dan perdagangan.

Pendidikan

SLTA, SMA Sultan Agung, Desa Kriyan, Jepara (1982)

Perjalanan Politik

Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) (2009 s/d sekarang)
Wakil Ketua Himpunan Kerukunan Tani (HKTI) Jawa Tengah (2009 s/d sekarang)
Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (2009 s/d sekarang)

Anggota DPR-RI (2009-2014)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Profesor Zainal A. Mochtar tanggal 30 Maret 2015 - Abdul Wachid mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya di BUMN gula, komisaris dilantik dari pensiunan dan kerap tidak sesuai dengan bidang keahliannya. Abdul Wachid merasa BUMN harus dijauhi dari kepentingan politik. Oleh karena itu, Abdul Wachid setuju agar Komisi 6 membuat UU BUMN baru—tidak hanya mengubah pasal—untuk kebaikan di masa depan.  [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Abdul memberi tanggapan sebelum adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dulu ada KKP. Zaman itu, bunganya sebesar 6%,tetapi setelah adanya KUR, menjadi tidak sekat.Abdul menanyakan apakah KUR ini untuk usaha kecil atau pertanian. Abdul menyampaikan bahwa perlakuan untuk pengajuan kredit antara KKP dan KUR sangat berbeda,masyarakat pertanian mengeluh dan mengatakan lebih mudah mengajukan KKP dibanding KUR, pada KKP, membayar bunga dilakukan setelah panen, tapi pada KUR harus membayar di awal. Terhadap pemaparan tadi, Abdul menyampaikan penyerapan KUR yang sekian persen, dan Abdul memohon pada waktu program KKPE dengan KUR, dulu peyerapannya berapa % atau triliun,lalu setalah pakai KUR menjadi berapa. Untuk Kartu Tani, Abdul berharap isinya betul-betul yang bisa digunakan untuk produksi, seperti pembiayaan pemberantasan hama, beli pupuk, dan sebagainya. Penyerapan KUR untuk pertanian di Jawa Tengah sangat kecil. Abdul memaparkan bahwa survei elektabilitas Pak Gubernur di sana menjadi turun karena katanya program Kartu Tani ini bohong. Abdul menegaskan BRI ini bank untuk rakyat, bukan untuk apartemen. Abdul khawatir untuk panen 2018 akan berapa Non Peforming Loan (NPL)-nya.Terkait dana China Development Bank (CDB), Abdul mengklarifikasi katanya dulu CDB untuk pertanian,sudah sampai mana CDB pertanian tersebut didistribusikan. Abdul menyampaikan anggarannya cukup besar. Abdul menyampaikan untuk Mandiri, di Jepara banyak industri yang dipegang Korea dan China,kalau hari Sabtu-Minggu pasti trouble tidak ada uang,lalu ditulis offline, padahal pertumbuhan ekonomi di Jepara selatan luar biasa.. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Abdul menginfokan seharusnya rapat ini rapat gabungan dengan Kementan. Abdul mengatakan Jawa Tengah tidak perlu impor tahun 2017, Jawa Tengah  memiliki 11 juta ton per-tahun, surplus lebih dari 2 juta ton. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Wachid meminta masalah petani dikenakan pajak, pembelian gula oleh Bulog harus ada tindak lanjutnya pada bulan Mei. Wachid menekankan harus adanya kebijakan baru tentang impor gula rafinasi. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Abdul Wachid mengatakan bahwa lelang ini adalah terobosan transparasi penjualan gula karena terjadi kebocoran dimana-mana. Mengenai masalah import raw sugar rafinasi ini, Wachid meminta agar ada neraca gula supaya lebih transparan. Wachid juga menyarankan, perdagangan harus dibuat evaluasi 11 pabrik gula rafinasi agar tidak terjadi kartel. Wachid mengatakan, dirinya ragu mengenai impor gula rafinasi sebesar 3 juta ton namun fasilitas yang terpasang sebesar 5 juta ton. Tak hanya itu, Wachid juga mewanti-wanti agar jangan sampai ada “under invoice”. Menurut Wachid, pengawasan gula sangat penting dan evaluasi 11 pabrik gula juga sangat penting. Selain itu, Wachid menuturkan, koordinasi antar kementerian yakni Kemendag RI, Kementan RI, dan Kemenperin RI sangat dibutuhkan. Wachid berharap Kemendag RI dapat melaksanakan kemandirian pangan dengan memberikan ketegasan pada 11 pabrik tersebut untuk tidak hanya menikmati impor rafinasi namun juga menanam tebu. Wachid menuturkan Komisi 6 adalah mitra UMKM dan industri mendapat jatah melalui koperasi. Wachid meminta untuk memastikan agar UKM industri kecil bisa menikmati gula rafinasi. Wachid menuturkan, bila ada keputusan impor, komunikasikan terlebih dahulu dengan Komisi 6. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Wachid mengatakan kalau Jabodetabek ini dikasih LRT, rakyat menengah ke atas tetap mau naik mobil, ini untuk kepentingan masyarakat atas dan tidak menyentuh masyarakat bawah. Wachid berpendapat ini arahnya salah, jelas, terus terang saya tidak mendukung, kalau itu untuk rakyat kecil kami mendukung, walaupun kami oposisi. Wachid sepakat bahwa proyek ini adalah ide pemerintah tapi jangan pakai dana PMN. Wachid berpendapat jika tiket LRT nanti Rp12.000, mana mungkin rakyat kecil nanti mau pakai. Wachid berpendapat bahwa LRT ini angkutan dari gedung ke gedung, bukan untuk rakyat kecil atau pedagang, tapi kalau LRT ditujukan untuk rakyat kecil harusnya orang-orang kaya tetap naik mobil sendiri. Wachid berpendapat proyek ini lebih dibutuhkan di Sumatera karena di sana butuh angkutan untuk membawa hasil bumi. Wachid mengatakan ide LRT ini cuma menyentuh kepentingan rakyat atas, bukan rakyat kecil, kalau memang anggaran dialihkan untuk rakyat kecil kami mendukung tapi kalau untuk LRT ini kami tidak mendukung penggunaannya. Wachid menanyakan untuk tanah LRT di cawang kan punya RRI, itu gimana?. [sumber]

Persoalan Jebolnya Atap di Area Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno-Hatta

19 Desember 2016 - (AKTUAL.COM) - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid menilai, jebolnya salah satu atap di area Terminal 3 Ultimate bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu tak terlepas dari perencanaan direksi sebelumnya. Bahkan masalah tersebut, disebutnya sebagai warisan dirut Angkasa Pura II yang kini menjabat sebagai Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

“Ini di mungkinkan akibat kesalahan  warisan Dirut Angkasa Pura II yang lama,” ujar Abdul Wachid di Jakarta, Senin (19/12).

Menyikapi hal tersebut, Wachid mendorong rekan satu komisinya untuk sesegera mungkin membentuk panitia kerja (panja), guna menginventarisir berbagai persoalan yang terjadi di terminal 3 ultimate bandara Soetta.

“Jadi Komisi VI DPR RI perlu menggunakan haknya sebagai pengawas anggaran, demi menyelamatkan uang rakyat,” tegas dia.

Seperti diketahui, atap di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta, Tangerang kembali jebol pada Kamis (15/12). Peristiwa yang sama juga sempat terjadi pada bulan lalu.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perdagangan 

15 Juni 2016 - Abdul Wachid mengusulkan agar rapat pembahasan anggaran 2017 ini disudahi karena angka Rp.3,76 Triliun pun belum ada pidato dari Presiden.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Abdul berharap desain pengamanan Komplek Parlemen dapat dilaksanakan dengan baik. Abdul melihat pemaparan yang disampaikan fokus pada pengamanan di darat dan pintu masuk. Abdul menghimbau agar pengamanan di udara juga diperhatikan karena ancaman dari udara dapat terjadi, contohnya melalui drone yang dikendalikan dari jarak jauh. Abdul meminta jumlah personil keamanan yang berkeliling ditambah. Abdul menilai CCTV yang digunakan DPR saat ini sudah ketinggalan zaman. Abdul menanyakan berapa biaya yang akan dikeluarkan jika konsep pengamanan Komplek Parlemen ini diwujudkan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

12 April 2016 - Abdul Wachid meminta BKPM untuk mensosialisasikan Pelayanan-1-Atap karena itu penting.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

Pada 19 Agustus 2015 - Abdul menyoroti kurangnya daya saing dengan Indonesia. Menurut Abdul TDLakan dilepas berfluktuasi setiap bulannya dan memperburuk daya saing apalagi dengan kurs Rupiah yang menurun. Abdul minta pendapat Mendag kesiapan menyongsong MEA karena menurut Abdul banyak stakeholder yang kalah kompetitif.

Abdul saran ke Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru untuk tidak gunakan pendekatan business-as-usual, tapi pemikiran out-of-the-box. Bahwa perdagangan tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri. Menurut Abdul inilah yang akan menyelamatkan Indonesia. Abdul minta Mendag untuk carikan rumus bagaimana Indonesia menjadi juara perdagangan. Bagaimana mendorong ekspor dan selektif impor-impor konsumtif apa yang kita bisa tekan. Abdul menekankan bahwa sudah banyak Mendag yang sebelumnya ‘terjatuh’ duluan karena tersangkut dengan ‘Tim Mafia’. Abdul mengucapkan selamat kepada Mendag dan untuk kuat-kuatlah dalam menjalani tugasnya.  [sumber]

Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

Pada 21 Mei 2015 - Abdul Wachid pernah mendengar bahwa ada sidak di PT KAI namun yang melakukan sidak adalah istri Menteri Jonan, apakah benar? Abdul Wachid senang bahwa PT KAI sudah bersih dari pedagang asongan, tetapi kemudian pedagang tersebut dikemanakan? Abdul Wachid juga mendukung upaya relokasi PT DOK.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

15 April 2015 - Ada dua anak perusahaan PIHC yang mengalami peningkatan pendapatan yang sangat kecil, Wachid menanyakan kondisi yang dialami oleh kedua anak perusahaan tersebut.

Sehubungan dengan swasembada pangan, Wachid mengatakan bahwa swasembada tidak akan tercapai bila kebutuhan akan pupuk tidak bisa dipenuhi. Kekurangan pupuk akan terus terjadi bila realisasi pupuk tidak pernah sesuai dengan kebutuhannya.

Sehubungan dengan pupuk subsidi, Wachid mengatakan bahwa produk pupuk PIHC akan kalah dalam persaingan dengan pupuk impor. Wachid juga mengatakan bahwa pupuk subsidi yang dibuat oleh PIHC harus dengan spesifikasi yang bagus. Wachid meminta Presiden untuk meningkatkan alokasi subsidi untuk pupuk, karena  subsidi yang sekarang sudah tidak mencukupi.  Wachid juga meminta distributor pupuk subsidi untuk melakukan pengecekan sampai ke kebun, karena ada pupuk yang belum dipakai yang disimpan di halaman belakang yang dianggap sebagai penimbunan pupuk subsidi.  [sumber]

Penguatan Industri Gula

6 April 2015 - Abdul fokus kepada Kementerian Perindustrian. Sehubungan dengan penerbitan izin impor raw sugar, Abdul menggaris bawahi bahwa pada kwartal pertama izin impor yang diterbitkan sebanyak 672.000 ton dan pada kwartal kedua 945.643 ton. Abdul minta klarifikasi kepada Menteri Perindustrian dasar dari penentuan jumlah impor tersebut. Abdul juga mengingatkan bahwa Komisi 6 akan membentuk Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Penyertaan Modal Negara (PMN). Panja Pengawasan PMN ini akan awasi industri gula dengan ketat.  [sumber]

Industri Gula Nasional dan Impor Gula

Pada Audiensi dengan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia tanggal 26 Maret 2015 - Abdul menilai keberpihakan Pemerintah kepada petani sangat kurang. Menurut Abdul, sebagai mitra dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, Komisi 6 tidak pernah dilibatkan dalam diskusi mengenai gula. Sehubungan dengan pabrik gula dengan kapasitas 25,000 ton cane per day tapi tidak punya tebu, Abdul mempertanyakan dasar dari penerbitan ijin pembangunannya. Menurut Abdul seharusnya ijin importase gula yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan adalah permintaan dari Kementerian Perindustrian.  Abdul janji akan panggil Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian agar ada satu keputusan yang jelas. Menurut Abdul seharusnya Kementerian Perindustrian hadir supaya kita hajar di forum ini. Abdul saran agar Panitia Kerja (Panja) dibentuk dan dibiayai uang negara tapi tidak dilaksanakan oleh Pemerintah. Abdul janji Komisi 6 akan menambah penyertaan modal negara untuk membangun 10 pabrik gula baru.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jepara
Tanggal Lahir
12/05/1961
Alamat Rumah
Desa Margoyoso, RT.004/RW.002,Kecamatan Kalinyamatan. Kota Jepara. Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah II
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional