Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Tengah IV
Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
27/01/1986
Alamat Rumah
Apartment The Plaza Residence 35 D, Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Karet Tengsin. Tanah Abang. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah IV
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Latar Belakang

Rahayu Saraswati dikenal juga sebagai Sara. Ia berasal dari keluarga elit di negeri ini yaitu keluarga Djojohadikusumo. Sara merupakan generasi ketiga dan juga merupakan keponakan Prabowo Subianto.

Sara lebih dikenal lewat perannya dalam berbagai film. Film yang membuat namanya melambung adalah Trilogi Merah Putih. Film terbarunya adalah Gunung Emas Almayer.

Pendidikan

International High School, College Du leman, Geneva Switzerland (2003)
S1, Bachelor in Classics and Drama, University Of Virginia, Charloville, Virginia, Amerika Serikat (2005)
S1, Diploma in Screen Acting Postgraduate Level, International School of Screen Acting, London, UK. (2007)

Perjalanan Politik

Mengawali karir politik melalui organisasi sayap partai gerindra (TUNAS), Sara menjabat sebagai kepala bidang pengembangan. Di organisasi ini yang kemudian membuatnya akrab dengan urusan politik hingga pada 2014 Sara mencalonkan diri sebagai Caleg DPR RI di dapil Jateng IV. Perjuangannya tak sia sia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah suara yang diperoleh yaitu 47542 suara yang berhasil mengantarkannya ke Senayan.

Sara juga dikenal lewat aktifitasnya melawan perjual-belian orang lewat freedom for indonesia. Organisasi ini menyadarkan masyarakat akan bahayanya trafficking.

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019

29 Oktober 2018 – Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD. Rahayu mewakili Fraksi Gerindra menyampaikan persetujuan dan menekankan kewenangan dan peran DPD di dalam pengambilan keputusan penyusunan prolegnas 2019.Fraksi Gerindra berpendapat bahwa DPD harus lebih aktif dalam membawa aspirasi daerah di dalam penyusunan RUU Prolegnas 2019. Mengenai RUU Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Fraksi Gerindra berharap agar RUU ASN dapat lebih diperhatikan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia yang selama ini telah mengabdi kepada negara. [sumber]

RUU APBN 2018 beserta Nota Keuangannya

24 Agustus 2017 - Dalam rapat Paripurna, Rahayu menjadi perwakilan dari Fraksi Gerindra dalam menanggapi RUU APBN 2018, dan nota keuangannya. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah harus menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,4%, dengan memperhitungkan perekonomian sosial. Pemerintah memfokuskan RAPBN pada infrastruktur dan perluasan lapangan kerja. RAPBN kedepan harus disusuh secara realistis berkelanjutan jangka pendek maupun jangka menengah, karena fraksi gerindra berpendapat RAPBN 2018 tidak realistis dan harus dilakakukan untuk pementasan kemiskinan dan kesempatan kerja. Program-program yang dibuat dalam RAPBN 2018 dipandang terlampau tinggi dan masih jauh untuk memperbaiki kesejahteraan. RAPBN masih tidak kokoh dan belum realistis direvisi beruklang kali, tetapi masih tidak jelas.

Fraksi Gerindra mengapresiasi pemerintah yang optimis mengurangi kemiskinan sebesar 7%.Pemerintah harus bekerja keras dalam meningkatkan tax ratio, karna Fraksi Gerindra memperkirakan akan di bawah 36%. Fraksi Gerindra memandang keseimbangan premier defisit sebesar Rp150 TriliuFraksi Gerindra menghimbau mengurangi defisit agar hutang negara tidak meningkat. Pemerintah tidak mendasarkan penyusunan RAPBN pada angka-angka yang realistis. Pemerintah harus kerja keras untuk meningkatkan tax ratio yang sebelumnya adalah 10,36% dan itu titik terendah. Pembangunan infrastruktur hanya dapat menyasar 40% masyarakat menengah ke bawah jika dilakukan dalam bidang pertanian. Fraksi Gerindra menilai produksi 800ribu/barel bukan angka yang optimis, fraksi ini optimis dapat lebih baik lagi. Fraksi Gerindra menyarankan untuk kapasistas produksi migas lebih baik lagi dan investasi sub sektor migas yang kurang kondusif. Fraksi Gerindra mengharapkan peningkatan dana desa bisa mengangkat perekonomian desa. Pemerintah untuk memprioritaskan pekerja dalam negri, karena 41% pekerja dalam negri, bekerja di sektor pertanian. Untuk ASEAN Games, fraksi Gerindra menghimbau pemerintah harus memberikan infrastruktur terpisah dengan ASEAN Games dan mengutamakan disabilitas. Mengimbau penggunaan anggaran RAPBN berbasis pelayanan kesehatan untuk diperhatikan. [sumber]

Perppu No.1 Tahun 2016 (Perppu Kebiri)

25 Juli 2016 - Dalam rapat paripurna, Rahayu menilai bahwa Perppu No. 1 Tahun 2016 sangat gegabah karena banyak hal yang dimunculkan Pemerintah, tetapi belum matang. Menurut Rahayu, pembuatan Perppu ini hanya karena kesan urgensi atas kekerasan seksual terhadap anak. Banyak yang menjadi pertanyaan bagi Rahayu terhadap Perppu ini, seperti sumber data yang digunakan yang menjadi kajian empiris, sedangkan data yang terpadu belum ada sehingga belum jelas implementasi Perppu ini bila disahkan DPR-RI. Rahayu juga mempertanyakan data kekerasan seksual milik Komisi Perlindungan Anak dan Ibu (KPAI) yang menyatakan kekerasan seksual meningkat, sedangkan sumber lain menyatakan hal yang berbeda. Pertanyaan Rahayu lainnya adalah mengenai pusat rehabilitasi, mekanisme, dan anggarannya. Hal ini disampaikan Rahayu bukan karena tidak pro kepada anak, tetapi agar jelas dan memastikan betul-betul keputusan yang akan diambil. Rahayu juga meminta penjelasan mengenai pemasangan chip, mulai dari bentuknya, letak pemasangannya, dan hal teknis lainnya.  [sumber]

Pada Rapat Paripurna ke-63 tanggal 17 Mei 2016 - Rahayu mengingatkan bahwa korban kekerasan seksual tidak hanya dialami perempuan dan anak-anak, tetapi juga ada dari pihak laki-laki. Merujuk pada data Interpol, Rahayu menyampaikan bahwa korban kekerasan seksual lebih banyak dialami anak laki-laki. Rahayu meminta Pemerintah untuk memikirkan ulang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual. Menurut penelitian Rahayu, hukuman kebiri tidak memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi justru makin menimbulkan dendam.  [sumber]

RUU Penyandang Disabilitas

1 Juni 2015 - Rahayu menyatakan bahwa Komisi 8 tidak bermaksud untuk mengurangi tetapi banyak terjadi pengulangan pasal sehingga harus ada yang di cut supaya lebih efektif. Terkait dengan reasonable adjustment, itu yang bagaimana? Kalimat tersebut dinilai terlalu terbuka untuk interpretasi. Lalu, ketika para penyandang disabilitas berharap dihapuskannya tes psikologi maka akan muncul tekanan dari perusahaan, bagaimana kemudian perusahaan tidak merekrut orang yang salah. Sarah kemarin sempat mengumpulkan kepala sekolah di daerah Sragen membahas tentang sekolah inklusi, namun yang ditakutkan adalah semangatnya ada tetapi kemudian tidak ada persiapan. Sarah juga sempat mendapat masukan dari tim ahlinya bagaimana kalau Kartu Tanda Penyandang Disabel dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan disatukan saja supaya tidak terlalu banyak kartu.  [sumber]

Tanggapan

Penanggulangan Bencana Gempa Lombok dan Rencana Anggaran BNPB Tahun 2019

5 September 2018 – Komisi 8 rapat dengan BNPB. Rahayu mengatakan banyak sekali korban dan ada dimana mana. Para relawan masih bingung siapa yang jadi koordinator. Ini ada beberapa titik, tolong diberikan data, ada beberapa titik yang belum disentuh oleh pemerintah. Salah satunya  ini ada di Lombok Utara. Rahayu menanyakan kapan evaluasi kerusakan akan dilakukan. Evaluasi mana bangunan yang rusak banyak, evaluasi mana bangunan yang rusak ringan. Apakah bencana Lombok kemarin layak tidak ditetapkan sebagai bencana nasional, seharusnya SOP ini udah ada, kita lihat dari bencana-bencana luar negeri kita lihat kekerasan pada anak terjadi di pengungsian. Harusnya di lokasi pengungsian di data siapa yang masuk dan keluar. Banyak sekali ratusan ribu jiwa menunggu keputusan kita di DPR maupun pemerintah pusat.[sumber]

RKA K/L t.a 2019

6 September 2018 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Sosial, Rahayu menanyakan terkait dengan penanganan bencana, bagaimana kerja sama dengan organisasi atau lembaga lain di lapangan. Rahayu mengatakan perlu ada kejujuran, bagaimana koordinasinya karena banyak sekali laporan yang masuk bahwa kurang koordinasinya. Rahayu sedih ketika mendapatkan laporan bahwa ada 14 dusun yang belum terkena sentuhan pemerintah, antara laporan dan realita itu tidak nyambung nanti Rahayu siap memberikan data-datanya. Rahayu juga menanyakan bagaimana mengatasi kecemburuan sosial terkait dengan bantuan peralatan rumah tangga. Sebagai penutup, Ia menanyakan  apakah dengan menurunnya korban bencana sosial yang mendapatkan pemenuhan dasar artinya diharapkan korban bencana Lombok sudah teratasi atau belum. [sumber]

RUU Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (RUU CSR/TJSP/TJSL)

11 Oktober 2016 - Rahayu menerangkan bahwa RUU ini bukan untuk semua bidang. Hanya berfokus pada bidang sumber daya alam dan modal. Rahayu berpedapat bahwa perusahaan besar yang bergerak pada bidang sumber daya alam  belum memberikan dampak positif untuk masyarakat sekitar. Indonesia dengan over regulated country, yang merupakan bukti kegagalan bangsa untuk menatur negara sendiri. Rahayu menilai KADIN dan APINDO tidak mendukung RUU CSR untuk disahkan. [sumber]

Anggaran Kementerian Agama

24 Juni 2016 - Kepada Menteri Agama (Menag), Rahayu mengingatkan bahwa Kemenag adalah leading center permasalahan pornografi, tetapi belum ada kerja nyata mengenai penghapusan pornografi dan pelindungan anak dari kekerasan seksual. Rahayu setuju dengan adanya konsep ketahanan keluarga. Rahayu akan me-review ulang mengenai anggaran Mitra Kerja yang dialokasikan untuk pembangunan sebesar Rp1 Triliun dan bahkan melebihi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA).  [sumber]

11 Februari 2015 - Rahayu menilai kinerja Kementerian Agama (Kemenag) dalam menyebarkan informasi tentang bantuan belum optimal karena banyak konstituen di Dapil Jateng 4 yang beragama Hindu yang tidak tahu bahwa Kemenag memberikan bantuan dalam pengadaan kitab-kitab non-Islam.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

24 Juni 2016 - Untuk Kementerian Sosial (Kemensos), Rahayu menekankan bahwa banyak masyarakat mempertanyakan kehadiran negara dalam rehabilitasi korban kekerasan. Rahayu juga mengingatkan Kemensos untuk mensosialisasikan UU Disabilitas karena Kemensos adalah leading sector-nya. Rahayu menuturkan bahwa pendataan adalah masalah yang terus ditemukan di setiap dapil. Rahayu meminta data kemiskinan harus betul-betul diperbaharui oleh Kemensos.  [sumber]

20 Juni 2016 - Untuk Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos), Rahayu menyarankan perlu dibangunnya lebih banyak safe house di tiap provinsi untuk rehabilitasi dan perlindungan korban perempuan dan perlindungan anak. Rahayu pun menyarankan agar anggarannya dimasukkan ke dalam APBN tahun 2017. Lalu, Rahayu menyarankan juga agar menjalin kerjasama dengan organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Kemudian, Rahayu menanyakan apa indikator dari seberapa efektifnya program berjalan. Selanjutnya, Rahayu meminta penjelasan dari tindakan rehabilitasi terhadap migran korban perdagangan manusia.  [sumber]

14 Juni 2016 - Terkait verifikasi validasi data, Rahayu ingin agar kedepannya masyarakat dapat dilibatkan. Ia juga menilai belum ada langkah konkret untuk korban pelecehan seksual dan penanganan anak jalanan di Indonesia. Rahayu menyarankan perlu adanya koordinasi lebih jauh dengan Kementerian Kesehatan dalam menangani rehabilitasi korban kejahatan seksual dan pelaksanaan program pengasuhan anak jalanan yang lebih baik.  [sumber]

5 Februari 2015 - Rahayu meminta Kemensos untuk memberikan data lebih rinci mengenai anggaran dan rencana pemberdayaan untuk pemulangan 50,000 TKI yang ditargetkan pemerintah. Rahayu juga meminta verifikasi dari Kemensos mengapa target perbaikan rumah tak layak huni hanya 28,000 rumah padahal data rumah tak layak huni per kabupaten adalah 40,000 rumah.  [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

24 Juni 2016 - Rahayu mengapresiasi perubahan judul program utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) yang sebelumnya menggunakan Bahasa Inggris sudah diganti dengan Bahasa Indonesia. Rahayu mengajak KemenPP-PA untuk mendorong ekonomi kerakyatan agar tidak ada lagi warga Indonesia, terutama wanita, yang bekerja di luar negeri.  [sumber]

16 Juni 2016 - Rahayu meminta waktu untuk mempelajari materi rapat karena cukup banyak dan baru didapat pagi ini. Rahayu meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) tidak menggunakan istilah extraordinary crime, sebaiknya gunakan istilah kejahatan serius karena kalau extraordinary crime, berarti negara sudah bahaya dan pihak luar negeri bisa ikut campur.

Rahayu menyayangkan judul program prioritas KemenPP-PA menggunakan bahasa Inggris. Rahayu khawatir nantinya akan banyak pertanyaan dari masyarakat saat ke dapil bila judul programnya menggunakan bahasa Inggris. Tentang pelatihan politik, Rahayu mempertanyakan kenapa sebelumnya Komisi 8 tidak pernah mendengar hal itu. Menurut Rahayu, untuk maju jadi pemimpin politik, bukan hanya masalah gender. Rahayu sendiri terlibat dalam politik, tetapi dia melihat teman-temannya sulit masuk ke politik. Pimpinan parpol pun, dinilai Rahayu juga harus diberikan dorongan, dan para fraksi yang ada harusnya mendukung kader-kader perempuannya juga.

Sebenarnya, Rahayu merasa senang membaca materi KemenPP-PA. Rahayu juga mengapresiasi laporan rencana kerja KemenPP-PA yang dinilai bagus dan cukup banyak. Rahayu menyampaikan bahwa keterlibatan perempuan dalam bidang energi hanya dalam hal teknis. Rahayu meminta KemenPP-PA membangun komunikasi yang baik dengan stakeholder yang lebih tinggi. Rahayu juga meminta KemenPP-PA memprioritaskan pelatihan dan penyuluhan kepada para penegak hukum.

Rahayu melihat selama ini korban kekerasan yang melaporkan masalahnya malah bertambah trauma. Untuk diketahui KemenPP-PA, banyak juga korban yang ragu untuk melapor karena tidak jelas prosedurnya. Rahayu menilai Jaksa tidak berusaha dengan baik untuk memberikan tuntutan yang optimal kepada pelaku kejahatan pada anak dan perempuan.

Disampaikan kepada KemenPP-PA, bahwa dalam acara ILC dr. Boyke menyatakan pelaku kejahatan seksual adalah anak-anak di bawah umur. Rahayu menilai bahwa banyak masyarakat Indonesia yang memandang sex education sebagai hal “abu-abu”, padahal harus ada pemahaman yang baik mengenai sex education. Rahayu merasa KemenPP-PA juga perlu menegaskan dan mendorong pendidikan reproduksi kepada masyarakat, meski tugas ini masih di bawah kewenangan Kemenkes. Mengenai kasus pelecehan seksual, Rahayu menilai selama ini masih ada pembiaran.

Rahayu melihat masih banyak ibu yang melahirkan harus berjuang untuk sampai rumah sakit. Selain itu, menurutnya jumlah bidan di Indonesia juga masih kurang. Terkait hal itu, Rahayu meminta KemenPP-PA berkoordinasi dengan pihat terkait untuk mengurangi jumlah angka kematian ibu melahirkan. Menurut Rahayu, negara belum hadir dalam proses rehabilitasi korban pelecehan seksual karena belum ada rumah layak untuk dihuni korban kekerasan seksual, bahkan di tingkat provinsi saja belum ada.

Bicara mengenai KDRT dan kekerasan seksual, pelakunya kebanyakan dari keluarga korban sendiri dan mereka merasa harus bagaimana. Rahayu menilai masalah kekerasan seksual dan KDRT adalah masalah serius. Rahayu juga meminta KemenPP-PA untuk menyediakan anggaran untuk masalah itu, jangan hanya Perppu. Rahayu menyampaikan bahwa sehari sebelumnya pertemuan Komisi 8 dengan Kemenag cukup sengit karena biaya satu asrama haji 1 anggarannya Rp.1 Triliun. Rahayu berpesan, rumah aman yang nantinya dibangun KemenPP-PA tidak usah sampai Rp.1 Triliun, yang penting ada satpamnya untuk menjaga anak-anak kita.

Rahayu menilai KPAI is doing bad job untuk inisiasi. Tentang pornografi, Rahayu meminta KemenPP-PA berkoordinasi dan leading sector, yakni Kemenag, bukan Kemkominfo. Rahayu mengharuskan KemenPP-PA mempunyai service provider agar bisa langsung men-shutdown situs web pornografi, tidak perlu langsung ke Cyber Crime Unit sehingga tidak butuh anggaran yang banyak, cukup dengan creative thinking saja. Rahayu meminta KemenPP-PA meningkatkan kerja sama penyuluhan program calon kepala daerah.  [sumber]

13 Juni 2016 - Rahayu mempertanyakan apa yang menjadi alasan Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Menteri Keuangan menurunkan anggaran 2017 serta bagaimana komunikasi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Rahayu mengatakan, KPAI memang langsung di bawah Presiden, tetapi dananya dari KemenPP-PA. Rahayu memohon kepada MenPP-PA untuk dijelaskan agar tidak tumpang tindih rehabilitasi di bawah Kementerian Sosial. Menurutnya, tugas dari KemenPP-PA perlu disosialisasikan. Rahayu mempertanyakan apakah ada inisiatif dari KemenPP-PA untuk memperjuangkan perlindungan anak. Anggota Komisi 8 berpendapat bahwa  persiapan pilkada lebih tepat kalo bicara pada pimpinan partai dan tidak perlu anggaran. Rahayu mengeluh banyak Peraturan Daerah yang masih diskriminatif lalu apa yang sudah dilakukan oleh KemenPP-PA. Rahayu mengatakan akan ada pelatihan media dan menurutnya seharusnya kepada pemilik medianya agar pemilik menggiring bawahannya. Ia mengatakan bahwa banyak program yang bisa disebarkan melalui ibu-ibu PKK dan mengenai pelatihan mental untuk TKI itu seharusnya ada di BNP2TKI.  [sumber]

29 Januari 2015 - Rahayu menilai sosialisasi dan pelatihan adalah bagian penting dari tugas Kementerian PPPA terutama pelatihan untuk para gubernur, bupati dan walikota untuk memikirkan kepentingan perempuan dan anak.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

24 Juni 2016 - Rahayu menyarankan BNPB untuk menggunakan media kreatif dalam meningkatkan pencegahan bencana. Mengenai persetujuan anggaran Mitra Kerja, Rahayu menuturkan bahwa Fraksi Gerindra akan membacakannya di Badan Anggaran (Banggar).  [sumber]

Isu Distribusi Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar

Pada Rapat Paripurna ke-63 tanggal 17 Mei 2016 - Berdasarkan hasil kunjungannya selama reses, Rahayu menemukan bahwa program kartu yang dibagikan Pemerintah seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) belum tepat sasaran karena kartu tersebut dibagikan menggunakan data Kementerian Sosial (Kemensos) tahun 2011, Komisi 8 telah memberikan anggaran kepada Kemensos untuk proses verifikasi dan validasi data agar penerima kartu dapat tepat sasaran.  [sumber]

Evaluasi Sistem Manajemen Resiko Penanggulangan Bencana

Pada 7 April 2015 - Rahayu setuju BNPB menjadi dirijen terhadap penanggulangan bencana. Rahayu minta perhatian khusus Pemerintah pada banyak perusahaan tambang yang meninggalkan tambangnya begitu saja tanpa ditanami kembali setelah selesai operasi. Sehubungan dengan dana bantuan sosial (bansos) berpola hibah, Rahayu minta masukan dari BNPB baiknya mekanismenya seperti apa.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jakarta
Tanggal Lahir
27/01/1986
Alamat Rumah
Apartment The Plaza Residence 35 D, Jalan Jendral Sudirman Kav.10-11, Karet Tengsin. Tanah Abang. Jakarta Pusat. DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah IV
Komisi
VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan