Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Tengah V
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukoharjo
Tanggal Lahir
03/05/1959
Alamat Rumah
Jl. Kasuari Blok I No. 1 Rt. 006 Rw. 007 Desa Langenharjo, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah V
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Salah satu tokoh eks PDI Perjuangan yang berpindah ke Partai Gerindra. Mantan Bupati Sukoharjo dua periode ini (2000-2005 dan 2005-2010) menyatakan diri pindah ke Partai Gerindra pada tahun 2010 yang lalu.

Di masa kerja 2014-2019, Bambang bertugas di Komisi 2 yang membidangi otonomi daerah, kepemiluan dan reformasi birokrasi dan aparatur negara.

Di September 2017 ada mutasi internal di Partai Gerindra dan Bambang pindah bertugas di Komisi 3 yang membidangi hukum dan kepolisian.

Pendidikan

S2 Universitas Slamet Riyadi 2009
S2 Universitas Sebelas Maret 2008

Perjalanan Politik

Bupati Sukoharjo (2000-2010)

Visi & Misi

Belum Ada 

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Masyarakat Adat

15 Januari 2018 -  Bambang mengatakan bahwa dalam membuat UU ini harus ada masukan yang sangat mendetail sehingga menjadi UU yang sempurna. Maka menurut Bambang pemahaman tentang apa definisi masyarakat hukum adat ini menjadi spesifik. [sumber]

RUU Penyiaran dan Isu Terkini

21 Maret 2017 - Bambang menceritakan bahwa ketika melakukan studi banding di Jerman, televisi tidak boleh dijadikan untuk alat kampanye. Bambang menanyakan apakah hal ini telah dimuat dalam RUU Penyiaran atau belum.   [sumber]

Peran Media dalam RUU Pemilu

25 Januari 2017 - Bambang menanyakan apa yang menjadi indikator pada laporan KPI terkait keliaran pengiklanan Pilpres 2014, sementara Pilkada 2015 penyiaran tertib tapi sepi pemberitaan. Bambang beranggapan bahwa netralitas PNS adalah omong kosong dan tidak mungkin bisa. Menurutnya kampanye adalah sesuatu yang liar dan pasti ada yang ‘bermain’. [sumber]

RUU Kekarantinaan Kesehatan

3 Juli 2018- Rapat pengambilan keputusan tingkat 1 Baleg dengan Menkes. Bambang mengingatkan bahwa frasa "dengan sengaja" tidak hanya di Pasal 90 tapi juga ada di Pasal 91. [sumber]

8 Juni 2016 - Bambang menyarankan untuk mengundang pihak pelindo I, III, dan IV, serta PT Angkasa Pura I. Terkait dengan hewan menurutnya, hewan yang hidup di darat maupun laut tidak berkaitan dengan PT Angkasa Pura.  [sumber]

 

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK)

1 Februari 2016 -Bambang menyadari bahwa bahwa revisi UU KPK pasti mengundang banyak partisipasi publik dan berkonotasi negatif. Menurut Bambang, ada beberapa hal dalam RUU KPK yang justru melemahkan. Bambang meminta Pengusul untuk meyakinkan publik bahwa revisi UU KPK berorientasi pada penguatan KPK. Bambang menyebut bahwa sesama anggota KPK tidak pernah ada pembicaraan panjang, dan Bambang melihat bahwa posisi KPK itu baik. Soal penyadapan, Bambang berpendapat bahwa izin penyadapan kepada pengadilan akan menghambat KPK.

Saat menjadi Bupati Sukoharjo, Bambang sadar bahwa dirinya disadap. Namun, itu tidak membuatnya terganggu karena Bambang mengaku memiliki itikad baik. Selain itu, Bambang mengaku tidak pernah menangani proyek apapun selama 10 tahun menjadi Bupati. Bambang meyakini bahwa tidak akan ada Bupati yang kena kasus karena dalam revisi UU KPK diusulkan KPK hanya bisa menangani kasus bila kerugian negara di atas Rp.50 Miliar.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pilkada Serentak

Pada 31 Maret - 2 April 2015 - Bambang tidak setuju bahwa 'Ipar' termasuk sebagai bagian dari definisi keluarga petahana yang dilarang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konsultan Pajak

6 Februari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mukhamad Misbakhun sebagai pengusul RUU Konsultan Pajak Bambang mengaku memang jika dilihat sekilas membuat NPWP sepertinya mudah, namun kenyataannya sulit. Ada PP 36 yang kaitannya dengan tax amnesty, Bambang menyatakan sepakat bahwa keberhasilan ini merupakan keberhasilan hal besar tetapi Ia menanyakan mengapa penghasilannya tidak dikurangi. Bambang menambahkan jika omset di bawah Rp5 miliar memiliki pajak 1% yang harus dibayarkan, jika ini diterapkan Bambang yakin bahwa pengusaha-pengusaha gas akan gulung tikar. Bambang mengungkapkan kekhawatirannya bahwa jangan sampai Konsultan Pajak memberikan ruang kepada Konsultan Pajak untuk memberi solusi agar tidak membayar pajak sehingga akan menyebabkan berkurangnya pendapatan pemerintah. [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pembahasan Tingkat 1

10 Juli 2018 - Pada Rapat Kerja (raker) Badan Legislasi DPR-RI dengan Asman Abnur, MenPAN-RB, Bambang mempertanyakan penyelesaian permasalahan honorer yang molor hingga tiga tahun. Bambang juga mempertanyakan soal rasio timpang PNS yang masuk-keluar. Pasalnya ada ASN yang pensiun 300/thn tetapi rekrutmen hanya rekrut 200/thn, baru kemudian terdapat 1.023 tenaga honorer yang diangkat. Bambang menegaskan bahwa komitmen kita bersama agar mereka bisa diangkat menjadi ASN dengan penyelesaian yang masih berjalan dalam 4 tahun terakhir. Ia mempertanyakan tentang DIM dari pemerintah yang belum rampung. [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan  Badan Legislasi dengan Kemenkeu dan Kemenpan-RB. Bambang mengapresiasi apa yang menjadi fokus dari Baleg. Bambang berpendapat bahwa pemerintah harus mengangkat anggota K2, yaitu yang termasuk 3 kategori. Bambang menjelaskan kebanyakan yang pensiun itu sudah 30 tahun lebih menjabat, jadi jika keluar satu diganti satu maka akan sangat menguntungkan APBN. Bambang menjelaskan bahwa ia sepakat untuk tidak menjadikan mereka sebagai komoditas politik.[sumber]

6 Desember 2017- Pada rapat Baleg dengan Forum Honerer K2, DPRD Langkat, DPRD Bontang. Bambang mengatakan jika dirinya adalah mantan anggota Komisi 2 DPR-RI. Bambang berpendapat jika pegawai-pegawai di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah mengetahui ia melakukan perjuangan dari Komisi 2 DPR-RI. Bambang juga berpendapat jika ada rekomendasi di Komisi 2 terkait permasalahan yang akan selesai di Desember 2015. Bambang menegaskan sangat mengetahui apa yang telah dilakukan K2 terdiri dari tenaga pendidik, kesehatan, dan teknis lainnya. Bambang berpendapat jika tuntutan mereka sebenarnya sederhana, yakni agar diangkat menjadi PNS. Bambang kembali berpendapat, mereka sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi. Bambang mengatakan data yang paling valid hanya K2. Bambang menambahkan honorer K2 adalah yang ketika 2004 sudah mengabdi selama 1 tahun, dan pernah mengikuti seleksi tapi belum beruntung. Bambang berpendapat jika para pekerja tersebut telah diusulkan Kepala Daerah. Bambang berpendapat pula, Baleg punya inisiatif, bahkan Revisi UU ASN juga merupakan usulan DPR bukan usulan pemerintah. Surat presiden sudah muncul, DPR cukup serius membahas ini. Bambang menegaskan, DPR beberapa kali mengundang pemerintah tetapi tidak hadir. Bambang mengatakan pernah menjadi Kepala Daerah dua periode. Bambang menambahkan, bahkan ada yang belum lulus dan honor mereka sekarang sudah di atas Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK). Bambang mengaku juga mendengar dua hari lalu ada yang dibayar Rp10 ribu/bulan. Bambang mengatakan baru memperoleh data dari Bintuni, Papua Barat. Bambang berbicara perihal draf Revisi ASN sudah disahkan Paripurna sebagai RUU inisiatif DPR. Bambang menegaskan jika Presiden sudah mengirim surat penugasan..[sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)-Penyerahan DIM dan Pengesahan Panja

19 Januari 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, serta Menteri Keuangan, Bambang mengatakan dari 12 kuota di wilayahnya, orang-orangnya ditaruh di nomor besar tapi terpilih, Jika berbicara mengenai terbuka/tertutup pasti berbicara pula mengenai nomor cantik. Menurut Bambang, dalam hal ini Fraksi Partai Gerindra sudah menyerahkan DIM ke sekretariat dan pesan Pak Prabowo adalah jangan matikan partai-partai kecil.[sumber]

Tanggapan

Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan 

13 September 2018 - Pada Pleno Baleg dengan Sekjen BPK, Bambang menyebutkan bahwa Pasal 5 ayat 4 dikatakan ikhtisar pemeriksaan 5 tahunan diserahkan ke DPR pada masa awal DPR. Ini berarti Bambang menanyakan masa pemeriksaan lalu diserahkan ke DPR baru. [sumber

 

Pengesahan Jadwal Baleg Masa Sidang ke-2 2017/2018

15 November 2017 - Menurut Bambang proses rekrutmen ASN tidak sesuai dengan kebutuhan di daerah, pertumbuhan ASN hasilnya negatif.  Menurut Bambang bila UU ASN tidak segera dibahas, maka akan ada demo besar-besaran. Surat Presiden harus ada. Bambang meminta penjelasan RUU ASN agar dipercepat karena pembahasan RUU ini sudah lama. Menurut Bambang permainan monopoli oleh pengusaha besar terindikasi membuat laporam pajak yang double. Selain itu, Bambang berpandangan bahwa soal pajak ini banyak permainan monopolinya dan terjadi di banyak sektor. Bambang menginformasikan adanya guru di Sorong namun statusnya tidak jelas, padahal kebanyakan mereka berasal dari Jakarta, karena situasinya tidak memungkinkan dengan status honorer. Bambang juga meminta lebih memperhatikan lagi terkait guru di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). [sumber]

PKPU dan Perbawaslu - Peraturan Persyaratan Partai Peserta Pemilu 2019

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan KPU, Bawaslu dan Dirjen Otda Bambang meyakini bahwa KPU dan Bawaslu akan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah, tapi dalam hal ini ia berharap KPU melakukan kerja sama dengan Komisi 2. [sumber]

Evaluasi UU Desa

25 Januari 2017 - Bambang mengungkap bahwa dana desa awalnya dibahas di Komisi 2 dan ada kekhawatiran penggunaan dana desa ini membuat Kepala Desa banyak yang akan dipenjarakan. Menurutnya, terkait dengan desa lebih kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bukan Kementerian Desa (Kemendes). Bambang menceritakan bahwa awalnya sebelum dana desa disalurkan harus ada pendamping desanya dan syarat-syarat untuk mendapat dana desa harus ada Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes), APBDesa, dan lain-lain. Bambang setuju sosialisasi UU Desa dilakukan secepatnya dilakukan agar masalah-masalah yang ada di desa dapat segera diketahui. [sumber]

Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

17 Januari 2017 - ambang menegaskan bahwa dalam sistem perekonomian perlu wasit dalam hal ini yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). [sumber]

10 Oktober 2016 - Bambang meminta agar definisi kartel dan monopsoni pada bagian ketentuan umum diperjelas lagi. [sumber]

Kesiapan Pemilu Elektronik

11 Januari 2017 - Bambang menanyakan kepada narasumber tentang biaya pelaksanaan Pemilu elektronik dan kesangggupan pemerintah membiayainya. [sumber]

Kasus Pertanahan Bojonegoro, Pematangsiantar, dan Gresik

5 Desember 2016 - Dalam Audiensi Komisi 2 dengan Paguyuban Pematangsiantar, Paguyuban Bojonegoro, Paguyuban Gresik, Bambang mengatakan bahwa laporan yang telah disampaikan oleh para paguyuban akan disampaikan kepada Mendagri. [sumber]

Pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017

17 November 2016 - Bambang mengatakan bahwa di Komisi 2 sudah sepakat membuat Panitia Kerja (Panja), tetapi blunder terkait tenaga honorer pemerintah. Bambang mengatakan bahwa kita memang sudah sepakat meski sulit mencapai keputusan. Bambang memintah penjelasan mengenai isu yang ia dengar bahwa ada perpanjangan masa sidang ini lima sampai tujuh hari. Bambang meminta tolong agar di komunikasikan dengan Arif agar revisi RUU ASN segera diselesaikan karena ini menyangkut garis terdepan pemerintahan.  [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 - Bambang merumuskan bahwa ada tiga hal mendasar dalam penyelesaian honorer K2, yaitu personil, finansial, dan payung hukum. Menurutnya, personil dan finansial kini sudah ada untuk menyelesaikan honorer K2, tetapi payung hukumnya belum ada. Bambang mengajak pihak terkait membuat payung hukum untuk mengangkat honorer K2 sesuai dengan yang dijanjikan. Bambang menyampaikan kepada MenPAN-RB bahwa sepuluh fraksi secara bulat siap menyelesaikan honorer K2 diangkat menjadi PNS.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

27 Januari 2016 – Rapat  Baleg dengan Paspampres. Bambang mengatakan dirinya memiliki harapan yaitu rakyat tetap dapat berkunjung ke rumah rakyat namun dibuat damai dan saling bekerja sama. Menurut Bambang, hal tersebut lebih baik dibandingkan membuat aturan dan menimbulkan kesan bahwa DPR RI sangar. Bambang mengatakan, dirinya merasa ironis bila di lift tertulis untuk anggota DPR RI namun ketika lift penuh malah anggota DPR yang mengalah. Bambang menuturkan, bila pamdal dilengkapi senjata maka masyarakat akan takut dan partisipasi akan menurun. [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet - Tahun 2014

24 Agustus 2015 - Bambang minta ke Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Menteri Sekretariat Kabinet (Menseskab) agar cepat selesaikan pembentukan Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B). Lalu Bambang juga minta perhatian khusus Mensetneg dan Menseskab untuk menyelesaikan Memorandum of Understanding (MoU) antara Menteri Keuangan dengan 181 alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) asli Papua yang nasibnya terlantar.  [sumber]

Laporan Masa Reses

Pada Sidang Paripurna ke-22 pada tanggal 23 Maret 2015 - Bambang minta Pimpinan DPR untuk menyikapi laporan reses terkait sulitnya masuk untuk cek dan periksa gudang Bulog di Dapil.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Sukoharjo
Tanggal Lahir
03/05/1959
Alamat Rumah
Jl. Kasuari Blok I No. 1 Rt. 006 Rw. 007 Desa Langenharjo, Grogol, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah V
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan