Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Harry Poernomo

Gerindra - Jawa Tengah VI

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Ir. Harry Poernomo terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Jawa Tengah VI setelah memperoleh 56,323 suara.  Harry adalah profesional di bidang perminyakan dan berkarir di Pertamina sampai dengan pensiun (1975-2004).  Harry sempat menjabat sebagai Presiden Direktur dari PT. Badak LNG (proyek production sharing contract gas alam di Bontang) (2001-2002) dan Direktur Hilir Pertamina (2003-2004).  Setelah pensiun dari Pertamina, Harry dipercaya untuk menjadi Sekretaris Perusahaan PT.Pupuk Indonesia Holding Company (2005).  Harry adalah Ketua Umum Perhimpunan Pensiunan Pertamina.

    Di periode 2014-2019 Harry bertugas di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

    Di Maret 2018, terjadi mutasi internal partai dan Harry berpindah tugas ke Komisi 11 yang membidangi perbankan dan keuangan.

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri 2, Semarang (1968)

    S1, Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1974)

    Perjalanan Politik

    Sebelum bergabung menjadi kader Gerindra, Harry aktif berorganisasi di asosiasi industri minyak dan gas bumi.  Di 2001 Harry adalah anggota dari World Gas Association (2001-2003) dan di 2011 menjadi Ketua Perhimpunan Pensiunan Pertamina (2011-2014).

    Pada 7 Maret 2018 Harry tidak lagi bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup dan menempati posisi sebagai anggota di Komisi 11 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan.

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

    30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Harry mengungkapkan betapa besar dan tidak mudah upaya – upaya yang dilakukan terkait masalah Minamata dan ingin setelah ratifikasi sudah mulai melakukan aksi nyata yaitu memberikan solusi dengan cara sosialisasi. Harry menegaskan, fraksinya mendukung dan harus segera diwujudkan. [sumber]

    Tanggapan RUU

    RUU Sisnas IPTEK

    24 Januari 2018 – Dalam  rapat dengan  perwakilan perguruan tinggi, Harry mengatakan hampir semua masukan dari narasumber mengenai kendala dana. Negara maju dalam hal riset pendanaannya 2-3% dari Gross Domestic Product(GDP). Harry berasumsi Kemenristekdikti lupa (kurang memperhatikan) anggaran riset karena mereka juga membawahi perguruan tinggi karena Menteri Ristekdikti dari (perguruan tinggi) UNDIP.[sumber]

    Tanggapan

    Penjelasan RAT BI Tahun 2019

    17 Oktober 2018 - pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Harry mengatakan, sebaiknya menunggu usulan yang lebih mutakhir sesuai dengan asumsi makro yang telah disetujui. Menurut Harry, apa yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia sudah tidak valid lagi mengingat ada perubahan asumsi. Harry mengatakan untuk melihat perubahan signifikan terkait angka kurs dari 14.400 menjadi 15.000. Selain itu, Harry juga mengusulkan agar program sosial BI untuk ditingkatkan anggarannya. [sumber

    RAPBN 2019

    7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas. Harry berpendapat bahwa banyak proyek yang dikategorikan sebagai proyek pusat namun orang daerah tidak peduli sehingga setelah proyek selesai tidak ada yang peduli dengan proyeknya. Harry memberi pendapat jika proyek berhubungan dengan listrik bisa diserahkan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar tidak membuang anggaran. Harry menjelaskan bahwa program listrik tenaga surya menghabiskan dana trilliunan kemudian program Bahan Bakar Gas (BBG) yang sudah dimulai sejak tahun 80’an namun tidak menghasilkan hingga saat ini. Harry juga menjelaskan bahwa mengenai SKK migas yang masih menyewa kantor, sedangkan pendapatan migas Indonesia terus menurun namun masih bisa berfoya-foya untuk menyewa gedung swasta. [sumber]

    Persiapan Bank Menghadapi Lebaran 2018

    6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Bank Mandiri, CIMB dan BNI, . Harry berpendapat bahwa pemaparan sudah matang dan berharap tidak ada gangguan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Harry mengeluh bahwa setelah bank berintegrasi dengan link sering terjadi gangguan sedangkan ketika masih independen jarang terjadi gangguan pada ATM. Harry menganggap satu kelemahan yang terjadi adalah kendala penggunan e-money dan Top Up belum dapat terintegrasi. Harry menjelaskan bahwa jika menggunakan e-money Mandiri hanya bisa melakukan Top Up di Mandiri. Harry berharap tahun depan sudah bisa diatasi masalah ini. (sumber)

    Persiapan Libur Lebaran

    5 Juni 2018 - Pada RDP Komisi 11 dengan BRI, BCA dan Pegadaian, Harry mengatakan bahwa ia tertarik dengan pembahasan Corporate Social Responsibility (CSR) di Pegadaian untuk bagaimana berpartisipasi. Untuk BCA, Harry menyampaikan bahwa ia kerap menghadapi kesulitan transaksi kartu kredit dan sering sekali pihak BCA tidak menerima kartu kredit swasta lain, Harry menanyakan apakah ada kebijakan itu dan visa BCA tapi electronic data capture (EDC) yang lain di tolak.  Harry juga menuturkan umumnya masyarakat menggunakan e-money, dan dari sisi teknologi apakah dimungkinkan jaringan bersama bisa melakukan pelayanan top up di seluruh e-money. Harry menjelaskan bahwa dirinya menunggu kepastian Pegadaian untuk masalah collateralsurat tanah. [sumber

    Permasalahan Kartu Tani dan Dana Pinjaman China Development Bank

    19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Harry mengaku bila dirinya tertarik mendalami 12 susunan direksi BRI dan meminta untuk diberikan struktur organisasi dasar dan penugasan masing-masing. Mengenai dana pinjaman China Develompent Bank (CDB), Harry ingin mengetahui tentang low and high cost. Harry mengatakan kartu tani melibatkan BRI dan perlu persetujuan untuk mendapatkan pupuk subsidi, dan mengenai hal ini, Harry meminta tolong untuk memastikannya karena di Temanggung banyak dikeluhkan dan kurang mendapatkan pelayanan baik. Harry mengatakan bila para petani ingin ke BRI untuk memastikan persetujuan, mereka mengalami kesulitan sebab pagi hari harus bekerja di sawah dan ketika sore hari, BRI sudah tutup. Harry mengatakan, kartu tani bukan mempermudah namun justru mempersulit dan mungkin disebabkan oleh implementasi yang kurang maksimal. Harry meminta agar dirinya perlu difasilitasi untuk bertemu pimpinan cabang di Temanggung agar keluhan petani mengenai kartu tani dapat terselesaikan sebab petani juga memerlukan kemudahan.[sumber]

    Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

    10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Harry menanyakan apakah Pakar (Rizal Ramli) dapat memberi gambaran Indonesia ke depannya dalam hal posisi pendapatan dan belanja serta seperti terobosan yang terbaik untuk kemajuan perekonomian Indonesia.[sumber]

    Keberadaan Lahan Tambang Ex Koba Tin dan Bursa Timah ICDX

    24 Januari 2018 – Saat audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung, Harry memberi tanggapan bahwa kelihatan tidak siap sebagai negara untuk mengelola pasca tambang PT Ex Koba Tin. Harry bertanya, apakah Bapak pernah audiensi langsung ke MenESDM.  Kalau MenESDM setuju,Bapak harus siap kelola lahan Ex Koba Tin. Harry memberi saran, jika Bapak besok masih disini temui saja. Harry menanggapi bahwa Pak Gubernur berhak bertemu Menteri di rumah rakyat.

    Harry bertanya, ICDX dasar hukumnya apa, kenapa bisa eksis di sana. Seharusnya benefit untuk pemerintah ada. Terkait ICDX, Harry memohon kepada Pak Gubernur untuk sampaikan ke Komisi 6.[sumber]

    Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

    9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Harry memberikan selamat untuk Saudari Yenni yang menjabat sebagai Plt Dirut PT Pertamina, namun Harry menyayangkan dan cukup merasa malu karena PT Pertamina kisruh mengenai partai politik terlepas dari kinerja yang meningkat, Harry belum melihat kinerja nyata yang dilihatnya belum bisa dibanggakan. Harry juga menanyakan kewenangan penuh atas Plt yang mengalami pembatasan dalam berbagai keputusan. Harry juga menanyakan peningkatan produksi ini diimbangi peningkatan efisien atau tidak karena dalam sektor hulu memang meningkat namun ada faktor yang menurun. Mengenai cost hulu pun belum tergambarkan hanya ada volume saja padahal harga minyak turun tapi bisa saja pendapatan tidak meningkat,maka dari itu Harry meminta agar dapat disajikan mengenai grafik terhadap cost dan volume dari sektor hulu. Pada sektor pemasaran, Harry menginginkan untuk disajikan grafik cost/barel serta menanyakan mengenai keuntungan dengan PT Pertamina yang melakukan ekspor Pertamax Turbo ke Italia. Harry mendapatkan informasi bahwa sepanjang 2016 di PT Pertamina terjadi fatal accident hingga menewaskan 10 orang sebagai akibat dari manajemen yang semestinya tidak dinilai dari profitnya saja melainkan juga dari safety and health serta jelas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. [sumber]

    Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

    24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Harry menjelaskan bahwa pada saat kunjungan kerja ke Lampung, di Sumatera terdapat tanah tebu yang belum terselesaikan. Untuk itu Harry menyampaikan bahwa Komisi 7 berharap agar PLN dapat lebih berani untuk meminta dukungan dari pimpinan tertinggi, seperti pemegang saham dan agar kedepannya terdapat restorisasi yang lebih dalam memberikan wewenang kepada Direksi Regional. Komisi 7 merasa pesimis jika PLN dapat menyelesaikan proyek tepat waktu karena melihat PLN sangat sentralistik. Harry memandang perlu adanya jadwal kunjungan spesifik ke proyek yang mangkrak untuk mendapatkan data yang konkret. Ia memprediksi jika nantinya di pantai utara akan dibangun terminal besar LNG dapat diintegrasikan dengan PGN karena Harry melihat investasi yang dilakukan oleh PLN, PGN, dan Pertamina tidak efisien. Harry menyarankan untuk memanggil Menteri Penanggung Jawab sektor energi agar proyek mangkrak ini dapat segera diselesaikan. [sumber]

    Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

    6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menurut Harry, semakin tinggi lifting minyak akan semakin baik. Namun, dirinya menyayangkan bila lifting dibahas pada APBN. Harry meyakini bahwa SKK Migas dapat dengan mudah mereduksi cost recovery. Harry dan Komisi 7 masih melihat masih ada cela untuk saving. Harry beranggapan bahwa Pemerintah dapat melihat SKK Migas dari liftingyang ada, yaitu sekitar 815. Oleh karena itu, Komisi 7 dan MenESDM pun juga dapat melakukannya. Tidak ada perubahan dana untuk gas dari APBN sebelumnya. Harry meminta penegasan pasti dari MenESDM terkait angka yang cocok dan realistis untuk hal ini. Harry mempertanyakan harga minyak tanah yang semakin meroket setelah pemerataan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di masyarakat. Harry menilai semakin banyak LPG yang ada maka harga minyak tanah bisa lebih murah. Selain itu, Harry juga menanyakan mengapa subsidi minyak tanah dan LPG semakin meningkat. Harry menegaskan bahwa harus diputuskan yang terpenting sekarang adalah LPG, maka LPG yang berhak menerima subsidi daripada minyak tanah. [sumber]

    RAPBN 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

    19 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Harry mengatakan, bahwa sesungguhnya materi ini sudah dibahas dalam kosinyering dan tidak perlu diadakan revisi dan terkait dengan pagu, untuk sementara ini diterima. [sumber]

    Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

    8 Juni 2016 - Harry merasa di Pertamina ini ada anak yang diemaskan dan anak dititipkan sehingga ada pengiriman yang diprioritaskan. Selain itu, agen hanya mau melahirkan sub-agen untuk diciptakan non-formal, sedangkan untuk harga subsidi solar harga solar non subsidi jauh lebih murah daripada subsidi.  [sumber]

    Pada 10 Februari 2015 - Menurut Harry sebaiknya KemenESDM sebaiknya tidak turut serta eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bahan Bakar Minyak (BBM).  Menurut Harry nanti KemenESDM malah ikut mengejar proyek untuk penyediaan barang di proyek-proyek. Harry saran agar KemenESDM cukup mengkondisikan dan mendorong pembangunan infrastruktur BBM dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur diberikan sebagai modal untuk BUMN eksekusi.  [sumber]

    Evaluasi Riset Nasional

    27 April 2016 - Harry merasa lembaga riset mempunyai kegiatan sistematis untuk menciptakan riset di kalangan bisnis dan pemerintahan banyak yang melahirkan menderegulasi kebijakan yang menghambat. Harry menanyakan bagaimana cari agar swasta bisa membiayai riset sendiri yang manfaatnya secara langsung harus dirasakan oleh masyarakat.  [sumber]

    Kinerja Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

    2 Desember 2015 - Harry menganggap permasalahan anggaran sebagai permasalahan mendasar, padahal LPNK di bawah Kemenristekdikti yang dapat membangun penelitian untuk menunjang kehidupan bernegara.

    Pada rapat-rapat ke depannya, Harry meminta LAPAN dan BIG untuk membawa pengajuan program yang ingin dicapai, tetapi terganjal masalah anggaran. Harry melihat upaya yang dilakukan beberapa LPNK masih belum mendapat dukungan anggaran yang cukup. Harry berharap semoga LPNK dapat melaksanankan program yang berguna untuk masyarakat.

    Harry meminta penjelasan mengenai hubungan kerja antara LAPAN dengan PT Dirgantara Indonesia dan meminta penjelasan program pengembangan pesawat N-219 yang dikerjakan LAPAN dengan PT Dirgantara Indonesia. Ke depannya, Harry berharap BIG dan LAPAN dapat mengembangkan program yang futuristik. Selaij itu, Harry juga meminta penjelasan anggaran yang digunakan LAPAN dalam pengembangan pesawat.

    Harry juga tidak setuju apabila keahlian khusus yang dimiliki seseorang tidak bisa digunakan karena terbatas masa pensiun. Harry menginginkan duplikasi kerja antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan LIPI. Harry berharap agar program kerja hasilnya dapat mendatangkan manfaat secara langsung. Terakhir, Harry menambahkan agar Indonesia memiliki program nuklir dan memberikan edukasinya kepada masyarakat.  [sumber]

    Cost Recovery

    7 Oktober 2015 - Harry meminta SKK Migas untuk menyajikan pendapatan migas yang didapat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Harry menilai bahwa cost recovery merupakan masalah publik yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Harry menyampaikan bahwa Komisi 7 melakukan pembahasan teknis migas, tetapi tidak bisa memetakan cost recovery.Harry meminta SKK Migas untuk menjelaskan kemungkinan cost recovery yang melebihi target dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (UU APBN). Harry mengusulkan rapat hari ini tidak mengambil kesimpulan karena data yang disajikan tidak lengkap dan disampaikan ke Banggar.

    Harry mengkhawatirkan net income Indonesia dari minyak menjadi nol, bahkan negatif. Oleh karena itu, Harry mengusulkan Indonesia untuk melakukan impor secara penuh bila produksi dalam negeri memberi beban.  [sumber]

    Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

    9 Juni 2015 - Menurut data statistik produksi Chevron Pacific produksinya menurun lima tahun terakhir. Harry minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) mengapa menurun produksinya. Harry tanya ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) lebih murah mana mengolah minyak mentah di dalam negeri atau import. Menurut Harry KKKS enggan menjual minyak ke dalam negeri karena terkena pajak 30%. Harry saran agar sebaiknya tidak buru-buru untuk menyepakati berapa besaran subsidi solar.  [sumber]

    Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

    27 Mei 2015 - Harry desak PERTAMINA untuk jangan ikut-ikutan slow down, tapi malah harus meningkatkan akselerasi kapasitas produksinya. Harry tidak ingin dengar bahwa PERTAMINA tidak siap menangani Kontrak Kerja Sama. Harry saran ke Direktur Utama PERTAMINA untuk kurangi belanja-belanja yang tidak perlu dan sekolahkan lagi karyawannya.  [sumber]

    Rencana Peluncuran BBM Pertalite

    Pada 22 April 2015 - Harry menanyakan kerugian tersebut ada di PSO (Public Service Obligation) atau non-PSO? Bila di PSO, bisa dipahami. Namun bila di non-PSO, harus dilihat lagi apakah ada inefisiensi? Apakah rencana kilang minyak hanya wacana? Meminta perencanaan yang konkrit dari PT. Pertamina. Harry berpendapat bahwa Bontang menurutnya tidak tepat untuk menjadi lokasi kilang. Harry saran agar diprioritaskan di Jawa Timur saja karena Jatim punya pasar yang sangat besar namun belum ada kilang. Harry juga minta klarifikasi ke Pertamina kenapa Pertamina tidak kerjasama dengan Exxon Mobile untuk membangun kilang dan kenapa Pertamina tidak ada plan untuk investasi sendiri. Harry minta penjelasan kenapa harus dengan pihak ketiga.

    Harry juga berpendapat bahwa Pertamax dan Pertamax Plus distribusinya sangat buruk. Banyak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) tak jual Pertamax. Kenapa tidak konsentrasi untuk memperbaiki distribusi Pertamax dulu? SPBU di Jakarta juga banyak yang tutup. Daripada membuat kehebohan dengan Pertalite, lebih baik konsentrasi untuk membuat layanan yang baik untuk Pertamax saja bagaimana?  [sumber]

    Kenaikan Harga BBM

    30 Maret 2015 - menurut Harry pertimbangan kenaikan harga BBM jangan pertimbangkan sektor makro saja dan Komisi 7 (sebagai Mitra Kerja KemenESDM) diajak untuk diskusi. Harry menyoroti ketidakefisienan kilang-kilang minyak Pertamina. Menurut Harry kilang Pertamina yang efisien hanya yang di Balongan dan yang lainnya tidak efisien. Jika Pertamina efisien kilangnya dan bisa menghemat Rp.100 maka menurut Harry kenaikan harga Rp.500 untuk BBM ini tidak harus terjadi dan Pemerintah membuat-buat alasan perlunya pengalihan subsidi untuk bangun infrastruktur.

    Menurut Harry otak Pemerintah tidak jalan. Harry menilai Presiden Joko Widodo mungkin becus, tapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) tak becus. Menurut Harry seharusnya harga BBM murah. Harry menilai Pemerintah tidak peka dan tidak berpihak kepada rakyat. Harry desak MenESDM jangan lagi mengalihkan subsidi untuk infrastruktur. Harry minta dikaji ulang mengenai kenaikan harga BBM ini.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.