Gerindra - Jawa Tengah VI

Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, Moneter, dan Sektor Jasa Keuangan

Sikap Terhadap RUU

Rancangan Undang Undang (RUU) Mineral dan Batubara (Minerba) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Harry menjelaskan bahwa kita sudah mempunyai UU sekarang yang implementasinya tertatih-tatih, kalau bisa buat matriks UU yang lama dikoreksi saja, nanti buat masukan buat kita ini tidak yakin dapat diselesaikan, masalah migas saja inisiatif DPR.

Masukan dan Pandangan terkait Pembahasan RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Tim Negosiator COP 22

Harry menanyakan konsekuensi dan risiko apabila Indonesia sebagai salah satu peserta dalam ratifikasi Persetujuan Paris tidak dapat memenuhi komitmen persetujuan tersebut.  Menurut Harry, jika dilihat dari faktor ekonomi Indonesia yang belum masuk kedalam industri maju, maka wajar ketika angka produksi emisi Indonesia masih tinggi. Harry berpandangan bahwa upaya Indonesia untuk membatasi konsumsi emisi belum berjalan baik. Oleh karena itu, Indonesia belum dapat dikatakan berhasil merawat lingkungannya. Jika salah satu negara peserta tidak dapat memenuhi komitmen perjanjian, maka perlu dijelaskan kendala yang akan dihadapi oleh negara tersebut. Selain itu, Harry juga menyatakan bahwa Persetujuan Paris membutuhkan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat yang masih awam. Menurutnya, Kementerian LHK harus mensosialisasikan informasi mengenai hasil COP 22 secara masif, khususnya terkait dengan keuntungan dan kerugian persetujuan ini. Jika berbicara mengenai program kerja, tentu harus ada anggaran khusus untuk program sosialisasi ini.

RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan PT. Bio Farma (Persero), PT. Rekayasa Industri, dan PT. Sang Hyang Seri (Persero)

Harry mengatakan perlu ada teknologi batubara yang tidak menimbulkan polusi untuk energi bersih.

RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek) — Panitia Khusus DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Business Innovation Center (BIC), Forum Nasional Kepala Riset (FNPR), dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI)

Harry mengatakan masukan dari FNPR, ALMI dan BCI telah saling melengkapi dan memberi gambaran praktis untuk sempurnakan RUU Sisnas Iptek. Ia menyetujui perlu dibentuk kelembagaan guna hilirisasi hasil riset. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa Kemenkeu RI belum memiliki keyakinan untuk berikan dana besar bagi riset. Ia menanyakan penjelasan FNPR soal holdingg research institution.

Tanggapan

Pembahasan Program Kerja PT Bukit Asam — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bukit Asam

Harry Poernomo mengatakan ditemukannya energi-energi alternatif merupakan salah satu alasan menurunnya harga batu bara.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Outlook Perekonomian Tahun 2020 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia

Harry mengatakan terkait dengan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini, kami sebetulnya tidak terlalu heran karena perekonomian kita masih sangat lemah. Bagaimanapun jangan sampai mata uang kita ini makin hari makin merosot akibat transaksi non-cash yang dipaparkan BI sangat tertarik mengenai sistem pembayaran. Kita pada saat ini sedang gencarnya mengenai sistem pembayaran non cash. Belakangan ini ada provider asing, bagaimanapun kita jangan sampai mata uang kita sendiri atau rupiah menjadi merosot karena pembayaran non cash. Transaksi non cash tidak mengetahui mata uang nasional kita sendiri, apakah yang harus kita atasi dari masalah ini dan benefit apa yang kita dapat dari transaksi non cash ini perlu satu aturan soal transaksi non tunai, perkembangan ekonomi tidak bisa kita larang tapi benefit harus kita dapat. Ke depan ekonomi kita akan erat dengan industri 4.0, Bagaimana meningkatkan revenue dalam tupoksi BI.

Pembahasan Blok Mahakam — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Harry P. mengatakan bahwasannya Pak Prabowo Subianto mengetahui kabar empat BUMN mau diprivatisasi. Tolong untuk Antam dan Pertamina tidak diprivatisasi.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Harry mengatakan kami berharap program ini tidak memarjinalkan petani dan mohon prioritaskan aliran sungai Progo dalam program kerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI.

Pokok Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Kepala SKK Migas, Dirut Pertamina dan PLN

Harry menjelaskan ia merasa KKKS tidak perlu hadir di sini.

Lifting Minyak dan Gas Tahun 2015 dan 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI

Harry menjelaskan lifting actual bisa lebih tinggi masalahnya ada indikasi supervisi tidak maksimal jadi banyak lose, kita bisa menghasilkan minyak tapi pada kegiatan loading banyak penyimpangan mohon diperkuat pengawasan di lapangan.

Distribusi BBM di Bulan Ramadan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pertamina

Harry menjelaskan kita fokus ke tol baru tapi jangan sampai melupakan tol pantura yang lama, kami ingin mengetahui bagaimana sisi dari hulu, bagaimana kesiapan kilang kita, bagaimana kesiapaan stok bila ada masalah.

Asumsi Makro dan Rencana Kerja Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Harry menjelaskan jangan sampai harga timpang, Fraksi Gerindra mengusulkan batas bawah 1200.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Harry P. mengatakan mendapat 2 versi laporan. Judulnya sama, tapi isinya beda. Ia menanyakan yang dipakai yang mana. Tetapi yang paling penting adalah Kementerian tidak didesain untuk menangani project ini, serahkan ke BUMN terkait.

Anggaran — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Harry menanyakan apakah rapat ini akan dilanjutkan menjadi rdp.

Aspek Pengawasan Migas, Minerba, dan Ketenagalistrikan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Harry menanyakan isu pelaporan Menteri ESDM ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ia meminta penjelasan terkait Freeport. Harry memohon kepada Menteri ESDM agar memberikan capaian proyek strategis Migas di tahun 2015. Ia berharap ada perbaikan dan solusi struktural sustainable penyebaran Migas di  dalam negeri. Menurut Harry, semenjak Pertamina jadi persero, menjadi tidak peduli terhadap daerah terpencil. Ia mengharapkan Kementerian ESDM dapat konsen dalam penyebaran Migas yang merata di seluruh penjuru Indonesia. Harry menyarankan seharusnya Pemerintah menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan menaikkan tarif listrik. Seharusnya harga premium turun, karena harga minyak sedang turun. Harga listrik tidak boleh naik juga, karena harga batu bara sedang turun. Harry merasa tidak perlu ada merger Pertagas dan PGN. Ia hanya ingin ada solusi yang lebih sistematis agar dapat harga BBM dan gas sama rata. Harry menginginkan agar alokasi LPG 3 kg ditambahkan. Ia tidak melihat adanya keyakinan terkait pembangunan smelter. Menurutnya, jangan sampai divestasi tidak diambil oleh Pemerintah. Bahkan, jika perlu berutang saja untuk mengambil divestasi saham Freeport yang visible. Harry tidak ingin pihak swasta yang mengambil alih divestasi saham. Ia menegaskan semangat kita adalah menguasai aset negara dengan cara nasionalisasi atau komersial. Initial Public Offering (IPO) tidak dapat dipercaya, karena dibaliknya bisa jadi sahamnya beralih ke Freeport. Harry menyarankan agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberdayakan untuk membangun infrastruktur energi. Saat ini adalah saatnya mendorong Pemerintah Daerah untuk investasi di infrastruktur Migas. Terakhir, Harry menyampaikan bahwa masyarakat pinggiran sangat berharap harga Premium tidak berbeda dengan yang ada di Jakarta.

Anggaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Harry mengatakan anggaran sudah mendapatkan approval dari Kemenkeu. Pada waktu itu kesimpulan sudah diketok palu dan Menkeu sudah menyetujui. Tentunya banyak argumen dari Komisi 7 ketika membicarakan pagu ini. Ia menanyakan pertanggungjawabannya jika diubah. Ia menyampaikan Komisi 7 punya penilaian sendiri terlepas dari penilaian itu sama atau benar. Ia mengatakan Komisi 7 juga belum bisa melihat kinerja yang nyata dari pengalaman 2015. Ia menyampaikan masalah APBN tidak perlu dibahas lagi karena sudah selesai dan tidak ada gunanya mengikuti pagu dari Pemerintah.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Harry mengatakan bahwa niat dari para Bupati terhadap hasil pertambangan Freeport ini terkait keberpihakan untuk membangun Papua. Harry tidak mempermasalahkan hadirnya PT. Freeport Indonesia atau tidak, yang terpenting adalah Papua harus tetap dibangun. Jika kontrak karya Freeport diperpanjang, harus lebih mengutamakan untuk masyarakat Papua terlebih dahulu. Sebab, selama ini Pemerintah masih menganaktirikan masyarakat Papua. Harry meminta untuk membangun tanah Papua agar setara dengan wilayah Indonesia yang lain, sebab janji dari PT. Freeport Indonesia  mengenai pembangunan smelter hanya omong kosong. Harry mengindikasikan bahwa jaminan dari PT. Freeport Indonesia ini tidak direalisasikan bagi masyarakat Papua. Terlepas dari PT. Freeport Indonesia, kita harus membangun smelter, karena kita yang yang memiliki tambang. Mengenai ketenagakerjaan dan pemberdayaan masyarakat Papua, wajib dilibatkan dan mengusulkan agar Komisi 7 DPR-RI melakukan kunjungan ke Papua sebagai bentuk komitmen nyata. Terakhir, Harry menilai saat ini Papua sangat tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia, sehingga membutuhkan uluran tangan dari Pusat terutama Pemerintah.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Harry menanggapi dengan senang atas realisasi Menteri LHK yang sudah melakukan reboisasi di dapilnya. Namun, Harry menyayangkan kurang ketegasan Menteri LHK dalam menindak terkait kebakaran hutan.

Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Kerja dan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Harry mengatakan aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) merupakan milik negara sehingga tidak perlu dibayarkan depresiasinya. Harry bertanya mengapa depresiasi sampai 20%, yang dominan apa.

Pembahasan Evaluasi dan Program Kerja — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PLN

Harry Poernomo berharap PLN segera bisa menangkap peluang, bagaimana caranya agar antar Kementerian bisa duduk bersama.

Infrastruktur Migas - RDP Komisi 7 dengan Dirut Pertamina dan Dirjen Migas

Harry memberi usul formula yang masuk akal terkait kontrak penunjukkan PSO tahunan kepada Pertamina. Harry menegaskan bahwa rumah kedaulatan energi harus didefinisikan yang jelas, karena tugas Kementerian ESDM juga mewujudkan hal tersebut, maka jangan sampai yang dimaksud rumah kedaulatan energi ini hanya seremonial seperti periode sebelumnya. Harry menyampaikan bahwa masalah Permen yang belum sinkron perlu segera diselesaikan, karena BPH Migas masa baktinya diperpanjang. Harry meminta Pertamina menghapus penunjukan langsung anak usaha untuk importasi minyak dan BBM.

Permasalahan KKKS beserta Solusinya, Wilayah Kerja PT. Pertamina, dan Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Harry mengatakan bahwa harga minyak mentah saat ini sedang turun dan kita tidak melakukan subsidi BBM. Ia berpesan jangan sampai kekayaan Indonesia dieksploitasi oleh orang luar, seharusnya untuk Pertamina dapat mengakuisisi minyak di luar negeri. Harry meminta copy kontrak processing drill. Ia melihat revenue tidak sesuai dengan prisip KKKS, sebab masih banyak inefisiensi. Harry meminta upaya efisiensi yang diminta lebih mikro lagi. Ia mengutarakan permasalahan industri Migas berada di bawah tanah, sehingga permasalahan ini merupakan tugas kita. Harry menyatakan persetujuannya atas pembebasan lahan dan pencapaian pengadaan. Terakhir, Harry meminta SKK Migas untuk menunjukkan profesionalitasnya, sebab masih banyak mindset yang harus diubah.

Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Laporan Keuangan Kementerian LHK - Raker Komisi 7 dengan Menteri LHK

Harry menanyakan apa yang membuat Menteri LHK sulit untuk mengawasi Kementerian lain terkait lingkungan hidup.

Laporan Audit BPK - Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti

Harry berpendapat bahwa tidak perlu memberikan apresiasi terhadap apa yang sudah dipaparkan, karena biar Menristekdikti yang memberi apresiasi dengan cara menindaklanjuti segala kegiatan-kegiatan Kemenristekdikti dengan baik dan terukur.

Isu terkini Kementerian ESDM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Harry mengusulkan Kementerian ESDM bisa mendorong Pertamina untuk go international. Harry berpendapat bahwa kita harus memberikan insentif potensi dalam negeri untuk eksplorasi ke luar. Harry juga menegaskan bahwa cadangan migas kita lebih baik dijaga jangan diobral. Kita harus mengubah paradigma dengan melakukan ekspansi keluar negeri karena cadangan migas kita untuk anak cucu kita nantinya.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Harry ingin menggaris bawahi isu di rapat lalu. Harry ingin ristek berperan aktif dalam ketahanan pangan. Ia menceritakan bahwa di Jawa Tengah sangat terbebani harga beras yang mahal. Menurut Harry, pemerintah gagal menghadapi lebaran karena harga-harga naik semua.

Penyesuaian RKA K/L Kemenristekdikti Tahun 2017 - Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti

Terkait perubahan APBN-P yang kedua, Harry berpandangan ini menyalahi prosedur yang ada dan Harry tidak ada komentar untuk alokasi anggaran ini.

Evaluasi Kinerja Kemenristekdikti - Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti

Harry berpendapat bahwa PLTN ini penting untuk pride bangsa ini. Harry meminta agar Menristek memprotect teman-teman yang tersangkut kasus hukum hanya karena masalah administrasi. Harry meminta komitmen presiden jika benar-benar mau membangun PLTB.

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1

Harry mengatakan terkait RKA K/L, Gerindra belum bisa memberikan pendapat karena Pemerintah melakukan perubahan anggaran secara sepihak. Ia meminta dibetulkan di internal Pemerintah. Ia menyampaikan lifting migas belum pernah naik atau turun. Ia berharap Menteri ESDM yang baru bisa meningkatkan harga minyak bumi dan tidak mengalami kegagalan seperti Menteri ESDM yang terdahulu. Ia mengatakan program penurunan harga gas untuk industri sebaiknya dilakukan secara fokus.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2017 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknolongi dan Pendidikan Tinggi

Harry Poernomo menjelaskan bahwa kalo memang demikian antara Kementerian LHK dan Kementerian PUPR harus semakin erat lagi koordinasinya karena ia baru mendengar Kementerian LHK bicara DAM apapun bentuknya Ini grey area jangan sampai antara Kementerian PURP dan Kementerian LHK masing-masing lepas tangan dan tidak melaksanakan, alhasil masyarakat dirugikan.

APBNP 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi RI dan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Harry mengatakan bahwa Komisi 7 DPR-RI berharap LNPK dapat meningkatkan ketahanan nasional dari segala aspek.

Pemaparan tentang Indonesia Intended Nationally Determined Contribution (INDC) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Harry berharap agar Menteri LHK RI dapat betul-betul mengimplementasikan yang sudah direncanakan, karena ia menilai bahwa selama ini program-program yang dilaksanakan selalu bertentangan dengan program pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Harry juga mengimbau agar Menteri LHK RI dapat berperan secara efektif.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Harry menanyakan dikelola oleh siapa PNBP dari sektor migas dikelola oleh siapa dan apakah aset tersebut setelah projek atau trial visible atau tidak. Harry ingin mengetahui benefitnya dengan jelas. Pada saat penyerahan aset pada Pertamina dan PGN, Harry menanyakan apakah langsung bisa diterima dan dioperasikan. Berdasarkan temuan BPK ada kerugian dari 10 jaringan gas kota yang belum dioperasikan. Harry juga membwa tabulasi temuan projek terkendala LPG feeling yang saat ini blum ada laporan penyelesaian.

RKA 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Harry mengatakan yang banyak menimbulkan korban jiwa yaitu akibat kerusakan daerah aliran sungai. Harry memohon anggaran DAS diperhatikan.

Pembahasan Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Harry P. mengatakan Archandra bisa memotong dana Masela, jadi ia rasa ia tidak bisa diterima. Selanjutnya, Harry P. cost recovery membengkak saat di POD. Jangan menganggap cost recovey adalah sebuah is the last way.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Harry P. mengatakan jangan disetujui tender remeh temeh yang ada ini. Mohon bisa ditata kembali pelaksanaan tupoksi. Harry P. menegaskan sebagian APBN yang didiskusikan untuk Pertamina, Komisi 7 DPR RI tidak ingin masuk ke PGN tapi bukan saham Pemerintah.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Harry menanyakan usaha PLN mengupayakan kandungan lokal untuk terwujud dalam pembangunan proyek 35.000 MW. Ia mengatakan belum melihat KESDM untuk mewujudkan lokal konten dalam proyek 35.000 MW. Menurutnya, seharusnya proyek 35.000 MW ini dapat menggerakan ekonomi lokal walau pendanaannya tidak sepenuhnya lokal. Ia berpendapat, elektrifikasi nasional sulit tercapai bila di sektor hilir listrik hanya PLN saja. Ia mengatakan di bagian hilir listrik atau jaringan harus membuka diri untuk bekerja sama dengan Pemda dan Desa. Menurutnya, jika mengharapkan PLN untuk seluruh Indonesia sangat sulit menjangkau listrik ke seluruh wilayah. Ia sangat percaya bahwa tidak mungkin Indonesia bergantung kepada 1 perusahaan untuk elektifikasi. Ia menanyakan mengenai program 35.000 MW yang ia rasa terlalu muluk-muluk padahal dalam 1 tahun belum sampai 1%. Ia mengatakan mendambakan sinergi antar perusahaan energi BUMN. Menurutnya, sudah saatnya PLN, PGN, dan Pertamina untuk bekerja sama di bidang energi. Ia menyampaikan di Indonesia ini penyakitnya tidak bisa melakukan kerja sama dan menguatkan ego masing-masing.

Evaluasi Kinerja PT Pertamina - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina

Harry menyampaikan bahwa dirinya melihat BUMN belum ada sinergi yang kuat.

Perkembangan Project Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Bedugul — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan Wakil Gubernur Provinsi Bali

Menurut Harry apabila proyek dihentikan akan terkena penalti dan sangat disayangkan. Apabila keyakinan menjadi alasan, seharusnya sudah dikatakan dari dulu. Pemerintah Provinsi Bali seharusnya dapat bersikap tegas, go or no go dengan segala risiko yang akan dihadapi. Harry menanyakan terkait 10 Megawatt sudah operasional atau baru potensi. Ia menyarankan apabila belum dibangun, lebih baik ditutup saja. Harry mengharapkan dilakukan sosialisasi antara PT. PGE dan Pemda untuk menyelaraskan pemikiran.

Evaluasi Anggaran 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional)

Harry mengatakan jika membahas anggaran boleh saja kita bersemangat untuk menambahkan anggaran tetapi kita juga harus memaksimalkan anggaran yang ada karena jika melihat anggaran pemerintah yang sedikit.

Lalu jika mengharapkan LIPI melakukan research yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini seperti tentang beras yang kini sedang dibutuhkan sekali ini.

Pengadaan Barang dan Jasa — Komisi 7 DPR RI RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Minyak)

Harry mengatakan pemberian kewenangan kepada K3S oleh SKK Migas adalah berlebihan. Sebelum tender jadi, ada proses, setidaknya SKK Migas memiliki gambaran anggaran, apakah termasuk cost recovery atau tidak, sehingga budget ketat sebelum pasang tender. Jika 20 juta dolar diberikan kewenangannya kepada K3S, apakah dokumen tender dicek oleh SKK. Harry bertanya apakah owner estimated dan design engineering sudah diperhitungkan. Harry mengatakan insentif atau kemudahan bisa diberi kepada K3S tetapi jangan memberi pengorbanan terlalu besar. SKK Migas harus fokus kepada perbaikan kinerja.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Harry mengatakan temuan BPK terhadap Kementerian ESDM perlu dikonsinyering untuk
detailnya agar tidak terulang tiap tahun, hasil temuan disclaimer tidak pantas terjadi terus-menerus di Kementerian karena hal ini merupakan kinerja DPR juga. Harry menyampaikan bahwa Harry mendapatkan copy-an surat tanggal 18 November tentang peralatan migas. Harry mengatakan semua peralatan migas harus dinyatakan layak operasi, surat tersebut harus dipertegas dan dimasukkan ke PNBP. Harry mengatakan kedepan, Kementerian ESDM harus berbeda tugas pokoknya dengan Kementerian PUPR yang sifatnya membangun proyek, KESDM tidak perlu lagi menangani listrik di kampung-kampung, KESDM fokus saja kepada policy dan memonitor bersama BPK. Sistem monopolitik sentralistrik sudah bukan zamannya PLN mengurusi listrik tiap kampung. Harry mengatakan perusahaan seperti PLN tidak pantas mengalami gagal proyek. Harry juga mengatakan SKK Migas semakin hari semakin memburuk, aneh jika Irjen KESDM tidak menjangkau pengawasan SKK Migas.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Harry mengatakan bahwa target lifting dari tahun ke tahun diturunkan dan Harry mengaku tidak bangga terkait hal itu. Harry juga menanyakan apakah realisasi APBN memberikan benefit. Menurut Harry BUMN Karya jangan dianggap menjadi perusahaan yang baik karena mereka hanya mengutip margin fee. Selanjutnya Harry juga menanyakan apakah kebijakan tahun 2016 akan diteruskan dan apakah proyek yang dijalankan benar-benar operasional.

Status Wilayah Tambang dan lain-lain — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Harry mengatakan PP 23/2017 dalam praktiknya Bupati mengalami kesulitan karena dokumentasi di tingkat Provinsi amburadul. Kemudian, Harry menanyakan sampai kapan diberikan batas diserahkan ke KPPN, Untuk target tahun 2018, tahun ini kasih toleransi. Pemerintah harus ada perbaikan.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 dan Rencana Kerja Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Harry mengatakan apakah ekspor kayu sudah equal dengan harganya, apakah kayu produksi berasal dari hutan kementerian atau hutan yang sudah dielaborasi dengan swasta. Harry juga bertanya terkait keberlanjutan reklamasi di Teluk Jakarta.

Trase Jalan Jembatan TOL Teluk Balikpapan di Lahan Pertamina — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Penajam Paser Utara

Harry Poernomo menegaskan umusan dana bagi hasil dari Pemerintah pasti ada, ia menyarankan, aparat Bupati Penajam harus aktif dalam kontrak bagi hasil agar Pemda punya data besaran lifting minyak. Terakhir, ia menyarankan agar diakukan perundingan dari sekarang dengan Pertamina. Maka, kondisi saham yang diberikan akan sama.

Pembahasan Asumsi Dasar dan Pembahasan Awal Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Harry P menyinggung mengenai pembicaraan listrik tetapi tidak ada direksi PLN yang hadir. Ia mengatakan Pemerintah banyak pengalaman menjual 2 komoditi dengan 2 harga dan sekarang terulang lagi dengan listrik. Ia meminta untuk berpikir praktis dan meyakinkan agar tidak ada oknum yang main. Ia menanyakan sistem persetujuan item per item atau mekanisme lainnya. Ia menanyakan jumlah nett revenue dari sektor migas dengan lifting saat ini karena perlu kontribusi GDPnya. Hal yang dicari bukan volumenya, hanya tidak sibuk dengan lifting tapi ia mempertanyakan USD yang disetor. Ia menyebutkan mengenai subsidi BBM yang ia lihat di berita tentang komitmen 1 harga. Menurutnya bagus tapi kepentingan korporasi harus diperhatikan, dan ia menghimbau untuk tidak dibebani kerugian. Ia mengatakan biasanya untuk menentukan ICP akan di skorsing terlebih dahulu, berkaca pengalaman dulu. Ia mengusulkan ada patokan lagi, tidak hanya lifting dan ICP. Ia mengatakan dari awal sah saja Pertamina mendapatkan tambahan pendapatan untuk memasarkan produk lainnya, tapi jangan sampai SPBU tidak menjual premium karena itu merupakan penugasan kepada Pertamina. Ia meminta pengusaha mengkondisikan Pertamina yang lebih nyaman menjual Pertalite karena margin feenya lebih tinggi. Ia tidak menghalangi Pertamina mendapatkan pendapatan lebih meski omset premium turun. Ia menyebutkan institusi bermain memasarkan satu komoditi dengan dua harga dan ia meminta diberhentikan. Ia mewajibkan Pertamina mengatur biosolar karena swasta tidak mengatur dan ia menanyakan mekanisme kontrolnya. Ia meminta untuk ditertibkan. Ia mengatakan pemahaman anggota Dewan penugasan premium untuk seluruh Indonesia, tidak hanya untuk di luar Jawa. Ia mengatakan bahaya karena Pertalite tidak didukung regulasi. Jika ICP naik, Pertalite bisa mencapai Rp10.000. Selisih Rp800 bisa sangat signifikan. Ia ingin gain subsidi yang dihapus untuk rakyat yang tidak layak dapat subsidi. Ia mengatakan sebelum menyetujui, mau tidak mau harus dielaborasi hitungan ini. Ia peduli karena Menkeu memotong anggaran Kementerian lain sementara subsidi naik, tidak fair dan tidak sealur. Ia menolak kenaikan subsidi.

Penetapan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RUU tentang APBN-Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Harry mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mengomentari terkait usulan di dalam RAPBN-Perubahan TA 2017. Harry hanya menyampaikan bahwa dengan adanya staf ahli khusus energi, ia berharap akan diadakan kolaborasi konkrit dengan kepentingan sektor energi, khususnya dalam program Energi Baru dan Terbarukan (hutan lindung, biogas, sampah, dan lain-lain).

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Harry Poernomo meminta agar di dapilnya difasilitasi dan diberikan kesempatan redistribusi aset, khususnya bagi mereka yang telah memenuhi syarat.

Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Harry mengatakan jika SKK Migas mampu membuat proyeksi tingkat produksi, maka berapa proyeksi net revenue setelah cost recovery dengan asumsi ICP yang berlaku, apakah masih visiable membayar pihak ketiga. Harry bertanya bagaimana konsep SKK Migas terhadap pemanfaatan aset negara yang akan terminated. Harry berharap ada koordinasi horinzontal antara Kementerian, BUMN tidak bisa berjalan sendiri dengan kepentingan korporasi. Harry mengatakan tidak tahu sejarah proyek jalur pipa yang cukup besar tapi tidak ada kepastian sumber gasnya, hanya pemerintah yang bodoh yang akan melakukan hal tersebut, BPH Migas harus dapat mengambil keputusan karena ini adalah cerminan tata kelola yang gagal. Harry mengatakan tidak ada pembinaan untuk shifting dalam kios mini, sehingga banyak terjadi kebakaran dan masyarakat menjadi malang.

Usulan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kepala Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Ristek

Harry mengatakan kegiatan pengembangan riset tidak menunjukkan kegiatan yang visioner untuk mengantisipasi perkembangan teknologi ke depan, terutama yang terkait langsung dengan EBTK dan teknologi tepat guna. Harry bertanya mengapa tidak ada kegiatan pengembangan hingga tahap komersialisasi, kebanyakan kegiatan hanya sampai tahap contest, tidak ada kelanjutannya. Harry mengatakan masalah utama Komisi 7 adalah penghematan energi fossil dan pengembangan konversi energi terbarukan. Harry berpendapat dari tahun ke tahun, anggaran hanya dihabiskan untuk shopping list, tidak ada proyeksi lain.

Blueprint Komitmen Kuota dan Penetapan Sanksi Jika Komitmen Tidak Dilakukan — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan

Harry meyakini bahwa Freeport akan berkomitmen membangun smelter. Oleh karenanya, Harry mengusulkan agar pemerintah turun tangan membangun smelter. Harry mengatakan pemerintah perlu membentuk perusahaan khusus untuk smelter.

Program 35.000 Megawatt, Evaluasi Kebutuhan Batubara Pembangkit, Kriteria Penerima Subsidi Listrik, serta Besaran dan Perhitungan Subsidi Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, serta Plt. Dirut PT PLN (Persero)

Harry mengatakan bahwa selama 3 (tiga) tahun dirinya ditugaskan di Komisi 7 DPR-RI, namun ia merasa belum melihat kinerja dari Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Harry berharap Dirjen Ketenagalistrikan dapat lebih berperan membuat inisiasi kebijakan kelistrikan, karena selama ini PLN yang banyak berperan. Ia juga mengatakan bahwa batubara kita 95% dikuasai asing, dan hanya 5% dikuasai Indonesia, sementara di India dan China sepenuhnya dikuasai oleh negaranya. Harry mengungkapkan bahwa Kementerian ESDM kurang melakukan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan LPNK Ristek Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian Ristek

Harry mengatakan Komisi 7 tidak menerima laporan keuangan dengan format yang disajikan oleh mitra. Materi hanya menyebutkan jumlah temuan BPK, tapi rinciannya tidak disebutkan. Harry mengatakan apakah layak DPR mendengarkan rapat namun tidak ada value-nya.

Implementasi BBM 1 Harga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Harry merasa pemerintah tidak memberikan dukungan cukup untuk Pertamina. Selanjutnya, ia menanyakan respon pemegang saham pada Pertamina. Ia juga meminta agar Pemerintah bisa memperhatikan Pertamina.

Status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta Tindak Lanjut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Freeport Indonesia, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara

Harry meminta Pimpinan Rapat untuk menjelaskan alasan Menteri ESDM selalu menghindar dari Rapat Kerja. Ia meminta agar tingkat rapat saat itu tidak direduksi karena Menteri ESDM tidak hadir, sehingga didelegasikan kepada Dirjen Minerba. Ia menilai rapat dengan dan tanpa dihadiri Menteri sangatlah berbeda. Harry juga mengusulkan tambahan agenda rapat untuk membahas divestasi, dimana hasil pembahasan tersebut nantinya akan diulang pada saat Rapat Kerja dengan Menteri ESDM. Harry mengatakan tidak peduli jika anggaran Kementerian ESDM akan terlambat. 

Pengawasan Kontraktor Pelaksana Proyek — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirut PLN

Harry mengatakan melihat banyaknya inefisiensi pembangkit, ia usul PLN sajikan perdirektur region table actual record perpembangkit. Selanjutnya, ia menanyakan terkait program EPC PLN (Program 35000MW) adakah kontraktor yang gagal ikut lagi di sini.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Harry mengatakan program untuk meningkatkan infrastruktur hilir migas di daerah 3T digiatkan. Harry juga mengatakan pemerintah harus proaktif untuk mendukung pendanaan.

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Harry mengatakan bahwa dirinya lebih sepakat jika di dalam RDP hari ini  membahas mengenai Evaluasi Kinerja dari Kementerian ESDM di tahun 2016 terlebih dahulu. Ia juga meminta hasil kesimpulan rapat pada saar konsinyering dipaparkan, agar Menteri ESDM mengetahuinya. Kemudian, Harry mengatakan terkait dengan infrastruktur hilir terdapat kendala dan penyimpangan. Harry berpandangan bahwa seharusnya Kementerian ESDM juga membantu BUMN yang bersangkutan terkait pembangunan infrastruktur hilir. Harry juga menyarankan bahwa Menteri ESDM harus menentukan anggarannya itu dari Kementerian Keuangan atau Kementerian BUMN. Lalu, kilang yang mau dibangun dan di renovasi harus dipersiapkan dari sekarang. Harry menegaskan bahwa Kementerian ESDM harus konsisten, jangan sampai 6 (enam) bulan lagi mendapat persoalan yang sama, yaitu masalah lapangan kerja. Harry menekankan bahwa kita tidak boleh subsidi terlalu banyak mengingat ini menjelang tahun politik. Jangan sampai subsidi kita membengkak, karena semakin hari subsidi kita semakin membesar dan efektifitasnya tidak terlalu berdampak signifikan.

RKP dan RKA 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

Harry bertanya kepada Menristekdikti, perlu berapa banyak program dari tiap daerah pemilihan Anggota Komisi 7 DPR-RI. Ia juga bertanya mengapa urusan ristek ada di Komisi 10 tetapi kalau urusan dikti Komisi 7 tidak bisa ikut campur.

Lalu terkait beasiswa, dari Komisi 7 meminta beasiswa 2 orang saja tidak bisa tetapi kenapa ada jatah riset ke Komisi 10, menurut Harry hal ini tidak adil. Apabila memang tidak mungkin kita ajukan beasiswa maka tolong dijawab resmi karena yang mengajukan juga dengan cara resmi.

RKP dan RKA 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Harry mengatakan bahwa terdapat beberapa program yang berkaitan dengan energi, maka Harry meminta tolong kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk koordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

Lalu terkait program restorasi gambut, realisasi anggarannya sedikit, sehingga perlu dikaji ulang anggarannya.

Harry berharap kementerian menyajikan matriks sehingga program yang sedang diusulkan khususnya untuk masyarakat dapat berdampak langsung dan Harry juga meminta tolong untuk koordinasikan dengan Anggota Komisi 7 sebagai wakil dari setiap daerah. Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI memang memiliki irisan yang banyak dari program prioritas nasional, Harry berfikir bahwa LHK akan membangun fisik PLT, tetapi ternyata hanya dukungan saja.

Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM)

Harry P meminta klarifikasi mengenai asumsi makro. Ia mengatakan sebelum Komisi 7 menyetujui pagu anggaran KESDM, menurutnya harus disetujui dulu asumsi makronya. Ia membahas terkait skorsing ini untuk apa salahnya mewujudkan kesepakatan dengan Banggar untuk menyampaikan suasana di Banggar seperti apa dalam pengambilan keputusan asumsi makro. Ia tidak akan membicarakan uangnya, ia akan berbicara tentang kegiatannya. Ia mengatakan di dalam program kerja KESDM, paling tidak KESDM punya blueprint perkembangan migas dan menanyakan rencana kedepannya dan baru tahu kilangnya saja.

Pembahasan Asumsi Makro, ICP, dan Lifting Migas RAPBN 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Harry bertanya cost recovery-nya seperti apa, Indonesia butuh dolarnya berapa, berapa net governance share-nya, ada apa di tahun 2016 karena biaya lebih besar daripada penghasilan itu artinya Indonesia rugi.

Menurut Harry, sebenarnya revenue bukan murni pendapatan. Harry juga mengatakan bahwa dirinya ingin melihat derajat berapa persen subsidi versus non subsidi, dan Harry juga bertanya apa yang melatarbelakangi solar subsidi, dan bagaimana kebijakan menteri tentang LPG 3 Kg.

Harry mengatakan pula bahwa dirinya mewakili Fraksi Gerindra masih menghendaki Premium, dan ia ingin Premium kembali.

Terkait harga pertalite, menurut Harry harganya harus diberitahukan ke publik.

Pabrik Garam Industri — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Harry mengamati keputusan BPPT terkadang seolah-olah mengikuti intervensi pemerintah. Menurut Harry jika BPPT ingin membangun kereta cepat jangan memakai trek yang lama. Bangunlah trek baru dan integrasi dengan stasiun lama. Pembangunan kereta api cepat di trek lama memang lebih murah, tetapi akan mengganggu eksisting sekarang. Harry juga mengatakan bahwa kelemahan yang ada adalah kerja sama antar lembaga. Ketika pembebasan tol, Harry menanyakan mengapa tidak sekalian untuk pembebasan lahan untuk trek tol.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Harry mengatakan proyek EBTKE apakah masih akan dilanjutkan karena banyak yang mati, Harry berpendapat proyek tersebut lebih baik diberikan kepada PLN dan perlu kajian lebih lanjut. Harry mengatakan biaya pemasangan listrik lebih baik digratiskan saja karena merupakan kebijakan yang merakyat dan banyak daerah yang belum sama sekali merasakan listrik. Harry mengatakan SKK Migas seharusnya tidak menunggu orang datang membeli gas tapi bagaimana membuat orang membeli gas. Harry bertanya tentang harga batubara, tidak hanya volume yang penting tapi harganya juga. Harry mengusulkan ada investigasi terkait cost recovery yang hanya 6%, karena peluang nyolongnya besar dengan memberikan PSO kepada swasta. Harry mengatakan bagaimana skema penurunan harga gas, apakah harus ada penurunan PNBP.

Pembangunan Pipa Kalija — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT. Pertagas dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)

Harry memberikan masukan bahwa seharusnya Menteri ESDM mengintegrasikan pembangunan yang ingin dilakukan oleh PT. PLN dan PT. Pertamina. Harry juga mengatakan bahwa sebelum ditemukan lap baru kesimpulan gas tidak ada di Bontang. Harry memerintahkan untuk segera membyat keputusan pasti pipa Kalija berjalan atau tidak, jadi tidak menggantung. Menurut Harry, jika memang memungkinkan bahwa pemerintah mampu jangan sampai dibebankan ke yang lain.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Pemeriksa Laporan Keuangan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Sriyadi Elly Sugeng dkk, Husni Muharam dkk, Pieter Uways dkk — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik (KAP)

Harry mengatakan bahwa dilihat dari sejarah pendiriannya. KAP Sriyadi didirikan pada tahun 2003 dan baru berkecimpung di lembaga audit pada 2012-2016. Pada tahun 2017, KAP Sriyadi mengaudit Bank Sinarmas. Ia menanyakan selama periode 2003-2010, KAP Sriyadi aktif di sektor apa dan ia meminta rinciannya. Ia mengatakan banyak hasil audit temuan BPK yang dalam pelaksanaannya tidak banyak ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Ia menanyakan pendapat dari KAP Sriyadi mengenai perkiraan rekomendasi yang akan diberikan dalam masalah perusahaan tambang asing Freeport yang mana seharusnya Pemerintah melakukan respon apalagi terkait rencana divestasi. Ia menyampaikan bahwa ada temuan pelanggaran yang ditemukan BPK mengenai lingkungan hidup dimana negara mengalami kerugian sebesar Rp180 Triliun. Ia menanyakan hal yang akan diberikan KAP Sriyadi sebagai auditor BPK kepada Komisi 11. Ia menanyakan hal tersebut karena ia melihat audit hanya kegiatan rutin saja tanpa adanya tindak lanjut. Ia ingin menghindari audit hanya sebagai kegiatan mengejar status karena belakangan malah terindikasi adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius.

Penjelasan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Proyek Energi Baru Terbarukan yang Mangkrak dan Upaya Penyelesaian Bottleneck Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

Harry mengatakan Permen yang mengatur keharusan renegoisasi kontrak memiliki kelemahan. Harry berpendapat PLTS kecil-kecil yang diberikan insentif costnya lebih mahal dibanding panas bumi yang daya terpasangnya besar, sebaiknya PLTS diserahkan saja ke PLN yang bertugas ke daerah-daerah menyediakan listrik. Harry mengatakan seberapa kuat Dirjen EBTKE terhadap PLN, karena Dirjen tidak bisa memaksakan regulasi ke PLN dan Menteri pun susah karean PLN bukan pemegang saham.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BATAN, Kepala BIG, dan Kepala LAPAN

Harry mengatakan jika kita membahas anggaran boleh saja kita bersemangat untuk menambahkan anggaran tetapi kita juga harus memaksimalkan anggaran yang ada karena memang kita melihat anggaran pemerintah yang sedikit tersebut sehingga kita mengharapkan LIPI melakukan research yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat ini seperti tentang beras yang kini sedang di butuhkan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Atas Nama Wewe Aggraeningsih, Agus Joko Pramono, Sutrisno, Marwata, Endang Sekendar, dan Rachmat Manggala Purba

Harry mengatakan visi Agus Joko (Calon Anggota BPK) digambarkan selaras dengan nawacita, apakah visi tersebut tidak kebalik, nawacita bukan GBHN yang terus menerus. Harry mengatakan Agus menyampaikan bahwa BPS meragukan datanya sendiri, tata kelola keuangan juga memburuk, Harry bertanya dari sisi apa Agus membuat kesimpulan tersebut, jika memburuk maka dimana peran BPK. Harry mengatakan dalam paparan Agus tidak ada resep agar tata kelola keuangan membaik, ultimate goal BPK bukan hanya melaporkan keuangan tapi memperbaiki tata kelola. Harry mengatakan kepada Marwata (Calon Anggota BPK) untuk membuat gambaran jumlah pegawai BPK yang ideal dengan proporsi tenaga pemeriksaan dan tenaga ahli serta kebutuhan biayanya. Harry mengatakan apakah legislasi primer (UU BPK) perlu direvisi dan apakah optimalisasi hanya dengan tambah pegawai.

Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Atas Nama Wiwiek Sisto Widayat

Harry menceritakan bahwa ada pengalaman sukses di daerah dengan kembangkan cluster Bank Indonesia. Namun, ada yang kurang, yaitu lupa memasukan anggota DPR-RI sebagai partner di daerah.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Menurut Harry, seharusnya LKPP terpanggil untuk mengkaji ini dan memberikan edukasi kepada masyarakat.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Harry P mengatakan bahwa ia mengamati banyak pemborosan dalam pembelanjaan APBN. ia menyampaikan mengenai upaya-upaya efisiensi yang tidak harus pengurangan anggaran tetapi meningkatkan kualitas kerja dan peningkatan mutu belanja. Menurutnya, Menkeu harus melakukan upaya yang konkrit untuk menutup kebocoran pendapatan. Ia mengatakan tidak ada pilihan lain selain upaya efisiensi dan penutupan kebocoran. Ia menyampaikan upaya yang dilakukan adalah penghematan cost recovery dimana yang ia amati pada saat produksi tidak pernah meningkat tetapi cost recovery dari tahun ke tahun meningkat dan menggerogoti sektor migas.

Asumsi Makro dan RAPBN 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Harry mengatakan setelah dipelajari terdapat penurunan angka kemiskinan dan kalau dibedah lebih jauh didominasi pengangguran milenial yang menjadi tantangan Pemerintah untuk menekan angka tersebut sebab risiko ini lebih besar. Ia mengharapkan BPS menyediakan data yang lebih akurat dan netral serta BPS telah menyediakan angka sesuai dengan kenyataannya. Ia berharap Bappenas menghadirkan upaya lebih tajam. Dari Bappenas, ia menggarisbawahi kemiskinan di desa dan meminta dipikirkan strategi subsidi pupuk yang ternyata tidak efektif dan perlakuannya berbeda dengan subsidi LPG 3 kg. Ia mengatakan tidak mengerti sebab LPG 3 kg subsidinya lebih besar dari non subsidi dan bahkan pemerintah hanya diam saja. Ia berharap Bappenas lebih mengalokasikan subsidi. Ia mengatakan bahwa petani sebenarnya membutuh pupuk untuk menjamin hidup mereka dibandingkan pembagian KIP atau PKH bahkan petani meneriakkan untuk menghapuskan kartu tani yang justru menyusahkan mereka. Ia juga mengatakan penyuluhan teknologi dan perubahan iklim menyebabkan gagal panen serta pengendalian harganya tidak ada dan dibiarkan saja oleh Pemerintah. Ia mengatakan perlu dipikirkan strategi untuk menghasilkan output yang lebih efektif. Untuk BI, ia mengatakan tidak ada komentar karena sudah menjalankan kinerja dengan baik. Terakhir, ia membahas asumsi makro dan meminta dibuatkan suatu kurva korelasi antara nilai tukar dengan APBN/neraca karena ia tidak ingin keputusan asumsi makro hanya isapan jempol saja. Ia menanyakan caranya mengkuantifikasi semua pembicaraan rapat ini.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Harry mengatakan belanja pegawai sebesar Rp16,9 T padahal distribusinya sudah masuk pada masing-masing direktorat. Harry meminta statistik kinerja 10 tahun terakhir yang dibandingkan dengan alokasi anggarannya. Harry bertanya apa yang menjadi akar masalah dari rasio pajak yang rendah, masyarakat yang kurang patuh atau masalah internal. Harry juga bertanya apakah ada sistem yang salah selama ini sehingga diperlukan reformasi sistem. Harry mengatakan ekonomi masih bergantung kepada pajak untuk meningkatkan pendapatan.

Pengambilan Keputusan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS)

Harry mengatakan bahwa kesimpulan tahun 2017 tidak ada data dari BPS, pertanyaannya adalah yang salah metodologi penelitiannya atau memang ada keputusan kebijakan yang dengan berbagai latar belakangnya yang keliru. Ia berharap BPS dapat cepat melahirkan data yang kredibel.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Harry menanyakan mengapa LMAN mengurusi pembebasan tanah. Harry juga menanyakan tindak lanjut dari penghimpunan dana kelapa sawit dari pengecer BBM. Harry juga mempelajari terkait konsep LMAN. Harry berharap Kementerian Keuangan tidak generalisir aset yang bisa dikuasai oleh LMAN.

Evaluasi Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan

Harry mengatakan bahwa dirinya kurang memahami terkait potensi sektor pajak dan jumlah potensi pajak Indonesia. Harry juga mengajak Dirjen Pajak untuk melihat negara tetangga (ASEAN) yang setara dengan Indonesia terkait potensi pajak, dan jumlah tax ratio-nya, tentu ada kemajuan jika dibandingkan tahun lalu. Harry sepakat jika akan membangun sistem IT pajak, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah terdapat korelasi yang baku antara rasio pegawai pajak dengan rasio wajib pajak atau tidak. Harry mengaku tidak tahu persis tax ratio yang ideal untuk Indonesia. Oleh karena itu, Harry meminta agar Dirjen Pajak dapat memaparkan jumlah tax ratio yang ideal. Terakhir, Harry mengatakan bahwa kinerja yang naik pada tahun 2018 sudah cukup bagus, tetapi masih belum cukup untuk memakmurkan Indonesia. Harry berpandangan bahwa Indonesia hanya bisa makmur jika Dirjen Pajak mampu mengumpulkan semua pajak yang ada.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen BPK, Kepala BPKP, Kepala BPS dan Kepala LKPP

Harry P mempertanyakan khususnya kepada BPKP dan BPK bahwa dirinya melihat pembelanjaan atau pemanfaatan anggaran ini masih banyak di daerah maka perlu di awasi walaupun mereka memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan APBD-nya, dan mempertanyakan ini tugas siapa untuk mengawal realisasi anggaran ini atau mulai tahap perencanaan dengan rekomendasi tahunan yang sudah berjalan lalu alhasil banyak program pembelanjaan APBN/D yang asal saja.

Pokoknya realisasi tetapi outcomenya tidak ada, inilah yang menurutnya pemborosan. Harry ingin mengajak dan bertanya bagaimana caranya pemerintah dapat memberikan rekomendasi dalam menentukan prioritas pembelanjaan, oleh karena itu ia tidak heran kalau Kemenkeu cut off APBN, tetapi ia melihat sebetulnya banyak yang dapat dipotong kalau kita serius membedah APBN kita. Harry juga mengharapkan BPK dan BPKP termasuk pendirian LKPP untuk efisiensi, kalau kita bisa saving artinya bagus sehingga outcomennya jelas.

Stabilitas Nilai Tukar Rupiah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Harry mengatakan seberapa jauh kekuatan Bank Indonesia untuk menangkal inflasi tanpa harus mengakibatkan excess negatif, berapa tingkat kurs yang bisa ditoleransi untuk memberikan dampak positif bagi rupiah. Jika BI belum memiliki skenario maka perlu melakukan excercise dan mencari upaya mencegah dampak negatif. Harry bertanya apakah ada rekomendasi Bank Indonesia yang belum dijalankan pemerintah karena suatu alasan, karena Komisi 11 bisa membantu untuk menjalankan rekomendasi tersebut.

Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (PPN/Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Harry menanyakan asal usul penetapan kurs 14.400 dan meminta penjelasan agar semua dapat memahami implikasi kurs terhadap APBN 2019. Harry mengatakan, baginya tidak masalah dengan besaran angkanya namun dirinya meminta penjelasan mengenai kurs yang paling ideal dan optimal untuk APBN 2019 dan keseimbangan primer. Harry menanyakan postur APBN 2019 bila kurs ditetapkan 14.300-14.700 dan 14.400 seperti usulan Menteri Keuangan sehingga ketika mengambil keputusan didasari oleh landasan yang kuat.

Kondisi Global Hulu Migas Dunia (Proyeksi ICP/Indonesian Crude Price), Capaian dan Outlook 2020, serta Target 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala SKK (Satuan Kerja Khusus) Migas dan 10 KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) Terbesar

Harry mengatakan jika Kepala SKK Migas berani membuat proyeksi ICP hingga tahun 2036, maka seharusnya SKK Migas juga bisa mencari fenomena-fenomena mengapa proyeksi ICP berbeda dengan ICP kenyataannya. Harry bertanya berapa persen minyak mentah yang diproduksi oleh Pertamina, apakah masih ada kendala, berapa uang yang dikeluarkan untuk membayar cost recovery.

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2015-2019 dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Keuangan

Harry ingin mendapatkan satu gambaran tolak ukur efisiensi Kemenkeu terkait Belanja VS Pendapatan dan ia mengatakan bahwa sulit buat Komisi 11 dalam waktu singkat untuk memahami atas pemaparan Menteri Keuangan saat ini. Harry juga memohon untuk disajikan kepada Komisi 11 statistik 5 tahun terakhir antara pengeluaran Kemenkeu dibandingkan dengan pajak yang di koleksi oleh Kemenkeu.

Perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Harry mengingatkan agar pajak jangan hanya mengenai produk yang merugikan, tapi juga harus memberikan insentif pada produk-produk recycle yang positif. Ia menyampaikan walaupun pendapatan kelihatan membaik, tetapi alokasi ke daerah dan dana desa terlalu sedikit. Ia mengatakan kurang paham latar belakang melakukan adopsi harga minyak sebagai asumsi makro karena menurutnya Indonesia bukan pengaduk minyak lagi dan hal tersebut harus dikaji kembali. Mengenai masalah hasil pertanian dimana pertanian merupakan sektor yang seharusnya menjadi unggulan, menurutnya pengenaan pajak sepertinya perlu dikaji ulang kembali. Ia tidak sependapat mengenai usulan asuransi yang di dalam industri asuransi sendiri digunakan untuk memajukan dan untuk memberikan kelonggaran kepada industri asing agar mendapatkan hasil 10%. Ia mengatakan belum dijelaskan manfaat mengenai pungutan untuk kelapa sawit. Ia mengusulkan mengenai pembuatan plang perlindungan pada suatu proyek.

Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Harry meminta agar diberikan hal konkret dalam hal inovasi, jangan sampai ini hanya masalah jargon saja.

Aktivitas Kilang Minyak - RDP Komisi 11 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN)

Harry mengatakan Jokowi mengkritik DPR RI agar tidak study ke luar. Tapi, aparatnya justru melakukan pemborosan. Menyimpang visi dan misi dari pembentukan LMAN. Contoh kongkrit sudah disampaikan. Kenapa LMAN tidak berpikir yang efisien dan fokus. Tidak harus LMAN mengelola langsung aset tersebut. Serahkan saja ke BUMN yang fokus ke kegiatan tersebut. Kedepannya, LMAN ini jadikan BUMN. Jadi, ia harapkan direksi LMAN ini nantinya memberikan pemikirannya ke Kementerian BUMN. Harry mengingatkan LMAN ini pasti membuat high cross. Kilang Arun dan Badak, kalau tidak ada LMAN pasti lebih cepat ke BUMN tanpa perlu approve dari LMAN.

Harry mengatakan tadi ada jasa konsultasi yang menghemat secara nasional. Properti kita punya Utama Karya yang bergerak di properti. Jadi, intinya adalah marilah kita kembali ke basic yang diharapkan melandasi LMAN. Ini adalah profit oriented. Ini semua harus fokus dan serahkan aset-aset yang ada di LMAN kepada BUMN terkait. LMAN hanya ditugasi dalam pembebasan tanah jika Kementerian tidak mampu, karena asetnya nanti akan menjadi aset K/L.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala Badan Pusat Statistik

Harry mengatakan bahwa ada realisasi perdagangan dari tahun 2017 Indonesia kecenderungan menurun, Harry khawatir dan menanyakan apakah tidak mampu membuat trobosan-terobosan ataupun inovasi.

Kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) Saat Pandemi Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker Virtual) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)

Harry mengatakan pandemi Covid-19 hendaknya dijadikan momentum untuk mempercepat pembangunan infrastruktur gas maupun energi. Walaupun produksi tidak mudah dipertahankan, bahkan sejak reformasi belum ada Menteri ESDM yang berhasil mempertahankan produksi migas. Harry berharap Menteri ESDM yang sekarang (Arifin Tasrif) berhasil mempertahankan bahkan meningkatkan produksi migas Indonesia. Harry mengatakan Menteri ESDM kedepan harus menjadi champion dalam dewan pengawas dan investor bidang energi. Harry menyampaikan ada Permen ESDM yang memperbolehkan swasta masuk dan memanfaatkan jaringan distribusi PLN, keputusan ini sepertinya kurang jelas dalam maksud dan tujuannya, bisa juga membuat kisruh dan PLN akan menjadi sulit kedepan. Harry meminta dibuat aturan yang dibutuhkan, bukan semata-mata membuka peluang swasta tetapi swasta memang dibutuhkan untuk dijadikan komplementer, tidak boleh hanya fokus pada PLN saja. Harry menyampaikan pada kinerja BP Hilir tahun 2019, ada produk solar di daerah sekitar Rp3 triliun dan over kuota, hal ini harus diwaspadai agar sesuai sasaran.

Indutri Hulu Migas ditengah Pandemi Covid-19 dan Turunnya Harga Crude, Penjelasan Mundurnya Pan Orient Inc di Blok East Jabung, Provinsi Jambi, dan Penjelasan Terbakarnya Platform di Lapangan Camar, Blok Bawean, Provinsi Jawa Timur – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Kepala SKK Migas

Harry mengingatkan jika ada produksi yang banyak ditunda dikarenakan dengan harga minyak yang rendah, kita harus mempertegas eksplorasi karena itu untuk 5 sampai 10 tahun kedepan

Evaluasi Kerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Himbara, Perbanas, Perbarindo, Asbanda, Asbisindo dan Perbina

Harry mengatakan bahwa permintaan PERBANAS terkait rekomendasi cukup baik, tetapi Sarmuji ingin mendapatkan rekomendasi2-rekomendari dari rekan perbankan. Sarmuji juga mengatakan bahwa ia ingin membenahi regulasi yang menjebak dan membuat para mitra tidak bisa berkembang.

Tugas, Fungsi, dan Program Kerja – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), dan Dirjen Perbendaharaan

Harry menanyakan keyakinan dari Dirjen Pajak tentang asumsi makro pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan tidak habis pikir alasan dari secara nominal penerimaan pajak turun dan ia sudah berulang kali menyampaikan hal ini di depan Menkeu. Menurutnya, Dirjen Pajak harus berdiri sendiri lewat satu lembaga karena selama ini seperti hanya Direktorat saja dan tidak ada perkembangannya. Ia juga menanyakan rasio pajak yang benar 10% atau 11% sementara serapan masih rendah dan kinerja belum optimal.

Dampak Pandemi Covid-19 dan Kontribusi terhadap Penanganan Covid-19 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) dan Direktur Utama PT. PGN Tbk.

Harry mengatakan harus tetap berpikir panjang saat harga crude menurun, Harry mengusulkan Pertamina lebih agresif dalam mendapatkan blok-blok yang positif. Harry juga mengusulkan Pertamina menjajaki peluang membeli saham kilang minyak di luar negeri, mungkin bisa membeli sekitar 10-15%, hal ini juga untuk menjamin pasokan minyak cukup meskipun produksi dalam negeri tetap jalan. Harry berpendapat membeli saham lebih ekonomis daripada membuat kilang baru.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

Untuk JAMKRINDO, mengenai statistik laba. Harry melihat tahun 2017 terdapat peningkatan secara signifikan mengenai laba tetapi persentasi defidennya mengecil. Harry menanyakan apakah memang ada kesengajaan untuk menahan laba dan bagaimana cara menghitung serapan kerja.

Evaluasi Situasi Ekonomi 2019 dan Outlook 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Emiten dan Asuransi Efek Indonesia

Harry Poernomo menjelaskan bahwa ia sependapat pasar ini memang kejam, ia berharap dari APEI dan AEI ikut berkontribusi di bidang ini, jangan sampai ada yang belum layak dari perusahaan-perusahaan ini. Ia pernah mengemukakan hal ini, apakah tidak sebaiknya OJK ini dibiayai oleh APBN. kalau kita mengusahakan perusahaan ini maju kenapa tidak bisa kita meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan-perusahaan ini? Ia berharap supaya APEI dan AEI ikut dalam menseleksi produk-produk sendiri yang beredar ke publik supaya kepercayaan publik itu ada, jangan malah asosiasi ini hanya menumpangi situasi yang ada. Harry pernah mengusulkan kepada Menteri keuangan agar OJK dibiayai oleh APBN, karena jika berasal dari pungutan perusahaan maka akan membiayai perekonomian kita. Mudah-mudahan kedepan bisa dipikirkan yang terbaik.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Sarana Multigriya Finansial (SMF)

Harry mengatakan PT Badak tidak mengambil profit, jadi kalau pemerintah mengekspor atau menjual di dalam negeri dari PT Badak itu hanya ditambah biaya produksi. Harry mengusulkan PT Arun yang ujungnya gedung rumah sakit, properti, lapangan bola dan lapangan terbang itu diserahkan kepada BUMN yang memang fokus kerjanya pada hal tersebut. Harry memahami bahwa aset LMAN yang di unit apartemen bukan wujud bangunan runtuh kalau begitu jual saja karena itu akan jadi beban.

Strategi Bisnis dan Kinerja PT PGN Tahun 2020 Ditengah Opsi Penurunan Harga Gas - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PGN

Pertama harapan dari PGN meminta dukungan dari Komisi 7, kami tidak keberatan tapi tentu sebelum memberikan dukungan kami juga hrs melihat apa yang akan dilakukan PGN itu masuk akal untuk dilakukan.

Saya mau tau program Highlight Quick WNS 2020-2021 PGN timetable nya harua jelas, dan saya tidak yakin bisa kekejar targetnya tahun 2021. Kita taulah kinerja BUMN ini, kalau seperti itu saya tidak mau mendukung.

Gas kota ini jangan lah tergantung kepada gas bumi, cobalah dari batu bara itu dan paling tidak juga untuk Provinsi yang penghasil batu bara.

Evaluasi Kinerja BPH Migas Tahun 2019 dan Evaluasi BBM Satu Harga - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas

Harry mengatakan peranan BPH Migas ini tidak memberi benefit yang cukup untuk kepentingan ketahanan energi. Alasannya karena ada duplikasi dengan Dirjen Migas, dan dalam keseharian melapor ke Menteri, ia meminta BPH ini memikirkan mungkin Menteri ESDM tidak perlu membuat regulasi yang diminta oleh BPH, langsung saja ke Pertamina sebagai BUMN kenapa harus ke BPH. Demi ketahanan energi, ia rasa keberadaan BPH ini perlu dipikirkan, apakah dilebur saja dengan Migas.

Harry mengatakan jadikan saja BPH Migas ini menjadi Pertamina hilir yang urus subsidi, Pertamina cukup dihulu yang urus komersil, Pertamina juga repot urus BBM komersil dan subsidi, BPH bantulah Pertamina menagih iuran subsidi dari Menkeu kalau memang ingin berkontribusi.

Pembahasan Ketenagalistrikan - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI

Harry mengatakan ada baiknya supaya Direksi wilayah ada otoritas menyeluruh, buat saja wilayah-wilayah itu sebagai PLN unit tidak terpusat di PLN. Sehingga proyek insfrastruktur lebih cepat dilaksanakan. Harry mempertanyakan proyek 35.000 lambat, sentralistik, bagaimana mengatasi over capacity. Wilayah mana yang paling dominan, ia pesimis dengan smelter di Gresik.

Harry mengatakan terkait hambatan pembebasan lahan, masyarakat keberatan karena pembangkit menggunakan batubara, industri polutif. Tapi kalau menggunakan gas, masyarakat lebih berkenan. Sepanjang Pantura batubara semua. Harry mengusulkan kalau memang ada program yang belum dimulai, alihkan ke gas.

Terakhir, Harry mempertanyakan belajar dari proyek tol, dibantu oleh Kemenkeu, kenapa mekanisme tidak diikuti PLN untuk transmisi. Pembebasan tol tidak sekalian untuk pipas gas, transmisi, kereta api. Tidak ada integrasinya. Bagi ia yang paling urgent masalah over capacity.

Kontribusi Sektor Minerba Terhadap Penerimaan Negara Tahun 2019 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI

Harry Poernomo mempersoalkan mengenai terkait PT. Freeport yang menjadi penopang perekonomian di Papua namun pertumbuhan ekonomi di Papua tidak pernah lebih baik dari daerah lain. Dengan kepemilikan saham kita yaitu 51% di Freeport lantas mengapa kinerja keuanganya menurun. Apakah Freeport mengurangi kegiatan di sana atau ada hubungannya dengan perang dagang saat ini? lantas jika eksplorasi harus dilaksanakan kalau ingin pertambangan kita tetap lanjut, apakah eksplorasi baru dilaksanakan jika investor ada? BUMN kita kemana? Kenapa kita tak berani utang untuk eksplorasi? Karena eksplorasi bersifat investasi jangka panjang.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Harry menyampaikan bahwa ia membutuhkan data untuk menghitung subsidi bahan bakar tetapi ia tidak mampu mendapatkan data yang akurat mengenai jumlah kendaraan bermotor karena cara penyajian kabupaten/kota/provinsi berbeda-beda, padahal BPS mempunyai kantor cabang di semua provinsi.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri

Harry meragukan perbandingan capaian Bank Mandiri di Tahun 2018 dan 2019 dapat dikatakan meningkat atau menurun. Sehingga Harry meminta adanya angka-angka yang lebih terbaru.

Evaluasi Kinerja TA 2019 dan Rencana Kerja TA 2020-Komisi 11 Raker dengan Gubernur Bank Indonesia

Harry mengatakan nyaris semua ekonomi berbicara tentang perang dagang AS dan Cina tapi Vietnam diuntungkan dan Indonesia seperti lempar tanggung jawab. Sistem moneter adanya di BI, sekarang semua pemegang gadget ditawari pinjaman online tapi sepertinya tidak ada langkah konkrit BI dan seolah bicara ini bukan pekerjaan BI tapi OJK. Seberapa efektif BI menyerap anggaran?

Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Bank Negara Indonesia (BNI)

Harry menekankan agar aset BNI tidak mubazir, karena angka penyerapannya rendah. Pertanyaan mengenai ada tidaknya masalah yang menghambat dalam kredit infrastruktur oil gas dilontarkan Harry, karena angka kreditnya kecil (sangat lemah). Pemerintah juga mengangkat Basuki Tjahaja Purnama akhirnya. Dalam kredit infrastruktur minyak dan gas angkanya minim, diperlukan konsultasi ke Menteri BUMN yang baru terkait hal ini. Jangan
sampai industri oil dan gas yang bermain perbankan luar negeri, Harry meminta agar dipikirkan untuk kedepannya. Harry menanyakan apakah kedepannya sektor infratruktur dalam pembiayaannya akan minim dilakukan oleh BUMN, karena kemarin Harry membaca berita terkait hal tersebut. Tingkat inklusi Indonesia di sektor perbankan sangat rendah dibandingkan tingkat literasi, perbankan perlu menjemput bola dan membuat program ‘laku pandai’ khususnya pada sektor pertanian tembakau dan sayuran. Terlebih disinggung juga tentang Kartu Tani yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena menghabiskan waktu produktif petani. Laporan yang didapat dari pemerintah daerah jika kartu tani bukan membantu, tetapi malah mengurangi produktivitas mereka.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Dadang Suwarna

Harry mengatakan jika berbicara mengenai pemeriksaan, ada pemeriksaan yang tidak dapat ditindaklanjuti yang kurang lebih 4.000 dengankerugian 12 Triliun. Temuan itu meningkat sebanyak 1.650-an temuan dengan angka 16,9 Triluun, dan yang menjadi menarik adalah bahwa temuin yang ada tidak bisa ditindaklanjuti. Harry meminta penjelasan jika Dadang terpilih menjadi anggota BPK, bagaimana tindaklanjut untuk meembuka temuan arau rekomendasi terkait yang tidak dapat ditindaklanjuti tersebut. Terkait dengan dana desa kita semua tahu bahwa masalah tersebut diaudit melalui dengan Kabupaten dengan APBD-nya,
sehingga langkah strategis apa ataupun usilan program apa yang akan dilakukan.

Implementasi BBM Satu Harga

Harry Poernomo dari Jawa Tengah 7. Harry mengatakan sejauh ini, tagihan bulanan kami bisa terbayar 4 Triliun, tetapi kalau bisa lebih, saya ingin lebih dari pada ini. Mungkin sengaja pertamina dengan pemiliknya dikerdilkan. Saya tidak merasa pihak pemerintah memberi dukungan yang cukup.

Pembahasan RKA KL Tahun 2020 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Bappenas, BPKP, BPK, LKPP, dan BPS

 Harry mengatakan tidak ada jaminan untuk dikawal ulang, perlu ada kajian khusus dari Bappenas. Harry mengusulkan sesekali ada baiknya perlu mendengarkan Bappenas untuk memaparkan secara spesifik dalam rangka melakukan pembangunan SDM.

Makro Ekonomi - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Harry menanyakan ke Kementerian Keuangan mengenai THR akan menumbuhkan perekonomian Indonesia dan menanyakan perkiraan pertumbuhannya.

Latar Belakang

Harry Poernomo terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 36.433 suara
melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Pada masa kerjanya di periode 2019-2024, Harry bertugas di Komisi (x) yang meliputi (y).

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Semarang (1968)

S1, Teknik Industri, Institut Teknologi Bandung (ITB), Bandung (1974)

Perjalanan Politik

Sebelum bergabung menjadi kader Gerindra, Harry aktif berorganisasi di asosiasi industri minyak dan gas bumi. Di 2001 Harry adalah anggota dari World Gas Association (2001-2003) dan di 2011 menjadi Ketua Perhimpunan Pensiunan Pertamina (2011-2014).

Pada 7 Maret 2018 Harry tidak lagi bertugas di Komisi 7 yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, dan lingkungan hidup dan menempati posisi sebagai anggota di Komisi 11 yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Konvensi Minamata mengenai Merkuri

30 Agustus 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Harry mengungkapkan betapa besar dan tidak mudah upaya – upaya yang dilakukan terkait masalah Minamata dan ingin setelah ratifikasi sudah mulai melakukan aksi nyata yaitu memberikan solusi dengan cara sosialisasi. Harry menegaskan, fraksinya mendukung dan harus segera diwujudkan. [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Sisnas IPTEK

24 Januari 2018 – Dalam rapat dengan perwakilan perguruan tinggi, Harry mengatakan hampir semua masukan dari narasumber mengenai kendala dana. Negara maju dalam hal riset pendanaannya 2-3% dari Gross Domestic Product(GDP). Harry berasumsi Kemenristekdikti lupa (kurang memperhatikan) anggaran riset karena mereka juga membawahi perguruan tinggi karena Menteri Ristekdikti dari (perguruan tinggi) UNDIP.[sumber]

Tanggapan

Penjelasan RAT BI Tahun 2019

17 Oktober 2018 - pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Harry mengatakan, sebaiknya menunggu usulan yang lebih mutakhir sesuai dengan asumsi makro yang telah disetujui. Menurut Harry, apa yang telah disampaikan oleh Bank Indonesia sudah tidak valid lagi mengingat ada perubahan asumsi. Harry mengatakan untuk melihat perubahan signifikan terkait angka kurs dari 14.400 menjadi 15.000. Selain itu, Harry juga mengusulkan agar program sosial BI untuk ditingkatkan anggarannya. [sumber]

RAPBN 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 11 dengan Bappenas. Harry berpendapat bahwa banyak proyek yang dikategorikan sebagai proyek pusat namun orang daerah tidak peduli sehingga setelah proyek selesai tidak ada yang peduli dengan proyeknya. Harry memberi pendapat jika proyek berhubungan dengan listrik bisa diserahkan ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) agar tidak membuang anggaran. Harry menjelaskan bahwa program listrik tenaga surya menghabiskan dana trilliunan kemudian program Bahan Bakar Gas (BBG) yang sudah dimulai sejak tahun 80’an namun tidak menghasilkan hingga saat ini. Harry juga menjelaskan bahwa mengenai SKK migas yang masih menyewa kantor, sedangkan pendapatan migas Indonesia terus menurun namun masih bisa berfoya-foya untuk menyewa gedung swasta. [sumber]

Persiapan Bank Menghadapi Lebaran 2018

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Bank Mandiri, CIMB dan BNI, . Harry berpendapat bahwa pemaparan sudah matang dan berharap tidak ada gangguan di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Harry mengeluh bahwa setelah bank berintegrasi dengan link sering terjadi gangguan sedangkan ketika masih independen jarang terjadi gangguan pada ATM. Harry menganggap satu kelemahan yang terjadi adalah kendala penggunan e-money dan Top Up belum dapat terintegrasi. Harry menjelaskan bahwa jika menggunakan e-money Mandiri hanya bisa melakukan Top Up di Mandiri. Harry berharap tahun depan sudah bisa diatasi masalah ini. (sumber)

Persiapan Libur Lebaran

5 Juni 2018 - Pada RDP Komisi 11 dengan BRI, BCA dan Pegadaian, Harry mengatakan bahwa ia tertarik dengan pembahasan Corporate Social Responsibility (CSR) di Pegadaian untuk bagaimana berpartisipasi. Untuk BCA, Harry menyampaikan bahwa ia kerap menghadapi kesulitan transaksi kartu kredit dan sering sekali pihak BCA tidak menerima kartu kredit swasta lain, Harry menanyakan apakah ada kebijakan itu dan visa BCA tapi electronic data capture (EDC) yang lain di tolak. Harry juga menuturkan umumnya masyarakat menggunakan e-money, dan dari sisi teknologi apakah dimungkinkan jaringan bersama bisa melakukan pelayanan top up di seluruh e-money. Harry menjelaskan bahwa dirinya menunggu kepastian Pegadaian untuk masalah collateralsurat tanah. [sumber]

Permasalahan Kartu Tani dan Dana Pinjaman China Development Bank

19 April 2018 – Pada rapat dengan Direksi Bank BRI. Harry mengaku bila dirinya tertarik mendalami 12 susunan direksi BRI dan meminta untuk diberikan struktur organisasi dasar dan penugasan masing-masing. Mengenai dana pinjaman China Develompent Bank (CDB), Harry ingin mengetahui tentang low and high cost. Harry mengatakan kartu tani melibatkan BRI dan perlu persetujuan untuk mendapatkan pupuk subsidi, dan mengenai hal ini, Harry meminta tolong untuk memastikannya karena di Temanggung banyak dikeluhkan dan kurang mendapatkan pelayanan baik. Harry mengatakan bila para petani ingin ke BRI untuk memastikan persetujuan, mereka mengalami kesulitan sebab pagi hari harus bekerja di sawah dan ketika sore hari, BRI sudah tutup. Harry mengatakan, kartu tani bukan mempermudah namun justru mempersulit dan mungkin disebabkan oleh implementasi yang kurang maksimal. Harry meminta agar dirinya perlu difasilitasi untuk bertemu pimpinan cabang di Temanggung agar keluhan petani mengenai kartu tani dapat terselesaikan sebab petani juga memerlukan kemudahan.[sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Deputi & Gubernur Bank Indonesia

10 April 2018 – Dalam rapat dengan Pakar dan Kadin untuk mendapatkan masukan untuk FPT, Harry menanyakan apakah Pakar (Rizal Ramli) dapat memberi gambaran Indonesia ke depannya dalam hal posisi pendapatan dan belanja serta seperti terobosan yang terbaik untuk kemajuan perekonomian Indonesia.[sumber]

Keberadaan Lahan Tambang Ex Koba Tin dan Bursa Timah ICDX

24 Januari 2018 – Saat audiensi dengan Gubernur Bangka Belitung, Harry memberi tanggapan bahwa kelihatan tidak siap sebagai negara untuk mengelola pasca tambang PT Ex Koba Tin. Harry bertanya, apakah Bapak pernah audiensi langsung ke MenESDM. Kalau MenESDM setuju,Bapak harus siap kelola lahan Ex Koba Tin. Harry memberi saran, jika Bapak besok masih disini temui saja. Harry menanggapi bahwa Pak Gubernur berhak bertemu Menteri di rumah rakyat.

Harry bertanya, ICDX dasar hukumnya apa, kenapa bisa eksis di sana. Seharusnya benefit untuk pemerintah ada. Terkait ICDX, Harry memohon kepada Pak Gubernur untuk sampaikan ke Komisi 6.[sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Harry memberikan selamat untuk Saudari Yenni yang menjabat sebagai Plt Dirut PT Pertamina, namun Harry menyayangkan dan cukup merasa malu karena PT Pertamina kisruh mengenai partai politik terlepas dari kinerja yang meningkat, Harry belum melihat kinerja nyata yang dilihatnya belum bisa dibanggakan. Harry juga menanyakan kewenangan penuh atas Plt yang mengalami pembatasan dalam berbagai keputusan. Harry juga menanyakan peningkatan produksi ini diimbangi peningkatan efisien atau tidak karena dalam sektor hulu memang meningkat namun ada faktor yang menurun. Mengenai cost hulu pun belum tergambarkan hanya ada volume saja padahal harga minyak turun tapi bisa saja pendapatan tidak meningkat,maka dari itu Harry meminta agar dapat disajikan mengenai grafik terhadap cost dan volume dari sektor hulu. Pada sektor pemasaran, Harry menginginkan untuk disajikan grafik cost/barel serta menanyakan mengenai keuntungan dengan PT Pertamina yang melakukan ekspor Pertamax Turbo ke Italia. Harry mendapatkan informasi bahwa sepanjang 2016 di PT Pertamina terjadi fatal accident hingga menewaskan 10 orang sebagai akibat dari manajemen yang semestinya tidak dinilai dari profitnya saja melainkan juga dari safety and health serta jelas siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini. [sumber]

Pembahasan Pergantian Pengembangan yang Terminasi

24 Januari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Ditjen Ketenagalistrikan dan Dirut PLN, Harry menjelaskan bahwa pada saat kunjungan kerja ke Lampung, di Sumatera terdapat tanah tebu yang belum terselesaikan. Untuk itu Harry menyampaikan bahwa Komisi 7 berharap agar PLN dapat lebih berani untuk meminta dukungan dari pimpinan tertinggi, seperti pemegang saham dan agar kedepannya terdapat restorisasi yang lebih dalam memberikan wewenang kepada Direksi Regional. Komisi 7 merasa pesimis jika PLN dapat menyelesaikan proyek tepat waktu karena melihat PLN sangat sentralistik. Harry memandang perlu adanya jadwal kunjungan spesifik ke proyek yang mangkrak untuk mendapatkan data yang konkret. Ia memprediksi jika nantinya di pantai utara akan dibangun terminal besar LNG dapat diintegrasikan dengan PGN karena Harry melihat investasi yang dilakukan oleh PLN, PGN, dan Pertamina tidak efisien. Harry menyarankan untuk memanggil Menteri Penanggung Jawab sektor energi agar proyek mangkrak ini dapat segera diselesaikan. [sumber]

Asumsi Dasar Makro, RKA-K/L, dan Program yang Didanai DAK - Kementerian ESDM

6 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 7 dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menurut Harry, semakin tinggi lifting minyak akan semakin baik. Namun, dirinya menyayangkan bila lifting dibahas pada APBN. Harry meyakini bahwa SKK Migas dapat dengan mudah mereduksi cost recovery. Harry dan Komisi 7 masih melihat masih ada cela untuk saving. Harry beranggapan bahwa Pemerintah dapat melihat SKK Migas dari liftingyang ada, yaitu sekitar 815. Oleh karena itu, Komisi 7 dan MenESDM pun juga dapat melakukannya. Tidak ada perubahan dana untuk gas dari APBN sebelumnya. Harry meminta penegasan pasti dari MenESDM terkait angka yang cocok dan realistis untuk hal ini. Harry mempertanyakan harga minyak tanah yang semakin meroket setelah pemerataan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di masyarakat. Harry menilai semakin banyak LPG yang ada maka harga minyak tanah bisa lebih murah. Selain itu, Harry juga menanyakan mengapa subsidi minyak tanah dan LPG semakin meningkat. Harry menegaskan bahwa harus diputuskan yang terpenting sekarang adalah LPG, maka LPG yang berhak menerima subsidi daripada minyak tanah. [sumber]

RAPBN 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Harry mengatakan, bahwa sesungguhnya materi ini sudah dibahas dalam kosinyering dan tidak perlu diadakan revisi dan terkait dengan pagu, untuk sementara ini diterima. [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Harry merasa di Pertamina ini ada anak yang diemaskan dan anak dititipkan sehingga ada pengiriman yang diprioritaskan. Selain itu, agen hanya mau melahirkan sub-agen untuk diciptakan non-formal, sedangkan untuk harga subsidi solar harga solar non subsidi jauh lebih murah daripada subsidi. [sumber]

Pada 10 Februari 2015 - Menurut Harry sebaiknya KemenESDM sebaiknya tidak turut serta eksekusi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut Harry nanti KemenESDM malah ikut mengejar proyek untuk penyediaan barang di proyek-proyek. Harry saran agar KemenESDM cukup mengkondisikan dan mendorong pembangunan infrastruktur BBM dan anggaran untuk pembangunan infrastruktur diberikan sebagai modal untuk BUMN eksekusi. [sumber]

Evaluasi Riset Nasional

27 April 2016 - Harry merasa lembaga riset mempunyai kegiatan sistematis untuk menciptakan riset di kalangan bisnis dan pemerintahan banyak yang melahirkan menderegulasi kebijakan yang menghambat. Harry menanyakan bagaimana cari agar swasta bisa membiayai riset sendiri yang manfaatnya secara langsung harus dirasakan oleh masyarakat. [sumber]

Kinerja Badan Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

2 Desember 2015 - Harry menganggap permasalahan anggaran sebagai permasalahan mendasar, padahal LPNK di bawah Kemenristekdikti yang dapat membangun penelitian untuk menunjang kehidupan bernegara.

Pada rapat-rapat ke depannya, Harry meminta LAPAN dan BIG untuk membawa pengajuan program yang ingin dicapai, tetapi terganjal masalah anggaran. Harry melihat upaya yang dilakukan beberapa LPNK masih belum mendapat dukungan anggaran yang cukup. Harry berharap semoga LPNK dapat melaksanankan program yang berguna untuk masyarakat.

Harry meminta penjelasan mengenai hubungan kerja antara LAPAN dengan PT Dirgantara Indonesia dan meminta penjelasan program pengembangan pesawat N-219 yang dikerjakan LAPAN dengan PT Dirgantara Indonesia. Ke depannya, Harry berharap BIG dan LAPAN dapat mengembangkan program yang futuristik. Selaij itu, Harry juga meminta penjelasan anggaran yang digunakan LAPAN dalam pengembangan pesawat.

Harry juga tidak setuju apabila keahlian khusus yang dimiliki seseorang tidak bisa digunakan karena terbatas masa pensiun. Harry menginginkan duplikasi kerja antara Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan LIPI. Harry berharap agar program kerja hasilnya dapat mendatangkan manfaat secara langsung. Terakhir, Harry menambahkan agar Indonesia memiliki program nuklir dan memberikan edukasinya kepada masyarakat. [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Harry meminta SKK Migas untuk menyajikan pendapatan migas yang didapat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Harry menilai bahwa cost recovery merupakan masalah publik yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Harry menyampaikan bahwa Komisi 7 melakukan pembahasan teknis migas, tetapi tidak bisa memetakan cost recovery.Harry meminta SKK Migas untuk menjelaskan kemungkinan cost recovery yang melebihi target dari Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (UU APBN). Harry mengusulkan rapat hari ini tidak mengambil kesimpulan karena data yang disajikan tidak lengkap dan disampaikan ke Banggar.

Harry mengkhawatirkan net income Indonesia dari minyak menjadi nol, bahkan negatif. Oleh karena itu, Harry mengusulkan Indonesia untuk melakukan impor secara penuh bila produksi dalam negeri memberi beban. [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Menurut data statistik produksi Chevron Pacific produksinya menurun lima tahun terakhir. Harry minta penjelasan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) mengapa menurun produksinya. Harry tanya ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) lebih murah mana mengolah minyak mentah di dalam negeri atau import. Menurut Harry KKKS enggan menjual minyak ke dalam negeri karena terkena pajak 30%. Harry saran agar sebaiknya tidak buru-buru untuk menyepakati berapa besaran subsidi solar. [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Harry desak PERTAMINA untuk jangan ikut-ikutan slow down, tapi malah harus meningkatkan akselerasi kapasitas produksinya. Harry tidak ingin dengar bahwa PERTAMINA tidak siap menangani Kontrak Kerja Sama. Harry saran ke Direktur Utama PERTAMINA untuk kurangi belanja-belanja yang tidak perlu dan sekolahkan lagi karyawannya. [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Harry menanyakan kerugian tersebut ada di PSO (Public Service Obligation) atau non-PSO? Bila di PSO, bisa dipahami. Namun bila di non-PSO, harus dilihat lagi apakah ada inefisiensi? Apakah rencana kilang minyak hanya wacana? Meminta perencanaan yang konkrit dari PT. Pertamina. Harry berpendapat bahwa Bontang menurutnya tidak tepat untuk menjadi lokasi kilang. Harry saran agar diprioritaskan di Jawa Timur saja karena Jatim punya pasar yang sangat besar namun belum ada kilang. Harry juga minta klarifikasi ke Pertamina kenapa Pertamina tidak kerjasama dengan Exxon Mobile untuk membangun kilang dan kenapa Pertamina tidak ada plan untuk investasi sendiri. Harry minta penjelasan kenapa harus dengan pihak ketiga.

Harry juga berpendapat bahwa Pertamax dan Pertamax Plus distribusinya sangat buruk. Banyak SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) tak jual Pertamax. Kenapa tidak konsentrasi untuk memperbaiki distribusi Pertamax dulu? SPBU di Jakarta juga banyak yang tutup. Daripada membuat kehebohan dengan Pertalite, lebih baik konsentrasi untuk membuat layanan yang baik untuk Pertamax saja bagaimana? [sumber]

Kenaikan Harga BBM

30 Maret 2015 - menurut Harry pertimbangan kenaikan harga BBM jangan pertimbangkan sektor makro saja dan Komisi 7 (sebagai Mitra Kerja KemenESDM) diajak untuk diskusi. Harry menyoroti ketidakefisienan kilang-kilang minyak Pertamina. Menurut Harry kilang Pertamina yang efisien hanya yang di Balongan dan yang lainnya tidak efisien. Jika Pertamina efisien kilangnya dan bisa menghemat Rp.100 maka menurut Harry kenaikan harga Rp.500 untuk BBM ini tidak harus terjadi dan Pemerintah membuat-buat alasan perlunya pengalihan subsidi untuk bangun infrastruktur.

Menurut Harry otak Pemerintah tidak jalan. Harry menilai Presiden Joko Widodo mungkin becus, tapi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) tak becus. Menurut Harry seharusnya harga BBM murah. Harry menilai Pemerintah tidak peka dan tidak berpihak kepada rakyat. Harry desak MenESDM jangan lagi mengalihkan subsidi untuk infrastruktur. Harry minta dikaji ulang mengenai kenaikan harga BBM ini. [sumber]