Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Tengah VII
Komisi IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kebumen
Tanggal Lahir
05/10/1953
Alamat Rumah
Bumi Serpong Damai - Puspitaloka. Sektor III Blok-DI No.7, RT.001/RW.005, Kelurahan Lengkong Gudang. Serpong. Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah VII
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan

Latar Belakang

Ir. KRT. Darori Wonodipuro, MM terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Jawa Tengah VII setelah memperoleh 65,630 suara. Darori adalah mantan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan (2007-2014) , Komisaris Utama PT. Inhutani III (Persero) dan Komisaris Pertamina Geothermal (Persero).

Pada periode 2014-2019 Darori duduk di Komisi IV yang membidangi kehutanan, kelautan, pertanian dan perkebunan.

Pada Pileg 2014 Darori diduga melakukan pelanggaran money politics terkait membagikan uang dalam kampanye yang berlangsung di Purbalingga. (sumber)

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 6, Yogyakarta (1972)

S1, Ilmu Kehutanan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (1979)

S2, Magister Manajemen, Universitas Sumatera Utara, Medan (2000)

Perjalanan Politik

KRT. Darori Wonodipuro mengabdikan hampir 20 tahun lebih dari karirnya sebagai birokrat di Kementerian Kehutanan. Dimulai dari menjadi Tenaga Harian di Direktorat Jenderal Kehutanan di 1980 sampai dengan menjadi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (2007-2014).

Walaupun demikian minat beorganisasi sudah Darori bina sejak di bangku kuliah. Darori adalah Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Yogyakarta. Dan selama berkarir di Kementerian Kehutanan, Darori aktif berorganisasi di berbagai perkumpulan alumni.

Dan di 2013 Darori bergabung menjadi kader di Gerindra dan maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pileg 2014.  Darori terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi IV yang membidangi pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan pangan.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pertembakauan

18 Januari 2018 - Darori mengatakan bapak dan kakeknya merokok, umurnya sampai 90 tahun. Darori mengajak mari kita bersama meyakinkan pemerintah bahwa UU ini penting. Darori kirim 3 ribu orang Dieng demo ke Jakarta untuk tolak impor kentang akhirnya di stop. Sebelum tahun 2018 ini Dirjen tidak anggarkan untuk pengembangan tembakau. Terakhir Darori mengatakan anggaran Kementan Rp32 Triliun, tidak ada anggaran untuk tembakau, bahkan dirjennya menolak UU ini. [sumber]

RUU Perubahan atas UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya - Mendengar Masukan

18 September 2017 - Pada rapat Audiensi Komisi 4 dengan Pokja Konservasi dan FOReTika Darori menyampaikan Ia merasa senang hari ini karena tadi pagi juga kita kedatangan pecinta hutan dari Jawa, dan di Jawa. Dari 2,2 juta hektar 50 persen sudah terancam akan tumbang. Darori harus bersyukur RUU perubahan UU No 5 Tahun 1990 itu ada, hutan konservasi harus kita perluas, penegakkan hukum juga harus diperkuat. APBN Indonesia kecil untuk konservasi, untung ada teman-teman LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) dan NGO serta bantuan luar negeri. Sudah ada kesimpulan P39 untk segera dibicarakan dengan KemenLHK. Sangat bebas sekali orang melakukan illegal logging di hutan-hutan Indonesia dan aparat masih kurang tegas.Jika saya dengan kelautan itu gampang saja bedakannya, kalo yang bisa dimakan adalah kelautan yang tidak konservasi. Darori senang dengan adanya perubahan selama perubahan tersebut positif. UUD konservasi ini UUD Indonesia bukan UUD Kehutanan saja. Darori menanyakan apakah betul batas wilyah konservasi hanya 30 persen. Darori berharap jangan sampai pmerintah yang pegang uangya karena pasti korupsi. [sumber]

RUU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

11 September 2017 - Dalam Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Menteri Hukum dan HAM, Darori menegaskan bahwa pembentukan BKN (Badan Karantina Nasional) hanya menggabungkan seluruh badan karantina di Indonesia, bukan membentuk badan baru. Darori mempertanyakan terkait permainan apakah yang tengah dilakukan pemerintah sehingga izin dipersulit, padahal masalah-masalah serupa juga sebelumnya pernah terjadi, misalnya pada penyelundupan kayu gaharu dan trenggiling. Darori mengaku pembentukan BKN merupakan syarat penting sebagai upaya mengamankan hewan dan tumbuhan dari praktik penyelundupan yang kerap terjadi. [sumber]

UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan

3 Maret 2016 - Darori mengingatkan Forum bahwa tujuan RUU  Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, serta Petambak Garam adalah untuk kebaikan. Darori menilai bahwa Pasal 77 dalam RUU ini adalah untuk pencegahan.  [sumber]

17 Juni 2015 - Menurut Darori resiko di laut itu besar dan untuk berlaut terlalu banyak surat dan izin yang dibutuhkan. Darori menilai situasinya sekarang ironis dimana kita ada raskin tapi tidak ada ikan untuk rakyat miskin. Ikan-ikan kita dibawa ke luar negeri tapi bangsa kita kekurangan gizi. Main bola saja kalah 5-0. Menurut Darori kita tidak hanya harus melindungi nelayan tapi juga harus lindungi sumber daya untuk nelayan. Darori menilai melindungi nelayan itu seperti petani. Tapi bedanya tidak ada subsidi saja untuk nelayan. Darori dorong untuk memberikan perlindungan asuransi bagi nelayan-nelayan.  [sumber]

16 Juni 2015 - Kepada asosiasi-asosiasi nelayan, Darori menegaskan bahwa bikin RUU itu tidak gampang dan baiknya tidak terburu-buru. Menurut Darori ini adalah suatu proses yang wajar dan pengesahan RUU Nelayan ini meskipun terlambat tetapi kedepannya akan lebih baik dampaknya.  [sumber]

RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE)

31 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 dengan pakar; Hadi, Joko, dan Prof. Ambas, Darori menyampaikan ketidaksepakatannya atas perubahan konservasi. Menurutnya, perkara perubahan kawasan perlu diatur lagi seperti rencana pembuatan kawasan gambut yang harusnya dimasukkan dalam Undang-Undang (UU) terlebih dahulu. Terkait UU Kahati, beliau berpendapat seperti diaduk sehingga ukurannya terlalu tebal seperti Peraturan Pemerintah (PP). Harimau diburu karena larangan pemeliharaan harimau hidup sehingga harus menegakkan hukuman pidana mati bagi pelakukanya mengingat populasi harimau tinggal sedikit. Beliau meragukan masalah endemik ini apakah layak untuk terus dipertahankan. Terkait inkonsistensi istilah, Darori sepakat untuk distandardisasikan agar pihak eksternal juga mengerti. Beliau mengingatkan bahwa anggaran konservasi negara kita memang terendah di dunia. [sumber

RUU Konservasi Sumber Daya Alam & RUU Sistem Budidaya Tanaman

16 Februari 2016 - Darori menyampaikan bahwa dalam dua tahun terakhir banyak terjadi kebakaran hutan di kawasan konservasi. Darori menegaskan bahwa kawasan konservasi harus dimiliki negara, tetapi boleh dikelola masyarakat. Menurut Darori, bila kawasan konservasi dimiliki rakyat, maka akan ada iming-iming perusahaan.  

Darori menyayangkan banyak taman nasional yang diberikan ke pemerintah daerah (Pemda), tetapi tidak diurus. Darori menegaskan bahwa hukuman kurungan minimal 8 tahun dan maksimal 20 tahun bagi korporasi yang melakukan kejahatan terhadap SDA dan ekosistem harus ditegakkan. Darori mengingatkan kepada Badan Keahlian DPR-RI dan Komisi 4 bahwa manusia itu bertambah, tetapi negara tidak berubah. Darori juga memandang bahwa persoalan definisi juga penting.  [sumber]

Tanggapan

Pelarangan Cantrang

10 Oktober 2018 – Audiensi  Komisi 4 dengan Aliansi Nelayan Indonesia. Darori menyampaikan teman-teman ini harus kita kawal untuk menghadapi KKP, karena KKP sekarang dari manajemannya sedang tidak benar dan  mari kita kawal Dirjen di KKP, karena tidak punya keberanian mengenai permasalahan tersebut.[sumber]

Evaluasi Anggaran Triwulan 1

6 Juni 2018 - pada Raker Komisi 4 dengan MenLHK dan BRG, Darori mengatakan bahwa untuk anggaran yang ditampilkan seharusnya anggaran fisiknya, dananggaran yang Ibu Menteri LHK sampaikan harusnya disampaikan kepada Kementerian Keuangan. Darori menyampaikan bahwa yang menarik lagi tanaman cemara udang di Kebumen berhasil dibuat taman hutan raya. Darori menyampaikan juga bahwa banjir dan longsor dimana-mana, Peru kenapa kerja samanya dengan polisi,Darori menyarankan agar Peru dibubarkan,karena tidak terlihat kinerjanya. Terkait pinjam memakai kawasan di Kalimantan Timur antar perusahaan,Darori ingin meluruskan dari perusahaan. [sumber

Revisi Tata Ruang Wilayah

12 Februari 2018 – Pada rapat dengan Dirjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Darori menyatakan bahwa apabila kawasan hutan diperuntukan sepanjang untuk kepentingan rakyat, maka Komisi 4 bersedia mendukung, namun dengan tidak melepaskan penggunaan hutan tersebut dan menggunakan isitilah pinjam-meminjam seumur hidup. Darori juga menyatakan bahwa bupati seharusnya melakukan rekomendasi, tetapi banyak bupati yang langsung main memberikan izin tanpa persetujuan. Darori mengaku bahwa Komisi 4 DPR sudah menyarankan hal tersebut kepada bupati tetapi saran itu tak kunjung didengar, namun apabila ini untuk kepentingan rakyat pasti akan DPR setujui. [sumber]

Pembiaran dan Kebakaran Kebun Kelapa Sawit

6 Desember 2017 – Pada rapat komisi 4 dengan Dirjen Kementan, Dirjen Kemenperi, Dirjen Kemenbumn, Dirut Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Darori menanyakan bahwa kewenangan Dirjen BUMN dalam perkelapa sawitan itu bagaimana. Darori meminta data ke Gubernur dan Bupati tetapi tidak di gubris, maka Komisi 4 turun ke 8 provinsi itu seluruh Bupati hadir, karena bagi di surat Komisi 4 kalau tidak hadir pasti berurusan dengan KPK, jadi strategi bagus kelapa sawit ini kan sering dikaitkan dengan kebakaran dan sepengetahuan Darori di dirjen BUMN ada dana untuk menyelesaikan perkebunan yang terbakar itu, dan berapa besaran dananya. Darori juga berpendapat pembiaran itu ada pasalnya, jadi ada sekian juta sawit itu dijadikan ATM bagi pejabat- pejabat.

Darori sudah mau ditangkap waktu melakukan pembiaran selagi masih menjabat sebagai Dirjen. Darori menambahkan saran untuk Bapak Dirjen Perkebunan jangan membiarkan lahan kelapa sawit, sudah buat tapi ilegal dan hukumannya 20 tahun penjara untuk membiarkan kelalaian, itu harus mendapatkan hukuman jangan main-main dengan ini karena penegak hukum tidak jalan tapi hanya KPK saja.[sumber

Perubahan Peruntukan Lahan Hutan

6 Desember 2017- Pada rapat Komisi 4 dengan Dirjen KemenLHK. Darori sepakat untuk kepentingan rakyat ini langsung saja disahkan, tetapi rakyat yang mana dulu. Darori menceritakan pengalamannya saat dulu jadi Dirjen ada 200 hektar untuk tambang masyarakat, ada  yang tidak setuju tetapi lama-kelamaan setuju dan Darori sampai 3x diperiksa di KPK. Darori juga menanyakan faktanya dilapangan bagaimana, karena Komisi 4 curiga, Darori meminta tolong untuk diteliti betul semuanya, jika tidak maka akan disekolahkan (dipenjara) ini. Darori menambahkan sewaktu jadi Dirjen sudah berkali-kali diperiksa KPK dulu tapi jangan sampai sama seperti itu, sekarang Dirjen itu juga dipanggil KPK, jadi harus hati-hati itu, tetapi jangan takut nanti jika takut malah tidak kerja itu. [sumber]

Stabilitas Harga Pangan menjelang Idul Fitri

7 Juni 2017 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 4 DPR-RI dengan Kementerian PertanianKementerian Kelautan dan PerikananKementerian PerdaganganKepolisianKomisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (PERUM BULOG) , KRT. H Darori Wonodipuro menanyakan masalah bawang apakah dari lokal atau impor, dan jika harga turun bagaimana caranya agar petani mau terus menanam. KRT. H Darori Wonodipuro juga menanyakan kenapa beras ketan tidak laku dan bila terjadi pada produksi-produksi pertanian siapa yang akan bertanggung jawab. [sumber]

Kekayaan Alam di Indonesia

17 April 2017 - pada RDPU Komisi 4 dengan BRG dll, Darori mengatakan untuk mencantumkan mana yang akan direvisi pada pasal 5/90. Darori merekomendasi kawasan gambut untuk dapat menjadi kawasan hutan konservasi gambut. Darori mengatakan, hutan Indonesia sudah hancur namun selama ini uang dana reboisasi untuk Sea Games tidak kembali. [sumber

Teluk Benoa

28 November 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 4 menggelar dengan PT Tirta Wahana Abadi, Heru Budi Wasesa, Darori menyatakan bahwa masyarakat Bali sangat sensitif. Menurut Darori, dalam permasalahan ini ada dua hal yang harus dipenuhi, yaitu Amdal dan masyarakat. Darori menyarankan PT TWBI harus memberikan penjelasan kepada masyarakat Bali. Reklamasi yang akan dilakukan tentu akan merusak rumah masyarakat. Untuk itu, Darori menyatakan perlu dibuatkan rumah baru untuk masyarakat. [sumber]

RKA, RKP K-L TA 2017, APBN-P TA 2016 Kemen KP

14 Juni 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti, Darori menyarankan Menteri KP untuk menyewa pesawat terlebih dahulu selama 1000 jam sambil menunggu proses untuk tahun yang akan datang. [sumber]

Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut

31 Agustus 2016 -  Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG)Darori berpendapat dengan tidak adanya UU, seperti apa struktur koordinasinya dari BRG? BRG ini ibarat diberi senapan angin tetapi disuruh menembak gajah, jadi dibutuhkan keberanian. Darori merasa kini LHK menyidik secara perdata dan bukan pidana tentang penetapan kubah gambut di Undang Undang (UU), dikatakan bahwa hutan konservasi dan hutan lindung, sedangkan gambut mau diapakan?

Darori menginginkan pasal tentang kebakaran ini ditambah karena hanya ada 2 pasal, dan Darori meminta masukan Mitra karena ini akan direvisi. Darori juga berharap perihal gambut juga mendapat anggaran, dan jika setuju, gambut dimasukkan saja dalam kategori hutan lindung atau konservasi. Darori mengusulkan untuk meminta ke kementarian terkait pengadaan helikopter, nantinya mereka yang menyewa dan nantinya akan dioperasikan. Menurut Darori, teknologi belum tentu bisa mematikan apa pun karena yang terbakar bukan hanya di atas tetapi juga di dalam tanah. Darori meminta agar gambut dimasukkan ke UU 41 dan dijelaskan apa definsi gambut. Darori merasa UU yang ada bertentangan dengan UU lingkungan hidup. Ia berpandangan bahwa  beban dari BRG berat, untuk itu Darori meminta tolong soal tata ruang juga dimasukkan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 April 2016 - Darori berpesan agar tidak melakukan kesalahan yang dulu Darori lakukan saat menjadi Direktur Jenderal di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). Darori menyatakan bahwa banyak keluhan penyidik karena paradigma Kementerian yang berubah. Darori yakin kebakaran hutan pada tahun ini lebih besar jika tidak hati-hati.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

12 April 2016 - Darori menilai bahwa reklamasi teluk Jakarta sudah seperti ingin membuat pulau baru. Darori merasa khawatir akan terjadi pendangkalan dan muncul tanah lumpur di antara pulau reklamasi dengan daratan. Darori meminta Mitra untuk tidak takut dan ragu dalam menyampaikan hal teknis terkait reklamasi teluk Jakarta kepada Menteri.

Darori menduga ada unsur korupsi dalam reklamasi teluk Jakarta. Darori setuju untuk melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut indikasi kasus tersebut. Darori mempertanyakan kepada Mitra kenapa bisa ada kajian teknis dalam peninjauan kembali & dimenangkan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian

25 Januari 2016 - Darori menilai bahwa peningkatan hasil cabai dan padi di tahun 2015 membawa dampak yang cukup bagus di lapangan. Selanjutnya menurut Darori, mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi saat ini berbelit-belit, padahal dahulu pupuk subsidi langsung diberikan ke kelompok petani. Selain itu, Darori menanyakan kepada Mentan mengenai posisi Indonesia di tingkat dunia terkait kakao. Darori juga menanyakan sejauh mana output dari anggaran untuk program Gerakan Nasional (Gernas) Kakao di daerah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Darori meminta Kementan membereskan berita-berita yang disinyalir tidak benar yang beredar di media cetak. Selanjutnya, Darori merasa khawatir dengan pemenuhan pangan berdasarkan DIPA  Kementan tahun 2016. Mengenai peternakan, Darori menanyakan apakah Kementan punya skenario untuk meningkatkan output peternakan karena menurutnya peternakan juga merupakan usaha strategis untuk pemenuhan pangan. Darori beharap, ke depannya masyarakat tidak bergantung pada beras saja. Daerah seperti Maluku justru mengkonsumsi sagu sebagai makanan pokok. Lebih lanjut, Darori meminta adanya pengawasan internal dalam Kementan.  [sumber]

Pada 26 Mei 2015 - Darori menyampaikan ke Menteri Pertanian (Mentan) aspirasi dari petani kentang di Dieng. Menurut Darori petani di Dieng sedang panen raya, tapi harganya jatuh. Dampak erosi di Dieng terasa sampai ke Serayu. Petani Dieng minta diadakan plastik untuk tanam kentang karena hindari erosi dan hemat pupuk. Harga kentang dari Rp.7.000 per kilo jatuh ke Rp.4.000 per kilo. Harga wortel juga drop saat panen raya. Petani di Dieng juga minta ke Mentan untuk bantu lestarikan kambing-kambing di Dieng karena kulitnya tebal dan matanya tertutup karena dingin.

Darori kritik dan saran ke Presiden Joko Widodo untuk jangan lakukan pencitraan dengan membangun lumbung pangan dengan areal 4,5 hektar. Menurut Darori mencari tanah seluas itu susahnya luar biasa.

Darori apresiasi kepada Ibu Kepala Bulog yang sudah melakukan perubahan di Bulog dan membalas laporan Sidak Komisi 4 ke gudang Bulog. Menurut Darori sekarang beras di Jawa Tengah sudah bagus semua. Darori mengingatkan ke Mentan bahwa dulu beras Bulog itu bau, berkutu dan buruk kualitasnya. Kami berikan hasil temuan sidak kami ke Bulog untuk di klarifikasi. Hasil temuan sidak kami ini dibantah oleh staf Bulog dan bahkan terlapor bahwa rakyat di intimidasi oleh staf Bulog dan diancam tidak akan dapat beras dari Bulog lagi. Darori tidak mau staf Bulog di daerah mengancam kepala desa dan rakyat-rakyat di desa.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Urusan Logistik (BULOG)

20 Januari 2016 - Darori mengatakan, ada kegiatan di Perum Bulog yang tidak bisa ditindaklanjuti. Darori menanyakan permasalahan apa yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak bisa ditindaklanjuti. Darori melanjutkan, dirinya meminta jadwal tertulis terkait impor beras, baik impor yang sudah masuk & yang akan masuk di tahun 2016.  [sumber]

Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh

Pada 2 Juli 2015 -  Darori akan ikutan demo bersama penyuluh-penyuluh pertanian karena saking seringnya mereka demonstrasi. Darori kritik ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk jangan hanya janji saja untuk menyejahterakan penyuluh. Tapi benar dilaksanakan.  [sumber]

Anggaran Badan Urusan Logistik (Bulog) 2016

Pada 10 Juni 2015 - Darori dulu tidak percaya ketika ada laporan bahwa raskin sering sudah remuk dan bau ketika datang. Namun Darori periksa sendiri dan memang benar dan juga sudah dikorupsi beberapa kilo. Darori pesan ke Direktur Utama Bulog (Dirut Bulog) untuk kerja keras 36 jam sehari untuk mengubah Bulog karena masalahnya sudah sistemik. Darori saran ke Dirut Bulog untuk perhatikan apakah struktur organisasinya sudah memadai atau belum.  [sumber]

Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

15 Juni 2016 - Akibat cakupannya yang luas, Darori menyarankan agar adanya pembagian kewenangan Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian LHK dengan komisi-komisi yang ada di DPR. Darori juga menyoroti tentang masalah tata ruang, tarif penyewaan helikopter, dan tuntutan dari negara lain karena Kebakaran Hutan & Lahan (Karhutla) oleh pihak swasta. Lalu, ia menanyakan keputusan pemerintah tentang pembangunan banyak bendungan baru. Padahal, banyak waduk yang tak terawat. Kemudian, Darori pun menyarankan agar dibentuknya tim independen yang menangani anggaran di tata ruang.  [sumber]

Pada 10 Juni 2015 - Darori kritik Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) tingkat kerusakan hutan diprediksi tidak menurun dan tidak terselesaikan setelah berpuluh-puluh tahun. Darori minta penjelasan ke MenLHK anggaran yang sebesar Rp.1 triliun itu digunakan untuk apa saja. Darori mendukung dibentuknya Panitia Kerja (Panja) kerusakan dan perlindungan hutan.  [sumber]

Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan

Pada 27 Mei 2015 - Kepada Gubernur Bangka Belitung (Babel), Darori minta jangan bohong. Darori harap Pak Gubernur terbuka. Darori ingatkan bahwa ada kasus tanah rakyat yang jadi hutan. Dan hutan itu jadi milik APL. Darori tekankan ke Gubernur Babel bahwa bukannya ia tidak setuju, tapi Darori minta rincian yang spesifik lokasi-lokasi peruntukan perubahan tersebut.  [sumber]

Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan

Pada 6 April 2015 - menurut Darori ketika pulang ke Kebumen saudaranya bilang bahwa raskin tidak dapat dimakan. Raskin bulan Januari dan Februari remuk tidak dapat dimakan. [Darori menyerahkan sampel beras yang buruk kepada Dirut Bulog]. Darori minta penjelasan dari Direktur Utama Bulog. Darori mendesak Direktur Utama Bulog apakah masalah beras yang buruk ini akan ditangani oleh Bulog atau perlu Darori serahkan ke pihak yang berwajib. Darori menilai mungkin masalah kualitas beras di Bulog adalah ulah staf di Bulog yang bermain dengan mitra.  [sumber]

Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

30 Maret 2015 - Darori mohon kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan UU Kebakaran Hutan dijadikan prioritas untuk tahun depan. Darori menilai KemenLHK butuh penyidik baru yang memang berani menyidik.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kebumen
Tanggal Lahir
05/10/1953
Alamat Rumah
Bumi Serpong Damai - Puspitaloka. Sektor III Blok-DI No.7, RT.001/RW.005, Kelurahan Lengkong Gudang. Serpong. Tangerang. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah VII
Komisi
IV - Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan