Gerindra - Jawa Tengah IX

Komisi VI - Perdagangan, Koperasi, UMKM, BUMN, Investasi, dan Standardisasi

Sikap Terhadap RUU

RUU Larangan Praktik Monopoli - Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan

Hekal menyampaikan bahwa DPR-RI telah menerima surat dari Presiden pada 10 Juli 2017, terkait wakil pemerintah untuk membahas RUU Larangan Praktik Monopoli, kemudian Pimpinan DPR-RI pada 28 Juli 2017, menyetujui pembahasan RUU Larangan Praktik Monopoli untuk diserahkan ke Komisi 6 DPR-RI. Hekal menyampaikan bahwa sesuai aturan tata tertib, yang menyusun jadwal yang dipandang perlu oleh Komisi 6 DPR-RI, akan dibentuk Panja, dan Hekal mengusulkan agar menyusun jadwal secara internal. Hekal menjelaskan bahwa Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) diajukan Presiden jika RUU diusulkan DPR-RI, dan dalam Raker ini membahas pengantar dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dalam pembahasan tingkat I.

Tanggapan

Aspirasi dari Konsumen Pengembang Pembangunan Apartemen Meikarta (PT MSU) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 6 DPR-RI dengan Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM)

Haekal menyampaikan bahwa keluhan terbesar yaitu di bidang perumahan ini baik dengan developer atau dengan yg lain maka kita harus tindak tegas dengan terobosan dengan BPKN untuk bisa melayani karena keluhannya kita melakukan penyampaian saja. Sedangkan kita ingin bertindak lebih konkrit karena itu tugas kita, yang disampaikan tadi di saat PKPU seluruh korban sekecil apapun yang punya hak harus mengambil upaya serius untuk ditindaklanjuti ke depannya. Haekla mengatakan kita di Komisi 6 baru menyelesaikan PKPU untuk Garuda itu perusahaan yang punya utang ratusan triliun, yang punya tagihan ratusan juta pun kami undang diselesaikan dengan skema seperti ini dan itu sedangkan tidak ada yang terlewat. Setelah semua sudah dilewati barulah media koran dan media online dipakai, selebihnya upaya serius dilakukan, kalau tidak itu PKPU bisa dibatalkan. Untuk melakukan itu perlu adanya bantuan hukum.Kembali lagi BPKN bisa bertindak tegas jangan sampai melindungi Meikarta, lalu Haekal mengatakan BKPN ditunjuk untuk melindungi konsumen, jadi kita ingin kasih tugas dalam kesimpulan rapat.

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Hekal merasa banyak sekali kontroversi dalam masalah Pelindo II dan menyampaikan bahwa yang dibahas fokusnya hanya ke Lino saja, sehingga substansinya tidak kena. Hekal menanyakan jika Lino diusulkan untuk mundur menjadi sebuah keputusan yang bijak atau tidak. Menurutnya, masalah Pelindo II sering terjadi dengan Komisi 6, mulai dari podium, dwelling, crane, hingga operasi JICT oleh Indonesia.

Penyidikan Kasus Pelindo II — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan RJ Lino, Oversight Committee Pelindo, Direksi Jakarta International Container Terminal (JICT), Deutsche Bank, PT Bahana Securities, dan Financial Research Institute (FRI)

Hekal meminta kepada Pimpinan untuk mendengarkan penjelasan kontrak dengan HPH terlebih dahulu agar pemahaman semuanya sama. Ia mengatakan struktur transaksi harus dibicarakan. Ia mengatakan pemahaman harus disatukan agar tidak rancu.

Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas), dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)

M. Hekal menanyakan kenapa kerjasama BUMN dengan hanya dua produsen gula yaitu PT PN 3 dan PT RNI. Apakah dua BUMN ini yang tidak bisa bersaing di pasar.

Pengantar RAPBN Tahun 2016 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Hekal mengatakan dalam permohonan anggaran tambahan double, tetapi dalam peningkatan investasi yang ditargetkan hanya 14%, banyak daerah yang kesulitan untuk mempromosikan daerah tersebut. hekal meminta untuk target pencapaian investasi dan realisasi invetasi di masing-masing tahun perlu disampaikan ke Komisi 6 DPR-R.

Pembahasan Pelindo II — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri

M. Hekal menanyakan ada lagi tidak kasus lain selain kasus ini di Pelindo 2.

Pembahasan Pelindo II — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Jakarta International Container Terminal (JICT)

Hekal mengatakan negara kurang lebih rugi Rp2,5 Miliar. Mohon perhitungannya dilengkapi. Ia menanyakan tentang pelelangan, apakah ini tender terbuka atau tertutup.

Kinerja BUMN Konsultan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Bina Karya, Dirut Indah Karya, Dirut Indra Karya, dan Dirut Virama Karya

M. Hekal mengatakan ia juga ingin meminta penjelasan mengenai bidang masing-masing, by region atau keahlian. Menurutnya tidak perlu dilebur menjadi satu, hanya harus lebih diperjelas pada bidang masing-masing. Ia mengharapkan bangunan-bangunan yang ada di Indonesia ini bisa berkelas internasional. Paling tidak bisa membuat desain-desain yang berkelas internasional yang bisa dipakai di negara lain. Ia berharap mitra bisa menjaring pemikiran-pemikiran bagus dari para generasi muda. Ia berharap Indonesia bisa menjadi first class, bukan hanya pilihan kedua, ketiga, atau keempat.

Perpanjangan Kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT) antara Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Hekal mengatakan bahwa perjanjian seharusnya terjadi pada 8 Agustus. Lalu, terdapat perjanjian amandemen yang dianggap final pada 22 Juni. Hekal menilai hal tersebut merupakan hal yang lucu. Hekal menyampaikan bahwa Menteri Perhubungan RI mengatakan izin perpanjangan kontrak tersebut tidak sah dan tidak berlaku.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Token — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lanjutan dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Dirut PLN

Hekal menyarankan untuk dilaporkan ke BPK agar diaudit. Ia menyampaikan belum ada bukti persis, baru dugaan. Ia mengatakan pencairan PMN sangat telat, jadi Gerindra mengapresiasi atas usaha ini agar lebih cepat terealisasi. Ia berharap proyek ini membawa multi player effect. Ia setuju dengan perubahan.

Laporan Keuangan Pemerintah 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS Sabang

Hekal mengantisipasi jangan sampai pengembangan BPKS Sabang terbelenggu infrastruktur, dan Hekal memohon agar BPKS Sabang dapat berkoordinasi dengan walikota dan gubernur agar proyek ini berjalan baik.

Kasus PT. Pelindo II — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Hekal menjelaskan Kalau pun pelabuhan sangat menguntungkan, kita tetep tidak setuju karena kita harus mengendalikan sendiri bukan diserahkan ke pihak asing, seorang dirut saja bisa sesumbar seperti ini dan merugikan negara bisa bertahan seperti itu.

Restrukturisasi Anak Perusahaan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Hekal mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya sependapat dengan yang disampaikan oleh Nusron, oleh karena itu DPR-RI harus mendengarkan pemaparan hukum dari sisi Pertamina dan beserta penjelasannya. Menurut Hekal, yang paling penting juga adanya pemaparan yang jelas tentang kejadian kebakaran Balongan, karena hal itu terjadi ketika DPR-RI lagi Reses dan ia rasa itu perlu dijelaskan secara formil di dalam forum ini.

Asset Swap Mitratel dengan TBIG (Part 1) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. Telkom dan Deputi Bidang Usaha Agro dan Industri Strategis Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

M. Hekal menanyakan kemampuan di tenansi orang-orang Telkom. Ia cenderung menginginkan Mitratel dan Telkomsel digabung menjadi besar. Ia mempertanyakan banyaknya kontradiktif.

Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Hekal menjelaskan bahwa di Panja PT. PLN kita mengetahui bahwa banyak isu yang harus diperbaiki PT. PLN karena kondisi ekonomi berat sehingga ada pemotongan anggaran hingga Rp50 triliun. Apakah uang PMN senilai Rp47 triliun dirampas dari Kementerian/Lembaga lain atau memang ada dana akibat efisiensi, ada penurunan efisiensi Rp40 triliun uangnya kembali ke negara intinya kita ingin pastikan dana PMN bukan dari rampok Kementerian/Lembaga.

Pembahasan Regrouping Pabrik Gula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama PTPN IX, PTPN X, PTPN XI

Hekal menanyakan bagaimana profitabilitas pabrik gula yang ingin ditutup ini, lihat lagi tahun belakangnya seperti apa. Selanjutnya, Hekal menegaskan kalau memang ada pengubahan alih fungsi dari PMN, tolong disampaikan kepada Komisi 6 DPR RI.

Kerjasama Luar Negeri dan Perdagangan Bebas – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Perdagangan

Hekal meminta untuk adanya analisis dan Kemendag harus memantau akan hal itu. Hekal mempertanyakan seperti apa neraca perdagangan kita seperti apa dan apa isinya.

Evaluasi Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Hekal sebagai Pimpinan Rapat meminta kepada mitra kerja yang hadir untuk menyediakan data sedetail-detailnya.

Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hekal meminta penjelasan tentang dasar hukum holding-holding lainnya.

Pembahasan Permendag No. 16 Tahun 2017 Terkait Perdagangan Gula Kristal — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan (Mendag)

M. Hekal mengatakan ada tuduhan Pemerintah menutupi neraca gula dan ada tuduhan Pemerintah menutupi permainan. Ia ingin BUMN dan petani hebat di pergulaan. Ia meminta Mendag menjawab beberapa dugaan yang disampaikan anggota.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Hekal memohon kepastian melalui Permen No.27 Tahun 2017 tentang harga acuan pokok

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Perkumpulan Pensiunan Pegawai Perhutani (4P)

Hekal mengatakan perijinan yang didapatkan masyarakat bisa diperjualbelikan, artinya banyak oknum yang terlibat. Hekal bertanya apakah perhutani selama ini mampu mengelola hutan yang begitu luas. Hekal mengatakan khawatir akan adanya konflik horizontal yang luar biasa.

Hasil Pansel — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Hekal menanyakan terkait keterlibatan konsultan Quantum.

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Tahun 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPPU

Hekal menanyakan ada tidaknya intervensi dari pihak lain dalam melakukan kebijakan.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Fit and Proper Test (FPT) Atas Nama Dinni Melanie, Eugenia Mardanugraha, dan Guntur Syahputra Saragih

Hekal menjelaskan bahwa seperti apa yang dikatakan pada waktu yang lalu bahwa terdapat 1% yang menguasai wilayah yang dominan, kartel-kartel ini juga bukan hanya didalam negeri tetapi juga di luar negeri.

Pertumbuhan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Panitia Kerja (Panja) Penyertaan Modal Negara (PMN) dengan Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Direktur Utama PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), Direktur Utama PT. PANN Multi Finance dan Direktur PT. Hutama Karya

Hekal mengatakan sebenarnya usulan dari pemerintah harus dipertimbangkan dalam menyusun RUU APBN.

Crude Palm Oil (CPO) dan Kebijakan Biodiesel 20% (B20) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Hekal mengatakan B20 difungsikan untuk menghemat pembelian dollar dan ini jadi salah satu cara yang menguntungkan. Selanjutnya perlu ada price ceiling pada pihak yang menerima dana dari BPDPKS.

Target Setoran BUMN kepada Pemerintah Tahun Buku 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Deviden dengan Sekretaris Menteri BUMN

Hekal selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa penggunaan laba oleh perseroan wajib menyisihkan laba bersih untuk cadangan yang berlaku apabila memiliki laba yang positif hingga 20% dari yang didapatkan, lalu penggunaan laba oleh perum, bahwa menyisihkan untuk cadangan sampai mencapai 20% dari laba perum. Bila tidak mencapai, hanya menutupi kerugian dari cabang lain. Hekal juga mengatakan bahwa rapat kerja Komisi 6, mengamanatkan setoran dividen sebesar Rp 43,64 Triliun.

Hekal juga membahas soal pencadangan, menurutnya ini cukup pelik dan semoga saat penyampaian tolong disampaikan pencadangan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, dan Hekal juga memohon untuk tolong diingatkan BUMN mempunyai rencana kerja strategis dan penyusunan dividen harus disesuaikan dengan hal tersebut agar semua tercapai.

Panja Deviden dan PMN RAPBN 2019 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN)

Hekal selaku pimpinan rapat mengatakan bahwa penggunaan laba oleh perseroan wajib menyisihkan laba bersih untuk cadangan yang berlaku apabila memiliki laba yang positif hingga 20% dari yang didapatkan, lalu penggunaan laba oleh perum, bahwa menyisihkan untuk cadangan sampai mencapai 20% dari laba perum. Bila tidak mencapai, hanya menutupi kerugian dari cabang lain. Hekal juga mengatakan bahwa rapat kerja Komisi 6, mengamanatkan setoran dividen sebesar Rp 43,64 Triliun.

Hekal juga membahas soal pencadangan, menurutnya ini cukup pelik dan semoga saat penyampaian tolong disampaikan pencadangan minimum yang ditetapkan oleh undang-undang, dan Hekal juga memohon untuk tolong diingatkan BUMN mempunyai rencana kerja strategis dan penyusunan dividen harus disesuaikan dengan hal tersebut agar semua tercapai.

Progres Pembangunan Penanaman Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Menteri Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hekal mengatakan bahwa rapat ini diajukan karena untuk melihat efektivitas sebelumnya dan karena akan ada pengajuan PMN lagi. Hekal juga mengatakan bahwa Anggota Komisi 6 DPR-RI akan mengajukan dana bina lingkungan dan memasukannya untuk pelatihan dua hari dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000. Menurut Hekal, Anggota Komisi 6 DPR-RI mendengar aspirasi dari para mitra bahwa materi tersebut cukup banyak, maka perlu jadwal rapat ulang.

Penyesuaian RKA K/L Sesuai Hasil Badan Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Mohamad Hekal mengatakan bahwa sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran untuk belanja Rp 961,4 Miliar untuk itu dipersilahkan pada Menteri Koperasi dan UKM dalam menyampaikan rincian APBN 2019.

Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Sesuai Hasil Badan Anggaran - Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Mohamad Hekal mengatakan bahwa rapat hari ini dilaksanakan atas surat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) tanggal 4 Oktober 2018, surat pimpinan Banggar tanggal 19 Oktober 2018 tentang hasil pembahasan RUU RAPBN. Pagu anggaran hasil pembahasan Banggar untuk Kementerian Dalam Negeri dengan total Rp3,2 triliun dan KPPU dengan total Rp131,2 miliar.

Restrukturisasi dan Klasterisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pencarian Pembayaran Utang Pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dana Talangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) (Virtual) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Hekal ingin mengetahui gambar sebenarnya soal dana 150T untuk BUMN dari Kementerian Keuangan. Lalu soal dana talangan, menurur Hekal harus didalami. Hekal juga melihat soal PMN dan menurutnya harus dapat penjelasan dan pemahaman supaya penyelamatan yang dilakukan tidak menimbulkan masalah baru.

Kinerja dan Kontribusi Perusahaan— Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT. Pertamina, dan PT. Telkom

Hekal menanyakan kepada PLN yang dimaksud dengan pendapatan kompensasi karena muncul di 2018 dan cukup signifikan angkanya. Ia juga menanyakan mengenai angka susun mendekati 10% dan dampaknya ke keuangannya PLN. Ia mendapat informasi kalau Telkomsel ketika menemukan daerah yang tidak ada jaringan akan. Menurutnya, kalau sekarang dilanjutkan lagi, maka akan sangat bagus.

Realisasi Kegiatan Tahun 2018 - Komisi 6 DPR RI dengan Kepala BP Batam, Kepala BPKS Sabang dan Kepala BSN

Hekal menegaskan untuk BPK Sabang, bahwa rekomendasi BPK untuk melakukan beberapa poin, tapi rencana tindak lanjutnya hanya copy paste saja.

Protokol Perubahan Perjanjian RI dan Pakistan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), dan Asosiasi Spiritus dan Etil Alkohol Indonesia (Asendo)

Hekal menanyakan pendapat yang lebih baik antara ekspor harga murah tapi biaya impornya murah juga atau ekspor dengan biaya mahal tapi biaya impor minuman dengan harga yang dimahalkan.

Penyesuaian RKA K/L 2020 Sesuai Hasil Banggar - RDP Komsi 6 Dengan Kepala BKPM

Hekal mengatakan tidak paham bangsa kita ini sulit untuk berkoordinasi. Selanjutnya, Hekal mengingatkan mungkin RDP kali ini yang terakhir pada periode ini, mungkin pada periode selanjutnya tetap bisa menjadi mitra kami karena kami menilai Bapak Thomas Lembong ini sudah paham sekali dengan sektor investasi ini.

Ketersediaan Pangan dan Bahan Pokok terkait Dampak Covid-19, Relaksasi Peraturan Perdagangan dan Mewujudkan Ketahanan Pangan - RDP (Virtual) Komisi 6 dengan Dirjen Perdagangan dan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BPPBK)

Hekal meminta agar dijelaskan apa yang menyebabkan penyebab naiknya harga bawang merah. Mengenai rantai perdagangan, dimana Presiden menyinggungnya bahwa masalah harga pangan ini ada di dalam rantai perdagangan, maka Hekal meminta Kemendag mengkaji hal tersebut.

Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian Perdagangan Dalam Mengadapi Pandemi Covid-19 – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP Virtual) dengan Eselon 1 Kementerian Perdagangan RI

Hekal menyarankan untuk melobi ke Kemenkeu supaya pemotongan tidak drastis, untuk adanya pemotongan disisir ulang. Hekal mengatakan bahwa sebagian belanja yang rutin bisa dihemat seperti pemeliharaan gedung, supaya program-program untuk masyarakat diutamkan. Hekal menyatakan bahwa Kemendag adalah Kementerian yang lebih ke bijakan daripada fisik, sehingga harus ada penekanan untuk meningkatkan fungsi kebijakan seperti pencabutan izin dan untuk percepatan mengenai Permendag belanja online. Mengenai perdagangan online harus adanya SOP khusus dari sisi delivery, karena bisa saja akan adanya penyebaran virus Covid-19 yang diamana pada sebelumnya konsumen tidak ada kontak langsung.

Laporan Ketersediaan Bahan Pangan Selama Covid-19 - RDP Komisi 6 DPR RI dengan Dirut Bulog, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia, Dirut PT Berdikari, Dirut PT Sang Hyang Seri dan Dirut PT Pertani

Hekal menekankan yang menjadi andalan daripada BUMN kita adalah mengimpor sebagian kebutuhan pangan, kita ingin dengar pasca Covid-19 nanti program-program yang konkret dalam rangka menguatkan kebutuhan pangan jika suatu waktu terjadi masalah seperti ini, jadi kita tidak akan bergantung pada impor-impor lagi.

Isu-Isu Aktual di Masing-Masing BUMN – Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut-Dirut PT Asuransi Kredit Indonesia, PT Jasa Raharja, PT Asuransi Jasa Indonesia, PT Reasuransi Indonesia Utama, PT Taspen, PT Asabri, dan PT Pengemban Armada Niaga Nasional

Hekal mengatakan bahwa Banyak ABRI yang ketika pensiun bisa beli rumah tapi ternyata hanya keluar dari dana pensiun itu hanya 60juta, sehingga perlu adanyan penekanan juga dietiap masing-masing perusahaan meberikan policy envesmentnya.

Pembahasan Isu Aktual di Masing-Masing BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perum Bulog, PT. Berdikari (Persero), PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT. RNI (Persero), PT. Pertani (Persero), PT. Sang Hyang Seri (Persero), PT. Garam (Persero), Perum Perikanan Indonesia, PT. Perikanan Nusantara (Persero), dan PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero)

Menurut Hekal, untuk BUMN sektor pangan ini perlu ada reorganisasi yang cukup fundamental karena memang dari seluruh paparan tadi, Hekal melihat banyak yang tumpang tindih. Hekal mengatakan ini pekerjaan besar bagi Pak Wakil Menteri BUMN untuk melakukan reorganisasi.

Isu Aktual di BUMN – Raker Komisi 6 dengan Wakil Menteri BUMN II, Dirut PT Kawasan Berikat Nusantara, PT Kawasan Industri Medan, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma dan PT PDIPB

Hekal mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri ini kalau kata Aria Bima sifatnya sulit karena sifatnya beli tanah, tetapi ada satu Dirut yang mengatakan ini bisa saja diatasi tetapi sayangnya perusahaannya merupakan perusahaan kecil, dan ini cukup menarik.

Dampak Percepatan Larangan Ekspor Biji Nikel - Komisi 6 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI)

Hekal mengatakan HPN adalah harga patokan untuk menghitung pajak tetapi tidak mengikat kontrak.

Isu Aktual di Masing-Masing BUMN - Rapat Dengar Pendapat Komisi 6 DPR RI dengan PT Permodalan Nasional Madani, Perum Jaminan Kredit Indonesia, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT Kriling Berjangka Indonesia, PT Perusahaan Pengelolaan Aset dan PT Danareksa

Hekal mengatakan bahwa untuk PT. KBI, harus proaktif agar resi gudang ini berkembang, ada banyak pengelola gudang yang seharusnya kerja sama, dengan Bulog contohnya.

Latar Belakang

Mohamad Hekal lahir di Jakarta, 23 Desember 1976. Hekal berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) setelah memperoleh 86.337 suara untuk Dapil Jawa Tengah IX. Hekal adalah seorang pengusaha dan memegang jabatan sebagai Komisaris Utama di PT Sitasa Timber (industri kayu) dan PT. Sitasa Energi (pertambangan).

Hekal adalah putra dari mantan Menteri Keuangan era Orde Baru, Fuad Bawazier. Pada periode ini, Hekal bertugas di Komisi VI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi dan BUMN.

Pendidikan

S1, Maryland University, Roberth Smith School of Business, Amerika Serikat

Perjalanan Politik

Mohamad Hekal belum pernah memiliki rekam jejak politik diluar keanggotaannya di Gerindra. Hekal tercatat sebagai komisaris utama PT Sitasa Timber dan PT Sitasa Energi.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Kerjasama Perdagangan RI-Chile

6 Juni 2018 – Pada Raker dengan Menteri Perdagangan. Hekal meminta agar surplus neraca perdagangan dengan Chile jangan sampai menjadi beban. Hekal merasa penetrasi perdagangan Indonesia dengan negara-negara di Amerika Latin agak rendah karena letak geografisnya yang jauh, tetapi kita harus meningkatkan keuntungan dan perlu dilakukannya perluasan perdagangan, sehingga kita bisa set up agar anggota Komisi 6 lainnya yakin dengan perjanjian ini. Hekal menyampaikan secara prinsip perjanjian ini sudah bagus dan Hekal meminta agar Mendag dapat mempertahankan neraca perdagangan yang sudah surplus.Hekal mengungkapkan bahwa tidak terlalu concern dengan Crude Palm Oil (CPO), karena konsituennya tidak ada yang menanam kelapa sawit. [sumber].

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Hekal menyorot angka yang begitu besar yakni non interest bearing loan sehingga ingin tahu sebenarnya uang siapa dan dari mana hingga mencapai Rp20-30 Triliun. Menanggapi jawaban mitra bahwa secara umum angka tersebut unaccountable, Hekal menghubungkannya dengan kesulitan membayar karena angkanya mencapai Rp30 triliun kemudian menyimpulkan bahwa angka tersebut diperoleh dari subsidi oleh pihak swasta. Ia menyampaikan bahwa salah satu program partai penguasa yakni pembangunan infrastruktur yang kita semua tahu dana APBN-nya terbatas. Ia kemudian meminta kepada partai penguasa jangan terlalu banyak akrobatik karena sudah semakin luar biasa akrobatiknya maka resiko kecelakaannya semakin tinggi. Akrobatik bentuknya ada banyak salah satunya ada asset backed securities Ia meminta data berapa jumlah aset yang telah tergadaikan dan data tersebut disajikan oleh seluruh BUMN yang terlibat dalam proyek infrastruktur karena kita semua tahu dana APBN tidak dapat menopang sehingga BUMN-BUMN diminta unutk menaikkan life average laverage yang dipandang oleh pihak luar ini sudah sampai pada titik yang membahayakan untuk itu Hekal meminta Deputi BUMN menggerakkan jajaran-jajarannya untuk mencari tahu benarkah sudah pada titik yang membahayakan atau tidak. Karena setelah asset backed securites tidak sanggup, utang-utang kepada bank-bank tidak sanggup, akhirnya muncul wacana untuk menjual anak-anak perusahaan dan tol.

Hekal ingin tahu berapa tol yang ingin dijual termasuk tol Jasa Marga, dan tolnya Pak Chalid mau dijual padahal dibangun saja belum baru dibeli tapi sudah mau dijual. Selain itu menurutnya asset backed securities kan gadai jadi ada resiko kehilangan. Ia menyatkan bahwa semua ingin BUMN tetap bertahan dari pemerintah ke pemerintahan-pemerintahan berikutnya. Hekal menambahkan bahwa list profile dengan laverage dari data acquity-nya 3,4 sedangkan klausul dari perbankan 3 sehingga sudah jadi poin akrobatik yang melampaui wilayah berbahaya. Selan itu Ia berpandangan setelah tidak tanggung menanggung berutang, akhirnya muncul wacana untuk menjual tol-tol sehingga akrobatik tersebut membuat risau. Khusus terhadap BUMN-BUMN dari yang sudah disampaikan dirut karya tidak seluruh omset mereka berasal dari proyek pemerintah. Kini banyak BUMN-BUMN yang membangun perusahaan realty. Hekal kemudian menyorot Hutama Karya Realty pada 2017 mengalami penurunan tajam. Untuk itu Hekal kemudian mempertanyakan mulai kapan terjadinya perubahan BUMN ini dari kontraktor menjadi pemegang proyek dan seperti apa pola ini akankan diteruskan atau seperti apa BUMN akan membina. Beliau kemudian meminta penjelasan atas penyebab robohnya beberapa proyek dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Hekal menduga harus adanya atensi khusus dari direksi perusahaan karya untuk proyek-proyek tersebut agar jangan sampai ada anggota keluarga kita yang sedang melintas lalu terkena. Berhubung dapilnya adalah Tegal Brebes sehingga Ia yang sering melintas di Tol CIkampek meminta penjelasan Bu Desi (jajaran KemenBUMN-red) apa upaya untuk mengatasi kemacetan selama 3-4 jam di sana dan petugas yang sigap membaca apakah ada pengguna jalan tol yang mungkin saja sepertinya yakni lupa membawa kartu tol. Mengenai apa yang disampaikan Nsaril Bahar siapakah penguasa rest area-rest area di jalan tol karena pernah ada kawan Jasa Marga yang merasa terdzalimi oleh orang-orang pengelola rest area sehingga Hekal menanyakan apakah benar ada pengusaha yang bu desi saja takut menghadapinya yang konon dapat bermain dengan pemda, BPN, bahkan Jasa Marga itu sendiri. [sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Hekal mengatakan kalau ini suatu kekeliruan harus segera diklarifikasi bisa saja ada kesengajaan BUMN dirugikan terus. BUMN kita milik 250 juta jiwa, BUMN ini adalah warisan Menurut Hekal, kehilangan BUMN sama saja kehilangan warisan. Pemerintah harus patuh dan tunduk pada UUD 1945 pasal 33, semua yang ada adalah milik negara. Menurut Hekal, jika kita ingin BUMN sukses ya kita harus dukung BUMN kita. Menurut Hekal Komisi 6 menyesali Astra, BCA dan Indosat yang telah dijual. Hekal meminta tolong tanggapi moral hazard dengan serius. Jangan gegabah karena Pemerintah lagi kesusahan, yang dikorbankan malah harta warisan rakyat. Hekal juga memohon untuk disampaikan ke Presiden, Ibu Menteri & jajaran BUMN untuk spirit jaga anak cucu BUMN tetap tinggi. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Hekal menyampaikan bahwa satu pabrik gula sudah tidak bisa memproduksi dengan bagus dan kalah saing di pasar. Hekal menanyakan jika Indonesia stop impor gula apakah stok bisa penuhi kebutuhan. Kemudian Ia menyatakan memang semua konsumen butuh gula tapi juga harus perhatikan petani. Hekal mengatakan bahwa solusi masalah gula nasional adalah bagaimana Indonesia mau singkirkan gula impor tapi pabrik gula harus direvitalisasi. Menurutnya Komisi 6 tidak mau masyarakat menjerit, apalagi para petani tebu yang melakukan aksi demo di depan istana. Hekal berharap agar mitra memprioritaskan hal-hal yang sesuai dengan amanat undang-undang dasar dan yang sesuai dengan hajat orang banyak. Hekal memberikan masukan untuk menyusun program revitalisasi bahkan jika perlu dengan membangun pabrik gula baru. [sumber]

Dana PMN Tahun 2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Hekal menanyakan kalau tidak disuntik PMN kepada PT. KAI maka LRT jadinya kapan dan kalau disuntik PNM ini bisa jadi kapan karena rute Cikampek itu macet banget.[sumber]

Sengketa Lahan Pertamina dengan Pemerintah Kota Palembang

16 Maret 2017 - M.Hekal menanyakan sebenarnya tanah seluas 28 Hektar ini lapangan golf atau bukan, kemudian ia juga menanyakan apakah tanah seluas 28 hektar ini hanya untuk 21 rumah. Menurutnya lahan seluas itu terlalu besar untuk rumah. Selain itu, Hekal menanyakan pihak Pertamina mana yang menentang Pemkot Palembang karena apa yang disampaikan oleh DPRD Palembang selanjutnya Komisi 6 akan menanyakan langsung pada pihak Pertamina. Hekal mengatakan bahwa dalam hal ini ributnya Pemerintah dan BUMN. Ia juga mengatakan Pertamina pasti akan mempertahankan asetnya dan akan sulit untuk mencabut asetnya kecuali jika ada mediasi. M.Hekal menyebutkan Komisi 6 akan mendukung DPRD Palembang, tetapi karena ini sudah masuk ranah hukum, maka DPRD Palembang harus konsisten jangan kalah. Mengenai blok laying, M. Hekal meminta untuk disampaikan saja karena masih relatif mudah dan belum menjadi perkara. [sumber]

Ditemukannya Pekerja Asal Tiongkok di Perusahaan BUMN

21 Desember 2016 - (AKTUAL.COM) - Wakil ketua Komisi VI DPR RI Mochamad Hekal mengaku pernah menemukan adanya pekerja asal China di perusahaan plat merah alias perusahaan Badan Usaha Milik Negara, saat melakukan kunjungan kerja beberapa waktu lalu.

“Ada, terkait proyek yang investasi dari China. Tapi hanya tenaga skill khusus. Mereka bekerja di PLN, di Riau, PLTU Tenayan. Yang kita lihat cuma dua, pimpinan proyeknya saja,” ujar Hekal di Jakarta, Rabu (21/12).

Terkait hak itu, Hekal menuturkan, Komisi VI sudah berulangkali mengingatkan kementerian BUMN agar lebih memprioritaskan pekerja lokal ketimbang pekerja asing dalam kegiatan pengelolaan proyek.

“Sudah kita wanti-wanti dari tahun lalu, tapi pas masuk akan kita peringatkan lagi untuk konsisten menjaga lapangan kerja untuk anak bangsa sendiri,” ujar Bendahara Fraksi Partai Gerindra di DPR ini.

Bahkan, lanjutnya, Komisi VI juga sudah melakukan pengecekan ke BUMN terkait keberadaan para pekerja asal China tersebut.

“Selama ini sudah, setiap kunjungan proyek, tapi mungkin kedepan kita akan beri peringatan khusus kepada menteri BUMN. Dan minta mereka kasih laporan buat pegangan kita.”

Namun yang terpenting, Hekal menambahkan, dalam menyikapi persoalan fenomena pekerja China ini, pemerintah harus mengkaji ulang tentang kebijakan bebas visa.

“Kita sangat ingin dukung pariwisata Indonesia, tapi harus bisa cepat diawasi berapa diantara wisatawan tersebut enggak pulang. Dan dari segi proyek-proyek pemerintah dan BUMN kita syaratan pekerja lokal kecuali yang punya skill khusus.” [sumber]

Penyertaan Modal Negara di Jamkrindo

21 Juni 2016 - Hekal menanyakan kepada Jamkrindo mengenai komitmen untuk dijalankannya syarat-syarat antara Komisi 6, Jamkrindo, dan Menteri BUMN. [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Hekal menyebutkan, dalam perjanjian Hak Pengelolaan (HPL), sertifikat lahan sebetulnya tidak dijaminkan oleh PT HIN. Hekal meminta penjelasan mengenai pemeliharaan sebesar 4%. Hekal menyayangkan adanya pengalihan aset kepada PT HIN setelah kontrak berakhir. [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

11 November 2015 - Kepada BPKP, Hekal menanyakan tentang kerugian negara yang teradi akibat masalah di Pelindo II. Hekal meminta penjelasan kepada BPKP mengenai audit QCC.

Hekal menanyakan kepada BPKP, pada saat doublelift, apakah ada penawaran lain atau penunjukan langsung yang dilakukan Pelindo II. Hekal juga menanyakan apakah saat singlelift penawaran yang diberikan HPH berada pada harga terbaik atau tidak. [sumber]

11 November 2015 - Hekal menanyakan ke Direktorat Jenderal Pajak bagaimana kajian kewajiban pajak Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Koja. Hekal juga meminta perbandingan pajak Pelindo II beserta anak perusahannya dengan Pelindo I, Pelindo III, dan Pelindo IV. [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

Pada 15 April 2015 - Sehubungan dengan kekurangan pupuk nasional, Hekal menanyakan penyebab pupuk kurang karena kapasitas yang kurang memadai atau gas sebagai bahan baku yang terbatas.

Hekal mengatakan bahwa Pemerintah menargetkan swasembada pangan dalam tiga tahun, dan cara yang paling utama untuk mencapainya adalah pupuk. Namun, revitalisasi pabrik pupuk membutuhkan waktu tiga setengah tahun, ini berarti waktu yang dibutuhkan akan melewati target pencapaian swasembada. [sumber]