Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Tengah X
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanggal Lahir
05/04/1957
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah X
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Ketua Ketua GMNI Cabang Jakarta mulai tahun 1979 hingga 1981 dan eks politisi PDI Perjuangan yang memiliki pengalaman dua periode bersama PDI Perjuangan di Legislatif pusat (DPR RI). Ia juga sempat menjadi salah satu pengurus Yayasan Soekarno selama empat tahun (1980-1983). Sejak tahun 1997, ia merupakan pengurus PDI Pro Mega Jakarta dan merupakan anggota PDI-Perjuangan sejak tahun 1998 sampai sekarang.

Sebelum terjun ke dunia politik, ia merupakan pengusaha di dua bidang pekerjaan yang berbeda. Ia pernah bekerja sebagai pengusaha bidang pengadaan peralatan tempur TNI sejak tahun 1982 hingga tahun 1999. Dalam kurun waktu yang sama, ia juga merupakan pengusaha peralatan pengolahan minyak bumi dan memiliki mitra kerja dengan perusahaan Jepang, Swedia, dan Norwegia. Ramson adalah Direktur State Budget Watch. 

Dalam kehidupan sehari-hari, Ramson merupakan sosok yang suka belajar melalui apapun. Buktinya, ia sangat menyukai kegiatan membaca hingga memiliki perpustakaan pribadi dengan ribuan buku koleksinya. Selain itu, ia sangat suka menonton acara debat “Hard Talk” di BBC TV dan CNBC. 

Dalam dunia politik, namanya muncul kembali ketika adanya wacana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belakangan ini. Ia fokus pada mekanisme tanda bintang atau pembintangan yang ia anggap berpontensi korupsi. Menurutnya, pembintangan tidak tercantum dalam undang-undang dan merupakan tekanan politik.

Pada masa kerja 2014-2019 Ramson duduk di Komisi VII yang membidangi energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

Pendidikan

SD neg di Kec Tanah Jawa (P.SIANTAR)1962-1968 
SMP Neg di kec Tanah Jawa (P.SIANTAR(1969-1971
SMA (IPA)Neg I P.SIANTAR 1972-1974
Universitas Jayabaya, Jakarta 1975-1978

Perjalanan Politik

KORKOM GMNI UNIVERSITAS JAYABAYA
KETUA GMNI DKI JAKARTA
ANGGOTA APERDIA HANKAM
PDI PERJUANGAN (1997-2009)
ANGGOTA DPR RI (1999-2004 dan 2004-2009)
Wakil Ketua F-PDIP Bidang Ekonomi Pangan dan Anggaran DPR RI
KADER PARTAI GERINDRA 2012
Direktur State Budget Watch

Visi & Misi

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

21 Desember 2016 - Ramson mengharapkan seluruh anggota DPR bisa mengajukan perubahan RUU MD3.   [sumber]

UU Narkotika

18 April 2016 - Ramson menilai, dalam merevisi Undang-undang Narkotika memerlukan kehati-hatian.  [sumber]

UU Migas

Pada 27 Januari 2015 - Ramson menilai revisi UU Migas adalah opsi yang paling tepat untuk membenahi tata kelola migas di Indonesia.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU BUMN

5 Juli 2018 - Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli dalam rangka Harmonisasi RUU. Ramson meminta istilah penjabat publik tidak perlu didefinisikan karena akan panjang penjelasannya (diusulkan dalam Pasal 37). Mengenai definisi menteri, Ia berpendapat menteri apa harus diperjelas. Karena menurutnya hal tersebut yang membuat UU kita abu-abu sehingga bisa dimainkan. Ramson berpandangan harus ada persetujuan DPR mengenai Pasal 106 agar kemudian sehingga nanti sulit jika ada privatisasi semuanya. Ia menerangakan mengenai privatisasi, tidak boleh mejual aset dan dijadikan sebagai pemasukan negara (diusulkan dalam Pasal 108). Ramson menjelaskan bahwa likuidasi operasional Perum bisa dilakukan oleh menteri tetapi lewat persetujuan DPR. [sumber]

 

Tanggapan

Pembahasan RKA K/L RAPBN 2019

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Ramson mengatakan, bahwa sudah menerima bahan impor crude BBM.Ramson menanyakan keberadaan data untuk menyiapkan devisa impor sebab semuanya bisa terganggu.  Ramson menuturkan bahwa tugas DPR-RI adalah memperjuangkan rakyat Indonesia sesuai UUD dan memperjuangkan Dapil sesuai amanat UU MD3. [sumber] 

Pembahasan RKA K/L 2019 

17 September 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan KemenLHK, Ramson mengatakan bahwa ia mendapatkan laporan bahwa sungai Cileungsi itu sudah sangat tercemar, jadi Ramson mohon kepada Bu Menteri untuk di kroscek dan tolong betul-betul ini diperhatikan. Untuk dirjen pengelolaan sampah cukup lincah namun rupanya untuk sosialisasi tergantung masing-masing dapil. Anggaran sosialisasi bisa dialihkan ke motor angkut sampah. Ramson juga menambahkan bahwa di dapilnya ada motor angkut sampah bisa saja sosialisasi di dapil ditambah 10 motor angkut sampah misalnya karena disana banyak sekali sampah-sampah berserakan, Ramson baru tiba tadi pagi dari Pekalongan naik kereta. “Di dapil saya belum ada anggaran untuk pengelolaan sampah mohon untuk diperhatikan ini Bu Menteri dan Bu Dirjen, masyarakat sangat senang kalau saya datang jadi saya kalau dateng kesana bawa duit berapa aja habis itu disana hahaha” Jelas Ramson. [sumber] 

Perkembangan Pembangunan Smelter

24 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba, Ramson meminta mitra untuk menjelaskan juga dibeberapa daerah sedikit cadangan batu bara. Ramson meminta penjelasan terkait kepemilikan izin ekspor itu ternyata swasta bukan dari pemerintah. Ramson menyampaikan bahwa indikasi-indikasi itu ada. Kemudian ditambahkan oleh Ramson bahwasudah banyak yang disampaikan Dirjen Minerba dan mendengar wawancara Dirjen Minerba bicara tentang KPK, Ramson beranggapan bahwa memang ada yang sudah menghasilkan 4 juta ton tapi pembangunan Smelter masih 0%, Ramson mengutarakan bahwa disini ada progress yang bagus tetapi ada juga yang tidak. Ramson menghimbau untuk kerja dalam fungsi pengawasan, dimana tugas DPR-RI Komisi 7 untuk menjamin keamanan pengadaan listrik. Ramson menambahkan lagi bahwa kepentingan Komisi 7 Domestic Market Obligation (DMO) memang, jika ada gencat-gencat dari Kementrian ESDM itu laporkan saja, dan menghimbau untuk tidak perlu takut. Terkait undangan, Ramson beranggapan akan memakan waktu lama, sedangkan Freeport ada pada watu rapat, dan Ramson juga menghimbau untuk tetap konsisten memikirkan bagaimana negara kedepannya. [sumber]

Respons Kebijakan Gross Split 

4 April 2018 - Pada RDPU Komisi 7 dengan Dirjen Migas KemenESDM, K3S dan INGTA , Ramson menanyakan keuntungan yang dihasilkan dari east Kalimantan. Ramson menanyakan pihak yang menjatah volume gas. Ramson mengatakan, caranya SKK menyampaikan sebaiknya dengan menunjukan grafik modalnya. Ramson menuturkan, setiap K3S memiliki kewajiban untuk berkoordinasi dan ingin melihat struktur energy Indonesia pada 2014. Ramson menanyakan alasan harga gas di Sumatera Utara tinggi. Ramson menanyakan kontrak geothermal Gunung Salak dengan PLN serta rentang waktu kontrak tersebut. [sumber

 

Permen-ESDM tentang Nilai Tambah Mineral dan Tata Cara Penjualan Mineral, Perselisihan Mukhtar Tompo dengan Chappy Hakim, dan evaluasi Freeport

21 Februari 2017 - Ramson mengusulkan agar rapat tetap berajalan secara terbuka serta menyarankan Mukhtar Tompo melakukan konferensi pers secara terbuka. Menurut Ramson UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara harus dilaksanakan karena hukum adalah hukum sedangkan peraturan terkait masih abu-abu termasuk PP-nya. Selain itu, pergeseran dari kontrak kerja ke IUPK belum diatur dalam UU maka Ramsoh kemudian menyarankan untuk menerbitkan Perppu agar lebih detil lagi karena PP dapat direvisi Presiden kapanpun. Kemudian Ramson menyatakan bahwa ketika UU berjalan maka sudah tidak dapat bergerak lagi melainkan ikut peraturan dalam UU. Ketika Menteri berkata sesuatu semua Dirjen harus siap karena mengatur negara memang tidak enak, memerlukan hikmat kebijaksanaan, hanya jabatan saja yang enak, ujar Ramson. Ramson menyarankan untuk menerbitkan Perppu UU Minerba. [sumber]

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Ramson meminta PT Pertamina agar dapat menjelaskan posisi-posisi dari Plt Dirut Pertamina dan memaparkan existing-nya serta direktorat dapat menjelaskan bidangnya masing-masing tujuannya agar publik mengetahui dari calon-calon direkturnya. Ramson mengharapkan nantinya Dirut PT Pertamina yang dipilih berasal dari internal Pertamina agar dapat menjadi lebih solid sehingga PT Pertamina bisa menjadi badan tersendiri dalam bidang migas karena didukung UU. Dari segi keuangan, tahun 2016 Ramson mengapresiasi karena laporan sementara cukup bagus,Ramson ingin agar sektor Hulu dapat memaparkan produksi dari blok dalam negeri dan blok luar negeri yang diekspansi. Mengenai pengelolaan prestasinya cukup bagus jika dibandingkan dengan Mid Oil Platts Singapore (MOPS). Ramson juga mengapresiasi kinerja sektor pemasaran atas perkembangan signifikan dari pertalite karena dapat mempengaruhi profit PT Pertamina. Ramson meminta untuk dijelaskannya mengenai RDMP Balikpapan. [sumber]

Pemantauan UU Perikanan

2 Februari 2017 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KemenKP), Ramson meminta penjelasan kepada KKP berupa garis besar tentang peningkatan PNBP. Ramson menganggap perlunya untuk melakukan peningkatan kuantitas nelayan di bawah agar pendapatan nelayan meningkat. Ramson mendukung baleg memberikan dukungan yang konstruktif dan cepat kepada MenKP. [sumber]

Peninjauan Kembali UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok)

27 September 2016 - Ramson menanyakan perkembangan alat bantu telemedis di Indonesia apakah alat bantu telemedis telah selesai atau belum. Ramson menyarankan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) jika ingin melakukan perubahan, lakukan pendekatan dengan fraksi-fraksi di DewanPerwakilan Rakyat (DPR). Ramson mempertanyakan apakah Sokter Layanan Primer (DLP) dapat menjadi solusi. [sumber]

RAPBN 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

19 Juli 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, Ramson mengatakan, tentang pagu anggaran tidak independen rapat kerja ini, keputusannya tetap ada rapat kerja ini bukan pada rapat dengar pendapat dengan eselon. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

22 Juni 2016 - Ramson meminta Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan (MenLHK) memasukkan aspirasi rakyat dalam RAPBN 2017. Ramson menyarankan agar Komisi 7 percaya saja dengan MenLHK karena yang penting adalah penggunaan anggaran yang efektif dan dapat dijalankan dengan maksimal.  [sumber]

RAPBN-P 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor ESDM dalam RAPBN 2017

21 Juni 2016 - Pada rapat kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM,  Ramson mengatakan, harus ada sinergi dalam mengupayakan energi baru terbarukan (EBT) dan lifting gas bumi. Subsidi LPG hingga saat ini masih belum jelas unutk siapa. Pemerintah dirasa kurang tegas. Ramson mengatakan, harus membuat target yang realistis. Terkait 35.000 MW akan mencapai 20 persen, menurut Ramson sepertinya ini tidak realistis. Ramson khawatir nantinya malah akan takut terjadi hal hal buruk yang berdampak pada Indonesia.  [sumber]

Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

8 Juni 2016 - Ramson menjelaskan bahwa lifting minyak dan migas sudah bekerja dengan baik. Ramson juga mendapatkan banyak inefisiensi dalam PLN sehigga ia merasa ada yang salah dalam memberi masukan kepada Pak Menteri.  [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Ramson menginginkan penjelasan posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) apakah pemerintah sengaja melanggar UU seperti UU Minerba sebab sejak pemerintah sekarang, beberapa penambang diberikan izin melakukan ekspor. Ramson mengutarakan bahwa beberapa perusahaan pertambangan boleh ekspor bahan mentah.  Padahal, Badan Legislasi (Baleg) sudah mengingatkan tetapi Menteri tetap mengizinkannya. Ramson mengatakan bahwa ada beberapa penambang yang boleh ekspor barang tambang tanpa diolah. Lalu, ia menanyakan apa yang akan dilakukan pemerintah Menkumham kalau pemerintah melakukan pelanggaran UU. Ramson mengaku telah menyampaikan akan hal ini ke Menesdm, tetapi kenyataan di lapangan tetap terjadi pelanggaran.  [sumber]

Reklamasi Pantai Utara Jakarta

20 April 2016 - Ramson melihat bahwa sudah ribuan triliun uang dikeluarkan untuk masalah reklamasi, tetapi hingga kini tidak ada solusi sama sekali. Menurut Ramson, rakyat kecil telah menjadi korban akibat reklamasi pantura Jakarta karena hak-hak mereka dirampok dan tanah di Jawa Barat dibeli secara murah. Ramson mengingatkan bahwa waktu sangat terbatas,dan hutang Indonesia sudah mencapai Rp.4.200 Triliun. Oleh karena itu, Ramson mengusulkan Komisi 7 dan Pemerintah segera membuat Panitita Kerja (Panja) agar rekalamasi pantura Jakarta tetap pada koridor hukum.  [sumber]

11 April 2016 - Ramson meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (MenLHK) untuk mendiskusikan kembali masalah reklamasi pantura Jakarta di internal KemenLHK. Selain itu, Ramson meminta MenLHK bertindak cepat dan melakukan studi analisis khusus terhadap proyek reklamasi pantura Jakarta. Ramson menegaskan bahwa Gubernur DKI Jakarta tidak bisa seenaknya menetapkan reklamasi di teluk Jakarta. Ramson menyarankan agar masalah reklamasi pantura Jakarta dibawa ke tingkat Panitia Khusus (Pansus) karena permasalahan ini menyangkut rakyat.

Ramson setuju bila Komisi 7 mengagendakan pertemuan selanjutnya dengan Gubernur DKI Jakarta, Jabar, dan Banten karena permasalahan reklamasi pantura Jakarta ini sangat strategis. Ramson mengusulkan agar pertemuan dengan tiga Gubernur tersebut diagendakan di masa sidang sekarang.  [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Ramson meminta petugas keamanan untuk tidak menyentuh secara fisik saat pemeriksaan di pintu masuk. Sebagai laki-laki, Ramson merasa risih jika harus diperiksa oleh petugas laki-laki.  [sumber]

27 Januari 2016 – Rapat  Baleg dengan Paspampres. Ramson meminta Paspampres untuk mengevaluasi Pamdal DPR RI. Ramson menanyakan pemeriksaan terhadap wakil presiden. Menurut Ramson, anggota DPR perlu diberikan 5 pin dan disiplin saat masuk kompleks DPR RI. Ramson menuturkan bahwa dirinya benci bila diperiksa oleh laki-laki, Ramson menuturkan, harus dipikirkan cara yang enak dan membawa keamanan. [sumber]

Kinerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Informasi Geospasial

2 Desember 2015 - Ramson menanyakan pihak yang mengerjakan program LAPAN, sendiri atau bersama dengan pihak ketiga. Selain itu, Ramson menanyakan kegunaan sisa anggaran dari belanja modal yang masih dimiliki BIG.

Selanjutnya, Ramson meminta penjelasan LIPI mengenai lokakarya pengembangan techno park BPPT di Pekalongan. Ramson berharap agar beberapa program LPNK yang sudah diblok jangan kembali diblok. Ramson menegaskan bahwa pengembangan pangan harus berjalan agar bisa swasembada. Jangan sampai sisa anggaran mencapai 5%.  [sumber]

Cost Recovery

7 Oktober 2015 - Ramson meminta SKK Migas menjelaskan pengaruh cost recovery $11 miliar dengan ketercapaian target lifting 830.000 barel per hari. Berdasarkan penjelasan SKK Migas, Ramson menilai bahwa target lifting tidak tercapai.

Ramson memperkirakan bahwa penetapan cost recovery oleh Badan Anggaran (Banggar) dilakukan untuk membuat defisit tidak lebih dari 3% karena bisa menyebabkan banyak saldo anggaran lebih (SAL). Menurut Ramson penetapan cost recovery oleh Banggar merupakan rekayasa yang dilakukan Pemerintah sehingga Komisi 7 hanya bisa menyampaikan cost recovery yang benar tanpa bisa mengubah, karena bila diubah akan memberikan efek domino. Ramson menegaskan bahwa cost recovery merupakan skenario Banggar dan tidak terlihat dalam pembiayaan. Namun, untuk menunjukkan wibawa Komisi 7 maka permasalahan ini harus diselesaikan.  [sumber]

Asumsi Pokok Lifting, Harga dan Subsidi BBM untuk 2016

9 Juni 2015 - Ramson mengusulkan kepada MenESDM agar subsidi solar untuk tahun 2016 dinaikkan dari Rp.1.000 per liter menjadi Rp.1.200 per liter.  [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Ramson menyoroti bahwa banyak sumur minyak kita dinikmati oleh asing ketimbang oleh rakyat sendiri. Ramson tanya ke Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) bila nanti UU Migas memberikan pengelolaan hulu perminyakan ke PERTAMINA, apakah PERTAMINA siap atau tidak.  [sumber]

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Ramson meminta agar Pertamina mengkomunikasikan ke publik bahwa Pertalite tidak akan digunakan untuk menghapus Premium. Kalau ada pressure dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terhadap Pertamina untuk menghapus Premium, Ramson akan minta Menteri ESDM mundur.  [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Ramson berpendapat bahwa harus paralel harga RKAP energi primer dan batu bara. Ini tidak logis bila Direksi PLN salah bikin analisis harga penjualan, efeknya ke rakyat kecil.  [sumber]

Ekspor Freeport

27 Januari 2015 - saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Ramson mengatakan bahwa Freeport telah melanggar UU Indonesia dari ekspor sebesar 78 juta US dollar. Ia menyatakan bahwa Freeport dan pemerintah harus taat undang-undang.  [sumber]

Freeport

Pada 27 Januari 2015 - Ramson kecewa dengan Freeport di rapat dengar pendapat dengan Freeport pagi ini. Ramson menilai Freeport tidak sungguh-sungguh membangun smelter dan mengingatkan pemerintah atas larangan export buat Freeport.  [sumber]

Sonangol

Pada 26 Januari 2015 - Ramson menanyakan kebenaran kabar bahwa Pertamina sudah tanda tangan kontrak dengan Sonangol. Ramson meragukan kebijaksanaan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan import minyak dari Petral dengan memasok minyak hanya dari Sonangol.  [sumber]

Asumsi Makro RAPBN Tahun 2019 dan RKA dan RKP K/L 2019

5 Juni 2018 - Pada Raker Komisi 7 dengan MenESDM, Ramson membahas mengenai asumsi dasar yang baru untuk referensi jika angka masih belum menyatu karena pada 16 Agustus akan diserahkan ke RAPBN. Ramson menyampaikan bahwa Komisi 7 mendapatkan data dari CNOOC yang merupakan perusahaan migas terbesar di China dan mundur dari blok Sumatera karena perpindahan mekanisme menggunakan gros split dan CNOOC ingin menggunakan cost recovery. Ramson berpendapat bahwa lifting bisa dicapai di angka 720 – 740. Ramson juga membahas mengenai premium yang langka namun disaat mendekati Pemilu premium hadir kembali. Ramson juga berharap target lifting untuk tidak terlalu tinggi. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tanggal Lahir
05/04/1957
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Tengah X
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup