Gerindra - Jawa Tengah X

Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi

Sikap Terhadap RUU

Masukan dan Pandangan terhadap draft RUU tentang Perkelapasawitan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI), Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI), dan Masyarakat Perkelapa-Sawitan Indonesia (MAKSI)

Ramson meminta tolong kepada Tenaga Ahli (TA) untuk membuat resume dengan jelas dan langsung dikirim ke e-mail para Anggota dan Pimpinan. Ia berpandangan terkadang ada akal-akalan, di tambang perlu diteliti, karena memang itu yang mendorong kerugian nasional yang saat ini semakin parah. Ramson menambahkan, dari pihak pengusaha juga harus transparan. Terkadang orang salah persepsi terkait cadangan devisa, karena Menkeu RI dan BI kadang tidak detail. Cadangan devisa bukan biaya, sebenarnya harus komprehensif. Jika memberikan briefing Pemerintah kan tidak bisa, nanti kita briefing tapi di tahun 2019 ketika Prabowo menjadi Presiden.

Masukan dan Pandangan terkait Pembahasan RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Tim Negosiator COP 22

Ramson menanggapi paparan dari WALHI bahwa komitmen politik dan hukum merupakan dua hal yang berbeda. Menurutnya, Persetujuan Paris termasuk kedalam kategori hukum. Ramson menyampaikan bahwa konsekuensi bagi negara yang tidak menjalankan komitmen atas perjanjian tersebut adalah diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Pembahasan RUU Migas — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Harmonisasi dengan Komisi 7 DPR RI (Pengusul RUU Migas)

Ramson mengatakan RUU Migas ideal untuk kemandirian energi. Namun perlu ada kajian mendalam untuk pengaturannya. Ia meminta penjelasan dasar hukum terkait BUK serta berharap RUU BUMN dan RUU Migas berbenturan saat diimplementasikan di lapangan.

Penjelasan atas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perubahan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara - Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RI

Ramson Siagian mengatakan bahwa ia tidak sependapat ini dijadikan PERPPU karena pada periode yang akan datang jika ini tidak selesai akan kembali lagi jadi nol, menurutnya jangan sedikit-sedikit PERPPU, ini diterbitkan kalau memang sudah benar-benar urgent. DIM dari pemerintah lambat. Karena tiga minggu kita membuat Undang-Undang, karena ia berbicara realistis dan dari referensi yang akurat. Tolong Menteri koordinasi terlebih dahulu agar tidak buang-buang waktu. Soal lanjut atau tidak, itu soal rezeki. Realistis saja karena ini kepentingan bangsa. Kalau dibuat UU asal nanti efeknya akan berbahaya. Semua lahan tambang sudah diberikan kepada para pengusaha itu semua apalagi swasta bukan untuk negara.

Sinkronisasi DIM RUU Minerba - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM

Ramson mengatakan terima kasih kepada pak menteri atau pemerintah karena penjelasannya secara terbuka, dan memang UU ini tidak bisa diselesaikan oleh Menteri ESDM dan Pemerintah. Ramson menambahkan harusnya jika kita lebih serius lagi bisa saja dari dulu pemerintah memfokuskan untuk bahas hal ini.

RUU Penyadapan – Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ramson mengatakan bahwa pembuatan Undang-Undang masih terdapat yang tidak jelas termasuk Undang-Undang KPK yang melakukan penyadapan tidak ada tata cara yang jelas, persoalan di negeri ini adalah DPR belum dapat membuat Undang-Undang dengan detail, bahkan ketika membuat Undang Undang tinggal 4-5 pasal hanya segelintir orang saja. Ramson pun memberikan contoh saat Pak Kurtubi berbicara di televisi mengenai tata kelola migas namun beliau tidak hadir tepat waktu karena ada kepentingan dapil, maka itu perlu pendidikan politik yang menyeluruh dan tidak sektoral.

Tanggapan

Penjelasan terkait Revisi Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik Tahun 2024-2034 dan Perkembangan Transisi Energi dari Pembangkit PT PLN - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM dan Dirut PT PLN (Persero)

Terkait peraturan ESDM yang memperbolehkan membangun area industri dengan pembangkit listrik sendiri, sejak Covid Ramson meminta aturan ini dicabut untuk membela PLN agar demand-nya jangan terlalu anjlok. Ramson meminta regulasi terkait keharusan berkoordinasi dengan PLN sebelum industri diberikan izin untuk membuat pembangkit listrik sendiri masuk dalam SK Menteri ESDM agar diperhitungkan dalam faktor RUPTL. Apakah potensi PLTU yang menghasilkan emisi karbon yang besar masih bisa beroperasi dari sisi SK Menteri LHK. Ini perlu diperhitungkan dalam RUPTL sehingga tidak ada benturan kebijakan-kebijakan antar Menteri.

Pembahasan Isu Strategis - RDP Komisi 7 dengan Dirut MIND ID, Antam, dan IBC

Ini Sudah dimulai sejak 2020 untuk mengembangkan electric vehicle battery ini masih banyak di pepper saja dan sudah ada pergerakan apalagi saudara menjadi Dirut harusnya pergerakannya lebih cepat karena data di tahun 2030 akan mengurangi impor BBM atau minyak sekitar 30 persen, yang didata yang disampaikan. Terus tadi memang modalnya Rp192 Miliar namun mengharapkan investasi dari luar. Ini harus bisa memastikan untuk investasi dari luar kerjasamanya dengan hyundai. Di sini disebut CBL berupa anak perusahaannya CATL dari China yang terbesar di dunia terkait visible study. Selanjutnya mendorong realisasi ini tugas kita untuk kita dorong periode berikutnya sehingga target tercapai. Ramson lihat tahun 2025 akan mulai jalan, itu bagus karena kita udah tau dari awal sejak tahun 2020 karena CBL dan LJS ini bisa dipanjangkan oleh Dirut IBC agar tidak kontra persepsi.

Evaluasi Pelaksanaan Program TA 2023, Program Prioritas TA 2024, Pengawasan Proses Cabut Hidup IUP, dan Evaluasi Tarif Listrik untuk Industri dan Bisnis di Batam - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Dari target-target yang ada masih ada beberapa yang tidak tercapai, seperti halnya lifting minyak bumi, jaringan gas, pembangkit EBT, maka Ramson menilai bahwa Kementerian ESDM ini masih lemah dalam mengelola satu project, sebab di lapangan masih banyak yang berantakan seperti PJUTS contohnya, maka Ramson mempertanyakan bagaimana kinerja manajerial dan praktisnya di lapangan, sebab jangan main-main, project tersebut memakai uang rakyat, Ramson merasa kecewa akan hal ini. Jangan hanya janji-janji saja, tetapi tidak direalisasikan, karena beberapa berkaitan PJUTS juga mangkrak, hanya membangun pondasi saja tetapi tiangnya belum jadi-jadi, sementara rakyat terus menagih janji kita. Jangan sampai kinerja Kementerian ESDM menjadi kontraproduktif.

Progress Lifting Migas Pertamina Tahun 2024 dan Target Tahun 2025 - RDP Komisi 7 dengan Dirut Pertamina

Gas memang kita perlukan dalam jangka panjang, tetapi minyak bisa saja dalam waktu singkat akan berkurang permintaan minyak di sektor transportasi, jika perkembangan kendaraan listrik juga berkembang dengan baik. Ramson beranggapan bahwa mengelola minyak ini juga tidak mudah disaat trennya sedang menurun, maka PHE harus terus berjalan dengan inovasinya. Ramson juga menanyakan anak perusahaan PHE berapa banyak, sebab sekarang Pertamina juga banyak.

Penetapan Asumsi Dasar Sektor ESDM dalam RAPBN TA 2025 dan Penetapan RKA serta RKP tahun 2025 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Asumsi dasar yang kita bahas ini sebagai referensi untuk Presiden mengajukan RAPBN pada 16 Agustus mendatang. Jadi, ini sebagai referensi di mana Hak Budget DPR-RI bisa direalisasikan dalam memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah saat menyusun RAPBN. Dari sekian banyak draft yang sudah disampaikan oleh Pemerintah, kami dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pertama terkait ICP. Saat ini, tren sementara harga minyak mentah di pasar global ada peningkatan tetapi Ramson melihat sebenarnya di tahun 2025 dengan peningkatan speed penggunaan energi baru terbarukan dalam proses transisi energi secara global, cenderung harga crude juga akan menurun. Kita masih terpengaruhi oleh persepsi-persepsi dari perkembangan harga di waktu dekat, tetapi kalau Ramson secara pribadi melihat bahwa tahun 2025 akan ada penurunan harga crude. Jadi, untuk ICP ini kami mengajukan range antara 80-85 USD/barrel. Terkait lifting migas, untuk lifting minyak bumi kita minta agar Pemerintah di dalam pendalaman agar bisa menjelaskan karena adanya korelasi dengan cost recovery. Apakah lifting minyak bumi yang dihasilkan tahun 2025 semuanya hasil cost recovery atau masih banyak dihasilkan oleh sistem gross split? Range yang kami ajukan 600-605 ribu barrel dan untuk lifting gas bumi setara 1.003.000-1.047.000 barrel/day. Gas bumi tidak termasuk energi terbarukan, tetapi cenderung bersih. Jadi, dalam proses transisi energi gas bumi sebenarnya sangat berperan. Ramson melihat potensi gas bumi masih bisa digunakan pada tahun 2060 biarpun di situ ada goal target bahwa tahun 2060 akam masuk ke era Net Zero Emission. Terkait cost recovery, kami setuju di angka range nya 8,25-8,5 Miliar USD, dengan catatan perlu ada penjelasan akan menghasilkan berapa ratus ribu barrel minyak bumi. Berkaitan dengan volume BBM dan LPG bersubsidi, untuk BBM bersubsidi di lapangan Ramson pikir perlu pengawasan yang lebih ketat. Jadi, Ramson sepakat untuk BBM bersubsidi dari 9,05 ke 19,58 KL tetapi dengan catatan ada kelemahan Pertamina dalam membuat kebijakan membangun PertaShop. Kalau membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat. Berkaitan dengan LPG, Ramson setuju menjadi 8,2 bila perlu dinaikkan menjadi 8,4 juta matriks ton, tetapi sementara ini 8,2 juta matriks ton juga cukup. Menyangkut solar Rp1.000-3.000 per liter, kita serahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan soal subsidi solar, karena solar udah banyak untuk kepentingan bisnis yang lebih maju. Terkait subsidi listrik dari Rp84-88,36 T, PLN perlu diingatkan bahwa bukan hanya subsidi ke mereka tapi ada proteksi dari Komisi 7 DPR-RI yang mendesak Pemerintah waktu tahun 2017-2018 selain DMO ada Domestik Price Obligation (DPO). Hal ini harus diingatkan, karena karena kalau tanpa itu udah rugi. Padahal, dengan adanya DPO mereka untungnya gede dan direksinya juga dapat bonus.

Penetapan Asumsi Dasar Sektor Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2025, dan lain-lain  — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ramson mengatakan asumsi dasar yang dibahas ini sebagai referensi untuk Presiden mengajukan RAPBN pada 16 Agustus mendatang. Jadi, ini sebagai referensi di mana Hak Budget DPR-RI bisa direalisasikan dalam memberikan masukan-masukan kepada Pemerintah saat menyusun RAPBN. Dari sekian banyak draft yang sudah disampaikan oleh Pemerintah, kami dari Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pertama terkait ICP. Saat ini, tren sementara harga minyak mentah di pasar global ada peningkatan tetapi ia melihat sebenarnya di tahun 2025 dengan peningkatan speed penggunaan energi baru terbarukan dalam proses transisi energi secara global, cenderung harga crude juga akan menurun. DPR-RI dan Pemerintah masih terpengaruhi oleh persepsi-persepsi dari perkembangan harga di waktu dekat, tapi kalau ia secara pribadi melihat bahwa tahun 2025 akan ada penurunan harga crude. Jadi, untuk ICP ini kami mengajukan range antara 80-85 USD/barrel. Terkait lifting migas, untuk lifting minyak bumi Indonesia minta agar Pemerintah di dalam pendalaman agar bisa menjelaskan karena adanya korelasi dengan cost recovery. Ia menanyakan apakah lifting minyak bumi yang dihasilkan tahun 2025 semuanya hasil cost recovery atau masih banyak dihasilkan oleh sistem gross split. Range yang Fraksi Gerindra ajukan 600-605 ribu barrel dan untuk lifting gas bumi setara 1.003.000-1.047.000 barrel/day. Gas bumi tidak termasuk energi terbarukan, tetapi cenderung bersih. Jadi, dalam proses transisi energi gas bumi sebenarnya sangat berperan. Ramson melihat potensi gas bumi masih bisa digunakan pada tahun 2060 biarpun di situ ada goal target bahwa tahun 2060 akan masuk ke era Net Zero Emission.

Kemudian, Ramson mengatakan terkait cost recovery, Fraksi Gerindra setuju di angka range nya 8,25-8,5 Miliar USD, dengan catatan perlu ada penjelasan akan menghasilkan berapa ratus ribu barrel minyak bumi. Berkaitan dengan volume BBM dan LPG bersubsidi, untuk BBM bersubsidi di lapangan saya pikir perlu pengawasan yang lebih ketat. Jadi, ia sepakat untuk BBM bersubsidi dari 9,05 ke 19,58 KL tapi dengan catatan ada kelemahan Pertamina dalam membuat kebijakan membangun PertaShop. Kalau membuat kebijakan untuk kepentingan rakyat. Berkaitan dengan LPG, ia setuju menjadi 8,2 bila perlu dinaikkan menjadi 8,4 juta matriks ton, tapi sementara ini 8,2 juta matriks ton juga cukup. Menyangkut solar Rp1.000-3.000 per liter, Fraksi Gerindra serahkan kepada Pemerintah untuk memutuskan soal subsidi solar, karena solar udah banyak untuk kepentingan bisnis yang lebih maju. Terkait subsidi listrik dari Rp84-88,36 T, PLN perlu diingatkan bahwa bukan hanya subsidi ke mereka tapi ada proteksi dari Komisi 7 DPR-RI yang mendesak Pemerintah waktu tahun 2017-2018 selain DMO ada Domestik Price Obligation (DPO). Hal ini harus diingatkan, karena karena kalau tanpa itu udah rugi. Padahal, dengan adanya DPO mereka untungnya gede dan direksinya juga dapat bonus.

Progres Proyek Lapangan Abadi Blok Masela - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas, Dirut PT PHE, dan Presiden Direktur INPEX Masela LTD

Ramson menanyakan apakah mungkin ini direalisasikan pada periode 2024- 2029, sebab ini sebenarnya proyeknya sangat besar, jangan sampai namanya saja Lapangan Abadi, proyeknya cukup lama dan cukup fantastik tetapi masih terus menjadi angan-angan, sebab sudah hampir seperempat abad.

Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Hulu Energi

Ramson menegaskan peningkatan lifting bukan malah positif tapi selalu tidak mencapai target, seperti realitas 2023. PHE harus bisa menyesuaikan dengan dukungan-dukungan khusus dari pemerintah dan Komisi 7 DPR, artinya di lapangan PHE harus mengelola dengan efektif sehingga ada peningkatan lifting dan mengurangi impor minyak. PHE yang diberikan kepercayaan oleh negara dan DPR-RI, jangan terlena, akhirnya impor jika lifting tidak tercapai, padahal masih ada sumber daya yang kita punya.

Strategi Percepatan Transisi Energi di Sektor Pertambangan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID, Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Direktur Utama PT Inalum, Direktur Utama PT Antam Tbk, Direktur Utama PT Timah, Direktur Utama PT IBC, dan Direktur Utama PLN Nusantara Power

Ramson mengatakan terkait visi dari pemerintahan Pak Jokowi untuk Net Zero Emission pada tahun 2060, tentunya parlemen mendukungnya apalagi F-Gerindra sangat mendukungnya. Inalum selama ini sudah menggunakan energi terbarukan, PLTA dan beberapa programnya terlihat cukup bagus. PT Timah sebagai salah satu anak perusahaan MIND-ID konsisten menggunakan biodiesel, ini hal bagus sebagai aplikasi energi terbarukan dan juga transisi energi penggunaan Solar PV pada PLTS. Antam sudah menggunakan listrik berbasis energi terbarukan di Kolaka, juga dalam proses transisi energi mengembangkan PLTMG dan bio fuel. Langkah-langkah Antam sangat bagus dalam proses transisi energi.

Selanjutnya, ia menanyakan sudah berapa PLTU Mulut Tambang yang bekerjasama dengan PT Bukit Asam. Apakah program Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) 2027-2030 termasuk di PLTU Mulut Tambang. Teknologi CCUS harus dilaksanakan mulai periode 2030, kalau tidak ada komitmen dengan investor dalam rangka kerjasama maka pada waktunya akan di delete, jadi harus disiapkan termasuk menghitung cost per KWh. Baterai bukan hanya untuk kepentingan pembangkit dan plant karena visi Net Zero Emission yang disampaikan oleh Menteri ESDM baru untuk pembangkit listrik, sementara untuk transportasi belum dievaluasi. Jadi tahun 2060, komposisi energi primer yang digunakan untuk menggerakkan transportasi belum ada rasionya. Peran IBC sangat tinggi disini karena akan menghasilkan Electric Vehicle Battery untuk mengurangi emisi sektor transportasi.

Progres Pembentukan Mitra Instansi Pengelola Batubara dan Progres Realisasi Program APBN Tahun 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ramson mengatakan kapan realisasi mulainya Mitra Instansi Pengelola Batubara dan ia menanyakan apakah persiapannya sudah matang. Kalau direalisasikan, apakah artinya PLN harus membayar sesuai harga pasar global. Jika iya, berarti posisi cashflow PLN juga harus diperhatikan karena PLN masih oversupply dan mengeluarkan extra cost untuk mendelete pembangkit-pembangkit listrik yang menggunakan energi primer fosil akibat transisi energi ke energi terbarukan. Ramson mengatakan perlu ada anggaran untuk proses penyerahan konverter BBM ke BBG untuk para petani.

Progres Lifting Migas Kuartal IV Tahun 2023, Iklim Investasi Hulu Migas, dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas

Deputi apa yang menangani data-data potensi produksi gas jangka panjang, sebab Ramson membutuhkan data itu untuk match dengan visi pemerintah tahun 2060 Net Zero Emissions, karena tidak mungkin semua beralih ke energi terbarukan, gas masih merupakan energi primer yang cenderung clean energi tapi dari fosil. Jadi tidak semua energi fosil langsung di delete karena targetnya adalah meminimalisir CO2.

Realisasi Kontribusi PT Vale Indonesia Tbk terhadap Pendapatan Negara dan Daerah — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian ESDM, Plt Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Tenggara, dan Gubernur Sulawesi Tengah

Ramson mengatakan Gubernur Sulawesi Selatan cukup akademis juga argumentasinya artinya bahwa punya kemampuan sebenarnya untuk merumuskan pengelolaan kelanjutan tambang Vale ini di Sulawesi Selatan. Ini sebenarnya hanya pergeseran kepemilikan, makanya saya minta Kementerian ESDM mengumpulkan data-data, misalnya data 10 tahun atau 5 tahun terakhir terkait berapa PNBP yang diperoleh dari PT Vale Indonesia dan berapa produktivitas atau harga jual mereka supaya bisa dibandingkan kalau nanti kepemilikannya sudah dialihkan ke nasional termasuk daerah.

Investasi Blok Masela, Ekspansi Bisnis Internasional, Penjelasan BBM RON 95, dan Distribusi LPG 3 KG - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina

Ramson mengatakan dari penjelasan Dirut Pertamina bahwa pengembangan produksi minyak dan gas tidak lagi hanya domestik tetapi sudah ekspansi ke dunia internasional, 12 negara dan 4 benua, dengan produksi 27% dari total produksi tahun 2022, maka Ramson mengatakan wajar jika PT Pertamina (Persero) mendapatkan penghargaan dari Fortune Global 500 dengan peringkat 141. Ramson mengatakan apakah semua angkutan minyak yang diimpor sudah menggunakan kapal yang dikelola oleh Pertamina Shipping International atau secara insidentil juga menggunakan kapal kontrak. Ramson mengatakan visi pemerintah untuk Net Zero Emission Tahun 2060 hanya untuk PLTU, belum termasuk transportasi. Jadi, Ramson menyampaikan Pertamina jangan sampai terlalu ambisius yang malah merepotkan nantinya. Ramson mengatakan pangkalan ditugaskan menyalurkan BBM sebesar 80% langsung kepada konsumen dan 20% kepada pengecer. Kebanyakan pangkalan di lapangan menghadapi kesulitan seperti Pertashop yang bangkrut tetapi tidak bisa mengeluh karena ini konsekuensi bisnis jika ada keterkaitan dengan produk yang dikelola oleh pemerintah. Jadi faktor birokrasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sengaja atau tidak sengaja disetujui oleh parlemen, ternyata bisa juga menyulitkan masyarakat kecil. Ramson menyampaikan bahwa jika jatah untuk pangkalan terlalu kecil, maka pangkalan tersebut tidak bisa Break Even Point dalam jangka panjang. Ramson mengatakan bahwa bisnis informal di Republik ini masih menguasai untuk kepentingan rakyat kecil, sehingga Pertamina tidak hanya fokus pada bisnis besar hingga internasional tetapi juga memperhatikan bisnis kecil yang adalah amal. Ramson mengatakan tren transisi energi tahun 2060 yang menggunakan Carbon Capture & Storage (CCS) adalah bagus dan Pertamina sudah memulainya meskipun dengan investasi besar.

Perpanjangan Izin Ekspor Tembaga, Timah, Bauksit, dan Mineral lainnya serta Rencana Mitigasi Dampak Pelarangan Ekspor Mineral - Rapat Kerja Komisi 7 DPR-RI dengan Menteri ESDM RI

Ramson mmenyampaikan Ssal hilirisasi ini mandek atau setengah banyak sebenarnya ada di UU Minerba Tahun 2009, DPR-RI sudah konsen terhadap hilirisasi poinnya agar meningkat value komoditas besar di Indonesia untuk menambah lapangan pekerjaan dan penghasilan. Menambah penghasilan negara tapi dari 2009 hingga sekarang masih tertatih2 ini persoalan di eksekutif. Saya pikir menteri perlu disampaikan bahwa tidak ada perpanjangan ekspor ada potensi penurunan penerimaan negara. Ramson mengatakan perlu ada studi perbandingan rasio dengan andaikata sudah hilirisasi jalan, berapa perbandingan addict value dari sisi lapangan pekerjaan, income negara maupun pendapatan negara bisa menstimulus konsumsi masyarakat dengan lapangan kerja. Ini akan kompetitif karena indonesia mengharapkan komoditas untuk menjaga keseimbangan pendapatan kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita. Sesudah pandemi kita bisa survive dengan berbagai macam justifikasi, ini bukan hanya satu menteri maka harus lintas menteri. Ramson mengatakan saya ikut sejak awal soal konsep hilirisasi coba dibuat satu statement untuk rasio yang besar potensial lost. Tentunya banyak justifikasi yang tidak berjalan akhirnya seperti ini direvisi lagi UU Minerba yang sudah ada di pasal 170A diberikan waktu 3 tahun lantas setelahnya bagaimana sejak UU ini mulai berlaku maka ada peluang penjualan logam. Apa kesiapan dari Kementerian ESDM maka perlu proaktif dari sisi kebijakan tentunya perlu ada kebijakan kondusif baik untuk masyarakat luas untuk menghasilkan dampak value yang tinggi untuk kemakmuran rakyat yang luar biasa. Banyak di daerah yang miskin agar tidak hanya mendapatkan BLT maka perlu dipikirkan kita semua. Ini tolong dibuat studi untuk bisa dipaparkan ke DPR-RI. Soal Vale bagaimana strategi dari Menteri ESDM yang mayoritas diambil alih oleh BUMN terkait saham mayoritas dan perpanjangan kontraknya.

Hasil Investigasi Sementara Insiden Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang - Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT. Pertamina

Ramson menyampaikan bahwa turut berbelasungkawa, berdukacita atas terjadinya korban meninggal dunia pada kebakaran proyek vital di Depo Plumpang. Rakyat, kalau dia susah maka dia akan mencari peluang untuk mendapatkan tempat tinggal. Jadi memang di Republik ini keadilan belum begitu terlaksana secara baik, artinya kalau ada aset-aset yang tidak terjaga, maka warga banyak yang cari tempat tinggal, jangankan aset negara, aset pribadi ditempati juga. Jadi negara yang harus bertindak cepat mencegah agar tidak menjadi peluang bagi rakyat yang sulit mendapatkan rumah dan akhirnya menetap di situ. Ada proses dialektikanya, negara yang harus bertindak cepat mencegah. Apa solusi berikutnya dengan kejadian tersebut dari Pertamina termasuk untuk proyek-proyek vital selanjutnya, artinya Pertamina punya banyak proyek vital yang sangat strategis, jadi solusi untuk selanjutnya perlu cepat-cepat Pertamina membuat keputusan dan tindakan agar di proyek lain bisa terjaga, termasuk memperluas buffer zone bukan hanya di Depo Plumpang tapi juga proyek strategis lain di daerah-daerah dan juga kilang-kilang karena kadang-kadang masalah teknis bisa terjadi di proyek-pro tersebut. Ada pernyataan Menteri BUMN soal Pemerintah akan memindahkan depo Pertamina Plumpang ke tanah Pelindo, ini untuk menjaga eksisting ketersediaan BBM, termasuk soal energi security karena kita sekarang masih menggunakan BBM sebagai energi primer utk menggerakkan kendaraan bermotor, biarpun opini sudah transisi energi zero emission, itu masih sebagian besar imajinasi, belum bisa langsung direalisasikan.

Ramson mengatakan bahwa sekarang dengan posisi ini, rata-rata stok nasional BBM dan stok LPG kita beberapa puluh hari? Apakah ada gangguan? apa penyebab terjadinya kerusakan pipa tersebut?. Terminal Kalibaru yang sedang dibangun kira-kira berapa luas? apakah sudah dipersiapkan buffer zone-nya? sehingga untuk jangka 20-30 tahun yang akan datang betul-betul safe, jangan hanya untuk opini 1 sampai 2 periode tapi untuk 5 periode masih tetap aman untuk kepentingan ketersediaan energi di Republik ini karena memang tanggung jawab Pertamina yang ditugaskan oleh negara, biarpun sebenarnya dari sisi UU Migas tahun 2001 sudah menurun posisi strategis Pertamina, mudah-mudahan nanti di RUU Migas yang sedang proses pembahasan ini, posisi Pertamina semakin strategis, dikembalikan kepada posisi yang lebih strategis, tapi memerlukan pimpinan-pimpinan juga yang menyesuaikan dengan peningkatan kualitas strategis posisi Pertamina tersebut.

Mekanisme Kerja Pembahasan RUU dan Pembentukan Panja RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM, Kemenkumham, dan Komite II DPD-RI

Ramson menyampaikan bahwa sesudah perkembangan ini EBET menjadi tren global dan Indonesia sangat konsern, DIM dari Pemerintah belum mengadopsi dari Pasal 49 kalau Pemerintah melakukan perbaikan DIM tidak masalah di dalam proses pembahasan selanjutnya. Ramson berharap RUU ini agar komprehensif, kita persiapkan untuk proses-proses EBET ini sangat luas di berbagai sektor, dari sisi Pasal 49 karena kalau kita kaku apalagi setelah G20 ini harus menargetkan zero emission di tahun 2030. Ide itu bisa kita tuangkan dalam proses G20 tahun lalu, kalau ada penyesuaian DIM sepanjang belum dibahas pada pasal-pasal tersebut. Agar kita tidak kaku dan bisa menyesuaikan sesuai perkembangan zaman.

Penjelasan Teknis terkait Program Kompor Induksi — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN

Ramson mengatakan bahwa ini isu aktual dan kepentingan rakyat kecil, ini kalau kebijakan energi jadi kebijakan sektor, bukan korporat. Pada area pertamina seakan-akan PLN lebih kompetitif dari Pertamina karena PLN disubsidi rakyat dan negara di luar Rp 73 triliun hitungannya harga batubara 430 USD ini subsidi PLN dari rakyat harga primer yaitu batubara, ini kami perjuangkan bersama. Harga Rp 670 triliun ini sudah konservatif kalau yang sekarang sudah diproteksi, sebenarnya ini perlu strategi lain karena tiga tahun ke depan akan terjadi kekurangan suplai karena pertumbuhan ekonomi nanti rakyat kembali susah. Ini kebijakan-kebijakan hanya sebentar dan mencari popularitas saja, ini berbahaya bahwa kepentingan rakyat harus konsisten kita perjuangannya. Ini padahal di satu sisi sudah ada alternatif gas yang diimpor yaitu DME karena banyak batubara kita yang kalori rendah yang luar biasa stoknya. Ini kami heran terkait energi terbarukan, seharusnya ada clean energi. Kami memperjuangkan domestic price obligation (DPO), kalau ini yang terjadi cukup hanya domestic market obligation bagaimana PLN menghadapi tambahan cost dari salah satu energi primernya. Tahun kemarin sudah ada Rp 400 triliun terproteksi kami menghitung jadi jangan membuat program jangka pendek yang akan menyengsarakan rakyat kecil. Kami memperjuangkan DPO ini untuk kepentingan listrik agar bisa tersalurkan jadi orang tidak perlu membangun area industri dan pembangkit listrik harusnya beli dari PLN jadi mainnya di kebijakan dan jangan rakyat yang dikorbankan. Kami bicara dengan data, membuat kebijakan sektor energi harus diskusikan dengan Komisi 7 DPR RI. Di tata tertib semua diselesaikan di Komisi 7 DPR RI, itu bisa membuat rethinking, baru merubah kebijakan dan strateginya serta jangan dipaksakan. Kami semua ada data dengan angka yang jelas terkait historis sampai kebijakan pemerintah mengkonversi dari minyak tanah ke LPG. Itu harus dipikirkan terkait kebijakan ini agar bisa didistribusikan pada saat beberapa tahun menyongsong pertumbuhan ekonomi mendatang.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Ramson menyampaikan apresiasi kepada Kemenperin, karena mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Di tahun 2020/2021 terjadi pergeseran karena adanya Covid-19, tapi sistem akuntansinya tetap berjalan dengan baik, sehingga menjadi suatu apresiasi juga. Untuk tahun 2021, rasio atau perbandingan antara realisasi dengan pagu sangat tinggi. Hal ini menunjukkan efektivitasnya tinggi, sehingga semua Direktorat Jenderal sampai ke level yang lebih menengah semua anggarannya berjalan dan bisa terealisasikan. Ramson menyinggung terkait battery electric vehicle yang di Komisi 7 sejak tahun lalu sudah ada konsorsium untuk membangun industri battery electric vehicle, tapi sampai saat ini kelihatannya belum ada perkembangan, sehingga ini sangat diperlukan proaktif dari Dirjen ILMATE untuk mengembangkan battery electric vehicle. Ada upaya untuk mengurangi polusi, tetapi di pembangkit listriknya kita masih cenderung menggunakan batubara. Terkait industri agro, Ramson melihat cukup tinggi realisasinya 99,17%. Ia menilai ini cukup efektif. 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021, Progress Pelaksanaan Kegiatan TA 2022, dan Pengantar RKA-K/L TA 2023 - Rapat Kerja (Raker) Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ramson menyampaikan bahwa jika kinerja pemerintah, DPR, polri efektif maka yang sudah ditentukan jatahnya itu tidak bakal berkurang. Jangan karena kelemahan pemerintah yaitu kelemahan birokrasi, kelemahan institusi, kelemahan penegak hukum menjadikan rakyat yang dikorbankan. Jadi harus tegas di lapangan. Ramson juga menjelaskan soal koordinasi yang lemah dikarenakan ego sektoral yang tinggi. Kalau bisa dikoordinasikan semua terkait pengawasan yang betul-betul efektif tetapi bukan hanya satu institusi bukan Kementerian ESDM saja.

Tindak Lanjut Finalisasi Tata Niaga Petimahan, Penjelasan Peningkatan Royalti Timah dan lainnya — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Direktur Utama (Dirut) PT. Timah Tbk

Ramson menanyakan cadangan timah sekitar 300.000 metric ton, lalu produksi tahun 2022 yang sebesar 70.000 itu menyeluruh atau hanya PT. Timah. Ia juga menanyakan jumlah cadangan menyeluruh. Setahu Ramson, timah ini salah satu komponen untuk industri pertahanan. Ia khawatir ketika SDM Indonesia semakin canggih mengembangkan industri pertahanan, tidak ada bahan bakunya lagi. Industri pertahanan tidak akan pernah berhenti, karena selalu ada ancaman, baik dari regional maupun yang lebih jauh, atau mungkin bisa diekspor. Ramson meminta hal tersebut perlu dipikirkan. Jika seperti ini, 10 tahun akan habis. Padahal, batubara masih sanggup hingga 65 tahun kedepan cadangannya. Kalau batubara masih ada energi alternatifnya yang sedang dalam proses transisi energi, tapi kalau timah tidak ada. Oleh karena itu, perlu dipikirkan kepentingan strategis yang menjadi tugas dari Pemerintah. Pelaku usaha berbeda paradigma berpikirnya dengan Pemerintah, apalagi DPR-RI. Menurutnya, kementerian sebagai lembaga eksekutif harus memaparkan data-data yang lebih lebih jelas dan lebih detail, baik kuantitatif maupun kualitatif kepada DPR-RI. Ramson menekankan agar kepentingan strategis jangka panjang harus dipikirkan, karena ini sebagai salah satu raw material untuk industri pertahanan. Ia juga menyinggung perlu adanya financial engineering yang digambarkan, sehingga merubah atau menggeser persepsi khususnya investor-investor di stock exchange. Hal itu belum tentu sejalan dengan Pemerintah. Terakhir, Ramson meminta agar Dirjen Minerba menyampaikan kepada Menteri ESDM kalau misalnya Presiden Jokowi menginstruksikan stop ekspor perlu adanya latar belakang pemikirannya. Jika masih logis, Ramson merasa hal itu harus dijabarkan dalam tata kelola timah.

Evaluasi Pengawasan Distribusi BBM Subsidi Selama Bulan Ramadan dan Libur Lebaran Tahun 2022 dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Kepala BPH Migas

Ramson mengatakan soal hiperaktif, ia menanyakan soal pengawasannya seperti apa di lapangan. Seperti mengecek SPBU apakah ada penyimpangan atau tidak terhadap jualan bersubsidi. Ramson mengatakan jadi sanksinya kurang tegas, itu juga perlu ditambahkan struk penjualannya, karena selama ini tidak ada buktinya sepertinya.

Evaluasi Kinerja Tahun 2021 dan Program Strategis Tahun 2022 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama MIND-ID

Ramson mengucapkan selamat menjadi Dirut Baru Mind ID, kami sudah mendengarkan penjelasan dan memang secara umum Mind ID dirutnya baru menjelaskan secara umum mengenai strategi sebagai holding karena cukup besar tanggung jawab Mind ID. Ini membawahi pengelolaan bisnis tambang aneka tambang, Bukit Adam, Freeport, Inhalum, dan Timah. Ini memang sangat besar. Hari ini dalam rapat ini kita hal-hal yang strategis. Saudara meminta dukungan yang diperlukan di dalam tugas sebagai Pimpinan MIND ID, sebagai holding yang membawahi hampir semua sektor pertambangan yang strategis di republik ini yang dipimpin oleh Mind ID sebagai holding memerlukan antara lain dukungan regulasi dan tata kelola ekosistem industri baterai elektrifihical. Ini memang sangat strategis dan sebagai catatan untuk kita nanti kita akan memberikan dukungan karena ini sampai hari ini belum ada realisasi di lapangan. Mengenai ketersediaan energi primer dengan harga insentif untuk menopang rencana ekspansi grup MIND ID itu gas harganya 6USD/ MDPU. Itu kami berpikir satu standar yang sudah ada di dalam kebijakan ESDM bukan hal yang suatu usulan bersifat manja. Itu realistis karena prinsipnya yang lain sudah mendapatkan itu padahal ini suatu BUMN yang strategis, kalau listrik 4USD/KwH kalau ini memang memerlukan kajian yang mendalam karena PLN membeli listrik dari vendor yang kerjasama. Itu harganya sama, bagaimana mereka ingin men-supply dengan harga 4 USD/Kwh. Kalau ketersediaan BBM memang itu bisa di-push ke Pertamina. Kita harus dukung. Kalau ingin harga khusus mengenai BBM itu tidak logis karena BBM bagaimanapun menyesuaikan harga crude oil di pasar logam jadi ada yang logis kita dukung dan yang tidak logis mengenai harga BBM itu. Kemudian mengenai dukungan untuk pasokan listrik rencana ekspansi smelter alumunium. Ini dukungan pasokan listrik ini masalah, apakah mampu PLN memberikan harga yang diinginkan grup Mind ID agar bisa mendukung percepatan peningkatan produksi smelter alumunium karena di satu sisi sekarang PLN mengalami boleh dikatakan belum mengalami keuntungan kalau dilihat dari sisi aset yang dikelola. Ini sesama BUMN balance-nya harus kita jaga. Kita sebaga DPR RI tentu melihat yang lebih luas tidak melihat yang lebih sempit sehingga kita bisa membuat keputusan dan masukan baik kepada Presiden melalui menteri dan langsung ke Dirut MIND ID soal keperluan dan ketersediaan pasokan listrik. Mana yang lebih baik atau meminta PLN membangun pembangkit tapi menjualnya kepada Grup Mind ID di satu sisi menggunakan batubara harganya lebih murah tetapi di sisi lain polusi yang ditimbulkan dalam standar global menjadi masalah tapi kalau diikuti energi terbarukan luar biasa investasi yang diperlukan termasuk harga/KWH sangat tinggi karena kalau hanya satu baris ini kurang apa maksudnya yang lebih dalam mengenai RKAB yamg diperlukan kepada BUMN agar bisa terpusat di ESDM. Kemudian dukungan terpusat operasi tambang Freeport setelah 2041. Ini memang masalah politik strategis jadi sudah level Presiden. Ini memang Komisi 7 DPR-RI harus hati-hati memberikan dukungan ini kita melihat bagaimana arah kebijakan Presiden jadi isu-isu politis harus dipertimbangkan. Kemudian dukungan proses konversi ini tidak terlalu masalah. Komisi 7 DPR-RI bisa membahas dengan Menteri ESDM terkait ini. Kemudian dukungan dari TNI dan POLRI untuk membentuk satu regional pengamanan aset minerba, ini bisa substantif berkordinasi dengan TNI. Komsi 7 DPR-RI pernah berdiskusi dengan Bareskrim Polri soal keamanan aset-aset di Papua, kami berpikir itu ada referensi untuk kita berkoordinasi tidak perlu langsung dengan Kapolri, bisa Kabareskrim dahulu. Kami melihat di sini PT Bukit Asam cukup bagus, realisasi dengan melebihi BMO jadi dari 7,5 juta ton menjadi 9,82 ton artinya ini jalan yang bagus hampir kritikal ketersediaan batubara untuk PLTU. Bayangkan kalau sampai tidak ada ketersediaan energi primer waktu itu bisa terjadi pemadaman di beberapa daerah padahal kita lumbungnya batubara, kami mengusulkan dengan PT Aneka Tambang secara khusus diadakan rapat.

Pembahasan Program Kerja PT Bukit Asam — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bukit Asam

Ramson Siagaan mengatakan saham yang sudah go public itu belum ada 40 persen. Di mulut tambang jelas kompetitif, tetapi di daerah industri belum tentu kompetitif.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Mikro — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, dan Dirut Pertamina (Rapat Lanjutan)

Ramson menanyakan berapa triliun dana subsidi LPG 3kg yang akan menyedot APBN.

Distribusi BBM dan LPG 3 Kg, serta Pengelolaan WIlayah Kerja Migas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, BPH Migas, SKK Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Ramson mengatakan bahwa LPG 3 kg belum ada kejelasan jumlah dana rakyat yang dihabiskan untuk hal tersebut dan juga belum dicantumkan dana belanja untuk tahun 2014-2015. Padahal, itu berfungsi untuk mengukur tepat sasaran atau tidaknya pendistribusian LPG tersebut. Ramson juga mengusulkan agar dibentuk Panja untuk menangani pendistribusian LPG 3 kg.

Evaluasi Sistem Kelistrikan 2015 dan 2016 — Komisi7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PLN

Ramson mengatakan bahwa dirinya membutuhkan data grafik dari PLN atas permintaan energi listrik dari sektor industri, dan wajib untuk memastikan ada perkembangan industri di daerah-daerah konstituen Komisi 7 DPR-RI.

Lifting Minyak dan Gas Tahun 2015 dan 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM RI

Ramson menjelaskan range yang diusulkan fraksi sudah memiliki preferensi yang kuat.

Distribusi BBM di Bulan Ramadan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Pertamina

Ramson menjelaskan di Pantura ada SPBU yang tidak bisa menjual premium di Kabupaten Pemalang Ampelgari, kami usulkan untuk dicabut sanksinya selama lebaran agar terjamin suplai ke masyarakat terjadi kelangkaan elpiji 3 KG karena yang tidak ada hak memperoleh elpiji membeli itu. Subsisdi produk itu lebih baik dari subsidi langsung tetap harys dibarengi dengan sistem proteksi.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ramson menanyakan ada tidak korelasinya dengan percepatan pembangunan kilang minyak.

Mekanisme Pengamanan Kompleks Parlemen - RDP Baleg dengan Kabarhakam Polri

Ramson meminta terkait pemeriksaan jangan menyentuh fisik, apalagi jika laki yang memeriksa.

Evaluasi Kinerja Kementerian ESDM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Ramson menyampaikan bahwa terkait dana 2 juta USD ini masih belum jelas, butuh waktu lagi untuk membahas hal ini, maka jika rapat ini hanya membahas siklus, langsung saja ke kesimpulan. Ramson menjelaskan bahwa yang diaudit oleh BPK bukan anggota DPR-RI, tetapi Sekjen DPR-RI. Ramson berpendapat bahwa sebetulnya ini bukan kesalahan Kementerian ESDM, sebab kita harusnya membuat summary dari laporan BPK sebelum melakukan rapat.

Anggaran — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Ramson mengatakan bahwa raker tidak bisa dengan surat kuasa. Ramson mengusulkan tidak usah diadakan rapat.

Aspek Pengawasan Migas, Minerba, dan Ketenagalistrikan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Ramson mengatakan bahwa anggaran Kementerian ESDM TA 2015 Rp5 Triliun dari pagu Rp16 Triliun. Ia sangat kecewa ada program terkait konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) nelayan yang tidak jadi dilakukan. Padahal, anggaran sebesar Rp850 Miliar sudah disetujui oleh DPR-RI dan ia mengaku sudah berpidato di depan nelayan. Ramson mengatakan adanya pengalihan subsidi BBM ke sektor produktif. Padahal, harga sudah rendah dan tidak memerlukan subsidi lagi. Ramson meminta tanggapan kepada Menteri ESDM terkait respon Rizal Ramli agar jelas. Ramson juga meminta Menteri ESDM untuk menjelaskan poin ke-4 dari surat Bapak Sudirman ke Mofet terkait dengan perpanjangan Freeport. Ramson mempertanyakan ESDM sudah mengeluarkan izin ekspor mineral ke Newmont atau belum. Menurutnya, di media seakan akan Menteri ESDM akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah. 

Pelaksanaan Program Pembangkit Tenaga Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN

Ramson meminta dijelaskan mengenai harga cost dari posisi 7.000 MW. Ia meminta diupayakan ada keseimbangan kebijakan moneter mengenai project cost. Ia menanyakan dampak PLN dari tidak adanya PMN. Ia membahas mengenai pengupayaan keseimbangan kebijakan moneter. Ia mengatakan energi terbarukan harus dipikirkan walaupun itu mahal. Ia menanyakan batas 6 bulan dihitung dari kapan. Ia mengatakan kalau strategi PLN sekarang benar, itu bagus sekali.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Ramson menyatakan keprihatinannya dengan Bupati yang hadir bahwa pembangunan infrastruktur tambang yang masih minim. Ia telah menghitung dengan present value analysis yang mana seharusnya pembangunan sudah harus selesai. Ramson menyarankan strategi yang tepat untuk saham bagi rakyat Papua dengan pemerintahan Jokowi-Jk membuat strategi terkait komposisi pembagian saham di Papua. Ia juga memberikan solusi agar penghasilan Freeport itu dapat difilter terlebih dahulu, sebab jika induk perusahaan sudah dikuasai, tentu harus menjadi bahan pertimbangan bagi Presiden. Ramson berharap bentuk strategi yang diharapkan dapat terealisasi dan dapat didengarkan, sehingga bukan retorika saja.

Kasus Kebakaran Hutan, Reklamasi Pantai Utara Jakarta, Reklamasi 17 Pulau di DKI Jakarta, dan revitalisasi Teluk Benoa — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Ramson senang dengan presentasi dan pemaparan dari Menteri LHK yang tidak begitu banyak mengandung retorika dan dalam guraunya terkait dengan tidak di reshuffle-nya Menteri LHK. Ia menyatakan bahwa di beberapa daerah pedalaman di dapilnya masih kesulitan perihal pasokan listrik, yaitu di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Terakhir, Ramson meminta penjelasan dari aspek Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) terkait dengan kebijakan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung.

Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Satuan Kerja dan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Ramson mengatakan pendalaman terkait cost recovery harus dimasukkan dalam Panja Migas dan dihadiri wakil ketua KKKS.

Pembahasan Evaluasi dan Program Kerja — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PLN

Ramson Siagian mengatakan harus ada studi komprehensif terkait program PLTN, ia sudah mempunyai konsepnya. Ia akan meminta untuk perjuangkan anggaran untuk RUPTL.

Infrastruktur Migas - RDP Komisi 7 dengan Dirut Pertamina dan Dirjen Migas

Ramson berpendapat bahwa Pertamina belum terbuka terkait biaya yang dikeluarkan dari minyak mentah menjadi BBM.

Permasalahan KKKS beserta Solusinya, Wilayah Kerja PT. Pertamina, dan Cost Recovery — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Ramson meminta untuk produksi kerja untuk ditingkatkan. Perihal Chevron akan melepaskan dari Blok Kaltim, ia menanyakan sudah ada konfirmasi mengenai hal tersebut atau belum. Ramson menyampaikan bahwa opini publik meminta menggantikan SKK Migas menjadi lembaga di bawah Pertamina. Secara signifikan terjadi perubahan produksi dari 1-4 juta barel, sehingga berdampak pada jumlah barel per harinya. Ramson meminta ketegasan dari SKK Migas perihal KKKS berkuasa, sehingga perlu dikoordinir. Menurutnya, terkadang masalah manajemen yang terjadi di lembaga disalahkan. SKK Migas dan Pertamina jika profesional dalam setiap programnya pasti akan tercapai semua goals yang ingin dicapai. Ramson mendapatkan pengaduan bahwa SKK Migas lemah. Ia pun meminta ketegasan SKK Migas agar tidak terjadi penurunan aktivitas oleh KKKS. Ramson juga meminta perlu diagendakan RDP dengan SKK Migas beserta seluruh KKKS. 

Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Laporan Keuangan Kementerian LHK - Raker Komisi 7 dengan Menteri LHK

Ramson mengemukakan bahwa terkadang substansi bisa baik, penemuan brand juga baik, tetapi administrasinya yang sulit. Ramson menjelaskan bahwa wawasan DPR-RI lebih luas karena lintas departemen.

RAPBNP 2016 dan Asumsi Dasar Makro Sektor Sumber Daya Manusia(SDM) Dalam RAPBN 2017 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian ESDM

Menurut Ramson, perlu seirama mengupayakan antara EBT dengan lifting gas bumi.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Sesuai dengan UU yang telah direvisi Mahkamah Konstitusi, Ramson mengatakan bahwa DPR-RI tidak masuk ke dalam satuan 3, tetapi perlu diketahui bahwa Anggota Komisi 7 DPR-RI sudah mengajukan data terkait penelitian Kemenristekdikti. Ramson juga menanyakan apakah hal tersebut sudah memengaruhi pergesaran program. Ramson juga meminta data yang berkaitan dengan penelitian ristek.

Evaluasi Distribusi Listrik Hari Raya, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT PLN (Persero) dan Ketua Unit Pelaksanaan Program Pembangunan Ketenagalistrikan (UP3KN)

Ramson mengatakan besok mengundang Dirut PLN karena itu sektor Komisi 7. Besok ada raker dengan Menteri ESDM dan agenda lain, nanti di lain-lain bisa membahas listrik 35.000 MW. Ia ingin klarifikasi MenESDM membuat pernyataan PLN hanya cari untung. Ia mengatakan kalau PLN membeli besar kemudian dijual ke rakyat, itu katanya menyiksa rakyat. Ia menyampaikan Komisi 7 sudah membedah laporan keuangan PLN. Hasilnya adalah kurang jelas. Komisi 7 perlu mengetahui tarif-tarif pembangkit listrik yang dibeli oleh PLN. Ia juga mengatakan membutuhkan klarifikasi dari MenESDM. Ia menyampaikan yang diprotes MenESDM bahwa PLN mengambil bukan tarif ini. Kalau ini yang diprotes, harga yang dibeli PLN yang akan didistribusikan kepada rakyat. Jadi harus clear ada apa dibalik semua itu. Jadi harga ke rakyat yang naik membuat publik curiga seakan-akan PLN mencari untung saja. Ia mengatakan Pemerintahan Jokowi berusaha menekan subsidi. Ia hanya ingin meluruskan.

Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog

Ramson mengatakan dalam sektor ekonomi disebut kemandirian, sementara dalam politik disebut kedaulatan, jadi yang tepat adalah kedaulatan pangan. Bulog bertugas untuk menstabilkan harga tetapi harga melonjak, sehingga rakyat kecil banyak menderita. Terkait pupuk, Ramson berpendapat seharusnya Mentan bisa mendikte. Ramson mengatakan rencana merevisi UU 18/2012 adalah brilian supaya rakyat tidak menderita, melainkan semakin sejahtera.

Penyesuaian RKA K/L Kemenristekdikti Tahun 2017 - Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti

Ramson berpendapat bahwa Menristek ini sangat progresif, banyak inovasi yang telah dirasakan masyarakat.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ramson mengatakan bahwa ia sedikit lesu karena dua kandidat dari Komisi 7 DPR-RI tidak disebut untuk menggantikan menteri. Ramson juga mengatakan bahwa ia tidak bisa membedakan lagi apa yang ada dalam program ini. Ramson mengingatkan jangan sampai program ini berbeda dengan apa yang disampaikan dari rapat sebelumnya.

Penjelasan Insiden Kebakaran Tangki Kilang Balongan — Panja Migas Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Ramson mengatakan heran karena warung-warung dekat dengan Kilang Balongan, sehingga kebakaran akibat keteledoran dari sistem pengamanan. Ramson mengusulkan Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan ke Kilang Balongan secara bertahap.

Pembahasan RKA Kementerian ESDM 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beserta Jajaran Eselon 1

Ramson berharap anggaran bisa direalisasikan dengan benar supaya tidak ada gap lagi. Ia mengatakan kelemahan ada di manajemen untuk mengolah SDA. kemampuan bangsa ini cukup rendah. Regulasi dan kebijakan harus diatur. Contohnya saja Paris Agreement tidak siap secara SDM tetapi sudah memutuskan saja. Ia mengatakan sektor ESDM sangat strategis dan MEnteri ESDM harus mempunyai target seimbang dan tidak menyimpang. Ia berharap ESDM bisa mengatur angkan ini agar bisa efisien untuk rakyat. Ia mengatakan ia kritis, tetapi konstruktif. Menurut marhaenisme sistem lah yang menyusahkan rakyat. Ia meminta dibuat kebijakan untuk rakyat.

Evaluasi Kerja Tahun 2016 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian Riset

Ramson mengatakan perlunya kombinasi penelitian yaitu ilmu dasar yang tidak komersil dan industri kecil sehingga bisa menjadi hasil penerimaan negara bukan pajak. Ramson bertanya apakah ada anggaran teknologi masuk ke pesantren.

Permasalahan Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. PLN

Ramson menanyakan terkait pendapatan Desember 2013 lebih tinggi daripada 2014. Energi primer trennya menurun, Ramson menanyakan terkait pengaruh terhadap cost energi listrik yang dikelola PLN. Menurut Ramson, jika ada potensi lebih baik dibicarakan oleh Komisi 7 DPR-RI.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2017 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) Tahun 2016 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknolongi dan Pendidikan Tinggi

Ramson Siagian mengatakan bahwa ini berarti ada masalah di sini kita akan memperhatikan industri kecil, setelah pagu indikatif yang disetujui pemerintah hanya ada satu ipal tadinya 30 ini jangan dikurangi lagi.

RKA 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Ramson menanyakan mengapa program Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sedikit sekali anggarannya padahal banyak industri kecil yang menghasilkan limbah.

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dan Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 — Rapat Paripurna DPR RI

Ramson mengatakan F-Gerindra memilih belum menerima RAPBN TA 2018 karena memiliki alasan yang rasional. F-Gerindra sangat concern dengan rakyat tapi kebijakan pemerintah malah menyulitkan rakyat. Pemerintah seharusnya menyiapkan subsidi atau pemerintah mengupayakan kebijakan fiskal. Pemerintah sangat lemah untuk menurunkan bunga utang.

Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) — Rapat Paripurna DPR RI

Ramson mengatakan jika ambang batas Presiden dipaksakan 20% maka calon tunggal bisa terjadi dan tidak akan sesuai dengan asas demokratis. Ramson menyampaikan jika memegang kekuasaan jangan diaplikasikan pada sistem karena perlu ada konsistensi, jangan hanya mementingkan kepentingan golongan, harus optimis bahwa dengan demokrasi pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Ramson mengatakan setuju jika presidential threshold harus 0%.

Rancangan Undang-Undang Prolegnas Prioritas 2016 — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Koordinasi dengan Pimpinan Komisi DPR-RI

Ramson melihat RUU KUHP sudah berjalan tingkat pertama. Ramson meminta dalam pembahasan agar pasal-pasalnya tidak abu-abu dan jangan sampai ada pasal abu-abu yang bisa dimainkan penegak hukum.

Pembahasan Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ramson mengatakan untuk cost recovery, jika dilakukan berarti ini ada penurunan dana sebesar Rp17 Triliun. Ramson menegaskan anggaran RKA K/L itu pemotongan. Jangan pakai istilah penghematan jika belum ada target. Selanjutnya, ia menanyakan apakah SKK migas mampu melakukan penghematan tersebuta. Tapi selanjutnya bagaimana.

Pembahasan Rancangan Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Plt Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ramson mengatakan tolong ini daftar 3 Kabupaten ini diserahkan, jangan hanya janji-janji belaka saja.

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Ramson mengatakan data yang dipaparkan Dirut PLN tentang transmisi tidak Komisi 7 terima. Menurutnya, PLN kurang siap ke Komisi 7 karena data yang dilampirkan kurang detail seperti Pertamina. Ia mengatakan pembangunan pembangkit listrik 7.000 MW juga baru 25% dan menanyakan mengenai penyelesaiannya. Ia meminta dijelaskan realisasi pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang belum mencapai 1%. Ia juga meminta klarifikasi mengenai rencana kenaikan TDL tarif 900 VA yang akan dialihkan pelanggan ke 1.300 VA. Selain itu, ia meminta dijelaskan mengenai jumlah anggaran untuk transmisi program 35.000 MW hingga 2019. Ia juga menanyakan mengenai perkembangan terminal regasifikasi di Bali yang digunakan untuk PLN dan IPP.

Evaluasi Kinerja PT Pertamina - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina

Ramson mengharapkan pembangunan di Timika Sorong menggunakan APBN. Ramson mewajarkan untuk Cilacap dan Balikpapan probability sangat tinggi, maka wajar jika diberikan dukungan. Ramson menanyakan apakah kapasitas desain sudah bisa diproduksi.

Pemantauan Undang-Undang Pangan — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Ramson mengingatkan bahwa MenPAN-RB adalah mantan Anggota DPR-RI dan harus ada koordinasi antara legislatif dan eksekutif.

Lifting Minyak dan Gas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas

Ramson mengatakan bahwa Plt. Menteri ESDM telah menyampaikan prediksi minyak 780.000 barrel per day. Ia meminta data yang akurat dari SKK Migas. Ramon menuturkan terkadang kebijakan yang dibuat Menteri ESDM bentrok dengan korporat. Ramson menyampaikan bahwa seharusnya lifting minyak di Indonesia meningkat jika dilihat dari potensi yang ada di Indonesia. Namun, yang menjadi persoalan adalah lemahnya sistem yang ada di SKK Migas dan adanya tren penurunan yang cukup tajam. 

Evaluasi Program — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ramson menyayangkan mengapa pemerintah ini kelihatan tidak serius membahas hal ini.

Strategi SKK Migas dalam Menahan Penurunan Alamiah Produksi Migas di Blok Cepu, Mahakam dan Blok lainnya - RDP Komisi 7 dengan SKK Migas

Ramson melihat ada kelemahan dalam perencanaan SKK Migas dan Kementerian ESDM juga patokannya kepada SKK Migas. Ramson melihat 3 tahun ini target dan realitas tidak pernah match dan cenderung menurun, maka Ramson melihat di sini untuk membuat target itu tugas dari beberapa deputi. Deputi Perencanaan punya andil besar dalam membuat target perencanaan dan memang perlu penyegaran juga, artinya perencanaan tidak realistis karena ini akan menjadi referensi dalam penyusunan APBN. Ramson menyampaikan apa yang direncanakan SKK Migas dalam lifting Migas menjadi bagian APBN.

Program Kerja Tahun 2021 PT PGN dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PGN

Ramson menjelaskan bahwa di halaman yang berkaitan dengan proteksi supply demand infrastruktur itu supply tahun 2021-2024, dan Ramson melihat ada yang anjlok, maka dirinya menanyakan sebabnya apa.

Keluhan Masyarakat Terkait Dengan Pencemaran Lingkungan PT. Putra Restu Ibu Abadi (PRIA) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kementerian Lingkungan dan Kehutanan (KLHK) dan PT. PRIA

Ramson mengatakan yang mensahkan di sidang pertama UU Paris Agreement itu Komisi 7 terkait clean development mechanisme. Ia meminta dijelaskan mekanisme perhitungan kompensasi untuk carbon training, common trading, dan rehabilitasi hutan. Contohnya, untuk 10.000 Ha, butuh berapa dollar dan harus melewati badan apa. Seperti hutan lindung di Pekalongan ada 600.000 Ha. Ia menanyakan mengenai kawasan lain. Ia menyampaikan negara-negara annex 1 membayar, sementara Indonesia bukan negara annex 1. Ia menanyakan daerah lain di Indonesia yang berpotensi mendapatkan carbon trading. Ia juga menanyakan realisasi kesepakatan RI-Norwegia untuk USD1 Miliar.

Pengadaan Barang dan Jasa — Komisi 7 DPR RI RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Minyak)

Ramson mengatakan sejak tahun 2015, Komisi 7 berusaha menekan cost recovery. Ramson meminta
Menteri ESDM membuat struktur cost dominan di K3S agar cost produksi migas yang tidak perlu bisa dipangkas sehingga bisa meningkatkan PNBP. Ramson mengatakan efektivitas dan efesiensi harus jalan, bukan hemat-hemat tidak jelas. Ramson menyampaikan bahwa UU Migas belum menjelaskan tentang penetapan cost recovery atau gross split.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun Anggaran 2015 dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ramson mengatakan kinerja Kementerian ESDM masih kurang kepatuhan terhadap UU, Komisi
7 berharap ada tindakan imperatif untuk kasus yang mangkrak. Ramson menyampaikan di dapil Jateng 10, ada 48 kapal nelayan yang perlu di-konvert ke BBG. Kekurangan peralihan BBM ke BBG adalah ikan kabur karena suara kapal berisik dan kapal tidak bisa kecepatan rendah, sehingga di lapangan, BBG diganti lagi menjadi BBM. Ramson meminta pemerintah melakukan evaluasi ke dalam dan tidak hanya mengincar penghematan. Ramson mengatakan 24.000 kapal untuk tahun 2017 sangat berarti untuk nelayan kecil tetapi harus tepat sasaran dan jangan asal beli. Ramson mengatakan belum terlihat rencana roadmap EBT dari PLN untuk tahun 2025, bahkan minyak masih dipertahankan sebesar 25% di tahun 2025.

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016 Terkait dengan Revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3) dan Keputusan Prolegnas 2017 — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM)

Ramson mengatakan mekanisme perubahan UU MD3 harus dijalani. Ia meminta disampaikan mekanisme perubahan prolegnas 2016. Ia mengatakan Baleg bukan diperintah oleh MKD. Itu hanya referensi.

Kilang — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT. Pertamina

Ramson mengatakan bahwa keputusan internal yaitu Dirut Pengolahan bukan Dirut Pertamina dan rapat hari ini bisa dilanjutkan dengan Direktur Pengolahan tentang pengolahan kilang minyak.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Ramson mengatakan bahwa tingkat pengawasan tertinggi DPR-RI berbeda dengan Inspektorat dan BPK. Ramson juga terkejut terkait PP Nomor 1 Tahun 2017 sebagai penjabaran Undang-Undang Minerba memberikan izin hasil ekspor yang belum dimurnikan. Menurut Ramson, semua harus memberikan pelajaran ke publik untuk taat peraturan. Ramson juga menyampaikan ke Menteri ESDM sebelumnya untuk membuatkan Perppu tentang minerba. Sejak 2012 larangan ekspor yang dimurnikan terjadi defisit neraca perdagangan dan keseimbangan primer. Ramson juga mengaku heran Perppu bukan dikeluarkan tetapi malah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2017.

Power Purchase Agreement pada beberapa PLTU Mulut Tambang - RDP Komisi 7 dengan Dirut PLN

Ramson menanyakan perihal yang khusus Batam itu bagaimana. Ramson juga menanyakan mengapa data total aset tidak ada pada laporan.

Sumber dan Struktur Pembiayaan dalam Rangka Akuisisi Saham PT. Freeport Indonesia, Pembelian Saham PT. Vale Indonesia Tbk, Pembentukan Sub Holding Industri Baterai, dan Gasifikasi Batubara PT. Bukit Asam Tbk — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama MIND ID, Direktur Utama PT. Bukit Asam, Direktur Utama PT. Aneka Tambang, dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia

Ramson menanyakan pembiayaan terkait inovasi PT. Bukit Asam soal DME. Selanjutnya, Ramson mendukung hilirisasi yang dilakukan PTBA sehingga perlu ada hitung-hitungan dengan Pertamina.

Proyek Fast Track Program — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Ketenagalistrikan dan Direktur PLN

Ramson mengatakan bahwa meski ini ranah PLN, Kementerian ESDM juga harus mempunyai datanya. Ramson ingin mengetahuu high cost tersebut ulah siapa.

Masukan RUU EBT dari Sudut Pandang Organisasi dan Lembaga - RDP Komisi 7 DPR-RI dengan Dirut PT PLN, Dirut PGE, Dirut PT LEN, Ketua MII dan Ketua Apronuki

Ramson menyampaikan jika boleh dari APRONUKI bisa mensponsori dan mengupayakan brand untuk diekspos, sebab ini akan memberikan ruang terhadap komposisi EBT yang potensial di Indonesia.

Status Wilayah Tambang dan lain-lain — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM

Ramson menegaskan CNC masih banyak bermasalah, belum lagi yang Non-CNC. Persoalannya timbul sesudah implementasi UU Minerba tahun 2009, ini semua sudah ketebak. Selanjutnya, ia menanyakan soal yang mengeluarkan izin CNC apakah tetap dari Kementerian ESDM. Seharusnya kasih Komisi 7 data yang benar.

Trase Jalan Jembatan TOL Teluk Balikpapan di Lahan Pertamina — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Penajam Paser Utara

Ramson menegaskan yang diajukan Pemda ini logis, tapi jangan bersifat umum. Seluruh Indonesia tidak bisa seperti ini. Selanjutnya, ia mengatakan lobbying-nya bisa jadi lapangan marginal migas Pertamina, akan lebih besar sahamnya.

Pembahasan Asumsi Dasar dan Pembahasan Awal Rancangan Kinerja dan Anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) Rancangan Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM) dan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Ramson S mengusulkan Direksi PLN dihadirkan juga untuk membicarakan asumsi makro juga terkait listrik. Ia mengatakan kinerja Menteri bagus, ia melaporkan dan direspon dengan Keputusan Menteri. Ia mengatakan lebih mendalami mengenai migas di Banggar, supaya jadi pride Komisi 7, maka 46 saja. Terkait keputusan politik setiap SPBU harus menjual premium dengan disetujuinya pertalite, gunanya agar rakyat mempunyai alternatif. Ia mengatakan kepentingan rakyat bukan bisnis. Ini DPR RI.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) - RDPU Komisi 7 dengan Herman Darnel Ibrahim (Unsur Kalangan Industri)

Ramson menanyakan langkah apa yang dibuat oleh Herman Darnel jika masuk DEN untuk kebijakan energi nasional agar lebih membumi. Ramson berpendapat bahwa diantara calon lain, Herman Darnel termasuk yang bagus, terutama dalam menyajikan data, namun yang terpenting setelahnya adalah analisis dan tindak lanjut, karena di lapangan itu berbeda. Ramson menanyakan apakah Herman Darnel dapat melakukan terobosan.

Rencana Tindak Lanjut UU Cipta Kerja Sektor ESDM, Kebijakan Pemanfaatan Batubara, dan Progres dan Proyeksi Pembangunan Smelter di Indonesia untuk Realisasi Hilirisasi Mineral – Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Ramson mengatakan bahwa RPP UU Cipta Kerja merupakan suatu kebijakan dalam bentuk peraturan, sehingga Ramson mempertanyakan bagaimana potensi lifting minyak. Karena dari satu sisi, sektor
ESDM Pertamina membangun RDMP, jika ini dikembangkan maka akan adanya penambahan kapasitas 500.000 barrel per hari. Ramson mengatakan bahwa di satu sisi tujuan untuk kemandirian energi, tetapi kemandirian ini hanya menggeser kemungkinan impor BBM menjadi impor crude jika kita menaikan produksi migas. Ramson mempertanyakan kebijakan apa yang akan dibuat khususnya di Migas, karena tren produksi selalu mengalami penurunan yang dimana kebutuhan selalu naik.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama Yusra Khan (Unsur Kepentingan Lingkungan Hidup)

Ramson menanyakan Yusra sudah mengetahui paparan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada yang bentrok dengan penggunaan energi yang existing dan perencanaan di Indonesia beberapa tahun mendatang atau belum. Jika Yusra sudah mengetahuinya, ia ingin tahu solusi yang dapat ditawarkan.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Ramson menanyakan tentang upaya yang dapat dilakukan untuk dapat menaikan anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI khususnya untuk sektor lingkungan hidup. Ramson mengusulkan untuk program yang tidak langsung ke rakyat agar diganti saja dengan program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Terakhir, Ramson meminta agar poin terkait Komisi 7 DPR-RI ingin ada penambahan anggaran untuk sektor lingkungan hidup dimasukkan dalam kesimpulan RDP hari ini.

Strategi Peningkatan Lifting Migas — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)

Ramson mengatakan progress lifting migas jangka panjang menunjukkan kinerja SKK Migas. EBTKE sedang berkembang, Pertamina harus bersiap untuk itu.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN atas nama As Natio Lasman (Unsur Kepentingan Teknologi)

Ramson menanyakan konsep ketahanan energi yang dapat ditawarkan kepada Komisi 7 DPR-RI. Ia juga menanyakan pemahaman As Natio terkait penurunan energy demand dan minta penjelasan tentang offshore exploitation.

Fit and Proper Test Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota DEN Atas Nama Ibrahim Hasyim

Ramson mempertanyakan jika Bapak terpilih menjadi Anggota DEN, bagaimana cara membuat kebijakan energi yang dapat diimplementasikan. Sehingga bukan kebijakan yang normatif dan retorika, karena kebijakan energi nasional dari DEN belum membumi dan realistis. Ramson mengatakan bahwa referensinya tidak realistis. terkadang yang sudah dianggap udah “oke” banget masih berpikir seperti itu. Contoh yang terjadi pada saat ini anatomi energi primer untuk menghasilkan listrik, Ramson menyatakn dirinya bisa menjelaskan dengan menutup mata. Tetapi kalau prediksi ini menjadi seakan-akan adanya untuk merealisasi ini di 5 tahun yang akan datang akan sangat sulit.

Blueprint Komitmen Kuota dan Penetapan Sanksi Jika Komitmen Tidak Dilakukan — Komisi 7 Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan Perusahaan

Ramson meminta nama perusahaan yang tidak mempunyai IUP.

Program 35.000 Megawatt, Evaluasi Kebutuhan Batubara Pembangkit, Kriteria Penerima Subsidi Listrik, serta Besaran dan Perhitungan Subsidi Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirjen Ketenagalistrikan dan Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, serta Plt. Dirut PT PLN (Persero)

Ramson mengatakan kebutuhan batubara untuk PLN dipastikan mengalami peningkatan yang cukup tinggi hingga tahun 2026, karena ia melihat volume terbesar menggunakan 4.500-5.700 GAR. Ia bertanya apakah persentase Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25% setiap tahun dapat memengaruhi harga atau tidak. Ia juga bertanya apabila semua rasio DMO tidak memenuhi semua syarat dan dijual ke PLN, harganya akan lebih rendah atau tidak. Jika melihat tahun 2015, akan ada pasokan untuk PLTU Mulut Tambang, dan tahun 2016 baru provide yang non-Mulut Tambang. Menurutnya, perkembangan untuk pasokan mulut tambang rasionya cukup bagus, maka hal itu perlu direalisasikan hingga tahun 2026. Ia pun menambahkan cost untuk PLTU Mulut Tambang otomatis lebih rendah dibandingkan yang non-Mulut Tambang. Terakhir, Ramson menyatakan bahwa dirinya kurang sependapat apabila subsidi dihentikan. Ia menyampaikan bahwa listrik 450 VA tetap dapat disubsidi dengan menggunakan APBN. Menurutnya, mengawasi subsidi listrik lebih sulit jika dibandingkan dengan mengawasi subsidi BBM.

Status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta Tindak Lanjut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Freeport Indonesia, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara

Ramson menyampaikan bahwa hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dapat dibawa ke Rapat Kerja dengan Menteri ESDM untuk putusan politis.

Evaluasi Peraturan Menteri ESDM, Laporan Pertanggungjawaban Kementerian ESDM Tahun Anggaran 2016, dan Asumsi Makro — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, dan PT. Pertamina (Persero)

Ramson mengatakan bahwa prospek penerimaan negara terlalu kecil, lebih baik tidak usah diberikan perizinannya. Ramson menilai Pemerintah jika membuat suatu kebijakan kadang-kadang tidak berpikir secara komprehensif. Ia menyarankan agar Pemerintah membuat kebijakan yang realistis saja. Ramson mengatakan bahwa Pertamina selalu merasa rugi terus-menerus, ia berharap di tahun 2019 akan lebih baik. Terakhir, Ramson menyampaikan bahwa banyak Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terbengkalai.

Anggaran Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MenESDM)

Ramson mengatakan jika belum ada catatan yang jelas, Fraksi Gerindra belum bisa menyepakati RAPBN 2018 KESDM. Ia mengatakan Raker sekarang dengan Raker kemarin berbeda. Raker saat ini sesuai dengan pembahasan Banggar. Ia mengusulkan untuk menskors rapat selama 10 menit untuk membicarakan sikap Komisi 7 terhadap Banggar, termasuk dengan pembahasan saat ini. Ia mengatakan anggota Banggar belum menyampaikan kepada Pimpinan Komisi 7. Kalau diskors dari tadi, rapat ini harusnya sudah selesai. Ia mengatakan di lapangan ada sekitar 8.000.000 pelanggan 900 VA yang harus tetap diproteksi. Menurutnya, lebih baik anggaran lain dikurangi. Ia merasa di lapangan sekitar 35% pelanggan sebenarnya belum mampu dari segi perekonomiannya. Ia mengatakan yang disampaikan Pak MenESDM hanya angin surga.

Penjelasan Skenario Pengadaan Minyak Mentah untuk Diolah Kilang-Kilang Minyak - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT Pertamina (Persero)

Mengenai kilang Pertamina yang investasi tentu sangat besar bahwa di situ pertanyaannya mengenai skenario ketersediaan minyak mentah, tetapi di sini belum cukup jelas. Ramson menanyakan selama ini antara perbandingan harga minyak mentah yang dibeli dan harga BBM yang diimpor kira-kira berapa persen. Ramson berpendapat bahwa dari sisi kemandirian energi memang lebih baik punya kilang daripada impor terus, tetapi jika kilang sudah dibangun, jangan sampai crude oilnya kurang, dan ini harus menjadi bahan pertimbangan.

Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti)

Ramson mengatakan untuk masa pemerintahan Joko Widodo, PLTN tidak akan terlaksana. Ia mengatakan Indonesia sudah reformasi tapi belum betul-betul reformasi karena anggarannya saja masih di pagu oleh Kemenkeu. Ia menyampaikan bahwa ia ikut dalam amandemen UU 1945 dan UU KPK dibuat di sini. Menurutnya, negara belum mau berpikir detail. Ia mengatakan secara individu, orang Indonesia cerdas tapi sosok pemimpinnya tidak. Ia membahas ekonomi yang sudah defisit dan keuangan negara tidak siap untuk membangun PLTN. ia juga mengatakan bahwa anggaran Kemenristekdikti sebenarnya menyedihkan. Ia pernah mengusulkan ada anggaran khusus pengembangan teknologi komersil yang bisa kompetitif di pasar. Ia berharap ke Kemenristekdikti bisa berani menemukan sesuatu yang tidak perlu tinggi tetapi menjual dan laku di market. Ia menyampaikan tadinya ia juga mau menolak anggaran ristekdikti tapi jika menolak akan bagaimana nantinya.

Implementasi Peraturan Menteri ESDM No. 4 Tahun 2018 dan lain-lain - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Migas, Kepala BPH Migas, Dirut Pupuk Indonesia dan Petrokimia Gresik

Ramson mempertanyakan terkait pupuk yang sudah lama kosong, padahal harga gas sudah diperjuangkan oleh Komisi 7 DPR-RI agar turun, maka Ramson menanyakan mengapa pupuk masih sulit didapatkan.

Pembahasan Asumsi Makro, ICP, dan Lifting Migas RAPBN 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Menurut Ramson, pengesahan RKA K/L tidak perlu diputuskan sekarang walaupun sudah ditunggu Banggar, agar sesuai mekanisme dan jangan terburu-buru karena dikhawatirkan nanti tidak sesuai hasil keputusan bersama.

Evaluasi Kerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ramson mengatakan data-data IUP harus dijelaskan secara detail dan dipublikasikan agar publik juga tahu. Ramson mengatakan PNBP ESDM tahun 2017 sebesar Rp131,9 T sedangkan tahun 2016 sebesar Rp79,96 T, ini merupakan pelonjakan yang besar.

Pembahasan dan Penetapan Asumsi Dasar Makro sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RAPBN ta. 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Ramson menanyakan pengaruh pada target sejak direalisasikan gross split dan kemampuan cost recovery untuk meningkatkan lifting minyak. Selanjutnya, menurut Ramson, pemerintah harus mendorong Pertamina meskipun sudah IPO sebab hanya masalah kepemilikan ataupun manajemen. Selanjutnya ia menanyakan alasan subsidi besar dan komponen yang menyebabkan hal tersebut. Ramson juga meminta agar pengambil kebijakan dapat berbicara serius soal ketahanan dan keamanan energi.

Proyeksi Realisasi Pembangunan Listrik Program 35.000 MW dan Program 7.000 MW - RDP Komisi 7 dengan Dirut PT PLN (Persero)

Jika program 35.000 dan 7.000 MW selesai, Ramson menanyakan berapa kebutuhan primer Batubara, berapa juta metrik ton per tahunnya, sebab ini menyangkut ketahanan energi PLN ke depan dalam 30-40 tahun ke depan. Ramson menanyakan DMO batubara yang sudah diselesaikan PLN masih jalan tidak dan realisasinya berapa. Jika Permen KLHK direalisasikan, Ramson menanyakan berapa investasi yang diperlukan untuk mengubah sistem teknologi PLN untuk mencapai standar baku mutu emisi.

Progres dan Proyeksi Rencana Pembangunan Proyek Abadi Blok Masel dan Proses Rencana Pengganti Shell yang Keluar dari Blok Masela - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas dan Presdir Inpex Corporation Indonesia

Ramson menyampaikan bahwa harga gas potensial akan menurun untuk jangka panjang, proyeksi SKK Migas dalam 10 tahun ke depan hanya sekitar 77USD/barel. Bahkan jika Demokrat menang di Amerika, mereka akan mendorong clean energy sehingga permintaan minyak akan turun. Untuk Inpex potensi terjualnya dari gas Masela ini sangat bagus untuk market di Jepang dan China. Ramson menanyakan ini volumenya berapa persen untuk Jepang dan Cina, Ramson berpendapat bahwa lebih aman untuk Jepang impor dari Blok Masela daripada dari Australia.

Pembangunan Pipa Kalija — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), PT. Pertagas dan PT. Perusahaan Gas Negara (PGN)

Ramson menanyakan cara membuat energi yang berkompetitif. Ramson menceritakan bahwa China sudah 20 tahun menggunakan keunggulan komperatif setelah itu kompetitif dan politik China bukan komunis, tetapi ekonomi kapitalis. Ramson melihat Presiden Indonesia yang sekarang belum ada kebijakan energi yang tepat.

Anggaran Kementerian ESDM Pada Triwulan Pertama Tahun 2018 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ramson menanyakan itu pembagian listrik Anggota DPD tidak diajak. Anggaran sesuai konstitusi harus disetujui DPR. Itu bukan anggaran Presiden. Presiden Jokowi juga menjadi Calon Presiden bahaya kalau kotaknya ada gambar Bapak Jokowi nya.

Selanjutnya, Ramson mengatakan program pemanfaatan teknologi batu bara harusnya di level Pemerintah kalau di lepas ke swasta nanti mengeluh. Suatu saat nanti PLN nya Dirut makin mantap nanti tahun 2019 kita akan sudah siap dengan itu. Terakhir, Ramson mengatakan untuk PT Riotinto itu sahamnya harus diinformasikan kepada publik secara detail disampaikan Presiden agar masyarakat mengerti itu.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2017 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas)

Ramson melihat bahwa PT. Pertamina tidak berani mengkritisi pemerintah soal harga jual BBM. Ramson mengatakan ada beberapa dampak untuk PT. Pertamina, salah satunya yaitu keuangan yang sulit dan berakibat pada SPBU yang mengorbankan rakyat. Selanjutnya, Ramson meminta penjelasan soal Freeport.

Harga Domestic Market Obligation (DMO) Batubara Pasca-berlakunya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT. Bukit Asam, PT. Antam, PT. Arutmin Indonesia, PT. Indominco Mandiri, PT. Mahakam Sumber Jaya, PT. Borneo Indobara, PT. Bhumi Rantau Energi, dan PT. Insani Bara Perkasa

Ramson mengatakan jika Tarif Daftar Listrik (TDL) naik, hal itu menjadi tanggung jawabnya Presiden RI, Jokowi. Ramson juga mengatakan bahwa pembangkit listrik di Indonesia masih jauh dari yang diharapkan oleh Kurtubi (Nasdem). Ramson mengakui bahwa produksi batubara masih rendah. Jadi, jika ada yang khawatir akan habis, menurutnya masih cukup lama karena masih memiliki 180 miliar metrik ton. Ramson berpandangan bahwa persoalan batubara tidak akan merugikan perusahaan-perusahaan batubara. 

Realisasi Royalti, Dokumen Kontrak Karya, Investasi, dan Pengelolaan Limbah — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Dirut PT Freeport Indonesia, Dirut PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan Dirut PT Merdeka Copper Gold Tbk

Ramson mengatakan malu dengan Presiden Indonesia yang melakukan ekspose 51% saham Freeport diambil alih,, tapi sampai sekarang belum terjadi.

Pencadangan Gas dan Pembangunan Pipa Gas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Gas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Ramson menanyakan apakah yang tidak dapat hadir untuk rapat bersama DPR-RI lebih tinggi atau lebih rendah.

Pembahasan Laporan Keuangan Pemeritah Pusat Tahun 2017 — Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Ramson meminta tolong LIPI untuk mebuat rincian anggaran mengenai politik praktis.

Evaluasi Program dan Anggaran Triwulan I Tahun 2018, Pembahasan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kemenristekdikti dan LPNK Tahun Anggaran 2019, serta Penetapan RKA dan RKP Kemenristekdikti dan LPNK dalam RAPBN Tahun Anggaran 2019 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Menristekdikti RI) dan Seluruh Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

Ramson mengatakan bahwa Pilot Project Pengelolaan Sampah di tahun 2019 untuk dapat dilakukan secara menyeluruh karena sampah sudah menjadi masalah yang massal dan merupakan masalah prioritas yang harus segera ditangani. Ramson juga mengulik mengenai Pilot Project Garam Industry, ia berharap untuk diberikan anggaran besar bagi BPPT agar project-nya berjalan dengan baik.

Lifting Migas dan Program Corporate Social Responsibility (CSR) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Ramson menanyakan perwakilan Sinop. Ia mengatakan jangan sampai kesepakatan yang dibuat terlalu dalam. Ia juga mengatakan bahwa yang terpenting adalah semuanya merupakan kepentingan rakyat dan lembaga Pemerintah hanya memfasilitasi saja, tidak ada kepentingan DPR atau siapa. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Sinop sudah pindah. Ia juga mengatakan bahwa ia mendengar Sinok yang paling banyak uangnya. Ia membahas mengenai pernyataan Pemerintah bahwa ada kenaikan PNBP tapi bukan karena gross split melainkan karena kenaikan harga minyak di pasar global. Ia mengatakan bahwa semua zamannya pencitraan dan cari muka padahal di lapangan belum tentu. Ia juga membahas mengenai laporan Menteri yang menyampaikan bahwa sudah ada potensi kenaikan PNBP sebesar Rp40 Triliun padahal yang ia lihat averagenya 64. Menurutnya SKK Migas punya data realisasi harga minyak mentah ICP dari semua produksi minyak bagian Pemerintah. Mengenai CSR dan PP No. 27 Tahun 2017, ia mengatakan bahwa hal tersebut berpotensi dibahas di Komisi 7 namun tergantung dari cara SKK Migas mengelolanya dan yang terpenting adalah hal tersebut bisa direalisasikan kepada masyarakat serta semua di Komisi 7 adalah pengambilan keputusan untuk pengembangan migas. Ia mengingatkan agar jangan melihat hanya dari 1 variabel saja. Ia menyampaikan bahwa ia pernah mengatakan ke Pertamina untuk tidak mencoba-coba melawan keputusan pemegang saham jika ingin lama di Pertamina. Ia menanyakan mengenai konsep yang akan dibicarakan selain fungsi legislatif dan menyetujui APBN tetapi juga mengawasi perilaku yang sesuai legislasi. Ia juga menyampaikan mengenai amanat UU untuk melakukan fungsi pengawasan. Menurutnya perlu out cash flow untuk melakukan realisasi kelanjutan investasi untuk Pertamina. Ia mengatakan harus melihat 20 tahun ke depan dan berpikir sebagai negarawan. Ia meminta penjelasan mengenai data yang dipunya SKK Migas untuk keputusan-keputusan kebijakan. Ia menanyakan mengenai winfall Rp1,5 Miliar dan potensi perubahan APBN. Ia menanyakan mengenai CNOOC yang sudah gross split dan income yang sudah masuk Kemenkeu. Ia mengatakan tidak pernah memakai fotonya di setiap acara-acara tapi memakai lambang partai dan ideologi partainya karena memang sistem yang dipilih seperti itu. Ia menanyakan mengenai penanggung jawab program KKKS untuk meneliti bibit yang bagus dengan membuat kerjasama bersama Uuniversitas. Ia berharap tidak ada miss persepsi sehingga SKK Migas tidak mau melakukan apapun. Ia mengatakan dimensi waktu mengubah dimensi gerak walaupun dimensi ruang masih sama.

Pengelolaan Batu Bara - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Balitbang Kementerian ESDM, Dirjen Teknologi Bidang Energi Batu Bara dan Hidrogen, BPPT dan Dirjen Migas Kementerian ESDM

Ramson berpendapat bahwa belum ada kebijakan yang tegas mengenai Migas dalam pemerintahan Jokowi ini, maka Ramson meminta agar diarahkan yang benar dan jelas. Ramson menyampaikan bahwa Batu Bara itu disedot untuk subtitusi minyak, itu belum terlihat dan penjelasannya masih kurang baik, jadi masih jauh potensinya, Ramson juga melihat ada rasa ketar ketir bagi perusahaan Batu Bara, karena harga lagi bagus. Ramson meminta kepada Dirjen Migas agar realisasinya dijelaskan berapa kiloliter (kL) sebenarnya yang sudah dilakukan untuk campuran solar dan berapa puluh juta ton pertambahan volume untuk izin ekspor Batu Bara.

Progres Pengambilan Lahan PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR RI RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT. Freeport dan PT. Inalum

Ramson menegaskan Bapak Presiden sudah memberikan pernyataan saham 51% tetapi menurut PT. Inalum masih 0% besar kemungkinan batal. Apa klausula dalam MoU dan pra perjanjian mengenai masalah lingkungan hidup termasuk yang telah di audit oleh BPK. Ramson ingin tahu point-point di dalam klausula perjanjian itu. Ini akan berbahaya jika sudah menjadi pembohongan publik. Terakhir, Ramson menegaskan masih jauh kemungkinannya untuk mencapai divestasi itu harus jujur disampaikan jangan sampai ini menjadi hoax.

Kewajiban DMO Batu Bara — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan Perusahaan Batu Bara

Ramson menegaskan bahwa rapat kali ini sangat penting, sebab Menteri Koordinator bidang maritim sempat mengumumkan bahwa DMO akan dicabut. Ramson mengherankan tindakan pemerintah yang hendak mencabut DMO batubara, sementara harga batubara di global saat ini sedang naik. Ramson juga menyoroti masalah yang dialami PLN, yaitu stok rata-rata yang minim di beberapa tempat, padahal harga pokok listrik/kwh sudah sangat tinggi. Ramson tidak ingin rakyat menderita apabila harga listrik dinaikkan. Mengenai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari minerba, Ramson menyatakan bahwa ia memperoleh data yang menyatakan bahwa PNBP minerba tahun 2018 hanya 19,2 triliun. Ramson menegaskan bahwa PLN tidak akan bisa survive apabila harga batubara mengikuti harga pasar. Ramson juga menyatakan bahwa saat ini bukit asam, antam, dan timah sudah masuk dalam PT. Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Inalum mempunyai ambisi 51 persen untuk divestasi Freeport. Apabila perhitungan Inalum tersebut salah, maka hal ini akan membahayakan lembaga-lembaga lain di bawahnya.

Verifikasi Kemajuan Pembangunan Smelter dan Usulan Pembentukan Panitia Kerja /Panitia Khusus Izin Ekspor — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara dan PT. Sucofindo

Ramson meminta penjelasan terkait tugas dari para mitra. Ramson juga meminta ketegasan agar rapat ini berjalan dengan lancar.

Upaya Peningkatan Hulu Migas dan Laporan Kinerja — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM (KESDM), Kepala SKK Migas, dan 10 KKKS

Ramson menanyakan mengenai blok-blok yang tidak dilanjutkan karena gross split berpotensi pada lifting yang menurun. Ia mengatakan pertumbuhan investasi di sektor eksplorasi kurang berjalan dan hal tersebut berkaitan dengan masalah kepemimpinan nasional.

Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina (Persero), Progres Penyaluran BBM PSO dan Non PSO, dan Progres LPG 3Kg Subsidi dan Non Subsidi Sampai Agustus 2018, Implementasi Program B20 dan Implementasi Sub Penyalur BBM — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero)

Ramson mengatkan ada Jenis BBM Umum, Bensin 88 dan jenis lain, jenis apa yang termasuk BBM premium dan jenis BBM apa yang termasuk dalam BBM 1 harga. Ramson mengatakan apakah pertumbuhan produksi hulu migas signifikan. Ramson menyampaikan bahwa Komisi 7 mendukung agar produksi lifting migas Pertamina bertumbuh.

Roadmap Jargas Kota dan Pipa Transmisi, Kegiatan Pengangkutan Gas Bumi Niaga dan Transporter Pasca Turunnya Harga Gas — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN)

Ramson menyampaikan bahwa RDP Komisi 7 dengan Pertamina mengatakan refinery akan dilakukan untuk daerah kepulauan. Ramson berpendapat hal ini tidak tepat, lebih baik pembangkit listrik small scale, jadi PGN perlu kerja sama dengan PLN untuk memikirkan inovasi bagaimana infrastruktur untuk pembangkit listrik skala kecil ini.

Kinerja BUMN Tambang di Masa Pandemi Covid-19 – Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Inalum (Persero), Dirut PT Antam Tbk, Dirut PT Bukit Asam Tbk, Dirut PT Timah Tbk, dan Presdir PT Freeport Indonesia

Ramson mengatakan bahwa rapat pada hari ini untuk tetap dilanjutkan, tetapi untuk khusus bagi
perusahaan yang sahamnya ada di holding untuk lebih didetailkan penjelasannya. Karena pada saat ini dijelaskan hanya mengenai target pasar saja.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) K/L Tahun 2021 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM)

Ramson mengatakan ada perbedaan antara laporan eselon 1 dengan Menteri ESDM. Lalu seharusnya, perlu ada konsinyering dengan Eselon 1 ESDM. Meskipun nanti akan masuk ke Banggar, tapi masih ada yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan saat ini

Pembangunan Pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT), Harga Produksi Listrik dan Realisasi pada Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dan PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero)

Ramson menanyakan alasan PT. PLN (Persero) tak menjelaskan soal Domestic Market Obligation (DMO). Selanjutnya, ia meminta PT. PLN (Persero) untuk nama perusahaan yang tidak mengirim DMO sesuai kontrak DMO. Lalu, Ramson mengatakan soal kelistrikan perlu dibuat kebijakan yang sesuai karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat. Ia juga menanyakan soal utang PT. PLN (Persero) sebesar 54 Triliun rupiah dan kerugian 5,3 Triliun rupiah pada Q1.

Asumsi Dasar Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dalam RAPBN 2021 — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Ramson menanyakan soal penjelasan terkait informasi bahwa LPG 3 kg akan dihapuskan. Mengenai subsidi solar, perlu penjelasan sebab harga crude oil menurun. Terakhir, ia menanyakan penyebab subsidi listrik alami penurunan.

Program Prioritas RKP 2019 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Ramson menanyakan bagaimana menggunakan instrumen yang ada ini agar ikut mengawasi Pemilu ini karena petugas di KPU sana ia belum yakin benar-benar professional itu. Jadi kalau boleh dari Kemenristekdikti bisa masuk ke bagian itu. Selanjutnya, Ramson meminta untuk perbanyak anggraan sosialisasi untuk rakyat di daerah-daerah yang sesuai dengan anggota-anggota Komisi 7 itu.

Kebijakan Pemerintah dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina dan PT Perusahaan Gas Negara

Menurut Ramson, seharusnya Direktur Utama PT Pertamina harus hadir. Ramson juga mengatakan bahwa Komisi 7 DPR-RI perlu jawaban yang akurat terkait pembatalan kenaikan BBM oleh Presiden Jokowi namun PT Pertamina belum siap dengan hal tersebut.

Kegiatan Prioritas 2019 — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan Badan Informasi Geospasial (BIG)

Ramson mengharapkan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI dapat menggunakan anggarannya dengan baik, salah satunya penciptaan teknologi dan program aplikasi.

Kesiapan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Tahun 2018 - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Plt Dirut Pertamina

Ramson menanyakan bagaimanakah pola pembiayaan di tahun 2024. Jika tren harga minyak mentah meningkat dan sudah mencapai 80 US Dollar, faktanya cost Bahan Bakar Minyak (BBM) akan meningkat sedangkan untuk premium dan solar tidak dinaikkan. Ramson menanyakan apakah benar Pemerintah akan memberi subsidi Rp10T.

Evaluasi Kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Ramson mengatakan bahwa kategori sikap Jonan (yang tidak hadir rapat) apakah masuk kategori contempt of parlemen, masa sidang kemarin sudah tidak hadir. Ramson juga mengatakan bahwa pada zaman bu Mega dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak pernah ada yang seperti Pak Jonan. Ramson juga merasa bahwa perlu ada sikap dan pimpinan DPR buat surat ke presiden, dan menurutnya sesudah dikirim ke presiden mohon di ekspos.

Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Ramson mengatakan mengenai PLTS untuk rakyat bahwa besok pagi stafnya akan ke kantor Dirjen EBTKE untuk memberikan surat-surat dari Bupati dan Walikota. Ia meminta agar hal tersebut lebih diperhatikan. Ia menanyakan kepada Badan Geologi mengenai kemungkinan survei dalam waktu cepat untuk titik-titik sumur air bersih yang ia pernah kunjungi ketika reses.

Illegal Drilling, Regulasi LPG 3 Kg, dan lain-lain — Panja Migas Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI, Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Kepala SKK Migas, Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan RI, dan Dirut PT. Pertamina

Ramson mengatakan persoalan illegal drilling sudah cukup lama menjadi perhatian Komisi 7 dimana setiap kunjungan ke daerah terutama penghasil minyak selalu didapatkan informasi tentang penyalahgunaan blok yang dikuasai Pertamina dicuri. Oleh sebab itu, ia merasa Pertamina harus menghitung jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari illegal drilling. Ia juga mengatakan bahwa lembaga-lembaga negara yang hadir saat ini harus bersinergi untuk membuat kesimpulan yang sustainable agar diperoleh suatu keputusan yang tepat dalam menindaklanjuti masalah illegal drilling. Ia menyampaikan pengalamannya di pansus yang menemukan 159 kasus di Pertamina pada tahun 2000. Ia mengatakan kalau tidak bersinergi dalam mengawasi masalah illegal drilling, maka masalah ini akan terus berlanjut dan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab akan memperoleh keuntungan yang semakin besar. Menurutnya, pihak Bareskrim, Pertamina dan juga SKK Migas bisa menyelidiki kemana minyak mentah ini dibawa.ia menanyakan jumlah produksi minyak per tahun jika di ekuivalen dolar dan persentase yang mempunyai potensi ilegal. Ia mengatakan kemungkinan anggaran yang ada kurang cukup melakukan operasi khusus antisipasi ilegal. Ia menanyakan SKK Migas mengenai data illegal drilling dan illegal tapping agar bisa mencegah hal tersebut.

Pemenuhan Izin Lingkungan — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba, Dirjen Migas, dll

Ramson meminta penjadwalan ulang RDP hari ini karena minggu depan yang akan dibahas adalah uang jaminan.

Evaluasi Perusahaan yang Tidak Memenuhi Domestic Market Obligation (DMO) Batubara Tahun 2018 dan Persetujuan Ekspor Mineral Tahun 2018 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) dan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI)

Ramson meminta penjelasan tentang IUP yang luas tetapi tidak mencapai target smelter. Ramson bertanya kepada Dirjen Minerba, mengapa yang diekspor bukan yang dihilir. Ramson bertanya kapan smelter di PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara mulai berproduksi. Ramson mengatakan pengawasan tidak benar dilakukan oleh pemerintah, tanah pasca tambang menjadi kolam-kolam ikan.

Penetapan Asumsi Dasar Makro Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Penetapan Pagu Indikatif RKP dan RKA-K/L TA 2020 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM)

Ramson mengatakan apabila dari segi mekanisme, apa yang disampaikan oleh pak Nasir itu tidak salah, sekarang Komisi 7 DPR-RI sedang rapat kerja hal ini pun bisa independen lagi di rapat Paripurna.

Penguatan Dewan Energi Nasional (DEN), Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), Pembangkir Listrik Tenaga Nuklir (PLTN), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) dan Subsidi LPG dan BBM - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Ramson menyarankan bahwa harga yang sekarang dalam negeri yang bersubsidi tidak perlu diturunkan kembali. Ramson menyampaikan bahwa Komisi 7 ingin agar di tahun pertama dan di tahun ke-2 berjalan lancar. Sumber dan availability sudah ada, hanya aksesnya saja yang menurun. Ramson berpendapat mudah caranya untuk mudah dalam jangka panjang, sehingga tidak berat, kita bisa Focus Group Discussions (FGD) dan nanti akan diberi tahu caranya. Ramson menjelaskan bahwa Komisi 7 memberikan kritik yang konstruktif, selama ini bukan destruktif tetapi balance, dan memang harus ada FGD bersama dahulu untuk menentukan hal tersebut.

Penanganan Limbah B3, dll — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Ramson mengatakan jika seandainya agenda rapat adalah pengawasan, sebetulnya Komisi 7 bisa meminta data-data seperti motor pengangkut sampah yang dikatakan akan diberikan puluhan tetapi ketika sampai di lokasi hanya 15. Ia meminta penjelasan terkait hal tersebut.

Pagu Indikatif RKA K/L 2020 - Komisi 7 DPR RI Raker dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) dan Kepala Lembaga Non Kementerian (LPNK)

Ramson melihat disini memang ada penurunan, seperti BPPT pada program inovasi charging mobil listrik dari 5,9 M menjadi 0, mungkin ini kurang meyakinkan kali programnya. Maksud ia harusnya BPPT bisa memberikan solusi terhadap keberlangsungan energi kita, tapi ini tidak, baru program yang kecil saja ini sudah di delete apalagi yang besar. Persoalannya memang menghemat devisa tapi bagaimana untuk cost sawitnya. Kalau kita bicara cost ya cost, jadi cost yang berapa Triliun itulah yang akan dirasakan masyarakat. Terakhir, Ramson menegaskan bahwasannya soal sistem penganggaran di Banggar ia paham ini, karena ia pernah lama di Banggar, jadi kalau anggaran berbasis kinerja ia tidak setuju itu, kurang agresif.

Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN 2020 - Komisi 7 DPR RI RDP dengan Eselon 1 Kementerian ESDM dan Kepala SKK Migas

Ramson setuju untuk mengalokasikan anggaran subsidi LPG 3 Kg, karena memang itu yang dibutuhkan oleh rakyat. Ini sebagai salah satu referensi masukan-masukan rakyat kepada DPR RI. Masukan ia juga Rp2000,- ini ditinjau kembali, seharusnya cost nya bisa lebih rendah. Terakhir, Ramson mengatakan ini perlu dibuat perhitungannya dan juga direkorat EBTK. Tolong dibuat formulanya. ada korelatifnya. Kalau turun harga global crude oil maka CPI juga akan turun. Kita setuju saja dengan RKA K/L agar semuanya senang.

Proyeksi Stok BBM (Bahan Bakar Minyak) — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Migas (Minyak Bumi dan Gas Bumi) Kementerian ESDM RI, Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas Bumi (BPH Migas), dan PT. Pertamina (Persero)

Ramson menanyakan sumber untuk pasokan ketersediaan energi dan waktu produksi di Balikpapan. Lalu, ia meminta penjelasan soal masalah stok operasional serta penyelesaian terbatasnya ketersediaan LPG dan bahan bakar. Terakhir, Ramson meminta laporan program CSR yang dirasa tidak terealisasikan.

Paten dan Kekayaan Intelektual Berbasis Sumber Daya Lokal -- Raker Komisi 7 dengan Menristekdikti dan Kepala LPNK

Ramson melihat LIPI yang tertinggi mendapatkan hak paten, dan Ramson ingin menanyakan hasil risetnya yang menunjang perekonomian Indonesia, mengapa kenapa stagnan pertumbuhan ekonomi ini, dan apa saja risetnya itu, serta ada atau tidak paten yang diperuntukkan kepada ekonomi. Ramson menyarankan jika boleh hak paten digunakan secara masal, sehingga rakyat kecil bisa menggunakan, terutama hak paten yang simpel dan bisa di-produce secara masal. Ramson meminta untuk diberi contoh produk-produk dalam kategori ini. Ramson menyampaikan bahwa di dapilnya di Pekalongan dan Pemalang, banyak industri tekstil kalah saing dengan regional. Hak paten tersebut perlu disinergikan dengan industri. atau mungkin dengan BUMN.

Upaya Pembaharuan Energi Baru - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE, Dirut PLN, Dirut Geo Dipa Energi dan Dirut Pertamina Geothermal Energi

Ramson memandang penggunaan Energi Baru Terbarukan (EBT) ini potensinya belum jelas. Ramson pun menjelaskan biar bagaimanapun juga, harga EBT ini selalu lebih tinggi dari harga yang ditetapkan PLN.

Asumsi Dasar Sektor ESDM RAPBN 2020 - Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri ESDM

Ramson menanggapi bahwa kita sedikit galau dan tidak yakin dengan SKK Migas ini, tetapi ia yakin maju saja, 800 ini bisa tercapai. Ramson juga menanggapi terkait listrik bukan soal besarannya tetapi efektifitas dari subsidi yang diberikan oleh negara untuk rakyat sudahkan efektif atau belum, maka yang terpenting adalah bagaimana mengelola dan memanagenya agar efektif.

Realisasi APBN 2019 dan Outlook Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu)

Ramson menanyakan jumlah subsidi bbm dan LPG. Ia juga menanyakan alasan ingin menaikkan harga LPG 3 kg karena menurutnya sangat berbahaya dan akan mendorong laju inflasi sehingga daya beli masyarakat akan turun. Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi belum bisa didorong lebih tinggi karena industri pengolahan turun. Menurutnya, harusnya batubara diolah dulu sebelum diekspor.

Penggunaan Dana Cost Recovery Tahun 2015-2018 - RDP Komisi 7 DPR RI dengan Plt Dirjen Migas, Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Kementerian ESDM

Ramson menegaskan sangat menghargai transparansi yang ada dari SKK Migas saat ini, atas jawaban yang sudah ia tanyakan.

Pasca Pemadaman Listrik Masal dan Progres Pembangunan Tenaga Kelistrikan - RDP Komisi 7 DPR RI dengan Plt Dirut PLN dan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM

Ramson mengatakan secara teknologi bisa dijelaskan sebenarnya masalah blackout kemarin, karena sampai saat ini belum jelas juga masalahnya apa. Kasian juga melihat PLN dari semua aspek, yang dimana tuntutan masyarakat sangat banyak. Untuk energi security memang kita saat ini belum memiliki kejelasan, Menterinya minta bicara saja.

Ramson mengatakan mengenai manager security listrik kita belum jelas maupun dari Kementerian ESDM. Kasian juga melihat PLN dari semua aspek, yang dimana tuntutan masyarakat sangat banyak. Selanjutnya, Ramson menegaskan untuk Dirut dan Dirjen konsolidasi sangat dibutuhkan, walaupun anggaran listrik sangat rendah di ESDM semoga tidak menjadi masalah. Terakhir, Ramson memberikan saran dengan tidak dibolehkannya adanya penanaman pohon di jalur transmisi.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank BRI

Ramson mengatakan sudah jadi anggota DPR sejak tahun 1999 dan sudah 10 tahun tidak berada di Komisi 11. Ia menanyakan terkait pemaparan BRI ada perbedaan dari total aset pada tahun 2018-2019 dan ia meminta dijelaskan alasannya. Ia mengatakan perlu data lagi dari BRI dalam memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia nantinya dan ia ingin melihat juga dari data Kementerian Keuangan. Ia juga menanyakan posisi tren perekonomian ke depan dan kesanggupan mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 5,5%, khususnya dalam tiga tahun kedepan. Selain itu, ia menanyakan potensi pertumbuhan ekonomi yang bahkan Menkeu memprediksi tidak capai 5%. Ia juga mengatakan BI, OJK dan BRI harus ada sinkronisasi strategi dalam kebijakan yang konstruktif dan jangan hanya retorika saja. Ia menanyakan kesanggupan BRI mencapai pertumbuhan ekonomi dimana BRI hanya tinggal mengikuti asumsi makro dari Pemerintah nantinya. Ia juga meminta rasio NPL didalami lagi mengenai tingkat korporasi kalah bersaing dan kemungkinan bisa diperdalam saat Panja dan FGD nantinya agar BRI terbuka menyampaikan informasinya. Ia menanyakan alasan dari rendahnya industri manufacturing yang hanya mencapai 8,9%. Ia juga menanyakan cara BRI memperkuat struktur industri agar lebih kuat dan strategis.

Tugas, Fungsi, dan Program Kerja – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (PPR), dan Dirjen Perbendaharaan

Ramson mengatakan Dirjen pajak seharusnya adalah Dirjen hutang. Ia mengatakan target pembiayaan untuk mendukung infrastruktur sangat besar sekali dan sebetulnya anggaran tersebut harus disetujui oleh anggota DPR. ia juga menanyakan pagu anggaran belanja yang terlalu besar dan seharusnya Komisi 11 tidak menyetujui APBN 2020. Ia menanyakan kesanggupan penerimaan negara dalam membiayai hal tersebut. Ia juga mengatakan seharusnya Komisi 11 membedah RAPBN 2020 dalam potensi dan analisis yang sudah direncanakan. Ia juga mengatakan termasuk yang setuju dalam menaikkan penerimaan bea dan cukai dan pembuatan Omnibus Law, dikarenakan hal tersebut bagus dalam pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Ia mengatakan kebijakan non fiskal dari pemerintah belum seirama dan hal tersebut bisa diinventarisasikan karena semua berproses dan belum bisa dianggarkan yang substantif. Menurutnya harus ada versi sendiri untuk menganalisis dan hal tersebut butuh waktu.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) dan Direktur Utama Jaminan Kredit Indonesia (JAMKRINDO)

Untuk JAMKRINDO tugas utamanya adalah penjaminan KUR, resi gudang dan sinergi BUMN. Ramson menanyakan apakah JAMKRINDO melakukan re-asuransi dan kemana tujuannya. Ia juga menanyakan surat berhaga apa saja terkait investasi yang dilakukan. Untuk ASKRINDO, Ramson menanyakan apakah re-asuransi yang dilakukan sama dengan JAMKRINDO. Mengenai komposisi investasi yang dilakukan, menurut Ramson jangan sampai sama dengan perusahaan BUMN yang lain.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank OCBC NISP, Bank UOB Indonesia, Bank Smitomo Mitsui Indonesia, Bank DSB Indonesia dan Bank Mizuho Indonesia

Ramson meminta penjelasan terkait data rasio dan jumlah cabang kepada Bank OCBS NISP.

Masukan Bagi Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Bursa Eefek Indonesia (BEI) dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Ramson meminta penjelasan mengenai perusahaan yang bermain dengan Jiwasraya. Ramson juga meminta penjelasan kepada Bursa Efek terhadap pengawasan Jiwasraya.

Ekstensifikasi Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Ramson menanyakan strategi kebijakan kompensasi plastik sperti apa, sebab meskipun tarif cukai ada tetapi potensial sampah plastik tetap ada, kompensasi untuk pengumpulan dan penghancuran sampah plastik perlu ada supaya efektif penerapan cukai ini. Ramson berpendapat bahwa perlu hati-hati jika berbicara emisi, Paris Agreement menuntut Indonesia untuk mengurangi emisi terlebih dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Ramson mengungkapkan bahwa 58% energi primer Indonesia dari batubara, maka jika ini dihentikan, listrik akan mati semua. Ramson berpendapat jika bicara baku mutu emisi, harus hati-hati, cukup emisi kendaraan bermotor yang dikenakan cukai, jangan sampai industri seperti PLTU juga terkena, karena ini bicara ketahanan energi.

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Ramson mengusulkan untuk membuat inovasi untuk mengatasi defisit dengan penerimaan negara seperti menaikkan cukai dan iuran dari perusahaan batubara. Ia juga mengatakan penyertaan modal negara tidak masuk ke dalam belanja negara, tetapi masuk ke dalam pembiayaan.

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Ramson mengusulkan untuk membuat inovasi untuk mengatasi defisit dengan penerimaan negara seperti menaikkan cukai dan iuran dari perusahaan batubara. Ia juga mengatakan penyertaan modal negara tidak masuk ke dalam belanja negara, tetapi masuk ke dalam pembiayaan.

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Ramson mengusulkan untuk membuat inovasi untuk mengatasi defisit dengan penerimaan negara seperti menaikkan cukai dan iuran dari perusahaan batubara. Ia juga mengatakan penyertaan modal negara tidak masuk ke dalam belanja negara, tetapi masuk ke dalam pembiayaan.

Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)

Ramson menyampaikan jantungnya kapitalisme adalah efesiensi, waktu adalah uang bagi pengusaha sehingga omnibus law jangan hanya untuk bisnis formal, UMKM pun perlu survive karena dapat membuka lapangan pekerjaan juga supaya Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat berkurang.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Bank Central Asia (BCA), CIMB Niaga, Panin Permata, BTPN dan Bank Mega

Ramson menegaskan bahwa saat ini kondisi perbankan Indonesia menuju deindustrialisasi melihat dari pemaparan data dari bank swasta yang tidak bisa mencapai pertumbuhan ekonomi sampai 5,3%.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan

Ramson mengatakan bahwa peluang perang dagang Amerika dengan Cina dapat dimanfaatkan jika fundamental ekonomi Indonesia kuat. Selain itu suku bunga di Indonesia tinggi sehingga menyebabkan demand dan supply turun karena orang yang punya pendapatan rendah kesulitan untuk melakukan peminjaman karena kreditnya yang besar. Ramson menyampaikan mungkin dengan penghematan bisa tidak defisit, jika ada Badan Anggaran yang boros silahkan untuk disebut supaya Banggar dapat menghemat belanja.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Ramson menanyakan mengenai inflasi, cost push inflation teori moneter itu apa saja, kemudian terbaik bahan makanan yang memberikan kontribusi inflasi 1%, berapa persen dari konsumsi bahan makanan yang diimpor tersebut. Ramson berpendapat, BPS pasti punya datanya. Terkait hak-hak politik yang diberikan negara, Ramson berpendapat, BPS mungkin melihat ini dari reguler FGD, jadi kemungkinan timbul persepsi yang berpengaruh terdapat pengguna hak-hak politik, jadi ada variabel-variabel yang mempengaruhi orang-orang yang punya hak-hak politik dengan hasil indeks hak politiknya yang rendah. Terkait lansia, Ramson meminta penjelasan mengenai definisi dan usia lansia produktif.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri

Ramson memperoleh data dari aplikasi WhatsApp miliknya, tertulis di dalamnya pada Tahun 2018 Bank Mandiri memiliki aset sebesar Rp. 1.202 T dengan saldo laba 127 T. Ramson menganggap ini cukup besar karena laba tahunan yang mencapai 25 T. Ramson mempertanyakan jumlah aset obligasi pemerintah di Bank Mandiri. Ramson berharap adanya koordinasi dan kontribusi antara bank pelaksana dengan Bank Indonsia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan membuat kebijakan fiskal.

Evaluasi Kinerja TA 2019 dan Rencana Kerja TA 2020-Komisi 11 Raker dengan Gubernur Bank Indonesia

Ramson mengatakan 3 bulan lalu meminta kepada Deputi senior BI untuk menurunkan suku bunga, tetapi dilapangan suku bunga masih 20% realnya. Bagaimana strategi untuk mendorong perluasan pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong lapangan kerja? Jika bunganya tetap, rakyat yang punya penghasilan kecil tidak bisa kredit. Ini harus diarahkan kebijakan piskal supaya berkompetisi di lokal.

Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Bank Negara Indonesia (BNI)

Ramson ingin Direktur Utama BNI memperjelas perihal kredit bunga BNI yang masih tinggi (10%), hendaknya mengikuti acuan suku bunga dari Bank Indonesia (BI). Dalam hal pinjaman antar simpanan nasabah, obligasi pemerintah ada 86 triliun dimana bank swasta terlalu banyak memberikan kredit ke pemerintah. Ramson sudah memprediksi jika hal ini akan berakibat pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu Ramson ingin dijelaskan kembali mengenai adanya kredit yang tidak bisa ditagih. Direksi bank pelaksana harus melakukan koordinasi dengan BI, OJK, dan pembuat kebijakan fiskal, termasuk dengan Menteri Keuangan karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi agar lebih kencang. Ramson melihat dari sisi kepentingan bangsa dan nasional, janganlah mencari kambing hitam. Kita semua harus mencari kekuatan di dalam, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Terakhir, Ramson mengingatkan kembali untuk koordinasi dengan pembuat kebijakan non fiskal, karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan global.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Program Kerja Tahun 2020 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 DPR RI dengan Citibank, Rabobank, Standard Chartered Bank dan ANZ Bank

dari penjelasan mengenai keadaan pertumbuhan ekonomi, untuk proyeksi inflasi ini sangat mempengaruhi. Disatu sisi ini menunjukan bahwa Indonesia kalah bersaing di pasar domestik. Ini sangat memprihatinkan. Ramson bertanya apakah ada sinyal – sinyal untuk menyesuaikan proyeksi – proyeksi.

Kinerja 2018 dan Masalah Investasi di Sektor Migas – Komisi 7 RDP dengan Kepala SKK Migas dan 10 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S)

Ramson mengatakan apakah ada basis yang akan memprediksi untuk 5 tahun kedepan. Ramson mempertanyakan dampak dari adanya permintaan gas untuk pupuk, listrik, industry yang turun apa faktor penyebabnya. Ramson menyatakan dalam membahas RUU Migas memang sangat panjang dan fungsi legislasi di DPR itulah yang paling susah.

Progres Izin Pipa Transmisi Gas Bumi – RDP Komisi 7 dengan Kepala Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas, PT. Pertamina, PT. AKR Corporindo, PT. Masinton Abadi Sentosa dan Perusahaan Niaga Gas dan BBM.

Ramson meminta untuk memanggil Kementerian ESDM, karena dalam hal ini mereka yang akan mengeluarkan izinnya. Ramson mempertanyakan badan usaha kegiatannya
apa dan jika tidak ada untuk apa badan usaha ini. Ramson mengatakan BPH Migas ini dibentuk atas amanat UU, jadi dapat kita sumsikan apa yang dilaporkan oleh BPH Migas ini benar. Tetapi sekarng ini kami meminta BPH Migas dan Kementerian ESDM untuk bersikap tegas, banyak kebijakan Kementerian ESDM yang tidak jelas.

Pengelolaan Pencemaran Lingkungan – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirjen Penegakan Hukum Kementerian LHK, Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Kejaksaan Agung, Kabareskrim Polri, Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia dan Perusahaan Tambang Mineral Dan Batubara.

Ramson meminta penjelasan list perusahaan yang mendapatkan sanksi untuk kerusakan lingkungan dan diperlukannya sampel yang ditunjukkan rekening bersama. Ramson mengatakan dari informasi terakhir ada pengalihan lahan pascatambang yang belum dikerjakan dan dimana lokasinya. Ramson mempertanyakan apakah perusahaan operasionalnya sudah menyampaikan pascatambangnya dan berapa jumlah semua dari pascatambang.

Divestasi Freeport - RDP Komisi 7 dengan Dirjen ESDM dan Dirut Inalum

Ramson mengucapkan terima kasih Direktur Utama Inalum yang sudah menyampaikan data-data akurat dan lebih teknis, karena kemarin penjelasan menteri hanya umum dan cenderung kosong. Dari
data-data ini, ada hal yang baru juga terjadi dilusi bahwa interest yang dimiliki Tirto oleh Freeport akan dikonversi 45% saham tanpa mengurangi yang ada. Jadi yang menjadi saham 40% dari 140%, ditambah tadi 9,sekian persen menjadi 3,8 Milyar USD sekitar Rp5,6 Triliyun. Ramson meminta tolong Pak Direktur Utama untuk jelaskan schedule merealisasikan tadi yang sudah dikemukakan disini. Ramson juga menanyakan terkait ada atau tidaknya batas dan pastinya kalau tidak direalisasikan pada waktu tertentu akam batal dan dihukum, karena apa yang dikemukakan disini beda dengan opini publik seperti pemerintahan bisa melakukan divestasi 51% itu sendiri. Ramson juga meminta tolong dijelaskan mengenai pembiayaan, apa yang dijaminkan dan apakah ikut kekayaan yang dimiliki Inalum. Kalau ini terjadi kesalahan strategi, yang dipertaruhkan kekayaan Indonesia yang diandalkan saat ini, apalagi Pertamina mau jual aset, kita kaya dan banyak orang pinter mengapa bisa begini, Ramson mempertanyakan hal tersebut. Ramson menganggap lama-lama seram juga, kalau Bung Karno masih hidup beliau pasti marah-marah. Jadi pak direktur utama Inalum hanya operator dan pak direktorat jenderal hanya operator.

Pengawasan Bidang BBM – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Ramson mengatakan rapat kerja harus dihadiri oleh seluruh BUMN terkait dan ia menyarankan rapat kerja ini ditunda selama 10 menit untuk memberikan kesempatan kepada Menteri ESDM RI untuk menghubungi direktur Pertamina agar hadir dalam rapat ini. Ramson mengatakan bahwa masalah BBM dan nozzle di SPBU tidak berjalan dan ini merupakan masalah serius dan banyak ditemukan penyalahgunaan. Ramson menanyakan pihak yang mengimpor BBM dan crude oil dan meminta untuk dibentuk panja sehingga sinkronisasi jelas dan Komisi 7 harus dapat memberikan keputusan yang jelas dan bermanfaat untuk masyarakat.

Laporan Investasi Saham PT Freeport Indonesia dan lain-lain – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Inspektorat Jenderal Kementerian LHK RI, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian LHK RI, Direktur Utama PT Inalum (Persero) dan Direktur Utama PT. Freeport Indonesia.

Ramson meminta untuk dijelaskan kewajiban diatas kerusakan lingkungan. Ramson mempertanyakan tentang berapa kewajiban keuangan dari kerusakan lingkungan menurut persepsi KemenESDM dan pertimbangan Ditjen atas temuan BPK beserta pembahasannya. Ramson Ramson meminta penjelasan secara detail dan terperinci tentang kenapa proses divertasi tidak menunggu hingga tahun 2021. Menurut Ramson yagn sudah ada di DPR sejak 1999 dari masa Presiden Gusdur, belum pernah ada Menteri yang tidak hadir. Ramson diputuskan agar pimpinan DPR beri sanksi kepada Menteri yang tidak hadir. Ramson prihatin karena factor sistem politik terbanyak sehingga banyak anggota ke lapangan sehingga kurang membahas substansi di DPR secara signifikan. Menurut Ramson, sekarang tinggal 3 BUMN yaitu; PT. Aneka Tambang (ANTAM), PT. Bukit Asam dan PT. Timah Persero yang saham pemerintahnya hanya 60% karena sisanya sudah dimiliki public. Menurut Ramson, hasil temuan BPK katakalah ada potensi kerugian negara akibat kerusakan lingkungan oleh PT. Freeport Indonesia sebesar 155 Triliun. Ramson merasa khawatir dengan sistem politik suara terbanyak jadi banyak tugas ke lapangan seghingga
menurutnya kurang membahas masalah di DPR. Ramson mengkritik DPR sebab tugas utamanya adalah menjalankan amanah rakyat. Secara logika, menurut Ramson untuk utang tidak mungkin dikaitkan dengan saham PT. Inalum. Namun menurut Ramso, hasil penerimaan BPK jelas ada potensi kerugian merusak lingkungan. Ramson mengatakan, keputusan pemerintah atas hasil pemeriksaan BPK belum jelas. Ramson meminta untuk dijelaskan soal penerbitan global bond dan syarat-syarat spesifik penerbitan global bond. Menurut Ramson, biarkan dirjen yang menjelaskan tentang kontrak karya karena menurutnya kalau anggota yang membahas artinya itu pendalaman.

Tindak Lanjut Temuan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Ramson menanyakan jumlah mahasiswa yang sedikit mendapatkan bidikmisi. Ramson menuturkan agar program untuk rakyat segera direalisasikan sebab rakyat sangat menunggu hal tersebut dan meminta laporannya dikirimkan kepada Sekretariat Komisi 7 DPR RI. Ramson menyampaikan untuk dikirimkan lembar persyaratan bidikmisi sebab di daerah pemilihannya, banyak yang mengajukan beasiswa. Terakhir, Ramson mengatakan bahwa dirinya melihat kepemimpinan Menristekdikti RI sudah cukup bagus.

Proyeksi Produksi dan Ekspor Batubara – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Asosiasi Pertambangan BatuBara.

Ramson mengatakan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam batubara di Indonesia sangat lemah termasuk Undang-Undang Minerba. Dan terkait dengan ekspor harusnya ada pembagian atau dijatahkan saja. Ramson mengatakan kita harus memanfaatkan batubara untuk Negara dan bermanfaat bagi masyarakat.

Persiapan Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2019 – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Eselon 1 KemenESDM.

PLTS untuk rakyat, besok pagi staff Ramson mau ke kantor Pak Dirjen EBTKE untuk memberikan surat-surat dari Bupati dan Walikota. Ramson memohon untuk diperhatikan. Ramson mempertanyakan apakah dalam waktu cepat ini bisa survey untuk titik-titik sumber air bersih yang belum Ramson kunjungi waktu reses.

Program KemenLHK yang sesuai dengan RKP – Rapat Dengar Pendapat Komisi 7 dengan Eselon 1 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ramson berharap proses mitra Komisi 7 untuk kepentingan rakyat dan bangsa. Ramson menyampaikan dukungannya dalam kebijakan Kemen LHK sehingga Kemen LHK semakin disegani diluar terkait dengan kepentingaan lingkungan dan Komisi 7 DPR RI juga mendukung anggaran yang diajukan. Ramson meminta perhatian khusus terkait program percepatan yang ke masyarakat.

Program Kerja Pertamina – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 dengan Pertamina

Menurut Ramson, ini ada terkait pemasaran. Direksi ritel tidak hadir dan Ramson meminta setiap rapat di Komisi 7 direksi harus hadir semua. Ramson meminta untuk menghadirkan Direksi terlebih dahulu. Ramson dan yang lainnya meminta rapat di skors 10 menit agar direksi yang lainnya hadir.

Pengendalian Ilegal Mining dan Proses Penegakan Hukum Kasus Lingkungan Hidup - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba dan Dirjen KLHK

Ramson mengatakan singkat saja, Bu Mercy tenang aja soalnya ini tidak ada Menteri-nya. Terdata
ternyata cukup banyak perusahaan pertambangan tanpa izin. Kita perlu panggil perusahaan-perusahaan PETI (Penambangan Tanpa Izin) sebagai bentuk pengawasan kita. Ramson menanyakan perusahaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Perusahaan Modal Asing (PMA) itu perusahaan besar. 12 IUP PMA perlu dipanggil rapat bareng Pak Dirjen. Dari sisi LHK, perlu anggaran besar untuk menindak pelanggar yang tidak benar makanya PNBP tambang kita hanya 19 Triliun padahal SDA kita sudah kita digali terus. Menteri ESDM janji rapat jam 15:00 WIB tapi mundur lagi. Kesimpulan kita akan undang perusahaan tambang yang merugikan negara.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK – Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina.

Ramson mengatakan jika harga premium saya setuju asalkan sesuai dengan harga pasar. Ramson menanyakan mengenai harga BBM di daerah mana yang belum turun dan apakah harga premium sudah turun. Ramson menyampaikan kekecewaan Komisi VII dengan sikap pak menteri yang tidak mau tanda tangan dalam 1 masa siding. Ramson mengatakan selama masa pak menteri menjabat produsi lifting cenderung turun, eksplorasi dan eksploitasi juga cenderung menurun. Pada saat harga BBM turun 100 tetapi di SPBU tidak adanya premium hanya ada pertalite dan pertamax.

Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Ramson berpendapat bahwa penurunan jumah lifting saat ini berpengaruh pada kenaikan harga dan peningkatan kegiatan impor yang dilakukan oleh pemerintah. Ramson juga berpendapat bahwa kepiawaian presiden juga benar-benar diuji dalam masalah ini. Oleh sebab itu, Presiden harus mengambil langkah-langkah yang strategis yang dapat memberi keuntungan bagi negara. Mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat dari hasil tambang, Ramson menilai bahwa jumlahnya saat ini masih terlalu kecil untuk dapat menutupi defisit negara. Untuk kurs subsidi, Ramson berpendapat bahwa
KemenESDM harus segera menentukan kurs yang sesuai dan konsisten.

Kendala Pencapaian Lifting Migas dan Rencana Program - RDP Komisi 7 dengan Kepala SKK Migas

Ramson mengatakan cost recovery lebih tinggi 2018 namun pendapatan negara meningkat hampir 500USD dan dirinya menanyakan rata-rata dan perhitungan Indonesia Group Prices. Ramson mengatakan bahwa ada SKK Migas yang baru dan ini cukup bagus dan pemaparan baik dan dirinya menghargai hal tersebut. Ramson menanyakan rencana peningkatan investasi migas untuk 2019 sejumlah 14 Miliar. Ramson menuturkan bahwa pola pemikiran Kepala SKK Migas cukup bagus dan lampiran yang disampaikan sistematis termasuk pengelolaan limbah. Ramson menuturkan, ringkasan capaian 2017-2018 cukup bagus penyampaiannya namun dirinya menanyakan kecenderungan 2017-2018, lifting migas menurun dan kemungkinan pada 2019 untuk mempertahankan asumsi APBN 2019 yaitu 700USD/barel. Ramson mengatakan, ada kenaikan pendapatan negara menjadi $ 5 Miliar namun kenaikan cost recovery dari $ 11.59 Miliar menjadi $ 11.71 Miliar dan ini tidak sinkron dan mungkin dapat dijelaskan. Ramson mengatakan mungkin penyebabnya ada kenaikan ICP dan hal tersebut dapat menjadi gross split. Mengenai pendistribusian gas, Ramson menanyakan mengenai arah dan detailnya dan tentang profil kerja utama, ia menuturkan laporannya sangat detail. Ramson menuturkan bahwa dirinya ingin mengetahui pendistribusian gasnya karena ini penting untuk pembangkit listrik sebab harga gas terlalu tinggi dan oleh karenanya ia fokus pada masalah gas. Ramson menuturkan, untuk blok yang diambil alih oleh Pertamina, Ramson berharap Pertamina mengelolanya dengan baik dan tidak kalah dengan K3S yang sudah meninggalkan blok tersebut. Ramson mengharapkan pihak Pertamina bisa mengelola blok yang sudah diambil alih. Ramson mengatakan, realisasi PHM menurun pada 2018 dan sangat melonjak naik pada 2019 dan dirinya menanyakan kebenaran data tersebut dan bila perhitungan tidak realistis maka akan menganggu asumsi APBN.

Penanganan Pencemaran Sungai - Rapat Kerja Komisi 7 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Ramson mengatakan masih banyak persoalan yang muncul seperti Freeport yaitu kerusakan lingkungan sebesar 185 Triliun. Ramson menuturkan bahwa KLHK RI dapat membuat kebijakan untuk menyelesaikan kerusakan lingkungan oleh Freeport dan dirinya juga mengatakan perlu adanya pengawasan terkait motor sampah.

Latar Belakang

Ramson Siagian terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 46,032 suara.

Riwayat Pendidikan

• SD Negeri Tahun 1962-1968
• SMP Negeri Tahun 1969-1971
• SMAN 1 Pematang Siantar Tahun 1972-1974
• S1 Accounting, Univ. Jayabaya Jakarta Tahun 1975-1978
• S2 Accounting Management, Insitute of Business and Management Jayakarta, Tahun 1992-1994

Riwayat Organisasi

• Partai Gerindra, seabagai: Kader Tahun 2012-2015
• PDI Perjuangan, sebagai: Kader Tahun 2004-2009
• ASPERDIA Hankam, sebagai: Anggota Tahun 1983-1993
• GMNI, sebagai: Ketua Tahun 1976-1983