Sikap Terhadap RUU

Pembahasan, Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Jabatan Hakim — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Rapat Panja dengan Pengusul RUU tentang Jabatan Hakim

Bambang menegaskan FP-Gerindra setuju RUU Jabatan Hakim ini untuk dibahas di tingkat selanjutnya.

Harmonisasi atas Revisi Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Internal Baleg DPR-RI

Bambang mengapresiasi inisiasi Pengusul, Pimpinan Baleg, dan lain-lain. Anggota Baleg DPR-RI tidak ada yang menolak revisi Undang-Undang tentang ASN. Ia sangat setuju untuk membentuk Panja dalam membahas terkait yang diusulkan oleh Pengusul, tapi sebelumnya, Bambang mengingatkan bahwa ini revisi terbatas, sehingga harus diselesaikan pada masa sidang ini. Bambang mengatakan bahwa Pengusul dari revisi Undang-Undang tentang ASN ini adalah dari Pemerintah. Bambang juga mengatakan bahwa pada 27 November mendatang, Baleg DPR-RI akan ada kunjungan ke luar negeri, ia mengusulkan agar Baleg DPR-RI membahas revisi undang-undang ini saja dan tidak perlu ke luar negeri. Terakhir, Bambang berharap agar semua Anggota Baleg DPR-RI dapat kompak, sehingga revisi Undang-Undang tentang ASN dapat diparipurnakan.

Pengesahan Jadwal Masa Sidang III Tahun 2017-2018 dan Hasil Kajian Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lembaga Pendidikan Keagamaan dan Pesantren — Badan Legislasi DPR RI Rapat Internal dengan Tim Ahli

Endang mengatakan agama dan kepercayaan apakah sama, jika dianggap sama, sementara di Komisi 10 kepercayaan masuk kebudayaan.

Rancangan Undang Undang (RUU) Penanggulangan Bencana, Pengesahan RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), Laporan Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) - Rapat Paripurna DPR RI

Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa kami sangat prihatin adanya satu kebijakan oleh pemerintah di mana akan menerapkan BBM B30 di mana sekarang ini sudah B20 yang tujuannya untuk mengurangi impor yang mana bahan bakar ini adalah solar saja. Padahal, semua migas hanya kurang lebih 15% dari total impor kita. Jadi, non migas ini jauh lebih besar dan solar masuk terkecil dari impor tadi. Tapi, dampak daripada penerapan BBM B20 ini luar biasa ini akan terpengaruh besar dan berat. Dampak jika diterapkannya BBM B20 ini sangat luar biasa terhadap semua multiplayer dari industri dan transportasi, tolong kepada Menteri Keuangan untuk mengkaji semaksimal mungkin agar ini bisa menjadi lebih baik lagi.

Tanggapan

Pasokan Batubara untuk Industri Semen dan Rata Niaga Semen — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba KESDM RI, Dirjen IKFT Kemenperin RI, dan Ketum Asosiasi Semen Indonesia

Bambang H. mengatakan ia akan menyikapi mengenai hal yang diperdebatkan yaitu PP yang mana yang menjadi juklak dari sebuah UU. Ia cukup kaget ketika ada pernyataan dari Dirjen Minerba bahwa dalam perumusan PP ini, KESDM tidak dilibatkan. Padahal dalam perumusan sebuah PP, disusun oleh Kementerian teknis yang berkaitan. Sebelum diterbitkan juga dilakukan harmonisasi yang dilakukan oleh Kementerian Setneg. Di situ semua Kementerian yang terlibat pasti akan diundang. Ia menanyakan kesalahan dari Kemensetneg yang tidak melibatkan KESDM. Ia menyampaikan semua berdebat disini untuk sesuatu yang prosesnya tidak diketahui. Jika KESDM dan KKP ada perbedaan pendapat, seyogyanya saling bertanya.

Penyusunan Naskah Akademik dan Draft RUU Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Keahlian Setjen (BKD) DPR-RI

Bambang H mengatakan belum ada aturan mengenai angkutan gelap di daerah pelosok yang tidak terintegrasi layanan aplikasi online, jadi mereka keliling kampung untuk cari penumpang. Menurutnya harus dibuatkan sebuah aturan yang mengikat untuk angkutan di pedesaan karena ini sudah terakomodir dalam sebuah perusahaan layanan transportasi meski tidak terintegrasi online.

Pembahasan Kinerja PT Angkasa Pura II (Persero) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik dan Perhubungan Kementerian BUMN, dan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero)

Bambang Haryo mengatakan Komisi 6 DPR RI sangat prihatin dengan kualitas pelayanan bandara-bandara di Indonesia, terutama bandara Soekarno-Hatta. Ia melihat bandara Internasional terlalu banyak di Indonesia, 12 bandara sudah Internasional.

Penanaman Modal Asing — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan PT Perikanan Nusantara, PT RNI, dan Deputi BUMN

Bambang menjelaskan bahwa PMN ini menggunakan uang negara, maka dipergunakan dengan baik. Bambang mengatakan bahwa PT RNI, kinerja makin membaik, namun memang masih merugi. Ia juga bertanya bagaimana kiat-kiat PT RNI untuk meningkatkan revenue.

Realisasi Laporan Keuangan 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Bambang mengapresiasi opini WTP dari BPK dan dirinya menginginkan penjelasan adanya nilai kurs dollar yang naik, kenaikan kurs dollar menyebabkan iklim industri tidak menentu.

Bambang mengatakan pengusaha kecil yang ingin punya sertifikasi SNI/BSN, maka harus ada bantuan harus dilindungi.

Bambang bertanya bagaimana langkah dari Kementerian Perindustrian untuk UMKM terkait pengusaha-pengusaha kecil tersebut.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI

Bambang mengharapkan adanya standardisasi pasar dari segi kenyamanan, karena seringkali salah tata ruang. Termasuk juga rencana evakuasi ketika terjadi bencana. Menurutnya, membangun pasar perlu akses transportasi publik. Tidak jarang pasar sepi dikarenakan tidak memiliki akses transportasi publik. Ia juga mengatakan bahwa Indonesia belum siap dari segala sisi dalam menghadapi MEA, karena belum adanya imbauan dari Pemerintah. Bambang menambahkan bahwa transportasi logistik selalu dipersulit dan dianaktirikan. Ia berharap agar tidak diperlakukan demikian, karena persoalan logistik harus cepat.

Indikasi Pelanggaran Undang-Undang tentang Pelayaran di PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Bambang menilai bahwa Pelindo dengan gampangnya menggusur galangan-galangan dan Lino telah memecah pemerintahan yang membuat negara semakin carut-marut. Menurutnya, sebelum ada Pelindo II di Priok ada juga Koja yang telah terpinggirkan. Bambang mengusulkan perjanjian JICT di tahun 2014 dilakukan setelah undang-undang berlaku dan JICT harus ajukan konsesi. Ia setuju dengan pernyataan Wahyu (Demokrat) bahwa pembahasan Pelindo II untuk dibentuk Pansus. Bambang meminta agar masalah outsourcing BUMN di Pelindo II segera diselesaikan, karena sudah sangat lama. Bambang mendukung kemajuan BUMN untuk menjadi yang terbaik negeri kita.

Pagu Anggaran Tahun 2016 Badan Pengusahaan Kawasan Sabang – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

Bambang mempertanyakan apa saja yang menjadi sektor pariwisata. Bambang mengatakan bahwa ini akan menjadi pelabuhan logistik untuk pengisian bahan bakar dan makanan.

Pandangan Fraksi-Fraksi Atas Pelaksanaan APBN 2014 dan Dana Aspirasi — DPR-RI Rapat Paripurna ke-35

Bambang membacakan pandangan fraksi Gerindra atas RUU Pertanggungjawaban APBN 2014. Menurut Bambang, pengelolaan APBN harus sesuai dengan tujuan negara di pembukaan UUD.

Pengawasan Penggantian Direksi – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, dan Deputi Keuangan dan Direktur Teknis PT Angkasa Pura 1

Bamabng mengatakan dengan adanya
pengelupasan ini tidak bisa dicabut menjadi Dirut, karena pengelupasan jika tidak dilakukan penangannan maka akan menjadi masalah. Yang dimana ini alasannya untuk diberhentikan, bahwa ini tidak menjadi alasan pergantian Dirut. Sehingga Bambang mempertanyakan apakah tidak ada pencegahan runway agar tidak terkelupas, Bambang keberatan jika ini dijadikan alasan untuk adanya pergantian Dirut AP.

Asumsi Makro 2016 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Bambang mengatakan cukup gembira bahwa angka pajak masih bisa mendekati target sebelumnya. Ia membahas Dirjen Pajak yang sudah diberi insentif luar biasa agar bisa mendapatkan pajak, tidak hanya sekadar menaikkannya. Ia berharap tidak lagi mengandalkan kuantitas, tetapi juga kualitas terkait dengan penerimaan pajak. Namun, ia mengatakan ada contoh seperti rokok kretek untuk rakyat bawah mendapatkan cukai yang sama dengan rokok kelas atas. Ia menyampaikan hal tersebut harus diperhatikan agar rakyat kelas bawah mendapatkan keadilan terkait pajak. Ia mengatakan Indonesia punya potensi untuk tumbuh ke semua sektor, tetapi pembangunan infrastruktur tidak berjalan. Ia meminta kepada Dirjen Pajak karena Dirjen Pajak mendapatkan gaji tertinggi di lingkungan Kemenkeu, jadi ia berharap kinerja diperbagus. Ia mengatakan kalau DPR yang gajinya naik diprotes, tetapi pegawai pajak gajinya naik 100% tidak ada yang protes. Ia juga membahas fasilitas yang di dapat DPR selalu diprotes. Jadi, ia meminta Dirjen Pajak memanfaatkan fasilitas.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan PT. Amarta Karya (Persero)

Bambang khawatir pembelian 6 kapal barang baru justru akan menambah beban PT. Pelni. Ia menanyakan dengan adanya modifikasi akan dapat menambah profit atau tidak.

Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN)

Bambang H menanyakan alasan penambahan anggaran Rp540 M untuk listrik. Ia juga menanyakan tujuan pembuatan jalan tol BPN-SMD karena penduduk disana masih lebih sedikit daripada di Jawa. Ia meminta Wika untuk menganalisis pembangunan. Jika tidak penting jangan dibuat karena rakyat sedang sengsara. Ia mengatakan banyak jalan hancur di Jawa yang tidak diperbaiki padahal itu merupakan jalan lintas Sumatera, Jawa, dan Bali. Ia menyampaikan Indonesia harus mempunyai produk yang berkarakter seperti kopi untuk menjadi unggulan dalam menghadapi MEA. 

Defisit, Anggaran Tahun 2016, dan Hutang Negara - RDP Badan Anggaran dengan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan

Bambang menyampaikan bahwa ada pembangunan 35.000 MW yang mayoritas batu bara, maka ini akan meningkatkan utang, karena sebenarnya lebih murah gas. Bambang juga mendengar penggunaan SDM Cina untuk ganti SDM lokal, padahal kita ingin meningkatkan SDM.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016, dan Target Dividen 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri BUMN RI

Bambang merasa prihatin dengan lambatnya penyerapan anggaran Kementerian BUMN. Menurutnya, Sumber Daya Manusia (SDM) yang bekerja di BUMN masih diragukan produktivitasnya. Bambang mengatakan bahwa JATC mengadakan perpanjangan konsesi tanpa melewati prosedur yang benar. Ia berharap semoga tidak ada kasus yang merugikan kepentingan masyarakat luas, karena keadaan negara saat ini sedang memprihatinkan.

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Bambang mengapresiasi KPPU atas serapan anggaran di tahun 2014 dan 2015, karena menjadi salah satu K/L yang tertinggi penyerapan anggarannya. Ia mendukung adanya penambahan anggaran dari KPPU dan berharap KPPU dapat lebih proactive. 

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut PT. Hutama Karya (Persero), Dirut PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT. Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk

Bambang mengatakan bahwa pembangunan tol harus didasarkan pada kebutuhan yang ada. Ia menilai skala prioritas pembangunan tol yang ada masih belum memenuhi kriteria prioritas. Bambang menyampaikan bahwa PMN merupakan uang rakyat. Oleh karena itu, harus kembalikan pada kebutuhan rakyat. Bambang menanyakan pihak yang mengusulkan pembangunan ruas tol Pemerintah atau BUMN. Bambang mendukung pengadaan kereta cepat JKT-BDG, karena sangat dibutuhkan masyarakat. Ia menanyakan jumlah rangkaian atau gerbong yang ada dalam kereta cepat tersebut. 

Gejolak Pasar Keuangan Indonesia — Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar

Bambang mengatakan apakah permasalahan ekonomi Indonesia disebabkan oleh iklim usaha yang kurang kondusif, terutama infrastruktur dan energi. Bambang berpendapat Menteri Ekonomi tidak fokus dan
pemborosan uang dilakukan untuk infrastruktur, termasuk masih menggunakan bahan bakar batubara dan bebasnya biaya masuk kereta impor.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN, PT Jasa Marga dan PT Angkasa Pura II

Bambang H. menanyakan apakah selain pertambahan runway, apakah ada pembangunan konektifitas antar terminal menggunakan PMN. Kemudian,ia menegaskan pengguna GTO akan dirugikan, mohon untuk bisa dievaluasi kembali.

Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara I dan VIII, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia, dan PT Perikanan Nusantara

Bambang mengatakan apakah produktifitas karyawan BUMN bisa ditingkatkan dan mengadakan standarisasi SDM, seperti PT Garuda yang menjadi kebanggaan pemerintah karena pelayanan dan produktifitasnya.

Jalan Tol — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN dan Direktur Utama Pembangunan Perumahan

Bambang berharap tol di Mojokerto sebelum lebaran 2015 sudah bisa dibuka, dan Bambang bertanya berapa kali event BUMN yang terkait pembangunan tidak mengajak serta Komisi 6 DPR-RI.

Bambang sangat mengharapkan untuk daerah Jawa segera di bangun tol karena kepadatannya luar biasa.

Lalu Bambang memohon kepada Jasa Marga agar ada penertiban di tol yaitu truk yang mengangkut dan mendahului pada saat menanjak.

Selain itu Bambang juga bertanya kepada Direktur Utama Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat apa proyek yang bagus di Kalibaru.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2016 dan Sandingan DIPA Tahun 2015 dengan RKA Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Bambang mengatakan bahwa masyarakat sebisa mungkin harus menggunakan produk dari dalam negeri. Hal itu bertujuan untuk peningkatan devisa negara. Bahkan, hal ini perlu dikampanyekan demi tercapainya peningkatan devisa.

Industri Manufaktur sebagai Penyangga Perekonomian Nasional — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Suryo Bambang Sulisto (Ketua Umum KADIN) dan Mohamad Suleman Hidayat (Mantan Menteri Perindustrian RI)

Bambang mengatakan bahwa iklim ekonomi di Indonesia saat ini kurang bagus. Pada tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat hampir menyentuh angka Rp18.000. Ia menyampaikan bahwa Presiden Habibie pada saat itu ditekan oleh IMF untuk tidak memberikan subsidi, namun Presiden Habibie menolaknya dan berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah. Bambang menanyakan alasan areal industri jauh dari pelabuhan. Padahal, jika dekat dengan pelabuhan, transportasi akan jauh lebih murah.

Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standarisasi Nasional

Bambang menanyakan dimana letak kaboratorium karena ia merasa Surabaya tidak sulit untuk menuju SNI.

Hutang 42 Triliun ke 3 Bank BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BUMN, dan Direksi Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Bambang berpendapat bahwa banyak pembangunan infrastruktur yang tidak urgent yang di kelola PMN, tetapi dipaksakan.

Kinerja BUMN Konsultan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dirut Bina Karya, Dirut Indah Karya, Dirut Indra Karya, dan Dirut Virama Karya

Bambang Haryo mengatakan menurutnya memang lebih baik dilebur saja divisi konsultan dengan divisi konstruksi di Kementerian BUMN. Ia menyampaikan aset terbesar yang dimiliki pada BUMN konsultan ini adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Ia menginginkan BUMN go internasional. Pada MEA, Indonesia bisa berkiprah di negara lain. Mengenai aset properti di BUMN, ini tidak tersampaikan kepada Komisi 6. Ia meminta dijelaskan mengenai aset-aset ini. Ia menanyakan aset tersebut ada yang hilang atau dijadikan kebutuhan lain atau tidak. Ia meminta agar jangan saling tumpang tindih di bidang yang sama sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Ia meminta dijelaskan spesialisasi sebenarnya per bidang karena hanya Indah Karya yang menyebutkan. Ia mengatakan masalah hutan yang terbakar, yang memiliki spesialisasi masalah kehutanan bisa memberikan masukan. Ia juga menanyakan mengenai keterkaitan Indah Karya dengan Pasar Gede yang digerebek Polisi. Ia membahas mengenai beban Bina Karya pada SDM karena banyak yang tidak produktif padahal banyak langkah-langkah yang bisa dilakukan, seperti pemberian pesangon untuk karyawan yang ingin pensiun terlebih dahulu dan hal-hal seperti ini sudah banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan niaga.

Penambahan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dirut BUMN, Inka, Barata, dan Krakatau Steel

Bambang menjelaskan pada Kementerian Perhubungan bahwa jangan hanya melakukan impor-impor saja.

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Dirut PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), dan Dirut Perum Perumnas

Bambang mempertanyakan beberapa hal kepada PT. PPI terkait impor gula. Pertama, dengan adanya impor gula sebesar 20%, mampu menstabilkan harga gula. Yang kedua, kesulitan yang akan dihadapi impor di tahun yang akan datang diakibatkan kurs dollar yang terus meningkat. Bambang berharap PT. PPI memproduksi barang pertanian di sektor hilir. Ia juga berharap PT. PPI dapat membantu mengembangkan pasar kopi Indonesia di dunia yang tinggal 7% dan melakukan penyelamatan lahan lada putih, karena Indonesia berpotensi menjadi pemasok utama dunia. Kepada Perumnas, Bambang menyampaikan data bahwa total penduduk Indonesia yang tidak memiliki rumah layak huni adalah sekitar 70% dan menjadi tugas bagi Pemerintah untuk memproduksi rumah murah. Ia juga bertanya mengenai langkah yang akan dilakukan oleh Perumnas jika dana PMN diperoleh. Bambang meminta Perumnas dapat menyesuaikan penempatan perumahan dengan keinginan Pemerintah untuk membuka industri, karena posisi perumahan yang direncanakan Perumnas tidak sesuai dengan kepentingan departemen lainnya di pemerintahan.

Penyertaan Modal Negara (PMN) 5 BUMN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)/PT PPI, PT Wijaya Karya (Wika), PT Pelabuhan Indonesia 3 (Persero)/PT Pelindo 3, PT Sang Hyang Seri (Persero)/PT SHS, PT Pertani (Persero)

Bambang Haryo setuju dengan 800 KWh per kapita di Aceh, hanya saja ia menanyakan alasan pembangunannya di sisi barat Sumatera padahal batu batanya di sisi timur. Ia menyampaikan dugaannya mengenai ketakutan akan tsunami atau ada hal lainnya. Ia mengatakan tugas PPI bisa mendukung perdagangan seperti jaman VOC terkait produk Indonesia. Ia menanyakan mengenai lebih baik atau tidak jika anggaran Rp500 Miliar disalurkan untuk manfaat rakyat. Ia mengatakan asalkan bermanfaat untuk masyarakat, akan Komisi 6 dukung.

Penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi BUMN, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero)

Bambang mengatakan apakah kawasan industri yang diusulkan oleh BUMN dan Kemenperin tidak tumpang tindih.

Evaluasi Kinerja - RDP Komisi 6 dengan Ketua KPPU

Bambang menjelaskan bahwa pelayaran adalah penyebaran ekonomi di Indonesia, karena 95% logistik penyebarannya lewat laut. Bambang mempertanyakan jika anggaran KPPU dipotong, maka mau dipotong yang mana, karena anggaran KPPU sendiri sudah sedikit. Bambang menjelaskan bahwa semua transportasi penyeberangan di lintasan komersial yang memfasilitasi adalah ASDP.

Anggaran — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Bambang menjelaskan kami mempunyai keyakinan agar saudara tidak perlu menyerah sebelum berperang, kami khawatir masih ada yang di bawah 10% ini hampir sama dengan yang direalokasikan oleh kementerian yang dibatalkan sebenarnya tempatnya strategis untuk dibuatkan industri strategis. Kami memohon agar tidak menyerah, anggaran tidak terserap itu dosa besar kepada masyarakat.

Evaluasi Kinerja Perusahaan Umum DAMRI — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Dirut Perum DAMRI

Bambang mengatakan apresiasi untuk jangkauan DAMRI yang sudah tersebar di 1000 pulau di Indonesia dan berharap bisa berpenetrasi lebih dalam lagi. Bambang mengatakan DAMRI merupakan lintasan utama dan bisa juga dijadikan feeder dari udara, KAI dan darat. Bambang berpendapat bahwa DAMRI bisa berusaha di bidang transportasi barang karena harga tidak dikartel. Bambang mengatakan pemerintah tidak memperhatikan trasportasi publik, terbukti dari bahan bakar transportasi publik dan transportasi privat sama harga kenaikannya. Bambang mengusulkan masyarakat perlu dilatih terbiasa menggunakan transportasi publik dibandingkan transportasi privat. Bambang mengatakan pemerintah wajib membuat pelabuhan di Cirebon karena dilewati 3 area strategis, bukan di Kerawang seperti usulan pemerintah.

Kinerja Keuangan dan Operasional — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Antara, Percetakan Negara, dan Lembaga Produksi Film

Bambang Haryo mengatakan ia melihat dengan fungsi Antara yang luar biasa, tetapi Komisi 6 melihat dukungan dari Pemerintah sangat kurang. Di sini Ia masih melihatnya hanya Malaysia dan Filipina yang ada cabang Antara. Ia mengatakan cabang Antara di luar negeri masih kurang banyak daripada kantor berita China yang sudah ada di lebih dari 100an negara. Ia menanyakan Antara mengajukan PMN namun belum direspon atau tidak mengajukan PMN. Menurutnya, Antara bisa membuka biro di semua negara tujuan yang berpotensi investasi ke Indonesia. Ia melihat SDM di PNRI menjadi pegawai tidak tetap dan menurutnya itu riskan. Ia meminta agar dibenahi karena iklim karyawan harus kondusif. Ia berharap PNRI bisa menjadi tonggak negara. Ia menanyakan mengenai permasalahan film dokumenter dan sudah atau belum dihubungi oleh Bu Puan. Ia mengatakan Bu Puan telah menganggarkan buku “Revolusi Mental” untuk 250.000.000 penduduk tetapi ia tidak setuju. Ia mengatakan rakyat Indonesia 40% SD ke bawah dan 20% tidak bisa membaca. Ia lebih menyarankan untuk membuat film dan disebarkan karena masih banyak masyarakat yang buta aksara. Ia mengatakan untuk mengubah mental dengan film itu cepat. Ia tadinya pesimis dengan revolusi mental karena perubahannya step by step. Ia berharap bisa mengubah mental dengan kerjasama Bu Puan dan LPNI

Usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Dirut PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dan Dirut PT. Amarta Karya (Persero)

Bambang mengutarakan bahwa kita harus mengembalikan masyarakat Indonesia kembali ke dunia maritim dengan keuntungan PELNI yang lebih besar dengan efisiensi, memberikan kenyamanan, serta keselamatan dan keamanan. 

Jawaban Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya — Paripurna DPR-RI ke-40

Bambang menyampaikan bahwa persepsi di masyarakat seakan-akan anggota DPR-RI yang menyebabkan nilai tukar rupiah turun atau melemah. Padahal, DPR-RI sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Pemerintah. Di Banggar DPR-RI, Anggota DPR-RI bekerja hampir 24 jam demi terselesaikannya perencanaan anggaran. Menurutnya, DPR-RI sudah bersatu, tidak ada KMP dan KIH. Ia berharap agar proses anggaran cepat terserap, serta diharapkan nilai mata uang rupiah dapat menguat kembali.

Panitia Kerja (Panja) Gula — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Menteri Perindustrian RI, Kementerian BUMN RI, Kementerian Pertanian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bambang menyampaikan bahwa banyak lahan produktif yang mengalami pengalihfungsian. Ia juga menambahkan bahwa sebenarnya bibit tebu Indonesia adalah bibit unggulan di dunia. Bambang meminta kejelasan dari Kementan RI terkait upaya yang dilakukan untuk memotivasi petani dan mencegah hilangnya lahan. Bambang menyampaikan keprihatinannya kepada Kementerian BUMN dan Kemenperin RI bahwa targetnya selalu menurun. Ia berpendapat, bahwa apabila hasil Panja terdahulu dilaksanakan, Indonesia bisa mendapatkan 12 juta ton per tahun. Ia menyampaikan bahwa Komisi 6 DPR-RI menginginkan Kemendag RI untuk membuat roadmap gula domestik dan luar negeri, agar dapat disampaikan kepada petani. Ia memberikan contoh pada zaman Belanda, tanam paksa menjadi salah satu strategi efektif untuk tingkatkan produksi. 

Status Kerja TNI yang Dikaryakan KAI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. KAI dan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bidang Usaha, Sarana, dan Prasarana

Bambang mengatakan permasalahan utama adalah SDM. terutama masuknya TNI. Ia kurang sependapat dengan TNI di bidang jasa. Permasalahan TNI sangat dibutuhkan untuk pertahanan. Jumlah marinir yang banyak di perhubungan ini kalau jauh dengan Filipina. Ia mengatakan tentara kurang galak dan hanya menakuti rakyat dengan pangkat. Ia meminta untuk dipertimbangkan kelayakan angkatan bersenjata di bidang jasa. Mengenai masalah SDM, ia masuk masuk ke kamar mereka dan peralatannya yang tadinya difungsikan tidak digunakan. Ada yang kamarnya kumuh padahal mereka membayar Rp760.000 sekamar. Ia meminta hal tersebut diperbaiki. Ia mengatakan alangkah bagusnya jika masih menjadi kebanggan termasuk kamar mandi. Ia membahas permasalahan pensiun dini yang kebanyakan berdasarkan skill, masinis, dan lainnya yang tidak harus muda. Ia mengatakan untuk mengendalikan kendaraan dibutuhkan refleksi pemikiran. Ia menanyakan alasan pensiun dini diterapkan di PT. KAI. Ia menyampaikan mereka yang pensiun dini diimingi oleh tunjangan pensiun tinggi. Untuk real klinik, Komisi 6 sangat menyarankan. Ia mengatakan PT. KAI belum menyediakan tindakan medis di setiap gerbong. Di setiap gerbong penumpang yang melebihi 500 penumpang, harus disiapkan dokter. Ia menyampaikan serikat pekerja inilah yang bekerja untuk menyelesaikan permasalahan. Ia menanyakan alasan serikat pekerja kereta api malah dipakai untuk kepentingan politik. Ia berpikir kemungkinan agar bisa menarik devisa kembali. Terkait usulan Bu Risma dari Kemenhub yang tidak mau membeli kereta dari inka, ia meminta orang-orang seperti itu untuk disadarkan. Ia mempertanyakan kiat Dirut untuk mempercepat kereta di Jawa. Ia mengatakan keluhan masyarakat adalah 1-2 minggu sebelumnya sering kehabisan tiket kereta ke destinasi yang lebih besar.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Kementerian BUMN Bidang Usaha Energi dan Dirut PT. Pertamina (Persero)

Bambang menanyakan terkait upaya kerjasama dengan Sonangol. Mengingat, adanya kebijakan Pemerintah untuk menurunkan penggunaan solar dengan mengalihkan pada biofuel. 

Program Revitalisasi 1000 pasar — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan

Bambang mengatakan pasar yang SNI belum ada 2%. Bambang bertanya apakah Mendag sudah membuat
prioritas produk yang bisa diperdagangkan yang tidak ada di negara lain. Bambang mengatakan posisi Indonesia di poros maritim, seharusnya Indonesia layak menjadi poros perdagangan, bukan Cina. Bambang berpendapat pemerintah kurang perhatian terhadap sektor pangan. Policy Susi Pudjiastuti (MenKP) yang menghancurkan kapal asing merusak ekosistem laut. Sementara kereta cepat mengganggu
tanah-tanah produktif. Bambang mengatakan Mendag belum mengkritisi infrastruktur yang masih kontraproduktif. Bambang meminta perhitungan terkait Trans-Pacific Partnership (TPP) bisa untung tidak.

Kasus Pelindo II - RDP Komisi 6 dengan Retno Pujiastuti (Komisaris 2 PT Pelindo II)

Bambang berpendapat bahwa Pelindo belum diminta pemerintah, dan cukup lambat melaksanakan UU pemerintah juga.

Kinerja Keuangan dan Operasional melalui PMN di PT Dirgantara Indonesia – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Dirgantara Indonesia

Bambang menyayangkan terkait dengan PT DI, yang dimana kita adalah negara kepulauan semestinya PT DI ini dapat mewarnai penerbangan domestic yang ada di Indonesia. bambang mempertanyakan terkait dengan 5 pesawat yang dalam kondisi on progres, dan apakah kondisinya sama seperti yang ada di Filipina. Bambang mempertanyakan kebijakan pemerintah yang mempercayakan PT DI setelah kepemimpinan Pak Dirut akan seperti apa.

Perkembangan Ekonomi Nasional — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Bambang menjelaskan PDB tumbuh cukup baik alangkah baiknya mengusahakan pertumbuhan ekonomi di daerah yang banyak penduduk seperti Jawa. Kami prihatin perusahaan yang melakukan penutupan usaha, perlu dikaji tentag upah minimum. Harga BBM di Asean mengalami penurunan yang sangat drastis tapi harga kita di sini masih tinggi dweling time yang mengalami pelambatan itu di jalur merah PPNBM turun drastis. Permasalahan tentang moratorium TKI dapat ditinjau kembali karena mereka memberi devisa yang besar.

Asuransi Dasar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah, PT PLN (Persero), Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan

Bambang melihat masih banyak pegawai pajak jika nagih seperti preman, sedangkan seharusnya tidak seperti itu. Menurut Bambang perlu disosialisasikan apa manfaat masyarakat membayar pajak dan apa penghargaan bagi wajib pajak yang baik. Pembayar pajak yang baik diberi penghargaan dan diinfokan ke publik agar menjadi contoh. Bambang juga menyampaikan bahwa ada puluhan juta usaha di Indonesia mendapat pungutan liar yang biayanya lebih besar daripada pajak.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI

Bambang mengatakan dengan pertumbuhan ekonomi yang selalu tidak sesuai target yang diharapkan. Saat ini energi harganya sangat mahal, baik BBM maupun energi listrik. Solar menjadi tonggak industri kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia lebih mahal. BBM subsidi harganya lebih mahal dari BBM non subsidi di luar negeri. Ia meminta jawaban MenESDM mengenai alasan Pertamina menjual harga diatas harga internasional. Ia mengatakan seharusnya harga listrik turun, bukan naik. Ia membahas mengenai target Pemerintah 2016 akan menyelesaikan permasalahan Lapindo. Ia menanyakan permasalahan gaji ke-14 di saat Pemerintah ingin merasionalisasikan SDM. Ia mengatakan disaat defisit ini terjadi kontra produktif karena PNS produktivitasnya rendah. Ia menyampaikan info dari BPS bahwa harga daging di Manado lebih murah dari Jakarta. Ia khawatir swasta yang sudah dirancang bagus oleh Kemenhub jadi hancur lebur. Ia menyarankan lebih baik anggaran tol laut diberikan ke swasta.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Pertamina

Bambang menjelaskan SPBU ada 5500 bagaimana cara melakukan pengawasan agar solar tidak digunakan kepentingan industri, sebenarnya harga solae untuk transportasi publik dan logistik jauh lebih mahal dengan Malaysia itu artinya transportasi publik dan logistik didukung oleh Malaysia. Ada beberapa pernyataan publik, bahan bakar premium banyak dipakai golongan menengah ke atas yang menggunakan bahan bakar premium juga masyarakat menengah ke bawah tidak ada transportasi dari Pertamina di Bau-Bau transportasi ini sering ditangkap polisi air sehingga distribusi ke pulau terhambat sebab 80% di Bau-Bau masih mnggunakan bahan bakar diesel penggunaan bahan bakar ini sudah melampaui target di transportasi laut ke kepulauan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Bambang mengaku prihatin dengan anggaran BSN yang sangat rendah dan adanya pemotongan anggaran 50%. Menurut Bambang, pemotongan 50% ini bukan main-main. Bambang juga meminta penjelasan mengenai jumlah UKM di Indonesia yang berstandar SNI. Selanjutnya, Bambang menanyakan cara pemotongan anggaran dari Kementerian Keuangan.

Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RAPBN 2017 — Badan Anggaran Panitia Kerja (Banggar Panja) Asumsi Makro DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Bambang mengatakan setuju subsidi energi agar sampai ke publik sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, subsidi tidak perlu ada kalau harga energi murah. Ia mengatakan energi yang didapatkan masyarakat, contohnya listrik sebenarnya bisa didapatkan dengan sangat murah. Ia menyampaikan baru dari PLN Balikpapan, harga energi primer (solar) mereka beli Rp6.000, harga non subsidi Rp4.950. Ia mengatakan harga gas internasional di Singapura sudah mencapai USD3,8 dan mereka beli dari Indonesia. Ia membahas PLN yang membeli gas dari SKK Migas dengan harga USD7 atau lebih. Ia meminta agar harga dikembalikan yang sebenarnya untuk kepentingan infrastruktur. Kalau bisa diusahakan sistem perpipaan masuk ke semua lini masyarakat sehingga harga murah dan tidak perlu subsidi. Ia membahas masyarakat sudah membayar pajak tanpa ngemplang.

Rencana Program dan Alokasi Pagu Anggaran dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Badan Pengusahaan (BP) Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

Bambang menyampaikan bahwa tugas BSN cukup berat, karena adanya UMKM yang harus di-SNI-kan. Di dapilnya, terdapat salah satu UMKM yang sudah diundang PBB sebanyak 2 kali pada masa pemerintahan Bapak SBY. Bapak SBY juga memberikan penghargaan kepada mereka, tapi yang disayangkan ternyata mereka belum mendapatkan SNI. Bambang mengimbau agar BSN dapat lebih proaktif. Untuk  KPPU, dengan adanya penambahan anggaran di tahun 2016, terdapat kenaikan banyak kartel energi yang mana listriknya seharusnya dapat dijual murah. Bambang menginginkan harga bahan baku energi, minyak, gas, dan listrik dijual dengan harga murah dan rakyat mendapatkan listrik dengan tarif yang murah. Bambang mengaku sempat mendengar akan ada pabrik vaksin di Indonesia. Menurutnya, jika ingin membangun pabrik vaksin di Indonesia, nasib rakyat di sekitarnya harus dipikirkan. Terakhir, Bambang berpesan agar beras palsu dan vaksin palsu tidak masuk ke Indonesia.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Bambang H. melihat Pemerintah target PNBP agar naik tapi DPR RI tidak pernah melihat benefit terhadap publik. Ia melihat Kominfo, Kementerian yang strategis, ia melihat sertifikasinya begitu mahal. Selanjutnya, Bambang H. menegaskan untuk pembuatan SIM, PNBPnya seharusnya diberikan pelayanan ke masyarakat.

Permasalahan Usaha di Batam — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Batam, Indonesian National Shipowner’s Association (INSA) Batam, dan Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) khusus Kota Batam

Bambang mengatakan pelayaran di Indonesia sedang collapse bukan hanya di Batam. Pelindo berlaku sewenang-wenang bukan Cuma BP Batam.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pemasukan dan Belanja Negara 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK)

Bambang menegaskan setuju dengan anggaran ini. Ia melihat Menkopolhukam terlalu kecil anggarannya. DPR RI berharap keputusan Menteri Koordinator tidak tumpang tindih dengan keputusan Menteri dan membuat gaduh. Selanjutnya, Bambang mengatakan permasalahan dwelling time, harus hati-hati dalam menjaga barang selundupan yang masuk ke Indonesia. Indonesia mempunyai 141 pelabuhan Internasional dan bisa masuk barang selundupan dari sana. Terakhir, Bambang mengingatkan soal Kementerian Koordinator Maritim belum memasukkan anggaran keamanan maritim.

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dan Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 — Rapat Paripurna DPR RI

Bambang mengatakan pekerja migran harusnya dijadikan sebagai duta bangsa Indonesia karena baik buruknya pekerja migran menjadi potret Indonesia di luar negeri. Pekerja migran juga menjadi pahlawan devisa. Bambang mengatakan pembinaan wawasan etika kepada pekerja migran perlu dilakukan, bukan hanya wawasan hukum. Indonesia bisa mendapatkan pendapatan dari pahlawan devisa jika kualitasnya juga diperhatikan. Bambang mengatakan sebelum pekerja migran dilepas menjadi duta bangsa, maka etika, moral dan pendidikan harus baik dan berkualitas. Bambang mengatakan ada 15 paket kebijakan yang tidak pernah dievaluasi oleh pemerintah. Komisi 6 DPR RI menolak PMN untuk PT KAI karena PMN tahun 2015 belum digunakan oleh PT KAI, kemudian minta lagi untuk kepentingan yang tidak jelas. Bambang mengusulkan Menteri Keuangan membatalkan postur APBN TA 2018 karena tidak sesuai dengan UU MD3.

Laporan Komisi 3 DPR RI tentang Hasil Uji Kepatuhan dan Kelayakan Calon Anggota Komnas HAM Tahun 2017 dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan, Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Sejumlah RUU— Rapat Paripurna DPR RI

Bambang mengatakan e-toll memberi peluang korupsi bagi instansi tol. E-toll adalah pengemplangan yang dilakukan instan. E-toll menyebabkan antrian semakin panjang, ini berbanding terbalik dengan program pemerintah yang membangun jalan tol untuk meningkatkan laju ekonomi. Apabila infrastruktur e-toll belum sempurna, Bambang meminta diperbaiki dahulu. Bambang berpendapat pemberlakuan e-toll sama dengan penindasan kepada rakyat. Bambang meminta pemerintah membuat kebijakan agar ada 1 jalur pembayaran tunai untuk tol. Bambang menyampaikan kenaikan pajak industri rokok merugikan rakyat, terutama UMKM dan petani tembakau di Seluruh Indonesia. Bambang mengatakan tidak setuju jika cukai rokok dinaikkan karena cukai rokok adalah devisa kedua terbesar. Bambang mengatakan tidak ada orang yang mati karena merokok. Bambang mengusulkan agar bea dan cukai rokok di tunda dulu karena perusahaan rokok sedang marah.

Asumsi Makro Ekonomi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah

Bambang Haryo Soekartono mengatakan bahwa ia melihat pemerintah tidak percaya diri karena asumsinya mengikuti asumsi tahun 2016, kita harusnya target di tahun 2017 ekonomi kita sudah lebih baik. Saat ini tax amnesty sudah berjalan seharusnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 dengan dikucurkannya dana desa di tahun 2017 ekonomi kita diharapkan membaik selain itu kita sudah memberikan PMN harusnya pemerintah percaya diri karena kebijakan tax amnesty, PMN dan dana desa tidak ada pada pemerintahan sebelumnya. Permasalahan pengangguran ini omong kosong, ia mendengar tanggal 14 Juli lalu ada penandatanganan 10 juta warga negara Cina bisa bekerja di Indonesia. Bank Indonesia sudah menurunkan bunga BI tapi suku bunga bank masih dua digit harusnya sudah satu digit.

Harga dan Ketersediaan Sembako dan Daging di Bulan Ramadhan — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan, Perum Bulog, PT Berdikari (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indoneisa (Persero), dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)

Bambang mengatakan Kemendag perlu diikat dengan Kementan terkait ongkos produksi. Bambang memohon stabilisator harga dapat menggunakan tol laut dengan benar, karena selama ini barang komoditi yang melewati tol laut lebih mahal, artinya tol laut tidak bermanfaat dengan benar. Bambang mengatakan
masyarakat menginginkan harga daging yang murah. Bambang bertanya apakah ada gudang untuk penyimpanan gula, karena Bulog tidak punya, akibatnya gula rusak karena disimpan di gudang beras.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pemerintah

Bambang mengatakan bahwa di awal tahun 2016, DPR-RI mendengar bahwa ada kebijakan biaya jembatan timbang diserahkan ke pusat. DPR-RI juga mendengar biaya penerimaan dari terminal bis akan diserahkan ke pusat. Bambang berharap hal tersebut dapat menambah PNBP.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bambang menanyakan mengapa BPKM anggarannya dikurangi tidak mengeluh dan bagaimana bisa Bambang memperjuangkan nanti di Banggar.

Evaluasi Kinerja — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Standardisasi Nasional

Bambang H mengatakan Komisi 6 mendorong BSN untuk memaksimalkan anggaran sampai serapan 100%. Ia menyampaikan hingga tahun 2015, SNI sudah mencapai 10.000 sekian, dimana industri kecil dan menengah sangat banyak. Ia berharap industri kecil dan menengah kedepannya bisa dipercepat SNInya. Ia mengatakan saat ini anggaran sedang sulit dan ia berharap bisa memaksimalkan kinerja sehingga pencapaian bisa tercapai. Ia menanyakan jumlah SNI yang bisa dihasilkan selama 3 bulan. Ia juga menanyakan mengenai benefit bagi produsen jika ikut mengSNIkan produknya. Ia mengatakan kalau sertifikasi di kapal, mereka bisa mendapatkan kepercayaan konsumen yang lebih besar dengan bisa memilih menggunakan kelas atau tidak. Pembedanya nanti ada pada jaminan asuransi. Ia menanyakan dari sisi kualitas, tetapi juga daya produksi dengan harapan nantinya bisa lebih banyak. Ia meminta tanggapan kepala BSN mengenai kebijakan Presiden yang ingin dwelling time diperkecil. Ia menyatakan tidak setuju di jalur merah karena intensitasnya sedikit namun ingin lebih lama. Ia menyampaikan bahwa Indonesia mempunyai 141 pelabuhan internasional dan yang ia lihat hanya Jakarta dan Medan, sedangkan yang lainnya kurang diperhatikan. Ia menanyakan langkah-langkah BSN untuk mengantisipasi kebijakan presiden yang berdampak pada membanjirnya produk asing tidak berstandarisasi. Ia menghimbau jangan sampai di BSN dites oleh konsumen sendiri ternyata tidak lebih pintar dari mereka. Ia mengatakan belum pernah melihat SNI disosialisasikan ke produsen. Ia menanyakan mengenai pasar berSNI dan mengatakan itu buka wewenang BSN, melainkan Kementerian Perdagangan. Ia meminta tanggapan Kepala BSN. Ia juga menanyakan mengenai jumlah sertifikat yang dikeluarkan BSN dalam satu kuartal. Ia menyampaikan di Sidoarjo belum ada pasar yang berSNI, tetapi ada pasar Monoayu yang akan dijadikan pasar percontohan. Namun, pasar itu rolling door dan kacanya tidak berSNI. Menurutnya, jika seperti itu tidak bisa dijadikan pasar percontohan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang

Bambang mengaku tidak mengerti mengapa pemotongan anggran BPKS Sabang sampai 8%. Menurut Bambang, hal ini terjadi di BPKS Sabang yang posisinya sama dengan Batam. Anggran BPKS ini belum termasuk apa-apa dari anggran Otoritas Batam yang mencapai 1,7 Triliun. Bambang menanyakan terkait keluhan mengenai pemotongan anggaran yang besar.

Asumsi Dasar Penerimaan Migas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016— Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Bambang menjelaskan bahwa pada ICP 45 yang diusulkan oleh Komisi 7 DPR-RI, namun menurut pemerintah idealnya 40.

Pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran (RKA) Masing-Masing Kementerian/Lembaga Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Mewakili Menteri BUMN), Menteri Perdagangan, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Perindustrian, dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Bambang H. menegaskan optimis atas 13 paket kebijakan yang menurut Presiden Jokowi Pemerintah akan tinggal landas. Selanjutnya, ia mengatakan semoga tax amnesty ini merupakan kesempatan bagi negara untuk mendapatkan anggaran lebih.

Evaluasi Kinerja Pertamina - RDP Komisi 6 dengan Dirut Pertamina

Bambang hanya menyampaikan bahwa Pertamina harus lebih berpihak kepada rakyat.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Bambang mengatakan saat lebaran keributan terjadi dengan menyebutkan bahwa kendaraan pribadi yang menjadi sumber macet, padahal sebenarnya transportasi publik cukup untuk menjadi pilihan masyarakat mudik. Bambang mengatakan traffic ada 3, yaitu utara-tengah-selatan yang belum diberdayakan supaya tidak ada stagnancy. Mudik gratis adalah baik tetapi tidak signifikan karena sepeda motor berjumlah 60%. Mudik gratis bisa menampung 40 ribu pemudik pengendara motor, tetapi belum bisa memindahkan interest pemudik ke kendaraan umum. Bambang mengatakan Basarnas sering terlambat hadir (1-2 hari kemudian) di TKP kecelakaan terutama di laut.

Penyertaan Modal Negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT. Pertani

Bambang mengatakan abhwa apa yang dilakukan oleh PT. Pertani sama dengan PT. Bulog, yaitu 3 komoditas. Bambang menanyakan 3 komoditas yang dikelola itu dari perpprea atau dari PT. Pertani sendiri dan apakah kebutuhan gudang PT. Pertani mencukupi.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian RI

Bambang optimis dengan waktu yang hanya 1 (satu) bulan lagi, anggaran akan terserap dengan baik. Akan tetapi, Bambang mempertanyakan target sampai akhir tahun yang belum disampaikan. Selain itu, Bambang juga mempertanyakan opini dari BPK-RI terhadap Kemenperin RI. Bambang melanjutkan, Pulau Jawa sudah overload dalam masalah industri, program Pemerintah yang lama mengenai penyebaran industri adalah suatu hal yang bagus. Terkait UKM, Bambang mempertanyakan masalah pembinaan UKM yang kesulitan modal agar pemula dan UKM yang sedang berjalan dapat terfasilitasi dengan baik dan mendapatkan bantuan kredit rakyat, serta mendapatkan pengarahan terkait hal tersebut. Bambang mengingatkan kepada Menperin RI mengenai masalah BPOM agar tidak ada oknum kepolisian dan kejaksaan yang ikut campur dalam sektor tersebut.

Permasalahan Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR-RI Rapat Audiensi dengan Senat Univeristas Gadjah Mada (UGM)

Bambang mengharapkan dari senat memperjuangkan kampus dan teman-teman mahasiswa.

Evaluasi Kinerja Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Bambang mengatakan darimana pinjaman pembangunan bandara. Bambang meminta perbaikan runway dioptimalkan, percuma diperpanjang jika sinkronisasi apron dan penumpang tidak sesuai. Bambang menyarankan xray di bandara dibedakan untuk orang dan barang.

Pertimbangan Standar Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan RI

Bambang memberikan saran yaitu BPKN harus tetap ada karena harus tetap menyediakan produk.

Realisasi Anggaran 2016 dan Rencana Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal)

Bambang bertanya terkait realisasi kinerja BPKM, kira-kira apakah ada peningkatan atau tidak, dan ia juga bertanya mengapa para pengusaha di Indonesia pindah ke luar negeri.

Evaluasi Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero), Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero), dan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)

Bambang meminta penjelasan terkait kapal dari PT ASDP yang sudah berusia tua. Padahal, Pemerintah akan mengirimkan kapal-kapal baru sebanyak 80%. Bambang juga meminta data keuntungan dari PT ASDP.

Panja Ratifikasi Perdagangan – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Gula Indonesia (AGI)

Bambang mempertanyaan pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk perjanjian, apakah pemerintah sudah melibatkan asosiasi terkait dampak-dampak dari perjanjian yang ada. jika belum ada maka harus didiskusikan dengan asosiasi-asosiasi, karena ini tidak sah maka harus memberikan masukan kepada pemerintah. Bambang mengatakan bahwa pemerintah harus memberikan hitungan dan untuk diserahkan kepada asosiasi. Pada zaman Pak Harto bahwa impor gula kita cukup bagus, sedangkan lahan tebu kita untuk saat ini liar karena pemerintah tidak pernah menghimbau petani
bahwa keadaan gula sedang kritis. Kita harus bisa memprotect agar masyarakat bisa menggunakan produk-prduk dalam negeri.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal

Bambang mengatakan bahwa BKPM mendapat 8 kali berturut-turut terkait WTP. Bambang juga mengaku menyesal jika terjadi pemotongan kisaran 400 Miliar untuk BKPM. Pertumbuhan ekonomi menurun, dibawah 5%. Bambang juga mengaku tidak setuju apabila BKPM ini dipotong anggarannya. Bambang berharap semoga ekonomi Indonesia bisa lebih baik lagi.

Ratifikasi Perjanjian Internasional – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) dan Dirut GP Farmasi

Bambang mengatakan bahwa masukan yang ada ini sangat bagus sekali, sehingga Bambang menyimpulkan bahwa pada saat pemerintah melakukan suatu kebijakan yaitu mengadakan 6 perjanjian kurang bahkan tidak melibatkan stakeholder karena stakeholder disini antara lain pengusaha dan masyarakat. bahwa Pemerintah tidak terbuka dalam hal kalkulasi yang jelas yang akan diterima oleh masyarakat, pengusaha dan Negara kita. Pemerintah harus bisa melakukan kajian terkait protect atau apa yang harus kita cegah agar Negara lain tidak sembarang masuk, karena obat selama ini tidak pernah diprotect. Bambang mengatakan bahwa ada Pasal yang dihilangkan kaitannya dengan penggunaan bahasa Indonesia untuk pekerja asing, sementara kita ke luar negeri harus adnaya TOEFL dan berbagai macam. Dokter itu tidak memihak kepada farmasi, karena dokter memberi tawaran obat impor kepada pasien. Bambang mengatakan bahwa defisit muncul akibat dari banyaknya kata impor, sehingga kita harus menjiwai bahwa penggunaan produk Indonesia sangat penting.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 dan Rencana Kerja 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam

Bambamg mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadikan Batam sebagai pelabuhan transit internasional dan domestik dan bisa mematikan Singapura, tergantung dari kemampuan. 300 Triliun didapatkan Singapura. Bambang juga mengatakan bahwa seorang coffee maker bercerita, dia bawa bahan mentah 204 TEUS, tetapi tidak bisa masuk ke Batu Ampar karena harus melewati Singapura dulu.

Konteks Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Bambang mengatakan bahwa dirinya setuju jika holding dapat bermanfaat bagi masyarakat karena utamanya BUMN dapat bermanfaat bagi publik.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2016 dan Rencana Kegiatan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Bambang mengatakan bahwa anggaran yang diusulkan tidak akan cukup jika KPPU bekerja berdasarkan pelayanan kepada masyarakat keseluruhan. Ia menanyakan sampai batas mana ukuran modal KPPU dalam membela pengusaha untuk kepentingan masyarakat. Ia juga menanyakan KPPU sudah mempunyai call center atau belum, karena di dapilnya KPPU masih terdengar asing. Selain itu, Bambang juga menyinggung masalah pedagang tol laut yang menggunakan tol laut dengan tidak mengatur basis penjualannya. Ia tidak setuju dengan KPPU terkait ketidaksetujuan KPPU atas peraturan dari Kementerian Perhubungan tentang pengaturan jumlah armada online. Transportasi resmi dari Pemerintah mati, seperti Blue Bird, dahulu dibangga-banggakan, tapi saat ini hancur total. Bambang mengatakan bahwa adanya transportasi online dapat menghancurkan produktivitas bangsa karena pemilik transportasi online sudah mempunyai pekerja tetap. Pengguna transportasi online juga dapat berdampak pada keselamatan publik karena driver saling kejar setoran. Mengenai kartelisasi, Bambang berpandangan bahwa itu akibat dari kebijakan Pemerintah yang tidak berpihak. Ia tidak menyetujui jika transportasi online menggunakan fix price sebagai alat ukur karena akan mengakibatkan kartel. Bambang menyetujui jika ada tarif atas dan tarif bawah. Terakhir, Bambang berharap agar KPPU lebih memperhatikan YLKI atau Badan Perlindungan Konsumen.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Bambang mengatakan anggaran yang diusulkan oleh KPPU tidak akan cukup jika KPPU bekerja berdasarkan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Bambang bertanya apakah KPPU memiliki Call Center karena di dapil Jawa Timur, KPPU adalah asing. Bambang mengatakan pedagang-pedagang yang menggunakan tol laut tidak diatur penjualannya berdasarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Bambang mengatakan tidak setuju dengan ketidaksetujuan KPPU terkait peraturan Kemenhub tentang pengaturan jumlah armada online. Bambang mengatakan driver online bisa berdampak pada keselamatan publik karena drivernya saling kejar setoran. Bambang mengatakan tidak setuju fix price digunakan sebagai alat ukur, seharusnya ada tarif atas dan bawah.

Efisiensi Penurunan Biaya PT PLN — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi KemenBUMN dan Direktur Utama PLN

Bambang menyampaikan apresiasi kepada Direktur Utama PLN karena setiap ada permasalahan langsung ditanggapi.

Bambang juga membahas bahwa pembangunan PLTU di Lombok sangat membahayakn kondisi pariwisata karena PLTU akan menghasilkn hujan asam.

Realisasi Anggaran Tahun 2016— Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang

Bambang mengatakan prihatin karena serapan anggaran BPKS Sabang hanya 85%. Bambang bependapat anggaran yang tidak dijalankan lebih parah daripada korupsi karena rakyat sudah menunggu. Bambang mengatakan anggaran BPKS Sabang lebih besar daripada BPKS Batam karena Sabang merupakan wajah terdepan Indonesia. Bambang berpendapat Indonesia dapat menjadi negara transit yang terbesar di dunia. Luas Sabang 155 Km2 atau 15.000 ha, hal ini berpotensi menjadi tempat transit. Bambang mengusulkan ada Universitas Studio atau Taman Mini dipindahkan ke Sabang. Bambang mengatakan pariwisata di Sabang harus membawa potret Indonesia. Bambang bertanya berapa pendapatan dari sektor pariwisata yang dikelola oleh BPKS Sabang setiap tahun. Bambang berpendapat pelabuhan Sabang bisa digunakan untuk gate atau gerbang daripada Selat Malaka, karena posisinya sangat strategis. Selain menjadi pelabuhan transit, Bambang mengatakan Sabang juga harus menjadi bandara transit terbesar di dunia.

Realisasi Anggaran Tahun 2016 dan Pagu Anggaran Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Bambang mengatakan tidak melihat keseriusan Menperin terhadap sektor kemaritiman dan kelautan, padahal 2/3 bagian Indonesia adalah maritim, khususnya industri garam. Industri garam sangat memprihatinkan saat ini, petani garam kesulitan memproduksi garam yang berkualitas, semua sentra garam tidak memiliki washing machine yang memadai. Bambang mengusulkan Menperin membelikan washing facility, setiap sentra membutuhkan dua yang harganya tidak lebih dari Rp5 miliar. Bambang mengatakan perikanan adalah potensi Indonesia yang tidak dimiliki negara lain. Selain itu, white pepper dari Bangka memiliki kualitas yang baik di dunia tapi kondisi saat ini sangat memprihatinkan. Lahan white pepper di Bangka digusur Malaysia dan dijadikan lahan sawit.

Evaluasi Hasil Kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Angkasa Pura II (Persero) dan PT. Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Rapat Lanjutan

Bambang menegaskan menginginkan elektronik sistem ini secara full, sehingga nanti tidak bisa lagi untuk di manipulasi. Kemudian, ia menanyakan terkait mengapa ASDP tidak merencanakan pembuatan Dermaga dari dulu. Terakhir Bamang mengatakan ASDP masih bisa melakukan penyesuaian untuk mendapatkan keuntungan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Perum Perhutani

Bambang menanyakan status orang Perhutani yang merupakan orang dari Fakultas Kehutanan atau bukan sebab menurutnya apabila orang Perhutani bukan dari bidangnya, maka pantaslah Perhutani tidak memiliki perasaan. Menurut Bambang, masalah perhutanan sangat memprihatinkan dan Bambang memberikan contoh di Malaysia yang tidak ada menjadikan hutan sebagai hutan desa. Bambang mengatakan untuk pelaku pembakaran hutan, perlu diselidiki karena bila tidak akan memunculkan kambing-kambing hitam. Bambang juga mengatakan seharusnya Dirut Perhutani mengetahui bila hutan adalah satwa hidup dan tidak perlu takut dengan jabatan. Bambang menanyakan mengenai pencitraan tentang hutan desa dan Bambang keberatan dengan PerMen No. 39 yang akan menyebabkan ekosistem rusak dan hewan-hewan dianggap hama sehingga ditembak mati. Menurut Bambang, pemerintah tidak bertanggung jawab dengan hal ini dan malah masyarakat yang menanggungnya. Bambang juga mengatakan bila foto yang ditunjukkan dalam rapat hanyalah foto fake saja.

Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang tentang Desa — Badan Legislasi DPR RI Rapat Pleno dengan Tim Ahli

Bambang mengatakan desa yang akan mendapatkan dana desa harus menyampaikan Rencana Kerja Desa terlebih dahulu, baru anggaran dicairkan. Bambang mengatakan ada kepala desa yang setuju dan tidak setuju terkait dana desa.

Kinerja Badan Perlindungan Konsumen Nasional Periode 2013-2016 — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Bambang mengatakan konsumen dilindungi oleh yayasan ILKI, padahal BPKN adalah lembaga resmi dari pemerintah. Bambang mengatakan BPKN harus kuat karena banyak masalah yang perlu diselesaikan tentang konsumen. Bambang setuju perubahan UU tentang Perlindungan Konsumen diadakan, berharap BPKN menjadi lembaga independen.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia

Bambang mengucapkan selamat kepada Menteri Perdagangan atas wajar tanpa pengecualian, namun Bambang mengatakan bahwa ia memiliki satu kekecewaan yaitu pemberhentian logistik dalam menjelang idul fitri, sehingga hal tersebut mengakibatkan inflansi.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perdagangan dan Para Direktur Utama BUMN Bidang Pangan

Bambang menanyakan bagaiman program Pemerintah mengenai pemberhentian pengiriman barang pada H-2 lebaran.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Menurut Bambang seharusnya KUR diimbangi dengan pelatihan karena hal tersebut akan sia-sia. Indonesia mempunyai satu potensi dari para pekerja di luar negeri. Bambang juga menanyakan mengapa penyerapan Menteri Koperasi dan UKM sangat kecil. Para UKM juga membutuhkan sertifikasi.

Persiapan Idul Fitri 2017 — Komisi 6 DPR RI RDP dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN dan Para Direktur Utama BUMN Transportasi

Bambang mengatakan yang pertama yang perlu diperhatikan adalah transportasi publik massal. Jadi kita harus memperhatikan konektivitas. Komisi 6 melihat beberapa Direksi belum memiliki konektivitas, seperti PT Pelindo II.

Rencana Pemberlakuan E-Toll — Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN serta Dirut PT Jasa Marga

Bambang mengatakan bahwa yang berkaitan dengan sistem Electronic Toll Collection (ETC), jika infrastrukturnya belum siap, maka tidak jangan diterapkan dulu sistemnya, karena jika ada ETC yang rusak pada akhirnya akan menimbulkan kemacetan.

Pembahasan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala KPPU

Bambang mengatakan produktivitas KPPU mengalami kenaikan hampir 100% dibandingkan pada tahun sebelumnya, dan KPPU belum mengkertelisasi di sektor energi. Di bidang transportasi juga mulai timbul budaya kartelisasi, dan terkait permasalahan yang ada di tol untuk dicari permasalahannya karena ada persaingan yang tidak sehata.

APBN-P Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS

Bambang mengatakan jika kita hanya membangun terminal tanpa dermaga dan sebagainya, maka jumlah realisasi anggarannya benar walaupun sedikit besar. Karena kita tidak mengetahui kapasitas dermaga itu seperti apa. Bambang meminta penjelasan terkait dengan kapasitas pelabuhan seperti apa. Bambang berharap dengan anggaran yang besar untuk pelabuhan tidak terbuang percuma anggarannya.

Evaluasi Kerja dan APBN Tahun 2017 – Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian

Bambang mengapresaisi serapan tahun ini lebih tinggi 7%, dan sangat mendukung untuk anggaran ini, karena anggaran ini cukup kecil dibandingkan dengan Komisi lain. Bambang mengatakan bahwa Pak Jokowi menginginkan untuk fokus perindustrian maritime, karena sangat luas prospeknya untuk dibuat program. Perindustrian pangan sangat penting, sehingga kita akan membuat program untuk meningkatkan, dan kita memiliki 5 kopi yang terbaik di dunia seperti gayo dan lain-lain.

Bantuan Hukum yang diberikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Menurut Bambang anggaran yang diusulkan ini tidak akan cukup apabila KPPU bekerja berdasarkan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan. Bambang juga bertanya kira-kira sampai batas yang mana ukuran modalnya, lalu membela pengusaha-pengusaha yang betul-betul untuk kepentingan masyarakat, dan Bambang bertanya pula apakah KPPU mempunyai call center untuk mencakup Indonesia, karena di daerahnya KPPU itu masih asing. Terkait tol laut, pedagang-pedagang yang menggunakan tol laut tidak diatur penjualannya berdasarkan apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Konvensi Minamata mengenai Merkuri, Perubahan Prolegnas Tahun 2015-2019, dan Penetapan BPKH menjadi Mitra Komisi 8 DPR-RI — Rapat Paripurna DPR-RI ke-110

Bambang menyampaikan permasalahan yang berhubungan dengan Peraturan Menteri LHK Nomor 89 Tahun 2014 tentang Hutan Desa. Ia merasa sangat keberatan dengan aturan pembukaan hutan desa di hutan hidup, yang kini jumlahnya sedikit. Selain itu, Bambang mengkhawatirkan, jika hutan lindung dibuka untuk hutan desa, akan terjadi kebakaran hutan. Bambang juga menyampaikan mengenai perusakan ekosistem oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akibat penghancuran kapal di wilayah pesisir. Ia menuturkan kapal yang dibom di Pantai Pangandaran oleh KKP tidak pecah, karena di dalam kapal itu masih ada 100 ton bahan bakar, sehingga terjadilah pencemaran total di Pantai Pangandaran. Padahal, sudah ada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) mengenai batasan barang organik yang boleh dekat dengan pantai. Oleh karena itu, Bambang meminta kepada Menteri LHK untuk dapat memberikan masukan kepada Kementerian KP agar tidak melakukan pengeboman kapal.

Penyesuaian Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Kementerian/Lembaga — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, Badan Standardisasi Nasional dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Bambang mengaku prihatin dengan anggaran yang kecil. Pengembangan industri maupun perdagangan harus bisa dibackup oleh para mitra. Bambang sangat mengharapkan dorongan dari Komisi 6 DPR-RI lebih keras lagi.

Penyempurnaan Perubahan Alokasi Anggaran Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian, Menteri Koperasi dan UKM

Bambang mengatakan terkait dengan masalah anggaran ini, untuk Fraksi Gerindra di Komisi 6 belum bsa menanggapi keputusan yang ada di Komisi 6. Karena ini berat bagi Fraksi Gerindra dengan keputusan ini. Fraksi Gerindra melihat satu strategisnya mitra Komisi 6 yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan masyarakat.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dividen Tahun Anggaran 2018 — Komisi 6 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perindustrian

Bambang mengatakan F-Gerindra belum bisa memberi persetujuan terkait RKA, PMN, dan dividen Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018. Bambang mengatakan dividen sebetulnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah untuk menambah kas APBN. Tapi, bambang mengatakan F-Gerindra menganggap tambahan dividen dari Kementerian BUMN sebesar Rp1 triliun tidak ada apa-apanya. F-Gerindra menyetujui dividen Kementerian BUMN dengan catatan tidak ada alasan BUMN untuk tidak berkembang karena dipaksakan pemerintah. Bambang mengatakan tidak setuju jika PMN digelontorkan, karena PMN logistik sebagian besar tidak berjalan.

Kinerja Keuangan dan Kinerja Operasional, serta Progres Program 35.000 MW — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (BUMN RI) dan Direktur Utama (Dirut) PT. PLN (Persero)

Bambang membahas hutang PLN yang sekitar Rp2000 Triliun sampai Rp3000 Triliun dan sudah kesempitan sekali karena mendapatkan warning dari Menkeu. Ia meminta untuk dijelaskan bukti banyak pembangkit-pembangkit lama yang menggunakan produk China. Ia mengatakan banyak digunakan pembangkit baru tapi pembangkit lama tidak digunakan. Ia menanyakan jumlah MW yang tidak bisa diganti dengan pembangkit baru sedangkan yang lama tidak dipelihara. Ia juga menanyakan alasan masih impor listrik dari Malaysia padahal Malaysia dari hidro sedangkan Indonesia tenaga air dan lebih besar dari Malaysia. Ia meminta penjelasan jumlah penurunan EPP. Ia mengatakan di Lombok, pembangkit PLN dengan batubara, pembangkit swasta dengan gas. Menurutnya, Lombok lebih efisien menggunakan gas. Ia menanyakan sejak kapan kebijakan Pemerintah atas kenaikan tarif listrik. Ia juga menanyakan sisi executive. Ia meminta gardu induk yang meledak dicek lagi. Menurutnya, bukan salah overload melainkan trafonya tidak dilindungi.

Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Bambang menanyakan usulan terkait tambahan anggaran dari Kementerian Perindustrian atau dari Bappenas. Bambang juga mengatakan bahwa sampai detik ini Kementerian KKP belum dapat membuat satu usulan untuk industri perikanan, yaitu pengganti cantrang.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-China Free Trade Area — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Asosiasi Aneka Industri Keramik

Bambang mengatakan mengatakan harusnya industri keramik berada di Sumatera yang terintegrasi dengan pelabuhan sehingga pengangkutannya murah, tapi harga gasnya mahal. Bambang berpendapat perlu menyuarakan kembali untuk mencintai produk dalam negeri.

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN, Direktur Utama dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero), PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT Sucofindo (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero)

Bambang mengatakan BUMN tidak begitu terlihat perannya, padahal BUMN sangat penting. Bambang mengatakan tidak mengerti alasan PT Sucofindo dan PT Surveyor Indonesia tidak dilibatkan dalam pembangunan infrastruktur yang nilainya sangat besar, misalnya pembangunan bandara. Bandara di Kulonprogo setelah terbangun kapasitasnya overload. Bandara di Semarang sebenarnya bisa terintegrasi dengan kereta api tapi Kementerian Perhubungan membangun terminal di runway sehingga tidak bisa connect dengan kereta api. Bandara di Miangas, runway diperpanjang menjadi 1600 m ternyata pcr yang lama tidak dinaikkan, akhirnya semua pesawat tidak bisa melintas. Bahkan ada berita di media “Bandara yang diresmikan Jokowi hanya dilewati burung”. Bendungan 30% tidak ada airnya, seharusnya bendungan lama diperdalam. Ada bandara di Balikpapan dan tol ke Samarinda, tetapi sekarang bangun bandara di Samarinda. Pemerintah membangun jembatan terpanjang Batu Licin-Pulau Laut tetapi Pulau Laut merupakan taman nasional dan penduduknya hanya 10 ribu, sehingga kapal-kapal harus mutar karena jembatan tersebut. Bambang menyampaikan semua pembangunan tidak bisa beroperasi dengan baik karena PT Sucofindo dan PT Surveyor tidak dilibatkan. Bambang mengatakan pendapatan BUMN miris, padahal ada banyak proyek tapi perushaan BUMN tidak dilibatkan sama sekali. Bambang mengatakan bagaimana memajukan dunia maritim, karena Indonesia sudah menjadi poros maritim, 95% laut Indonesia dilalui kapal dunia. Bambang mengatakan PT BKI sampai saat ini tidak bisa statitoria murni/ internasional klasifikasi karena Kemenhub belum memberikannya. Vietnam sudah statitoria tapi BKI yang ngajar Vietnam belum statitoria. Bambang mengatakan bagaimana keseriusan PT BPUI terhadap pembinaan UMKM, karena KUR dinaikkan 4x lipat, jadi anggaran untuk mengawasi harusnya tidak menyusahkan. Bambang juga bertanya besaran bunga yang diberikan PT BPUI dan proses feasibility study.  

Kinerja Operasional dan Kinerja Keuangan Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDP) dengan Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN dan Direktur Utama dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Iglas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) dan PT Survai Udara Penas (Persero)

Bambang mengatakan prihatin dengan kondisi perusahaan BUMN. PT KKA memiliki utang sebesar Rp900 M, Bambang mengatakan jumlah tersebut sangat besar apalagi dengan adanya tambahan produksi listrik, bagaimana PT KKA mengatasi permasalahan utang guna meningkatkan aktivitas produksi perusahaan. Bambang mengatakan BUMN berfungsi sebagai stabilitator pasar. Dengan keadaan perusahaan saat ini, maka tidak mungkin menjual produk di bawah harga pasar. Bambang bertanya bagaimana dengan rencana PT KKA yang ingin merevitalisasi kapasitas terpasang yang naik, mengapa tidak sekalian menaikkan kapasitas pertahun, dan apakah marketnya tidak bisa dimaksimalkan dengan sinergi BUMN. Bambang mengatakan ISN sebenarnya memiliki peluang bagus dengan jumlah rakyat Indonesia sebanyak 260 juta. Bambang mengatakan di Italy, kapal-kapal dari tahun 1938 masih beroperasi dan pesawat penumpang tahun 1971 masih digunakan, padahal pesawat PT Penas bukan pesawat penumpang. Pesawat tentara tahun 1964 masih jalan dan digunakan, tidak ada batas pemakaian pesawat, kecelakaan tergantung pada SDM yang mengoperasikan. Bambang berpendapat pesawat PT Penas harusnya didukung oleh APBN, jumlah pesawat harus cukup untuk untuk seluruh Indonesia. Bambang mengatakan akan memberi masukan kepada Kementerian Perhubungan bahwa tidak pembatasan umur kapal dan pesawat, akibatnya kesulitan mendapatkan armada dan membuat ekonomi terpuruk. Bambang mengusulkan PT Penas untuk membeli pesawat buatan dalam negeri. Bambang mengatakan MRO tidak hanya bergantung pada energi tapi juga teknologi, jika pesawat sudah dilakukan maintanance sesuai standardisasi, maka pesawat setiap tahun selalu baru, umurnya boleh panjang tapi mesinnya baru. Bambang bertanya apakah SDM di PT Merpati masih memenuhi kompetensi. Bambang mengatakan Garuda dan Citylink merupakan stabilisator pasar dalam hal pesawat, tapi PT Merpati sepertinya optimis bisa. Bambang mengsulkan PT Penas membuat pemetaan permasalahan perikanan untuk nelayan-nelayan yang susah mencari ikan karena tidak tahu persebaran ikan. Bambang mengatakan tidak anti terhadap pesawat tua, tapi SDM Indonesia harus belajar terkait pesawat masa kini.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Industri Kereta Api (Persero), PT. Krakatau Steel (Persero) Tbk., PT. Dirgantara Indonesia (Persero), PT. PAL Indonesia (Persero), PT. Pertamina (Persero), PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk., PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero), PT. Bukit Asam Tbk., PT. Timah Tbk., dan PT. Aneka Tambang Tbk.

Bambang mengatakan sedikit apresiasi melihat kinerja dari dirut PT. DI. Bambang juga mengatakan minat orang beli baja di KS sangat buruk dan sebagian besar orang membeli beji di KS kalau sudah tidak ada swasta.

Kinerja Perusahaan — Komisi 6 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian BUMN RI, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Holding, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Perum Perhutani dan Perum BULOG

Bambang mengatakan dirinya malu sebab perusahaan-perusahaan ini sudah menjadi BUMN tapi tidak bisa mengelola korporasinya. Menurutnya, BUMN ini padahal tidak perlu memikirkan modal lagi, tapi justru swasta yang banyak menguasai pasar. Bambang menyampaikan keprihatinannya meskipun memang ada yang bagus seperti RNI dan berharap untuk menjadi lebih baik. Bambang mengatakan mengenai apa yang disampaikan oleh PTPN sebelumnya, ada 38 T yang direvaluasi aset. Menurut Bambang, revaluasi aset itu pasti ada butuhnya dan apabila mau ada pengembangan baru revaluasi. Bambang mengatakan, KemenLHK terlalu banyak mengeluarkan kebijakan yang ngawur. Bambang mengatakan, ada sekitar 14 hektar hutan yang akan dibebaskan untuk dijamah masyarakat, untuk apa hutan dan jadi apa PTPN dan Perhutani. Bambang juga mengatakan, BULOG ini kerjanya hanya sebagai broker lalu mengapa tidak bisa. Bambang juga sedih serapan BULOG sangat kecil (tidak sampai 5%) daripada target. Mengenai info BULOG akan menyerap daging sapi atau kerbau India tapi dengan tipu-tipu rakyat, padahal daging kerbau tapi ternyata sapi, Bambang mengatakan agar dikembalikan yang sebenarnya pada rakyat. Bambang menanyakan, alasan RPK lebih mahal daripada di pasar padahal merupakan stabilisator pasar. Bambang malu bila saat dirinya tidak di DPR lagi, ditanyain mengapa tidak mengkritisi BULOG. Bambang mengatakan, ini sebenarnya merupakan over supply tapi ketika dicek di pupuk Indonesia itu PSO-nya dilebihkan 50% dan dirinya memohon keterbukaan dari BULOG. Bambang mengatakan, beras over supply dan under supply tergantung wilayah masing-masing harganya tidak bisa menentukan hpp-nya Jd bapak tdk bisa menentukan harga sendiri.

Kondisi Perusahaan, Penugasan dan Target Dividen — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Usaha Industri

Bambang menanyakan apakah mungkin ada yang dapat menambahkan dividen karena ini untuk kepentingan negara, dan akan dirasa memalukan apabila PMN (Penyertaan Modal Negara) diberikan ke BUMN tetapi dividen tidak naik sama sekali.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

Bambang Haryo Soekartono menjelaskan bahwa pasti akan terjadi peningkatan tarif logistik tentu kami memohon diadakan analisis kembali dan dikhawatirkan pertumbuhan ekonomi kita yang sedang turun bisa menurun kembali. Permasalahan yang ada di angkutan ini yang di mana kami melihat sudah ada persiapan yang bagus hanya saja kami belum mendapatkan informasi dari Kementerian Perhubungan menangani kapasitas angkutan darat, kami melihat sudah terjadi peningkatan tarif apalagi bila terjadi overload dari angkutan itu sendiri. Begitu juga angkutan laut sebab masalah utamanya adalah jalur di titik-titik kepadatan sehingga banyak kapal yang mengalami kesulitan dengan arus yang kurang kondusif. Untuk angkutan udara jangan sampai terjadi delay sebab bila terjadi maka akan banyak orang yang tidak mendapat tempat untuk menunggu. Untuk kereta api, kita kekurangan rolling stock yang dipakai Mass Rapid Transit (MRT). Untuk angkutan penyebrangan, kapasitas angkut tidak bisa ditingkatkan lagi karena kapal banyak yang menganggur tetapi untuk masuk beroperasi kapal tidak lebih dari 70%. Langkah apa untuk ke depannya agar keluhan dari pengusaha bahwa kapal yang tidak bisa beroperasi tetap mengeluarkan biaya yang besar. Perlu ada penambahan pasang dermaga untuk menambah kapasitas angkut yang lebih besar. Permasalahan posko kesehatan, tidak ada di posisi rest area. Mohon dioperasikan untuk rest area. Untuk Basarnas, apa yang sudah disampaikan untuk menempatkan armada di posisi sentral, belum dibentuk posko di Belitung sehingga ini memudahkan accident. Oleh karena itu perlu dibangun posko-posko di posisi sentral. Untuk BMKG, kami sudah melihat di kantornya bahwa peralatan sudah usang dan kami mohon langkah-langkah ke depan untuk peningkatan kemampuan BMKG. Untuk Polrantas, rekayasa lalu lintas itu apa saja karena sampai detik ini belum ada mengarahkan lalu lintas ke arah selatan dan mohon jelaskan apakah ini benar atau tidak.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Bambang mengatakan bahwa angkutan danau memang menjadi wewenang Provinsi dan Daerah dan Bambang berharap untuk ada program dan anggaran mengenai sosialisasi keselamatan untuk di dapil. Bambang mengatakan jika penumpang mengerti tentang keselamatan maka mereka bisa menyelamatkan diri secara maksimal sehingga tidak bingung seperti yang terjadi kecelakaan seperti
itu. Bambang meminta untuk pembangunan yang sesuai dengan UU agar tidak mengurangi keselamatan penumpang dan pembangunan harus fokus pada kapal keruk. Untuk pembangunan pelabuhan juga jangan di lakukan di pulau Jawa, tetapi pda poros maritime dunia yaitu di Selat Malaka. Bahwa di Patimban tidak bisa dibangun pelabuhan dikarena buka teluk tetapi sudah terlanjur menjadi program strategis nasional. Terkait angkutan udara banyak sekali masukan, Dirjen Perhubungan Udara begitu banyak membangun bandara, bahwa di Kertajati sampai saat ini belum ada pesawat mendarat di sana kecuali city link yang penugasan, bahwa di Kertajati tidak ada transportasi selain ojek. Bambang mengatakan bahwa bandara di Jogja tidak bisa dibangun proyek strategis nasional dikarenakan daerah tersebut daerah rawan bencana. Bambang khawatir jika infrastruktur dibangun maka akan dilanda tsunami karena jarak tersebut kurang lebih 100 meter dari laut. Dirjen Perhubungan Laut sudah begitu
banyak membuat kapal di dalam negeri, tetapi belum mendengar adanya pembangunan pesawat perintis dari Dirjen Perhubungan Udara.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bambang mengatakan proyek PUPR terkesan main-main, dengan utang yang banyak, jangan sampai PUPR membangun tol yang sia-sia, tol yang baru dibangun memiliki tarif yang terlalu mahal sehingga tidak ada truck yang lewat. Selain itu, waduk sudah jadi tetapi tidak ada airnya. Bambang mengatakan ketika Komite Keselamatan Kontruksi terbentuk masih ada 5 kecelakaan kerja, setelah dicek ternyata Komite tersebut tidak independen.

Prediksi Gempa dan Antisipasi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Bambang mengatakan, turut prihatin terhadap peralatan yang masih kurang, dibanding di Jepang padahal Indonesia jauh lebih sering mengalami gempa. Bambang mengatakan, untuk masalah Jakarta dan sekitarnya, jumlah penduduk 58,2 juta penduduk namun di Basarnas hanya memiliki 190 petugas sementara di Lampung yang jumlah penduduk lebih banyak, tapi mempunyai 490 petugas sehingga menurutnya, perlu pembenahan sumber daya manusia mengenai hal ini. Bambang meminta posisi-posisi SDM harus dibenahi dan melakukan sosialisasi, sebab mereka yang bekerja di gedung-gedung tinggi belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang penyelamatan diri dalam bencana. Bambang mengatakan, setiap 3 bulan sekali, selalu diadakan latihan yang dinamakan latihan evakuasi dan semua penduduk di Jepang sangat antusias karena sudah kebiasaan. Mohon bila anggaran disetujui, Bambang mengatakan, ini tugas BMKG untuk melakukan sosialisasi dan latihan. Bambang mengatakan, bila terjadi bencana sudah siap dengan kekuatan SDM ataupun infrastruktur yang telah disiapkan dan semoga bencana itu tidak terjadi, tetapi jika terjadi semoga bisa diminimalisir.

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Bambang mengatakan serapan anggaran Kemenhub tahun 2018 harus jauh lebih baik, mengingat ada lembaga yang memiliki anggaran sangat kecil seperti Badan Standardisasi Nasional (BSN). Bambang mengatakan Kemehub hanya fokus kepada alat transportasi padahal ada begitu banyak infrastruktur yang amburadul. Terkait jalan raya, 60% jalan tidak memenuhi syarat untuk digunakan sebagai jalanan transportasi darat. Selain jalan raya, pelabuhan juga kebanyakan dangkal, dari 141 pelabuhan internasional, 80% tidak memenuhi syarat dalam hal kedalaman alurnya. Bambang berpendapat banyak bandara dan pelabuahan yang dibangun setengah-setengah, misalnya Angkasa Pura membangun bandara di Pontianak dengan revitalisasi menjadi lebih besar, Oktober 2017 diresmikan Presiden Jokowi tetapi akhir 2017 kapasitasnya menurun. Kemudian ada pelabuhan yang tidak mencapai target, banyak ketidaksingkronan antara runway dan terminal. Infrastruktur bandar udara di Kulon Progo dari kapasitas sudah memenuhi syarat bahkan rencananya akan menjadi bandara terbesar di Indonesia, tapi pembangunannya sangat berbahaya karena termasuk wilayah rawan gempa. Bambang mengatakan banyak keluhan dari beberapa Kepala Dinas terkait jembatan timbang yang diatur dalam UU No.23, permasalahannya bukan pada alat transportasinya tetapi infrastruktur, berharap Menhub dapat merekomendasikan kepada MenPUPR untuk membangun infrastruktur sesuai dengan kuantitas yang dibutuhkan masyarakat. Bambang menyampaikan LRT tidak terconnect dengan transportasi super massal berbasis rel menuju kota-kota, padahal harapannya LRT ini terconnect, dan biasanya di negara-negara lain, LRT dipakai dalam kota saja.  

Masalah Transportasi Jabodetabek — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ)

Bambang menanyakan status BPTJ serta meminta agar BPTJ serius melakukan program sebab anggaran BPTJ lebih besar dari BSN yang langsung di bawah oleh presiden. Bambang mengatakan, transportasi di Jabodetabek carut marut dan paparan yang disampaikan oleh BPTJ kurang komprehensif karena tidak hanya mengelola transportasi penumpang, tetapi juga transportasi barang yang mengembangkan ekonomi di Indonesia. Bambang menanyakan kebenaran angkutan besar menjadi penyebab kemacetan di jalan tol padahal di UU 22, semua kendaraan di jalan tol harus di atas 60 km/jam dan hukum bagi kendaraan yang di bawah kecepatan 60 km/jam. Bambang mengatakan, transportasi di Jakarta berantakan karena tidak memikirkan transportasi massal publik yaitu kereta api yang seharusnya mencoba merencanakan kereta api harus ada hub-nya dan feeder transportasi publik yang berbasis rel. Bambang mengatakan, harus ada central station yang menghubungkan semua transportasi feeder di Jakarta. Bambang menanyakan keikutsertaan BPTJ mengelola LRT dan mengatakan LRT tidak berguna Menurut Bambang, LRT tidak boleh digunakan antar kota, karena LRT itu lite, ringan dan pelan dan bila BPTJ mengelola LRT, Bambang meminta pertanggungjawaban. Bambang mengatakan, LRT merupakan pemborosan uang publik sebanyak 31 T, kalau digunakan buat kereta api bisa digunakan untuk 400 rangkaian kereta terbuang sia-sia. Bambang mengatakan kalau mengelola berarti ikut serta dianalisis, pengaturan, perencanaan sebelum transportasi itu dikeluarkan dan Bambang belum melihat hal itu di BPTJ. Bambang mengatakan, terjadi tumpang tindih dan tidak ada yang mau bertanggung jawab mengenai LRT. Bambang mengatakan, central station letaknya di tengah kota, bukan di pinggir kota dan BPTJ hanya memerhatikan mall sementara rakyat kecil tidak ke mall. Bambang mengatakan, rakyat kecil lah yang menggunakan transportasi umum dan BPTJ harus menyebarkan transportasi ke berbagai tempat.

Penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Keinsinyuran dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi untuk Mencegah Insiden dan Kecelakaan Kontruksi — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Insinyur Indonesia (PII)

Bambang mengatakan infrastruktur yang dikejar pemerintah jarang dipakai oleh rakyat karena masyarakat tidak mampu membayar tarif jalan tol. Bambang mengatakan hampir semua yang mengerjakan jalan tol tidak memiliki sertifikasi kompetensi, kemudian timbullah pertanyaan, siapa yang membuat adjustment atas bangunan yang sudah jadi di Indonesia. Bambang menyampaikan ada 20 jembatan timbang yang tidak ada pengawasannya, apakah PII bisa yang melakukan pengawasan tersebut sehingga bisa menimbang berapa berat yang harus dibebankan ke jembatan itu. Bambang mengatakan ada kebijakan Presiden Jokowi untuk mendatangkan TKA dan Luhut Panjaitan menyampaikan bahwa TKA yang dibawa ke Indonesia adalah TKA yang spesial. Bambang berpendapat hal tersebut melanggar UU karena TKA yang didatangkan tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar, berarti ada ketidakpercayaan kepada insinyur Indonesia dan menggeser insinyur lokal mendapatkan pekerjaan.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi DPR-RI mengenai RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 — Rapat Paripurna DPR-RI

Bambang mengatakan tidak ada evaluasi Menteri Keuangan tentang 16 paket kebijakan yang harusnya bisa membawa pertumbuhan ekonomi signifikan, bukannya tumbuh tinggi tapi menurun. Bambang menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi 8 di Asia Tenggara dan dibawah Timor Leste. Bambang meminta infrastruktur yang dibangun diprioritaskan agar memberi perkembangan yang besar. Pemerintah membangun Bandara Kertajati dengan biaya Rp3,5 triliun, tetapi sampai hari ini yang digunakan baru 1 pesawat dan itupun penugasan. Hal ini menunjukkan banyak infrastruktur dibangun tidak skala prioritas untuk pertumbuhan ekonomi. Bambang berpendapat dana desa belum bisa menyumbang pangan, terlihat dari impor yang semakin besar, seperti gula, garam, susu dan daging.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Bambang mengatakan kapal yang kecelakaan di Danau Toba adalah kapal Landing Craft Tank (LCT), dimana jika terkena karang akan mudah sibuk. Kapal LCT banyak digunakan untuk melayani penyeberangan, padahal LCT sudah dinyatakan tidak boleh beroperasi di Indonesia. Bambang mengkritisi anggaran Ditjen Hubdat, sangat kecil dibanding Ditjen lainnya di Kementerian Perhubungan. 92% yang mengangkut logistik adalah transportasi darat, 7% transportasi laut, dan 1% transportasi udara. Bambang mengkritisi adanya negoisasi, Kemenkeu harus tahu bahwa angkutan ini menyangkut nyawa publik. Bambang menyampaikan ada rencana pembangunan 121 jembatan timbang, tetapi hanya 25 yang diambil dan belum beroperasi karena tidak ada anggaran. Selain itu, terminal tipe A di Banyuwangi sama sekali tidak dikunjungi oleh bus antar-provinsi, padahal semua bus diwajibkan berhenti di terminal tipe A. bambang mengusulkan agar anggaran terhadap pembangunan LRT dan jalur kereta api tidak dipindahkan, karena ini merupakan transportasi super massal dari jaman Belanda. Bambang mengatakan tidak setuju jika anggaran subsidi dipakai untuk LRT. LRT belum terhubung, tugas Dirjen Perkeretaapian adalah memperbaiki fasilitas umum yang tidak bermanfaat untuk publik. Bambang menegaskan bahwa safety tidak boleh ditoleransi.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018 dan Alokasi Anggaran Menurut Fungsi Program — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Bambang tidak melihat adanya inovasi industri yang terintegrasi. Bambang menyampaikan agar bisa diberdayakan. Mungkin jika diberdayakan anggarannya akan kurang.

Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2019 — Paripurna DPR-RI ke-130

Bambang H mengapresiasi WTP di 2017 dan hasil kerja Kemenkeu yang sudah sangat bagus tapi dari sisi ekonomi kurang mendukung. Ia meminta perhatian di bidang ekonomi agar kondisi keuangan negara semakin baik. Ia mengatakan infrastruktur sudah digelontorkan jumlahnya yang besar tetapi tidak membawa dampak pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Ia melihat ada yang kurang wajar, yaitu infrastruktur di bangun dari anggaran Rp151 Triliun menjadi Rp400 Triliun tetapi penggunaan semen dan baja kecil sekali. Selain itu, terjadi kebangkrutan 37.000 kontraktor. Menurutnya, infrastruktur yang dibangun tidak masuk ke skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, contohnya adalah tol laut dengan dana 2017 sebesar Rp337 Miliar dan tol ini tidak dipantai dari sisi perdagangan. Ia juga mengatakan ada berita di internet mengenai camat Miangas yang marah-marah menjelang lebaran karena kontainernya kosong. Berita ini masuk koran. Harga yang dilewati tol laut ada yang lebih tinggi. Ia menyampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada satupun pesawat kecuali Citilink di bandara Kertajati. Ia juga menyampaikan mengenai pembangunan jembatan terpanjang dengan biaya yang sangat besar dari Batu Licin ke Pulau Laut yang isinya hutan lindung. Ia mengatakan bahwa Pemerintah dulu membangun bandara di Balikpapan dan Pemerintah sekarang membangun bandara di Samarinda. Ia mengkhawatirkan bandara Balikpapan dan Samarinda mati serta tol tidak laku. Ia juga menyampaikan bahwa pangan semuanya impor padahal BUMN sudah diberi PMN tapi PMN 2015 masih banyak yang belum digunakan sedangkan target pertumbuhan perusahaan harusnya sudah dinikmati untuk kepentingan rakyat. Ia mengatakan dulu tax amnesty targetnya dari luar negeri dan sangat diharapkan Pemerintah bisa survive. Ia juga menanyakan ke BI dengan mempertahankan posisi Rupiah dan menggelontorkan USD3 Miliar/bulan menurutnya devisa akan habis. Ia meminta BI merange pertumbuhan ekonomi jangan terlalu besar tetapi harus akurat seperti institusi di luar negeri.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban dan Pembahasan (P2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Koordinator Panja Pemerintah

Bambang mengapresiasi Kemenkeu RI yang mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Lalu, menurutnya bila ada kementerian yang mendapat status WDP (Wajar Dengan Pengecualian), maka harus disaksis tegas. Untuk Kemendagri, ia mengatakan bahwa kementerian tersebut ada pengajuan kenaikan dana desa sebesar Rp80 Triliun padahal dari Rp6 Triliun selama tiga tahun, tak ada swasembada pangan.

Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Bambang mengatakan bahwa Kemendes sudah diberikan dana desa yang demikian besar, tetapi bukannya impor bertambah kecil untuk 11 komoditas yang harus diberdayakan oleh Pemerintah,
tetapi yang dilihat mala sapi, ikan, gula, garam dan sebagainya mengalami kenaikan. Ini merupakan bukti bahwa dari semua provinsi yang memiliki desa yang hebat-hebat malah mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, semestinya dari desa ini harus bisa ditumbuhkan UMKM dan ditumbuhkan koperasi. Bambang memohon untuk 4.000 orang untuk sebagai pendamping desa tidak hanya digunkan untuk mencegah Kepala Desa untuk korupsi, tetapi mereka yang menjadi tombak kita untuk
meningkatkan kemandirian desa. Bambang menyampaikan untuk Kementerian PUPR banyak pembangunan yang tidak selaras dengan Kemenhub, seperti jembatan musi 4 menutup maneuver kapal. Bambang memohon dalam pembangunan laut yang untuk diprioritaskan adalah jalur-jalur pendalaman laut karena jumlah lapak keruk sedikit sekali, dan untuk mengembangkan titik-titik startegis di Batam, Lhokseumawe dan Medan untuk dijadikan poros-poros maritime dunia.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN ta.2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Plt. Kepala Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel-BPWS)

Untuk Kementerian PUPR, Bambang mengatakan aspirasi dari Komisi 5 DPR RI diprioritaskan. Untuk Dirjen Perhubungan Darat, Bambang meminta harus ada jaminan keselamatan transportasi darat baik logistik maupun publik. Apabila anggarannya minim, maka sulit untuk mewujudkan transportasi yang mengedepankan asas keselamatan. Sementara untuk BMKG dan Basarnas, Bambang mengatakan fraksi Gerindra menolak anggaran tersebut karena tidak sesuai prikemanusiaan. Menurutnya faktor cuaca penting di segala sektor, maka seharusnya anggaran tidak minim. BMKG dan Basarnas bertugas untuk menyelamatkan nyawa publik. Untuk Kemendes PDTT, tidak ada masalah dalam anggaran.

Distribusi Bus di Beberapa Wilayah dan Rincian Rencana Kerja dan Kegiatan Tahun 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

Bambang mengatakan bahwa ada diskriminasi angkutan udara, khususnya angkutan laut. Anggaran APBN bisa 3-4 kali lipat anggaran darat. Kecelakaan terbesar 95% angkutan darat. Menurut Bambang, perlu ada sinkronisasi dengan bina marga. Kecelakaan 60-70% akibat infrastruktur.

Bencana Alam Gempa di Palu dan Donggala — Komisi 5 DPR RI RDP dengan Sekjen, Irjen, Kepala Balitbang, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR

Bambang mengatakan kayaknya anggaran Ibu Sekjen ini tetap, mulai dari tahun 2016 maksudnya tidak mengalami kenaikan, padahal kalau kami melihat dengan adanya Kementerian PUPR ini anggarannya harusnya naik secara keseluruhan terutama yang berhubungan dengan pembangunan fisik, harusnya Ibu Sekjen, di Kementerian PUPR ia mengusulkan harus ada semacam satu kegiatan dengan hubungan antar lembaga, ini yang menurut ia perlu ada pembenahan sehingga Ibu Sekjen tidak berjalan sendiri

Selanjutnya, Bambang mengatakan masih mengharapkan Ibu Sekjen harus berhubungan dengan BPPT, pengkajian teknologi karena nanti pasti Ibu Sekjen akan butuh kerjasama atau bermitra dengan LPNK ini. Terakhir, Bambang menegaskan kita harus bersyukur punya Hutan Bakau jadi mohon, tata ruang ini infrastruktur wilayah ini bekerja benar.

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam APBN ta. 2019 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI, dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI

Bambang mengatakan perlu ada solusi untuk mengatasi kurs Indonesia terhadap mata uang asing. Sebab, ia mengatakan cadangan devisa hanya cukup hingga 5 bulan untuk intervensi kurs. Selanjutnya, ia mengatakan perlu menekankan produk dalam negeri. Soal LRT, perlu ada penghematan dimana 1,6 Miliar rupiah habis untuk listrik. Ia menyatakan LRT harus terkoneksi dengan MRT, KRL, kereta bandara dan stasiun.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bambang menyambut baik adanya pembebasan jalan berbayar di jembatan Suramadu, namun ia meminta adanya anggaran untuk perawatannya mengingat akan semakin banyak kendaraan yang melintas.

Program Masing-Masing Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen, Irjen, Kalitbang, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPSDM Kemenhub dan BPTJ

Bambang mengatakan bahwa litbang harus bisa melakukan pengkajian dari semua sisi Kementerian karena di eranya Pak Jonan banyak dilakukan penelitian dahulu dan jangan sampai mengeluarkan suatu kebijakan tanpa dilakukan penelitian. Ia membahas mengenai Bandara Kertajati yang menurutnya percuma sekali karena terlalu mahal dan akhirnya tidak ada yang mau pakai.

Pembicaraan Tingkat 1 RUU RAPBN 2019 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)

Bambang mengatakan Gubernur BI merupakan indikator dan independen yang memberi peringatan Pemerintah apabila kondisi negara kurang bagus dan perlu suatu pembenahan. Ia juga membahas mengenai exchange rate data de Google di Asia Tenggara dan menyampaikan mengenai terjadi penurunan mata uang 1% sedangkan Rupiah 50% terdepresiasi. Ia mengatakan pada tahun 2012, harga minyak USD116/barrel dan infrastruktur yang dibangun di Indonesia hampir mendekati tidak bermanfaat bagi publik secara mayoritas, salah satunya sampai detik ini Bandara Kertajati belum digunakan padahal sudah diresmikan Presiden sejak lama. Ia juga membahas mengenai dana desa yang dalam pengawasan padahal sepertinya ada target seperti swasembada pangan bukan dana desa untuk membangun lapangan bola untuk liga desa. Ia meminta dana desa targetnya untuk swasembada pangan sehingga impor tidak ada lagi. Ia membahas mengenai KUR yang akan diturunkan menjadi 7%. Menurutnya, angka tersebut masih kurang dan seharusnya bunga KUR tidak lebih dari 3%. Ia menyampaikan sekarang hampir semua UMKM tidak ada yang diberikan KUR dan tidak diketahui KURnya kemana. Ia meminta evaluasi 16 paket kebijakan ekonomi. Ia menyampaikan pembangunan infrastruktur meningkat tapi tidak meningkatkan penggunaan baja dan semen dalam negeri. Ia berharap 2019 menjadi lebih baik.

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian/Lembaga (PNBP K/L), Badan Layanan Umum (BLU), Penyertaan Modal Negara (PMN), Defisit dan Pembiayaan RAPBN 2019 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Panja A dengan Koordinator Panja Pemerintah

Bambang mengatakan miris kalau PNBP dijadikan target karena rakyat sudah banyak terbebani dengan berbagai macam pajak di Indonesia tapi hal tersebut sudah menjadi pembahasan di anggaran. Ia mengatakan di Kemenhub disebutkan bahwa target PNBP menurun padahal diketahui jumlah dari moda transportasi baik udara, laut maupun darat meningkat karena pemerintah melakukan penambahan infrastruktur yang informasinya masif. Ia menanyakan pemakaian infrastruktur oleh masyarakat dan menurutnya harus di evaluasi. Ia menyampaikan pendapatan Kemenhub terbesar dari sektor maritim, sedangkan maritim hanya mengangkut logistik dan manusia 8% dari transportasi, 91% logistik diangkut transportasi darat, 1% di udara. Pendapatan dari sektor laut Rp4 Miliar lebih tapi darat hanya Rp0,5 Miliar. Ia menanyakan laut yang terlalu besar atau darat yang terlalu kecil.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Non Migas dan Pendapatan Laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Koordinator Panitia Kerja (Panja) Pemerintah

Bambang mengatakan bahwa KLHK mengeluarkan program perhutanan sosial untuk 7 Juta masing-masing mendapat 2 HA selama 30 tahun. Bambang tidak setuju karena apabila sampai ke hutan lindung karena ada 10 orang utan tertembak.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bambang mengatakan perlu ada perbaikan infrastruktur, jalan nasional, lampu penerangan dan pembatas lintasan kereta api. Selanjutnya, ia melihat pembangunan jembatan di Papua tidak memiliki kajian baik sebab ada beberapa kapal tidak dapat melintas. Menurut Bambang, seluruh infrastruktur harus memiliki standarisasi yang baik sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pembahasan Rincian Anggaran Untuk Fungsi dan Program Masing-Masing Unit Eselon 1 BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS dalam RAPBN Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Deputi Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, dan Deputi Perencanaan Bapel-BPWS

Bambang mengatakan bahwa keselamatan nyawa publik satu orang saja nilainya lebih dari satu anggaran APBN. Bambang mempertanyakan apakah initidak ada inisiatif penyelamatan dari pemerintah untuk kesiap siagaan SAR dikurangi dan yang lainnya untuk dikurangi. Dengan begitu banyak bencana-bencana alam yang terjadi, tetapi untuk anggaran SAR dikurangi. Bambang menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menolak untuk anggaran tersebut dan tidak menginginkan untuk membahas hal tersebut, sehingga untuk anggaran keselamatan publik mesti untuk diperhatikan lagi.

Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Bambang mengatakan Litbang Kementerian Perhubungan sangat kecil, perlu evaluasi dan analisis mendalam untuk membangun dan merevitalisasi infrastruktur. Bambang meminta pembangunan kereta bisa dipercepat agar bisa dirasakan semuanya.

Musibah Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Direktur Umum Lion Air, Kepala Basarnas, Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian RI, serta Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Bambang mengatakan Lion Air sering menerima keluhan masyarakat terkait kenyamanan dan keamanannya. Terkait kejadian jatuhnya pesawat Lion Air, Bambang menanyakan alasan maskapai tersebut masih dapat terbang. Lanjutnya, bila perlu maskapai Lion Air ditutup saja daripada terus memberikan citra buruk pada Kementerian Perhubungan RI. Bahkan, pemilik Lion Air mengakui bahwa maskapainya masuk dalam kategori terpuruk di dunia. Untuk KNKT, dirinya berterima kasih atas upaya pencarian jenazah dan menyatakan siap untuk berikan bantuan anggaran bila diperlukan.

Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2018-2019 — Rapat Paripurna DPR-RI

Bambang Haryo menyampaikan dengan adanya kebijakan yang akan diberlakukan oleh pemerintah yaitu akan menghapus Daftar Negatif Investasi terutama untuk transportasi bahwa asing dapat menguasai 100% investasi dari hulu hingga hilir ini berarti semua barang akan diangkut asing padahal terdapat 20 ribu angkutan logistik laut dan asing sekitar 6 juta angkutan logistik darat, dan disini sudah jalankan usaha dengan bagus dan akan dihancurkan 1 kebijakan oleh pemerintah pada akhirnya sudah dihancurkan dimana Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mempunyai pelabuhan terbesar di dunia dan 32 bandara internasional di Indonesia di Amerika hanya 5 pelabuhan internasional. Jangan sampai dibiarkan dan ini akan menghancurkan pengusaha dalam negeri apalagi ditambah 54 UKM2 Indonesia dikorbankan pemerintah. Bambang berharap semoga hal ini dapat dicegah, dan pada akhirnya bisa Indonesia menjadi negara yang lebih maju.

Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah

Bambang Haryo Soekartono menjelaskan bahwa seharusnya kita mempunyai sifat optimistis di semester 2 nanti bisa lebih tinggi lagi dari sebelumnya, itu semua bisa kita lakukan kalau ingin lebih kerja keras lagi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kemarin sudah kami sampaikan banyak sekali kartel-kartel energi dan pangan yang terjadi di negara kita. Terkait kartel pangan, ini ada 11 komoditas yang harus dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan UU nomor 7/2014 tentang Perdagangan, dari sisi harga, ketersedian dalam jumlah maupun kualitas. Sekarang harga cabai merah mencapai 100 ribu rupiah per kilogram di Garut, ini dampak multi player dalam ekonomi, makanan ikut naik semua, makanan jadi tidak terjangkau bagi masyarakat. Ini dampak dari kemarau yang baru satu bulan ini terkait cabai tidak membutuhkan terlalu banyak air jadi apa hubungannya dengan kemarau, saudara menggerojok banyak waduk dan embung bahkan sampai puluhan ribu jumlahnya, tapi kenapa kita masih mengalami kekeringan.

Di Malaysia 30 komoditas yang dijamin sedangkan kita hanya 11 komoditas. Itu tidak bisa dikendalikan dari sisi harga, ternyata harga cabai mencapai 100 ribu, dampak multi player ekonomi negara kita sehingga makanan jadi mahal dan tak terjangkau masyarakat. Kami tidak ingin terjadi lagi ketika di Semester I di tahun 2019 bahwa pada saat lebaran H- sekian dan H+ sekian itu truk tidak diperbolehkan operasi, jadi ketika ada truk yang mengangkut komoditas pangan itu harganya sangat mahal, ini suatu kebijakan yang aneh. Lebaran kemarin, angkutan barang dilarang jalan di Indonesia. Sebenarnya Sumatera tidak perlu sampai diberlakukan kebijakan tersebut. Kami mengharapkan nanti saat libur Natal jangan ada kebijakan memberhentikan truk dalam beberapa minggu. Mohon untuk bidang Maritim, bisa disalurkan sesuai pembagian BMKG dan Basarnas khususnya.

Permasalahan tiket pesawat bahwa pesawat itu semua biayanya menggunakan kurs dollar sedangkan dollar kita dari tahun 2012 - 2016 naik sebesar 60%, jadi kalau Pemerintah ingin menurunkan tarif tiket pesawat, sauudara hars optimis dollar kita bisa turun. Pemerintah belum menyediakan bandara Low Cost Carrier (LCC) padahal pesawat LCC kita ada 70% lebih dari pesawat yang ada di indonesia. Masih masalah tiket dan masalah holding, para petugas kita dalam jalur runway maksimal tidak bisa 30 pesawat masuk. Jadi pesawat dipaksa berputar di atas, itu yang menyebabkan avturnya cepat habis. Permasalahan holding (pesawat berputar di sekitar bandara) terus terang profesionalisme dari orang-orang kita di dalam memberikan jadwal terbang dan mendarat untuk satu jalur one-way itu hanya maksimal tidak lebih dari 30 di mana di Inggris bisa mencapai 100. Tolong dipantau project strategis nasional ini, kami tidak setuju sebenarnya bandara dan pelabuhan dibuat feeder. Kita masih banyak sekali projek-projek strategis nasional yang belum menghasilkan secara maksimal. Terkait banyaknya direktif-direktif presiden menginginkan perpanjang runway sehingga runway diperpanjang menjadi 2500 tetapi Pavement Classification Number (PCN) tetap pada 37, sebaiknya PCN di atas 40 sehingga ini tidak bisa memanfaatkan dengan baik.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 dan Nomor 104 Tahun 2017, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Bambang mengatakan posisi DPR sejajar dengan Presiden karena menganut trias politika dan pembantunya Presiden adalah Menteri. Di Amerika, pembantu Presiden dipilih Presiden dan di fit and proper Senat tenaga ahli itu sejajar dengan Menteri. Kemudian ia mengatakan bahwa seharusnya yang hadir di Komisi 5 wajib Dirut dan sama seperti di Komisi 6 kalau Dirut tidak datang rapat dicancel. Padahal Dirut diundang oleh regulator tapi seperti tidak ada harganya. Ia meminta agar di rapat selanjutnya Dirut harus datang. Ia menanyakan kepada Dirjen darat mengenai konsistensi dalam penambahan kapasitas angkut karena berdasarkan Permenhub No. 88 Tahun 2014 semua menginginkan penambahan kapasitas angkut/muat. Ia menyampaikan bahwa kapal di Merak itu jumlahnya 73 kapal dan 1 hari yang jalan hanya 23. Ia juga menyampaikan mengenai pengeluaran 1 kebijakan dimana semua kapal wajib kecepatan 10 knot maka 1,5 jam sampai. Maka masyarakat dipaksa naik kapal melebihi 4 jam yang harusnya 1,5 jam dan karena dipaksakan 1 dermaga yg harusnya 4 kapal dipaksa menjadi menjadi 6 kapal. Ia mengatakan biaya tetap kapal sangat tinggi yaitu 60%. Dari 30 hari, 1 kapal hanya operasi 10 hari dan 60% biaya tetap harus keluar. Bahan bakar mahal terutama BBM subsidi yang dibayar rakyat tidak boleh dibuat main-main. Ia meminta agar Permenhub No. 104 tahun 2017 ditambahkan mengenai penambahan dermaga dan bila nanti ada kecelakaan maka yang harus tanggung jawab adalah Pemerintah. Ia juga mengatakan kebetulan low cost biayanya lebih menguntungkan daripada ekonomi karena mereka dapat fasilitas low cost. Menurutnya, di UU penerbangan diperbolehkan bagasi berbayar tergantung regulatornya.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Evaluasi APBN 2018, dan Rekonstruksi Pasca Bencana — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Bambang menanyakan soal desa yang bermasalah dengan tata ruangnya. Oleh karenanya, ia meminta riset/studi agar pengaturan tanah di desa tidak menghancurkan tanah-tanah produktif yang justru menghancurkan ketahanan pangan. Selanjutnya, Bambang mengharapkan pengaturan anggaran dana desa diatur oleh Kemendes PDTT bukan Kementerian Dalam Negeri. Untuk Kementerian PUPR, Bambang menanyakan kebenaran kabar bahwa 37.000 kontraktor di Indonesia tidak dibayar. Ia juga menanyakan soal kesalahan prosedur sehingga bendungan di Sulawesi jebol dan menyebabkan banjir. Soal bendungan Bili-bili, dikatakan bahwa terjadi pengendapan luar biasa. Menurut Bambang, hal tersebut dapat mengganggu masyarakat yang menjadikan bendungan tersebut sebagai sumber air, sehingga perlu ada pengecekan dan kebijakan akan persoalan tersebut. Untuk Kemenhub, Bambang meminta penyelesaian lahan petani seluas 2 hektar yang dijadikan lahan untuk pembangunan Bandara Kertajati, sementara bandara tersebut tidak membawa dampak positif dari segi akses dan jumlah penumpang.

Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura

Bambang mengatakan bahwa yang menjadi backlog itu permasalahan yang berhubungan dengan pertolongan. Bambang juga mengatakan bahwa semuanya harus saling support karena pengaruhnya besar sekali untuk informasi yang dapat dideteksi.

Laporan Hasil Pembicaraan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (RAPBN), serta Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pembelanjaan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2018 — Paripurna DPR-RI ke-158

Bambang mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan masukan dan kritikan sehingga di tahun 2020 nantinya Indonesia bisa mendapatkan yang terbaik. Bambang melihat infrastruktur di Indonesia sudah dibangun secara signifikan sampai hampir Rp400 Triliun lebih, tetapi hasil pembangunan infrastruktur tersebut belum maksimal dirasakan secara merata. Swasembada pangan Indonesia ternyata tidak menjadi lebih baik, begitu juga persoalan kontraktor. Dalam tempo 3-4 tahun terakhir, UKM yang berkolaborasi dengan Koperasi sudah banyak yang mati sekitar 40.000 lebih UKM. PHK seperti yang terjadi di Krakatau Steel justru menimbulkan aksi demonstrasi yang besar. Bambang berpesan seharusnya infrastruktur dapat memberikan jaminan ketersediaan yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat seperti air minum, tetapi permasalahan PDAM masih kurang diperhatikan.

Distribusi dan Realisasi Anggaran serta Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Bambang mengatakan BMKG memang perlu sebagai fungsi pada keyakinan terutama investor maupun orang yang pariwisata karena cuaca adalah pedoman jika ingin bepergian. Ia menyampaikan bahwa Jakarta termasuk red zone yang berarti harus fokus kepada Jakarta dan juga Surabaya. Edukasi harus diselesaikan maksimal tiga bulan. Ia menyampaikan bahwa gunung vulkanik ada 147, jadi memang alat BMKG bukan hanya kurang modern tetapi kurang kuantitas juga. Ia menanyakan mengenai keberadaan alat BPPT karena alat tersebut mahal harganya dan fungsinya sangat penting. Menurutnya, yang menjadi suatu keprihatinan adalah alat pendeteksi tsunami tidak berfungsi dengan baik. Ia menyampaikan bahwa semua harus dipenuhi untuk melindungi nyawa publik karena nyawa publik sangat-sangat mahal sekali harganya.

Realisasi Anggaran 2019, dll — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, dan Direktorat Jenderal Pejabat Pembuat Komitmen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bambang menanyakan mengenai progres Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk tahun 2019 yang menurutnya sangat membingungkan antara realisasi dan target fisiknya yang tidak sesuai. Ia meminta penjelasan secara rinci. Menurutnya, banyak sekali direktorat yang tumpang tindih. Komisi 5 berharap hal tersebut bisa dibenahi agar setiap direktorat memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri untuk menjalankan tupoksinya secara optimal. Ia mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan ke-9 untuk negara yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi, tetapi keberadaan air bersih masih turun meskipun sungainya banyak. Hanya ada 1% PDAM di daerah-daerah terpencil. Ia menyatakan tidak setuju dengan penambahan anggaran KemenPUPR karena ia merasa pengelolaan dan daya serap anggaran pada tahun-tahun sebelumnya belum baik.

Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Bambang mengapresiasi capaian-capaian dan perolehan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat Kementerian Desa PDT, akan tetapi Bambang menghimbau agar pembangunan desa tertinggal ini bisa lebih cepat. Bambang juga mendengar bahwa pembangunan jalan desa ini sudah sangat banyak, yakni mencapai 200.000 km, maka Bambang meminta pembangunan jalan ini jangan ditambah lagi, sebab pembangunan ini menggerus produkivitas pangan warga. Bambang juga melihat konsentrasi pada penyediaan air bersih masih kurang. Sebagian besar masyarakat masih menggunakan air tanah sebagai sumber air bersih mereka. Bambang menjelaskan bahwa pengambilan air tanah ini tidak boleh, karena kita ini menjadi negara dengan curah hujan tertinggi dan curah hujan ini bisa ditampung oleh 71 danau yang ada di Indonesia. Penampungan air ini menghasilkan persediaan air yang banyak. Bambang berpendapat bahwa Indonesia harus mencontoh Amerika, di sana mereka itu memberi harga air yang sangat murah untuk warga, bahkan terkadang gratis. Bambang menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI memohon dengan sangat agar persediaan air bersih ini bisa memadai dan berharap agar rakyat bisa mendapat air bersih secara gratis. Bambang mengapresiasi penyerapan anggaran dan pencapaian pembangunan program yang dilakukan oleh Kemendes PDT. Bambang menyayangkan karena ada beberapa program Kementerian PUPR yang tidak dikenal di Makasar, contohnya adalah program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Padat Karya Tunai Penyediaan Air Minum (Pasimas), untuk itu Bambang menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI meminta agar Kementerian PUPR dapat melakukan sosialisasi dengan melibatkan satuan kerjanya.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Setjen, Itjen, Balitbang, dan BPSDM-P Kementerian Perhubungan

Haryo mengatakan Kementerian Perhubungan adalah Kementerian yang sangat strategis dan seharusnya diberikan Litbang yang bagus juga untuk penumbuh ekonomi bangsa. Haryo mengatakan fisik anggaran yang diserap masih ada yang 0%, Haryo apresiasi Balitbang yang sudah 35%. Haryo mengatakan banyak Bandar Udara yang diperpanjang tapi PCN jauh di bawah. Haryo mengusulkan agar proses infrastruktur yang dilakukan KemenPUPR adalah atas rekomendasi Kemenhub, karena yang mengetahui kepentigan pariwisata, industri dan perdagangan adalah Kemenhub.

Pemberian Amnesti Baiq Nuril, Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Perpanjangan Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), dan Penutupan Masa Sidang 5 Tahun 2018-2019 — Paripurna DPR RI ke-160

Bambang mengapresiasi temuan pansus Pelindo II beserta rekomendasinya. Lalu, ia menyoroti masalah dunia maritim, perikanan dan dan industri galangan yang sedang terpuruk karena kurangnya perhatian dari pemerintah. Lalu juga, industri maritim saat ini mengalami kesulitan karena tidak ada insentif pada fasilitas pelayaran. Maka, Bambang memberikan saran agar pemerintah dapat berikan perhatian pada industri maritim yang telah berdampak pada ekonomi Indonesia di sektor pariwisata.

Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN TA 2019 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia

Haryo mengatakan dunia maritim harus didorong sesuai program Presiden Jokowi, masalahnya dunia maritim saat ini hampir terpuruk, hal itu bisa dilihat dari insentif-insentif pada dunia maritim yang sangat kurang. Contohnya, bunga bank maritim Malaysia 1/3 dari komersil, padahal perbankan Indonesia yang masuk dunia maritim sangat kecil karena high risk, ini berarti tidak ada dorongan terhadap dunia maritim. PNBP dunia maritim adalah 1,2% adalah terbesar dari semua transportasi darat, laut dan udara, dari sisi infrastruktur dunia maritim sangat kurang. Industri perikanan Indonesia juga hancur, dari 80 sekian industri jadi 20 yang bertahan hidup. Dunia maritim juga bagian dari pariwisata dan sangat menjanjikan, tol laut yang sekarang juga tidak efektif karena lewat jalur komersil dan memuat barang, jadi tidak sesuai kebutuhan masyarakat. Haryo mengatakan BUMN sudah diberikan sinergi dan monopoli dalam penyelenggaraan apapun. BUMN yang menerima PMN harus mampu bekerja dengan maksimal.

RKA K/L Tahun Anggaran 2020 - Raker Banggar dengan Menko Perekonomian, Menko PMK, Menko Polhukam dan Menko Kemaritiman

Terkait opini WTP, Bambang meminta agar disampaikan kepada Banggar DPR-RI dan perbandingan daripada angka-angka, lalu serapannya seperti apa, apakah ada penurunan atau peningkatan. Untuk Menko Maritim, Bambang menjelaskan bahwa luas wilayah kelautan ini jumlahnya 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara yang dilewati poros maritim dunia dari Asia Timur menuju Australia, Amerika, Eropa, Arab dan lain-lain. Semuanya in melewati Selat Malaka. Jadi, Bambang berharap konsentrasi Menko Kemaritiman mulai difokuskan pada poros maritim dunia. Untuk itu, pembangunan pelabuhan di daerah Jawa ini bisa diperhatikan terutama pembangunan pelabuhan di Patimban. Bambang juga berharap agar semua pelabuhan di Indonesia bisa terintegrasi dengan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Untuk poros maritim domestik, Bambang menjelaskan bahwa sebenarnya sudah dilakukan oleh 25 ribu kapal di Indonesia dan semuanya melakukan proses perjalanan yang cukup baik, hanya perlakuan dari poros domestik ini masih belum maksimal, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diberlakukan kepada poros maritim domestik ini ada kenaikan dari 100% ke 1000% dalam 3 tahun terakhir. Bambang juga melihat infratruktur untuk kapal-kapal feri ini masih sangat lambat, padahal Sarpras yang ada sudah memadai. Mengenai LRT, Bambang menjelaskan bahwa biaya pembangunannya sangat besar, tetapi LRT ini hanya mampu mengangkut 140 ribu penumpang, sementara KRL bisa mengangkut 1,2 juta penumpang dengan biaya yang lebih murah. Untuk 50 rangkaian kereta ini jumlahnya tidak mencapai Rp50T. Jadi, Bambang berharap masalah pengoperasian LRT ini ke depannya bisa diefektifkan. Untuk Menko Perekonomian, Bambang mengharapkan adanya pertumbuhan ekonomi yang sangat signifikan. Target dana desa ini adalah kita bisa melakukan swasembada pangan, bukan untuk menjadikan desa itu modern, karena di Amerika, Eropa dan negara maju lainnya, bentuk desa ini masih tetap sama, hanya saja swasembada dan keberadaan petaninya sangat diperhatikan, sehingga mereka hidup sejahtera. Mengenai koperasi, Bambang menjelaskan ada sekitar 13.400 koperasi yang mati. Anggaran Kementerian Koperasi UMKM ini selalu diturunkan dalam 4 tahun terakhir, dari semula sekitar Rp1,8T menjadi Rp900 M, padahal mereka mengawasi dan memberi arahan untuk kurang lebih 56 juta UMKM yang ada di Indonesia. Untuk itu, Bambang berharap Menko Perekonomian bisa menghidupkan kembali koperasi-koperasi dengan memperhatikan anggaran untuk Kementerian Koperasi.

RKA K/L dan RKP t.a. 2020 — Komisi 5 Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Bambang menyampaikan tujuan dari pembangunan infrastruktur adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, semua infrastruktur harus dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya ketika musim hujan. Soal kebutuhan air, Bambang meminta adanya regulasi untuk pemanfaatan sumber daya tersebut sehingga masyarakat tak perlu mengalami kekurangan.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018, Hasil Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), serta Tanggapan Fraksi-Fraksi atas Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-155

Bambang mengatakan bahwa rekomendasi BPK-RI sangat penting untuk ditindaklanjuti terutama oleh DPR-RI. Bambang juga mengatakan beberapa kementerian dan lembaga mengalami disclaimer. Bambang berpendapat sebenarnya Presiden telah menindaklanjuti masalah ini seperti contohnya mengganti Menteri. Namun, masalah-masalah ini perlu dikaji lebih jauh, misalnya masalah infrastruktur seperti MRT di Palembang dan Bandara Kertajati.

Persiapan dan Kesiapan Arus Mudik 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Kepala Basarnas, serta Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI

Bambang mengatakan belum ada sosialisasi bahwa di Jawa ada tiga lintasan yaitu utara, tengah dan selatan. Selanjutnya, ia menuturkan perlu ada dorongan keras untuk jalur selatan yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif. Lanjutnya, kalau bisa truk diarahkan ke jalur selatan sehingga tak memasuki jalur pemudik. Mengenai kepadatan di pulau Jawa, menurut Bambang, tak perlu ada batasan karena seperti di Sumatra, Papua dan Kalimantan tidak alami kemacetan. Lalu, Bambang meminta seluruh pihak memberdayakan jalur laut dan bengkel selalu tersedia selama masa mudik untuk mencegah kerusakan alat transportasi darat. Bambang pun melihat mudik 2019 tidak lebih baik dari tahun lalu. Lebih lanjut, Bambang meminta evaluasi transportasi publik dan analisa jumlah pemudik setiap tahun agar tak terjadi overload penumpang. Ia meminta pada 2020, dana mengalami penambahan.

Pagu Indikatif RKA K/L t.a 2020 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Bambang menanyakan cara Kemendes PDTT untuk menarik perhatian media. Lalu soal program, menurut Bambang, semua terealisasi dan melebihi target. Ia mengusulkan Mendes PDTT sebagai Menteri Pangan untuk meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, Bambang meminta Mendes PDTT untuk memperhatikan pertanian di desa dan meningkatkan standarisasi. Soal anggaran desa, Bambang menanyakan alasan biaya desa hanya 3 Triliun rupiah sementara banyak persoalan yang harus diselesaikan.

Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Panja dengan Pemerintah

Bambang mengatakan mengapresiasi Dirjen Bea Cukai karena selalu mendapatkan predikat bagus, semoga di 2019 dapat capaian yang baik juga. Bambang mengatakan pajak rokok secara keseluruhan totalnya 70%, UMKM yang penjual rokok perlu diperhatikan. Bambang juga mengapresiasi Dirjen Pajak karena penerimaan pajak selalu naik waluapun di 2019 turun sedikit. Bambang berpendapat tidak ingin jika yang tidak boleh mendapatkan insentif pajak tetapi  diberikan insentif seperti dunia penerbangan. Bambang mengatakan PPN akan diberikan insentif 10%, ini sesuatu yang keliru, mengapa bukan transportasi yang dipakai rakyat yang diberi insentif, perlu dipertimbangkan kembali dan dihitung betul besaran pokok dari transportasi udara.

Pembukaan Masa Sidang 4 Tahun Sidang 2018-2019 — Rapat Paripurna DPR-RI

Bambang mengatakan Pemilu 2019 adalah Pemilu yang buruk karena banyaknya korban yang meninggal atau sakit dan masalah kecurangan. Bambang menyampaikan bahwa F-Gerindra setuju jika dibentuk Pansus Pemilu untuk mengawasi dan mengevaluasi hal-hal buruk di Pemilu agar tidak terjadi di Pemilu berikutnya, jika perlu dilakukan investigasi terkait hal-hal yang berhubungan dengan kecurangan maupun kecelakaan kerja. Bambang mengatakan terkait wacana pemerintah untuk menerapkan sistem e-voting, sistem tersebut tidak akan bisa berjalan dengan lancar, bahkan akan memperburuk sistem Pemilu.

Penyampaian Pokok dan Prognosis APBN Tahun 2019 dan Pembahasan RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2018 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan

Target daripada pertumbuhan ekonomi Indonesia minimalnya adalah 5,3%. Bambang merasa kaget ketika Menteri Keuangan menargetkan 5,2% pada semester II, padahal di semester I hanya mencapai 5,07%. Bambang melihat adanya sikap pesimis dalam hal ini, tetapi Bambang tidak menyalahkan Kementerian Keuangan, tetapi Menteri Perekonomian yang membawahi Kemenkeu. Bambang mengajak bahwa harus ada rasa optimis dan mengejar pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bambang mendengar bahwa Indonesia fokus ke maritim, tetapi serapan anggaran lembaga Bakamla sangat rendah, maka Bambang berpendapat bagaimana bisa memajukan bidang maritim Indonesia jika anggaran Bakamla rendah. Bambang menginginkan agar Kemenkeu mengaudit ulang Independet Power Producer (IPP) yang ada. Bambang menyampaikan ini demi kepentingan rakyat dan negara. Bambang meminta tolong agar Menteri Keuangan mengecek lagi proyek-proyek strategis nasional yang sudah dibangun oleh Pemerintah, apakah proyek-proyek yang ada ini benar-benar membawa hasil bagi masyarakat atau tidak, karena jangan sampai berujung seperti LRT yang pengoperasiannya tidak optimal. Bambang memohon agar Menteri Keuangan sebagai Bendahara Negara mempunyai kewajiban untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia, karena mayoritas pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari desa. Pertumbuhan eknomi di Jawa Timur sebelum ada desa adalah 7,72%, sementara di tahun 2018 jumlahnya menurun menjadi 5,59%. Oleh sebab itu, Bambang meminta agar Menteri Keuangan dapat mendorong pertumbuhan eknomi di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan pengelolaan dana desa di setiap daerah.

Pembahasan dan Rumusan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 - Rapat Panja Banggar dengan Tim Pemerintah

Bambang menyampaikan bahwa setelah melihat kinerja dari Pemerintah di tahun 2018 yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), memang masih perlu ada sektor yang dibenahi dari Kementerian/Lembaga (K/L) dan non K/L yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah. Subsidi saat ini perlu dipilih-pilih, karena sektor infrastruktur ada yang seharusnya sudah tidak perlu mendapat subsidi. Salah satu contohnya adalah tol laut yang melalui jalur komersial, proyek tol laut masih mendapatkan subsidi yang besar, padahal yang melewatinya justru kapal swasta yang jumlahnya mencapai ratusan, sehingga subsidi yang diberikan ini tidak bermanfaat dan tidak membawa keuntungan bagi publik, barang-barang yang diangkut masuk ke mekanisme pasar dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Salah satu contoh lainnya adalah LRT di Palembang, LRT di sana digunakan oleh masyarakat menengah ke atas dari bandara untuk bolak-balik ke mall, sementara rakyat menengah ke bawah tidak bisa mengakses LRT, karena jalurnya tidak melalui tempat-tempat yang dilalui oleh masyarakat menengah ke bawah. Bambang juga meminta Pemerintah harus memangkas pembangunan-pembangunan infrastruktur yana tidak memberi dampak ke negara. Banyak pembangunan infrastruktur yang tidak sinkron. Sebagai contoh, banyak kereta api yang sudah ada, tetapi deponya belum ada, maka jika seperti ini, bagaimana bisa infrastruktur ini memberi dampak keuntungan ekonomi bagi negara. Bambang menyampaikan bahwa ada Waduk di Sidoarjo sudah dibangun tetapi tidak berfungsi dan juga ada waduk yang sudah ditinjau oleh Komisi 5 tidak berjalan dengan optimal. Bambang juga mengaku belum mendapatkan informasi yang jelas terkait anggaran LRT di Jakarta, apakah sudah rampung 100% atau bagaimana. Mengenai masalah energi, Bambang meminta agar dilakukan kajian ulang terkait listrik. Saat ini kita masih menggunakan batu bara, batu bara memang sumber energi termurah untuk listrik, tetapi dampak yang ditimbulkan dari penggunaan batu bara ini sangat merugikan lingkungan, salah satunya adalah memicu terjadinya hujan asam. Mengenai elpiji, selama ini pemerintah masih belum bisa menyediakan jaringan gas yang diinginkan oleh masyarakat, Pemerintah juga belum mampu menstandarisasi suatu harga. Bambang berpendapat seharusnya Pemerintah bisa menetapkan harga komoditi pokok dan juga penjualan elpiji yang tidak melebihi Harga Eceran Tinggi (HET). Target dari dana transfer dana desa menurut Bambang perlu ditambahkan target utama dari dana desa melalui swasembada pangan dan target pertumbuhan ekonomi desa. Bambang berpendapat bahwa Bulog jangan dibebankan menyimpan beras yang jumlahnya sangat banyak dalam 3 bulan, karena tidak memiliki vacum. Pemerintah harus menyediakan 11 komoditas dan Bambang meminta untuk bisa direalisasikan. Untuk item Lapindo Bambang berpendapat mengapa tidak dimasukan saja ke dalam poin rekomendasi ini untuk masyarakat yang terdampak.

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018 - Raker Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan

Bambang mengatakan pada kesempatan ini Partai Gerindra menyampaikan pandangan terhadap Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN tahun 2018. Bambang juga mengingatkan BPK memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2018 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh Pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016. Kementerian Lembaga harus melihat detail dari penggunaan anggaran terutama aspek efisien dari penggunaan anggaran tersebut. Adapun perolehan opini WTP tidak dapat dijadikan tolak ukur penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, Pemerintah harus mampu mengatasi temuan-temuan BPK dan meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran.

Selanjutnya, Bambang menegaskan soal realisasi nilai tukar rupiah lebih tinggi dibanding asumsi APBN sebesar 13.400. Rasio utang Pemerintah Pusat semenjak tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Lifting gas hanya mencapai 1,14 juta barel perhari sedangkan target yang ada sebesar 1,2 juta barel perhari. Rasio utang Pemerintah Pusat terhdap PDB semenjak tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Adapun rasio utang tahun 2015-2018 adalah sebgai berikut berikut Tahun 2015: 27,4%, Tahun 2016: 28,3% Tahun 2017: 29,4% Tahun 2018: 29,81%. Terakhir, Bambang menegaskan pandangan Fraksi Gerindra langkah kebijakan pemerintah di dalam merealisasikan APBN 2018 tidak berhasil memenuhi target yang menjadi amanat dari pada Undang-Undang namun demikian Fraksi Partai Gerindra menyatakan belum dapat menyetujui pengesahan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2018 seperti yang kita ketahui, langkah kebijakan Pemerintah di dalam realisasi APBN 2018 tidak berhasil memenuhi taget yang sudah menjadi amanat UU, oleh sebab itu Fraksi Gerindra belum dapat menyetujui pengesahan RUU tentang P2APBN TA 2018.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Bambang mengatakan bahwa harusnya yang disampaikan adalah perkembangan dari anggaran 2019. Ia menyampaikan Komisi 5 mempedomani bahwa negara Indonesia adalah negara kelautan yang terdiri dari ribuan pulau. Menurutnya, infrastruktur dari udara dan laut menjadi pokok ujung tombak. Ia menyampaikan mudik sudah sukses namun perlu disempurnakan. Ia juga mengatakan tol laut mengalami kegagalan sedikit dan infrastruktur merupakan transportasi super massal yang harus segera diselesaikan. Ia mengatakan kapasitas angkut menjadi suatu target untuk Kemenhub. Ia mengatakan menitipkan kepada LRT karena hal tersebut menjadi project prestigious dan ia menanyakan kepada direktur mengenai kapasitas LRT untuk se-Jabodetabek yang dijawab maksimum 140.000 penumpang untuk 96 rangkaian gerbong yang sudah siap untuk disalurkan. Ia menyampaikan PT. Inka sudah mengeluh karena sudah harus mengirimkan kereta tersebut. Ia mengatakan bahwa mudik gratis Kemenhub luar biasa dan sudah 100%. Ia menyampaikan bahwa masalah terminal tipe A adalah setiap membangun terminal selalu jauh dari kota. Ia juga mengatakan bahwa Litbang harus ada. Ia mengatakan setuju untuk memperbesar anggaran Dirjen Perhubungan Darat karena 90% angkutan logistik dan penumpangnya yang mengatur adalah Dirjen Perhubungan Darat.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2020 dan RKP 2020 - Raker Banggar dengan Menteri Keuangan, Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia

Bambang menjelaskan bahwa Trade War itu sebenarnya merupakan opportunity bagi kita semua. Vietnam sendiri bisa menambahkan pertumbuhan investasi ekonominya, dimana pada kuartal I 2019 menguat 86%, dan 50% diantaranya berasal dari Cina. Bambang juga menyampaikan bahwa Vietnam mengalami kesulitan, hanya ada 14 ribu kesempatan, sementaa Cina mempunyai 200 ribu pekerja. Dalam hal ini hanya Indonesia dan Malaysia yang mempunyai kesempatan, dan Malaysia sudah merebutnya, tinggal Indonesia yang bergerak juga untuk merebutnya, mereka mengincar daerah Batam. Bambang menyampaikan banyak infrastruktur yang dibangun, tetapi sebenarnya fungsinya tidak terlalu dibutuhkan, contohnya adalah pembangunan LRT di Palembang. Bambang berharap ada peningkatan jumlah terhadap transportasi publik masal. Bambang menjelaskan ada satu kebijakan pemerintah, yaitu menghentikan logistik pada saat libur lebaran, hal ini boleh dilakukan, tetapi hanya di Jawa, sebab di luar Jawa sedang diadakan pembangunan. Bambang menyampaikan bahwa kita harus mengarahkan pembangunan infrastruktur yang memang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat, contohnya adalah pembangunan PDAM. Sebagai contoh, di daerah Medan keberadaan air bersih baru menyampai 32%, padahal air merupakan kebutuhan pokok bagi semua manusia, untuk itu, Bambang berharap kedepannya pembangunan infrastruktur ini lebih diperuntukan untuk hal-hal yg berkualitas dan bermanfaat.

Pagu Anggaran Tahun 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)/Basarnas, dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Bambang menyampaikan ikut prihatin jika anggaran Basarnas disetujui yang backlognya lebih besar dan itu artinya nyawa publik pada dikorbankan. Bambang mengingatkan jika panjang pantai Indonesia adalah terpanjang no 2 di dunia. Bambang mengatakan, Basarnas harus mendahulukan program prioritas dari backlog dan Bappenas dan jika Basarnas mengatakan semuanya prioritas maka semuanya harus dilaksanakan. Bambang mengatakan kepada BMKG, bahwa peringatan dini bertujuan melindungi publik agar bisa meminimalisasikan adanya korban. Bambang mengapresiasi atas penghargaan 4X WTP yang dicapai. Bambang mengingatkan, kondisi meteorologi Indonesia sudah berubah banyak akibat perkebunan kelapa sawit, Bambang meminta supaya tidak menambah lagi luas lahan kelapa sawit yang mana sudah lebih luas dari lahan penanaman padi yang mendekati 18 juta Ha. Bambang menambahkan, kebakaran hutan supaya dijadikan prioritas juga. Bambang mengatakan,  bandara Kulon Progo supaya dilakukan analisis geofisikanya. Bambang juga bertanya, masalah SDM yang berkelas dunia itu seperti apa dan apakah tsunami international system (TIS) terawat dengan baik.

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) — Paripurna DPR-RI ke-156

Bambang mengatakan bahwa Menteri Keuangan selalu mengatakan ekonomi kita mengalami penurunan karena perang dagang Cina dan Amerika. Bambang mengatasnamakan Fraksi Partai Gerindra tidak setuju dengan hal tersebut. Indonesia seharusnya dapat memperoleh keuntungan dan dapat memanfaatkannya. Fraksi Partai Gerindra melihat perkembangan Vietnam pada kuartal I tahun 2019 untuk industri meningkat dan menguat 86% dan sebanyak 50% diantaranya dari Cina. Padahal ekspor Indonesia ke Cina lebih besar dibandingkan Vietnam. Pada tahun 2012 hanya sebesar US$18,4 Miliar, sementara pada tahun 2018 sebesar US$27,13 Miliar. Jadi, Cina yang dikorbankan oleh Amerika masih mempunyai pasar yang bagus oleh Indonesia. Menurut Bambang yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tidak benar atau merupakan pembohongan publik, jadi harus diluruskan.

Pembicaraan Tingkat I/Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Bambang Haryo mewakili Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pandangan terhadap RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2018. Bambang mengatakan bahwa BPK memberikan opini WTP atas LKPP tahun 2018 tersebut merupakan capaian opini audit terbaik yang berhasil dipertahankan oleh pemerintah semenjak LKPP memperoleh opini WTP pada tahun 2016. Bambang menyarankan agar Kementerian/Lembaga harus melihat detail dari penggunaan anggaran terutama aspek efisien dari penggunaan anggaran tersebut. Adapun perolehan opini WTP tidak dapat dijadikan tolak ukur penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintah harus mampu mengatasi temuan-temuan BPK dan meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Realisasi nilai tukar rupiah lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi APBN sebesar Rp13.400,-. Rasio utang pemerintah pusat semenjak tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Rasio utang pemerintah pusat terhadap PDB semenjak tahun 2015 terus mengalami peningkatan. Adapun rasio utang dari tahun 2015 hingga 2018 adalah sebagai berikut: 

• Tahun 2015: 27,4%, 
• Tahun 2016: 28,3%
• Tahun 2017:  29,4%
• Tahun 2018: 29,81%

Pandangan Fraksi Partai Gerindra langkah kebijakan pemerintah di dalam merealisasikan APBN 2018 tidak berhasil memenuhi target yang sudah menjadi amanat dari undang-undang. Oleh karena itu, Fraksi Partai Gerindra menyatakan belum dapat menyetujui pengesahan RUU tentang P2APBN TA 2018.

Pengesahan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2018 - Rapat Paripurna DPR-RI

Bambang mengatakan persoalan ketersediaan air, listrik dan kebutuhan pokok masyarakat harus mampu dipenuhi pemerintah terlebih dahulu dibanding mengurus pemindahan ibu kota. Pemerintah harus memikirkan matang-matang tentang pemindahan ibu kota, jangan sampai tindakan yang dilakukan hanya sekedar pencitraan tanpa adanya tindakan yang nyata.

Anggaran – Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian)

Bambang H ingin mengetahui serapan anggaran Kemenko PMK di tahun 2019. Ia juga mengatakan kepada Kemenko Perekonomian mengenai iklim ekonomi global yang tidak kondusif akibat adanya perang dagang antara Amerika dan RTT, tetapi kalau jeli sebenarnya bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk mengekspor barang. Ia juga mengatakan bahwa Ekspor ke China mengalami peningkatan dari semula berjumlah 17,6 Miliar USD di tahun 2014, menjadi 27,1 Miliar USD di tahun 2018, sedangkan ekspor ke Amerika naik dari 16,5 Miliar USD ke 18,4 Miliar USD di tahun 2014 dan 2018. Ia juga menyampaikan mengenai pembangunan Bandara Kertajati, padahal bandara tersebut tidak berguna dan sekarang mau membangun bandara lagi di Karawang yang sampai memakan anggaran sebesar Rp 36,2 Miliar yang menurutnya tidak efektif.

Pembahasan Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan dalam RUU APBN TA 2020 - Badan Anggaran DPR-RI Rapat dengan Panja Pemerintah

Bambang mengatakan Banggar sudah banyak memberikan instrumen kepada pemerintah seperti instrumen pembangunan infrastruktur, paket kebijakan ekonomi, dll. Dengan itu, harusnya target pertumbuhan ekonomi lebih optimis dan lebih tinggi lagi. Bambang menyampaikan penghitungan inflasi yang dilakukan BPS perlu dikoreksi karena masyarakat di setiap dapil mengalami kesulitan karena peningkatan biaya hidup yang hampir 100%. Bambang mengatakan banyak perusahaan berpindah menuju Myanmar, hampir 30% perusahaan di Batam pindah ke Myanmar, di dapil Jawa Timur 1 juga ada perusahaan yang berniat pindah ke Myanmar di tahun 2020. Dengan kondisi ini maka pengangguran akan semakin besar apalagi ditambah dengan kontraktor yang mati sebanyak 45 ribu dari total 80 ribu perusahaan kontraktor di Indonesia. Bambang mengatakan keberatan jika cukai rokok dinaikkan, karena berdampak multiplayer effect kepada masyarakat dan kehidupan sehari-harinya.

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang RAPBN TA 2020 serta Nota Keuangannya - Rapat Paripurna DPR-RI

Bambang Haryo menyampaikan pandangan dari Fraksi Gerindra, sebagai berikut: Kita sudah mempelajari bersama pidato Presiden RI atas RUU APBN tahun 2020 beserta nota keuangannya. Pidato tersebut memberikan kebijakan fiskal untuk tahun 2020. Inflasi akan tetap dijaga pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp14.400. Suku bunga diperkirakan pada tingkat 5,6% ICP diperkirakan $65/barrel. Pada tahun 2020 yang akan datang, Pemerintah akan menempuh kebijakan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dengan mendukung masyarakat serta dengan hati-hati mengambil kebutuhan sumber dana. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal 2020, fokus RAPBN terdapat 5 fokus utama. Defisit anggaran 2020 diperkirakan 1,6%. Sebagai bentuk simbiosis mutualisme, sejauh ini kita ketahui bahwa rasio Penerimaan Bruto masih rendah dibanding negara lainnya. Tahun 2015, realisasi pajak hanya tercapai 15%. Pada tahun 2016, hanya mencapai Rp1,283T. Pada tahun 2017 realisasi pajak hanya 89,9%. Kita mengetahui bahwa 80% penerimaan negara berasal dari pajak, kegagalan pemerintah dalam pajak berdampak pada APBN. Pemerintah harusnya fokus kepada penerimaan pajak. Hal yang paling urgent adalah memaksimalkan sistem pajak saat ini. F-Gerindra ingin mengajak Pemerintah untuk bersama-sama menuntaskan tentang UU perpajakan. Dalam upaya peningkatan belanja, kami ingin mendorong agar pemerintah bisa lebih fokus untuk tidak bergantungan pada impor. Melepas ketergantungan pada impor tentu akan berimbas positif pada neraca pembayaran dan neraca pembeliannya. Menurut BAPPENAS, anggaran pendapatan APBN belum tepat sasaran. Definisi belanja tepat sasaran adalah belanja yangn punya efek kemudian hari atau belanja yag berdampak pada ekonomi
makro. Selain itu, kontribusi sektor pendidikan hanya 3,38%. Kontribusi itu relatif lebih kecil dibandingkan
negara-negara tetangga. Ini artinya Pemerintah belum bisa mengkaji anggaran yang pas untuk pendidikan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sangat ambisius ternyata hanya bisa berkutat di 5%. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Pemerintah menyatakan tekanan makro ekonomi global terus mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pemerintah bisa melakukan langkah hingga meningkatkan belanja barang agar bisa berdampak kepada Ekonomi. Pembiayaan juga tidak cukup hanya dengan efisien dan hati-hati. Defisit 2027 -Rp124,4T, artinya dengan beban yang ada Pemerintah harus menanggung utang jatuh tempo, rasio utang mencapai 30,33%. Demikian pandangan dari F-Gerindra terhadap pandangan RAPBN Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya. Kegagalan dimasa lalu harus disikapi sebagai optimis tetapi kegagalan karna kesalahan tidak nboleh terulang dimasa yag akan datang. Penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur nilai tukar rupiah dapat berfluktuasi RAPBN harus efektif dalam ekonomi. RAPBN 2020 harus tetap menjadi stimulus fiskal dlm menjalani kebijakan ekonomi.

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas RUU tentang RAPBN TA 2020 serta Nota Keuangannya - Rapat Paripurna DPR-RI

Bambang Haryo menyampaikan pandangan dari Fraksi Gerindra, sebagai berikut: Kita sudah mempelajari bersama pidato Presiden RI atas RUU APBN tahun 2020 beserta nota keuangannya. Pidato tersebut memberikan kebijakan fiskal untuk tahun 2020. Inflasi akan tetap dijaga pada tingkat 3,1% untuk mendukung daya beli masyarakat. Nilai tukar rupiah diperkirakan Rp14.400. Suku bunga diperkirakan pada tingkat 5,6% ICP diperkirakan $65/barrel. Pada tahun 2020 yang akan datang, Pemerintah akan menempuh kebijakan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dengan mendukung masyarakat serta dengan hati-hati mengambil kebutuhan sumber dana. Sesuai dengan tema kebijakan fiskal 2020, fokus RAPBN terdapat 5 fokus utama. Defisit anggaran 2020 diperkirakan 1,6%. Sebagai bentuk simbiosis mutualisme, sejauh ini kita ketahui bahwa rasio Penerimaan Bruto masih rendah dibanding negara lainnya. Tahun 2015, realisasi pajak hanya tercapai 15%. Pada tahun 2016, hanya mencapai Rp1,283T. Pada tahun 2017 realisasi pajak hanya 89,9%. Kita mengetahui bahwa 80% penerimaan negara berasal dari pajak, kegagalan pemerintah dalam pajak berdampak pada APBN. Pemerintah harusnya fokus kepada penerimaan pajak. Hal yang paling urgent adalah memaksimalkan sistem pajak saat ini. F-Gerindra ingin mengajak Pemerintah untuk bersama-sama menuntaskan tentang UU perpajakan. Dalam upaya peningkatan belanja, kami ingin mendorong agar pemerintah bisa lebih fokus untuk tidak bergantungan pada impor. Melepas ketergantungan pada impor tentu akan berimbas positif pada neraca pembayaran dan neraca pembeliannya. Menurut BAPPENAS, anggaran pendapatan APBN belum tepat sasaran. Definisi belanja tepat sasaran adalah belanja yangn punya efek kemudian hari atau belanja yag berdampak pada ekonomi
makro. Selain itu, kontribusi sektor pendidikan hanya 3,38%. Kontribusi itu relatif lebih kecil dibandingkan
negara-negara tetangga. Ini artinya Pemerintah belum bisa mengkaji anggaran yang pas untuk pendidikan. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan tumbuh sangat ambisius ternyata hanya bisa berkutat di 5%. Pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan. Pemerintah menyatakan tekanan makro ekonomi global terus mempengaruhi ekonomi Indonesia. Pemerintah bisa melakukan langkah hingga meningkatkan belanja barang agar bisa berdampak kepada Ekonomi. Pembiayaan juga tidak cukup hanya dengan efisien dan hati-hati. Defisit 2027 -Rp124,4T, artinya dengan beban yang ada Pemerintah harus menanggung utang jatuh tempo, rasio utang mencapai 30,33%. Demikian pandangan dari F-Gerindra terhadap pandangan RAPBN Tahun 2020 beserta Nota Keuangannya. Kegagalan dimasa lalu harus disikapi sebagai optimis tetapi kegagalan karna kesalahan tidak nboleh terulang dimasa yag akan datang. Penciptaan lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat untuk mewujudkan Indonesia adil dan makmur nilai tukar rupiah dapat berfluktuasi RAPBN harus efektif dalam ekonomi. RAPBN 2020 harus tetap menjadi stimulus fiskal dlm menjalani kebijakan ekonomi.

Monitoring Realisasi Keuangan dan Fisik – Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Perencanaan dan Pertolongan (Basarnas), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS)

Bambang mengatakan prihatin dengan minimnya anggaran Basarnas, padahal Basarnas menjadi poros terdepan dalam fungsi penyelamatan masyarakat. Ia mengatakan Basarnas berbeda dengan BNPB dimana BNPB bertindak setelah terjadi bencana, tetapi Basarnas ini merupakan poros terdepan yang melakukan pertolongan pertama, sehingga apabila anggaran Basarnas ini dikurangi, maka tidak berperikemanusiaan. Ia menyampaikan akan membahas dan memperjuangkan anggaran Basarnas di Banggar nanti. Ia juga mengapresiasi serapan anggaran Basarnas yang jumlahnya lebih dari 50%. Kemudian kepada BMKG, ia mengatakan penempatan infrastruktur penerbangan yang hanya di 2 lokasi bandara terlalu minim, sementara ada ratusan bandara, dan 31 di antaranya bertaraf internasional. Ia juga menanyakan alasan pemasangan seismik hanya di Samarinda dan Balikpapan, padahal daerah tersebut bukan daerah yang berpotensi gempa. Menurutnya, seismik bisa dipindahkan ke daerah daerah yang berpotensi gempa. Ia juga mengatakan PLN sekarang memakai 70% batu bara, dan rumah kaca sudah habis. Menurutnya BMKG harus menyampaikan masalah iklim dan cuaca secara berkala ke masyarakat.

Hasil Uji Kepatutan dan Kelayakan Anggota BPK, Pengambilan Keputusan RUU Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, RUU Ekonomi Kreatif dan RUU Perkoperasian - Rapat Paripurna DPR RI ke-171

Bambang menyatakan cukai rokok terlalu besar untuk dinaikkan hingga 23% dan akan berdampak pada kebutuhan pokok lainnya. Bambang juga menyatakan perlu ada pantauan atau pengawasan terkait subsidi BBM. Untuk Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI, Bambang mengatakan anggarannya kecil sehingga banyak koperasi yang harus ditutup.

Pembahasan RKA K/L 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

Bambang melihat anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terlalu kecil apalagi juga terdapat fungsi penanganan kebencanaan. Namun, meski demikian, Bambang mengharapkan kemaritiman dapat terealisasikan dengan baik. Lanjutnya, soal pembangunan jembatan dari Bangka-Palembang perlu dipertimbangkan kembali. Sebab, kata Bambang, hanya ada 10 mobil yang menyeberang setiap jamnya dan ini akan mematikan transportasi laut.

Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

Bambang menginginkan bantuan subsidi benar-benar untuk mereka yang membutuhkan dan Kementerian Keuangan RI perlu mengecek keefektifan penggunaan subsidi. Selanjutnya, ia mengatakan yang dipakai untuk angkutan logisitik tidak lebih dari 30% BBM subsidi yang ada di Sumatra dan Kalimantan. Seharusnya orang yang menyalahgunakan BBM subsidi ini bisa ditangkap, dan besarannya perlu dikaji dengan tidak mengurangi subsidi. Lalu, ia mengatakan di Bangka, supir truk untuk angkutan logistik sebagai konektivitas laut alami kesulitan akses BBM subsidi yang mana sudah dimonopoli oleh pihak-pihak tertentu. Melihat itu, Bambang yakin bahwa PT. Pertamina mengetahui hal tersebut. Terkait subsidi listrik, Bambang mengatakan tarif listrik pada 2016, dengan tarif listrik yang setelah dihilangkan subsidinya ini bisa mencapai kenaikan 100%. Oleh karenanya, ia mengimbau agar besaran subsidi tidak ada yang dikurangi dan sampai ke masyarakat secara merata.

Alokasi Anggaran TA 2020 - Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan RI

Bambang mengatakan ada anggaran Kementerian Perhubungan RI perlu ditinjau kembali sehingga benar-benar menumbuhkan ekonomi di berbagai sektor. Lalu, terkait dengan LRT, ia meminta agar proyek tersebut tidak lagi diberikan subsidi sehingga anggaran bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang lebih membutuhkan. Terkait tol laut, Bambang menyatakan perlu ditertibkan kembali seperti jadwal angkut barang, hingga pada akhirnya hasil penjualan dapat sampai ke publik sesuai dengan regulasi pemerintah. Soal permasalahan program B20 yang sedang ditingkatkan, dirinya mengaku tidak ingin membantu hal tersebut karena Malaysia yang memiliki B10 tidak alami perubahan. Jadi, ia meminta anggaran biodiesel digunakan untuk kegiatan lain yang lebih efektif.

Pembahasan Anggaran Menteri Koordinator - Raker Badan Anggaran dengan Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Perekonomian

Bambang ingin mengetahui jumlah serama anggaran Menko PMK pada tahun 2019. Untuk Kemenko Pereekonomian, Bambang menyatakan bahwa momentum perdang dagang yang terjadi saat ini antara Amerika dan China bisa dimanfaatkan Indonesia untuk melakukan ekspor lebih banyak. Perlu diketahui bahwa ekspor ke China saat ini sudah mengalami peningkatan, dari semula berjumlah 17,6 Miliar USD di tahun 2014, menjadi 27,1 Miliar USD di tahun 2018. Untuk ekspor ke Amerika, jumlahnya juga meningkat dari yang semula hanya 16,5 Miliar USD di tahun 2014 menjadi 18,4 Miliar USD di tahun 2018.

Mengenai pengalokasian anggaran, Bambang menilai bahwa banyak anggaran yang tidak efektif, salah satunya adalah penggunaan anggaran untuk pembangunan Bandara di Karawang yang memakan anggaran hingga 36,2 Miliar

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia - Paripurna 156

Menteri selalu mengatakan ekonomi kita mengalami penurunan karena perang dagang Cina dan Amerika. Bambang mengatasnamakan fraksi Gerindra tidak setuju dengan hal tersebut. Indonesia seharusnya dapat memperoleh keuntungan dan dapat memanfaatkannya. Fraksi Gerindra melihat perkembangan Vietnam pada kuartal I tahun 2019 untuk industri meningkat dan menguat 86% dan sebanyak 50% di antaranya dari Cina. Gerindra juga menyampaikan bahwa ekspor Indonesia ke Cina malah lebih besar. Pada tahun 2012 hanya sebesar 18.4 milliar USD, sementara pada tahun 2018 sebesar 27.13 milliar USD. Jadi, Cina yang dikorbankan oleh Amerika masih mempunyai pasar yang bagus oleh Indonesia. Jadi apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan tidak benar dan merupakan hoaks yang harus diluruskan, serta merupakan pembohongan publik.

Target Prioritas Sumber Daya Alam (SDA) 2020 – Komisi 5 Raker dengan Menteri PUPR

Bambang mengucapkan terimaksih kedapa Menteri PUPR terkait masalah lapindo. Bambang mengatakan dari sebelum dirinya menjadi anggota Pak Jokowi sudah menjanjikan politik, untuk menyelesaikan masalah ini hanya 1 tahun bukan 5 tahun. Bambang mengatakan sudah menyampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk meminta tambahan anggaran dengan mengasuransi bagi peta terdampak, karena pada peta terdampak diperluas, baik asset maupun rumah dan sebagainya, dan sebaiknya untuk di asuransikan agar tidak menjadikan beban untuk pemerintah. Bambang menyatakan persetujuannya dengan Kementerian PUPR dalam penataan tata ruang untuk semua wilayah Indonesia, karena tata ruang di
Indonesia tidak rapih. Tata ruang pertanian dan industri saling bercampuran, sehingga lahan pertanian kita menjadi kena imbas dampak dari limbah. Bambang mengatakan untuk parawisata jangan berfokus di Borobudur karena Borobudur merupakan wilayah kecil di Jogjakarta, Bambang meminta kepada Kementerian PUPR untuk mengelola tata ruang yang baik. Terkait dengan anggaran untuk bendungan, sudah banyaknya bendungan yang kita bangun tetaapi belum adanya konsentrasi penuh
kepada tempat-tempat yang seharusnya menjadi bendungan alam yang sudah diciptakan dari sang kuasa.

Pelaksanaan APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Bambang menyoroti masalah kondisi pesawat, ia menghimbau agar kedepannya tidak ada lagi maskapai penerbangan yang membeli pesawat dengan harga yang murah dengan kondisi yang buru. Karena seringkali pesawat-pesawat murah tersebut kualitasnya tidak terjamin, sehingga dapat mengancam keselamatan masyarakat.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Bambang melarang perusahaan airlane untuk membeli pesawat dengan harga murah dikarenakan pesawat dengan biaya murah seringkali memiliki kondisi yang buruk dan ini akan mengancam keselamatan rakyat Indonesia. Bambang juga menyatakan bahwa tarif seringkali bergantung pada keseimbangan supply and demand. Saat ini, jumlah penawaran sangat kurang, masyarakat kesulitan mencari tiket, sehingga harga tiket tidak pernah mencapai harga normal. Mengenai Infrastructure Maintenance Operation (IMO), Bambang menolak apabila IMO yang ada diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pengoperasian LRT dan MRT di Jakarta – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia.

Bambang mengtakan moda transportasi dapat terintegrasi dari dalam moda sendiri, semestinya LRT, MRT, kereta badara dan Commuter Line sebaiknya terhubung antar pusat stasiun. Bambang tidak setuju dengan adanya subsidi LRT yang ada di Palembang, karena jika LRT di Palemang bisa menyambung lintas Kota dan Provinsi mudah diakses trasportasi publik lainnya. Central stasiun seharusnya menjadi ujung tombak dari kereta. Jika ini jalurnya nyambung dengan lain pasti akan ramai. Bambang mengatakan sejak dari awal tidak menyetujui pembangunan MRT dan sangat memperhatinkan dengan depo (gudang kereta tidak dabangun lebih awal.

Bambang mengatakan intermodal harus tersambung dengan moda lainnya untuk mempermudah akses. Bambang menyampaikan bahwa dirinya tidak setuju dengan subsidi ini karena hanya untuk masyarakat kalangan atas karena stasiun di sana terpusat di mall, karena tidak adanya terakomodir di wilayah publik, sebaiknya subsidi LRT dari APBD bukan APBN karena tidak disarankan semuanya di seluruh Indonesia dikarenakan hanya dapat dirasakan oleh masyarakat Palembang saja.

RKA K/L dan RKP Tahun 2018 - Raker Komisi 6 dengan Menteri BUMN (diwakili Menteri Keuangan)

Bambang tidak menyetujui dengan LRT PMN, Bambang menyarankan agar mencari dana dari yang lain. Bambang menambahkan Kementerian mendapatkan intruksi secara top down dan menyebabkan menteri bekerja asal-asalan.

Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Bambang mengatakan, dirinya mengapresiasi apa yang dilakukan pada 2019, namun Bambang memberikan satu saran terutama pada Dirjen Laut dimana banyak keluhan dari masyarakat pelayaran karena mereka mengeluhkan masalah yang berhubungan dengan laut dan pihak swasta yang melewati wilayah tertentu. Bambang mengatakan dirinya merasa tol laut ini kurang bermanfaat sebab kapasitasnya terlalu sedikit dan tidak memiliki target. Bambang setuju bila anggaran tol laut dihilangkan karena ada 24 ribu kapal yang berlayar sejajar dengan tol laut. Untuk Dirjen Darat, Bambang mengatakan dirinya setuju bila anggaran ditambahkan dan harus dimaksimalkan untuk masyarakat. Bambang berharap ada penambahan dermaga agar pelayanan ke publik tetap terjaga begitu pula dengan dermaga kapal feri dan kalau perlu ditambah subsidinya terkait pembebasan jembatan Suramadu. Bambang menginginkan adanya pemindahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan di Dirjen Perhubungan Darat. Bambang tetap terus berharap jembatan Suramadu itu bisa dipertahankan karena bila tidak, Surabaya akan mati perekonomiannya. Terakhir, Bambang mengatakan
belum melihat kinerja dari Kementerian Perhubungan terkait pesawat Lion Air yang jatuh dan meminta untuk berkoordinasi dengan KNKT. Bambang mengatakan pelayanan Lion Air sangat kacau mulai dari keselamatan hingga kenyamanan. Bambang dengan tegas menuturkan bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Konsultasi Program Pemasangan Pagar Pengaman Jalan pada 2019 di Kabupaten Nganjuk – RDPU Komisi 5 dengan DPRD Kabupaten Nganjuk

Bambang mengatakan akan mendorong permasalahan yang terjadi di Nganjuk untuk diselesaikan terutama pembangunan pagar pengaman jalan yang menyangkut keselamatan orang banyak. Bambang menuturkan akan mengoordinasikan pembangunan Nganjuk ini dengan stakeholders terkait dan akan memperjuangkan anggarannya di Badan Anggaran DPR RI. Bambang menyampaikan bahwa pembangunan bendungan Semantok ini sangat penting untuk penanggulangan banjir dan berfungsi sebagai irigasi dan perikanan. Bambang menuturkan pada 2017, setengah tahun telah terjadi kecelakaan 67 kali dimana 95% ban meletus dan rata-rata meninggal dan Bambang menyatakan bahwa ini tidak bisa dibiarkan karena dampaknya sangat besar bagi keselamatan nyawa publik.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 88 Tahun 2014 dan No. 104 Tahun 2017 – RDPU Komisi 5 dengan DPP GAPASDAP

Bambang mengatakan GAPASDAP perlu lebih interaktif dengan DPR, Bambang pun merasa prihatin dengan kondisi tersebut karena negara ini merupakan negara kepulauan. Bambang mempertanyakan perihal kondisi angkutan penyebrangan, selain itu perihal perizinan sudah disampaikan kepada Ditjen Hubda bahwa di 5 lintas komersial sudah moratorium perizinannya.

Status Ikatan Teknisi Pesawat Udara dalam Kementerian Ketenagakerjaan RI – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 5 dengan Ikatan Teknisi Pesawat Udara

Bambang mengatakan agar komunitas lebih diperbaiki dan di sisi Pemerintah dapat memberi regulasi. Bambang pun menyetujuinya dan tidak setuju apabila permasalahan dibebankan kepada teknisi ketika ingin mendapatkan kelayakan penerbangan. Menurutnya hanggar perawatan pesawat yang masih kurang sehingga para teknisi di penerbangan masih kurang maintenance. Bambang mengatakan kerusakan ada di minor dan mayor. Jika hanya rusak lampu kan minor. Menurutnya Kementerian Perhubungan selalu melakukan pencitraan dengan rem check dalam keadaan pesawat berhenti karena itu tidak mungkin terlihat. Bambang menyarankan agar anggaran KNKT dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Bambang mengatakan bahwa dirinya dahulu berpikir pilot idealis apabila ada kerusakan tidak akan melakukan penerbangan, namun sekarang terjadi penekanan pilot dan tidak independen.

Latar Belakang

Bambang Haryo Soekartono terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Jawa Timur I setelah memperoleh 33,896 suara. Bambang adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Propinsi Jawa Timur sejak 2012.

Bambang dikenal sebagai pengusaha kapal ferry dan menjabat sebagai Direktur di beberapa usaha perusahaan perkapalan yaitu PT. Dharma Lautan Utama (ferry), PT. Adiluhung Saranasegara (pemeliharaan kapal) dan PT. Graha Senggigi (pemilik hotel Grand Beach Senggigi di Lombok, NTB).

Pada masa kerja 2014-2019 Bambang duduk di Komisi VI yang membidangi BUMN, koperasi, investasi, perdagangan dan perindustrian.

Pendidikan

S1, Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1990)

Perjalanan Politik

- Ketua lkatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Komisariat Pusat lnstitut Teknologi 10 November Surabaya
- Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Jawa Timur
- Wakil Ketua DPD GERINDRA Jawa Timur Anggota Dewan Pembina GETAR (Gerakan Tani Rakyat ) Pusat, Sayap Partai GERINDRA
- Ketua Senat IKA ITS Pengurus Wilayah Jawa Timur

Kini, Bambang Haryo berada di Komisi VI dan juga Badan Anggaran. 

Per Maret 2018, Bambang Haryo pindah ke Komisi V yang membidangi Perhubungan; Pekerjaan Umum; Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Bambang mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam persaingan global. Bambang juga menyampaikan adanya kekhawatiran barang yang tidak sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) bisa masuk.   [sumber]

Peraturan Pemerintah Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP No.72 Tahun 2016)

27 Januari 2017 - (SURABAYA TIMES) - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dapat diinterpelasi jika tidak segera merevisi atau membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN. Mengingat PP tersebut dinilai melanggar undang-undang dan membuka peluang terjadinya korupsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Ia mengatakan, PP No 72 bertentangan dengan PP 44 Tahun 2005 yang mengatur hal yang sama. Selain itu, PP tersebut melangkahi mandat sejumlah undang-undang seperti UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau pemerintah ngotot menerapkan PP 72, berarti presiden dan menterinya melanggar undang-undang. Kami (DPR,red) bisa menggunakan hak interpelasi atau angket jika pemerintah bergeming,” tegas Bambang di konfirmasi, Jum'at (27/1/2017).

Dia mengasumsikan presiden dan para menteri mengetahui esensi dari PP 72 tersebut dan menyadari konsekuensinya apabila tidak menghiraukan peringatan DPR. 

Salah satu hal krusial dalam PP 72 yakni Pasal 2A Ayat (1), yang menyebutkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas (PT) kepada BUMN atau PT lain, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Bambang menilai PP 72 melampaui mandat yang diatur Pasal 4 Ayat (6) UU BUMN, sebab terlalu jauh mengatur mengenai bagaimana pemerintah menetapkan jenis PMN dan mekanisme perubahan komposisi PMN pada BUMN dan/atau PT. Padahal seharusnya hal ini diatur terlebih dahulu pada level undang-undang.

UU Keuangan Negara Pasal 24 Ayat (2) juga telah menegaskan bahwa pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah harus ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN.

Namun, PP 72 menyebutkan penyertaan modal dari harga kekayaan negara yang dipisahkan tidak perlu mekanisme APBN, sehingga jelas-jelas mengangkangi UU. PP ini ingin menafikan peran DPR dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap BUMN sebagai aset negara.

"Saya khawatir akan terjadi penyelewengan dan korupsi terhadap aset dan keuangan negara yang sangat besar,” ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Untuk itu, Bambang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memantau dan menganalisa indikasi korupsi dan kerugian negara terkait dengan PP 72 tersebut.  [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Bambang Haryo menilai banyak sekali BUMN yang kerjanya menipu rakyat. Bambang Haryo mencontoh Pertamina. Menurut Bambang Haryo Pertamina seharusnya menjual BBM Non-Subsidi dan bilangnya rugi. Padahal untung. Bambang Haryo juga menilai seharusnya angkutan darat kereta api harganya harus lebih murah dibandingkan angkutan lainnya.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pertanahan

14 September 2016 -Menurut Bambang, nomor urut DIM masih mengganjal. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP KOmisi 5 dengan Kemenhub, Bambang berpendapat, perencanaan sejalan dengan direktorat sangat minim dan tidak sesuai, serta harus ada direktorat sendiri dan tentu saling terkait dalam perencanaan. Mahkamah pelayaran,Bambang menyampaikan juga perlu, seakan Litbang tempat orang-orang yang kurang disukai dan ingin naik kedudukannya. Bambang meminta tempat tersebut diisi oleh orang-orang yang berkompeten, serta pada penanganan laboratorium. Untuk BPSDM, Bambang meminta agar tidak hanya yang ditarget oleh operator saja, sebagi stakeholder keselamatan adalah perhatikan regulatornya harus orang yang berkompeten. Bambang menyampaikan ada lebih dari 1500 pelabuhan dan SDM yang butuh standarisasi. Dari sisi SDM yang melakukan perawatan, sisi regulator melakukan perawatan terhadap sarananya. Bambang juga menjelaskan bahwa kementerian yang ada di udara bisa diadu dengan perusahaan penerbangan terkait perawatan dan maintenance, mana yang lebih baik. [sumber] 

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Bambang menyampaikan bahwa Indonesia dalam suasana duka, permasalahan utama dengan kenaikan dolar yang tinggi dari awal pemerintahan sudah lebih dari 30%, tetapi semua bukan kurangi anggaran tetapi malah menambah. Bambang menyampaikan ada keinginan agar masyarakat tidak beli barang impor tetapi pemerintah malah ajari impor, negara lagi surplus beras tetapi impor LPG 3 kg yang disubsidi harga Rp6000 sekarang masyarakat beli dengan harga Rp40.000. Bambang mengatakan ada datanya. Rp60 triliun digelontorkan untuk dana desa tetapi sampai sekarang tidak ada ketahanan pangan. Harga daging sekarang Rp130.000. Garam diimpor 2,2 juta ton padahal garis pantai Indonesia terpanjang ke-2 setelah Kanada. Bambang mengatakan bahwa semua mewakili rakyat, petugas rakyat. Kalau Pak Prabowo jadi presiden beliau bukan jadi petugas partai tapi pelayan rakyat. Bambang melanjutkan, bahwa ada 120 juta peti kemas yang lewat Indonesia dan dilewati kapal seluruh dunia tetapi tidak ada konsentrasi pembangunan pada jalur poros maritim dunia. Bambang mengatakan bahwa kita hanya Rp500.000 peti kemas yang bisa ditangkap sisanya diambil Malaysia dan Singapura. Ada yang dinamakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Bambang berkataitu omong kosong, kemudian dilanjutkan kembali, bahwa Finlandia pendidikan terbaik dunia, Jepang & Amerika pun ujian tulis. Bambang menyampaikan bahwa habis menganggarkan komputer untuk 4 juta murid. Bambang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pemborosan negara. Bambang menyatakan agar tidak persulit rakyat Indonesia, kemudian dilanjutkan lagi,LRT itu pemborosan uang negara. Negara lagi kesulitan jangan buang-buang uang. Bambang menyatakan akan lebih keras jika mitra tidak pro rakyat, Bambang pun beranggapan daripada untuk subsidi LRT, lebih baksubsidi benih. Anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang dinaikkan tapi anggaran pendampingan dikurangi. [sumber] 

Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan 

3 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Bambang mengatakan wakil menteri maksudnya yang mewakili menteri, tetapi dipelintir sama wartawan, sehingga dikira Pak Bambang tidak kenal wakil menteri (Menkeu). Bambang mengatakan bahwa dirinya merupakan wakil rakyat artinya wakilnya rakyat. Bambang mengatakan LPG 3 kg ini yang dilihat tidak hanya dipakai untuk masyarakat kecil, tetapi juga usaha kecil mikro. Bambang menjelaskan bahwa masyarakat bisa beli LPG dengan harga Rp27.000 di Jakarta, dan Bambang mengatakan bahwa yang diketahui harganya Rp16.000, tetapi bisa terjual hampir semua terjual Rp27.000. Bambang meminta untuk hal ini ditertibkan, Bambang memberitahukan bahwa masalah listrik dikeluhkan masyarakat. Bambangmemohon subsidi listrik sangat dibutuhkan masyarakat kecil, karena sekarang listrik kita paling kecil 450, karena di zaman Pak Harto masih ada listrik yang 250, di India dan Srilangka masih ada listrik 100 watt. Bambang meminta agar subsidi tetap diberikan karena ini berdampak ke daya beli masyarakat dan perekonomiandan seharusnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam menentukan tarif berdasarkan apa yang dikeluarkan (cost) pemerintah sebagai pelayan. Bambang memberitahukan bahwamasih ada beban PMN 2015 dan masih banyak yang belum digunakan padahal uang sudah dikeluarkan, contoh ASDP, Bambang mengimbau untuk dikontrol karena ternyata hampir lebih 50% tidak tercapai. [sumber] 

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

2 Juli 2018 – Banggar rapat panja asumsi dasar membahas kebijakan Bea Cukai dan PNBP. Bambang menanyakan permasalahan tentang target pajak. Dulu ada target tax amnesty yang bukan dana dalam negeri tapi setelah tax amnestyRp4000 Triliun berasal uang orang Indonesia di luar negeri yang totalnya seluruhnya diprediksi Rp12000 Triliun. Permasalahan yang berhubungan dengan PNBP. Bambang melihat PNBP ini agak sedikit dipaksakan terutama dari non migas. PNBP yang ditargetkan harusnya produktivitas naik maka PNBP naik. Sekarang harga tarif tol gila – gilaandan  sangat tinggi naik 50-100% sehingga masyarakat tidak bisa gunakan padahal pelayanan tol masih buruk. Target pertumbuhan ekonomi biasa – biasa seperti tahun lalu padahal infrastruktur sudah kita bangun ribuan triliun dan dana desa sudah naik. Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi1-16 tapi kenapa target ekonomi tetap biasa - biasa saja padahal seharusnya diatas 7%. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Bambang merasa turut prihatin dengan kondisi PT Semen Indonesia selanjutnya Ia menanyakan secara detailkarena jika ditinjau dari pertumbuhan anggaran infrastrukur kita bertumbuh sebesar 25% dari Rp313Triliun ke Rp387Triliun dan Bambang melihat dengan adanya dana desa yang luar biasa sebesar Rp70 triliun rupiah, bahkan itu bisa lebih besar jika ditambah dengan transfer daerah yang juga mengalami kenaikan. Bambang berpendapat, jika dibandingkan dengan tahun 2014, mengalami kenaikan lebih dari  200%. Bambang juga mengungkapkan sebelum PT Semen Indonesia melakukan holding masih bisa menguasai pangsa pasar begitu besar. Ia merasa heran dan perlu ditindaklanjuti. Bambang menanyakan terkait serapan 40,7%, itu berapa persen dari nilai tersebut yang diserap dari anggaran,kemudian untuk serapan anggaran sebesar 70% dari pembangunan yang dilakukan oleh KemenBUMN, itu berapa persen dari market share, kemudian jika PT Semen Indonesia over load berapa persen over loadnya sampai titik produktivitas tertinggi, kira-kira berapa persen PT Semen Indonesia dapat menampung market. Selain itu Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 540 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan K/L siap turut yang membangun dalam infrastruktur. Kemudian dari KemenBUMN menargetkan 70% menggunakan produk dalam negeri, lalu Bambang ingin tahu berapakah target dari kementerian yang lainnya untuk menggunakan produk dalam negeri. Bambang kembali bertanya berapa jauh PT Semen melakukan marketing “Aku cinta produk dalam negeri” yang sudah dilakukan oleh Maspion bertahun-tahun setiap hari yang ditayangkan di televisi untuk membangun kepercayaan masyarakat agar dapat membeli produk-proudk dalam negeri agar devisa kita tidak berpindah ke negara lainnya. Bambang kemudian mencontohkan sebuah kasus, di Denmark mereka tetap menyajikan jeruk yang sangat masam dan kecut, padahal mereka bisa membeli jeruk manis dari luar negeri, yang tujuannya untuk melindungi produk dalam negeri mereka. Bambang merasa langkah yang diambil untuk membuat harga semen di Papua turun dari dua jutaan rupiah menjadi 500 ribu rupiah bukanlah sesuatu yang membanggakan, karena pendistribusiannya menggunakan kapal Pelindo berarti kapal tol yang ongkos disubsidinya sangat besar namun barang-barang di dalamnya tidak dijual menggunakan harga yang ditetapkan pemerintah, tetapi dilepas mengikuti mekanisme pasar. Ia menambahkan, bahkan pesawat hercules menggunakan dana APBN.

Bambang mencontohkan biaya transportasi laut sudah ada 14.000 transportasi kapal di Indonesia. Kemudian pengiriman semen dari Surabaya ke Tarakan yang harganya hanya selisih seribu rupiah dengan biaya pengiriman ke Papua, sehingga tidak ada alasan lebih dari 5% selisih harga dan menyarankan untuk menggunakan kapal tol laut bisa saja menggunakan kapal swasta. Bambang juga merasa tidak percaya dengan adanya kenaikan ongkos angkut sebesar 10% karena tidak ada kenaikan harga solar dan tidak ada kenaikan biaya sandar serta harga pengangkutan angkutan darat bahkan di 2017 semua angkutan mengalami penurunan biaya ongkos perjalanan karena menurunnya komoditi atau  daya beli masyarakat.

Jika ada yang mengatakan ada kenaikan (harga barang-red), Bambang menjamin bahwa itu bohong dan sebuah penipuan dan Ia berani mempertanggungjawabkan, karena ia melihat langsung faktanya di lapangan. Ia mengatakan beberapa waktu yang lalu kapal angkut justru rebutan muatan yang mengakibatkan ongkos angkutan darat turun drastis. Terdapat kapal yang menuju Sulawesi bahkan menggratiskan satu kali perjalanan yakni bayar sekali untuk pulang-pergi. Selain itu, Bambang meminta agar harga semen turun sampai titik terendah, tidak boleh 500 ribu rupiah saja harus sesuai dengan ucapan Pak Jokowi yakni maksimal tidak lebih besar dari 10% karena sudah disubsidi pemerintah dengan APBN dengan uang rakyat.  Menurut Bambang, pemerintah seharusnya berfikir secara modern. Terakhir Bambang mengungkapkan bahwa ia mencintai produk-produk dalam negeri. Bambang siap mendukung dari segi transportasi kebetulan Ketua Komisi 5 satu fraksi dengannya dan tidak ada kata-kata sulit menuju ke Suku Asmat karena kakek moyang Suku Asmat bisa keluar-masuk wilayah suku sehingga pemerintah tidak boleh kalah dalam berniat. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Bambang melihat BUMN yang ada di sini sangat strategis. Bambang mengatakan sebab kabinet ini sudah jalan 3 tahun lebih namun tidak ada perubahan pada pertumbuhan ekonomi adalah karena BUMN. Bambang mempertanyakan mengapa BUMN tidak bisa memberikan satu saran agar pemerintah dapat membangun infrastrukturnya dengan benar. Ia kemudian memberi contoh yakni di Batu Licin di Tanjung Serdang atau Kota Laut dibangun jembatan terpanjang di Indonesia namun pembangunan tersebut justru membuat kapal-kapal domestik menjadi terhambat. Ia kemudian menyatakan kekecewaannya karena uang rakyat dibuang-buang begitu saja. Bambang menceritakan adanya jembatan yang dibangun di Muara Bangka menghalangi kapal lewat namun ternyata jembatan ini selama 1 jam hanya dilewati 5 kendaraan mobil. Atas hal tersebut beliau mempertanyakan berapa duit rakyat yang dikeluarkan, siapa yang membangun ini, dan meminta konfirmasi atau tanggapan atas rencana Pemda yang akan mengadakan charge untuk buka-tutup jembatan. Bambang menuturkan jembatan di Batu Licin hanya dilewati 150 kendaraan/hari untuk pembangunan jembatan dan menggunakan uang rakyat.  Ia kemudian mengatakan bahwa pembangunan tol untuk mempercepat distbusi karena di luar negeri tarif tol tidak ada lantas buat apa membangun tol. Dirinya mengungkapkan kekecewaannya kepada Jasamarga karena tidak profesional. Ia menambahkan mengenai pembatas tol yang tidak ditanam ke tanah sehingga kalau ada mobil menabrak bisa hancur total. Kekecewaan juga Ia sampaikan atas teleponnya kepada Ibu Dirut beberapa kali tetapi tidak diangkat karena Ia menyatakan hanya mau meningkatkan Dirut agar bekerja profesional.  Terkait permasalahan tanah yang mempunyai sertifikat menurutnya akan menghambat infrastruktur dan hal tersebut nampaknya kontra dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan akan membagikan sertifikat. Bambang mengatakan kepada Jasamarga, permasalahan BOT dari tol-tol, semestinya BOT sudah habis kalau pemerintahan ini berubah dan hal tersebut menurutnya sampai membuat masyarakat tercekik. Ia mengharapkan seharusnya jalannya tidak standarisasi sehingga jalan kampung jangan kalah dengan di daerah-daerah. [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Bambang memberi apresiasi terhadap kinerja Perbankan, karena semua indeks-indeks pertumbuhan sangat bagus. Bambang mengemukakan juga bahwa Non Peforming Loan (NPL) juga mengalami penurunan yang sangat bagus, terutama Mandiri yang kemarin sempat kita khawatirkan. Bambang menyampaikan kredit yang disalurkan itu, kurang melihat sesuai dengan program yang diinginkan pemerintah secara makro. Bambang berpendapat untuk NPL sepertinya belum sesuai dengan program pemerintah yang lebih spesifik ke arah makro. Bambang juga memberi tanggapan kalau negara Thailand bisa mencapai Rp47juta tiap tahun dan itu bisa menghasilkan devisa,sedangkan kita hanya berapa. Bambang mengaku tidak melihat sektor pariwisata dalam pelaporan ini belum masuk. Katanya sektor pariwisata ditaruh paling depan, tetapi mana buktinya. Bambang menyampaikan terkait sektor maritim, kalau di Malaysia dan Singapura digeber habis-habisan, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia,tetapi maritimnya tidak didukung dengan baik.  Bambang menanggapi masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan kalau mengadakan KUR itu tidak rugi,karena sudah dijamin dengan Akrindo. Bapak-Bapak sudah menyiapkan KUR dengan bagus, tetapi, kalau dibagi, maka setiap orang akan mendapat Rp100 juta. Bambang mengaku sudah turun ke lebih 20 PNM di dapil, rakyat dibebani bunga 22%. Bambang menyampaikan bahwa mereka mengatakan takut ketemu orang Perbankan karena disapa tidak menyapa balik. Bambang ingin Bapak-Bapak bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk kepentingan bersama. Bambang melihat di laporan Bapak tidak ada satupun mengenai pariwisata. Bambang ingin ada dukungan dari BTN terkait ini. Bambang menyampaikan bahwa TKI ini penghasil devisa ke-3 terbesar,biasanya mereka simpan uang ke bank digunakan keluarganya berbisnis. Bambang menegaskan bahwa TKI harus kuat di sana, karena TKI adalah duta bangsa. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Bulog yang sudah dibantu oleh TNI. Bambang berpendapat, harusnya produksi pertanian kita naik lebih dari 50% tetapi nyatanya tidak lebih dari 10%. Bambang kecewa dengan Bulog, Bulog sudah dibantu oleh TNI, harusnya dari target 3,7 juta ton makin meningkat, bukan menurun setelah diberitahu masyarakat itu beras bulog masyarakat tidak mau beli. Bambang juga mengatakan konsep perdagangan kita harusnya berpedoman pada totalitas produksi,serta konsep perdagangan pertanian itu ada dua, yaitu hulu (petani & tengkulak) petani tidak mendapat nilai tambah beras dari tengkulak. Bambang berpendapat, 11 komoditas wajib dijamin oleh pemerintah, dari sisi harga, kualitas dan kuantitas. Bambang heran terhadap satgas pangan kita yang tidak ada peran. Bambang tidak yakin beras itu sampai kepublik belum lagi bongkarnya, transfer ke gudang-gudang Bulog. Bambang juga mengharapkan kedaulatan pangan di Indonesia dan meminta Mendag yakin untuk mendukung. [sumber]

Kenaikan Harga Daging

7 Desember 2017 –Pada rapat paripurna ke-118. Bambang berpendapat 11 komoditas harganya harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan harus berkualitas. Masalah daging seharusnya dapat menumbuhkan ekonomi kita. Bambang juga berpendapat bahwa harus memperjuangkan daging yang harus cukup bagi Indonesia, seharusnya pertanian tidak boleh mengganti daging dengan yang lain seperti keong sawah/tutut.[sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Bambang menyampaikan tidak ada dari BUMN kita yang ingin menjual, tetapi sangat disayangkan kenapa tidak ada counter berita. Berita dari MenBUMN bahwa tidak akan menjual BUMN agar isu ini tidak liar dan gaduh. Menurut Bambang, BUMNsangat dibutuhkan rakyat sebagai stabilitator pasar, fungsi stabilitator pasar BUMN bisa dilihat dari sisi harga, kualitas, dan kuantitas. Kalau gagal menurutnya solusinya bukan dijual, tapi dibenahi. Bambang berpendapat untuk mengubah semua SDA-nya, karena BUMN hampir semuanya SDA-nya tidak kompeten. Bambang juga mengatakan harus benahi manajemen dan reproduksinya, sehingga BUMN tidak menjadi bulan-bulanan dari masalah yang ada. Bambang bertanya perihal MenBUMN yang akan menjual tol Bali Mandara, ini benar atau tidak,karena isu ini sudah ke publik. Ketidakprofesionalan dari BUMN terkait SDM-nya perlu kita benahi. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Bambang menanyakan status orang Perhutani yang merupakan orang dari Fakultas Kehutanan atau bukan sebab menurutnya apabila orang Perhutani bukan dari bidangnya, maka pantaslah Perhutani tidak memiliki perasaan. Menurut Bambang, masalah perhutanan sangat memprihatinkan dan Bambang memberikan contoh di Malaysia yang tidak ada menjadikan hutan sebagai hutan desa. Bambang mengatakan untuk pelaku pembakaran hutan, perlu diselidiki karena bila tidak akan memunculkan kambing-kambing hitam. Bambang juga mengatakan seharusnya Dirut Perhutani mengetahui bila hutan adalah satwa hidup dan tidak perlu takut dengan jabatan. Bambang menanyakan mengenai pencitraan tentang hutan desa dan Bambang keberatan dengan PerMen No. 39 yang akan menyebabkan ekosistem rusak dan hewan-hewan dianggap hama sehingga ditembak mati. Menurut Bambang, pemerintah tidak bertanggung jawab dengan hal ini dan malah masyarakat yang menanggungnya. Bambang juga mengatakan bila foto yang ditunjukkan dalam rapat hanyalah foto fake saja. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), menurut Bambang, lokasi LRT (Light Rail Transit) tidak strategis jika dilihat dari poin-poinnya yang dimana lokasinya adalah tempatnya orang-orang kaya. Menurutnya APBN banyak dipakai untuk orang kaya padahal seharusnya digunakan untuk orang miskin. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN  dan Pegadaian,  Bambang menyatakan keinginannya apakah mungkin ada yang bisa menambahkan deviden karena menurutnya ini untuk kepentingan negara. Bambang mengaku malu PMN (penyertaan modal negara) diberikan ke BUMN tetapi deviden tidak naik sama sekali. Karena ini untuk negara jadi tidak ada kenaikan yang signifikan pada PMN-PMN yang telah diberikan. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Bambang menyampaikan bahwa dirinya merasa prihatin atas masing-masing kementerian yang saling menjatuhkan sehingga kegaduhan tersebut muncul dari intern pemerintah itu sendiri. Menurutnya BUMN seharusnya bertindak sebagi stabilitator. Bambang mengaku malu jika menjadi Menteri BUMN karena swasembada pangan kita saja masih hancur begini. PTPN 3 sudah diberi 3,5 T harusnya masalah sudah clear sedangkan swasta tanpa PMN. Bambang mengatakan bahwa uang negara adalah uang rakyat sehingga Ia meminta untuk tidak main-main. Bambang meminta ada pertanggungjawaban. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Haryo berpendapat analisis yang ada ini salah, untuk transport LRT di seluruh dunia hanya berfungsi sebagai feeder traffic, kalau analisa pemerintah untuk menjadi half traffic transportation bisa melalui kereta. Bambang meminta untuk analisis lagi kekuatan penopang LRT karena penopang tinggi dan pendek itu besar konstruksinya sama. Wahid berharap proyek ini lancar tapi saya pribadi tidak setuju anggaran PMN untuk Sumatera dipindah ke Jakarta.[sumber]

Sengketa Lahan Pertamina dengan Pemerintah Kota Palembang

16 Maret 2017 - Bambang mengatakan bahwa dari total keseluruhan lahan 40,2 hektar, dari perhitungan yang ada seharusnya sisanya ada 6,3 hektar. Bambang menanyakan lahan seluas 6,4 hektar itu dikemanakan. Menurutnya, dengan adanya aset yang dipindahkan ke Pertamina maka lahan ini bisa menjadi lahan hijau yang bisa jadi paru-paru kota. Selain itu, ia menanyakan jika lahan ini kembali pada Pemkot Palembang akan digunakan untuk apa, karena menurutnya, Pertamina membuat lahan ini untuk paru-paru kota dan hal ini sangat membantu untuk Kota Palembang dan bisa dinikmati oleh suluruh warga. Kemudian, Bambang juga mengatakan dari 40,2 hektar, 1,3 hektar untuk depot logistik, 6,4 hektar untuk Pertamina. Bambang menanyakan sisanya dikemanakan karena seharusnya ada sisa lahan seluas 4,3 hektar.  [sumber]

Akses Listrik Provinsi Jambi

24 November 2016 - Pada Rapat audiensi Komisi 6 dengan DPRD Jambi, Bambang mengatakan bahwa di Laos terdapat 300 desa belum punya listrik, ada tiga Non Goverment Organisasion (NGO) yang membawa turbin ke hulu aliran sungai dan bisa mengalirkan listrik di 300 desa kurang dari dua bulan dengan harga yang murah. Bambang juga menambahkan bahwa listrik di sana 2 sen dan listrik kita 11 sen dan menjadi yang termahal di Asia Tenggara. [sumber]

Akses Listrik Provinsi Jambi

24 November 2016 - Pada Rapat audiensi Komisi 6 dengan DPRD Jambi, Bambang mengatakan bahwa di Laos terdapat 300 desa belum punya listrik, ada tiga Non Goverment Organisasion (NGO) yang membawa turbin ke hulu aliran sungai dan bisa mengalirkan listrik di 300 desakurang dari dua bulan dengan harga yang murah. Bambang juga menambahkan bahwa listrik di sana 2 sen dan listrik kita 11 sen dan menjadi yang termahal di Asia Tenggara. [sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KemenKopUKM

23 November 2016 - Bambang mengatakan bahwa untuk persentase belum terserap maksimal, padahal sudah mendekati akhir tahun. Ia prihatin dengan kondisi UKM. Bambang menanyakan berapa persen anggaran untuk UMKM dibandingkan dengan anggaran koperasi. Selanjutnya, untuk permasalahan UKM pemula, seharusnya pengusaha pemula melakukan pembinaan yang intensif. Berkaitan dengan itu, Kredit Usaha Rakyat untuk wirausaha pemula tidak diberikan kesempatan. Ia kemudian menanyakan sampai sejauh mana MenKop-UKM mendorong usaha pemula sehingga mampu lebih tumbuh. [sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Bambang menyetujui usulan terkait wajib lapor oleh KPPU dalam tiap tiga bulan. Bambang mengusulkan KPPU bersosialisasi dengan pemerintah terkait kebijakan. Bambang juga mengusulkan KPPU melakukan sosialisasi dengan pengusaha menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bambang meminta KPPU untuk mencermati kartelisasi energi—seperti BBM dan gas—yang dilakukan pemerintah. Bambang bertanya kepada KPPU terkait perlu atau tidaknya sekolah khusus yang berhubungan dengan persaingan usaha. Bambang menaruh harapan kepada KPPU untuk tahun 2017. [sumber]

Kehadiran Presiden di Tempat Operasi Tangkap Tangan di Kementerian Perhubungan

11 Oktober 2016 - (TRIBUNNEWS.COM) - Presiden Joko Widodo mendatangi langsung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tempat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung.

Banyak pihak mengapresiasi reaksi yang telah Presiden lakukan.  

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan supaya hal ini jangan hanya jadi tontonan tetapi juga harus diikuti pembersihan pungli di lembaga lain. 

Hal ini disampaikannya lewat sambungan telepon, Selasa malam (11/10).

“Kita patut mengapresiasi reaksi Presiden Jokowi yang langsung mendatangi lokasi OTT di Kemenhub. Hanya saja, jangan sampai ini dijadikan sebagai langkah pencitraan belaka. Pemberantasan pungli harus dilakukan di semua lini. Bahkan, sampai ke lembaga kepolisian dan istana negara,"ungkapnya.

Seperti diketahui, pada Selasa sore, usai menyaksikan OTT di Kemenhub, Presiden Jokowi berkelakar akan menindak tegas pejabat negara yang masih mengutip pungli.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian yang ikut hadir menyatakan, pemberantasan pungliakan terus digencarkan termasuk ke institusi yang dipimpinnya.

OTT di Kemenhub ini, melibatkan oknum pejabat Direktorat Perhubungan Laut.

Menurut Bambang, memang, ada yang perlu dibenahi dari perizinan kapal di pelabuhan.

“Sertifikasi kapal perlu disederhanakan agar tak terjadi pungli. Tumpang tindih aturan transportasi laut sudah terjadi sejak lama. Akibatnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” tutur Anggota F-Gerindra DPR ini.

Tidak hanya di transportasi laut, praktik pungli sebenarnya banyak terjadi di transportasi darat. Bahkan, ratusan kali lipat daripada di laut.

Bambang kemudian menyebutkan, berapa banyak truk-truk angkutan logistik selalu kena pungli di jalan.

Bahkan, untuk mengurus SIM saja, butuh tambahan dana Rp200 ribu, agar prosesnya bisa dipercepat seperti dialaminya sendiri di Surabaya, Jatim.

“Inilah potret Indonesia kini. Banyaknya kasus pungli saat ini menandakan revolusi mental yang didengungkan pemerintah belum berjalan. Mestinya pemberantasanpungli sudah dilakukan Jokowi sejak pertama kali memimpin pemerintahan seiring jargon revolusi mental,” ucapnya.

Dikatakan Anggota Komisi VI DPR itu, pengawasan internal kementerian lewat Irjen mestinya ditingkatkan.

Bila Irjen sudah menemukan oknum pengutip pungli, barulah diserahkan ke penegak hukum.

Selama Irjen bergerak optimal dan efektif, pungli bisa diberantas.

Bambang setuju dengan Presiden Jokowi yang ingin memecat pegawai Kemenhub yang tertangkap tangan, sambil proses hukum pidananya juga berjalan di pengadilan. (Pemberitaan DPR RI).  [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Bambang menyatakan bahwa masing-masing dari Kementerian dapat menyampaikan ke Komisi 6 mengenai paket kebijakan. Bambang menyarankan agar Kemendag anggarannya tidak dikurangi, tetapi target harus dibuat lebih fokus. Bambang berharap di tahun 2017, subsidi-subsidi yang harus diterima oleh rakyat tidak digunakan.[sumber]

Permasalahan Kepegawaian PTPN 2 

21 Juli 2016 - Pada Audiensi Komisi 6 dengan Komisi E DPRD Sumut, karyawan, dan pensiunan PTPN 2, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, DPR memang melihat penampilan dari Dirut PTPN jadi arogan, Bambang mengatakan sudah melihat pelayanan tidak ada. Bambang mewakili Komisi 6 sepakat dengan pengusutan masalah PTPN 2 ini. Bambang mengatakan permasalahan tidak bisa selesaikan setiap kali membahasnya dengan Deputinya semua harus melalui ibu menteri. Bambang mengeluh karena setiap dipanggil Deputi selalu yang ambil keputusan ibu menteri. Bambang menyayangkan soal lahan tembakau tadi karena lahan tembakau Indonesia itu paling bagus, tembakau ini spesial tidak ada lagi yang sama seperti ini. Bambang merasa produser tembakau dunia menginginkan tembakau Indonesia habis. Di Bangka ada lada putih dan merupakan terbaik di dunia yang ada di Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa keinginan dari mitra terkait pensiunan PTPN 2 ini akan diusahakan. [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian Perindustrian

9 Juni 2016 - Bambang menyatakan bahwa Indonesia sedang berusaha merebut pasar industri di Asia Tenggara karena Indonesia berada pada poros maritim internasional. Jika anggaran dipotong, maka akan menyebabkan serapan menjadi kecil danKementerian Perindustrian (Kemenperin) menurunkan anggaran perjalanan dinas, padahal Kemenperin memiliki banyak kawasan indutri. Akibatnya, hal ini akan menghambat. Bambang berharap sektor industri tidak dikurangi anggarannya sehingga bisa bersaing dalam MEA saat ini.  [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Bambang berpendapat, permasalahan disini sangat penting apalagi dengan adanya MEA, yang dimana pada era MEA ada beberapa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bisa terkena imbas. Menurutnya, begitu banyak permasalahan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), UKM yang harus dijaga. Bambang mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini menginginkan KPPU ini lemah, Komisi 6 melihat ada pemotongan anggaran di Investigasi pelanggaran. Ia bertanya apakah pemerintah sekarang ingin KPPU lemah. Bambang mendukung untuk bisa mendapat anggaran yang cukup bahkan bisa dikorbankan yang lain, khususnya serapannya yang kecil dan urgensinya yang kurang. Menurutnya, Komisi 6 menginginkan iklim usaha di Indonesia bagus dan Bambang mendukung untuk bisa mendapatkan anggaran yang cukup. Lalu, Bambang mengatakan, mengenai pengawasan usaha perwakilan daerah sangat minim contohnya di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat hanya diberi biaya 1 miliar untuk 1 tahun. Menurutnya, bayar wartawan saja tidak cukup. Ia menanyakan bagaimana sosialisasi KPPU ke masyarakat. Bambang mengatakan, Komisi 6 bukan memohon kepada pemerintah, tetapi Komisi 6 yang memerintah untuk memberikan anggaran ke KPPU sesuai kebutuhan. 

Terkait pemberian sanksi, Bambang mengatakan, KPPU tidak memberikan sanksi kepada pemerintah yang membuat sanksi tersebut. Menurutnya, kalau perlu KPPU membawa kepolisian agar diproses pidana dan mohon dibuat efek jera agar perdagangan Indonesia lebih baik, kalau perlu bui Menteri Perdagangannya. Bambang mengatakan, harga daging sapi di Jakarta sebesar 130 ribu, di Maluku hanya 90 ribu, dan di Papua sebesar 100 ribu. Tidak benar adanya tol laut tersebut.  [sumber]

Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

21 April 2016 - Bambang menanyakan tentang Hotel Occupancy Rate dari Hotel Inna Samudra Beach mengapa pada angka 0. Menurut Bambang, hotel tersebut adalah hotel favorit Bambang.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS Sabang)

20 April 2016 - Bambang merasa serapan BPKS Sabang sangat kecil. Bambang menanyakan tentang target BPKS Sabang untuk triwulan ini. Menurut Bambang, pariwisata yang bisa di explore lebih yaitu panorama dan budaya, tetapi budaya disini belum disebutkan. Bambang merasa bahwa Sabang hanya mengandalkan pariwisata saja, seharusnya budaya harus diandalkan.

Bambang memberikan pernyataan bahwa pariwisata harus dimodali dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup handal. Bambang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan pariwisata di Sabang. Menurut Bambang, budaya dari Aceh mungkin bisa dimasukan ke wilayah Sabang. Bambang sangat mengharapkan ada pelabuhan ikan yang sangat bagus di Sabang. Bambang heran kenapa di Sabang tidak ada konsultan pariwisata.

Bambang menuturkan bahwa Sabang merupakan wilayah yang sangat strategis karena perjalanan dari Eropa ke Asia Timur melalui wilayah Sabang. Sabang juga menjadi basis keamanan dan pertahanan bagi Indonesia. Bambang berharap anggaran dapat digunakan secara maksimal sehingga bisa menjadi andalan di pintu depan bagi Indonesia.  [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Bambang mendesak agar Menperin memiliki program-program yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Bambang mengimbau agar kebijakan-kebijakan juga tetap berbanding lurus dengan anggaran terutama yang berhubungan logistik. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Bambang mengatakan Komisi 6 sangat mengharapkan percepatan pertumbuhan UKM di Indonesia. Masyarakat di Surabaya dan Sidoarjo kesulitan mengurus badan hukum untuk UKM-nya. Bambang meminta agar masalah masyarakat Surabaya dan Sidoarjo tersebut ditindaklanjuti. Ia juga menyampaikan LPDB masih menyulitkan masyarakat sebab harus ada sertifikat yang ternyata penangguhannya jauh melebihi dari apa yang masyarakat akan pinjam dan itu menjadi beban tersendiri bagi mereka. Selain itu, Bambang meminta penjelasan terkait hubungan antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bambang berpendapat bahwa Pemerintah daerah kurang menfasilitasi kota-kota UKM daerah yang baik, contohnya seperti Sidoarjo. Sidoarjo merupakan predikat terbaik kota UKM, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan reward. Terakhir soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mereka mengirimkan uang ke Indonesia untuk membuat UKM dari uang devisa. Bambang menanyakan apakah Menkop dan Dekopin akan memprioritaskan TKI atau tidak karena di lembaga KUR sudah ada gebrakan TKI.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

12 April 2016 - Bambang menanyakan mengapa target penyerapan anggaran tidak sampai 100%. Selanjutnya, Bambang menilai bahwa perizinan usaha 3 jam sangat disambut baik oleh Pengusaha. Akan tetapi, ia menanyakan bagaimana caranya untuk mengetahui karakter calon Pengusaha jika perizinan hanya 3 jam. Terakhir, ia menanyakan seperti apa outputdari pameran investasi yang telah BKPM lakukan.  [sumber]

Rencana Pengurangan Subsidi Solar dan Listrik untuk 900 Watt

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016 - Bambang mendengar bahwa Pemerintah akan menghilangkan subsidi solar dan listrik 900 watt. Bambang keberatan dengan rencana tersebut karena saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan dengan kenaikan harga pangan naik sebesar 50 persen. Bambang menduga bahwa sebenarnya solar subsidi telah dimanipulasi Pemerintah. Terkait hal itu, Bambang mohon agar DPR melakukan investigasi terhadap harga solar.

Bambang juga menyampaikan, harga solar yang dijual anak perusahaan Pertamina lebih rendah dari solar subsidi, dan ada indikasi penyalahgunaan APBN. Bambang mohon agar BPK melakukan investigasi terhadap hal tersebut. Bambang berharap semoga masyarakat tetap bisa menggunakan solar subsidi untuk kepentingan transportasi.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

11 April 2016 - Bambang mengatakan, jika setiap daerah diberikan masing-masing Rp5 M, maka gaung KPPU akan lebih terdengar. Bambang menanyakan, dari sekitar 200 output, sudah terselesaikan berapa persen? Ia melanjutkan, semua transportasi penyeberangan di lintasan komersial yang memberikan fasilitas adalah ASDP.

Bambang menjelaskan, sesuai UU Nomor 17 tahun 2008 mewajibkan kapal menggunakan kelas Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), bukan kelas asing. Menurutnya, pelayaran adalah salah satu sumber terbesar ekonomi Indonesia. Sebab, 95% penyebaran logistik melalui laut. Selain itu, ia juga berbicara mengenai harga energi yang dijual Perusahaan Gas Negara (PGN). Bambang menilai, harga energi tersebut jauh melebihi standarisasi yang ada di Internasional.  [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Bambang menilai Direksi PT HIN lebih profesional dibanding Direksi sebelumnya. Menurut Bambang, Hotel Inna merupakan ujung tombak pariwisata karena berada diposisi strategis di semua kota sehingga membutuhkan strategi dan sinergi Kementerian BUMN terhadap pembangunan Hotel Inna guna menarik minat masyarakat. Bambang menanyakan kepada Deputi BUMN terkait PT Pariwisata Pembangunan yang mengatasi Hotel Borobudur yang keluar dari konten Inna Group.  [sumber]

Pengeboman dan Penenggelaman Kapal Ikan Ilegal

25 Februari 2016 - (DelikNews) - Pemboman kapal ikan ilegal oleh pemerintah dinilai sudah tidak memperdulikan lagi aspek lingkungan hidup karena dilakukan secara sembarangan dan membabi buta.

“Sangat menyedihkan melihat laut tercemar akibat pemboman kapal ikan itu. Apakah pamerintah tidak memikirkan dampak dari sampah kapal yang berserakan di laut akibat pemboman itu,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono.

Dia menanggapi penenggelaman 31 kapal ikan ilegal oleh Satgas 115 melalui pemboman di lima lokasi yang berbeda, Senin (22/2). Aksi itu dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 melalui live streaming dari Kantor KKP di Jakarta.

Menurut Bambang, pemboman kapal merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan lebih banyak merugikan Indonesia.

“Akibat pemboman kapal secara sembarangan, keindahan laut rusak sebab pecahan kapal berserakan di laut dan menjadi sampah yang mengganggu keindahan bawah laut untuk pariwisata,” ujarnya.

Kerugian paling besar akibat tindakan itu adalah pencemaran laut sebab banyak unsur-unsur anorganik dari bangkai kapal yang menjadi limbah berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, oli, plastik, bekas toilet, dan sebagainya.

Pecahan kapal yang berserakan menjadi sampah di laut dan melanggar aturan IMO (International Maritime Organization) yang hanya membolehkan bahan organik yang dibuang ke laut.

“Bahan itu pun harus difilter dulu sebelum dibuang ke laut, antara lain melalui OWS pada jarak minimal 36 mil dari pantai,” jelas Bambang.

Selain itu, kata Bambang, penenggelaman kapal tersebut melanggar Undang-Undang No. 17/2015 tentang Pelayaran. Dalam UU itu, kapal yang tenggelam justru wajib diangkat atau diapungkan, apalagi jika mengganggu alur pelayaran.  [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Bambang mengapresiasi pengelolaan Garuda Indonesia karena telah jauh lebih bagus dibandingkan masa lalunya. Namun menurut Bambang, Garuda Indonesia belum menjadi pilihan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) karena belum ditemui kebanggaan yang ditunjukkan oleh Garuda Indonesia bila para TKI menggunakan maskapai ini. Justru banyak TKI yang hendak pulang dari Hongkong malah menggunakan maskapai Cathay Pacific dibanding Garuda Indonesia. Bambang juga mempertanyakan kondisi penerbangan terkini yaitu seringnya pesawat harus antri berputar-putar di langit sekitar airport yang menghabiskan bahan bakar.  [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

26 Agustus 2015 - Bambang mendukung upaya sinergi antar BUMN, tapi bukan bersinergi dengan harus melakukan impor. Menurut Bambang seharusnya Pemerintah lebih menunjang lagi PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA). Menimbang INKA merupakan satu-satunya industri kereta api di ASEAN, Bambang dorong Direktur Utama INKA (Dirut INKA) untuk bersinergi antar BUMN dan meminta proteksi dari Pemerintah. Menurut Bambang industri kereta api di Indonesia lebih dulu berkembang dibandingkan negara Asia lainnya. Namun jika dibandingkan dengan Jepang yang saat ini telah berhasil ada kereta tiap 2 menit sekali di stasiun, Indonesia sangat tertinggal sekali. Bambang saran ke Dirut INKA untuk jangan impor terlalu banyak kereta bekas dari Tiongkok atau Jepang, apalagi membeli komponen kereta api yang dikenakan pajak barang mewah sebesar 40%. Bambang apresiasi kinerja INKA yang menghasilkan laba. Bambang desak Dirut INKA untuk membenahi tenaga kerjanya agar lebih efisien lagi.

Bambang saran ke Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barata) untuk tidak berorientasi ekspor dulu karena potensi pasar di Indonesia masih besar.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Bambang mengkaji adanya ketidak-sterilan infrastruktur jalan raya yang membahayakan karena masih banyak anak kecil berlalu lalang. Di sisi lain, Bambang menyoroti masalah di bandara dan pelabuhan. Menurut Bambang, tidak adanya smoke detector di bandara menjadi penyebab utama hingga terjadi kebakaran. Selain itu, pemerintah tidak menyadari bahwa penerbangan di Indonesia semakin padat, sedangkan slot-nya semakin sedikit. Menurut Bambang banyak slot penerbangan didominasi low-cost-carrier dan tidak diimbangi dengan adanya slot bagi full-economy-service. Untuk jalur penyebrangan di pelabuhan, menurut Bambang juga sudah overloaded, sehingga Bambang mengusulkan ke Kementerian Perhubungan perlu diadakannya penambahan dermaga-dermaga.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Bambang Haryo kecewa penyerapan anggaran di 2014 kecil sekali. Bambang Haryo pesan ke Menteri Perdagangan (Mendag) untuk tidak terulang lagi di 2015. Bambang harap Mendag tidak mengulang pencitraan-pencitraan yang akhirnya menjebak menterinya sendiri (yang dilakukan Mendag sebelumnya) karena kalau sampai program dan penyerapannya tidak terealisasikan, menurut Bambang ini lebih buruk daripada korupsi. Menurut Bambang kebijakan-kebijakan Mendag yang sebelumnya sudah betul, hanya komponennya banyak yang tidak ditindak lanjuti.

Bambang Haryo menyoroti bahwa dukungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap industri produksi masih kurang, seperti misalnya dukungan bagi industri UKM untuk mendapatkan sertifikasi SNI atau lainnya. Menurut Bambang Haryo kita ada 56 juta UKM yang kesulitan mendapatkan 1 sertifikasi. Bambang desak Mendag untuk mempermudah sertifikasi para UKM-UKM ini agar produk-produk Indonesia mudah di ekspor ke Eropa, dll.

Bambang prihatin melihat negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Thailand dan Philippina sudah siap memiliki sertifikasi halal. Bambang Haryo menilai ini berarti mereka sudah siap membidik segmen pasar Indonesia. Bambang Haryo minta klarifikasi dari Mendag strategi yang perlu disiapkan untuk membuat masyarakat mencintai produk-produk Indonesia.

Bambang Haryo desak Mendag untuk bisa kritisi permasalahan yang menjadi problem di industri kita. Mulai dari harga BBM yang waktu itu diprediksi Rp.12.000 tapi sekarang sudah Rp.13.800, ke infrastruktur kita (pelabuhan dan jalan raya) yang tidak mendukung iklim industri dan importir yang juga ‘mafia’ pangan. Bambang Haryo saran ke Mendag untuk kritisi ini secara internal saja dan tidak disiarkan ke publik. Bambang Haryo harap semoga Mendag tetap semangat, kuat dan tidak terpengaruh unsur-unsur dibawahnya yang tidak mendukung.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Batam

19 Agustus 2015 - Berbanding terbalik dengan Endang Srikarti Handayani, Bambang justru prihatin terkait serapan anggaran yang dilaporkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Bambang minta Kepala BP Batam agar serapan anggaran bisa diperbaiki terkait kepentingan masyarakat. Selain itu, Bambang juga menanyakan perihal besaran Upah Minimum regional (UMR) di Batam. Bambang menyarankan agar UMR tidak terlalu besar karena jenis industri di Batam adalah padat karya. Mengenai mimpi besar BP Batam yang sempat disinggung oleh Darmadi. Bambang mengatakan bahwa ada kesempatan besar bagi BP Batam. Menurut Bambang, 85% pelayaran dunia melewati Batam, Aceh, dan Singapura. Singapura sendiri merupakan tempat penampungan kontainer terbesar ketiga tetapi hanya memiliki lahan seluas 600 ha dan sudah mencapai kategori overloaded. Bambang ber-positive thinking bahwa Batam bisa mengambil peluang tersebut.  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Bambang menilai Pelindo II telah melakukan tugasnya dengan benar, yaitu menyandarkan kapal ke pelabuhan. Kemudian dilanjutkan dengan menurunkan barang ke lapangan secara cepat.

Terkait dengan dwelling time, Bambang mengungkapkan bahwa Pelindo II harus menjadi koordinator arus keluar barang dari pelabuhan. Sedangkan terkait dengan kerjasama Hutchison, Bambang mengharuskan adanya transfer knowledge dan teknologi sehingga operasional pelabuhan dapat dilakukan di dalam negeri.  [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Bambang menyoroti Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan yang alokasinya lebih banyak untuk transportasi padahal harusnya untuk infrastruktur. Bambang memberi contoh Badan Pengembangan Suramadu yang masih ada di Pagu Indikatif padahal proyeknya tidak berjalan. Bambang desak Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sebaiknya dana untuk pengembangan Suramadu dihilangkan dari anggaran. Bambang juga minta perhatian khusus dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengenai subsidi solar agar bisa dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Bambang penggunaan token listrik di Dapilnya sudah tidak lagi sesuai. Bambang minta penjelasan dari PLN strategi yang harus disiapkan agar penggunaan batu bara digeser. Menurut Bambang banyak pembangkit tenaga listrik PLN yang lokasinya tidak strategis. Bambang menyoroti bahwa Malaysia sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya. Bambang tidak ingin Indonesia nantinya menjadi konsumennya mereka.

Bambang menilai bukan masalah kalau ruginya PLN tujuannya untuk kepentingan rakyat. Menurut Bambang dulu jamannya Presiden Soeharto harga solar itu sepertiga harga BBM kendaraan pribadi. Bambang harap harga solar lebih murah dari harga BBM kendaraan pribadi karena merupakan bahan bakar industri.

Bambang minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen ESDM) apakah power plant yang sekarang memakai batu-bara bisa dialihkan ke tenaga gas atau panas bumi.  [sumber]

Hutang Pemerintah Indonesia

24 Juni 2015 - Bambang Haryo mengharapkan utang yang diperoleh Pemerintah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Bambang mengatakan tidak setuju dengan rencana tersebut karena tidak sesuai dengan program peningkatan kemampuan SDM Indonesia. Sehubungan dengan pembangunan listrik 35.000MW, Bambang Haryo mengatakan bahwa proyek ini akan membuat pemerintah menambah hutang, karena mayoritas bahan bakar pembangkit menggunakan batu bara. Sehubungan dengan keputusan pemerintah menaikan harga solar, Bambang Haryo tidak setuju dengan keputusan tersebut karena solar merupakan Bahan bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan logistik.  [sumber]

Pembahasan Rencana Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2016

10 Juni 2015 - Bambang minta klarifikasi ke Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) penjabaran dari Program Revolusi Mental itu apa saja. Menurut Bambang kalau ingin membangun manusia yang baik, tentunya dimulai dari kesehatannya yang nantinya berpengaruh ke produktivitas. Mengenai Kebudayaan, Bambang menilai anggaran yang diajukan kurang maksimal. Menurut Bambang kalau Rp.500 milyar untuk membangun kemanusiaan kayaknya dananya kurang.

Bambang menilai anggaran sebesar Rp.200 milyar untuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman kurang cukup. Bambang menggaris bawahi bahwa kita punya 13 Kawasan Ekonomi Khusus yang 80%-nya tidak dilewati oleh jalur Tol Maritim Domestik. Menurut Bambang kalau kawasan ini tidak tersambung ia ragu Tol Maritim akan ‘laku’ kalau jauh dari pelabuhan. Selain itu kita punya Angkatan Laut, Kawasan Perlindungan Laut (KLT), Polisi Air (Polair) dan Coast Guard yang ikut dalam keamanan laut dan Bambang minta penjelasan ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) anggaran mereka tidak terlihat di Pagu Indikatif. Bambang dorong Menko Maritim untuk lebih fokus agar jangan tumpang tindih. Bambang tidak ingin nanti anggarannya turun karena ketidakjelasan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

Pada 27 Mei 2015 - Bambang Haryo mengapresiasi Direktur Utama PT. Pelindo 1 (Dirut Pelindo) karena satu-satunya Dirut yang hadir dalam undangan Komisi 6 dan menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 merupakan yang paling strategis karena dilewati poros maritim domestik & intrernasional, namun pesimis jika PT.Pelindo 1 tidak didukung oleh Kementerian yang seharusnya mendukung. Bambang Haryo pun menyatakan tidak adanya perhatian Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada transportasi laut. Serta Menteri Perhubungan akan mengeluarkan Pengeluaran Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk PT.Pelindo 1. Dengan PNBP yang ditarik PT.Pelindo 1 membuat hasil uang untuk pemerintah maka PT.Pelindo tidak akan dapat apapun. Bambang Haryo memohon agar fasilitas galangan disediakan diseluruh pelabuhan PT.Pelindo 1 agar menjadi pelabuhan yang layak.  [sumber]

Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

Pada 21 Mei 2015 - Bambang menilai kebijakan yang dilakukan oleh manajemen lama PT.KAI telah ditularkan ke seluruh perusahaan perhubungan dan sayangnya tidak ada yang bisa menolak masuknya TNI ke perusahaan. Padahal jumlah tentara di negara ini sudah sangat kurang, ditambah lagi yang aktif di tarik ke perusahaan. Pada dasarnya TNI ditaruh di PT.KAI untuk menertibkan pedagang, namun mereka malah menakut-nakuti masyarakat padahal sudah tidak jamannya lagi TNI menakuti masyarakat. Bambang tidak setuju dengan kebijakan Menteri Jonan untuk memasukkan TNI-Polri ke PT.KAI dan sekarang mau masuk PELNI. Ketika TNI mengamankan fasilitas umum masyarakat akan menganggap negara sedang dalam keadaan darurat perang. Tentara usia produktifnya 58 tahun sedangkan pegawai PT KAI hanya sampai 54 tahun, itu sangat keterlaluan. Ketika BUMN memperjuangkan usia tenaga kerjanya sampai denga 60 tahun, itu adalah hal yang wajar.  Semua menginginkan SDM yang semakin baik, biasanya orang-orang semakin tua semakin pintar.

Bambang tidak setuju terkait perluasan PT.DOK Perkapalan Kodja Bahari dikarenakan kinerjanya menurun padahal sebenarnya potensinya baik. Menurut Bambang Kodja Bahari tidak pernah mendapat tender proyek baru lagi. Galangan merupakan pendukung utama pelayaran dalam negeri dan logistik, Kodja Bahari satu-satunya galangan yang bisa menampung kapal-kapal besar di Jakarta. Jika Kodja Bahari dipindahkan, Tanjung Priok tidak layak jadi pelabuhan utama nasional dan internasional.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Menurut Bambang penyebab mahalnya biaya logistik bukan angkutan laut. Ini termasuk masalah di Papua juga. Menurut Bambang 80% wilayah industri tidak terhubung dengan pelabuhan (poros maritim) sehingga transport darat sangat mahal. Ditambah, Bambang menilai PERTAMINA melakukan penipuan kepada transportasi laut dimana BBM untuk Non-Subsidi harga jualnya Rp.11.400. Bambang dorong Menhub untuk lebih libatkan stakeholder dalam pengambilan kebijakan.

Bambang juga minta perhatian khusus Menhub mengenai kereta api yang ke Mojokerto. Menurut Bambang kereta apinya sama sekali tidak jalan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Bambang menilai kebijakan Pemerintah menaikkan solar untuk  mempertahankan Pertamina adalah bentuk penindasan terhadap rakyat. Bambang menekankan supaya Presiden lebih mengutamakan kebijakan pro rakyat daripada kepentingan lainnya.  [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma Tbk dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 Bambang menilai pembagian core business dari Kimia Farma, Bio Farma dan Indo Farma masih belum jelas. Menurut Bambang peran Indo Farma baiknya fokus ke pembuatan obat, namun marketing dan penjualan oleh Kimia Farma. Kedepannya, Bambang berharap BUMN bisa dominasi industri obat agar kontrol harga obat untuk rakyat.  [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Bambang Haryo menilai ada ketidakefisienan pada gas karena harga gas kita termasuk yang tertinggi di dunia. Menurut Bambang Haryo tugas Pertamina adalah untuk menyelidiki penyebabnya. Bambang Haryo saran ke Pertamina bahwa cross-subsidy bensin Premium ke Solar akan meningkatkan industri nasional.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Bambang mengingatkan Direktur Utama Pertamina untuk memperhatikan rakyat kecil karena subsidi senilai Rp.1.000 dari Premium akan berdampak ke Solar.  [sumber]

Kesiapan Indonesian Menyonsong MEA 2016

6 April 2015 - Bambang harap pembangunan kawasan industri (Kawasan Ekonomi Khusus) terintegrasi dengan pelabuhan.  [sumber]

Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

1 April 2015 - Bambang Haryo mengingatkan bahwa dana untuk program Tol Laut sebesar Rp.700 Triliun akan digelontorkan. Menurut Bambang Haryo Pulau Muna dan Pulau Buton adalah pusatnya Indonesia dan sangat strategis untuk membangun kawasan industri karena dilewati poros maritim dunia.  [sumber]

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan

Pada 10 Februari 2015 - Bambang Haryo menilai anggaran yang diajukan Menko Polhukam terlalu kecil, terutama untuk anggaran pertahanan dan keamanan (hamkam), khususnya hamkam kelautan. Bambang Haryo menyoroti kasus evakuasi kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 lalu dimana ia menilai untuk evakuasi tersebut anggaran yang dipakai sudah cukup tinggi dan masih banyak keperluan lainnya.  [sumber]

Harga BBM

Pada 5 Februari 2015 - Bambang Haryo setuju subsidi untuk bensin premium dihapus karena menurutnya bensin premium digunakan oleh kendaraan pribadi.  Bambang Haryo lebih mendukung mempertahankan subsidi bensin solar.  [sumber] 

7 Januari 2015 - Haryo menyebutkan bahwa “Padahal penggunaan solar yang sebagian besar untuk kepentingan publik itu lebih kecil dibandingkan premium. Kalau solar disubsidi lebih besar, inflasi bisa ditekan, biaya angkutan barang dan orang juga tidak akan mahal,” (baca di sini)

Setelah harga BBM turun menjadi Rp.7,600 untuk Premium (turun Rp.900), dan turun menjadi Rp.7,250 untuk Solar (turun Rp.250) pada tanggal 1 Januari 2015, Bambang Haryo beranggapan bahwa seharusnya solar disubsidi lebih daripada Premium.  [sumber]

Hilangnya AirAsia QZ-8501

28 Desember, 2014. Bambang Haryo menyayangkan adanya pemberhentian sementara pencarian pesawat AirAsia QZ-8501. Beliau berkomentar bahwa pelampung hanya dapat bekerja 2x24 jam. Harusnya pencarian dilanjutkan sampai malam hari (baca berita disini).

Bambang juga menghimbau bahwa lambannya pencarian pesawat menandakan bahwa Basarnas harus dioptimalkan. Input beliau dapat dibaca di "(Skalanews) Basarnas Diminta Optimalkan Pencarian AirAsia"

Menurut tweetnya kepada WikiDPR, Bambang Haryo pada pukul 16.30 WIB sedang menuju Bandara untuk bertemu dengan jajaran angkasa pura dan keluarga penumpang. 

Dinformasikan kpd sahabat @WikiDPR bila saya sedang menuju bandara untuk bertemu dgn jajaran angkasa pura dan para keluarga penumpang.

— BambangHaryoS (@Bambang_HaryoS) December 28, 2014

Reses

Reses Periode Februari - Maret 2015 

Laporan reses di Jawa Timur dengan Atlet Silat, 28 Februari 2015