Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Timur I
Komisi V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Balikpapan
Tanggal Lahir
16/01/1963
Alamat Rumah
Jl. Dharmahusada Indah Selatan III Blok D-105, RT.003/RW.009, Kelurahan Mulyorejo. Mulyorejo. Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika

Latar Belakang

Bambang Haryo Soekartono terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) untuk Dapil Jawa Timur I setelah memperoleh 33,896 suara. Bambang adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerindra Propinsi Jawa Timur sejak 2012.

Bambang dikenal sebagai pengusaha kapal ferry dan menjabat sebagai Direktur di beberapa usaha perusahaan perkapalan yaitu PT. Dharma Lautan Utama (ferry), PT. Adiluhung Saranasegara (pemeliharaan kapal) dan PT. Graha Senggigi (pemilik hotel Grand Beach Senggigi di Lombok, NTB).

Pada masa kerja 2014-2019 Bambang duduk di Komisi VI yang membidangi BUMN, koperasi, investasi, perdagangan dan perindustrian.

Pendidikan

S1, Teknik Perkapalan, Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya (1990)

Perjalanan Politik

- Ketua lkatan Alumni Fakultas Teknologi Kelautan Komisariat Pusat lnstitut Teknologi 10 November Surabaya
- Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Jawa Timur
- Wakil Ketua DPD GERINDRA Jawa Timur Anggota Dewan Pembina GETAR (Gerakan Tani Rakyat ) Pusat, Sayap Partai GERINDRA
- Ketua Senat IKA ITS Pengurus Wilayah Jawa Timur

Kini, Bambang Haryo berada di Komisi VI dan juga Badan Anggaran. 

Per Maret 2018, Bambang Haryo pindah ke Komisi V yang membidangi Perhubungan; Pekerjaan Umum; Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization

31 Mei 2017 - Bambang mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam persaingan global. Bambang juga menyampaikan adanya kekhawatiran barang yang tidak sesuai Standart Nasional Indonesia (SNI) bisa masuk.   [sumber]

Peraturan Pemerintah Tata Cara Penyertaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (PP No.72 Tahun 2016)

27 Januari 2017 - (SURABAYA TIMES) - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) dapat diinterpelasi jika tidak segera merevisi atau membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN. Mengingat PP tersebut dinilai melanggar undang-undang dan membuka peluang terjadinya korupsi.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Ia mengatakan, PP No 72 bertentangan dengan PP 44 Tahun 2005 yang mengatur hal yang sama. Selain itu, PP tersebut melangkahi mandat sejumlah undang-undang seperti UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Kalau pemerintah ngotot menerapkan PP 72, berarti presiden dan menterinya melanggar undang-undang. Kami (DPR,red) bisa menggunakan hak interpelasi atau angket jika pemerintah bergeming,” tegas Bambang di konfirmasi, Jum'at (27/1/2017).

Dia mengasumsikan presiden dan para menteri mengetahui esensi dari PP 72 tersebut dan menyadari konsekuensinya apabila tidak menghiraukan peringatan DPR. 

Salah satu hal krusial dalam PP 72 yakni Pasal 2A Ayat (1), yang menyebutkan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas (PT) kepada BUMN atau PT lain, dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN.

Bambang menilai PP 72 melampaui mandat yang diatur Pasal 4 Ayat (6) UU BUMN, sebab terlalu jauh mengatur mengenai bagaimana pemerintah menetapkan jenis PMN dan mekanisme perubahan komposisi PMN pada BUMN dan/atau PT. Padahal seharusnya hal ini diatur terlebih dahulu pada level undang-undang.

UU Keuangan Negara Pasal 24 Ayat (2) juga telah menegaskan bahwa pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah harus ditetapkan terlebih dahulu dalam APBN.

Namun, PP 72 menyebutkan penyertaan modal dari harga kekayaan negara yang dipisahkan tidak perlu mekanisme APBN, sehingga jelas-jelas mengangkangi UU. PP ini ingin menafikan peran DPR dalam legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap BUMN sebagai aset negara.

"Saya khawatir akan terjadi penyelewengan dan korupsi terhadap aset dan keuangan negara yang sangat besar,” ungkap politikus Partai Gerindra ini.

Untuk itu, Bambang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turut memantau dan menganalisa indikasi korupsi dan kerugian negara terkait dengan PP 72 tersebut.  [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 - Bambang Haryo menilai banyak sekali BUMN yang kerjanya menipu rakyat. Bambang Haryo mencontoh Pertamina. Menurut Bambang Haryo Pertamina seharusnya menjual BBM Non-Subsidi dan bilangnya rugi. Padahal untung. Bambang Haryo juga menilai seharusnya angkutan darat kereta api harganya harus lebih murah dibandingkan angkutan lainnya.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pertanahan

14 September 2016 -Menurut Bambang, nomor urut DIM masih mengganjal. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019

10 Juli 2018 - Pada RDP KOmisi 5 dengan Kemenhub, Bambang berpendapat, perencanaan sejalan dengan direktorat sangat minim dan tidak sesuai, serta harus ada direktorat sendiri dan tentu saling terkait dalam perencanaan. Mahkamah pelayaran,Bambang menyampaikan juga perlu, seakan Litbang tempat orang-orang yang kurang disukai dan ingin naik kedudukannya. Bambang meminta tempat tersebut diisi oleh orang-orang yang berkompeten, serta pada penanganan laboratorium. Untuk BPSDM, Bambang meminta agar tidak hanya yang ditarget oleh operator saja, sebagi stakeholder keselamatan adalah perhatikan regulatornya harus orang yang berkompeten. Bambang menyampaikan ada lebih dari 1500 pelabuhan dan SDM yang butuh standarisasi. Dari sisi SDM yang melakukan perawatan, sisi regulator melakukan perawatan terhadap sarananya. Bambang juga menjelaskan bahwa kementerian yang ada di udara bisa diadu dengan perusahaan penerbangan terkait perawatan dan maintenance, mana yang lebih baik. [sumber

Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam RAPBN tahun 2019

4 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Belanja, Bambang menyampaikan bahwa Indonesia dalam suasana duka, permasalahan utama dengan kenaikan dolar yang tinggi dari awal pemerintahan sudah lebih dari 30%, tetapi semua bukan kurangi anggaran tetapi malah menambah. Bambang menyampaikan ada keinginan agar masyarakat tidak beli barang impor tetapi pemerintah malah ajari impor, negara lagi surplus beras tetapi impor LPG 3 kg yang disubsidi harga Rp6000 sekarang masyarakat beli dengan harga Rp40.000. Bambang mengatakan ada datanya. Rp60 triliun digelontorkan untuk dana desa tetapi sampai sekarang tidak ada ketahanan pangan. Harga daging sekarang Rp130.000. Garam diimpor 2,2 juta ton padahal garis pantai Indonesia terpanjang ke-2 setelah Kanada. Bambang mengatakan bahwa semua mewakili rakyat, petugas rakyat. Kalau Pak Prabowo jadi presiden beliau bukan jadi petugas partai tapi pelayan rakyat. Bambang melanjutkan, bahwa ada 120 juta peti kemas yang lewat Indonesia dan dilewati kapal seluruh dunia tetapi tidak ada konsentrasi pembangunan pada jalur poros maritim dunia. Bambang mengatakan bahwa kita hanya Rp500.000 peti kemas yang bisa ditangkap sisanya diambil Malaysia dan Singapura. Ada yang dinamakan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), Bambang berkataitu omong kosong, kemudian dilanjutkan kembali, bahwa Finlandia pendidikan terbaik dunia, Jepang & Amerika pun ujian tulis. Bambang menyampaikan bahwa habis menganggarkan komputer untuk 4 juta murid. Bambang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan pemborosan negara. Bambang menyatakan agar tidak persulit rakyat Indonesia, kemudian dilanjutkan lagi,LRT itu pemborosan uang negara. Negara lagi kesulitan jangan buang-buang uang. Bambang menyatakan akan lebih keras jika mitra tidak pro rakyat, Bambang pun beranggapan daripada untuk subsidi LRT, lebih baksubsidi benih. Anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang dinaikkan tapi anggaran pendampingan dikurangi. [sumber

Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan 

3 Juli 2018 - Pada Raker Banggar dengan Koor Panja Pemerintah, Bambang mengatakan wakil menteri maksudnya yang mewakili menteri, tetapi dipelintir sama wartawan, sehingga dikira Pak Bambang tidak kenal wakil menteri (Menkeu). Bambang mengatakan bahwa dirinya merupakan wakil rakyat artinya wakilnya rakyat. Bambang mengatakan LPG 3 kg ini yang dilihat tidak hanya dipakai untuk masyarakat kecil, tetapi juga usaha kecil mikro. Bambang menjelaskan bahwa masyarakat bisa beli LPG dengan harga Rp27.000 di Jakarta, dan Bambang mengatakan bahwa yang diketahui harganya Rp16.000, tetapi bisa terjual hampir semua terjual Rp27.000. Bambang meminta untuk hal ini ditertibkan, Bambang memberitahukan bahwa masalah listrik dikeluhkan masyarakat. Bambangmemohon subsidi listrik sangat dibutuhkan masyarakat kecil, karena sekarang listrik kita paling kecil 450, karena di zaman Pak Harto masih ada listrik yang 250, di India dan Srilangka masih ada listrik 100 watt. Bambang meminta agar subsidi tetap diberikan karena ini berdampak ke daya beli masyarakat dan perekonomiandan seharusnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam menentukan tarif berdasarkan apa yang dikeluarkan (cost) pemerintah sebagai pelayan. Bambang memberitahukan bahwamasih ada beban PMN 2015 dan masih banyak yang belum digunakan padahal uang sudah dikeluarkan, contoh ASDP, Bambang mengimbau untuk dikontrol karena ternyata hampir lebih 50% tidak tercapai. [sumber

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

2 Juli 2018 – Banggar rapat panja asumsi dasar membahas kebijakan Bea Cukai dan PNBP. Bambang menanyakan permasalahan tentang target pajak. Dulu ada target tax amnesty yang bukan dana dalam negeri tapi setelah tax amnestyRp4000 Triliun berasal uang orang Indonesia di luar negeri yang totalnya seluruhnya diprediksi Rp12000 Triliun. Permasalahan yang berhubungan dengan PNBP. Bambang melihat PNBP ini agak sedikit dipaksakan terutama dari non migas. PNBP yang ditargetkan harusnya produktivitas naik maka PNBP naik. Sekarang harga tarif tol gila – gilaandan  sangat tinggi naik 50-100% sehingga masyarakat tidak bisa gunakan padahal pelayanan tol masih buruk. Target pertumbuhan ekonomi biasa – biasa seperti tahun lalu padahal infrastruktur sudah kita bangun ribuan triliun dan dana desa sudah naik. Pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi1-16 tapi kenapa target ekonomi tetap biasa - biasa saja padahal seharusnya diatas 7%. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Bambang merasa turut prihatin dengan kondisi PT Semen Indonesia selanjutnya Ia menanyakan secara detailkarena jika ditinjau dari pertumbuhan anggaran infrastrukur kita bertumbuh sebesar 25% dari Rp313Triliun ke Rp387Triliun dan Bambang melihat dengan adanya dana desa yang luar biasa sebesar Rp70 triliun rupiah, bahkan itu bisa lebih besar jika ditambah dengan transfer daerah yang juga mengalami kenaikan. Bambang berpendapat, jika dibandingkan dengan tahun 2014, mengalami kenaikan lebih dari  200%. Bambang juga mengungkapkan sebelum PT Semen Indonesia melakukan holding masih bisa menguasai pangsa pasar begitu besar. Ia merasa heran dan perlu ditindaklanjuti. Bambang menanyakan terkait serapan 40,7%, itu berapa persen dari nilai tersebut yang diserap dari anggaran,kemudian untuk serapan anggaran sebesar 70% dari pembangunan yang dilakukan oleh KemenBUMN, itu berapa persen dari market share, kemudian jika PT Semen Indonesia over load berapa persen over loadnya sampai titik produktivitas tertinggi, kira-kira berapa persen PT Semen Indonesia dapat menampung market. Selain itu Ia mengingatkan bahwa Indonesia memiliki 540 kabupaten/kota, 38 provinsi, dan K/L siap turut yang membangun dalam infrastruktur. Kemudian dari KemenBUMN menargetkan 70% menggunakan produk dalam negeri, lalu Bambang ingin tahu berapakah target dari kementerian yang lainnya untuk menggunakan produk dalam negeri. Bambang kembali bertanya berapa jauh PT Semen melakukan marketing “Aku cinta produk dalam negeri” yang sudah dilakukan oleh Maspion bertahun-tahun setiap hari yang ditayangkan di televisi untuk membangun kepercayaan masyarakat agar dapat membeli produk-proudk dalam negeri agar devisa kita tidak berpindah ke negara lainnya. Bambang kemudian mencontohkan sebuah kasus, di Denmark mereka tetap menyajikan jeruk yang sangat masam dan kecut, padahal mereka bisa membeli jeruk manis dari luar negeri, yang tujuannya untuk melindungi produk dalam negeri mereka. Bambang merasa langkah yang diambil untuk membuat harga semen di Papua turun dari dua jutaan rupiah menjadi 500 ribu rupiah bukanlah sesuatu yang membanggakan, karena pendistribusiannya menggunakan kapal Pelindo berarti kapal tol yang ongkos disubsidinya sangat besar namun barang-barang di dalamnya tidak dijual menggunakan harga yang ditetapkan pemerintah, tetapi dilepas mengikuti mekanisme pasar. Ia menambahkan, bahkan pesawat hercules menggunakan dana APBN.

Bambang mencontohkan biaya transportasi laut sudah ada 14.000 transportasi kapal di Indonesia. Kemudian pengiriman semen dari Surabaya ke Tarakan yang harganya hanya selisih seribu rupiah dengan biaya pengiriman ke Papua, sehingga tidak ada alasan lebih dari 5% selisih harga dan menyarankan untuk menggunakan kapal tol laut bisa saja menggunakan kapal swasta. Bambang juga merasa tidak percaya dengan adanya kenaikan ongkos angkut sebesar 10% karena tidak ada kenaikan harga solar dan tidak ada kenaikan biaya sandar serta harga pengangkutan angkutan darat bahkan di 2017 semua angkutan mengalami penurunan biaya ongkos perjalanan karena menurunnya komoditi atau  daya beli masyarakat.

Jika ada yang mengatakan ada kenaikan (harga barang-red), Bambang menjamin bahwa itu bohong dan sebuah penipuan dan Ia berani mempertanggungjawabkan, karena ia melihat langsung faktanya di lapangan. Ia mengatakan beberapa waktu yang lalu kapal angkut justru rebutan muatan yang mengakibatkan ongkos angkutan darat turun drastis. Terdapat kapal yang menuju Sulawesi bahkan menggratiskan satu kali perjalanan yakni bayar sekali untuk pulang-pergi. Selain itu, Bambang meminta agar harga semen turun sampai titik terendah, tidak boleh 500 ribu rupiah saja harus sesuai dengan ucapan Pak Jokowi yakni maksimal tidak lebih besar dari 10% karena sudah disubsidi pemerintah dengan APBN dengan uang rakyat.  Menurut Bambang, pemerintah seharusnya berfikir secara modern. Terakhir Bambang mengungkapkan bahwa ia mencintai produk-produk dalam negeri. Bambang siap mendukung dari segi transportasi kebetulan Ketua Komisi 5 satu fraksi dengannya dan tidak ada kata-kata sulit menuju ke Suku Asmat karena kakek moyang Suku Asmat bisa keluar-masuk wilayah suku sehingga pemerintah tidak boleh kalah dalam berniat. [sumber]

Pertumbuhan Ekonomi BUMN tahun 2017

22 Januari 2018 - Dalam rapat dengar pendapat dengan Deputi Kementerian BUMN, Dirut Waskita, Dirut Hutama Karya, Dirut PP Perseor, Dirut Adhi Karya, Dirut WIjaya Karya, dan Jasa Marga, Bambang melihat BUMN yang ada di sini sangat strategis. Bambang mengatakan sebab kabinet ini sudah jalan 3 tahun lebih namun tidak ada perubahan pada pertumbuhan ekonomi adalah karena BUMN. Bambang mempertanyakan mengapa BUMN tidak bisa memberikan satu saran agar pemerintah dapat membangun infrastrukturnya dengan benar. Ia kemudian memberi contoh yakni di Batu Licin di Tanjung Serdang atau Kota Laut dibangun jembatan terpanjang di Indonesia namun pembangunan tersebut justru membuat kapal-kapal domestik menjadi terhambat. Ia kemudian menyatakan kekecewaannya karena uang rakyat dibuang-buang begitu saja. Bambang menceritakan adanya jembatan yang dibangun di Muara Bangka menghalangi kapal lewat namun ternyata jembatan ini selama 1 jam hanya dilewati 5 kendaraan mobil. Atas hal tersebut beliau mempertanyakan berapa duit rakyat yang dikeluarkan, siapa yang membangun ini, dan meminta konfirmasi atau tanggapan atas rencana Pemda yang akan mengadakan charge untuk buka-tutup jembatan. Bambang menuturkan jembatan di Batu Licin hanya dilewati 150 kendaraan/hari untuk pembangunan jembatan dan menggunakan uang rakyat.  Ia kemudian mengatakan bahwa pembangunan tol untuk mempercepat distbusi karena di luar negeri tarif tol tidak ada lantas buat apa membangun tol. Dirinya mengungkapkan kekecewaannya kepada Jasamarga karena tidak profesional. Ia menambahkan mengenai pembatas tol yang tidak ditanam ke tanah sehingga kalau ada mobil menabrak bisa hancur total. Kekecewaan juga Ia sampaikan atas teleponnya kepada Ibu Dirut beberapa kali tetapi tidak diangkat karena Ia menyatakan hanya mau meningkatkan Dirut agar bekerja profesional.  Terkait permasalahan tanah yang mempunyai sertifikat menurutnya akan menghambat infrastruktur dan hal tersebut nampaknya kontra dengan pernyataan Pak Jokowi yang mengatakan akan membagikan sertifikat. Bambang mengatakan kepada Jasamarga, permasalahan BOT dari tol-tol, semestinya BOT sudah habis kalau pemerintahan ini berubah dan hal tersebut menurutnya sampai membuat masyarakat tercekik. Ia mengharapkan seharusnya jalannya tidak standarisasi sehingga jalan kampung jangan kalah dengan di daerah-daerah. [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Bambang memberi apresiasi terhadap kinerja Perbankan, karena semua indeks-indeks pertumbuhan sangat bagus. Bambang mengemukakan juga bahwa Non Peforming Loan (NPL) juga mengalami penurunan yang sangat bagus, terutama Mandiri yang kemarin sempat kita khawatirkan. Bambang menyampaikan kredit yang disalurkan itu, kurang melihat sesuai dengan program yang diinginkan pemerintah secara makro. Bambang berpendapat untuk NPL sepertinya belum sesuai dengan program pemerintah yang lebih spesifik ke arah makro. Bambang juga memberi tanggapan kalau negara Thailand bisa mencapai Rp47juta tiap tahun dan itu bisa menghasilkan devisa,sedangkan kita hanya berapa. Bambang mengaku tidak melihat sektor pariwisata dalam pelaporan ini belum masuk. Katanya sektor pariwisata ditaruh paling depan, tetapi mana buktinya. Bambang menyampaikan terkait sektor maritim, kalau di Malaysia dan Singapura digeber habis-habisan, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia,tetapi maritimnya tidak didukung dengan baik.  Bambang menanggapi masalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perbankan kalau mengadakan KUR itu tidak rugi,karena sudah dijamin dengan Akrindo. Bapak-Bapak sudah menyiapkan KUR dengan bagus, tetapi, kalau dibagi, maka setiap orang akan mendapat Rp100 juta. Bambang mengaku sudah turun ke lebih 20 PNM di dapil, rakyat dibebani bunga 22%. Bambang menyampaikan bahwa mereka mengatakan takut ketemu orang Perbankan karena disapa tidak menyapa balik. Bambang ingin Bapak-Bapak bisa melaksanakan tugas dengan baik untuk kepentingan bersama. Bambang melihat di laporan Bapak tidak ada satupun mengenai pariwisata. Bambang ingin ada dukungan dari BTN terkait ini. Bambang menyampaikan bahwa TKI ini penghasil devisa ke-3 terbesar,biasanya mereka simpan uang ke bank digunakan keluarganya berbisnis. Bambang menegaskan bahwa TKI harus kuat di sana, karena TKI adalah duta bangsa. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Bambang mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Bulog yang sudah dibantu oleh TNI. Bambang berpendapat, harusnya produksi pertanian kita naik lebih dari 50% tetapi nyatanya tidak lebih dari 10%. Bambang kecewa dengan Bulog, Bulog sudah dibantu oleh TNI, harusnya dari target 3,7 juta ton makin meningkat, bukan menurun setelah diberitahu masyarakat itu beras bulog masyarakat tidak mau beli. Bambang juga mengatakan konsep perdagangan kita harusnya berpedoman pada totalitas produksi,serta konsep perdagangan pertanian itu ada dua, yaitu hulu (petani & tengkulak) petani tidak mendapat nilai tambah beras dari tengkulak. Bambang berpendapat, 11 komoditas wajib dijamin oleh pemerintah, dari sisi harga, kualitas dan kuantitas. Bambang heran terhadap satgas pangan kita yang tidak ada peran. Bambang tidak yakin beras itu sampai kepublik belum lagi bongkarnya, transfer ke gudang-gudang Bulog. Bambang juga mengharapkan kedaulatan pangan di Indonesia dan meminta Mendag yakin untuk mendukung. [sumber]

Kenaikan Harga Daging

7 Desember 2017 –Pada rapat paripurna ke-118. Bambang berpendapat 11 komoditas harganya harus sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat dan harus berkualitas. Masalah daging seharusnya dapat menumbuhkan ekonomi kita. Bambang juga berpendapat bahwa harus memperjuangkan daging yang harus cukup bagi Indonesia, seharusnya pertanian tidak boleh mengganti daging dengan yang lain seperti keong sawah/tutut.[sumber]

Isu Penjualan BUMN

10 Oktober 2017 - Pada  Rapat Kerja  Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Bambang menyampaikan tidak ada dari BUMN kita yang ingin menjual, tetapi sangat disayangkan kenapa tidak ada counter berita. Berita dari MenBUMN bahwa tidak akan menjual BUMN agar isu ini tidak liar dan gaduh. Menurut Bambang, BUMNsangat dibutuhkan rakyat sebagai stabilitator pasar, fungsi stabilitator pasar BUMN bisa dilihat dari sisi harga, kualitas, dan kuantitas. Kalau gagal menurutnya solusinya bukan dijual, tapi dibenahi. Bambang berpendapat untuk mengubah semua SDA-nya, karena BUMN hampir semuanya SDA-nya tidak kompeten. Bambang juga mengatakan harus benahi manajemen dan reproduksinya, sehingga BUMN tidak menjadi bulan-bulanan dari masalah yang ada. Bambang bertanya perihal MenBUMN yang akan menjual tol Bali Mandara, ini benar atau tidak,karena isu ini sudah ke publik. Ketidakprofesionalan dari BUMN terkait SDM-nya perlu kita benahi. [sumber]

PermenLHK No. 39/2017

26 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan BUMN dan Perum Perhutani, Bambang menanyakan status orang Perhutani yang merupakan orang dari Fakultas Kehutanan atau bukan sebab menurutnya apabila orang Perhutani bukan dari bidangnya, maka pantaslah Perhutani tidak memiliki perasaan. Menurut Bambang, masalah perhutanan sangat memprihatinkan dan Bambang memberikan contoh di Malaysia yang tidak ada menjadikan hutan sebagai hutan desa. Bambang mengatakan untuk pelaku pembakaran hutan, perlu diselidiki karena bila tidak akan memunculkan kambing-kambing hitam. Bambang juga mengatakan seharusnya Dirut Perhutani mengetahui bila hutan adalah satwa hidup dan tidak perlu takut dengan jabatan. Bambang menanyakan mengenai pencitraan tentang hutan desa dan Bambang keberatan dengan PerMen No. 39 yang akan menyebabkan ekosistem rusak dan hewan-hewan dianggap hama sehingga ditembak mati. Menurut Bambang, pemerintah tidak bertanggung jawab dengan hal ini dan malah masyarakat yang menanggungnya. Bambang juga mengatakan bila foto yang ditunjukkan dalam rapat hanyalah foto fake saja. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), menurut Bambang, lokasi LRT (Light Rail Transit) tidak strategis jika dilihat dari poin-poinnya yang dimana lokasinya adalah tempatnya orang-orang kaya. Menurutnya APBN banyak dipakai untuk orang kaya padahal seharusnya digunakan untuk orang miskin. [sumber]

Deviden dan PMN APBN TA 2018

6 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 DPR-RI dengan Deputi KemenBUMN  dan Pegadaian,  Bambang menyatakan keinginannya apakah mungkin ada yang bisa menambahkan deviden karena menurutnya ini untuk kepentingan negara. Bambang mengaku malu PMN (penyertaan modal negara) diberikan ke BUMN tetapi deviden tidak naik sama sekali. Karena ini untuk negara jadi tidak ada kenaikan yang signifikan pada PMN-PMN yang telah diberikan. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Bambang menyampaikan bahwa dirinya merasa prihatin atas masing-masing kementerian yang saling menjatuhkan sehingga kegaduhan tersebut muncul dari intern pemerintah itu sendiri. Menurutnya BUMN seharusnya bertindak sebagi stabilitator. Bambang mengaku malu jika menjadi Menteri BUMN karena swasembada pangan kita saja masih hancur begini. PTPN 3 sudah diberi 3,5 T harusnya masalah sudah clear sedangkan swasta tanpa PMN. Bambang mengatakan bahwa uang negara adalah uang rakyat sehingga Ia meminta untuk tidak main-main. Bambang meminta ada pertanggungjawaban. [sumber]

Dana PMN Tahun  2017 untuk LRT

19 Juli 2017 – Rapat Komisi 6 dengan Sesmen Bumn, KAI dan Adhi Karya. Haryo berpendapat analisis yang ada ini salah, untuk transport LRT di seluruh dunia hanya berfungsi sebagai feeder traffic, kalau analisa pemerintah untuk menjadi half traffic transportation bisa melalui kereta. Bambang meminta untuk analisis lagi kekuatan penopang LRT karena penopang tinggi dan pendek itu besar konstruksinya sama. Wahid berharap proyek ini lancar tapi saya pribadi tidak setuju anggaran PMN untuk Sumatera dipindah ke Jakarta.[sumber]

Sengketa Lahan Pertamina dengan Pemerintah Kota Palembang

16 Maret 2017 - Bambang mengatakan bahwa dari total keseluruhan lahan 40,2 hektar, dari perhitungan yang ada seharusnya sisanya ada 6,3 hektar. Bambang menanyakan lahan seluas 6,4 hektar itu dikemanakan. Menurutnya, dengan adanya aset yang dipindahkan ke Pertamina maka lahan ini bisa menjadi lahan hijau yang bisa jadi paru-paru kota. Selain itu, ia menanyakan jika lahan ini kembali pada Pemkot Palembang akan digunakan untuk apa, karena menurutnya, Pertamina membuat lahan ini untuk paru-paru kota dan hal ini sangat membantu untuk Kota Palembang dan bisa dinikmati oleh suluruh warga. Kemudian, Bambang juga mengatakan dari 40,2 hektar, 1,3 hektar untuk depot logistik, 6,4 hektar untuk Pertamina. Bambang menanyakan sisanya dikemanakan karena seharusnya ada sisa lahan seluas 4,3 hektar.  [sumber]

Akses Listrik Provinsi Jambi

24 November 2016 - Pada Rapat audiensi Komisi 6 dengan DPRD Jambi, Bambang mengatakan bahwa di Laos terdapat 300 desa belum punya listrik, ada tiga Non Goverment Organisasion (NGO) yang membawa turbin ke hulu aliran sungai dan bisa mengalirkan listrik di 300 desa kurang dari dua bulan dengan harga yang murah. Bambang juga menambahkan bahwa listrik di sana 2 sen dan listrik kita 11 sen dan menjadi yang termahal di Asia Tenggara. [sumber]

Akses Listrik Provinsi Jambi

24 November 2016 - Pada Rapat audiensi Komisi 6 dengan DPRD Jambi, Bambang mengatakan bahwa di Laos terdapat 300 desa belum punya listrik, ada tiga Non Goverment Organisasion (NGO) yang membawa turbin ke hulu aliran sungai dan bisa mengalirkan listrik di 300 desakurang dari dua bulan dengan harga yang murah. Bambang juga menambahkan bahwa listrik di sana 2 sen dan listrik kita 11 sen dan menjadi yang termahal di Asia Tenggara. [sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KemenKopUKM

23 November 2016 - Bambang mengatakan bahwa untuk persentase belum terserap maksimal, padahal sudah mendekati akhir tahun. Ia prihatin dengan kondisi UKM. Bambang menanyakan berapa persen anggaran untuk UMKM dibandingkan dengan anggaran koperasi. Selanjutnya, untuk permasalahan UKM pemula, seharusnya pengusaha pemula melakukan pembinaan yang intensif. Berkaitan dengan itu, Kredit Usaha Rakyat untuk wirausaha pemula tidak diberikan kesempatan. Ia kemudian menanyakan sampai sejauh mana MenKop-UKM mendorong usaha pemula sehingga mampu lebih tumbuh. [sumber]

Evaluasi APBN 2016 dan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK semester 1 terhadap KPPU

21 November 2016 - Bambang menyetujui usulan terkait wajib lapor oleh KPPU dalam tiap tiga bulan. Bambang mengusulkan KPPU bersosialisasi dengan pemerintah terkait kebijakan. Bambang juga mengusulkan KPPU melakukan sosialisasi dengan pengusaha menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bambang meminta KPPU untuk mencermati kartelisasi energi—seperti BBM dan gas—yang dilakukan pemerintah. Bambang bertanya kepada KPPU terkait perlu atau tidaknya sekolah khusus yang berhubungan dengan persaingan usaha. Bambang menaruh harapan kepada KPPU untuk tahun 2017. [sumber]

Kehadiran Presiden di Tempat Operasi Tangkap Tangan di Kementerian Perhubungan

11 Oktober 2016 - (TRIBUNNEWS.COM) - Presiden Joko Widodo mendatangi langsung Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tempat operasi tangkap tangan (OTT) berlangsung.

Banyak pihak mengapresiasi reaksi yang telah Presiden lakukan.  

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan supaya hal ini jangan hanya jadi tontonan tetapi juga harus diikuti pembersihan pungli di lembaga lain. 

Hal ini disampaikannya lewat sambungan telepon, Selasa malam (11/10).

“Kita patut mengapresiasi reaksi Presiden Jokowi yang langsung mendatangi lokasi OTT di Kemenhub. Hanya saja, jangan sampai ini dijadikan sebagai langkah pencitraan belaka. Pemberantasan pungli harus dilakukan di semua lini. Bahkan, sampai ke lembaga kepolisian dan istana negara,"ungkapnya.

Seperti diketahui, pada Selasa sore, usai menyaksikan OTT di KemenhubPresiden Jokowi berkelakar akan menindak tegas pejabat negara yang masih mengutip pungli.

Sebelumnya, Kapolri Tito Karnavian yang ikut hadir menyatakan, pemberantasan pungliakan terus digencarkan termasuk ke institusi yang dipimpinnya.

OTT di Kemenhub ini, melibatkan oknum pejabat Direktorat Perhubungan Laut.

Menurut Bambang, memang, ada yang perlu dibenahi dari perizinan kapal di pelabuhan.

“Sertifikasi kapal perlu disederhanakan agar tak terjadi pungli. Tumpang tindih aturan transportasi laut sudah terjadi sejak lama. Akibatnya, menimbulkan ekonomi biaya tinggi,” tutur Anggota F-Gerindra DPR ini.

Tidak hanya di transportasi laut, praktik pungli sebenarnya banyak terjadi di transportasi darat. Bahkan, ratusan kali lipat daripada di laut.

Bambang kemudian menyebutkan, berapa banyak truk-truk angkutan logistik selalu kena pungli di jalan.

Bahkan, untuk mengurus SIM saja, butuh tambahan dana Rp200 ribu, agar prosesnya bisa dipercepat seperti dialaminya sendiri di Surabaya, Jatim.

“Inilah potret Indonesia kini. Banyaknya kasus pungli saat ini menandakan revolusi mental yang didengungkan pemerintah belum berjalan. Mestinya pemberantasanpungli sudah dilakukan Jokowi sejak pertama kali memimpin pemerintahan seiring jargon revolusi mental,” ucapnya.

Dikatakan Anggota Komisi VI DPR itu, pengawasan internal kementerian lewat Irjen mestinya ditingkatkan.

Bila Irjen sudah menemukan oknum pengutip pungli, barulah diserahkan ke penegak hukum.

Selama Irjen bergerak optimal dan efektif, pungli bisa diberantas.

Bambang setuju dengan Presiden Jokowi yang ingin memecat pegawai Kemenhub yang tertangkap tangan, sambil proses hukum pidananya juga berjalan di pengadilan. (Pemberitaan DPR RI).  [sumber]

RKA K/L 2017 - Kemendag, Kemenkop-UKM, BKPM, dan Dekopin

31 Agustus 2016 - Pada Raker Komisi 6 dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perkoperasian dan UKM, BKPM, dan Dekopin, Bambang menyatakan bahwa masing-masing dari Kementerian dapat menyampaikan ke Komisi 6 mengenai paket kebijakan. Bambang menyarankan agar Kemendag anggarannya tidak dikurangi, tetapi target harus dibuat lebih fokus. Bambang berharap di tahun 2017, subsidi-subsidi yang harus diterima oleh rakyat tidak digunakan.[sumber]

Permasalahan Kepegawaian PTPN 2 

21 Juli 2016 - Pada Audiensi Komisi 6 dengan Komisi E DPRD Sumut, karyawan, dan pensiunan PTPN 2, dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, DPR memang melihat penampilan dari Dirut PTPN jadi arogan, Bambang mengatakan sudah melihat pelayanan tidak ada. Bambang mewakili Komisi 6 sepakat dengan pengusutan masalah PTPN 2 ini. Bambang mengatakan permasalahan tidak bisa selesaikan setiap kali membahasnya dengan Deputinya semua harus melalui ibu menteri. Bambang mengeluh karena setiap dipanggil Deputi selalu yang ambil keputusan ibu menteri. Bambang menyayangkan soal lahan tembakau tadi karena lahan tembakau Indonesia itu paling bagus, tembakau ini spesial tidak ada lagi yang sama seperti ini. Bambang merasa produser tembakau dunia menginginkan tembakau Indonesia habis. Di Bangka ada lada putih dan merupakan terbaik di dunia yang ada di Malaysia dan Indonesia. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa keinginan dari mitra terkait pensiunan PTPN 2 ini akan diusahakan. [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian Perindustrian

9 Juni 2016 - Bambang menyatakan bahwa Indonesia sedang berusaha merebut pasar industri di Asia Tenggara karena Indonesia berada pada poros maritim internasional. Jika anggaran dipotong, maka akan menyebabkan serapan menjadi kecil danKementerian Perindustrian (Kemenperin) menurunkan anggaran perjalanan dinas, padahal Kemenperin memiliki banyak kawasan indutri. Akibatnya, hal ini akan menghambat. Bambang berharap sektor industri tidak dikurangi anggarannya sehingga bisa bersaing dalam MEA saat ini.  [sumber]

Anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

7 Juni 2016 - Bambang berpendapat, permasalahan disini sangat penting apalagi dengan adanya MEA, yang dimana pada era MEA ada beberapa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bisa terkena imbas. Menurutnya, begitu banyak permasalahan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), UKM yang harus dijaga. Bambang mengatakan bahwa pemerintahan sekarang ini menginginkan KPPU ini lemah, Komisi 6 melihat ada pemotongan anggaran di Investigasi pelanggaran. Ia bertanya apakah pemerintah sekarang ingin KPPU lemah. Bambang mendukung untuk bisa mendapat anggaran yang cukup bahkan bisa dikorbankan yang lain, khususnya serapannya yang kecil dan urgensinya yang kurang. Menurutnya, Komisi 6 menginginkan iklim usaha di Indonesia bagus dan Bambang mendukung untuk bisa mendapatkan anggaran yang cukup. Lalu, Bambang mengatakan, mengenai pengawasan usaha perwakilan daerah sangat minim contohnya di wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat hanya diberi biaya 1 miliar untuk 1 tahun. Menurutnya, bayar wartawan saja tidak cukup. Ia menanyakan bagaimana sosialisasi KPPU ke masyarakat. Bambang mengatakan, Komisi 6 bukan memohon kepada pemerintah, tetapi Komisi 6 yang memerintah untuk memberikan anggaran ke KPPU sesuai kebutuhan. 

Terkait pemberian sanksi, Bambang mengatakan, KPPU tidak memberikan sanksi kepada pemerintah yang membuat sanksi tersebut. Menurutnya, kalau perlu KPPU membawa kepolisian agar diproses pidana dan mohon dibuat efek jera agar perdagangan Indonesia lebih baik, kalau perlu bui Menteri Perdagangannya. Bambang mengatakan, harga daging sapi di Jakarta sebesar 130 ribu, di Maluku hanya 90 ribu, dan di Papua sebesar 100 ribu. Tidak benar adanya tol laut tersebut.  [sumber]

Aset BUMN - Pelepasan Aset PT Hotel Indonesia Natour

21 April 2016 - Bambang menanyakan tentang Hotel Occupancy Rate dari Hotel Inna Samudra Beach mengapa pada angka 0. Menurut Bambang, hotel tersebut adalah hotel favorit Bambang.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Sabang (BPKS Sabang)

20 April 2016 - Bambang merasa serapan BPKS Sabang sangat kecil. Bambang menanyakan tentang target BPKS Sabang untuk triwulan ini. Menurut Bambang, pariwisata yang bisa di explore lebih yaitu panorama dan budaya, tetapi budaya disini belum disebutkan. Bambang merasa bahwa Sabang hanya mengandalkan pariwisata saja, seharusnya budaya harus diandalkan.

Bambang memberikan pernyataan bahwa pariwisata harus dimodali dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup handal. Bambang ingin mengetahui lebih lanjut tentang pendidikan pariwisata di Sabang. Menurut Bambang, budaya dari Aceh mungkin bisa dimasukan ke wilayah Sabang. Bambang sangat mengharapkan ada pelabuhan ikan yang sangat bagus di Sabang. Bambang heran kenapa di Sabang tidak ada konsultan pariwisata.

Bambang menuturkan bahwa Sabang merupakan wilayah yang sangat strategis karena perjalanan dari Eropa ke Asia Timur melalui wilayah Sabang. Sabang juga menjadi basis keamanan dan pertahanan bagi Indonesia. Bambang berharap anggaran dapat digunakan secara maksimal sehingga bisa menjadi andalan di pintu depan bagi Indonesia.  [sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Bambang mendesak agar Menperin memiliki program-program yang lebih bermanfaat kepada masyarakat. Bambang mengimbau agar kebijakan-kebijakan juga tetap berbanding lurus dengan anggaran terutama yang berhubungan logistik. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM)

18 April 2016 - Bambang mengatakan Komisi 6 sangat mengharapkan percepatan pertumbuhan UKM di Indonesia. Masyarakat di Surabaya dan Sidoarjo kesulitan mengurus badan hukum untuk UKM-nya. Bambang meminta agar masalah masyarakat Surabaya dan Sidoarjo tersebut ditindaklanjuti. Ia juga menyampaikan LPDB masih menyulitkan masyarakat sebab harus ada sertifikat yang ternyata penangguhannya jauh melebihi dari apa yang masyarakat akan pinjam dan itu menjadi beban tersendiri bagi mereka. Selain itu, Bambang meminta penjelasan terkait hubungan antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Bambang berpendapat bahwa Pemerintah daerah kurang menfasilitasi kota-kota UKM daerah yang baik, contohnya seperti Sidoarjo. Sidoarjo merupakan predikat terbaik kota UKM, tetapi mereka tidak pernah mendapatkan reward. Terakhir soal Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mereka mengirimkan uang ke Indonesia untuk membuat UKM dari uang devisa. Bambang menanyakan apakah Menkop dan Dekopin akan memprioritaskan TKI atau tidak karena di lembaga KUR sudah ada gebrakan TKI.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

12 April 2016 - Bambang menanyakan mengapa target penyerapan anggaran tidak sampai 100%. Selanjutnya, Bambang menilai bahwa perizinan usaha 3 jam sangat disambut baik oleh Pengusaha. Akan tetapi, ia menanyakan bagaimana caranya untuk mengetahui karakter calon Pengusaha jika perizinan hanya 3 jam. Terakhir, ia menanyakan seperti apa outputdari pameran investasi yang telah BKPM lakukan.  [sumber]

Rencana Pengurangan Subsidi Solar dan Listrik untuk 900 Watt

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016 - Bambang mendengar bahwa Pemerintah akan menghilangkan subsidi solar dan listrik 900 watt. Bambang keberatan dengan rencana tersebut karena saat ini masyarakat sedang mengalami kesulitan dengan kenaikan harga pangan naik sebesar 50 persen. Bambang menduga bahwa sebenarnya solar subsidi telah dimanipulasi Pemerintah. Terkait hal itu, Bambang mohon agar DPR melakukan investigasi terhadap harga solar.

Bambang juga menyampaikan, harga solar yang dijual anak perusahaan Pertamina lebih rendah dari solar subsidi, dan ada indikasi penyalahgunaan APBN. Bambang mohon agar BPK melakukan investigasi terhadap hal tersebut. Bambang berharap semoga masyarakat tetap bisa menggunakan solar subsidi untuk kepentingan transportasi.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

11 April 2016 - Bambang mengatakan, jika setiap daerah diberikan masing-masing Rp5 M, maka gaung KPPU akan lebih terdengar. Bambang menanyakan, dari sekitar 200 output, sudah terselesaikan berapa persen? Ia melanjutkan, semua transportasi penyeberangan di lintasan komersial yang memberikan fasilitas adalah ASDP.

Bambang menjelaskan, sesuai UU Nomor 17 tahun 2008 mewajibkan kapal menggunakan kelas Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), bukan kelas asing. Menurutnya, pelayaran adalah salah satu sumber terbesar ekonomi Indonesia. Sebab, 95% penyebaran logistik melalui laut. Selain itu, ia juga berbicara mengenai harga energi yang dijual Perusahaan Gas Negara (PGN). Bambang menilai, harga energi tersebut jauh melebihi standarisasi yang ada di Internasional.  [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Bambang menilai Direksi PT HIN lebih profesional dibanding Direksi sebelumnya. Menurut Bambang, Hotel Inna merupakan ujung tombak pariwisata karena berada diposisi strategis di semua kota sehingga membutuhkan strategi dan sinergi Kementerian BUMN terhadap pembangunan Hotel Inna guna menarik minat masyarakat. Bambang menanyakan kepada Deputi BUMN terkait PT Pariwisata Pembangunan yang mengatasi Hotel Borobudur yang keluar dari konten Inna Group.  [sumber]

Pengeboman dan Penenggelaman Kapal Ikan Ilegal

25 Februari 2016 - (DelikNews) - Pemboman kapal ikan ilegal oleh pemerintah dinilai sudah tidak memperdulikan lagi aspek lingkungan hidup karena dilakukan secara sembarangan dan membabi buta.

“Sangat menyedihkan melihat laut tercemar akibat pemboman kapal ikan itu. Apakah pamerintah tidak memikirkan dampak dari sampah kapal yang berserakan di laut akibat pemboman itu,” ungkap anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono.

Dia menanggapi penenggelaman 31 kapal ikan ilegal oleh Satgas 115 melalui pemboman di lima lokasi yang berbeda, Senin (22/2). Aksi itu dipimpin langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti selaku Komandan Satgas 115 melalui live streaming dari Kantor KKP di Jakarta.

Menurut Bambang, pemboman kapal merupakan tindakan yang tidak bijaksana dan lebih banyak merugikan Indonesia.

“Akibat pemboman kapal secara sembarangan, keindahan laut rusak sebab pecahan kapal berserakan di laut dan menjadi sampah yang mengganggu keindahan bawah laut untuk pariwisata,” ujarnya.

Kerugian paling besar akibat tindakan itu adalah pencemaran laut sebab banyak unsur-unsur anorganik dari bangkai kapal yang menjadi limbah berbahaya dan beracun (B3), seperti cat, oli, plastik, bekas toilet, dan sebagainya.

Pecahan kapal yang berserakan menjadi sampah di laut dan melanggar aturan IMO (International Maritime Organization) yang hanya membolehkan bahan organik yang dibuang ke laut.

“Bahan itu pun harus difilter dulu sebelum dibuang ke laut, antara lain melalui OWS pada jarak minimal 36 mil dari pantai,” jelas Bambang.

Selain itu, kata Bambang, penenggelaman kapal tersebut melanggar Undang-Undang No. 17/2015 tentang Pelayaran. Dalam UU itu, kapal yang tenggelam justru wajib diangkat atau diapungkan, apalagi jika mengganggu alur pelayaran.  [sumber]

Kajian Kebijakan Penambahan Pesawat Garuda Indonesia

29 September 2015 - Bambang mengapresiasi pengelolaan Garuda Indonesia karena telah jauh lebih bagus dibandingkan masa lalunya. Namun menurut Bambang, Garuda Indonesia belum menjadi pilihan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) karena belum ditemui kebanggaan yang ditunjukkan oleh Garuda Indonesia bila para TKI menggunakan maskapai ini. Justru banyak TKI yang hendak pulang dari Hongkong malah menggunakan maskapai Cathay Pacific dibanding Garuda Indonesia. Bambang juga mempertanyakan kondisi penerbangan terkini yaitu seringnya pesawat harus antri berputar-putar di langit sekitar airport yang menghabiskan bahan bakar.  [sumber]

Usulan Penyertaan Modal Negara untuk PT.Barata Indonesia (Persero) dan PT.Industri Kereta Api (Persero)

26 Agustus 2015 - Bambang mendukung upaya sinergi antar BUMN, tapi bukan bersinergi dengan harus melakukan impor. Menurut Bambang seharusnya Pemerintah lebih menunjang lagi PT. Industri Kereta Api (Persero) (INKA). Menimbang INKA merupakan satu-satunya industri kereta api di ASEAN, Bambang dorong Direktur Utama INKA (Dirut INKA) untuk bersinergi antar BUMN dan meminta proteksi dari Pemerintah. Menurut Bambang industri kereta api di Indonesia lebih dulu berkembang dibandingkan negara Asia lainnya. Namun jika dibandingkan dengan Jepang yang saat ini telah berhasil ada kereta tiap 2 menit sekali di stasiun, Indonesia sangat tertinggal sekali. Bambang saran ke Dirut INKA untuk jangan impor terlalu banyak kereta bekas dari Tiongkok atau Jepang, apalagi membeli komponen kereta api yang dikenakan pajak barang mewah sebesar 40%. Bambang apresiasi kinerja INKA yang menghasilkan laba. Bambang desak Dirut INKA untuk membenahi tenaga kerjanya agar lebih efisien lagi.

Bambang saran ke Direktur Utama PT. Barata Indonesia (Persero) (Dirut Barata) untuk tidak berorientasi ekspor dulu karena potensi pasar di Indonesia masih besar.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 - Bambang mengkaji adanya ketidak-sterilan infrastruktur jalan raya yang membahayakan karena masih banyak anak kecil berlalu lalang. Di sisi lain, Bambang menyoroti masalah di bandara dan pelabuhan. Menurut Bambang, tidak adanya smoke detector di bandara menjadi penyebab utama hingga terjadi kebakaran. Selain itu, pemerintah tidak menyadari bahwa penerbangan di Indonesia semakin padat, sedangkan slot-nya semakin sedikit. Menurut Bambang banyak slot penerbangan didominasi low-cost-carrier dan tidak diimbangi dengan adanya slot bagi full-economy-service. Untuk jalur penyebrangan di pelabuhan, menurut Bambang juga sudah overloaded, sehingga Bambang mengusulkan ke Kementerian Perhubungan perlu diadakannya penambahan dermaga-dermaga.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015 - Bambang Haryo kecewa penyerapan anggaran di 2014 kecil sekali. Bambang Haryo pesan ke Menteri Perdagangan (Mendag) untuk tidak terulang lagi di 2015. Bambang harap Mendag tidak mengulang pencitraan-pencitraan yang akhirnya menjebak menterinya sendiri (yang dilakukan Mendag sebelumnya) karena kalau sampai program dan penyerapannya tidak terealisasikan, menurut Bambang ini lebih buruk daripada korupsi. Menurut Bambang kebijakan-kebijakan Mendag yang sebelumnya sudah betul, hanya komponennya banyak yang tidak ditindak lanjuti.

Bambang Haryo menyoroti bahwa dukungan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terhadap industri produksi masih kurang, seperti misalnya dukungan bagi industri UKM untuk mendapatkan sertifikasi SNI atau lainnya. Menurut Bambang Haryo kita ada 56 juta UKM yang kesulitan mendapatkan 1 sertifikasi. Bambang desak Mendag untuk mempermudah sertifikasi para UKM-UKM ini agar produk-produk Indonesia mudah di ekspor ke Eropa, dll.

Bambang prihatin melihat negara tetangga Indonesia seperti Singapura, Thailand dan Philippina sudah siap memiliki sertifikasi halal. Bambang Haryo menilai ini berarti mereka sudah siap membidik segmen pasar Indonesia. Bambang Haryo minta klarifikasi dari Mendag strategi yang perlu disiapkan untuk membuat masyarakat mencintai produk-produk Indonesia.

Bambang Haryo desak Mendag untuk bisa kritisi permasalahan yang menjadi problem di industri kita. Mulai dari harga BBM yang waktu itu diprediksi Rp.12.000 tapi sekarang sudah Rp.13.800, ke infrastruktur kita (pelabuhan dan jalan raya) yang tidak mendukung iklim industri dan importir yang juga ‘mafia’ pangan. Bambang Haryo saran ke Mendag untuk kritisi ini secara internal saja dan tidak disiarkan ke publik. Bambang Haryo harap semoga Mendag tetap semangat, kuat dan tidak terpengaruh unsur-unsur dibawahnya yang tidak mendukung.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Badan Pengusahaan Batam

19 Agustus 2015 - Berbanding terbalik dengan Endang Srikarti Handayani, Bambang justru prihatin terkait serapan anggaran yang dilaporkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Bambang minta Kepala BP Batam agar serapan anggaran bisa diperbaiki terkait kepentingan masyarakat. Selain itu, Bambang juga menanyakan perihal besaran Upah Minimum regional (UMR) di Batam. Bambang menyarankan agar UMR tidak terlalu besar karena jenis industri di Batam adalah padat karya. Mengenai mimpi besar BP Batam yang sempat disinggung oleh Darmadi. Bambang mengatakan bahwa ada kesempatan besar bagi BP Batam. Menurut Bambang, 85% pelayaran dunia melewati Batam, Aceh, dan Singapura. Singapura sendiri merupakan tempat penampungan kontainer terbesar ketiga tetapi hanya memiliki lahan seluas 600 ha dan sudah mencapai kategori overloaded. Bambang ber-positive thinking bahwa Batam bisa mengambil peluang tersebut.  [sumber]

Penyebab Dwelling Time di Pelabuhan Tanjung Priok

29-30 Juni 2015 - Bambang menilai Pelindo II telah melakukan tugasnya dengan benar, yaitu menyandarkan kapal ke pelabuhan. Kemudian dilanjutkan dengan menurunkan barang ke lapangan secara cepat.

Terkait dengan dwelling time, Bambang mengungkapkan bahwa Pelindo II harus menjadi koordinator arus keluar barang dari pelabuhan. Sedangkan terkait dengan kerjasama Hutchison, Bambang mengharuskan adanya transfer knowledge dan teknologi sehingga operasional pelabuhan dapat dilakukan di dalam negeri.  [sumber]

Asumsi Anggaran Belanja Pusat - RAPBN 2016

29-30 Juni 2015 - Bambang menyoroti Pagu Indikatif Kementerian Perhubungan yang alokasinya lebih banyak untuk transportasi padahal harusnya untuk infrastruktur. Bambang memberi contoh Badan Pengembangan Suramadu yang masih ada di Pagu Indikatif padahal proyeknya tidak berjalan. Bambang desak Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan sebaiknya dana untuk pengembangan Suramadu dihilangkan dari anggaran. Bambang juga minta perhatian khusus dari Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan mengenai subsidi solar agar bisa dinikmati oleh masyarakat.

Menurut Bambang penggunaan token listrik di Dapilnya sudah tidak lagi sesuai. Bambang minta penjelasan dari PLN strategi yang harus disiapkan agar penggunaan batu bara digeser. Menurut Bambang banyak pembangkit tenaga listrik PLN yang lokasinya tidak strategis. Bambang menyoroti bahwa Malaysia sudah membangun pembangkit listrik tenaga surya. Bambang tidak ingin Indonesia nantinya menjadi konsumennya mereka.

Bambang menilai bukan masalah kalau ruginya PLN tujuannya untuk kepentingan rakyat. Menurut Bambang dulu jamannya Presiden Soeharto harga solar itu sepertiga harga BBM kendaraan pribadi. Bambang harap harga solar lebih murah dari harga BBM kendaraan pribadi karena merupakan bahan bakar industri.

Bambang minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral (Dirjen ESDM) apakah power plant yang sekarang memakai batu-bara bisa dialihkan ke tenaga gas atau panas bumi.  [sumber]

Hutang Pemerintah Indonesia

24 Juni 2015 - Bambang Haryo mengharapkan utang yang diperoleh Pemerintah harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Bambang mengatakan tidak setuju dengan rencana tersebut karena tidak sesuai dengan program peningkatan kemampuan SDM Indonesia. Sehubungan dengan pembangunan listrik 35.000MW, Bambang Haryo mengatakan bahwa proyek ini akan membuat pemerintah menambah hutang, karena mayoritas bahan bakar pembangkit menggunakan batu bara. Sehubungan dengan keputusan pemerintah menaikan harga solar, Bambang Haryo tidak setuju dengan keputusan tersebut karena solar merupakan Bahan bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan logistik.  [sumber]

Pembahasan Rencana Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2016

10 Juni 2015 - Bambang minta klarifikasi ke Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) penjabaran dari Program Revolusi Mental itu apa saja. Menurut Bambang kalau ingin membangun manusia yang baik, tentunya dimulai dari kesehatannya yang nantinya berpengaruh ke produktivitas. Mengenai Kebudayaan, Bambang menilai anggaran yang diajukan kurang maksimal. Menurut Bambang kalau Rp.500 milyar untuk membangun kemanusiaan kayaknya dananya kurang.

Bambang menilai anggaran sebesar Rp.200 milyar untuk Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman kurang cukup. Bambang menggaris bawahi bahwa kita punya 13 Kawasan Ekonomi Khusus yang 80%-nya tidak dilewati oleh jalur Tol Maritim Domestik. Menurut Bambang kalau kawasan ini tidak tersambung ia ragu Tol Maritim akan ‘laku’ kalau jauh dari pelabuhan. Selain itu kita punya Angkatan Laut, Kawasan Perlindungan Laut (KLT), Polisi Air (Polair) dan Coast Guard yang ikut dalam keamanan laut dan Bambang minta penjelasan ke Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko Maritim) anggaran mereka tidak terlihat di Pagu Indikatif. Bambang dorong Menko Maritim untuk lebih fokus agar jangan tumpang tindih. Bambang tidak ingin nanti anggarannya turun karena ketidakjelasan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PT. Pelindo 1

Pada 27 Mei 2015 - Bambang Haryo mengapresiasi Direktur Utama PT. Pelindo 1 (Dirut Pelindo) karena satu-satunya Dirut yang hadir dalam undangan Komisi 6 dan menyatakan bahwa PT.Pelindo 1 merupakan yang paling strategis karena dilewati poros maritim domestik & intrernasional, namun pesimis jika PT.Pelindo 1 tidak didukung oleh Kementerian yang seharusnya mendukung. Bambang Haryo pun menyatakan tidak adanya perhatian Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) pada transportasi laut. Serta Menteri Perhubungan akan mengeluarkan Pengeluaran Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk PT.Pelindo 1. Dengan PNBP yang ditarik PT.Pelindo 1 membuat hasil uang untuk pemerintah maka PT.Pelindo tidak akan dapat apapun. Bambang Haryo memohon agar fasilitas galangan disediakan diseluruh pelabuhan PT.Pelindo 1 agar menjadi pelabuhan yang layak.  [sumber]

Suara Serikat Pekerja PT.Kereta Api Indonesia dan PT.Dok Perkapalan Kodja Bahari

Pada 21 Mei 2015 - Bambang menilai kebijakan yang dilakukan oleh manajemen lama PT.KAI telah ditularkan ke seluruh perusahaan perhubungan dan sayangnya tidak ada yang bisa menolak masuknya TNI ke perusahaan. Padahal jumlah tentara di negara ini sudah sangat kurang, ditambah lagi yang aktif di tarik ke perusahaan. Pada dasarnya TNI ditaruh di PT.KAI untuk menertibkan pedagang, namun mereka malah menakut-nakuti masyarakat padahal sudah tidak jamannya lagi TNI menakuti masyarakat. Bambang tidak setuju dengan kebijakan Menteri Jonan untuk memasukkan TNI-Polri ke PT.KAI dan sekarang mau masuk PELNI. Ketika TNI mengamankan fasilitas umum masyarakat akan menganggap negara sedang dalam keadaan darurat perang. Tentara usia produktifnya 58 tahun sedangkan pegawai PT KAI hanya sampai 54 tahun, itu sangat keterlaluan. Ketika BUMN memperjuangkan usia tenaga kerjanya sampai denga 60 tahun, itu adalah hal yang wajar.  Semua menginginkan SDM yang semakin baik, biasanya orang-orang semakin tua semakin pintar.

Bambang tidak setuju terkait perluasan PT.DOK Perkapalan Kodja Bahari dikarenakan kinerjanya menurun padahal sebenarnya potensinya baik. Menurut Bambang Kodja Bahari tidak pernah mendapat tender proyek baru lagi. Galangan merupakan pendukung utama pelayaran dalam negeri dan logistik, Kodja Bahari satu-satunya galangan yang bisa menampung kapal-kapal besar di Jakarta. Jika Kodja Bahari dipindahkan, Tanjung Priok tidak layak jadi pelabuhan utama nasional dan internasional.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Menurut Bambang penyebab mahalnya biaya logistik bukan angkutan laut. Ini termasuk masalah di Papua juga. Menurut Bambang 80% wilayah industri tidak terhubung dengan pelabuhan (poros maritim) sehingga transport darat sangat mahal. Ditambah, Bambang menilai PERTAMINA melakukan penipuan kepada transportasi laut dimana BBM untuk Non-Subsidi harga jualnya Rp.11.400. Bambang dorong Menhub untuk lebih libatkan stakeholder dalam pengambilan kebijakan.

Bambang juga minta perhatian khusus Menhub mengenai kereta api yang ke Mojokerto. Menurut Bambang kereta apinya sama sekali tidak jalan.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pemerintah

Pada Rapat Paripurna ke-28 tanggal 18 Mei 2015 - Bambang menilai kebijakan Pemerintah menaikkan solar untuk  mempertahankan Pertamina adalah bentuk penindasan terhadap rakyat. Bambang menekankan supaya Presiden lebih mengutamakan kebijakan pro rakyat daripada kepentingan lainnya.  [sumber]

Kinerja PT.Kimia Farma Tbk, PT.Indo Farma Tbk dan PT.Bio Farma (Persero)

Pada 16 April 2015 Bambang menilai pembagian core business dari Kimia Farma, Bio Farma dan Indo Farma masih belum jelas. Menurut Bambang peran Indo Farma baiknya fokus ke pembuatan obat, namun marketing dan penjualan oleh Kimia Farma. Kedepannya, Bambang berharap BUMN bisa dominasi industri obat agar kontrol harga obat untuk rakyat.  [sumber]

Kemungkinan Sinergi antara Pertamina dan PGN

15 April 2015 - Bambang Haryo menilai ada ketidakefisienan pada gas karena harga gas kita termasuk yang tertinggi di dunia. Menurut Bambang Haryo tugas Pertamina adalah untuk menyelidiki penyebabnya. Bambang Haryo saran ke Pertamina bahwa cross-subsidy bensin Premium ke Solar akan meningkatkan industri nasional.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Pertamina

7 April 2015 - Bambang mengingatkan Direktur Utama Pertamina untuk memperhatikan rakyat kecil karena subsidi senilai Rp.1.000 dari Premium akan berdampak ke Solar.  [sumber]

Kesiapan Indonesian Menyonsong MEA 2016

6 April 2015 - Bambang harap pembangunan kawasan industri (Kawasan Ekonomi Khusus) terintegrasi dengan pelabuhan.  [sumber]

Kinerja PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk

1 April 2015 - Bambang Haryo mengingatkan bahwa dana untuk program Tol Laut sebesar Rp.700 Triliun akan digelontorkan. Menurut Bambang Haryo Pulau Muna dan Pulau Buton adalah pusatnya Indonesia dan sangat strategis untuk membangun kawasan industri karena dilewati poros maritim dunia.  [sumber]

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum & Keamanan

Pada 10 Februari 2015 - Bambang Haryo menilai anggaran yang diajukan Menko Polhukam terlalu kecil, terutama untuk anggaran pertahanan dan keamanan (hamkam), khususnya hamkam kelautan. Bambang Haryo menyoroti kasus evakuasi kecelakaan pesawat Air Asia QZ8501 lalu dimana ia menilai untuk evakuasi tersebut anggaran yang dipakai sudah cukup tinggi dan masih banyak keperluan lainnya.  [sumber]

Harga BBM

Pada 5 Februari 2015 - Bambang Haryo setuju subsidi untuk bensin premium dihapus karena menurutnya bensin premium digunakan oleh kendaraan pribadi.  Bambang Haryo lebih mendukung mempertahankan subsidi bensin solar.  [sumber

7 Januari 2015 - Haryo menyebutkan bahwa “Padahal penggunaan solar yang sebagian besar untuk kepentingan publik itu lebih kecil dibandingkan premium. Kalau solar disubsidi lebih besar, inflasi bisa ditekan, biaya angkutan barang dan orang juga tidak akan mahal,” (baca di sini)

Setelah harga BBM turun menjadi Rp.7,600 untuk Premium (turun Rp.900), dan turun menjadi Rp.7,250 untuk Solar (turun Rp.250) pada tanggal 1 Januari 2015, Bambang Haryo beranggapan bahwa seharusnya solar disubsidi lebih daripada Premium.  [sumber]

Hilangnya AirAsia QZ-8501

28 Desember, 2014. Bambang Haryo menyayangkan adanya pemberhentian sementara pencarian pesawat AirAsia QZ-8501. Beliau berkomentar bahwa pelampung hanya dapat bekerja 2x24 jam. Harusnya pencarian dilanjutkan sampai malam hari (baca berita disini).

Bambang juga menghimbau bahwa lambannya pencarian pesawat menandakan bahwa Basarnas harus dioptimalkan. Input beliau dapat dibaca di "(Skalanews) Basarnas Diminta Optimalkan Pencarian AirAsia"

Menurut tweetnya kepada WikiDPR, Bambang Haryo pada pukul 16.30 WIB sedang menuju Bandara untuk bertemu dengan jajaran angkasa pura dan keluarga penumpang. 

Reses

Reses Periode Februari - Maret 2015 

Laporan reses di Jawa Timur dengan Atlet Silat, 28 Februari 2015

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Balikpapan
Tanggal Lahir
16/01/1963
Alamat Rumah
Jl. Dharmahusada Indah Selatan III Blok D-105, RT.003/RW.009, Kelurahan Mulyorejo. Mulyorejo. Surabaya. Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur I
Komisi
V - Perhubungan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pembangunan Pedesaan dan Kawasan Tertinggal, Meteorologi, Klimatologi & Geofisika