Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Masukan terhadap RUU Tax Amnesty - RDPU Komisi 11 dengan PPATK, KPK, Polri dan Kejaksaan Agung
Soepriyatno menyampaikan bahwa PPATK, KPK, Polri, dan Kejagung akan diundang kembali dalam pembahasan UU Tax Amnesty, dan nanti saat pembahasan kita akan membahas aspek kepastian dan penegakan hukum yang sangat penting.
Tanggapan
Evaluasi Kinerja 2015 dan Rencana Kerja 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Jajaran Asuransi BUMN
Soepriyatno menanyakan bagaimana jika ia mengusulkan untuk membuat jawaban tertulis untuk nanti dirapatkan kembali.
Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
Soepriyatno menanyakan apa yang harus dilakukan PT SMI 10-15 tahun ke depan. Harus Komisi 11 DPR RI dan PT SMI diskusikan.
Hasil Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia — DPR-RI Rapat Paripurna ke-79
Soepriyatno mengatakan bahwa fit and proper dimulai pengumuman di media massa pada 20 Juni 2016. Sampai batas waktu pendaftaran 1 Juli 2016 terdapat 25 calon. 19 juli 2016 tim verifikasi syarat administrasi dan lulus 24 orang. 19-21 September 2016 dilakukan fit and proper test calon anggota BPK RI.
FPT Calon Kantor Akuntan Publik — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kantor Akuntan Publik
Soepriyanto mengatakan KAP Heliantono adalah rekomendasi Menkeu sehingga belum menyiapkan anggaran.
Pendalaman BUMN untuk Penentuan PMN pada RAPBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)
Soepriyatno mempertanyakan mengenai pembayaran, apakah dari swasta atau darimana, dan skemanya seperti apa. Soepriyatno juga mempertanyakan PDAB dari provinsi skemanya seperti apa.
Kronologi Operasi Tangkap Tangan (OTT) — Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI
Soepriyatno mengusulkan untuk mengatur ulang pertemuan karena Menteri Keuangan, Sri Mulyani, akan diundang ke rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI.
Evaluasi Penerimaan Pajak 2016 dan Proyeksi 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan
Soepriyatno mengatakan bahwa dalam keterangan Pers Kemenkeu 3/7/17 realisasi sementara 1551,8 Triliun atau 86,9%. Kinerja perpajakan tahun 2016 meningkat 3,5% dibandingkan tahun 2015. Penerimaan uang tebusan dari tax amnesty sebesar 107 Triliun.
Laporan Hasil Fit and Proper Test Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Keterangan Pemerintah Tentang Pokok Rancangan Undang-Undang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 — Rapat Paripurna DPR-RI ke-101
Soepriyanto menyampaikan bahwa tanggal 2 Mei 2017, Komisi 11 DPR-RI mengumumkan di media massa untuk menerima rekam jejak calon Dewan Komisioner OJK. Tanggal 24, 29, 30, & 31 Mei 2017 Komisi 11 DPR-RI melakukan RDP dan RDPU untuk menerima masukan dengan Himbara, Industri Pasar Modal, PPATK, Pakar (Rizal Ramzli, dll) dan panitia seleksi. Tanggal 5-8 juni 2017 dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi 11 DPR-RI. Tanggal 8 Juni 2017 dilakukan rapat internal dan voting untuk pengambilan keputusan DK OJK. Berdasarkan hasil voting, Soepriyanto menyatakan bahwa saudara Wimboh Santoso terpilih sebagai Ketua Dewan Komisioner OJK TA 2017-2022.
Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Soepriyatno mengatakan pada masa persidangan ini DPR dikejar RUU PNBP yang harus diselesaikan.
Masukan Seleksi Calon Dewas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Besaran Premi untuk Pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Perbankan Nasional Swasta (Perbanas) dan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat (Perbarindo)
Soepriyatno mengatakan bahwa siapapun nanti komisoner OJK yang terpilih tolong kita dukung bersama, kami memberikan kesempatan yang seluas-luasya untuk para anggota DPR sebelum kita pilih dengan seksama.
Pengambilan Keputusan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS)
Soepriyatno mengatakan Komisi 11 sebelum mengambil keputusan tentu akan konsultasi juga dengan BPK karena dengan kondisi negara yang seperti ini pemerintah harus mengencangkan ikat pinggang dan harus benar-benar melihat secara jelas terkait penggunaan dana ini itu efektif atau efisien atau tidak.
Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (PPN/Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
Soepriyatno menanyakan jumlah warga miskin menurut data BPS sebab penerima PKH melebihi data warga miskin yaitu sebanyak 40 juta keluarga. Soepriyatno menanyakan mengenai BPJS yang terus mengalami kerugian.
Pertumbuhan Jumlah Investor, dll – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bursa Efek Indonesia dan Asosiasi Analis Efek Indonesia, dll
Soepriyanto mengatakan agar jawaban secara rinci diberikan secara tertulis. Menurutnya, berbagai masalah yang ada tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena akan berdampak kedepannya. Ia juga mengingatkan jangan sampai masyarakat menjadi tidak percaya dengan asuransi.
Usul Terbentuknya Panitia Khusus (Pansus) Kasus Hutang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) – Komisi 9 DPR-RI dan Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Kesehatan (Menkes), Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Soepriyatno menyarankan untuk memasukkan data terpadu langsung 40% dan tidak perlu menggunakan PBI 3,8% karena bisa menimbulkan keributan terkait persoalan tersebut akibat data cleansing yang tidak jelas.
Pidato Pimpinan DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Paripurna DPR-RI
Soepriyatno memohon kepada Presiden dan pemerintah untuk memberi perhatian lebih kepada honorer yang sudah berjuang di daerah, meminta Pimpinan DPR mengambil langkah yang nyata untuk bisa mensejahterahkan para honorer.
Masukan Dunia Usaha terhadap Kebijakan Ekonomi Nasional – Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO)
Soepriyanto meminta penjelasan soal industri pangan.
Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan
Soepriyatno mengatakan kalau melihat postur APBN selalu melihatnya utang, padahal tidak hanya utang saja. Kalau perekonomian bagus tidak mungkin utang. Jadi ia rasa ini tidak hanya dari Kementerian keuangan saja, pasti dari Kementerian yang lain juga dan permasalahan dunia yang lain. Kemudian sekarang muncul yang terakhir itu virus corona. Kita mengalami multi defisit. Ini kombinasi dr semua persoalan saja tidak hanya di Kemenkeu.
Pemungutan Surat Suara Calon Anggota BPK
Soepriyatno dari Jawa Timur 2. Soepriyatno menjabarkan bahwa berikut adalah perolehan suara untuk masing-masing calon anggota BPK:
1. Achsanul Qosasi: 31
2. Ahmadi Noor Supit: 17
3. Chandra Wijaya: 1
4. Dadang Suwarna: 24
5. Daniel Lumban Tobing: 41
6. Harry Azhar Azis: 29
7. Hendra Susanto: 41
8. Heru Kreshna Reza: 2
9. Muhammad Syarkawi R: 10
10. Muhammad Yusuf A: 2
11. Pius Lustrilanang: 43
12. Sahala Benny P: 2
13. Shohibul Imam: 12
14. Tjatur Sapto E: 24
15. Willgo Zainar: 1
Dengan total suara sebanyak 280.
Pembahasan RKA KL Tahun 2020 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Bappenas, BPKP, BPK, LKPP, dan BPS
Soepriyatno mengatakan rapat fokus kepada masalah RKA K/L dulu. Soepriyatno mengatakan soal pemindahan ibukota disiapkan dulu UUnya baru dibahas kajiannya lagi dengan DPR.
Latar Belakang
Soepriyatno lahir di Surabaya, 19 Oktober 1966. Soepriyatno berhasil menjadi anggota DPR RI 2019-2024 setelah memperoleh 54.335 suara untuk daerah pemilihan Jawa Timur VIII.
Pada Desember 2015, Soepriyatno pernah dilaporkan oleh istinya sendiri Nova Riyanti Yusuf ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas tuduhan melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). (sumber) (sumber2)
Pendidikan
S1, Institut Pertanian Bogor (1992)
Perjalanan Politik
Soepriyatno cukup aktif dalam pembahasan isu tenaga kerja dan polemik kesejahteraan perawat tiap kali hal tersebut dibahas di komisi IX. Soepriyatno tidak tahu-menahu terkait dipindahnya Nova Riyanti Yusuf selaku wakil ketua komisi IX dari perwakilan fraksi Demokrat (April 2014), padahal jajaran ketua komisi (Ribka Tjiptaning) dan wakil ketua komisi tidak mengalami problem apapun dan selama ini saling aktif mengawal tiap gugus kerja yang dibawahi komisi IX. Soepriyatno menjadi pelaku voting yang tidak setuju kenaikan harga BBM (Maret 2012). Soepriyatno kembali mengikuti instruksi Fraksi Gerindra untuk tidak setuju kenaikan harga BBM dalam voting APBNP 2013 (Juni 2013). Soepriyatno juga ikut menjadi pelaku voting yang menyetujui revisi UU MD3 (8 Juli 2014) sesuai arahan fraksi Gerindra.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
belum ada
Tanggapan
Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)
10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Soepriyatno memperkirakan bahwa pedagang pasar butuh KUR (Kredit Usaha Rakyat). Soepriyatno mengatakan pasar-pasar tradisional saat ini lebih perlu memerlukan bantuan dibandingkan dengan pasar besar seperti Carrefour, lottemart, dan lain-lain. [sumber]
Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia
Pada 20 April 2015 - Soepriyatno tanya ke Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, apakah berani untuk menerapkan kebijakan ‘currency peg’ jika keadaan amat mendesak. [sumber]