Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Timur IV
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
20/08/1979
Alamat Rumah
Jl. Cibubur VII Town House No. 8, RT.001/RW.009. Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur IV
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Pemilu — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Polri, Jaksa Agung Muda dan Panglima TNI

Bambang mengatakan terlalu banyak pemilih di Indonesia. Ketika ada pemikiran untuk pemilu serentak, maka harus ada perhatian khusus dan Gakkumdu harus lebih aktif.


Dana Saksi dan Sistem Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat — Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (Pansus RUU Pemilu) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Bambang mengatakan lebih baik saksi dibiayai oleh negara. Bambang mengusulkan untuk sistem pemilu yang berkualitas, general dan profesional adalah sistem pemilu terbuka.


Rancangan Undang-Undang Migas — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (APDM), Bupati Bontang, Walikota Bontang, DPRD Bontang Sekretaris Daerah Natuna, Sekretaris Daerah Papua Barat dan Sekretaris Daerah Muara Enim

Bambang mengatakan bahwa sejatinya UU Migas dibahas di Komisi 7 DPR-RI dan sudah disampaikan ke Badan Legislasi DPR-RI. Jadi dengan masukan dari ADPM ini menjadi bahan harmonisasi di RUU Migas. Bambang memohon sebentar lagi RUU Minerba masuk ke Badan Legislasi DPR-RI agar segera di harmonisas. Bambang ingin mengetahui apa dasar APDM memberi masukan RUU Migas.


Pelantikan PAW, Hasil IHPS, RUU Pekerja Sosial, RUU Pendidikan Kedokteran, RUU BUMN sebagai RUU Usul Inisiatif DPR, dan RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Belanda dan RI-Arab Saudi — Rapat Paripurna DPR-RI

Bambang H menyampaikan keprihatinannya atas kejadian di Palu. Ini adalah bentuk kekurang pedulian pemerintah terhadap nyawa publik. Bambang mengatakan bahwa saat di Komisi 5 sempat Work Out atau meninggalkan ruangan karena anggaran dari BMKG diturunkan dari Rp 2,9 Triliun menjadi Rp 1,7 Triliun. Lalu anggaran SAR diturunkan dari Rp 4,9 Triliun menjadi Rp 1,9 Triliun. Bambang berterus terang ini adalah teguran dari Tuhan kepada pemerintah sebab anggaran BMKG dan Basarnas diturunkan padahal mereka melakukan deteksi dini dan seharusnya nyawa dijamin oleh negara. Pemerintah sudah melanggar undang-undang dan terus terang dengan adanya pemotongan (lebih dari 51%) menyebabkan hilangnya nyawa publik. Kementerian Keuangan dan Bappenas wajib dijadikan tersangka. Kepolisian harus berani menangkap kementerian tersebut. Bambang juga memohon kepada pimpinan dan anggota DPR-RI untuk desak pemerintah. Evakuasi yang dilakukan pemerintah sangat minim, jangan dari udara tetapi dari laut, lalu kenapa Kapal Pelni tidak digerakkan sehingga ini bukti pemerintah tidak peduli nyawa publik.


Tanggapan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Bambang Haryadi menegaskan terlihat ketidakadilan dalam penyebaran anggaran di Eselon Ia mengatakan Dirjen EBTKE yang rendah serapannya malah ditambah anggarannya padahal Dirjen Migas dikurangi. Terakhir, Bambang Haryadi menegaskan target realisasi anggaran 65% ia merasa sulit tercapai.


Laporan Keuangan Pemerintah 2014 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPKS Sabang

Bambang mengantisipasi seharusnya BPKS Sabang membuat ketegasan akan kemana arah BPKS, dan apakah akan menjadi pelabuhan atau perdagangan bebas.


Pinjaman CDB — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi BUMN, Direktur Utama BNI, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Direktur Utama BRI

Bambang menjelaskan bahwa Indonesia sedang kesulitan pangan, sehingga hampir dikatakan harga pangan di Indonesia mahal. Dengan ini, pangan dapat masuk dalam skala prioritas agar pangan di Indonesia membaik.

Lalu dalam sektor pariwisata, terdapat 10 destination yang akan digarap dan berharap di pinjaman berikutnya pariwisata dapat terjangkau.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021-2025 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Ketua dan Anggota Komite BPH Migas atas nama Iwan Prasetya Adhi

Bambang menanyakan lamanya Iwan Prasetya mengabdi di Kementerian ESDM. Bambang menyampaikan bahwa latar belakang Iwan Prasetya adalah auditor (akuntan). Ia menanyakan hal-hal yang sudah dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komite BPH Migas sudah cukup baik atau belum. Bambang menilai visi dan misi Iwan masih normatif. Tidak cukup menarik. Bambang memastikan proses Kementerian ESDM ingin masuk ke BPH Migas tidak boleh terjadi. Menurutnya, BPH Migas di bawah langsung Presiden dan Anggota Komite-nya yang memilih DPR-RI.


Penjelasan Perkembangan Pembangunan RUPTL 2021, Perkembangan Program Indonesia Terang dan Penjelasan Terkait Pembangkit Tenaga Listrik Yang Belum Selesai – Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI dan Direktur Utama PT PLN (Persero)

Bambang mengatakan RUPTL yang diajukan oleh PLN cukup bombastis. PLN ini surplus dimana-mana bahkan pembangkit yang mangkrak juga masih banyak. Bambang menyatakan tidak ingin RUPTL menjadi ajang negosiasi dengan para pemain pembangkit. Karena kita tidak ingin perubahan RUPTL ini hanya membuat ruang bagi mafia yang ingin bermain di sektor energi. Kami ingin PLN dan Kementerian ESDM realistis. Jangan berikan gambaran semua bagi masyarakat.


Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Perum Bulog

Bambang mengusulkan revisi UU Pangan masuk prolegnas tahun 2016 atau 2017.


Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2017 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI

Bambang mengatakan bahwa di dalam undang-undang tidak ada satu kata pun yang menyebutkan eksekutif dapat mengambil tindakan tanpa persetujuan DPR-RI. Ia mengingatkan Menteri LHK untuk berhati-hati terkait anggaran 2017. Bambang mengungkapkan bahwa sistem di negara ini salah. Ia menyampaikan bahwa negara saat ini mengalami carut-marut dan dalam kondisi bangkrut.


Implementasi BBM 1 Harga — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI dan PT. Pertamina (Persero)

Bambang mengatakan harus ada konsep dan penyimpanan baru.


Status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, serta Tindak Lanjut Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, PT Freeport Indonesia, dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara

Bambang menyesali sikap Dirjen Minerba yang seolah menjadi juru bicara dari kedua perusahaan swasta mitra negara, dengan menjelaskan alasan ketidakhadiran komisaris kedua perusahaan pada rapat itu. Padahal, sesungguhnya Dirjen merupakan wakil pemerintah. Ia mengklaim kehadiran 2 (dua) perusahaan itu dengan status semi ilegal, karena diundang tetapi tidak memenuhi panggilan undangan. 


Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT. Freeport Indonesia, Tindak Lanjut Temuan BPK 2016, dan Urgensi Penyederhanaan Tarif Listrik — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI

Bambang menanyakan dasar kluster penyederhanaan dan asas keadilan. Selain itu, ia juga menanyakan kemampuan masyarakat untuk membayar daya listrik lebih besar. Bambang berharap pemerintah bekerja dengan baik.


RKA 2018 — Komisi 6 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Perdagangan dan Kepala BSN

menurut Bambang ini adalah marwah yang tidak dianggap pemerintah yang seharusnya melalui Menteri perdagangan, dan ia juga merasa kaget karena kenapa tiba-tiba ada DAK,


Penjelasan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Proyek Energi Baru Terbarukan yang Mangkrak dan Upaya Penyelesaian Bottleneck Pengembangan Energi Baru Terbarukan — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM

Bambang mengatakan pandangan politik antara Bupati dan anggota DPR berbeda, Bupati tidak ingin menjadi popularitas partai tertentu dan ini menjadi salah satu kendala, tapi politis maish bisa dicarikan titik temunya. Bambang mengatakan PJU yang berada di Jember tidak tepat sasaran, lebih baik PJU diutamakan di jalan menuju pesantren dan di pemukiman yang tidak terjangkau oleh PLN. Bambang berharap program EBTKE tidak hanya fokus ke PJU saja, tetapi ada produk lain yang rekomendasinya tidak melalui bupati.


Distribusi Alokasi BBM — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Migas, Kementerian ESDM, Dirut Pertamina dan PT. AKR Corporindo

Bambang menyarankan dibuat pansus saja ini karena kalau pansus lebih mendalam dan lebih menyelidiki.


Pengelolaan Batu Bara - RDP Komisi 7 dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Balitbang Kementerian ESDM, Dirjen Teknologi Bidang Energi Batu Bara dan Hidrogen, BPPT dan Dirjen Migas Kementerian ESDM

Bambang menjelaskan bahwa ada keputusan Menteri untuk menaikkan BBM, tetapi dibantah oleh Presiden, untuk saat ini Komisi 7 DPR-RI kurang sependapat untuk menaikkan harga Premium, di dapil Bambang terjadi kelangkaan yang luar biasa, dari sekian puluh SPBU hanya segelintir yang menyediakan Premium. Bambang berharap Dirjen Migas lebih berani mengambil risiko korporasi dalam hal ini Pertamina yang semakin hari semakin bangkrut atau mengambil risiko politik. Bambang berpendapat bahwa batalnya premium naik, menggambarkan tidak adanya legitimasi pemimpin. Bambang menyampaikan beredar rekaman Menteri ESDM sudah berkoordinasi dengan Presiden, namun Presiden sendiri membantah kabar tersebut. Bambang menyampaikan bahwa DPR-RI tidak ingin Pemerintah semakin tidak peduli terhadap masyarakat bawah, dan Bambang berharap janji Pemerintah (Kementerian ESDM) untuk pemenuhan BBM bersubsidi harus semakin diperkuat, bahkan jumlah-jumlah SPBU yang menyediakan Premium harus dimaksimalkan. Bambang menyampaikan bahwa di dapilnya LPG 3 Kg masih mengalami kelangkaan. Bambang menegaskan bahwa kita harus keluar dari keterpurukan ekonomi, dan butuh kinerja birokrasi yang lebih efektif dan efisien.


Verifikasi Kemajuan Pembangunan Smelter dan Usulan Pembentukan Panitia Kerja /Panitia Khusus Izin Ekspor — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Mineral dan Batubara dan PT. Sucofindo

Bambang mengatakan bahwa terkait fakta hukum, ada pengakuan mereka direktur utama 2 perusahaan. Bukti hukum paling kuat adalah pengakuan.Bambang juga menyaksikan prosedur surveyor ada beberapa tahapan ditabrak dan konspirasi jahat dan monopoli. Bambang menegaskan, jika memang yang hanya selembar ini bisa salah, bagaimana DPR-RI bisa percaya dengan data yang diberikan. Menurut Bambang, Dirjen Minerba tidak bisa menyalahkan Ditjen AHU karena Ditjen AHU bisa di SIUP, jadi berbeda 3 keterangan. Jika terjadi malpraktik, Bambang dari Fraksi Partai Gerindra mengusulkan dibentuknya pansus terkait izin ekspor.


Progres Produksi Hulu Migas PT Pertamina (Persero), Progres Penyaluran BBM PSO dan Non PSO, dan Progres LPG 3Kg Subsidi dan Non Subsidi Sampai Agustus 2018, Implementasi Program B20 dan Implementasi Sub Penyalur BBM — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPH Migas dan Direktur Hulu PT Pertamina (Persero)

Bambang mempertanyakan kelangkaan LPG 3Kg dan harga eceran yang bervariasi antara Rp24.000-Rp26.000, menjelang Pemilu kejadian ini akan merugikan Presiden. Bambang mengatakan distribusi LPG 3 kg selama ini tidak tepat sasaran, padahal pemerintah yang mengajak masyarakat pindah dari minyak tanah ke LPG tetapi distribusi LPG-nya tidak baik.


Rencana Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2019 - Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda) Seluruh Indonesia

Bambang H mengatakan APBN Tahun 2020 merupakan rancangan Tito sebagai Kapolri sebelumnya, perlu ada penyelarasan dengan 7 rencana strategis Kapolri yang baru. Bambang meminta Polri juga membantu penegakan hukum di lembaga lain.


Pembahasan RKA K/L 2019 - Raker Komisi 7 dengan Menteri ESDM

Bambang menginginkan agar pengubahan subsidi yang dilakukan oleh KemenESDM dapat melibatkan Komisi 7 DPR. Hal itu harus dilakukan sebagai bentuk kepatuhan terhadap Undang-Undang dan juga sebagai bentuk penghargaan kepada DPR. Bambang berpendapat bahwa penetapan anggaran subsidi
secara sepihak terkesan seperti memaksa DPR untuk menyetujui anggaran subsidi tersebut. Besaran subsidi yang tanpa melalui mekanisme anggaran di DPR merupakan tindakan yang melawan hukum.


Latar Belakang

Bambang Haryadi terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 114.557 suara melalui Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Jawa Timur 4.

Pendidikan

S1, Sekolah Tinggi llmu Ekonomi Manajemen Industri dan Jasa Indonesia (STIE MAIJI), Jakarta (2012)

Perjalanan Politik

Bambang Haryadi belum memiliki rekam jejak politik apapun, dan baru bergabung dengan Gerindra untuk menjadi syarat maju dalam pencalonan pileg 2014. Posisi bisnis yang dipegang Bambang antara lain Direktur CV Binatama Mandiri Express (2007), Direktur Marketing PT Tri Mitra Jaya (2010), dan Direktur Utama PT Visitama Citra Nusantara (2013).

Sikap Politik

RUU Pertembakauan

25 Januari 2017- Bambang menanyakan terkait hasil riset minyak atsiri yang perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut, apakah yang menyukai aromanya laki-laki atau perempuan karena ekonomi mikro dari parfum ini cukup menarik. Bambang lalu mempertanyakan terkait branding opini rokok, padahal hasil paparan dari para pakar berisikan tentang kebutuhan insulin yang bisa dipenuhi dari tembakau untuk mengurangi penderita diabetes yang cukup besar di Indonesia dan ia meminta jika kita dapat menanam tembakau untuk menghasilkan insulin, kenapa harus impor. Bambang juga mengungkapkan kalau banyak kelompok anti rokok yang menginginkan agar tanaman tembakau juga ikut dilarang, sehingga perlu dilakukan kajian-kajian dari pemaparan para pakar tadi, sebagai inventarisasi manfaat tembakau. Selama ini tembakau dianggap mudarat dan momok bagi dunia kesehatan, padahal memiliki banyak manfaatnya. Bambang mengindikasikan adanya penguasaan saham perusahaan rokok nasional yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing dengan cara menggiring opini publik untuk anti rokok, agar perusahaan tersebut jatuh dan dimiliki oleh mereka. Bambang juga mempertanyakan kenapa orang-orang yang anti rokok mengatakan bahwa rokok menyebabkan penyakit paru-paru, padahal data mengenai hal tersebut belum pasti, bisa saja itu karena asap rokok atau asap kendaraan. Bambang mengatakan bahwa kita seharusnya meyakinkan pemerintah untuk membahas RUU ini secara intensif dan sungguh-sungguh, karena ini merupakan RUU usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bambang juga mempertanyakan kenapa framing dari media-media yang mengatakan bahwa DPR mandul produk legislasi, padahal pemerintah juga tidak hadir dalam pembahasan RUU. Giliran pemerintah memiliki kepentingan terhadap suatu produk legislasi, kita dipaksa untuk bekerja siang dan malam. Terakhir Bambang meminta agar Jember dijadikan kota tembakau. [sumber]

RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

21 Desember 2016 - Bambang menyatakan bahwa Badan Legislasi (Baleg) mengharapkan UU MD3 bisa dijabarkan lebih jelas lagi konsepnya. Bambang juga mengingatkan agar jangan gegabah. [sumber]

RUU Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba)

4 Februari 2016 - Bambang menilai perlu ada hak yang perlu diatur dalam UU Minerba apabila dalam penyaluran oleh pemerintah pusat tidak sesuai sehingga proses pertambangan dapat dihentikan. Dalam pengaturan UU Minerba yang baru, pemerintah pusat wajib meninjau ke pemerintah daerah sehingga apabila tidak sesuai dengan peraturan dapat dihentikan. Dalam hal ini, rakyat turut serta dalam pengontrolan. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kinerja PT Pertamina Tahun 2014-2016 dan Rencana Kedepan

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 7 menggelar dengan PT Pertamina, Bambang mengapresiasi restrukturisasi PT Pertamina agar menjadi lebih baik dan menguntungkan negara. Namun, Bambang sangat mengecewakan karena ada aduan dari Sumatera Barat adanya perlakuan tidak adil untuk gas 3 kg. PT Pertamina harus profesional dan melakukan perubahan signifikan dalam kinerja. Bambang menyarankan agar PT Pertamina tidak boleh mendapatakan tekanan politik karena harus independen. [sumber]

Anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

16 Juni 2016 - Bambang meminta penjelasan Menteri Keuangan (Menkeu) tentang PMN serta gaji ke-13 dan 14 untuk tenaga ahli DPR-RI. Bambang menanyakan kenapa Kemenkeu belum memberikan gaji ke-13 dan 14 untuk tenaga ahli DPR-RI, padahal mereka sudah bekerja keras.

Selain itu, Bambang meminta Menkeu sebagai perwakilan Kementerian BUMN untuk meniadakan Badan Otoritas Borobudur karena sudah ada PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang tugasnya sama. Selanjutnya mengenai pemotongan anggaran KPPU, Bambang meminta Menkeu memperhatikan KPPU agar pemotongannya tidak terlalu besar karena penguatan KPPU dibutuhkan untuk menanggulangi kartel daging, PLN, dan BBM. [sumber]

Evaluasi Distribusi BBM Menjelang Lebaran 2015

27 Mei 2015 - Bambang menilai Direktur Utama PERTAMINA (Dirut PERTAMINA) tidak punya kromosom dan pengalaman di Migas. Bambang curiga bahwa PERTAMINA akan ‘dipreteli’ dengan Peraturan Menteri (PerMen) dan khawatir PERTAMINA akan runtuh. [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Bambang mengatakan awalnya ragu kepada Sofyan Basir, yang dulunya merupakan Dirut BRI dengan latar belakang perbankan. Tetapi Bambang mau optimis, hanya saja masih kecil, karena simpelnya saja sekarang masih sering mati lampu, kejadian gardu meledak, kemudian kesinkronan pegawai PLN juga belum optimal. Bambang juga meminta perlunya dilakukan evaluasi anak buah PLN tiap triwulan atau tiap 6 bulan di setiap daerah-daerah.

Kemudian di daerah Jawa Timur banyak sekali kabel-kabel yang belum dirapikan makanya disitu sering kebakaran. Bambang meminta kepada Dirut PLN tidak perlu bangun-bangun yang setinggi langit, ia berpendapat lebih baik ditingkatkan saja yang di depan mata dulu. Jangan seperti pendahulu yang hobi upload-upload di media, lebih baik Dirut PLN action saja dengan ketulusan. [sumber]

Tim Reformasi Migas

Pada 26 Januari 2015 - Bambang menanyakan beberapa hasil kerja dari Tim Reformasi Migas yang dipimpin oleh Faisal Basri yaitu penghapusan bensin premium (Ron 88), kebijaksanaan Kementerian ESDM selanjutnya setelah pembubaran Petral dan landasan hukum Tim Reformasi Migas itu sendiri. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Jember
Tanggal Lahir
20/08/1979
Alamat Rumah
Jl. Cibubur VII Town House No. 8, RT.001/RW.009. Kelurahan Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur IV
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan