Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Timur VIII
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nganjuk
Tanggal Lahir
26/12/1945
Alamat Rumah
Perum Nirwana Estate Blok P. No.3, RT.004/RW.013. Kelurahan Pakansari, Cibinong, Kota Bogor, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur VIII
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Sareh Wiyono lahir di Nganjuk, 26 Desember 1945. Pada pileg 2014, dirinya terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dari Dapil Jawa Timur VIII, dengan perolehan 68.017 suara. Beliau adalah mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung.

Sareh Wiyono adalah Ketua Badan Legislasi DPR-RI sejak masa sidang pertama DPR 2014-2015 hingga 12 Januari 2016, ia digantikan oleh Supratman Andi Agtas. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Rotasi dilakukan oleh Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk penyegaran. 

Pada Desember 2017, Sareh Wiyono dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan suap oleh Rohadi, mantan pejabat Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait gratifikasi.   [sumber]

Pendidikan

S1, Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta (1978)

S3, Hukum, Universitas Pajajaran, Bandung (2010) 

Perjalanan Politik

Sarehwiyono dalam kapasitasnya sebagai mantan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, dilaporkan Komisi Yudisial (KY) ke KPK terkait kasus suap hakim Setyabudi Tejocahyono. Setyabudi yang merupakan Wakil Ketua PN Bandung menyebut Sarehwiyono mendapat aliran dana suap kasus Bansos. Dalam surat dakwaan Setyabudi, Sareh Wiyono disebut meminta Rp 1,5 miliar kepada mantan Walikota Dada Rosada melalui Setyabudi yang disampaikan kepada Toto Hutagalung. Komisi Yudisial meyakini Sarehwiyono ikut terlibat dalam kasus suap penanganan perkara Bansos Bandung. Karena tidak bisa menggelar sidang etik untuk hakim yang sudah pensiun, maka Komisi Yudisial menyerahkan sepenuhnya penanganan Sareh ke KPK. Setyabudi sendiri telah dihukum 12 tahun penjara dalam kasus tersebut. Sareh pernah diperiksa KPK sebagai saksi atas kasus ini pada bulan Juli 2013. Belum ada kelanjutan status hukum bagi sareh hingga kini setelah Sareh terpilih sebagai caleg yang lolos ke DPR untuk periode 2014-2019.

Pada Oktober 2016, Sareh kembali diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi terkait kasus korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Kasus Rohadi).  [sumber]

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

Perppu Ormas

19 Oktober 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 DPR-RI dengan Perwakilan Panglima TNI, Perwakilan Kapolri, Kejaksaan RI dan Kemendagri, menurut Sareh, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa pembubaran suatu Ormas harus melalui pengadilan sesuai dengan UU. Menurut Sareh, Pemerintah tidak seharusnya menerbitkan Perppu tanpa keputusan Pengadilan. Menurut Sareh, Kemenkumham seharusnya telah melakukan kroscek mengenai Ormas-Ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan mengajukannya ke Pengadilan.[sumber]

Sikap Politik

RUU Pilkada

15 April 2016Sareh menemukan sejumlah pengaturan dalam UU Pilkada yang belum lengkap. Sareh menilai masih diperlukan perbaikan terhadap UU Pilkada guna menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisisen, sertaperbaikan yang perlu diubah tentu berbeda dengan perubahan sebelumnya. Sareh menyampaikan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2015 dilaksanakan secara bergelombang.

Sareh berharap kebijakan Pilkada Serentak secara bergelombang hingga tahun 2027 dapat melahirkan pemerintahan yang efektif. Sareh menyampaikan bahwa perbaikan UU Pilkada secara terbatas untuk menjawab permasalahan dan meminimalisir kekosongan hukum. Menurut Sareh, putusan MK yang mewajibkan pengunduran diri calon dari DPR, mengabaikan kader terbaik parpol. Sareh menambahkan, anggota TNI dan Polri yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah, cukup cuti di luar tanggungan saja.

Sareh menilai seharusnya perekrutan Paniti Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan secara terbuka untuk mengurangi kecurangan Pilkada. Sareh berharapada penurunan persentase menjadi 15 persen kursi dan 20 persen suara sah di DPRD untuk mengajukan calon agar partai politik (parpol) punya kesempatan dan bertanggung jawab mewujudkan demokrasi yang sehat. Menurut Sareh, adanya ambang batas maksimal akan menghilangkan calon tunggal dalam Pilkada. Sareh berpendapat bahwa putusan MK semakin memberi ruang yang sangat besar terhadap pencalonan perseorangan. Sareh meminta penguatan parpol harus lebih diutamakan dalam Pilkada, dan tidak hanya perseorangan.

Sareh menilai pencalonan melalui jalur perseorangan perlu diseleksi secara terbuka dan persyaratannya menjadi 10 persen dukungan dari jumlah daftar pemilihan tetap (DPT). Sareh mengusulkan agar hasil gugatan sengketa memenuhi ambang batas setengah persen dinaikkan menjadi 2 persen, dan diusulkan juga ambang batas pengajuan sengketa Pilkada harus selisih suara 10 persen. Sareh menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat yang luas, nasional dan lokal, merupakan indikator penting karena itu merupakan hak asasi manusia.

Menurut Sareh, maka upaya peningkatan partisipasi pemilih cukup dilakukan KPU dan Bawaslu agar tetap netral. Sareh melihat bahwa pembiayaan Pilkada Serentak 2015 tidak berjalan dengan baik karena mengalami keterlambatan. Terlambatnya anggaran akan mengganggu proses pelaksanaan Pilkada Serentak. Saleh mengusulkan agar anggaran pelaksanaan Pilkada berasal dari APBD dengan dukungan APBN. Sareh berharap semoga rencana anggaran untuk Pilkada ini dapat didukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk membuat efek jera ke pelaku kecurangan Pilkada, Sareh menyarankan agar dendanya ditingkatkan, paling sedikit Rp.1,5 Miliar dan paling banyak Rp.5 Miliar. Fraksi Gerindra setuju untuk membahas revisi UU Pilkada dan diselesaikan masa sidang ini. Fraksi Gerindra berjanji konsisten untuk menyelesaikan RUU Pilkada ini.  [sumber]

8 April 2016 - Sareh memahami bahwa politik uang saat Pilkada memang tidak dapat dihindari dan tidak bisa dipungkiri, terutama di daerah-daerah. Sareh menegaskan agar calon kepala daerah yang melakukan politik uang ditindakpidanakan. Sareh merasa keputusan MK tidak perlu diperbaiki. Sareh menyampaikan bahwa masalah sengketa Pilkada saat ini masih ditangani Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

16 Maret 2016 - Sareh mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar masukan Komisi 2 dijadikan pedoman dan jangan sampai dilewatkan.  [sumber]

RUU Pengampunan Pajak

26 November 2015 - Sarehwiyono minta pendapat anggota Badan Legislasi (Baleg) terkait RUU Pengampunan Pajak, apakah baiknya dimasukkan prioritas Prolegnas 2015 atau 2016. Khusus tentang perubahan tata cara perpajakan yang terdapat dalam RUU ini, Sareh menegaskan sudah masuk prioritas Prolegnas tahun 2015. Di periode sebelumnya, yakni 2014-2019, RUU Pengampunan Pajak sudah masuk Prolegnas.  [sumber]

RUU Kebudayaan

15 September 2015 - Sarehwiyono menegaskan bahwa sampai dengan saat ini Komisi 9 belum menyerahkan Naskah Akademik dan draft RUU sehingga usulan penambahan RUU belum dapat diakomodir. Sarehwiyono menyetujui RUU Kebudayaan masuk dalam Prolegnas RUU Prioritas 2015 karena Komisi 10 baru mengajukan 1 RUU dalam Prolegnas.  [sumber]

Pemantauan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3)

10 September 2015 - Menurut Sareh, apa yang disampaikan Hendrawan Supratikno bagus sekali. Sareh merasa UU No. 23 Tahun 2014 harus direvisi, contohnya pasal 252 UU No. 23 Tahun 2014 masa Mendagri bisa memotong gaji DPRD. Seolah-olah DPRD dibawah Mendagri. Sareh mengatakan saat di Kaltim mungkin TA diluar ruangan. Disana ada benturan UU No. 23 Tahun 2014 dengan UU No. 12 Tahun 2011. UU No. 23 Tahun 2014 perlu revisi karena mengorbankan anggota DPRD, karena sekarang DPRD tidak bisa buat tata tertib. Ia menyatakan setuju mengundang Kapolri untuk menanyakan pasal yang menjerat pelaku kebakaran hutan. [sumber]

Usulan Perubahan UU MD3

30 Agustus 2015 - Sebagai pimpinan rapat, Sareh sama halnya dengan para anggota yang menyetujui adanya perubahan pada UU MD3 dengan memberi beberapa tambahan.

  1. Masukan-masukan yang sudah disampaikan terhadap Badan Legislasi (Baleg) akan dijadikan bahan.
  2. Menambah kalimat 'Badan Legislasi' di Pasal 103, 112, 115 Ayat 1;  Pasal 116 Ayat 4; dan Pasal 117.
  3. Mengubah Pasal 65 dengan menyisipkan poin b1 dan b2 di dalamnya.  [sumber]

RUU Pertanahan

18 Juni 2015 - Sarehwiyono mengakui bahwa banyak ‘mafia tanah’ mempermainkan RUU Pertanahan ini. Sarehwiyono menyoroti masih banyaknya tumpang tindih mengenai masalah sertifikat tanah.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Pertanahan

22 November 2016 - Sarehwiyono berpendapat perlun ada rapat khusus bahas RUU pertanahan dengan Kementerian yang terkait. Ia berpendapat bahwa dari yang telah dipaparkan mitra, Ia yakin target yang ingin dicapai dapat terrealisasi. Ia sangat menghargai Menteri, bahwa Keppres perlu disinkronkan. Sarehwiyono setuju atas usulan bapak menteri untuk menertibkan Keppres terkait dengan RUU pertanahan. Sarehwiyono menanyakan mengapa sertifikat tanah harus dapat persetujuan dari Kanwil. Menurutnya, hal tersebut membingungkan. Ia menceritakan bahwa dapilnya di Jawa Timur memiliki banyak masalah tanah bahkan hingga berhutang. [sumber]

Tanggapan 

Tenaga Honorer K1 Kabupaten Nganjuk

14 Desember 2016 - Pada rapat kerja Komisi 2 dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Ombudsman RI (ORI), dan Dewan Perwakilan Daerah Nganjuk, Jawa Timur, Sarehwiyono mengatakan bahwa apresiasi untuk Ombudsman dan untuk Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) harus membuat payung hukum yang jelas. Sarehwiyono mengatakan bahwa dari Ombudsman sudah jelas kalau semuanya sudah dapat diangkat. Sarehwiyono mengatakan bahwa Nganjuk merupakan kabupaten yang miskin. Mereka bekerja di pasar agar bisa makan. Maka, Sarehwiyono meminta ketegasan agar bisa diangkat persoalan THK1 di Nganjuk ini. Menurutnya, ada pelanggaran hukum ini kepada 1.178 orang yang menderita.  [sumber]

Sengketa Tanah - Provinsi Sulawesi Selatan 

17 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 2 dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulawesi Selatan, Walikota Makasar, Dirjen Penanganan Masalah Agraria, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Sulawesi Selatan, Camat Manggala, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Yayasan Beringin, dan Ahli Waris (Fachrudin Daeng Romo) , Sareh menanyakan penyelesaian terhadap permasalahan surat-surat ini dan mengapa tidak ada tindaklanjut dari Kapolda terkait tindakan pidana yang sudah ada. Sareh meminta Kapolda untuk menelusuri aspek pidananya. [sumber]

RAPBN 2017

3 Oktober 2016 - Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Mensesneg, Mendagri, MenPAN-RB, MenATR/BPN, Seskab, Sarehwiyono memberi masukan pada MenPAN-RB terkait pengangkatan tenaga kerja honorer kategori 1. Misalnya, di Kabupaten Nganjuk, ada yang telah bekerja selama 20-35 tahun bahkan ada yang akan pensiun, tetapi belum diperhatikan Pemerintah. Masalah keterlambatan pengangkatan ini perlu diberikan perhatian oleh Pemerintah karena Ia merasa kasihan pada rakyat di dapilnya yang sudah sangat menderita. [sumber]

Anggaran Ombudsman RI

9 Juni 2016 - Sareh dan Komisi 2 memberi dukungan sesuai dengan kebutuhan Ombudsman karena pentingnya pengawasan yang dilakukan Ombudsman. Menurut Sareh, DPR pun enggan melakukan pengawasan jika anggarannya dikurangi.  [sumber]

Sengketa Pertanahan

16 Maret 2016 - Terkait dengan Kasus Sengketa Tanah di Kawasan Cilandak Timur, Sarehwiyono melihat adanya hal yang tidak logis, seperti adanya sertifikat yang dikeluarkan tanpa melalui laporan kelurahan.  [sumber]

Program Legislasi Nasional 2016

10 Desember 2015 - Sareh menilai kinerja legislasi di 2015 belum memuaskan. Sareh meminta agar usulan Badan Legislasi (Baleg) dimasukan dalam catatan dan untuk diajukan ke Panitia Kerja (Panja).

Menurut Sareh terdapat 27 RUU yang disiapkan DPR, 11 oleh Pemerintah dan 1 RUU oleh DPD. Selanjutnya, 6 RUU dari Pemerintah sudah masuk tingkat satu dan 5 lainnya masih dalam tahap penyusunan. RUU dari DPD sudah memasuki tahap Panitia Khusus (Pansus). Baleg mempertimbangkan untuk RUU Prolegnas. Pada masa sidang satu, Baleg sudah menerima 85 usulan RUU menjadi 57 RUU dengan parameter. RUU sudah tahap harmonisasi, siap naskah akademik, dan sudah pembicaraan tingkat satu. RUU dalam pembicaraan tingkat satu ada 10 RUU. RUU menunggu Surat Presiden (Surpres). RUU tahap harmonisasi ada 2 RUU, selesai harmonisasi 3 RUU. RUU yang sudah disetujui oleh UU ada 11 RUU.  [sumber]

Evaluasi Program Legislasi Nasional RUU Prioritas 2015

11 Juni 2015 - Sarehwiyono menekankan bahwa Badan Legislasi (Baleg) mengejar waktu dan perlu dilakukan harmonisasi. Bahkan menurut Sarehwiyono Baleg harus tidak tidur untuk mengejar target.  

Sarehwiyono menegaskan bahwa sudah ada di Baleg RUU untuk Pemberdayaan Nelayan, RUU Jasa Konstruksi, RUU Arsitek, RUU Minerba, RUU Disabilitas RUU Ibadah Haji, RUU Perselisihan Industrial, RUU Perbankan dan RUU Bank Indonesia. Namun demikian ada 11 Naskah Akademik yang belum selesai. Sarehwiyono mempertimbangkan batas akhir untuk draft RUU di minggu depan. Sarehwiyono beri peringatan ke komisi-komisi bahwa deadline terakhir hari selasa, kalau tidak diserahkan pada saat itu, Baleg akan ambil alih. Sarehwiyono mengundang pengusul Undang-Undang di komisi-komisi untuk hadir hari senin depan.  [sumber]

Polisi Parlemen

10 Juni 2015 - Sarehwiyono prihatin bahwa PAMDAL hanya sedikit yang mempunyai sertifikat. Bahkan menurut Sarehwiyono alat kelengkapan PAMDAL seperti borgol, dll dan kesejahteraan saja belum terpenuhi. Sarehwiyono menegaskan pentingnya pengamanan di areal gedung parlemen dan mohon masukan dan tambahan dari Kepolisian.  [sumber]

Tata Kelola Badan Legislasi - Kinerja Legislasi

25 Mei 2015 - Sareh menjelaskan bahwa wewenang Badan Legislasi (Baleg) terbatas dalam penyusunan program legislasi. Ia juga menanggapi bahwa Baleg belum bisa kerja kalau komisi belum serahkan draft RUU dan naskah akademisnya. Menurut Sareh ini yang sering terjadi sekarang. Sareh juga merasa keinginan beberapa komisi untuk ke luar negeri untuk kunjungan kerja akan menghambat penyelesaian tugas legislasi.  [sumber]

Penentuan Prolegnas 2015

Pada 28-29 Januari 2015 Sarehwiyono menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra mengusulkan RUU Penyandang Disabilitas dimasukkan ke Prolegnas 2015.  Dan sebagai Ketua Badan Legislatif, Sarehwiyono menjelaskan bahwa apapun RUU yang diusung tiap fraksi, 1 komisi hanya bisa mengusung maksimum 2 RUU. Sarehwiyono memohon khusus kepada Ketua DPR agar membantu percepat pemenuhan kelengkapan hak AKD dari Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Nganjuk
Tanggal Lahir
26/12/1945
Alamat Rumah
Perum Nirwana Estate Blok P. No.3, RT.004/RW.013. Kelurahan Pakansari, Cibinong, Kota Bogor, Jawa Barat
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur VIII
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria