Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Timur IX
Komisi VII - Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bojonegoro
Tanggal Lahir
25/07/1966
Alamat Rumah
Jl. Sutera Lavender Park I No. I Alam Sutera RT.001/RW.009. Kelurahan Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur IX
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Wihadi Wiyanto lahir di Bojonegoro, 25 Juli 1966. Pada pileg 2014, dirinya terpilih menjadi Anggota DPR-RI dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) dari Dapil Jawa Timur IX, dengan perolehan 29.133 suara. 

Pada masa kerja 2014-2019, Wihadi bertugas di Komisi III yang membidangi kepolisian, hak asasi manusia dan hukum.

Pada Agustus 2016, Wihadi diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus suap pengalokasian anggaran proyek 12 ruas jalan di Sumatera Barat yang menjerat I Putu Sudiartana.  [sumber] [sumber2]

Di Oktober 2017 terjadi mutasi internal di Fraksi Gerindra dimana Wihadi sekarang bertugas di Komisi 7 yang membidangi lingkungan hidup dan energi dan sumber daya mineral.

Pendidikan

S2, Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta (2012) 

Perjalanan Politik

Wihadi Wiyanto sebelum bergabung di Partai Gerindra lebih dikenal sebagai pakar Hak Cipta dan pemain utama di industri VCD/DVD di Indonesia.  Wihadi bertahun-tahun aktif di industri perfilman dan menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Industri Rekaman Video Indonesia (ASIREVI) periode 2013-2016).  Wihadi Wiyanto juga menjabat sebagai Direktur PT Duta Cinema Multimedia Jakarta (2004-sekarang).  

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Perppu KPK

Pada 21 April 2015 Wihadi mengatakan jangan karena Johan Budi dulu di Koran Tempo melakukan desk investigation lalu ia disebut 'Jurnalis Hukum'.  Wihadi mengingatkan bahwa Perppu ini akan menjadi suatu revisi undang-undang jika disahkan.

Tanggapan

RKA K/L Tahun 2019 

6 September 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan PPATK dan BNN, Wihadi mengharapkan agar eksistensi PPATK bisa lebih dikenal luas oleh masyarakat, sehingga sosialisasi perlu terus dilakukan. Wihadi juga menyatakan memang anggaran yang dikeluarkan untuk pemberantasan narkoba selama ini kurang, sehingga perlu ada peningkatan. Wihadi menyetujui pernyataan John yang menyatakan perlu adanya penambahan rencana bagi BNN untuk menaikkan anggaran,selain itu, BNN juga perlu memprioritaskan kegiatan yang perlu disosialisasi. [sumber

 

BNN, Sekjen MPR, dan Sekjen DPD - Penyempurnaan Anggaran TA 2019 sesuai Hasil Rapat Banggar

4 Juli 2018 - Dalam RDP Komisi 3 dengan BNN, Sekjen MPR-RI, dan Sekjen DPD-RI, menurut Wihadi rehabilitasi BNN sangat dibutuhkan, menurutnya lapas penuh karena banyak pengguna narkoba, sehingga cara mengatasinya adalah dengan rehabilitasi. Wihadi beranggapan bahwa masalah overkapasitas di lapas tidaakan selesai jika angggaran tidak diberikan. Menurut Wihadi itu harus menjadi perhatian Komisi 3Wihadi juga menyampaikan bahwa masih banyak Kabupaten yang tidaterdapat BNNK, sehingga Wihadi menyarankan agar segera dianggarkan, karena menurutnya narkoba merambah Kabupaten cukup signifikan kenaikannya. Sementara kepada MPR, Wihadi menyampaikan terkait pertemuan tokoh masyarakat khusus untuk Komisi 3 agar ditambahkan [sumber]

Hak Kekayaan Intelektual dalam Evaluasi Kemenkumham

25 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Wihadi menanyakan kepada Ditjen yang baru terkait grass program, berapa lama untuk offstanding merk lama agar segera didaftarkan. [sumber]

Kasus Penegakan Hukum PT Maybank Indonesia

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Direktur Utama dan Kuasa Hukum PT Maybank Indonesia,Wihadi mempertanyakan apakah ada tindak pidana yang dilakukan PT Meranti Maritime sehingga Maybank melaporkan ke Bareskrim. Menurut Wihadi, bank tidak melaporkan pidana jika perdata belum selesai. [sumber]

Evaluasi Proker Kejagung

6 Desember 2016 - Dalam Rapat Kerja (raker) Komisi 3 dengan M. Prasetyo, Kejaksaan Agung RI,  Wihadi mengapresiasai kerja kejaksaan dalam menangani perkara korupsi serta mempertanyakan adanya anggapan bahwa hal tersebut merupakan pesanan karena yang dilakukan kejaksaan ialah melakukan penanganan luar. [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Terkait banyaknya kasus personil polisi yang bunuh diri atau membunuh keluarganya sendiri, Wihadi menilai hal itu terkait dengan tingkat stres pekerjaan. Wihadi meminta agar Polri menanggulanginya dengan pendeteksian dini. Lalu, Wihadi juga meminta agar Polri mempunyai sistem yang lebih baik untuk mengurus kasus perjudian.  [sumber]

15 Juni 2016 - (INILAH.COM) - Penunjukan Komjen Tito Karnavian sebagai calon tunggal kepala Polisi Republik Indonesia menggantikan Badrodin Haiti, yang masuk masa pensiun dinilai sebagai langkah memotong pegaruh Megawati Soekarno Putri dan PDI-P di tubuh Polri.

"Saya kira motif politiknya adalah Jokowi ingin memotong pengarus megawati dan PDIP di tubuh Polri," kata anggota Komisi III DPR, Wihadi Wiyanto kepada INILAHCOM, Jakarta, Rabu (15/6/2016).

Namun demikian, dia tidak menjelaskan secara rinci pemotongan pengaruh yang mana yang dimaksud. Hanya saja, lanjut politikus Gerindra ini, pemilhan Kapolri tidak terlepas dari unsur politik. Salah satunya adalah untuk mengamankan dan mengawal Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan roda pemeintahan.

"Ya saya kira polisi memegang peranan penting didalam memberikan kontribusi yang namanya pemerintahan," kata dia.

Dengan dipilihnya Tito sebagai calon tunggal Kapolri oleh Jokowi, sudah dipastikan akan merubah susunan atau urutan orang yang akan memimpin Korps Bhayangkara. Sebab, Tito melangkahi beberapa seniornya yang juga menunggu giliran menjadi kapolri.

"Artinya disini ada yang namanya perwira yang sudah seharusnya dibutuhkan oleh polri tetapi menjadi perwira yang tidak seproduktif kapolri," papar dia.

Tito yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menjadi calon tunggal Kapolri. Tito Karnavian akan melangkahi lima angkatan senior perwira tinggi di atasnya.

Adapun Komjen Tito Karnavian pernah menjabat sebagai Kapolda Papua. Sebelum itu, ia dipercaya sebagai Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri. Tito juga pernah menjabat Kapolda Metro Jaya dan sukses melumpuhkan upaya teroris di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat pada Januari 2016. Usai menjadi Kapolda Metro, Tito dipercaya oleh Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).  [sumber]

25 Maret 2015 - pada RDPU dengan pengacara O.C Kaligis dan Indra Azwan dari LBH Jakarta - Wihadi menggaris bawahi bahwa pengangkatan Kapolri sepenuhnya adalah hak Presiden ketika sudah memperoleh persetujuan. Wihadi minta O.C Kaligis untuk menjelaskan dampak dari sisi hukum dan ketata-negaraan apabila BG batal dilantik.  [sumber]

15 Januari 2015 - saat fit & proper test Budi Gunawan sebagai calon Kapolri - Wihadi Wiyanto tanya rencana Budi Gunawan untuk pemerataan kualitas SDM kepolisian karena ia menilai menilai kualitas polisi di desa dibanding di kota timpang sekali.  Wihadi juga tanya solusi yang disiapkan Budi Gunawan untuk mengawasi warga asing yang semakin dominan menguasai perbisnisan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

21 Juni 2016 - Wihadi mengatakan, pelanggaran pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) masih banyak, tetapi Direktorat Jenderalnya suka jalan kemana-mana. Wihadi berpendapat, untuk yang di imigrasi memerlukan kantor untuk pelayanan dan pengawasan.  [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wihadi mempertanyakan di mana letak kesalahan KPK ketika mengabaikan hasil audit BPK dan menganggap ada kesalahan dari hasil audit yang dilakukan BPK. Menurut Wihadi sudah cukup jelas adanya pelanggaran dan audit BPK selama ini dijadikan acuan, sangat mengkhawatirkan bila hasil audit BPK tidak benar terhadap kasus-kasus terdahulu. Wihadi menekankan harus ada klarifikasi jangan sampai kasus RS Sumber Waras menjadi titik balik tajam atau tidaknya kasus lain. Menurut Wihadi KPK seharusnya juga melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Wihadi menekankan BPK, KPK dan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) harus duduk bersama. Wihadi menyatakan bahwa kami tidak membenci Ahok tapi penegakan hukum dan transparansi lah yang harus ditegakkan. [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

13 Juni 2016 - Wihadi menanyakan kinerja dari Satgas Anti Korupsi yang dibentuk Kejaksaan Agung (Kejagung) dan juga perihal kekalahan Kejagung di praperadilan kasus La Nyalla. Lalu, ia meminta perhatian Kejagung tentang persoalan Bimbingan Teknis (Bimtek) di dapilnya, yaitu Bojonegoro dan Tuban.  [sumber]

Anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

8 Juni 2016 - Wihadi tidak terima bila anggaran BNN dan BNPT diturunkan karena keduanya saat ini sedang menjadi sorotan, BNN dengan narkotikanya dan BNPT dengan permasalahan teroris. Wihadi juga miris dengan pemotongan anggaran BNN. Mengingat barang sitaan BNN adalah “barang panas”, Wihadi khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan pada BNN, seperti menjadi bandar narkoba akibat kekurangan anggaran. Secara tegas, Wihadi menyampaikan bahwa penambahan anggaran untuk BNN harus disetujui. Wihadi juga menolak pemotongan anggaran BNPT karena seharusnya anggaran ditambah, terutama untuk program pencegahan terorisme.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

18 April 2016 - Terkait kasus koban penembakan novel, kasus tersebut hukumnya di deponeering. Menurut Wihadi, bila pelanggaran HAM maka katakan ada, bila tidak katakan tidak, jangan karena ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komnas HAM seperti tidak berani.  [sumber]

Rencana Pemerintah Mengirim Mantan Teroris sebagai Negosiator

10 April 2016 - (Tigapilarnews.com) – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) berencana mengirim beberapa mantan teroris sebagai negosiator pembebasan 10 WNI yang disandera militan Abu Sayyaf, salah satunya Umar Patek.

Anggota Komisi III DPR RI, Wihadi Wiyanto mempertanyakan hal itu. Sebab, menurut dia sangat beresiko jika orang sekaliber Umar Patek dibiarkan bebas begitu saja.

“Kalau dia (Umar Patek) mau menjadi negosiator dan bila itu bermanfaat terhadap upaya pembebasan 10 WNI sifatnya sangat baik. Tapi apakah dia mau menjadi negosiator tanpa sebuah imbalan? Ini harus diperjelas dulu oleh pemerintah,” tanya Wihadi kepada Tigapilarnews.com, Minggu (10/4/2016).

Lebih jauh Politikus P. Gerindra meminta kepada pemerintah untuk mengkaji kembali rencana mereka itu. Pasalnya, harus ada jaminan atau garansi jika memang ingin menggunakan jasa Umar Patek dalam kasus penyanderaan 10 WNI ini.

“Sekali lagi harus diperjelas rencana itu. Karena ini menyangkut pemberian imbalan pada napi terorisme. Kalau pada akhirnya dia bebas, tiba-tiba dia gantian menyebar teror di Indonesia bagaimana?,” tegas Wihadi

Sebelumnya, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan di Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) Arief Dharmawan membenarkan jika Umar Patek menawarkan diri untuk bisa membantu pemerintah RI membebasskan 10 WNI yang ada di sandera.

“Alhamdulillah saya pribadi menghargai, seperti Umar Patek, Nasir Abas menawarkan diri untuk membantu membebaskan sandera di Filipina tapi kan saya cuma deputi ini direktur. Kita sampaikan kita bentuk kita coba lihat negosiasi mana yang bisa kita dilakukan. semua kita laporkan ke pemerintah,” kata Arief.

Hal senada juga disampaikan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tak membantah adanya rencana melibatkan narapidana terorisme dalam negosiasi pembebasan sandera WNI di Filipina Selatan.

“Yang penting, kalau yang disandera selamat kenapa enggak,” kata Ryamizard.  [sumber]

Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

17 November 2015 - Telah diketahui bersama bahwa 8 Calon Pimpinan (Capim) yang sudah lolos saat ini, memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Namun Wihadi menyayangkan di antara 8 Capim KPK yang lolos, tidak ada yang berlatar belakang dari kejaksaan. Menurut Wihadi, harus ada orang-orang yang berlatar belakang kejaksaan yang lolos dan masuk dalam Capim. Wihadi juga menginginkan Panitia Seleksi (Pansel) melakukan tes kejiwan dalam proses seleksi Capim KPK. Wihadi menilai bahwa seleksi kejiwaan penting dilakukan karena bisa saja Capim yang baik riwayat pendidikannya, tetapi tidak diketahui gangguan kejiwaannya.  [sumber]

Pemilihan Hakim Agung

Pada Fit & Proper Test Suhardjono pada 1 Juli 2015 - Wihadi menanyakan dasar yang digunakan hakim untuk mengambil putusan, mana yang lebih didahulukan diantara asas keadilan dan asas kebenaran. Pertanyaan kedua yang diajukan Wihadi adalah putusan apa yang akan diambil oleh Suhardjono jika mendapat kasus korupsi dibawah Rp.100 juta. Apakah akan mengikuti prosedur, dengan hukuman kurungan dibawah lima tahun atau turut memasukan kearifan lokal dan adat setempat didalam putusannya.  [sumber]

Situasi Hukum di Indonesia

25 Mei 2015 - Wihadi menghimbau masyarakat jangan terlalu percaya kepada pemberitaan media mengenai DPR karena belum tentu apa yang diberitakan media benar.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2015-2019

Pada 6 April 2015 - Wihadi menyoroti kebijakan Pemerintah memberikan bebas visa bagi Tiongkok. Menurut Wihadi kebijakan itu perlu diperhitungkan karena ini bukan masalah ekonomi dan pariwisata saja, tapi sudah menyentuh keamanan. Wihadi dorong Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk awasi.

Wihadi minta klarifikasi ke Menkumham mengapa di 2011 Sritex bisa mendapatkan Hak Paten dari Kemenkumham dalam hitungan hari. Wihadi dorong Menkumham untuk memperbaiki Direktorat Jenderal Hak Paten dan Hak Cipta (Dirjen HAKI) dulu sampai beres sebelum memulai membahas RUU.  [sumber]

Pada Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 7 April 2015 - Sehubungan dengan implementasi reformasi birokrasi menggunakan sistem online, Wihadi berpendapat bahwa delik aduan mungkin akan efektif terhadap asing tetapi kalo diberlakukan secara domestik, industri akan mati.  [sumber]

Anggaran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pada 29 Januari 2015 - Wihadi menilai pembagian tugas antara BNPT dan Densus 88 di lapangan belum optimal dan saran agar lebih diperjelas lingkup tanggung jawab masing-masing instansi. Wihadi menilai kinerja dari BNPT dalam aspek penyebaran informasi belum optimal.  Wihadi mengingatkan bahwa dulu pemerintah Australia menerbitkan travel ban untuk warganya untuk datang ke Surabaya. Menurut Wihadi seharusnya inisiatif tersebut datang dari pemerintah Indonesia sendiri bukan dari pemerintah Australia. Sehubungan dengan acuan rencana strategis dari BNPT, Wihadi saran agar fokus kepada daerah-daerah yang sarat konflik dan ada baiknya mempelajari bagaimana ISIS dapat menyebar dengan cepat.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bojonegoro
Tanggal Lahir
25/07/1966
Alamat Rumah
Jl. Sutera Lavender Park I No. I Alam Sutera RT.001/RW.009. Kelurahan Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur IX
Komisi
VII - Energi, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup