Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Timur X
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
12/09/1965
Alamat Rumah
Desa Betoyo Kauman RT.002/RW.001, Kelurahan Betoyo Kauman, Kab. Manyar, Gresik, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur X
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Khilmi lahir di Gresik, 12 September 1965. Khilmi berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) setelah memperoleh 46.127 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur X.  Khilmi adalah mantan petinggi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan mantan pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa di DPR-RI periode 2004-2009. 

Pada masa kerja 2014-2019 Khilmi duduk di Komisi VI yang membidangi koperasi, UKM, BUMN, perindustrian dan perdagangan.

Pendidikan

S1, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, Jombang (1989)

Perjalanan Politik

Khilmi pernah menjabat sebagai Ketua Nadhlatul Ulama Cabang Sumenep (2000-2005). Khilmi juga pernah berkiprah di DPR, dan bahkan terpilih sebagai pimpinan Fraksi Kebangkitan Bangsa (DPR 2004-2009). Selepas 2009, dirinya pindah dari PKB ke Partai Gerindra, dan baru mencaleg lagi pada Pileg 2014.  Khilmi memegang jabatan sebagai Direktur Utama dari PT Anak Gresik Raya Kencana yang bergerak di bidang distribusi pupuk.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Kenaikan TDL

18 Mei 2017 - Pada Rapat Paripurna yang ke-96 untuk membuka masa persidangan ke-5 DPR RI.  Khilmi mempertanyakan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), pemerintah juga tidak melakukan kajian terkait itu. Khilmi mengaitkan permasalahan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran, Khilmi menegaskan bahwa Fraksi Gerindra menolak kenaikan listrik. [sumber]

RUU BUMN

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Deputi Perundang-Undangan Sekretariat Jenderal DPR-RI tanggal 30 Maret 2015 Khilmi menilai BUMN bukan sebagai ujung tombak perekonomian negara tapi mencari keuntungan bagi orang-orang tertentu. Khilmi tidak ingin BUMN menjadi ‘sapi perah’. “Jangan sampai orang yang pandai tidak jadi pemimpin di BUMN dan yang tidak pandai jadi direksi di BUMN”. Sehubungan dengan rencana pembatasan kepemilikan anak perusahaan di BUMN, Khilmi minta klarifikasi kepada Setjen DPR nasib dari perusahaan-perusahaan yang sudah jadi ‘cucu’ dan ‘cicit’ dari BUMN, seperti Pupuk Kaltim. Khilmi mencontoh anak perusahaan Holcim bisa dijual. Menurut Khilmi perusahaan itu mengacu dari induk BUMN dan modal awalnya dari Pemerintah. Khilmi tidak ingin anak perusahaan dijual seenaknya padahal dulu memakai uang negara.  [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Perkelapasawitan - Pandangan atas Pengharmonisasian

28 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB),Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang membahas tentang RUU Perkelapasawitan, Khilmi menanyakan kepada mitra terkait perkebunan kelapa sawit milik rakyat itu ada berapa persen dengan milik perusahaan itu juga ada berapa persen diseluruh Indonesia ini.  [sumber]

Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional

6 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)  Komisi 6 DPR-RI dengan Pakar Ratifikasi UI, Prof. Hikmahanto Juwana, Khilmi meminta penjelasan terkait dengan Indonesia jika tidak menyetujui perjanjian internasional tersebut. Menurutnya, pihaknya tidak pernah membuat kajian jika mengikuti perjanjian tersebut akan merugikan atau tidak, sementara Pemerintah sudah mengeluarkan Perpres. Khilmi kembali menanyakan perihal draf pembahasan ratifikasi yang dibawa ke DPR. [sumber]

Ratifikasi Perdagangan Internasional 

19 September 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 6 dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Khilmi menyatakan bahwa crude palm oil (CPO) dan turunan karet yang pangsa pasarnya terbuka di Cina. Menrutnya, hal ini jangan sampai menurunkan komoditas lain serta menanyakan apakah Indonesia lebih banyak Impor atau Ekspor di ASEAN dan mengingatkan agar jangan sampai perjanjian yang ada nantinya akan merugikan Indonesia.  [sumber]

Tanggapan

Pemberlakuan Online Single Submission (OSS)

20 Agustus 2018 - Pada RDPU Komisi 6 dengan KADIN dan APINDO, Khilmi mengatakan, OSS akan berbenturan dengan masyarakat sebab basis industri di Indonesia lebih banyak terdapat di pinggir jalan dan seharusnya ada aturan agar industri dibangun di tanah yang tidak produktif seperti di pinggir laut. Khilmi menyarankan harus mengkoordinasikan masalah ini dengan pemerintah kabupaten setempat. Hal ini diperlukan karena menurut Khilmi itu tidak akan mematikan kesempatan kerja masyarakat. Khilmi mengatakan, perusahaan AKR mengambil air bersih dari Bengawan Tanggok dan Bengawan Kemudi padahal jelas-jelas itu adalah sungai mati. Khilmi menuturkan, seharusnya AKR sudah menyiapkan air bersih agar tidak menimbulkan masalah ke depannya. Khilmi menuturkan, ada investor punya tanah 150 ha dan tidak punya akses jalan dan imbasnya, ia menggusur masyarakat setempat.Khilmi berpendapat ini adalah masalah serius dan seharusnya sebelum membuat PP, kaji terlebih dahulu dan pikirkan dampak kepada masyarakat.  [sumber

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2017

19 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Mendag, Khilmi mengkritisi kenapa stok ayam dan telur menipis, tetapi kita justru mengekspor ke Filipina. Khilmi menyampaikan informasi yang didapatkan dari TV, Khilmi tidak mengetahui apakah ini hal yang benar atau salah adanya. Khilmi juga menanyakan kenapa harga daging pada saat hari raya di setiap provinsi berbeda-beda. Khilmi juga mengapresiasi harga daging di DKI Jakarta yang tidak terlalu tinggi ketika hari raya. Khilmi menyampaikan laporan keluhan ini berdasarkan laporan-laporan yang masuk, jadi Khilmi meminta kepada Mendag dan Menteri Pertanian untuk jangan melakukan ekspor ke Filipina, ketika kebutuhan dalam negeri masih kurang, karena izin ekspornya harus melalui Kemendag dan juga diperlukan konfirmasi kembali kepada Kementerian Pertanian (Kementan) mengenai ekspor telur dan ayam, bahkan negara tujuan ekspornya tidak hanya Filipina, tetapi juga sampai ke Malaysia. [sumber

RKP K/L dan Alokasi Anggaran Prioritas Tahun 2019

9 Juli 2018 - Pada Raker Komisi 6 dengan Kepala BSN dan BP Batam, Khilmi menanyakan tindakan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan pemerintah Indonesia, karena produk yang hasur dijualkan memiliki sertifikasi SNI. [sumber

Realisasi Anggaran th 2017 dan Rencana Anggaran th 2019 Kemenperin dan BSN

5 Juni 2018 - Dalam Raker dengan Kementerian Perindustrian dan Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) Khilmi menyebutkan mengenai pihak yang membuat smelter banyak dan mendapatkan keringanan pajak. Khilmi menegaskan bahwa tujuan Sumber Daya Alam yakni untuk masyarakat Indonesia. Khilmi khawatir dengan banyaknya pengajuan industri smelter baru yang belum dan sudah keluar akan mengakibatkan harga luar negeri turun. [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Pemerintah

31 Januari 2018 – Pada rapat Komisi 6 dengan Deputi Kemenbumn, Direksi BNI,BRI,BTN dan Bank Mandiri. Khilmi menanyakan sudah berapa banyak kartu itu (e-toll) dikeluarkan oleh pemerintah,karena di situ ada uang siluman, karena di situ tidak tertulis nama kita,dan di situ kan ada bunga, lalu bunganya untuk siapa.Khilmi berpendapat  bahwa ini duitnya masyarakat, uang yang mengendap di e-toll adalah uang rakyat, bukan uang perbankan. Khilmi berharap mudah-mudahan juga, ke depannya kalau keuntungan perbankan ini besar, jangan hanya direksi dan komisaris saja yang dapat bonus,tetapi pegawai-pegawai di lapangan juga harus dapat. Khilmi menuturkan untuk masalah sinergi BUMN, jadi nanti kalau terjadi kredit macet ini akan ambruk semua BUMN di Indonesia. Kebanyakan BUMN ini kan ngasih penugasan kredit ini ke perusahaan BUMN,satu infrastruktur dan PLN, seluruh pemakainya ada kelebihan seperti itu akan ada kerugian. Khilmi menghimbau untuk hati-hati terhadap BUMN ini,jangan sampai infrastruktur ini justru tidak terpakai. Khilmi juga mengemukakan kebanyakan orang yang diberi kredit adalah perusahaan yang sudah agak besar dan punya anak-anak perusahaan, sehingga perusahaan memberikannya juga ke anak-anak perusahaan, akibatnya, perusahaan yang sebenarnya butuh bantuan, malah tidak mendapat bantuan. [sumber]

Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen

23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Khilmi mengatakan bahwa ada keputusan dari Direktorat Jenderal Angkutan Darat yang akan menggembosi truk-truk yang kelebihan muatan berdasarkan informasi dari televisi dan koran, PT Semen Indonesia dan PT Semen Baturaja harus bersiap-siap karena ini akan berpengaruh dari sisi ongkos, jangan sampai produk-produk kita tergerus oleh semen-semen dari luar negeri. [sumber]

Kebijakan Impor Beras dan Gejolak Peningkatan Harga Beras

18 Januari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Perdagangan, Deputi Bidang Usaha Agro dan Farmasi, Deputi KSPP, Dirut PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Dirut Perum Bulog Khilmi mengatakan kesalahan atas kebijakan pemerintah, terjadi kelangkaan beras. Khilmi mengemukakan bahwa kita kehilangan 810.000 ton atas kehilangan produksi dalam negeri. Khilmi juga mengatakan kebijakan harus berdasar UU, menteri perdagangan harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena banyak izin yang harus dilalui Bulog. Khilmi menduga kebijakan pemerintah ini tidak ada sinergitas antar menteri. Khilmi meminta pemerintah tidak gegabah membuat keputusan, seperti PT IBU yg sudah ditutup sekarang yang terjadi, 810.000 ton produksi yang tidak bisa digunakan dalam negeri. Khilmi berharap hal ini menjadi kesimpulan kita kedepan berharap tidak impor beras lagi. [sumber]

PMN PT. Kereta Api Indonesia (Persero) pada RUU APBN TA 2018

13 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 6 dengan Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN RI dan Direktur Utama PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Khilmi menyatakan bahwa tindakan PT. KAI terkait kasus ini sangat semena-mena. [sumber]

Holding Gula

28 Agustus 2017 -  Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Khilmi meminta PTPN untuk tidak tergesa-gesa menyegel pabrik gula yang berwarna coklat. Khilmi berharap Deputi dan koordinator antar kementerian dapat berkoordinasi dengan baik. Selain itu Ia meminta peningkatan kualitas karena kita sudah impor gula secara berlebihan. [sumber]

Permendag tentang Pengaturan Perdagangan Gula Rafinasi

19 Juli 2017 - Dalam rapat kerja (raker) dengan Menteri Perdagangan RI, Khilmi mengatakan bahwa lelang yang dilakukan pabrik gula ada yang jumlahnya sedikit dengan harga mahal. Menurut Khilmi, sistem ini harus diperbaiki agar harga batas tidak melonjak dan membuat lelang dikuasai oleh pasar besar seperti di lelang PTPN. Mengenai satgaspangan, acuannya adalah harga tertinggi namun Mendag RI tidak mengantisipasi harga terendah.[sumber]

Realisasi Anggaran Kementerian Perindustrian t.a 2016

19 April 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian, Khilmi menegaskan agar Kementerian melindungi para pedagang kaki lima dan para petani serta pabrik industri gula. Belajar dari Cina dan Thailand yang melindungi para pedagang kaki lima. [sumber]

Pengamanan Komplek Parlemen

14 April 2016 - Khilmi berharap ada koordinasi antara personel pengamanan Komplek Parlemen dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak muncul kembali konflik ketika DPR-RI digeledah oleh KPK.  [sumber]

Kontrak Kerjasama PT Hotel Indonesia Natour untuk Kompleks Grand Indonesia (PT CKBI)

29 Februari 2016 - Menurut Khilmi, pembangunan Menara BCA dan Kempinski oleh PT CKBI sudah menyalahi aturan perjanjian dan wanprestasi. Seharusnya sertifikat lahan PT HIN tidak boleh diagunkan.  [sumber]

Laporan Hasil Pemeriksaan Kementerian Perdagangan - Tahun 2014

19 Agustus 2015Khilmi menilai latar belakang Menteri Perdagangan (Mendag) yang baru hanya di keuangan saja membuat ia khawatir keputusan yang akan diambil nanti mengundang ‘masalah’. Khilmi menilai antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) tidak ada koordinasi selama ini. Menurut Khilmi kalau ada koordinasi antara satu Pemerintahan tidak akan terjadi kelangkaan bahan makanan seperti sekarang.

Khilmi menekankan bahwa Kemendag adalah salah satu kementerian yang akan menghadapi MEA. Khilmi tidak ingin Indonesia hanya menjadi penonton saja. Khilmi menyoroti lamanya proses sertifikasi di Kemendag yang bisa sampai memakan waktu 8 bulan lebih untuk mendapatkan sertifikat. Khilmi tidak ingin kita belum siap tapi sudah ‘diserbu’ dari luar negeri.  [sumber]

Rencana Strategis Kementerian BUMN 2015-2019

23 April 2015 - Khilmi saran ke Menteri Badan Usaha Milik Negara (MenBUMN) untuk memberi waktu kepada Eselon-1 baru di KemenBUMN untuk memperbaiki BUMN yang dibinanya agar tidak merugi.  [sumber]

Kinerja Pupuk Indonesia

15 April 2015Sehubungan dengan kelangkaan pupuk subsidi, Khilmi menanyakan penyebab mengapa kelangkaan terjadi, apakah karena kesalahan distribusi atau pemerintah kurang memberikan subsidi terhadap pupuk.

Sehubungan dengan ketersediaan pupuk di daerah, Khilmi mengatakan bahwa ketersediaan pupuk di RDKK daerah lebih kecil dari jumlah yang harus disalurkan Pemerintah ke RDKK.  [sumber]

Evaluasi Kinerja PGN dan Pertamina

7 April 2015 - Khilmi fokus kepada PGN. Khilmi mempertanyakan mengapa PGN yang 49% dimiliki publik ‘bertarung’ melawan Pertamina yang 100% dimiliki Negara. Khilmi minta klarifikasi kepada PGN apakah dalam pelaksanaan PSO yang diberikan ke Pertamina sangat memberatkan dan apakah ada pengkhususan untuk Pertamina dengan penambahan BBN. Khilmi juga menggaris bawahi bahwa PGN dalam akuisisi tambang di Amerika Serikat dan di Jawa Timur malah mengakibatkan kerugian. Oleh karena itu kepada Deputi MenBUMN, Khilmi saran agar dalam menunjuk direksi PGN harus dilihat track recordnya terlebih dahulu.  [sumber]

Penguatan Industri Gula

6 April 2015 - Sehubungan dengan rencana penguatan industri gula, Khilmi melaporkan kepada Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian bahwa pabrik gula di Lamongan belum mempunyai tanaman tebunya. Khilmi khawatir pabrik gula ini nantinya akan minta rafinasi saja.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Gresik
Tanggal Lahir
12/09/1965
Alamat Rumah
Desa Betoyo Kauman RT.002/RW.001, Kelurahan Betoyo Kauman, Kab. Manyar, Gresik, Jawa Timur
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur X
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional