Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Jawa Timur XI
Komisi X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangkalan
Tanggal Lahir
18/08/1974
Alamat Rumah
Sidopo Wetan Baru 4/52 RT.011/RW.006. Kelurahan Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur
No Telp
0821 3255 2533 atau 0813 5782 5955

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur XI
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan

Latar Belakang

Mohammad Nizar Zahro lahir di Bangkalan, 18 Agustus 1974. Nizar berhasil menjadi Anggota DPR-RI 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) setelah memperoleh 159.006 suara untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur XI. 

Di Maret 2018 terjadi mutasi internal partai dan Nizar berpindah tugas dari Komisi 5 ke Komisi 10 yang membidangi olahraga, kebudayaan dan pendidikan.

Pendidikan

S1, Hukum, IAIN Sunan Giri, Surabaya (2004)

Perjalanan Politik

Mohammad Nizar Zahro pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD APDESI Jakarta (2002-2007), Sekretaris DPD APDESI Jawa Timur (2003-2008), Ketua DPD APDESI Jawa Timur (2012-2017) dan pernah ikut Pilkada mencalonkan diri menjadi Bupati Bangkalan di 2012. Tidak ada rekam jejak politik lainnya selain di Gerindra. Nizar memegang posisi bisnis antara lain Direktur PT Monza Retro dan Direktur CV Sinta Reza.

Pada 21 Maret 2018 Nizar Zahro berpindah tugas yang semula di Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan pedesaan dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi dan geofisika kemudian menjadi anggota di Komisi X DPR-RI yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, pemuda, olahraga dan perpustakaan. Posisinya di Komisi V kemudian digantikan oleh Bambang Haryo.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Nizar mengatakan ke depannya tidak menutup kemungkinan adanya calon tunggal, namun yang harus diperjelas adalah mengenai tahapan-tahapannya, karena belum clear.

Terkait dengan pendanaan saksi di TPS, menurut Nizar hak tersebut untuk mendukung demokrasi, sehingga Nizar setuju mengenai hal tersebut, dengan catatan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.   [sumber]

Usulan Perubahan UU MD3

Pada 31 Agustus 2015 - Menurut Nizar bahwa adanya perubahan pada UU MD3 tidak serta merta menghilangkan tugas atau kewenangan dan fungsi pokok Badan Legislasi (Baleg). Sebab tugas Komisi untuk membuat UU sudah sangat berat. Nizar memastikan Fraksi Gerindra memberi dukungan penuh terkait perubahan pada UU MD3 ini.  [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

24 Agustus 2016 - dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR),Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)  Nizar memaparkan bahwa  dalam masalah-masalah DIM 347-399 Nizar lebih setuju menggunakan frasa “dengan mempekerjakan” karena bahasanya lebih tegasdan bersifat wajib. [sumber]

20 April 2015 - Menurut Nizar pembentukan Badan Akreditasi dan Sertifikasi Jasa Konstruksi berpotensi untuk beri kontribusi ke Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sehubungan dengan kegagalan proses konstruksi, Nizar menilai harus ada standarnya tertuang di dalam RUU Jasa Konstruksi. Nizar berharap RUU Jasa Konstruksi bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan dari setiap asosiasi.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Nizar menilai pengusahaan air harus ada pengawasan yang ketat. Nizar menggaris bawahi bahwa berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak boleh lagi perusahaan mengelola sumber daya air. Nizar berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) untuk mengkaji lagi peraturan Sumber Daya Air sehingga tidak dibatalkan oleh MK. Nizar juga minta perhatian khusus kepada jalan lintas selatan dimana sekarang ada sekitar 20% dari jalan yang masih harus dikerjakan karena terbentur kepemilikan kehutanan.  [sumber]

Tanggapan

Implikasi Gempa Lombok terhadap Pendidikan Dasar dan Menengah

29 Agustus 2018 – Pada rapat Komisi 10 dengan Kemendikbud. Nizar menyatakan bahwa apakah revisi anggaran Kemendikbud sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan. Mengenai anggaran, Nizar menyarankan agar para stakeholders terkait dapat memohon kepada Menteri Keuangan untuk menggunakan sistem BA BUN, sebab hal tersebut lebih baik dipandingkan dengan mengambil dana tanggap darurat dari APBN Kemendikbud. Dana tanggap darurat yang diambil juga akan mengurangi lokus negara. Oleh sebab itu, Nizar mengharapkan agar Kemendikbud dapat menerima usulannya demi mencapai solusi yang terbaik.[sumber]

Rencana Kerja Anggaran Be Kraf 2019

6 Juni 2018 – Pada rapat dengan Kepala Be Kraf Nizar bertanya terkait rincian satuan tiga Undang-Undang APBN dari Kementerian/Lembaga (K/L) mitra Komisi 10. Nizar menambahkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diusul grand design yaitu pemerataan pembangunan. Nizar mengingatkan agar Bekraf berhati-hati dan harus segera dirinci dimana letak pemerataannya. (sumber)

Capaian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Dasar dan Menengah

13 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perimbangan Kemenkeu, Dirjen Dikdasmen Kemendikbud, Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, dan Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB Nizar menyampaikan bahwa salah satu Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang perlu diperbaiki adalah Dapodik, sebab itu Nizar meminta agar Dapodik yang jadi kitab suci Kemendikbud itu di-review ulang. Nizar memaparkan bahwa di Kemendikbud ada anggaran Rp40 triliun untuk 2018, Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi dan lain sebagainya Rp9 triliun, anggaran di Kemendes Rp40 triliun tetapi tidak meng-cover Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 - 2019, sehingga terjadi back log dan menjadi masalah keuangan. Nizar juga sangat menekankan untuk pencabutan moratorium khusus guru. [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Nizar mengapresiasi kepada kemenhub, pelayanan pemerintah kepada masyarakat sudah lebih baik. Untuk bandara, Nizar meminta kepada Kemenhub agar bandara tidak dipekerjasamakan dengan pihak swasta. Nizar mengungkapkan perlu menjadi perhatian yaitu, e-toll kurang sensitif. Alat yang dipasang tidak ada pegawainya, alat tidak sensitif, dan banyak yang tidak mengetahui saldo kartu masing-masing. Untuk itu, Nizar meminta tolong dibukakan satu pintu untuk uang tunai agar tidak macet karena ada kejadian yang disebabkan semua e-toll error dan mati. Nizar berpendapat, seharusnya kalau error, pintu tol bisa dibuka saja. Nizar meminta menteri PU-PR untuk memberikan satu pembayaran pintu tol dengan uang cash karena banyak sekali kemacetan yang terjadi terutama di Madura karena hal ini. [sumber]

Rincian RKA K/L TA 2018

11 September 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Eselon 1 Kemenhub RI, Nizar meminta jangan seperti kasus STPD Marunda di mana melanggar HAM dan baiknya tidak ada senioritas karena karakter pendidikan kita bukan saling membunuh. Kepad Sekjen Nizar meminta untuk meneliti lagi terkait anggaran contoh kasusnya adalah seperti yang ditanya Bapak Muhidi. Mengenai Irjen Nizar mengapresiasinya dan berharap semoga penyelamatan keuangan negara sampai ke bawah. [sumber]

RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR

27 Juli 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Nizar Zahro menyatakan bahwa APBN yang telah disahkan sudah ada rinciannya, maka harus dijalankan secara semestinya. Nizar menegaskan RKP tidak boleh geser dari lima hal terkait dengan mandat yang diberikan oleh Presiden. Ia menyarankan agar pembangunan infrastruktur harus diperhatikan lagi di wilayah Jawa maupun luar Pulau Jawa. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

27 Juni 2016 - Nizar menolak pemotongan dan penambahan anggaran Mitra Kerja Komisi 5. Menurut Nizar, anggaran tambahan untuk KemenDes-PDTT dan Basarnas dinilai kontraproduktif.

9 Juni 2015 - Nizar prihatin bahwa dana desa apresiasi naik sebesar Rp.20 triliun dan Pagu Indikatif Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) untuk 2016 turun Rp.1 triliun. Nizar tidak ingin Pemerintah menurunkan dana Rp.20 triliun untuk desa tapi penyerapannya tidak maksimal.

Nizar minta perhatian khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) di Kepulauan Sumenep dimana menurut Nizar belum tersentuh sama sekali. Sudah tertinggal, terluar dan terpencil pula. Menurut Nizar gas disana diambil setiap hari tapi listrik pun tidak ada.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Nizar merasa tidak paham dengan masih adanya ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, padahal UU tentang keterlambatan proyek tidak berubahdan UU tentang keterlambatan denda juga sudah ada di peraturan pemerintah dan tidak pernah berubah. Nizar meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk patuh dan mempelajari UU tersebut beserta spesifikasinya.

Merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015, Nizar mengingatkan Menteri Perhubungan (Menhub) tentang izin pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang belum diselesaikan. Nizar juga meminta Kemenhub berkoordinasi dengan pemda setempat terkait izin pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurut Nizar, seharusnya trayek kereta cepat adalah Jakarta-Banyuwangi atau Jakarta-Surabaya karena jaraknya jauh. Mewakili Fraksi Gerindra, Nizar kurang setuju dengan pembangunan kereta Jakarta-Bandung. Menurutnya, lebih baik ditunda pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.  [sumber]

Penyidikan Kasus Pelindo II

21 Oktober 2015 - Nizar mengungkapkan bahwa menurutnya di Kasus Pelindo II terdapat dua pengadaan barang dan jasa.  [sumber]

RKA K/L Mitra-Mitra Komisi 5 pada 2016

19 Oktober 2015 - Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)  dengan mitra-mitra Kementerian/Lembaga Komisi 5, Nizar mengatakan bahwa tidak ada kata penundaan di UU, termasuk di UU Keuangan. Surat dari Banggar perlu dibalas, apakah arti dari penundaan yang dimaksud. Nizar juga memohon kepada pimpinan agar segera membalas ke Banggar untuk memperjelas penundaan, sekaligus menunda Raker. [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum - RAPBN 2016

24 Juni 2015 - Nizar desak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) untuk segera definitifkan Kepala Badan Pengelolaan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).  [sumber]

Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016

10 Juni 2015 - Nizar minta perhatian khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) mengenai Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS). Menurut Nizar anggaran BPWS sebesar Rp.278 milyar adalah untuk membangun Jembatan Surabaya-Madura, tapi tidak ada sepeser pun yang digunakan di Bangkalan. Nizar menilai BPWS sudah melenceng dari pasal-pasal yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden (PerPres) dan mungkin sudah harus dibubarkan.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Nizar apresiasi peningkatan target PNBP dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Nizar harap Kemenhub berhasil capai target ini. Nizar minta perhatian khusus Menteri Perhubungan (Menhub) atas kondisi pelabuhan-pelabuhan rakyat di Dapilnya di Madura. Nizar juga usul untuk dibentuk Panitia Kerja (Panja) untuk Tol Laut karena Bappenas menyatakan kebutuhan untuk program ini sangat besar.  [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Pada 10 Februari 2015 - Nizar berharap UU Desa tidak membuat kepala desa tidak lagi harus menutupi kekurangan dana untuk pembangunan desanya.  Nizar meminta klarifikasi dari MenPDT atas solusi sinkronisasi tumpang tindihnya UU Desa dengan UU Aparatur Sipil Negara terutama mengenai aparat desa.  Nizar saran kepada MenPDT untuk segera sinkronisasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan).  [sumber]

Insiden Kecelakaan Pesawat AirAsia QZ-8501

2 Januari 2015, Nizar Zahro kepada Kompas mengatakan ingin membentuk Panja. Panja ini akan mencari tahu secara komprehensif sebab dari kecelakaan AirAsia QZ-8501 (baca disini).

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bangkalan
Tanggal Lahir
18/08/1974
Alamat Rumah
Sidopo Wetan Baru 4/52 RT.011/RW.006. Kelurahan Sidotopo Wetan, Kenjeran, Kota Surabaya, Jawa Timur
No Telp
0821 3255 2533 atau 0813 5782 5955

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Jawa Timur XI
Komisi
X - Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda, Olahraga, Perpustakaan