Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (RUU PIHU) — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Deputi Bidang Perundang-Undangan Setjen DPR RI

Anda mengatakan kalau RUU PIHU sudah rampung menjadi UU, ia menanyakan kejelasan ONH bagaimana pengaturan komponen untuk biayanya.

Masukan terhadap Revisi UU Nomor 13/2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi

Anda menuturkan persyaratan untuk ke Jeddah atau Mekkah harus jelas dan jangan sampai jamaah haji sudah mendapatkan hotel dan tiket namun visa belum keluar sebab ini akan merugikan pihak travel.

Tanggapan

Pembahasan Penanggulangan Bencana — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulanga Bencana (BNPB), Perum Kehutanan Negara Indonesia (Perhutani), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Anda menanyakan bagaimana koordinasi sehingga menjadi patokan untuk BNPB melakukan kerja. Mengharap masukan untuk aturan.

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Irjen, Kepala Badan Litbang dan Diklat, dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama

Anda mengatakan bagaimana agar MTs di tiap kabupaten meningkat jumlahnya, Anda mengusulkan Kemenag bekerjasama dengan Pemda.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2015, Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI

Anda berharap agar Mensos RI dapat menilai Anggota DPR-RI tidak pencitraan seperti Presiden RI, karena Anggota DPR-RI telah mengorbankan banyak untuk Rutilahu. 

Realisasi Bantuan Sosial — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian Sosial

Anda menjelaskan terkait data yang telah Komisi 8 DPR-RI terima ini, tolong agar diprioritaskan. Anda juga merasa prihatin atas penyerapan anggaran. Anda juga bercerita terkait hal yang terjadi di daerah pemilihannya yaitu banyak yang tidak terdata sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 — Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II

Anda berharap agar nilai rupiahnya tetap sama walaupun dollarnya berubah. Ia menanyakan kemungkinan Angkasa Pura dalam memperpendek waktu untuk haji dari 40 hari menjadi 30 hari.

Evaluasi Kinerja — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Anda mengatakan untuk perolehan zakat tahun 2015 seharusnya sudah tercatat dan sudah ada pengeluarannya, sehingga ia menanyakan alasan tidak adanya relevansi. Ia juga menanyakan jumlah besaran anggaran yang diperoleh Baznas dari APBN tahun 2016. Anda juga menyinggung bahwa dalam laporan anggaran tahun 2015 tidak ada datanya. Anda menanyakan terkait pengalokasian atas pendapatan yang diperoleh. Anda menilai jika laporan BAZNAS kurang jelas, dan pengeluaran BWI juga tidak terperinci yang seolah-olah sudah habis anggarannya. 

Permasalahan Pengelolaan Anggaran Guru dan Tenaga Kependidikan serta Kurikulum Tahun 2013 (Kurtilas) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama RI dan Sekjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI

Anda mengimbau agar tidak menyepelekan anggaran untuk guru, karena menyangkut kesejahteraan para guru. Menurut Anda, anggaran di bagian lain di Kemenag yang output-nya tidak maksimal dapat dialihkan untuk anggaran kesejahteraan guru.

Seleksi Calon Anggota Baznas — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota Baznas

Anda mengatakan dari proses seleksi, rasanya sudah orang-orang terpilih dan terbaik. Ia menyebutkan mengenai Zainul Bahar Nur yang berumur 72 tahun. Ia kurang begitu yakin dengan tim psikotes karena hasilnya masih luar biasa. Ia meminta hasil psikotes 16 orang calon untuk menjadi pertimbangan Komisi 8.

Pendahuluan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, Evaluasi APBN 2016 dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Anda menjelaskan bahwa ini harus mencari efisiensi, memangkas anggaran dikasih saja ke daerah jangan untuk diproyekan, indikasi ada kolaborasi di proyek ini dan jangan melalui proses tender. Alokasi anggaran ini untuk pusat atau daerah.

Pembahasan Rancangan dan Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama

Anda menegaskan tidak setuju dengan postur anggaran yang ada, ia tidak setuju. Ia mengatakan kalau madrasah tiak bisa keurus, serahkan saja pada Pemda sehingga Dirjen bisa fokus saja pada Perguruan Tinggi.

Penyesuaian RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Anda bertanya apakah ada anggaran untuk sosialisasi ke masyarakat, jika memang ada sudah berapa kali sosialisasi dilakukan. Lalu terkait mobil yang akan dibagikan dan diantar oleh dinas perempuan, apakah seluruh Indonesia sudah mempunyainya atau belum.

Anda mengatakan terkait program yang dilaksanakan oleh kemenPPPA, Komisi 8 DPR-RI ingin dilibatkan agar mengetahui kegiatan yang dilaksanakan.

Panja Belanja Negara — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koordinator Panja Pemerintah

Anda mengatakan bahwa ia melihat subsidi ini meningkat terus, seharusnya perusahaan pupuk plat merah efisien. Pemerintah sekarang masih utang impasing ke guru-guru sebesar Rp1,2 triliun. Alokasi subsidi pupuk Rp31,2 triliun ia belum sepakat sebelum ada penjelasan kapan subsidi selesai.

Evaluasi APBN dan Isu Aktual — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Anda mengatakan bahwa di dalam materi BNPB hanya disebutkan peningkatan bencana sebesar 38%, namun tidak ada informasi anggarannya.

Dampak Perubahan Kurs Saudi Arabia Real Pada BPIH Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Raker dengan Menteri Agama dan Kepala BPKH

Anda menanyakan melihat dari pembagian jamaah berapa seorang ingin dikasih perorangnya. Jangan ambil dananya yang sudah ada dan begitu gampang nambah, BPKH mengusulkan bukan kasih asumsi efiesien, disodorkan kebutuhan anggaran Rp590 Miliar, itu BPKH dengan asumsi Riyal 3.853. Anda kembali menanyakan terkait apakah soal kerja sama tidak duduk bareng. Ini siapa yang lebih akurat. Jadi BPKH lebih selektif, kalau pengelola uang jangan ambil uang dulu, kalau yang sekarang anak kecil juga bisa. Terakhir, Anda menegaskan jangan dikit-dikit langsung, ia meminta kalau nambah tidak signifikan.

Penyesuaian RKA K/L Tahun 2019 Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR-RI — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Anda mengatakan program Kementerian Sosial seperti PKH dan bedah rumah agar melibatkan anggota Komisi 8 dalam sosialisasinya.

Penyelenggaraan Ibadah Haji Umrah Bermasalah — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan PT Thoyiba Tora Tours & Travel

Anda mengatakan jaminan apa yang diberikan kepada korban jika gagal berangkat selain tinta hitam di atas kertas. Anda berpendapat harus ada asosiasi untuk memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap biro travel. Jadi, jika ada biro travel yang kecenderungan negatif maka asosiasi berhak melaporkan biro travel tersebut dan mengeluarkannya dari asosiasi. Selanjutnya jika sudah keluar dari asosiasi, maka pemerintah langsung mencabut izin biro travel tersebut.

Efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran 2019 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Anda mengapresiasi kinerja BPKH yang alami peningkatan serta berharap dana haji semakin lebih baik. Namun, dirinya mengkhawatirkan adanya pembagian keuntungan atau tabungan jamaah haji. Lalu ia pun menanyakan cara BPKH untuk yakinkan masyarakat agar dana yang disetorkan dapat berikan manfaat lebih banyak.

Transparansi Anggaran – RDP Komisi 8 Dengan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewas BPKH

Anda mengatakan jika adanya penambahan di bagian operasional itu hal yang wajar wajar saja. Badan Pengawas kenapa jadi ikut ikut menambah juga padahal tinggal mengawas saja.

Alokasi Virtual Account - RDP Komisi 8 dengan BPKH

Anda mengatakan bahwa harapan Komisi 8 membentuk BPKH adalah memberikan hal positif bagi jamaah haji maupun kemaslahatan umat. Apa yang dipaparkan tadi, bisa melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Subsidi jamaah haji hampir separuh kalau melihat real cost, berarti yang akan didapat
itu 37 dan minimal BPKH harus memiliki uang minimal segitu, butuh cadangan dan apakah itu bisa dipenuhi dengan keuntungan dalam setahun. Anda menambahkan bahwa jamaah haji tidak dapat mendapat keuntungan dan yang berangkat hanya mendapat indirect cost. Anda juga menanyakan apakah yang akan berangkat tahun ini pun akan mendapatkan subsidi juga, tolong ada perbedaan yang umum dan yang diajukan anggota DPR. Anda meminta tolong apa yang didapat BPKH, realisasinya agak sedikit sulit padahal kami berharap ada realisasi yang sudah diberikan. Komisi 8 ditagih oleh masyarakat dan membutuhkan untuk nama baik Komisi 8. Anda ingat BPKH akan melaksanakan hal tersebut per Januari, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya dan menduga hingga menjelang Pemilu, tidak ada realisasinya. Anda mengatakan, dengan di depannya BPKH, langsung saja ongkos haji ditetapkan Rp35 juta untuk ongkos awal, yang penting adalah kemauan kita agar jamaah haji tidak perlu ada tambahan ongkos lagi, karena uang ini sudah dikelola profesional oleh BPKH. Kebijakan untuk menentukan setoran
pokok haji itu kita ubah saja angkanya menjadi Rp35 juta untuk setoran pokok awalnya.

Visa Haji Furoda – RDPU Komisi 8 dengan Amphuri, Kesthuri dan Sapuhi

Anda mengatakan perlu adanya jaminan keamanan untuk jamaah yang menggunakan visa haji furoda dan kesempatan melaksanakan haji profit margin semakin bagus. Anda menuturkan, yang dikhawatirkan dari visa furoda ini didapatkan secara mudah dengan online dan gratis sebab dikhawatirkan ketika melaksanakan ibadah haji, jamaah pengguna visa furoda akan terlantar. Anda menanyakan pelegalan furoda dan cara agar visa furoda tidak digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

Latar Belakang

Anda sudah lama dikenal sebagai aktivis dan politikus dan juga pengusaha. Ia aktif di organisasi pemuda NU, GP Ansor. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Lebak periode 2001- 2005, Ketua Umum Apekindo Lebak  2001-2006, dan beberapa organisasi lainnya. 

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Terbuka (1994)

S2, Universitas Persada YAI, Jakarta (2000)

Perjalanan Politik

Karir politik Anda bisa dibilang cukup lama. Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Banten (2004-2009) dari PKB, di tahun 2008-2009 ia ditunjuk sebagai ketua fraksi partai tersebut. DI tahun 2009 ia mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD Banten melalui partai yang sama dan terpilih bahkan kembali dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi PKB.

Meskipun telah lama terkenal sebagai aktivis NU dan dua kali menjabat anggota DPRD dari PKB, Anda di tahun 2014 memilih Gerindra sebagai kendaraannya untuk maju menjadi Anggota DPR-RI.

Pada akhir Agustus 2018, Anda tidak lagi bertugas di Komisi 8 DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan mulai aktif duduk di Komisi 7 DPR-RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup menggantikan Kardaya Warnika.

Visi & Misi

Belum ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Praktik Pekerja Sosial

10 April 2018 - [aspek filosofis, yuridis maupun jangkauan dan ruang lingkup pekerja sosial] Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan Anda menyampaikan bahwa saat ini sedang membuat UU Praktik Pekerja Sosial untuk melindungi pekerja agar lebih aman dan nyaman. [sumber]

Tanggapan

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Anda mengingatkan bahwa dari kasus-kasus penyelenggaraan ibadah umrah itu tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) atau aturan yang menguatkan atau mem-filter agar masalah yang terjadi tidak terulang lagi. Menurut Anda, yang bermasalah itu bukan biro travel tetapi pesawat charter. Anda saran untuk buat regulasi untuk tiket pulang-pergi harus disetujui pihak pelaksana Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah (Dir PHU). Anda menilai untuk kasus penipuan kebanyakan yang terjadi di lapangan itu tutup lubang dan gali lubang.   [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

16 Juni 2016 - Menurut Anda, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) yang minim bisa terealisasi dengan nyata. Anda mempertanyakan alasan pelatihan calon kepala daerah harus diberikan anggaran karena kalau masih calon dinilai penganggarannya belum pas. Selain itu, Anda juga mempertanyakan format strategi pelatihannya kalau calon kepala daerah perempuan di Indonesia dikumpulkan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Anda meminta penjelasan tentang beberapa anggaran yang menurun dan belum tercantum. Ia juga menanyakan manfaat dari program mobil anti galau yang telah disampaikan.  [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

8 Juni 2016 -  Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA), Yohana Susana Yembise,  Anda menanggapi bahwa pemaparan yang dipaparkan oleh KemenPP-PA dari segi penyusunan sudah sangat jelas, tetapi penjelasan alokasi anggaran belum dapat disampaikan dengan detil sehingga tidak dapat menjelaskan alasan alokasi anggaran. Anda menyayangkan ketidakjelasan alokasi anggaran yang disampaikan KemenPP-PA, padahal penulisan anggaran dana sangat penting untuk menjelaskan alokasi anggaran.

Dengan alokasi dana Rp100M, Anda memnanyakan berapa program dan kasus kejahatan pada anak dan perempuan yang dapat ditangani KemenPP-PA. Menurut Anda, hal itu seharusnya dapat dijelaskan sehingga Komisi 8 dapat memahami dengan rinci anggaran dana yang dibutuhkan oleh KemenPP-PA. Anda meminta semua barang, baik sarana dan prasarana dalam melaksanakan suatu program maupun penanganan kasus, didata KemenPP-PA secara terperinci jumlah angka yang dibutuhkan untuk membeli sebuah item. Anda menambahkan, KemenPP-PA juga harus mengecek kesesuaian harga barang yang dibutuhkan serta manfaat pembelian barang tersebut. Ketika rincian anggaran dana sudah dibuat Komisi 8, Anda bersama Komisi 8 akan membantu KemenPP-PA agar anggarannya ditambahkan untuk dapat menjalankan program yang sudah direncanakan. [sumber]

Pengelolaan Haji dan Umroh

27 Agustus 2015  - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Anda mengungkapkan jeleknya penyelenggaraan ibadah haji akibat tidak bagusnya sumber daya manusia (SDM) itu sendiri, sehingga Anda berharap agar biaya penyelenggaraan biaya haji untuk dirampingkan agar masyarakat bisa melaksanakan salah satu rukun Islam. Anda berharap agar UU yang akan diterbitkan ini bisa membuat penyelenggaraan ibadah haji lebih efisien dan pengelolaan keuangannya menjadi lebih efektif. Syafi’i mengungkapkan bahwa porsi untuk haji khusus ditambahkan, tetapi bukan 8% dan Anda juga menekankan agar tidak ada kolusi. [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Menurut Anda Presiden Joko Widodo menggebu-gebu meluncurkan program-program Kementerian Sosial padahal datanya berbasis dari data BPS tahun 2011. Anda minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) adakah dalam undang-undang yang mewajibkan masyarakat mendapat KIP dan KIS. Anda desak meminta PKH tidak dilanjutkan lagi. Menurut Anda Linjamsos fokus saja ke KIP dan KIS dengan data yang lebih jelas.

Anda minta data PKH dan KUBE ke Dirjen Linjamsos untuk dibawa ke Dapilnya pada masa reses. Anda saran ke Komisi 8 untuk tidak rapat lagi dengan Dirjen Linjamsos sebelum data-data PKH diserahkan.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Anda menggaris bawahi kepada dirjen-dirjen bimbingan masyarakat bahwa anggaran mereka di 2014 belum semua terserap namun di 2015 mereka semua mengajukan penambahan anggaran. Anda saran untuk masing-masing dirjen-dirjen Bimas memberikan rincian laporan per lokasi untuk dipelajari lebih lanjut.  [sumber]

Anggaran untuk Haji

Pada 27 Januari 2015 - Anda menilai anggaran yang disiapkan pemerintah untuk konsumsi jemaah banyak mubazir. Anda saran agar konsumsi jemaah dimasukkan sebagai bagian dari living cost jamaah haji saja.  [sumber]