Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Banten I
Komisi VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lebak
Tanggal Lahir
13/07/1965
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Banten I
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Anda sudah lama dikenal sebagai aktivis dan politikus dan juga pengusaha. Ia aktif di organisasi pemuda NU, GP Ansor. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Lebak periode 2001- 2005, Ketua Umum Apekindo Lebak  2001-2006, dan beberapa organisasi lainnya. 

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Terbuka (1994)

S2, Universitas Persada YAI, Jakarta (2000)

Perjalanan Politik

Karir politik Anda bisa dibilang cukup lama. Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Banten (2004-2009) dari PKB, di tahun 2008-2009 ia ditunjuk sebagai ketua fraksi partai tersebut. DI tahun 2009 ia mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD Banten melalui partai yang sama dan terpilih bahkan kembali dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi PKB.

Meskipun telah lama terkenal sebagai aktivis NU dan dua kali menjabat anggota DPRD dari PKB, Anda di tahun 2014 memilih Gerindra sebagai kendaraannya untuk maju menjadi Anggota DPR-RI.

Pada akhir Agustus 2018, Anda tidak lagi bertugas di Komisi 8 DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan mulai aktif duduk di Komisi 7 DPR-RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup menggantikan Kardaya Warnika.

Visi & Misi

Belum ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Praktik Pekerja Sosial

10 April 2018 - [aspek filosofis, yuridis maupun jangkauan dan ruang lingkup pekerja sosial] Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan Anda menyampaikan bahwa saat ini sedang membuat UU Praktik Pekerja Sosial untuk melindungi pekerja agar lebih aman dan nyaman. [sumber]

Tanggapan

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Anda mengingatkan bahwa dari kasus-kasus penyelenggaraan ibadah umrah itu tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) atau aturan yang menguatkan atau mem-filter agar masalah yang terjadi tidak terulang lagi. Menurut Anda, yang bermasalah itu bukan biro travel tetapi pesawat charter. Anda saran untuk buat regulasi untuk tiket pulang-pergi harus disetujui pihak pelaksana Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah (Dir PHU). Anda menilai untuk kasus penipuan kebanyakan yang terjadi di lapangan itu tutup lubang dan gali lubang.   [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

16 Juni 2016 - Menurut Anda, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) yang minim bisa terealisasi dengan nyata. Anda mempertanyakan alasan pelatihan calon kepala daerah harus diberikan anggaran karena kalau masih calon dinilai penganggarannya belum pas. Selain itu, Anda juga mempertanyakan format strategi pelatihannya kalau calon kepala daerah perempuan di Indonesia dikumpulkan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Anda meminta penjelasan tentang beberapa anggaran yang menurun dan belum tercantum. Ia juga menanyakan manfaat dari program mobil anti galau yang telah disampaikan.  [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

8 Juni 2016 -  Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA), Yohana Susana Yembise,  Anda menanggapi bahwa pemaparan yang dipaparkan oleh KemenPP-PA dari segi penyusunan sudah sangat jelas, tetapi penjelasan alokasi anggaran belum dapat disampaikan dengan detil sehingga tidak dapat menjelaskan alasan alokasi anggaran. Anda menyayangkan ketidakjelasan alokasi anggaran yang disampaikan KemenPP-PA, padahal penulisan anggaran dana sangat penting untuk menjelaskan alokasi anggaran.

Dengan alokasi dana Rp100M, Anda memnanyakan berapa program dan kasus kejahatan pada anak dan perempuan yang dapat ditangani KemenPP-PA. Menurut Anda, hal itu seharusnya dapat dijelaskan sehingga Komisi 8 dapat memahami dengan rinci anggaran dana yang dibutuhkan oleh KemenPP-PA. Anda meminta semua barang, baik sarana dan prasarana dalam melaksanakan suatu program maupun penanganan kasus, didata KemenPP-PA secara terperinci jumlah angka yang dibutuhkan untuk membeli sebuah item. Anda menambahkan, KemenPP-PA juga harus mengecek kesesuaian harga barang yang dibutuhkan serta manfaat pembelian barang tersebut. Ketika rincian anggaran dana sudah dibuat Komisi 8, Anda bersama Komisi 8 akan membantu KemenPP-PA agar anggarannya ditambahkan untuk dapat menjalankan program yang sudah direncanakan. [sumber]

Pengelolaan Haji dan Umroh

27 Agustus 2015  - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Anda mengungkapkan jeleknya penyelenggaraan ibadah haji akibat tidak bagusnya sumber daya manusia (SDM) itu sendiri, sehingga Anda berharap agar biaya penyelenggaraan biaya haji untuk dirampingkan agar masyarakat bisa melaksanakan salah satu rukun Islam. Anda berharap agar UU yang akan diterbitkan ini bisa membuat penyelenggaraan ibadah haji lebih efisien dan pengelolaan keuangannya menjadi lebih efektif. Syafi’i mengungkapkan bahwa porsi untuk haji khusus ditambahkan, tetapi bukan 8% dan Anda juga menekankan agar tidak ada kolusi. [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Menurut Anda Presiden Joko Widodo menggebu-gebu meluncurkan program-program Kementerian Sosial padahal datanya berbasis dari data BPS tahun 2011. Anda minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) adakah dalam undang-undang yang mewajibkan masyarakat mendapat KIP dan KIS. Anda desak meminta PKH tidak dilanjutkan lagi. Menurut Anda Linjamsos fokus saja ke KIP dan KIS dengan data yang lebih jelas.

Anda minta data PKH dan KUBE ke Dirjen Linjamsos untuk dibawa ke Dapilnya pada masa reses. Anda saran ke Komisi 8 untuk tidak rapat lagi dengan Dirjen Linjamsos sebelum data-data PKH diserahkan.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Anda menggaris bawahi kepada dirjen-dirjen bimbingan masyarakat bahwa anggaran mereka di 2014 belum semua terserap namun di 2015 mereka semua mengajukan penambahan anggaran. Anda saran untuk masing-masing dirjen-dirjen Bimas memberikan rincian laporan per lokasi untuk dipelajari lebih lanjut.  [sumber]

Anggaran untuk Haji

Pada 27 Januari 2015 - Anda menilai anggaran yang disiapkan pemerintah untuk konsumsi jemaah banyak mubazir. Anda saran agar konsumsi jemaah dimasukkan sebagai bagian dari living cost jamaah haji saja.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lebak
Tanggal Lahir
13/07/1965
Alamat Rumah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Banten I
Komisi
VII - Energi Sumber Daya Mineral, Riset & Teknologi, Lingkungan Hidup