Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
           


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lebak
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
-
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Masukan terhadap Revisi UU Nomor 13/2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi

Anda menuturkan persyaratan untuk ke Jeddah atau Mekkah harus jelas dan jangan sampai jamaah haji sudah mendapatkan hotel dan tiket namun visa belum keluar sebab ini akan merugikan pihak travel.


Tanggapan

Efektivitas Rencana Kerja dan Anggaran 2019 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)

Anda mengapresiasi kinerja BPKH yang alami peningkatan serta berharap dana haji semakin lebih baik. Namun, dirinya mengkhawatirkan adanya pembagian keuntungan atau tabungan jamaah haji. Lalu ia pun menanyakan cara BPKH untuk yakinkan masyarakat agar dana yang disetorkan dapat berikan manfaat lebih banyak.


Transparansi Anggaran – RDP Komisi 8 Dengan Pelaksana BPKH dan Ketua Dewas BPKH

Anda mengatakan jika adanya penambahan di bagian operasional itu hal yang wajar wajar saja. Badan Pengawas kenapa jadi ikut ikut menambah juga padahal tinggal mengawas saja.


Alokasi Virtual Account - RDP Komisi 8 dengan BPKH

Anda mengatakan bahwa harapan Komisi 8 membentuk BPKH adalah memberikan hal positif bagi jamaah haji maupun kemaslahatan umat. Apa yang dipaparkan tadi, bisa melakukan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Subsidi jamaah haji hampir separuh kalau melihat real cost, berarti yang akan didapat
itu 37 dan minimal BPKH harus memiliki uang minimal segitu, butuh cadangan dan apakah itu bisa dipenuhi dengan keuntungan dalam setahun. Anda menambahkan bahwa jamaah haji tidak dapat mendapat keuntungan dan yang berangkat hanya mendapat indirect cost. Anda juga menanyakan apakah yang akan berangkat tahun ini pun akan mendapatkan subsidi juga, tolong ada perbedaan yang umum dan yang diajukan anggota DPR. Anda meminta tolong apa yang didapat BPKH, realisasinya agak sedikit sulit padahal kami berharap ada realisasi yang sudah diberikan. Komisi 8 ditagih oleh masyarakat dan membutuhkan untuk nama baik Komisi 8. Anda ingat BPKH akan melaksanakan hal tersebut per Januari, namun sampai sekarang tidak ada realisasinya dan menduga hingga menjelang Pemilu, tidak ada realisasinya. Anda mengatakan, dengan di depannya BPKH, langsung saja ongkos haji ditetapkan Rp35 juta untuk ongkos awal, yang penting adalah kemauan kita agar jamaah haji tidak perlu ada tambahan ongkos lagi, karena uang ini sudah dikelola profesional oleh BPKH. Kebijakan untuk menentukan setoran
pokok haji itu kita ubah saja angkanya menjadi Rp35 juta untuk setoran pokok awalnya.


Visa Haji Furoda – RDPU Komisi 8 dengan Amphuri, Kesthuri dan Sapuhi

Anda mengatakan perlu adanya jaminan keamanan untuk jamaah yang menggunakan visa haji furoda dan kesempatan melaksanakan haji profit margin semakin bagus. Anda menuturkan, yang dikhawatirkan dari visa furoda ini didapatkan secara mudah dengan online dan gratis sebab dikhawatirkan ketika melaksanakan ibadah haji, jamaah pengguna visa furoda akan terlantar. Anda menanyakan pelegalan furoda dan cara agar visa furoda tidak digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.


Latar Belakang

Anda sudah lama dikenal sebagai aktivis dan politikus dan juga pengusaha. Ia aktif di organisasi pemuda NU, GP Ansor. Pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Lebak periode 2001- 2005, Ketua Umum Apekindo Lebak  2001-2006, dan beberapa organisasi lainnya. 

Pendidikan

S1, Ekonomi, Universitas Terbuka (1994)

S2, Universitas Persada YAI, Jakarta (2000)

Perjalanan Politik

Karir politik Anda bisa dibilang cukup lama. Pernah menjabat sebagai anggota DPRD Banten (2004-2009) dari PKB, di tahun 2008-2009 ia ditunjuk sebagai ketua fraksi partai tersebut. DI tahun 2009 ia mencalonkan diri kembali menjadi anggota DPRD Banten melalui partai yang sama dan terpilih bahkan kembali dipercaya menjadi Wakil Ketua Fraksi PKB.

Meskipun telah lama terkenal sebagai aktivis NU dan dua kali menjabat anggota DPRD dari PKB, Anda di tahun 2014 memilih Gerindra sebagai kendaraannya untuk maju menjadi Anggota DPR-RI.

Pada akhir Agustus 2018, Anda tidak lagi bertugas di Komisi 8 DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan dan mulai aktif duduk di Komisi 7 DPR-RI yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup menggantikan Kardaya Warnika.

Visi & Misi

Belum ada

Program Kerja

Belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Praktik Pekerja Sosial

10 April 2018 - [aspek filosofis, yuridis maupun jangkauan dan ruang lingkup pekerja sosial] Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Konsorsium Pekerjaan Sosial Indonesia (KPSI), Yayasan Sayap Ibu dan Komnas Perempuan Anda menyampaikan bahwa saat ini sedang membuat UU Praktik Pekerja Sosial untuk melindungi pekerja agar lebih aman dan nyaman. [sumber]

Tanggapan

Kasus Penyelenggaraan Ibadah Umrah

12 Januari 2017 - Anda mengingatkan bahwa dari kasus-kasus penyelenggaraan ibadah umrah itu tidak ada Peraturan Pemerintah (PP) atau aturan yang menguatkan atau mem-filter agar masalah yang terjadi tidak terulang lagi. Menurut Anda, yang bermasalah itu bukan biro travel tetapi pesawat charter. Anda saran untuk buat regulasi untuk tiket pulang-pergi harus disetujui pihak pelaksana Direktorat Penyelenggara Haji dan Umrah (Dir PHU). Anda menilai untuk kasus penipuan kebanyakan yang terjadi di lapangan itu tutup lubang dan gali lubang.   [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

16 Juni 2016 - Menurut Anda, anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) yang minim bisa terealisasi dengan nyata. Anda mempertanyakan alasan pelatihan calon kepala daerah harus diberikan anggaran karena kalau masih calon dinilai penganggarannya belum pas. Selain itu, Anda juga mempertanyakan format strategi pelatihannya kalau calon kepala daerah perempuan di Indonesia dikumpulkan.  [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Anda meminta penjelasan tentang beberapa anggaran yang menurun dan belum tercantum. Ia juga menanyakan manfaat dari program mobil anti galau yang telah disampaikan.  [sumber]

RAPBN-P 2016 Kementerian PP-PA

8 Juni 2016 -  Dalam Rapat kerja (Raker) Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (MenPP-PA), Yohana Susana Yembise,  Anda menanggapi bahwa pemaparan yang dipaparkan oleh KemenPP-PA dari segi penyusunan sudah sangat jelas, tetapi penjelasan alokasi anggaran belum dapat disampaikan dengan detil sehingga tidak dapat menjelaskan alasan alokasi anggaran. Anda menyayangkan ketidakjelasan alokasi anggaran yang disampaikan KemenPP-PA, padahal penulisan anggaran dana sangat penting untuk menjelaskan alokasi anggaran.

Dengan alokasi dana Rp100M, Anda memnanyakan berapa program dan kasus kejahatan pada anak dan perempuan yang dapat ditangani KemenPP-PA. Menurut Anda, hal itu seharusnya dapat dijelaskan sehingga Komisi 8 dapat memahami dengan rinci anggaran dana yang dibutuhkan oleh KemenPP-PA. Anda meminta semua barang, baik sarana dan prasarana dalam melaksanakan suatu program maupun penanganan kasus, didata KemenPP-PA secara terperinci jumlah angka yang dibutuhkan untuk membeli sebuah item. Anda menambahkan, KemenPP-PA juga harus mengecek kesesuaian harga barang yang dibutuhkan serta manfaat pembelian barang tersebut. Ketika rincian anggaran dana sudah dibuat Komisi 8, Anda bersama Komisi 8 akan membantu KemenPP-PA agar anggarannya ditambahkan untuk dapat menjalankan program yang sudah direncanakan. [sumber]

Pengelolaan Haji dan Umroh

27 Agustus 2015  - Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 8 dengan pakar Anggito Abimanyu, Anda mengungkapkan jeleknya penyelenggaraan ibadah haji akibat tidak bagusnya sumber daya manusia (SDM) itu sendiri, sehingga Anda berharap agar biaya penyelenggaraan biaya haji untuk dirampingkan agar masyarakat bisa melaksanakan salah satu rukun Islam. Anda berharap agar UU yang akan diterbitkan ini bisa membuat penyelenggaraan ibadah haji lebih efisien dan pengelolaan keuangannya menjadi lebih efektif. Syafi’i mengungkapkan bahwa porsi untuk haji khusus ditambahkan, tetapi bukan 8% dan Anda juga menekankan agar tidak ada kolusi. [sumber]

Program Keluarga Harapan

21 April 2015 - Menurut Anda Presiden Joko Widodo menggebu-gebu meluncurkan program-program Kementerian Sosial padahal datanya berbasis dari data BPS tahun 2011. Anda minta klarifikasi ke Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos) adakah dalam undang-undang yang mewajibkan masyarakat mendapat KIP dan KIS. Anda desak meminta PKH tidak dilanjutkan lagi. Menurut Anda Linjamsos fokus saja ke KIP dan KIS dengan data yang lebih jelas.

Anda minta data PKH dan KUBE ke Dirjen Linjamsos untuk dibawa ke Dapilnya pada masa reses. Anda saran ke Komisi 8 untuk tidak rapat lagi dengan Dirjen Linjamsos sebelum data-data PKH diserahkan.  [sumber]

Anggaran Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat

Pada 3 Februari 2015 - Anda menggaris bawahi kepada dirjen-dirjen bimbingan masyarakat bahwa anggaran mereka di 2014 belum semua terserap namun di 2015 mereka semua mengajukan penambahan anggaran. Anda saran untuk masing-masing dirjen-dirjen Bimas memberikan rincian laporan per lokasi untuk dipelajari lebih lanjut.  [sumber]

Anggaran untuk Haji

Pada 27 Januari 2015 - Anda menilai anggaran yang disiapkan pemerintah untuk konsumsi jemaah banyak mubazir. Anda saran agar konsumsi jemaah dimasukkan sebagai bagian dari living cost jamaah haji saja.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Lebak
Tanggal Lahir
Alamat Rumah
-
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Dapil
Komisi