Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Banten II
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banjarmasin
Tanggal Lahir
12/12/1965
Alamat Rumah
Kp. Pisangan No. 1A Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Banten II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Tokoh HMI dan aktivis '98 yang kembali menjadi anggota DPR pada periode keudanya. Sebelumnya beliau pernah menjadi anggota DPR pada periode 2009-2014.

Pada masa kerja 2014-2019 Desmond bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi III yang membidangi hukum, HAM dan keamanan.

Beberapa hal mengenai beliau :

-salah satu korban penculikan aktivis pada 1998, mantan ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara
-mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
-pengacara; klien antara lain Muchdi Pr (kasus pembunuhan Munir); Tommy Winata (kasus pemberitaan majalah Tempo)
-ketua bidang Kaderisasi DPP Gerindra
-wakil ketua Bidang Hubungan Dengan Eksekutif Kadin Indonesia
-alumnus S2 Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta (2005)
-dituduh menerima uang terkait kasus simulator SIM dari Irjen Djoko Susilo oleh AKBP Teddy Rusmawan
-disebut termasuk anggota DPR yang tingkat kehadirannya rendah, beralasan sering absen karena sakit
-mengritik Presiden SBY yang dianggapnya “sering curhat” (2009)

Pendidikan

S2 Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM Jakarta (2005)

Perjalanan Politik

Aktivis HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
Mantan ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusantara (LBHN)
ketua bidang Kaderisasi DPP Gerindra
Anggota DPR RI (2009-2014)

Visi & Misi 

Belum Ada

Program Kerja

Belum Ada

Sikap Politik

RUU Badan Usaha Milik Desa (RUU BUMDes)

14 April 2016 - Setelah Desmond membaca surat ini, persoalan Permendes masuk ke wilayah Komisi 2 DPR-RI. Tetapi permasalahan ini akan tetap diterima dan akan diberikan ke Komisi 2 DPR-RI. Desmond bertanya kepada mitra apa sudah datang ke Komisi 2 DPR-RI.

Desmond menekankan bahwa merubah Undang-Undang membutuhkan waktu yang tidak singkat dan harus ditangguhkan oleh Komisi 2 DPR-RI. Desmond menyatakan bahwa merubah Undang-Undang ini terlalu jauh dan tidak sederhana.  [sumber]

Perppu Pilkada

12 Januari 2015 - merespon keharusan DPR merespon Perppu Pilkada, Desmond berkata:

"If the call was made in reference to the Local Election Regulation (Perpu Pilkada), we will agree."

(baca disini)

Tanggapan

Fit and Proper Test - Calon Hakim Agung MA Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh

10 Juli 2018 - Dalam RDPU Fit and Proper Test (FPT) Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Perdata atas nama Pri Pambudi Teguh, selaku pemimpin rapat Desmond membuka dengan memberikan pertanyaan terkait adanya anggapan bahwa yang merusak MA adalah hakim perdata karena kebanyakan kasus yang dilaporkan ke Komisi 3 yaitu masalah pertanahan dan selalu rakyat yang dikalahkan padahal mereka sudah tinggal lama di situ, penetapan putusan pun dianggap selalu berbeda dan objek selalu tidak jelas. Menurut Desmond ada permainan antara kelompok pengembang dan pihak lainnya yang akhirnya merugikan rakyat, lalu mereka mengadu komisi 3, ini catatan khusus dalam menyeleksi hakim perdata. Desmond meminta agar terkait hal tersebut direspon lebih dulu oleh calon hakim Pri Pambudi Teguh. Desmond mengatakan bahwa sejak awal ia menanyakan soal yang merugikan citra MA, menurut Desmond adalah keputusan pertanahan dengan orang yang punya duit, sementara jawaban calon hakim menurutnya tidak jelas. Tentang apa yang akan dilakukan di MA, Desmond juga menilai tidak dijawab secara jelas. Menurut Desmond, calon hakim Pri Pambudi tidak sensitif dengan masalah rakyat dan tidak punya empati terhadap rakyat, Desmond menilai itu jelek. Desmond juga menanyakan apakah keputusan pencabutan hak politik yang disampaikan adalah terkait hakim Artidjo. Sebagai penutup, Desmond berharap agar calon hakim Pri Pambudi terpilih, karena menurutnya walaupun jawaban atas pertanyaannya mengecewakan, tapi jawaban-jawaban selanjutnya atas pertanyaan anggota lain dinilai Desmond luar biasa. [sumber]

10 Juli 2018 - Sebagai pemimpin dalam RDPU agenda Uji Kelayakanan dan Kepatutan Komisi 3 dengan Calon Hakim Agung Kamar Agama atas nama Abdul Manaf, Desmond mengatakan bahwa proses seleksi menjadi sangat sulit bagi Komisi 3 untuk meloloskan karena banyak laporan ke Komisi 3, semua sengketa pertanahan dan hukum itu dianggap benang kusut akhirnya ada di MA. Sengketa kebanyakan terjadi antara pengembang dan rakyat, sementara yang banyak dikalahkan adalah rakyat dengan cara objek tanah diselewengkan, lalu konglomerat dimenangkan. Menurut Desmond, MA terkesan menumbuhkan mafia tanah yang membuat rakyat menjadi susah. Perlakuan pimpinan MA terhadap pengadilan agama, menurut Desmond seperti kepada anak tiri, setiap kunjungan ke daerah, Desmond melihat peradilan umum, peradilan Tipikor itu luar biasa, namun pengadilan agama baik dari fasilitas kantor, SDM, dinilai Desmond tidak memadai. Hal tersebut menjadi catatan dan Desmond meminta tanggapan calon hakim Abdul Manaf terkait pengadilan agama yang diperlakukan tidak wajar. Menurut Desmond jawaban Abdul Manaf mengenai keadaaan pengadilan agama mengecewakan, karena tidak jujur. Desmond menilai statement Abdul Manaf hampir sama, namun realita di lapangan tidak sama. Menurutnya Abdul Manaf harus lebih jujur, jangan ikut kamar lain, karena Abdul Manaf akan menjabat di Kamar Agama. Atas jawaban tersebut Desmond memberikan catatan khusus, menurutnya Abdul Manaf tidak layak. Desmond mengatakan jika anggota lain akan memilih Abdul Manaf, silakannamun Ia mengaku tidaakan memilih. Desmond selaku pemimpin rapat menyampaikan terima kasih dan memberikan catatan tentang calon hakim agung Abdul Manaf, Desmond secara pribadi mengaku kecewa karena setiap melakukan kunjungan ke daerah selalu mendapatkan keluhan menyedihkan, seolah Komisi 3tidamemberi anggaran, padahal Sekretaris Mahkamah Agung selalu dipanggil ke Komisi 3. [sumber]

Rencana Anggaran Tahun 2019

5 Juni 2018 – Pada Raker Komisi 3 dengan Jaksa Agung. Desmond mempertanyakan dari gambaran rencana strategis (renstra) Kejaksaan Agung sejak awal pemerintahan Jokowi yang hampir memasuki tahun ke 5, menurut Desmond seharusnya progres dapat tergambar dari anggaran, yakni ada konsistensi dari. tahapan renstra sejak awal, hal tersebut harus dipahami pemerintah sendirikhususnya Kemenkeu dan Bappenas, sementara sekarang Desmond menilai terkesan apa yang diharapkan kejaksaan tidak dihargai. Desmond menyebutkan bahwa dirinya tidak melihat ‘irama’ selama 4 tahun pemerintahan berjalan, padahal sudah memasuki tahun terakhir. Desmond memberikan catatan terkait kunjungan ke daerah, dan masukan untuk Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang dinilai Desmond membutuhkan peningkatan anggaran untuk penanganan perkara. Desmond ingin melihat mitra Komisi 3 di daerah itu elegan dalam penanganan hukum. Menurut Desmond catatan selama ini yaidu dalam konteks di bidang penuntutan.[sumber]

4 Juni 2018 – Komisi 3 Raker dengan Menkumham. Desmond ada 3 catatan dari hasil kunjungan, yaitu masalah tunggakan bahan makanan, rehabilitasi gedung, dan kantor imigrasi di  beberapa kantor wilayah, Desmond mempertanyakan apakah 3 hal tersebut sudah termasuk dalam anggaran yang ditetapkan. Desmond menyampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 98 ayat (2) butir c UU MD3 No. 17 Tahun 2014 yang menetapkan anggaran adalah Komisi 3, Desmond mencoba mengingatkan itu. Sehingga menurutnya catatan kunjungan ke daerah yang dilakukan Komisi 3 itu penting. Terkait masalah Lapas menurut Desmond adalah kegagalan institusi penegak hukum, selaku pemimpin rapat ia memberi catatan pada hal itu,ia meminta agar jangan terlena, menurutnya hal itu terjadi karena tingginya kejahatan.[Sumber]

Apartemen SIPOA Group, PT KS Plus, dan Sengketa Tanah Banggai, Sulteng

27 Maret 2018 - Dalam rapat audiensi dengan Endang Kurnia Sari (korban penggusuran tanah), Dian Purnama (Konsultan Bantuan Hukum UNAIR) dan Korban PT KS Plus Desmond berpendapat terkait kasus Sipoa Group ada 2 pilihan. Pertama, mitra diminta mengumpulkan seluruh korban di Surabaya lalu anggota Komisi 3 datang ke sana. Kedua, mitra diminta menghadirkan korban ke DPR-RI. Desmond menanyakan jumlah total korban dan diijawab oleh mitra sebanyak sekitar 1.500 orang. Desmond juga meminta agar berkomunikasi dengan sekretariat Komisi 3, agar disesuaikan dengan jadwal Komisi 3.Desmond berpendapat bahwa dokumen sebagai alat DPR dalam berdialog dan Desmond khawatir jangan-jangan konsultan ini dibohongi juga, untuk itu harus saling bantu. Jika ada sengketa individual, Desmond menyatakan tidak melayani, kecuali kepentingan rakyat banyak dan keamanan nasional. Terkait penggusuran tanah di Binggai, Desmond mewakili Komisi 3 melaporkan telah mendapatkan laporan dari Komnas HAM, sehingga laporan mitra memperkuat apa yang disampaikan oleh KomnasHAM sebelumnya. Desmond bertanya secara acak kepada salah satu korban Sipoa Group yang hadir pada audiensi tersebut dengan tujuan untuk menguji, agar Komisi 3 mendapat kejelasan harus bersikap seperti apa. Desmond mengaku ingin laporan yang sesuai ketika melakukan kunjungan spesifik. Terkait kasus di Banggai. Desmond menegaskan bahwa Komisi 3 harus memberikan respons secepatnya, sementara kasus Sipoa Group di Jatim, para korban bisa datang ke DPR atau DPR yang ke Jatim. Untuk agenda selanjutnya dengan elemen masyarakat Riau tentang kasus PT KS Plus Indonesia, Desmond meminta izin karena ada tamu, dan mendelegasikan tugas kepada anggota Komisi 3 lainnya. [sumber]

FIT & PROPER TEST (FPT) CALON HAKIM MA HUBUNGAN INDUSTRIAL

26 Maret  2018 –Dalam FPT atas nama Yoesoef Moesthafa, Desmond dengan nada keras menanyakan pemahaman Yoesoef tentang tugas hakim. Desmond berpendapat jawaban Yoesoef itu “ngawur” dan tidak layak menjadi hakim. Desmond beranggapan berbahaya, seolah hakim bisa bekerja ke struktur bawah. Desmond berpendapat bahwa hakim itu harus memutus perkara bukan berkomunikasi pihak yang berperkara.[sumber]

Evaluasi BIdang Tipikor Kejaksaan Agung

11 September 2017 - Dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi 3 dengan Jaksa Agung, terkait temuan Komisi 3 di Kaltim, berhubungan dgn reklamasi tambak, Desmond menanyakan apa tanggung jwb penambangan trsbt. Desmond meminta Jaksa Agung untuk memperjelas darimana mendapat kabar 3 lembaga ini (POLRI, KPK, Kejaksaan-red) yang akan digabungkan. Ia menekankan bahwa semua wacana-wacana ini harus ada payung hukumnya. Selaku pemimpin rapat, Desmond mengatakan Rapat ini untuk sementara diakhiri dan akan dilanjutkan pada tanggal 5 Oktober 2017. [sumber]

Dugaan Pelanggaran HAM- Tanah RS di Manado, Rekayasa BA Persidangan Pengadilan Tinggi Manokwari, dan Pemalsuan Identias Veteran

4 September 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Deni Yapari Law Office, Peter Ventje, dan Barisan Pembela Martabat Kehormatan dan Hak Veteran, Desmond memberikan jawaban untuk Pak Peter Ventje bahwa dokumen-dokumen yang dibawa tidak lengkap, kemudian Desmond meminta agar dokumen diberikan kepada komisi 3 sehingga mereka akan tahu apa masalah intinya. Selain itu Desmond menjelaskan bahwa Komisi 3 adalah komisi hukum yang memerlukan data dan fakta atas kasus yang masuk. Selanjutnya Ia menjawab pemaparan dari para pembela veteran bahwa yang diangkat dalam masalah ini adalah pertahanan maka Desmond menerangkan seharusnya mitra pergi ke komisi 1. Ia menerangkan bahwa hukum adalah fakta dan bukti sehingga dirinya merasa percuma berdebat jika tidak ada buktinya. Sebagai penutup Desmond menyarankan mitra meminta dokumen yang mana yang terbayar dan mana yang tidak terbayar. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

18 April 2017 - Sebagai pengantar rapat, Desmond menilai dari segi kepatuhan, hasil audit BPK 2016 ada ketidakpatuhan tentang pembiayaan. Sedangkan terkait kelembagaan. Desmond menambahkan bahwa ia tidak mempermasalahkan terkait pencekalan dan meminta KPK untuk menjawab dengan jujur. Karena jika ketua DPR-RI dicekal, Desmond menanyakan apakah KPK juga berani mencekal Presiden jika suatu saat nanti Pemerintah melakukan kesalahan di kemudian hari. Menurut Desmond, pencekalan Setya Novanto sama saja mendegradasi citra dan melakukan pembusukan kepada DPR-RI.

Desmond meminta KPK menyerahkan rekaman kesaksian Miryam. Jika benar ada namanya disebut maka ia siap mundur. Desmond menyatakan ia tidak memiliki kepentingan untuk menekan Miryam karena berbeda fraksi. Dengan menyerahkan bukti rekaman kesaksian Miryam, Desmond mengira publik dapat mengetahui siapakah yang berbohong antara KPK dengan Miryam. Selanjutnya Desmond menanyakan satuan tiga yang dilaporkan sebagai kewajiban APBN karena satuan tiga adalah laporan keuangan yang diberikan ke DPR-RI untuk menjalankan fungsi pengawasan. Jika satuan tiga bersifat rahasia Desmond menduga adanya ketidakterbukaan KPK kepada Komisi 3.  Selain satuan tiga, Desmont meminta penjelasan mengenai satuan tugas. Desmond menjelaskan bahwa keputusan ini (hak angket) berkaitan dengan pribadinya yang disebut maka perlu ada penjelasan dalam kasus ini untuk itu hak angket digunakan untuk memperjelas sesuatu yang tidak jelas. Desmond berpendapat bahwa hak angket ini sesungguhnya antara perlu dan tidak perlu bagi kita namun Ia mewakili Fraksi Gerindra menyatakan dukungannya dalam penggunakan hak angket untuk mengetahui siapakah yang benar, Miryam atau penyidik. [sumber]

Menyikapi Gelar Perkara Kasus Dugaan Penistaan Agama oleh Gubernur DKI Jakarta

17 November 2016 - (OKEZONE.COM) - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Desmond J Mahesa menilai, penetapan Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka dalam kasus penistaan agama terlambat.

Menurutnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menetapkan Ahok sebelum tanggal 4 November, tanpa harus menunggu desakan umat Islam dengan cara aksi demostrasi.

"Kalau kinerja sih kenapa baru sekarang gitu loh, harusnya kan sebelum tanggal 4 November lalu sigap karena kasus ini sensitif gitu loh," ungkap Desmond saat dihubungi Okezone, Kamis (17/11/2016).

Dikatakan Desmond, penetapan Ahok yang terlambat membuat publik menilai pemerintah maupun penegak hukum takut terhadap isu adanya aksi demonstrasi bela Islam jilid III yang disukan akan digelar pada tanggal 25 November mendatang.

"Kalau ini kan kesannya jadi lain, kesannya takut turun lagi tanggal 25 gitu loh, ini karena tertekan, ini kan akhirnya fitnah praduga-praduga, ini krikil-krikil politik enggak jelas," tambah Desmond.

Lebih lanjut, Desmond meminta agar ke depannya penegak hukum tidak lebih sigap dalam menangani kasus-kasus sensitif yang cenderung memicu amarah publik.

"Ke depan jangan sampai terjadi lagi proses seperti ini. Kejaksaan, peradilan jangan memperlambat proses seperti ini yang membuat umat menjadi sensitif, kan ini yang paling penting bagi kita sebagai negara hukum," pungkasnya.  [sumber]

Kinerja Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Pasca Teror Bom Gereja Samarinda

14 November 2016 - (KABAR) - DPR menyebut Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) gagal menerapkan program Deradikalisasi terhadap bekas teroris di Indonesia. Itu terbukti dengan terulangnya lagi kasus pemboman di Samarinda yang dilakukan bekas napi teroris.  

Padahal, kata Wakil Ketua Komisi Hukum DPR, Desmond Mahesa, sesuai aturan, tugas pokok BNPT adalah membina  dan memantau   teroris dan bekas napi teroris.

"Ini adalah mantan narapidana deradikalisasi, berarti kan BNPT gagal melakukan pembinaan. Lapas gagal melakukan sosialisasi kemasyarakatannya. Jadi kalau ini terjadi ya kita evaluasi BNPTnya gitu loh," ujarnya kepada KBR, Senin (14/11/2016).

Desmond menambahkan kasus bom molotov yang menimpa gereja di Samarindra harus disikapi pemerintah dengan berbagai kemungkinan. Pertama, kata dia, apakah aksi tersebut dilakukan pelaku karena memang itu menjadi bagian dari teror yang dilakukan kelompoknya, ataukah memang ada permainan politik di balik tragedi tersebut.

"Apakah teror bom dilakukan residivis dalam kasus yang sama, ini memang ada mainstream bagian dari tangan teroris yang membuat dia tidak kapok, atau ini bagian dari mainan politik," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepolisian Indonesia menyebut Juhanda sebagai pelaku pelemparan bom molotov di Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur. Dia  merupakan anggota kelompok teror bom buku  di Komunitas Utan Kayu. Kelompok ini   dipimpin Pepi Fernando yang  divonis hukuman penjara 18 tahun pada awal Maret 2012.

Juru Bicara Polda Kaltim Fajar Setiawan mengatakan, Juhanda  pernah menjalani hukuman pidana 3,5 tahun pada 2012, dan mendapatkan remisi pada lebaran  2014.

Sementara itu, Pengamat terorisme sekaligus Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Taufik Andrie menyebut terulangnya teror bom di Samarinda Kalimantan Timur karena minimnya pengawasan bagi teroris. Menurutnya, selama ini pemerintah hanya melakukan pengawasan untuk nama-nama tertentu saja. Seharusnya pemerintah memperkuat data base yang kuat sebagai bagian dari program deradikalisasi.  


Ledakan bom molotov di Gereja Oikumene, terjadi sekitar pukul 10.10 WITA pagi kemarin, Minggu (13/11). Sebagian jemaat masih dalam gereja melaksanakan ibadah, sedangkan sejumlah di antaranya berada di area parkiran kendaraan. Tiba-tiba pelaku datang mengenakan kaus dan celana hitam melemparkan bom molotov. Bom ini langsung meledak serta melukai empat orang yang masih anak-anak. Seorang di antaranya, Intan Olivia (2,5 tahun) pagi tadi menghembuskan nafas terakhir lantaran prahnya luka yang diderita.  [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Desmond menanyakan banyaknya Hakim Agung asal Makasar yang mitra ketahui dan seberapa optimiskah mitra dapat mengubah hal-hal yang kurang dari MA. Desmond meminta penjelasan tentang kekurangan Mahkamah Agung (MA) selama mitra berada di Komisi Yudisial. Desmond juga menganggap mitra kurang memiliki integritas untuk jabatan Hakim Agung. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Setyawan

25 Agustus 2016 - Pada Fit and Proper Test Calon Hakim Agung yang digelar Komisi 3 a.n. Setyawan, Desmond menanyakan  apa yang terjadi dalam kasus Nurhadi dalam wajah MA. Ia juga menanyakan apa persoalan mendasar kasus tersebut. Desmond meminta dijelaskan kebobrokan dalam MA dan apa yang dilakukan MA pada kasus Nurhadi.  [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan

25 Agustus 2016 - Dalam Fit and Proper Test Calon Hakim Agung Ad Hoc Tipikor a.n. Dermawan yang digelar Komisi 3 DPR-RI,  Desmond mengingatkan kepada Komisi 3 agar cermat dan mempertimbangkan betul dalam memilih hakim Mahkamah Agung (MA) karena menurut penglihatan Desmond MA tidak beres. [sumber]

Isu Kepolisian, RUU KUHP, RUU Terorisme, dan UU Militer

27 Juli 2016 - Pada 27 Juli 2016 Komisi 3 menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pusat Keluarga Besar Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Desmond memaparkan bahwa Komisi 3 memang sedang membentuk tim untuk membuat UU Terorisme. Untuk mengurangi perdebatan, Desmond mengatakan bahwa harus dibentuk sebuah UU (criminal justice system). Menurutnya, penindakan densus selama ini tidak mewakili criminal justice system karena selalu berakhir dengan kematian. Desmond menegaskan bahwa yang menjadi persoalan di sini, yaitu banyak tindakan penangan terorisme yang memakan korban. TNI sendiri mengusulkan agar tidak ada peradilan militer. Jangan sampai ada peraturan UU militer yang membuat peradilan terganggu. Menurut Desmond, penjelasan dari PP Polri sangat tidak jelas. Ia menanyakan catatan-catatan konkrit yang dapat memperkuat pembahasan sebagai penyelesaian. Desmond meminta masukan pada PP Polri agar ia sebagai Fraksi Gerindra di DPR dapat terbantu dalam merancang UU tersebut. Menurut Desmond, jenjang karir kepolisian sekarang terlihat buruk. Desmond mengharapkan ada langkah visioner yang kongkrit agar Komisi 3 dapat memahami maksud yang diinginkan PP Polri. [sumber]

Kasus Maraknya Vaksin Palsu

28 Juni 2016 - (TEMPO.CO) - Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan vaksin palsu marak akibat longgarnya pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ia menganggap perlu investigasi mendalam.

"Investigasi detail juga tentang ini, jangan-jangan Badan POM juga bermain, kami tidak paham," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa, 28 Juni 2016. 

Desmond menganggap kekosongan hukum atas pemalsuan vaksin menjadi ruang pelanggaran. Ia mencontohkan, Cina menghukum mati pemalsu obat dan makanan. Menurut dia, ini perlu sebagai perlindungan terhadap konsumen dan lebih jahat dari kejahatan narkoba.

Desmond menganggap Badan POM baru menjadi balai administrasi, tidak proaktif, dan hanya menjadi tempat legalisasi produk obat dan makanan. "Apakah berpikir untuk perlindungan, yang ada Badan POM jual stempel aja," katanya.

Kasus peredaran vaksin palsu mengemuka setelah Badan Reserse Kriminal Mabes Polri menggerebek dan menangkap sepuluh pembuat dan distributornya pada Selasa pekan lalu. Kasus tersebut rupanya bukan hal baru bagi BPOM.

Pelaksana Tugas Kepala BPOM, Tengku Bahdar Johan Hamid, mengatakan lembaganya telah menemukan adanya kasus vaksin palsu sejak 2008. Saat itu, BPOM menemukan vaksin yang tidak sesuai persyaratan itu secara sporadis atau tidak merata. "Kasus hanya terjadi dalam jumlah kecil," kata Bahdar.  [sumber]

Pemilihan Kapolri

23 Juni 2016 - Desmond menyampaikan bahwa Komisi 3 DPR-RI menerima 50 laporan terkait Polri. Desmond meminta agar Calon Kepala Polisi (Cakapolri) bisa fokus ke laporan tersebut dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait perilaku anggota Polri.  [sumber]

Pada Fit & Proper tanggal 15 Januari 2015 - Desmond menilai Budi Gunawan jauh lebih meyakinkan sebagai Kapolri dibandingkan 2 pejabat pendahulu sebelumnya. Menurut Desmond ada komisaris BUMN yang masih aktif bertugas walaupun statusnya tersangka. Oleh karena itu Desmond saran agar Budi Gunawan tidak minder dan khawatir.  [sumber]

12 Januari 2015 - Menyikapi calon tunggal Kapolri dari Jokowi yaitu Budi Gunawan, Desmond berpendapat:

"Budi harus bisa menepis kalau dia tidak dekat dengan kepentingan partai pemerintah. Kalau nanti jawabannya tidak meyakinkan, pencalonan Budi bisa kami tolak. Kepolisian jangan seperti zaman Soeharto yang digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Saya pribadi tak ada masalah apapun dengan Budi Gunawan."  (baca disini)

Menyikapi Penahanan Pendiri Teman Ahok oleh Pihak Imigrasi Singapura

6 Juni 2016 - (Aktual.com) - Ditahannya dua penggagas TemanAhok, Amalia Ayuningtyas dan Richard Handris Saerang oleh pihak Imigrasi Singapura ketika tiba di Bandara Changi, Sabtu (4/6), mendapat reaksi dari politikus di Senayan.

“Jawaban paling gampang, mereka (teman Ahok) pikir Singapur adalah jajahan Indonesia,” ujar anggota Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/6).

Menyinggung boleh atau tidaknya melakukan sosialisasi soal pilkada di luar negeri, Desmond mengatakan Singapura memang membatasi kegiatan politik praktis di negaranya.

“Kalau ditangkap begitu berarti enggak boleh dong. Kenapa? Karena Singapur enggak beri ruang yang bagus untuk rakyat proaktif seperti kita. Jadi UU security di singapura, kegiatan politik praktis itu kan dibatasi. Yang jadi soal adalah ini kenakalan yang tidak produktif,” ungkap politikus Gerindra ini.

Tak hanya itu, menurut dia, ditahannya dua teman Ahok yang melancong mencari dukungan hingga ke Singapura itu semakin menunjukan bahwa calon incumben pilgub DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sudah ‘kebakaran jenggot’.

“Ini semakin yakin bahwa Ahok panik,” cetusnya.

Desmond menambahkan, meminta dukungan dan mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta di Singapura boleh saja, asalkan dilakukan secara diam-diam.

“Boleh saja (kumpulkan KTP) asal sembunyi-sembunyi. Nanti, yang jadi soal pada saat verifikasi data, orang ini di Jakarta apa Singapur? Makanya bahasa paling tepat adalah Ahok panik!” kata dia.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI)

18 April 2016 - Desmond memulai, pada banyak kasus seringkali Kejaksaan Agung (Kejagung) kalah. Desmond menanyakan, bagaimana peran KKRI menyikapi itu.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

18 April 2016 - Desmond meminta Komnas HAM untuk membuat draf mengenai hambatan dalam UU Nomor 39 tahun 1999.  [sumber]

Audiensi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat

14 April 2016 - Dalam Audiensi Komisi 3 dengan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Desmond mengatakan sulit memberi jawaban karena yang memberi pertanyaan merupakan keponakannya. Ia menawarkan Pak Arsul untuk memberi jawaban. [sumber]

Laporan Masyarakat atas Kematian Siyono

12 April 2016Dalam fungsi pengawasan, Desmond berpendapat bahwa DPR sudah berbicara, tetapi kadang tidak didengar, lebih efektif di fungsi legislasi. Desmond juga berterima kasih kepada KontraS, dokumennya sudah diterima dan akan ditindaklanjuti. Desmond menyampaikan bahwa Kapolri akan melakukan pembelaan terhadap kasus Siyono dengan membuktikan hasil otopsi.

Mengomentari Revisi UU Terorisme, Desmon menyampaikan bahwa hal itu bukan wilayah langsung Komisi 3 karena sudah dibentuk Pansus tersendiri. Anggota Komisi 3 tidak ada yang lalai, tetapi Desmond mengaku bahwa penanganan kasus HAM oleh Komisi 3 tidak sefokus KontraS karena Komisi 3 juga memiliki banyak tugas lain. Sejak awal, Desmond sudah menegaskan tiga fokus pertanyaan mengenai kasus Siyono ini, seperti apakah Siyono teroris, apakah kejadian seperti ini normal, ataukah ada maksud uang. Desmond mengkritik Haris yang berbicara seakan dia dan lembaganya terlalu hebat, makanya Anggota Komisi 3 lainnya agak marah. Desmond membela, bahwa Anggota sudah banyak melakukan tindakan, tetapi wilayah Komisi 3 terbatas dan ada banyak hal yang lebih bisa dilakukan oleh Mitra.  [sumber]

Mengenai Surat Edaran Kapolri Terkait Penanganan Ujaran Kebencian

2 November 2015 - (ANTARA News) - Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan Surat Edaran Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti terkait penanganan ujaran kebencian berpotensi melanggar hak demokrasi rakyat karena bertujuan meredam aspirasi masyarakat.

"Itu untuk meredam aspirasi masyarakat karena apabila terkait konflik sosial, sudah ada undang-undang yang mengaturnya," kata Desmond di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan, SE itu ditujukkan pada siapa, apakah seluruh warga negara bisa dikenakan atau hanya ketakutan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla atas kritik masyarakat.

"Apabila untuk meredam suara kritis maka sama saja menghidupkan pasal karet dalam KUHP yang sudah dicabut Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Dia mengatakan, apabila tujuan terbitnya SE itu agar tidak ada masyarakat yang mengkritik pemerintah, maka itu berlebihan.

Menurut dia, apabila tujuannya agar tidak ada komentar masyarakat yang berpotensi menyebarkan kebencian, maka harus dibedakan konteksnya.

"Apakah kebencian itu antarmasyarakat atau masyarakat yang tidak puas dengan kinerja pemerintah," ujar Desmond.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengeluarkan surat edaran bernomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian atau "hate speech" pada 8 Oktober 2015 untuk menindak netizen yang mengutarakan kebencian hingga berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Dalam surat edaran tersebut, penegakan hukum atas dugaan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian dengan mengacu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, hukuman empat tahun penjara bagi siapa saja yang menyatakan permusuhan di depan umum, sesuai Pasal 156 KUHP. (sumber)

Penyidikan Kasus Pelindo II

21 Oktober 2015 - Desmond merasa pemaparan Victor Simanjuntak  dalam rapat sebelumnya masih banyak yang disembunyikan dan terkesan main-main. Desmond menilai penggerebekan di kantor Pelindo II adalah isu yang dipaksakan. Desmond meminta kepada pimpinan untuk memanggil Arif Budiman dan pihak lain yang dulu menyidik kasus Pelindo II supaya jelas mana yang melakukan kebohongan.  [sumber]

Sikap Badan Reserse Kriminal POLRI atas Proses Seleksi Ketua KPK

1 September 2015 - (KOMPAS.com) — Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengkritik Badan Reserse Kriminal Polri karena tak mengumumkan nama calon pimpinan KPK yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Menurut dia, Bareskrim sudah membuat isu yang meresahkan karena awalnya Bareskrim sendiri yang melempar isu itu ke publik. (Baca: Tak Mau Ungkap Nama Capim yang Jadi Tersangka, Bareskrim Dianggap "Menyandera")

"Kalau tidak diumumkan bisa jadi fitnah. Jangan biasa menggunakan kelembagaannya untuk menyebarkan isu tidak jelas. Ini sama saja dengan LSM," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2015). 

Desmond mengatakan, dalam proses seleksi capim KPK ini, memang banyak yang menyebarkan isu di media massa untuk kepentingan tertentu. Dia mencontohkan Indonesia Corruption Watch yang sempat mengkritik capim KPK dari kepolisian dan kejaksaan tanpa alasan yang jelas. (Baca: Pansel Tunggu Izin Presiden untuk Umumkan Capim KPK yang Lolos Seleksi)

"Polisi sama saja dengan ICW kalau menyebarkan isu yang tidak konkret begitu," kata dia.

Desmond mendesak Bareskrim untuk segera mengumumkan capim KPK yang jadi tersangka itu. Setidaknya, pengumuman harus dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo menyerahkan kedelapan nama yang sudah terpilih ke DPR.

"Kalau tidak dibuka, ini akan menimbulkan isu yang tidak sehat," ujarnya. 

Sebelumnya, Kepala Bareskrim Komjen Budi Waseso menyebutkan, salah satu capim KPK telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Namun, saat dikonfirmasi, Senin (31/8/2015), Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Victor E Simanjuntak mengatakan, Polri tidak akan mengumumkan nama calon pimpinan KPK yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. 

Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh Pansel dari Polri, capim KPK tersebut diduga terkait kejahatan keuangan. (sumber)

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Banjarmasin
Tanggal Lahir
12/12/1965
Alamat Rumah
Kp. Pisangan No. 1A Rt. 001 Rw. 004 Kelurahan Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Banten II
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan