Gerindra - Bali

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Penyidikan Kasus Pelindo II — Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan RJ Lino, Oversight Committee Pelindo, Direksi Jakarta International Container Terminal (JICT), Deutsche Bank, PT Bahana Securities, dan Financial Research Institute (FRI)

I Putu mengatakan kepada Deutsche Bank bahwa itu adalah kriminal yang luar biasa. Ia menyampaikan sudah bertanya pada Menhub dan bila tidak menandatangani konsesi akan dijawab dengan hukum. Ia menanyakan hal yang mendasari Dirut melihat situasi sebagai kerugian negara atau tidak. Ia mengatakan negara tidak memiliki pemasukan dari Pelindo II. Ia menanyakan kebenaran yang disampaikan Deutsche Bank bahwa mereka dibayar sebagai konsultan sebesar Rp1,7 Miliar.

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pariwisata Tahun Anggaran 2016 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pariwisata

Ida mengatakan koordinasi terkait infrastruktur harus diperbaiki, khususnya jalan dan listrik. Ida menyampaikan bahwa masyarakat di Gianyar menginginkan adanya Desa Wisata karena meningkatkan ekonomi.

Permasalahan Sosial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Perwakilan Masyarakat

Putu mengatakan bahwa nanti ia melihat manajemennya, maka dibuat undang-undang dan hal ini perlu dipertajam dengan kunjungan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Yudisial — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota Komisi Yudisial Atas Nama Harjono

Putu menanyakan pandangan calon dalam langkah strategi hukum sekarang dan yang akan calon lakukan.

Evaluasi Minimum Essential Force (MEF), dll — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Panglima TNI AD, Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Ida menanyakan mengenai political will anggaran pertahan akan dimulai.

Fit and Proper Test Calon Pimpinan (Capim) KPK atas nama Basaria Panjaitan — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basaria Panjaitan

Putu menjelaskan di dalam KUHAP tahapan penyelidikan dan eksekusi berbeda, dasar apa yang dilakukan KPK untuk melakukan eksekusi, menurut saudara apakah KPK selama ini menyalahi aturan.

Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Ekonomi Kreatif dan Kepala Pusat Perfilman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Ida sangat mendukung adanya museum film dan perpustakaan film, ia juga bertanya apakah sudah ada arsip film tersebut atau belum.

Pembahasan Pagu Indikatif Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf)

Ida Bagus menanyakan koordinasi yang dilakukan antara Bekraf dengan Kemenpar RI dalam mewujudkan serapan anggaran yang meningkat. Ia menyampaikan bahwa masakan setiap daerah harus dikembangkan, bukan hanya soto saja. Ida Bagus menambahkan bahwa terjadi pengklaiman dari asing terhadap produk-produk Indonesia. Hal itu harus menjadi perhatian.

Isu Pendidikan Tinggi — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Rektor Indonesia (FRI)

Ida mengatakan prodi kedokteran adalah favorit, jika pembukaan prodi kedokteran sudah memenuhi syarat, mengapa tidak dibuka. Ida menyampaikan tahun ini banyak Profesor yang akan pensiun dan sulit untuk menjadi Guru Besar. Ida berpendapat pemikiran rektor luar negeri tidak akan nyambung dengan perkuliahan dalam negeri, kemudian biaya juga tinggi.

Panja Perfilman — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Wakil Ketua Bidang UMKM, Koperas dan Industri Kreatif serta Kadin Indonesia

Bagus menjelaskan bahwa jangan sampai kita buka 100% di Bali pelaku seni kita hanya dibayar 20 ribu, lantas mana perlindungan kita kepada nilai-nilai budaya yang ada.

Terminal Kalibaru — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Advisor PT. Pelindo II, Direktur PT. New Priok Container Terminal One, Kepala Biro Strategi PT. Pelindo II, dan Direktur PT. PP

I Putu menanyakan alasan Gubernur DKI Jakarta tidak menghadiri RDP hari ini. Ia mengatakan Kepala Biro Strategi Pelindo hanya mendapatkan perizinan saja. Ia mengatakan pembangunan Kalibaru menggunakan reklamasi dan Pelindo II melanggar reklamasi. Ia menanyakan jawaban Pemda terkait media Pelindo II melanggar reklamasi. Ia membahas mengenai penyetopan sementara reklamasi. Ia mengatakan pansus akan memberikan data akurat kepada penegak hukum. Ia menghimbau untuk tidak memberikan keterangan yang berbeda karena penegakan hukum mempunyai bukti.

Menyampaikan Aspirasi tentang Pendidikan dan Isu Aktual — Komisi 10 DPR-RI Audiensi dengan Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia

Ida mengatakan bahwa integritas dijaga dan gotong royong.

Evaluasi Pelaksanaan APBN dan Daya Serap APBN Perubahan TA 2016, Realisasi Target Kinerja, dan Persiapan Pelaksanaan APBN TA 2017 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Ida mengingatkan kepada Kemendikbud agar beasiswa yang diberikan tepat sasaran dan ia memohon ada pertimbangan mengenai tanggal pelaksanaan Ujian Nasional (UN) agar tidak tumpang tindih dengan pelaksanaan upacara galungan di Bali.

Perkenalan Kepengurusan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)

Ida Bagus menegaskan lapangan sepakbola di desa-desa sudah banyak yang digerus untuk membangun Mall. Selanjutnya, ia mengatakan di program Pemerinth sekarang ingin juga tingkatkan pariwisata, mohon agar ada pembangunan stadion-stadion bertaraf internasional sehingga bisa menarik orang-orang dari luar dan kalau bisa tolong membangun di Provinsi Bali.

Penyesuaian Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 Berdasarkan Hasil Badan Anggaran — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Ida Bagus berharap kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu kelangsungan tunjangan Provinsi.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Ida meminta akomodir dari kementerian soal desa wisata dan pembangunan embung untuk menyangga kebutuhan air.

Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

Ida mengatakan apresiasi atas kerjasama yang dibangun baik dalam bidang legasi, pengawasan, maupun anggaran. Ida mengatakan ada beberapa hal yang belum sempat diselesaikan tapi berharap di periode selanjutnya bisa diselesaikan. Ida mengatakan harapan supaya pimpinan Komisi 5 bisa duduk dijajaran para menteri. Ida menyampaikan Fraksi Gerindra setuju terhadap RUU APBN 2020 untuk dilanjutkan ke tingkat pembicaraan selanjutnya.

Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Ida mengatakan untuk Dirjen Udara, dirinya meminta kejelasan pembangunan bandara di Bali Utara,
Buleleng yang rencananya akan ditambahkan anggaran untuk menambah pendapatan. Selain itu, untuk Dirjen Perkeretaapian, Ida meminta ada penambahan kereta wisata di Bali dan penjelasan untuk hal tersebut.

Latar Belakang

Ida Bagus Putu Sukarta lahir di Denpasar, 20 Februari 1964. Ida Bagus Putu Sukarta berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) setelah memperoleh 54.655 suara untuk Daerah Pemilihan Bali. 

Pendidikan

S2, Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Denpasar (2009) 

Perjalanan Politik

Ida Bagus Putu Sukarta adalah kader dari Partai Gerindra.  Sebelum lolos menjadi Anggota DPR-RI di 2014 ini, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Bali dari Fraksi Gerindra.  Saat ini Ida Bagus Putu Sukarta menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bali.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16 Juni 2016 - Ida menanggapi adanya dana pendidikan sebesar 20 persen tidak semua dialihkan ke pendidikan, harus ada sosialisasi ke masyarakat. Nasib guru harus diperjelas apalagi guru yang membantu di sekolah swasta.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

25 Mei 2016 - Ida menilai Program 1000 Lapangan Desa sangat ditunggu oleh masyarakat. Tentang pemeriksaan BPK, Ida Bagus mengharapkan 15 rekomendasi BPK bisa diselesaikan dengan baik agar Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Merujuk informasi yang didapatnya dari KONI, Ida Bagus menyampaikan bahwa berdasarkan KONI, atlet Bali seperti Maria Londa dan atlet angkat berat belum mendapat infrastruktur untuk latihan. Ida Bagus menambahkan, beberapa atlit SEA Games dan Asian Games juga tidak memiliki sarana untuk latihan. Ida Bagus menyarankan bahwa sebaiknya Kemenpora menyewa tempat sendiri untuk atlet berlatih. Ida Bagus menyebutkan bahwa hampir 20 tahun dalam event olahraga, atlet Indonesia selalu naik ke Podium.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Pariwisata

3 Februari 2016 - Ida Bagus berpendapat bahwa permasalahan terbesar pariwisata Indonesia adalah infrastruktur. Menurut Ida Bagus, penerbangan dari Jepang menuju Bali perlu ditambah karena rute tersebut saat ini hanya ada satu penerbangan tiap minggunya. Ida Bagus menambahkan bahwa penambahan penerbangan tersebut perlu ada koordinasi dengan kementerian terkait. Ida Bagus menyarankan agar Kementerian Pariwisata (Kemenpar) juga bekerjasama dengan produser film karena menurut promosi pariwisata Indonesia juga dapat dilakukan melalui film.  [sumber]

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga - RAPBN 2016

15 Desember 2015 - Menurut Ida Bagus sehubungan dengan kegiatan balapan liar yang kerap terjadi di Bali, setelah dilakukan pendekatan dengan pihak komunitas, ternyata disebabkan karena tidak ada wadah, sarana, dan prasarana. Ida Bagus mengharapkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dapat menyediakan sarana balap di Bali.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Perpustakaan Nasional RI

7 September 2015 - Menurut Ida, terdapat perbedaan yang signifikan antara fasilitas perpustakaan di kabupaten dan provinsi. Ida minta perhatian khusus Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) untuk lakukan pemerataan fasilitas-fasilitas sehingga dapat menarik minat orang ke perpustakaan.  [sumber]

Harga BBM

Pada 5 Februari 2015 - Putu Sukarta menyoroti situasi di Bali dimana harga solar jauh lebih mahal dibanding di Jawa.  Putu Sukarta menyarankan Pemerintah untuk menghapus pajak daerah supaya harga premium solar sama merata di semua provinsi.  [sumber]

Rapat Kerja Komisi 10 dengan Mendikbud

27 Januari 2015, di rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan, Ida menekankan pentingnya: 1) evaluasi Wajib Belajar 9 tahun sebelum Wajib Belajar 12 tahun dijalankan, dan 2) upaya penyejahteraan guru.  [sumber]