Gerindra - Nusa Tenggara Barat I

Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera) — Panitia Khusus (Pansus) DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum PNS), dan Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP)

Willgo menanyakan bagaimana soal solusi ke depan apakah Bapertarum harus mempunyai land bank terlebih dahulu. Ia juga menegaskan bila Bapertarum PNS hanya menghandalkan iuran, bisa tidak Bapertarum mensejahterakan para PNS yang ada.

Potensi Penerimaan Tax Amnesty dan Repatriasi Dana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia

Willgo bertanya mengenai upaya ekstradisi Pemerintah untuk wajib pajak Indonesia  di Singapura. Seperti yang diketahui, jika tax amnesty tidak tercapai pada waktunya, Presiden RI akan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (Perppu). Menurutnya, RUU tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) tidak kalah pentingnya.

Tanggapan

Penggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan OJK Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Willgo setuju bahwa eksistensi OJK diperkuat, OJK harus tampil lebih “gagah”. Terkait dana Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pemerintah sudah sangat serius. Namun, terdapat kendala yaitu backable. Willgo berpendapat bahwa jika terus tersangkut dalam tahap administrasi, masyarakat yang akan mengalami kesulitan. Jadi, Willgo mendorong agar KUR lebih didorong lagi.

Penyertaan Modal Negara PT Sarana Multi Infrastruktur (PMN SMI) 2015 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Kekayaan Negara dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Willgo menanyakan anggaran hasil rapat yang disetujui hari ini Rp2 Triliun atau Rp1,8 Triliun. Ia mengatakan memiliki feel good untuk SMI. Ia menyampaikan SMI mempelopori pembiayaan jalan tol Palembang yang tidak bankable. Ia menanyakan mengenai akses pricing agar Komisi 11 mengetahui harga pokok produksi. Ia takut ada pihak yang meminta uang di muka. Ia harap SMI tidak seperti itu. Ia menanyakan aset yang diberikan dalam pembiayaan SMI ke pihak Hutama Karya.

Mandatory Spending — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pakar

Willgo mengatakan bahwa defisit akan meningkat, pemerintah harus realistis. Menteri Keuangan sedang memburu wajib pajak asing

Rapat Lanjutan RATBI Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Willgo menjelaskan pandangan fraksi Gerindra ia kira besok malam ada titik temu dan tidak ada kegaduhan.

RATBI Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Willgo menjelaskan kami menerima dengan catatan agar ada efisiensi tepat guna kelola serta agar BI mampu mengendalikan koridor asumsi makro.

Melonjaknya Hutang dan Skema Pembiayaan APBNP - RDPU Banggar dengan Pakar Noer Azam dan Anggito

Willgo berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur peraturan alur devisa agar terjaga, berkaitan ekspor impornya. Wilgo menegaskan bahwa Fraksi Gerindra menolak Tax Amnesty, tetapi perlu mempertimbangkan UU Lalu Lintas Devisa. Wilgo juga menanyakan berapa asumsi nilai tukar yang baik untuk ekspor dan impor Indonesia.

Pandangan Mini Fraksi-Fraksi DPR RI atas Rancangan Undang-Undang tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Willgo menyampaikan pandangan mini F-Gerindra atas RUU RAPBN-P TA 2016. Politik adalah perjuangan rakyat. F-Gerindra mengharapkan pemerintah untuk kerja sungguh-sungguh dan berhati-hati dalam pemberian PMN, karena PMN tidak untuk konsorsium pilar yang ada hubungannya dengan kereta cepat.

Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Willgo ingin mengkonfirmasi terkait angka pembayaran bunga utang Rp191 Triliun, itu utang Pemerintah atau BI. Ia mengatakan itu harus dipisah. Ia menyampaikan tax amnesty adalah emergency exit. Ia mengatakan kalau belanja infrastruktur ini untuk jangka panjang, bukan pendek. Ia menyarankan untuk melakukan private project partnership karena melihat Pemerintah sedang senang belanja infrastruktur. Ia ingin menyampaikan kekhawatirannya mengenai judicial review UU Tax Amnesty. Ia mengatakan ada berita bahwa Pemerintah Singapura akan membebaskan pajak bagi WNI. Jika target tax amnesty tidak tercapai, Pemerintah harus punya plan lain. Ia mengatakan ruang fiskal Indonesia tidak cukup longgar. Komposisi nilai utang negara harus aman. Ia mengatakan dana repatriasi hanya di holding 3 tahun. Ia menyampaikan dapilnya di NTB adalah supplier TKI, tetapi di KUR, NTB itu nol. OJK bisa masuk jika dalam bentuk lembaga keuangan mikro. Menurutnya, Bumdes harus diawasi oleh otoritas keuangan. Ia berharap Menteri dan Bappenas bisa membuat perencanaan APBN yang komprehensif. Ia juga berharap anggaran tidak ambisius, tetapi realistis.

Pinjaman Cash Before Delivery (CBD) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Mandiri

Willgo menjelaskan bahwa apakah DPR, koperasi dan lainnya dapat menjadi channeling penyaluran KUR dan apa sampai Rp25 juta perlu jaminan, kami ingin statement yang bisa dipegang karena jaminan terkadang memberatkan. Kami berharap pinjaman lembaga pembiayaan internasional yakin menjadi concern, kalau nantinya pembiayaan akan ada risiko kami merasa perbankan lebih mengetahuinya.

Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN), Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, dan Pidato Ketua DPR RI Penutupan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2017-2018 — Rapat Paripurna DPR RI

Willgo mengatakan F-Gerindra melihat pemerintah gagal mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, utang semakin bertambah dan meroket pada akhir tahun 2017, sehingga F-Gerindra tidak setuju dengan RAPBN TA 2018. F-Gerindra memperkirakan tahun 2018 pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tinggi 5,4%, karena dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya juga kecil.

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (P2APBN) Tahun 2015 — Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Pandangan Fraksi Gerindra:

• Pembangunan kemaritiman, industri harus menjadi prioritas.
• Di bidang pembiayaan anggaran digunakan untuk PMN BUMN untuk mendukung Program Prioritas Nasional.
• Realisasi anggaran sekitar Rp1508 Triliun dan realisasi belanja negara 91,05 %.
• BPK memberikan pengecualian LKPP terdiri atas 6 poin seperti yang tertulis.
• Dalam pelaksanaan APBN 2015 menunjukkan Pemerintah belum bisa memenuhi target.
• Temuan sistem pengendalian internal menunjukkan buruknya tata kelola Pemerintah.
• Temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menimbulkan kerugian keuangan negara.
• Fraksi Gerindra setuju RUU P2APBN 2015 dibawa ke Paripurna.

Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Willgo memohon agar menghargai Panja yang sudah dibentuk, karena selama ini belum mampu mencapai angka yang sudah ditentukan. Ia juga memohon kepada Menkeu RI untuk memperhatikan usulan Panja. Willo menanyakan bahwa Menkeu RI ingin mengejar angka pertumbuhan yang tinggi atau yang berkualitas. Ia memohon kepada Menkeu RI untuk menghargai hasil Panja agar target pembangunan dapat melampaui target.

Postur Sementara Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan

Willgo mengatakan bahwa hasil kesepakatan di Komisi 11 DPR-RI adalah pertumbuhan ekonomi 5,1%, tetapi hasil di Banggar adalah 5,2%.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI – Komisi 11 DPR RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Atas Nama Bahrullah

Willgo mempertanyakan apakah masih relevan antara opini BPK dengan good corporate governance .

Pengantar Perencanaan Program Kerja — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Willgo mengatakan karena sudah dibentuk Panja, ia tidak memerlukan pendalaman, dan terkait Dewan Komisioner perlu diselesaikan pada masa sidang berikutnya. Willgo memandang permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai satu hal yang menjadi konsentrasinya. Ia menerangkan bahwa di Nusa Tenggara Barat, dampak KUR tidak dirasakan bagi masyarakat kecil. Ia mengkhawatirkan bahwa pergantian pemimpin/pengurus akan terjadi perubahan strategi, maka ia mengharapkan bahwa OJK dapat menjaga momentum. Willgo menekankan bahwa seluruh pihak harus berperan. Tanggung jawab pada periode selanjutnya tidak mudah, dalam mensinergikan asuransi pasar modal, dan lain-lain, dan ia berharap bahwa pondasi sudah didirikan oleh Dewan OJK jilid satu. 

Fit and Proper Test Calon Deputi Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi Waluyo

Willgo Zainar menjelaskan bahwa kalau Bank Rakyat Indonesia (BRI) bisa beli satelit, kenapa Bank Indonesia tidak bisa, sedangkan Bank Indonesia membutuhkan fasilitas internet juga, meskipun Bank Indonesia menikmati fasilitas dari satelit BRI bukannya ini merupakan investasi.

Evaluasi Anggaran Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Ketua Umum Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Waketum DK OJK)

Willgo mengatakan hal yang penting dalam pembahasan malam ini adalah tuntas sampai pengambilan keputusan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapar Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Muhammad Yusuf Ateh

Willgo meminta pendapat Yusuf, untuk aparatur birokrasi kita ini masih dalam kategori apa, dan langkah konkrit apa yang akan dilakukan Yusuf terkait dengan kondisi yang saat ini.

Pembahasan Terkait Evaluasi Permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Melanjutkan Raker Tanggal 9 Februari 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Menteri Keuangan (Menkeu), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Willgo mengatakan yang ingin disasar adalah yang tidak memiliki NPWP dan juga ia meminta agar pendanaan ke depan Pemerintah tidak hanya menggunakan satu SOP, tetapi ada alternatif lain. Ia menyampaikan kalaupun tanah tidak bisa dijadikan jaminan setidaknya usaha menjadi jaminan. Jadinya, kalau tanah tidak bisa dijadikan jaminan, tentu yang lainnya seperti potensi yang di NTB bisa menghasilkan premi karena merupakan supplier terbesar TKI di Indonesia. Ia mengatakan KUR sendiri bersaing dengan tengkulak dan rentenir dan ia mengatakan hal tersebut perlu dipikirkan kembali. Menurutnya, Bumdes pun bisa menjadi masukan dari KUR dan bisa tercover. Iia mengatakan perlu satu tellermint lah yang bisa dikondisikan per wilayah.

Evaluasi Penerimaan Pajak 2016 dan Proyeksi 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan

Willgo mengatakan bahwa banyak entitas asing yang belum membayar pajak secara proporsional dan banyak entitas asing yang belum terkena pajak. Ada red carpet untuk orang asing.

Fit and Proper Test — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Edy Setiadi

Willgo menanyakan langkah yang dilakukan OJK dalam melakukan pengawasan di bidang asuransi. Ia juga menanyakan hal yang akan dilakukan OJK dalam mendorong market share di perbankan syariah bisa meningkat.

Fit and Proper Test Calon Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon DK OJK an. Nurhaida

Willgo menanyakan cara pasar modal dapat mendorong BUMN mendapat modal. Ia juga meminta permasalahan pasar modal dapat diselesaikan. Selanjutnya, ia menanyakan kemungkinan faktor fundamental ekonomi bisa didorong kembali.

Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) 2018 — Komisi 11 Rapat Kerja dengan Gubernur Bank Indonesia (BI)

Willgo menyampaikan bahwa ia memiliki pandangan yang berbeda dengan apa yang telah diungkapkan oleh Pak Johnny Plate mengenai kondisi penurunan daya beli yang benar-benar terjadi di masyarakat bukan sekadar isapan jempol, meskipun Presiden mengatakan bahwa ini hanyalah perubahan pola transaksi dari offline ke online. Ia merasa bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bukan tempat untuk berkampanye, tetapi disini kita harus objektif mengenai permasalahan yang terjadi di masyarakat agar pemerintah dan DPR saling bersinergi. Willgo juga mengkritisi mengenai pembangunan infrastruktur yang luar biasa masif, tetapi memakai produk dan pekerja dari luar negeri. Willgo juga mempertanyakan kenapa dana pihak ketiga di sektor perbankan cukup besar dan sektor riil tidak bergerak secara signifikan, kita harus melihatnya dari kondisi yang objektif. Kemudian, Willgo mengungkapkan kekhawatirannya mengenai perkembangan fintech yang sangat cepat dan tidak diimbangi dengan regulasi untuk memproteksi dari ancaman fintech. Sehingga, Willgo mempertanyakan langkah-langkah strategis apa saja yang diambil oleh BI, karena perkembangan fintech memutus jalur distribusi, tidak adanya Batasan negara dan semua transaksinya dilakukan non-tunai.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Willgo mengatakan daya beli masyarakat di desa mengalami penurunan. Selanjutnya, ia menanyakan soal kelas menengah menahan konsumsi sehingga menaruh dananya di pasar modal. Lalu, ia juga menanyakan langkah konkret dari OJK untuk menghadapi tren financial technology. Wilogo menanyakan soal anggaran OJK untuk pembelian aset.

Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja Tahun 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Askrindo, PT. Jamkrindo, dan Jasindo

Willgo menyatakan bahwa Anggota Komisi 9 DPR-RI cukup kecewa dengan peran Pemerintah yang mengimpor segala macam dari pertanian, bahkan garam yang sederhana saja harus impor. Oleh karena itu, Willgo memohon kepada mitra yang hadir untuk memperhatikan para petani. Willgo mengapresiasi terhadap perluasan dan penjaminan di dalam produk-produk untuk padi dan sapi. Namun, Willgo juga berharap agar bidang lainnya seperti jagung dan sayuran lainnya juga bisa diasuransikan.

Evaluasi Kinerja PMN & Pembiayaan dalam RAPBN 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Willgo mewakili fraksi Partai Gerindra meminta banned MenBUMN ke DPR, dihentikan, atau Presiden ganti MenBUMN. Selain itu Willgo juga meminta audit tujuan tertentu oleh BPK serta ada sanksi.

Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir

Untuk Franky, Wilgo menyampaikan suatu hari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini bisa surplus, sementara saat ini cenderung APBN defisit. Willgo berpendapat ini merupakan salah pemerintah sehingga APBN cenderung defisit.

Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank BNI dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Willgo mewakili masyarakat NTB mengapresiasi dukungan bank BNI atas penyaluran KUR untuk petani, Willgo juga bertanya apakah sama tingkat bunga dan tenor untuk proyek infrastruktur BUMN dan non BUMN.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK Atas Nama Widjanarko, S. Palambang, Adil Tobing, Syarkawi Rauf, Haryo Budi Wibowo dan Ilham

Willgo mengatakan sangat tertarik dengan pemaparan calon anggota BPK atas nama Adil Tobing karena konkret walaupun out of the box dan belum masuk dalam lingkup kerja BPK. Namun, menurutnya hal tersebut merupakan terobosan untuk meningkatkan empower dan enforcement BPK. Ia berharap calon anggota BPK atas nama Adil Tobing bisa mendapatkan kesempatan menjadi salah seorang anggota BPK. Jika tidak, bisa memberikan masukan saat ada revisi UU BPK. Ia juga mengatakan kebetulan di sini ada wakil ketua Baleg yang nantinya menjadi penting bila ada masukan dari calon anggota BPK atas nama Adil Tobing. Ia menyampaikan bahwa andaikan ada revisi UU BPK ini penting bagi Komisi 11 agar kemudian BPK lebih punya taring berkekuatan hukum dan tidak semata-mata dari background auditor.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pengesahan Perpanjangan Pembahasan RUU dan Penutupan Masa Sidang — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-32 Masa Persidangan V Tahun 2017-2018

Wilgo mengatakan akan menyampaikan pandangan fraksi Gerindra. Ia menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra sudah menyampaikan beberapa catatan mengenai pertanggungjawaban APBN 2017 dan ingin menegaskan rekomendasi yang sudah pernah disampaikan. Ia mengatakan APBN adalah instrumen nyata sikap Pemerintah dalam pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah perlu berhati-hati dalam pengelolaan utang negara dna harus tegas untuk proyek yang boleh dibiayai dengan utang. Fraksi Gerindra menilai Pemerintah gagal merealisasikan RAPBN 2017 dan menyatakan menolak RUU P2 APBN TA 2017.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Willgo mengatakan banyak hal yang berbeda dalam pandangan fraksi dan jika ingin mendalami waktunya tidak cukup. Ia mengusulkan untuk membentuk Panja mengenai asumsi makro ekonomi.

Dampak dan Penanganan Gempa Lombok ─ Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan DPR-RI dengan DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Sosial, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sebagai masyarakat NTB, Willgo berharap Inpres Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Willgo ingin seluruh sektor yang ada di NTB untuk dapat bangkit khususnya sektor pariwisata karena NTB sektor utamanya adalah pariwisata.

Pertumbuhan Kredit, Penurunan Daya Beli dan Penjelasan RKA OJK 2018 – Komisi 11 Rapat Kerja dengan Ketua Dewan Komisioner OJK

Willgo mengatakan presiden menyampaikan tidak ada perubahan daya beli. Adanya perubahan offline ke online tetapi kami tidak percaya, kami melihat di desa daya beli masyarakat menurun. Kami melihat trend fintec tidak bisa kita hindari, kemudian terkait pendalaman kerja OJK 2018 bahwa seluruhnya dari penerimaan berjumlah 4,977 T, sebagian biaya oprasional dan pajak tapi belum pembelian aset.

Latar Belakang

Wilgo Zainar lahir di Ampenan, 25 Oktober 1968. Wilgo berhasil menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) setelah memperoleh 55.192 suara untuk Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat.  Wilgo adalah wiraswastawan di industri export meubel dan sebelumnya seorang profesional di industri pembangkit tenaga listrik dan menjabat menjadi Direktur Utama PT Nusa Terang Benderang Power.

Pendidikan

S2, Master Business Administration of Marketing and International Business, Amstrong University Berkeley California, Amerika Serikat (1994)

Perjalanan Politik

Wilgo bukan anggota DPR incumbent yang terpilih, baru terpilih untuk DPR periode 2014-2019. Rekam jejak organisasi sebelum menjadi anggota DPR antara lain Presiden Association of Amstrong University (ASAU) Berkeley (1993), Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2009-2012), Bendahara Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Nusa Tenggara Barat (2011 - 2012), dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Provinsi Nusa Tenggara Barat (2012-sekarang).  Hasil perhitungan suara di Pileg 2014 dilaporkan ke KPU NTB oleh kader Partai Gerindra di Nusa Tenggara Barat karena sarat dengan indikasi penggelembungan suara.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2018

30 Mei 2017 - Dalam rapat paripurna, Willgo mengatakan bahwa Fraksi Gerindra berpendapat masih terdapat kesenjangan antar pokok pendapatan & kesenjangan antar wilayah dan pada sisi pendapatan negara, pemerintah tetap konsisten dalam penerimaan pajak negara dan seharusnya pemerintah berupaya mendorong penerimaan negara bukan Pajak. Fraksi Gerindra memandang pertumbuhan ekonomi 5,01% msh harus ditingkatkan krn belum mencapai target. Kami mendesak pemerintah utk segera mengubah syarat RAPBN agar lebih kredibel dan pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2018 adalah penyerapan tenaga kerja jika penggunaan TKA (Tenaga Kerja Asing) terus berlangsung maka target pemerintah untuk mengurangi pengangguran di Indonesia hanya menjadi khayalan belaka. Willgo mewakili Fraksi Gerindra sendiri menyetujui pembahasan lebih lanjut. [sumber]

RUU RAPBN 2017

25 Oktober 2016 - Pada Rapat Kerja (Raker) Badan Anggaran (Banggar) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dan Ketua Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas),  Wilgo menanyakan tentang pengelolaan subsidi pupuk sebesar Rp31,1 Triliun. Pemerintah saat ini memberikan subsidi gas untuk industri pupuk. Wilgo menanyakan apakah Pemerintah sudah mengkaji apakah akan lebih murah jika memberikan pupuk subsidi atau impor, ia juga menanyakan apakah nanti akan ada kartu Indonesia tani/pupuk. Subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp90 Triliun, alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari bank-bank sebesar Rp10 Triliun. Wilgo menanyakan jumlah dana dari bank sesungguhnya yang dikeluarkan untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR). APBN adalah manifestasi dari visi menyejahterakan rakyat dan APBN harus sesuai dengan prisnip dari UU yang berbunyi bahwa APBN disusun sesuai dengan keperluan dan keadaan anggaran Negara. Total pendapatan Negara baru mencapai 60% dari total pendapatan negara. Menurut Wilgo, kinerja Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan perpajakan masih belum memuaskan.

Selanjutnya, Wilgo menyampaikan pandangan mini Fraksi Gerindra tentang RUU RAPBN 2017. Menurut Fraksi Gerindra, Pemerintah belum berhasil meningkatkan pendapatan, Indonesia masih bergantung pada utang, dan ini sangat membahayakan. Menurut Fraksi Gerindra, rendahnya kemampuan Pemerintah dalam penerimaan di RAPBN 2017 membuat kesejahteraan rakyat semakin merosot. Kemudian, Fraksi Gerindra menyatakan setuju dengan RUU RAPBN 2017 dengan catatan kritis, Pemerintah harus melaksanakan kegiatan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS)

6 Februari 2018 - Pada Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK),dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Wilgo menyatakan bahwa secara prinsip kerja sama itu adalah keniscayaan, tetapi di sisi lain ada unsur persaingan di dalamnya, sehingga dalam RUU kita juga harus berhati-hati. Willgo juga menyampaikan bahwa dari Fraksi Gerindra belum bisa memberikan keputusan apapun mengenai persetujuan atau penolakan. [sumber]

Tanggapan

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2019

2 Juli 2018 – Banggar rapat panja asumsi dasar membahas kebijakan Bea Cukai dan PNBP. Willgo mengucapkan terima kasih atas kado untuk UMKM yaitu PPH final 0,5%. Willgo berharap Dirjen Pajak fokus pada entitas asing. Willgo juga menanyakan tax holiday apakah untuk asing atau juga untuk lokal. [sumber]

Perusahaan Asing yang Menggelapkan Pajak

5 Maret 2018 - Wilgo menyarankan agar pemerintah fokus pada perusahaan asing yang menggelapkan pajak. Ia berharap pemerintah saat mengeluarkan kebijakan memperhatikan psikologis masyarakat. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Deputi BI a.n. Sugeng

1 Desember 2016 - Dalam RDP Komisi 11 DPR-RI untuk Uji Kelayakan dan Kepatutan Ca. Deputi BI, Willgo menanyakan apakah orang diluar BI institute boleh mengikuti pembelajaran dan bagiamana sistem yang dibuat untuk mengoptimalkan bank lokal. [sumber]

Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Anggota BPK a.n. Abdul Latief

19 September 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi 11 dengan Abdul Latief, Wilgo menanyakan relevansi hasil pemeriksaan BPK dengan kesejahteraan rakyat. Wilgo menanyakan perihal BPK tidak memberikan status WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dikarenakan instansi atau pemerintah terkait tidak merefleksikan kesejahteraan masyarakat. Ia bertanya apakah bisa suatu daerah dinyatakan WTP jika angka kemiskinan dan angka penganggurannya tinggi. Wilgo bertanya kembali apakah bisa untuk tidak diberikan status WTP. [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Willgo menanyakan tentang penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang berbasis syariah, bagaimana dengan yang konvensional, apakah termasuk atau tidak. Lalu terkait banyaknya investor asing, Willgo menanyakan penyebab hal itu terjadi. Tentang objek yang bisa di-underlying, Willgo juga menanyakan apakah hanya tanah dan bangunan saja karena Indonesia juga punya kandungan mineral logam dan sebagainya.  [sumber]

Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero)

22 Oktober 2015 - Willgo mengingatkan untuk hati-hati jika ingin membuat proyek-proyek infrastruktur jika produk-produknya berasal dari Tiongkok (Cina). Willgo kurang suka dengan produk Cina. Menurut Willgo seperti diketahui bahwa produk dari Cina kurang baik. Mengingat biaya infrastruktur yang sangat luar biasa, Willgo khawatir jika menggunakan banyak produk-produk Cina. Terlebih ada 3 bank yang mendapat pinjaman dari Cina.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Willgo menjelaskan bahwa sistem BNI (Bank Negara Indonesia) Kredit Elektronik masih aktif bekerja hingga sekarang, selain itu Wilgo mempertanyakan mengenai keterdapatan kendala dalam proses KUR (Kredit Usaha Rakyat) hingga sampai ke tangan rakyat. [sumber]

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah

Pada 26 Maret 2015 - menurut Willgo selama pemerintahan Presiden Joko Widodo masyarakat sudah alami 2 pukulan. Yang pertama pada saat kenaikan harga BBM dan kedua pada saat Rupiah melemah. Willgo mengingatkan bahwa ujungnya yang menjadi korban adalah kesejahteraan masyarakat. Willgo saran agar Pemerintah untuk lebih memperhatikan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).  [sumber]

%MCEPASTEBIN%