Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Nusa Tenggara Timur II
Komisi V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan
        


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Watampone
Tanggal Lahir
07/02/1968
Alamat Rumah
Jl. Asoka No.20, RT.02/RW.01, Kelurahan Oetona, Kota Raja. Kota Kupang. Nusa Tenggara Timur
No Telp
081 2377 4902

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Nusa Tenggara Timur II
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan

Latar Belakang

Fary Djemy Francis terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II setelah memperoleh 48,351 suara. Fary adalah mantan aktivis dan pegiat di lembaga swadaya masyarakat. Fary adalah mantan Direktur Increase sebuah lembaga riset dan pelatihan berbasis masyarakat di Kupang (2006-2009) dan sebagai konsultan dan tenaga ahli banyak membantu badan-badan donor internasional dalam proyek-proyeknya di lapangan antara lain untuk UNICEF, UNHCR, AUSAID, GTZ, JICA dan OXFAM.

Sama seperti dengan periode 2009-2014 Fary kembali bertugas di Komisi V yang membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, desa dan pembangunan kawasan tertinggal.  Fary dipercaya menjadi Ketua Komisi V. 

Pendidikan

S1, Ekonomi Pertanian, Universitas Timor Leste, Dili (1989)

S2, Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1999)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah Fary adalah organisator di komunitas gereja dan kemahasiswaan. Fary adalah Sekretaris Umum Senat Universitas Timor Timur (1987-1989) dan Sekretaris BP Pemuda Kristen Hosana GKTT (1988-1992).

Setelah lulus kuliah Fary semakin giat berorganisasi dan menjadi Ketua Persatuan Kristen antar Universitas (PERKANTAS) Provinsi Timor Timur (1991-1995). Di 1995 Fary bergabung menjadi kader di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Timor Timur Bidang Kaderisasi (1995-1999).

Karena akar jaringannya di komunitas gereja di 2007 Fary dipercaya menjadi Dewan Penasehat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI, 2007-2012).  Pada Pileg 2009 Fary mencalonkan diri menjadi calon legislatif mewakil Gerindra dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi V.

Karir politik Fary di Gerindra semakin menanjak dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Bidang Keuangan dan Moneter (2012-sekarang) dan menjadi Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (organisasi sayap kepetanian Gerindra).

Pada Pileg 2014 Fary kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan menjabat sebagai Ketua Komisi V. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Pembangunan Bendungan Karalloe

5 Desember - Fary menyudahi rapat karena jadwal penerbangan dirinya tidak dapat menunggu kehadirannya. Komisi 5 sudah mendengar aspirasi sehingga menurut Fary selanjutnya Komisi 5 akan mengadakan rapat internal untuk menindaklanjuti hal ini. Fary meminta Pemda Gowa untuk menindaklanjuti catatan rapat. Ia juga menyarankan agar masyarakat Karalloe mengidentifikasi perumahan yang tergusur kemudian laporannya diserahkan kepada Pak Hamka (KemenPUPR). [sumber]

RUU Arsitek

27 Juli 2016 - Fary mengungkapkan bahwa selama dua tahun di Komisi 5 belum pernah melakukan UU legislasi. Menurutnya, indikator keberhasilan DPR adalah menghasilkan UU dan untuk pembahasan RUU Arsitek hanya akan dilakukan dua masa sidang lagi.

Untuk pembahasan RUU Arsitek, menurut Fary akan dijadwalkan kembali pada masa sidang mendatang. Fary meminta agar pihak pemerintah menyusun Daftar Investarisasi Masalah (DIM) sesuai hasil pembicaraan Raker hari ini dan disampaikan ke sekretariat Komisi 5. Supaya pembahasannya efektif, Fary meminta pula kehadiran dari sekretariat negara, kepolisian, dan ahli bahasa.

Terkait dengan pergantian menteri, Fary mengatakan kepada semua anggota rapat bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) tidak akan diganti oleh presiden.  [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

16 Maret 2016 - Berdasarkan mekanisme pembahasan undang-undang, Fary mengusulkan Forum agar DIM yang disampaikan MenPU-PR tetap langsung disetujui hari ini, sedangkan DIM lainnya akan dibahas melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Jakon.

Fary berharap Kapoksi menyerahkan nama-nama untuk anggota Panja RUU Jakon. Fary juga meminta Pemerintah menyerahkan nama-nama anggota Eselon I dan II untuk susunan Panja dari Pemerintah.  [sumber]

24 Februari 2016 - Fary menyampaikan bahwa akan diadakan rapat kerja dengan agenda penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM), serta pembahasan dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) pada 3 Maret 2016. Panja akan dipimpin oleh Muhidin Mohamad Said, dan Lasarus akan menjadi Ketua Pembahasan RUU Arsitek. Mewakili Komisi 5, Fary meminta Kapoksi untuk menyerahkan nama-nama anggota Panja, serta meminta MenESDM, ahli bahasa, dan KemenPAN-RB untuk ikut membahas RUU Jasa Konstruksi.  [sumber]

19 Mei 2015 - Komisi 5 akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Korea Selatan dan Kanada untuk memperbaiki draft RUU Jasa Konstruksi. Dalam Kunker ke Korea Selatan dan Kanada, Fery meminta adanya pendampingan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Dirjen BK). Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Fary minta pembahasan terkait perlindungan negara terhadap pengguna jasa konstruksi dalam MEA 2016 nanti.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Fary menyatakan bahwa Komisi 5 bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ajukan UU untuk Sumber Daya Air untuk masuk Prolegnas 2016.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran untuk Pembangunan

13 September 2018 - Pada RDPU Komisi 5 dengan PAPDESI Sulawesi Selatan, Fary mengatakan sejak menjadi Ketua Komisi 5, Pak Hamka menjadi salah satu anggota yang sangat luar biasa untuk memperjuangkan Dapilnya. Fary hadir untuk menerima secara resmi PAPDESI Sulawesi Selatan, atas nama Pimpinan, Fary mengucapkan selamat datang kepada Bapak/Ibu, Saudara/i. Sebelumnya,sewaktu Fary rapat di hotel, Pak Hamka membawa suratnya ke Fary untuk meminta persetujuan hadirnya PAPDESI Sulawesi Selatan ini, jadi benar-benar Pak Hamka ini memperjuangkan betul. Jika ada isu-isu yang dianggap perlu untuk kehadiran Komisi 5 langsung kesana tinggal bilang saja kepada kami. Fary mengatakan bahwa Komisi 5 semua tahu bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendekatan yang dilakukan dalam rangka pembuatan dana desa itu bisa disebutkan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Fary mengatakan kepada teman-teman anggota untuk mendata desa-desa yang melaksanakan dana desa itu dengan baik. Fary menyampaikan mohon maaf jika yang menerima hanya dirinya dan Pak Hamka, untuk selanjutnya mungkin bisa penyerahan secara simbolik saja lalu selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Hamka. [sumber

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019 

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub,  Fary mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya anggota Kemenhub RI yang tewas dalam insiden kebakaran. Fary juga menambahkan bahwa di Sekjen, pengelolaan teknologi harus mampu mengelola transportasi online. [sumber

 

Krisis Gizi pada Anak & Angka Stunting di Indonesia

14 Februari 2018 - Fary mengatakan, mestinya setiap desa bisa menemukan isu yang paling penting di desa. Data bisa dicari dan didapatkan. Kalau berkaca pada data internasional mengenai stunting, maka ditemukan persentase yang lebih tinggi yakni 37-40%. Seharusnya ada program-program Kementerian dalam kaitannya dengan mengatasi stunting. Fary mengatakan pihaknya melakukan diskusi dan tatap muka dengan para tokoh agama berkaitan dengan partisipasi para tokoh lintas agama dalam pencegahan stunting. Ternyata, para tokoh agama tidak banyak dilibatkan dalam isu kesehatan, kalau pun dilibatkan namun hanya pimpin doa.

 Fary mengatakan persentase gizi buruk di wilayah NTT 2 lumayan tinggi. Lantas ia mendorong Menteri Desa membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sinode Gereja dan tokoh lintas agama lainnya sehingga benar-benar bisa dilibatkan. Kalau para tokoh agama tidak mau, maka uang yang sudah dialokasikan untuk di desa terkait gizi buruk bisa dimanfaatkan oknum. Fary mengakui jika dirinya merupakan ketua Sinode Gereja yang berasal dari kalangan awam. Fary mendorong dilakukannya MoU supaya ada hal-hal tertentu yang bisa dijangkau dan ada program-program yang bisa direplikasi guna penanganan isu ini.

Fary meminta maaf karena minggu lalu Komisi 5 DPR RI, terkhusus dirinya sedikit keras dengan Kementerian Desa saat rapat. Hal itu lantaran dirinya tidak terlalu setuju dengan empat program utama yang terkesan terlalu fokus dengan infrastruktur. Meski demikian, Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa. Tahun lalu, Komisi 5 DPR RI memberi penilaian B kepada Kementerian Desa.

 Fary meminta supaya tokoh-tokoh agama didorong untuk terlibat, tidak hanya berkata-kata di mimbar tapi juga bisa memperhatikan isu-isu kesehatan. Hal itu diperlukan supaya dana desa yang ada bisa dimaksimalkan penggunaannya.Fary memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan rapat menjadi tidak tepat waktu karena adanya perubahan jadwal. [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Fary berpendapat bahwa terjaminnya transportasi membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, contoh kasus yaitu tenggelammnya speed boat awet muda di Tarakan bermuatan 55 orang karam dihantam gelombang pukul 18:00 WIB dan mengakibatkan 2 orang meninggal, 11 orang hilang. Fary berpendapat bahwa pelayanan harus ditingkatkan lagi baik kuantitas maupun kualitas bagi masyarakat. Fary menyampaikan kasus lainnya yaitu di Papua. Harga tiket ke Papua, Wamena naik berkali-kali lipat dalam periode libur natal dan tahun baru 2018. Fary juga menyampaikan terkait keputusan mengenai RUU mengenai Sumber Daya Air akan diketuai oleh Pak Lasarus, dan untuk RUU mengenai jalan, belum diputuskan. Revisi UU lalu lintas yang berkaitan dengan transportasi lainnya belum diatur dalam UU. Fary Djemi menanyakan terkait penumpang luar negeri selalu diutamakan oleh pihak Garuda Indonesia. Fary meminta tolong mengunatamakan anak bangsa terlebih dahulu. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

27 Juni 2016 - Fary ingin memperdalam dua alokasi anggaran, yaitu mengenai tambahan belanja Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes-PDTT) sebesar Rp500 Miliar dan Basarnas sebesar Rp100 Miliar. Fary menyampaikan bahwa pada rapat sebelumnya Anggota Komisi 5 di Badan Anggaran (Banggar) akan memperjuangkan anggaran Mitra Kerja agar tidak ada pemotongan.  [sumber]

9 Juni 2015 - Fary menegaskan bahwa baginya transmigrasi sangat penting karena untuk membangun desa dimulai dari transmigrasi ini. Fary menekankan bahwa di Rapat Kerja ini tidak bicara politik, tapi bagaimana pembangunan infrastruktur dapat terlaksana. Fary mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) bahwa merujuk Kesimpulan Rapat Tanggal 10 Februari 2015 sudah 6 bulan berlalu dan belum ada hasilnya. Fary juga ingatkan bahwa tanggal 24-26 Juni 2015 ini sudah dijadwalkan untuk Komisi 5 bertemu dengan MenPDT lagi.  [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional (BASARNAS)

27 Juni 2016 - Fary ingin memperdalam dua alokasi anggaran, yaitu mengenai tambahan belanja Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes-PDTT) sebesar Rp500 Miliar dan Basarnas sebesar Rp100 Miliar.  Fary meminta Anggota Komisi 5 yang ada di Badan Anggaran (Banggar) berusaha agar mitra kerja tidak ada pemotongan, terutama Basarnas dan BMKG.  [sumber]

Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

27 Juni 2016 - Fary meminta Anggota Komisi 5 yang ada di Badan Anggaran (Banggar) berusaha agar mitra kerja tidak ada pemotongan, terutama Basarnas dan BMKG. Menurut Fary, suara BMKG adalah suara Tuhan karena menyampaikan prakiraan cuaca. Fary menyampaikan bahwa pada rapat sebelumnya Anggota Komisi 5 di Banggar akan memperjuangkan anggaran Mitra Kerja agar tidak ada pemotongan.  [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Fary mempertanyakan alasan Air Asia tidak ikut melaporkan pembekuan gorund handling kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim), seperti yang dilakukan Lion Air. Fary menduga Air Asia sudah legowo dengan keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai usaha perbaikan.

Fary mengajak seluruh Anggota juga menyadari bahwa permasalahan ini merupakan bagian dari Komisi 5. Menurut Fary, respon Fraksi PDIP yang disampaikan Rendy M Affandy Lamadjido merupakan seruan untuk Komisi 5, Pemerintah, dan maskapai penerbangan agar berinterospeksi. Sebagai partai penguasa, respon Rendy dinilai sangat keras. Sedikit berkelakar, Fary menawarkan Rendy untuk minum setelah menyampaikan tanggapan. Selanjutnya, Fary juga menanyakan apakah ada sanksi yang diberikan Kemenhub kepada staf dan SDM maskapai penerbangan.

Fary masih ingat prioritas Menhub tentang toleransi, safety, dan peningkatan statuta dunia penerbangan Indonesia. dalam perkataan Djemy mengatakan, mungkin bapak takut apabila nanti dilaporkan kebareskrim. Fary sepakat rekomendasi Kemenhub dijalankan Lion Air dan Air Asia dalam rangka melaksanakan safety & security, serta peningkatan statuta agar bisa menjadi katagori nomer satu. Fary mendukung penuh sanksi pembekuan sebagai penegasan bahwa Kemenhub tidak main-main dengan safety. Fary menilai bahwa bahwa investigasi yang dilakukan Kemenhub hanya begitu-begitu saja, sanksi yang diberikan juga harus jelas dan tepat, tidak boleh main-main.

Setelah membaca laporan investigasi Kemenhub, Fary melihat memang banyak terjadi kesalahan yang dilakukan Air Asia dan Lion Air. Fary juga meminta semua Anggota Komisi 5 membacakan hasil investigasi tersebut. Direktur Umum Lion Air juga sudah bersedia diberi sanksi bila memang bersalah. Fary juga mempertanyakan keraguan Kemenhub dalam memberikan sanksi.

Hampir semua Anggota Komisi 5 yang hadir meminta investigasi sebelum Kemenhub memberikan sanksi pembekuan. Fary dan Komisi 5 siap mengawal rekomendasi selama satu bulan, kemudian akan memanggil Kemenhub untuk menanyakan apakah Lion Air dan Air Asia menjalankan rekomendasi yang diberikan. Apabila dalam satu bulan tidak bisa satisfied, Fary menanyakan kepada Kemenhub haruskah izin penerbangan Lion Air dan Air Asia dicabut atau akan diberikan waktu kembali. Fary tidak ingin melihat lagi masalah ini terus berlanjut, apalagi sampai ada petisi online agar Pemerintah tidak takut dengan Lion Air.

Fary menyampaikan bahwa Kemenhub ingin statuta penerbangan Indonesia menjadi kategori satu, tetapi bila tidak dapat masuk kategori satu, maka Dirjen Perhubungan Udara diharapkan untuk mundur dari jabatannya. Fary melanjutkan, sebagai oposisi dirinya mendukung Kemenhub, sedangkan Rendy dari partai penguasa marah-marah kepada Kemenhub. Fary tidak ragu untuk menagih janji dan akan mengawal rekomendasi selama satu bulan karena ingin ketegasan yang jelas.

Fary menanyakan kapan Kemenhub mengatakan bahwa Lion Air tidak satisfied? Apabila Lion Air belum ada perbaikan, maka secara otomatis izin terbang Lion Air akan dicabut permanen.  [sumber]

Sarana, Prasarana dan Infrastruktur di Daerah Pinggiran Perbatasan di Kabupaten Sintang

19 April 2016 - Fary meminta bahan presentasi dari Bupati Kabupaten Sintang untuk didukung ketika rapat dengan mitra. Fary mendukung apabila kabupaten ini mekar nanti yang jadi gubernurnya adalah Lasarus yang memang berasal dari Kalimantan Barat.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Fary turut menanggapi pencurianyang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, check in/out di bandara sangat penting dan harus dimaksimalkan, bahkan bila perlu hal itu dilakukan juga di dalam pesawat.

Fary berharap Komisi 5 dapat menyelesaikan RUU Jasa Konstruksi. Terkait hal itu, Fary menilai banyak kasus jasa konstruksi berkaitan dengan Kemenhub. Oleh karena itu, Fary berharap pejabat Eselon 1 dan 2 Kemenhub dapat ikut serta dalam pembahasan RUU Jasa Konstruksi.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 -  Sebagai pimpinan rapat, pada evaluasi Mudik kali ini Fary apresiasi kepada para Mitra Rapat atas turunnya tingkat kelakaan lalu-lintas di tahun 2015. Namun, Fary juga memberi sedikit catatan ke Kementerian Perhubungan agar meningkatkan sosialisasi 'Safety First' terkait masih minimnya akses informasi terutama pada titik rawan kemacetan, kejadian bencana alam, serta perilaku nakal para pemudik.  [sumber]

Bea Cukai Benahi Masalah 'Dwelling Time'

5 Agustus 2015 - (DetikNews) - Menurut Fary Djemy Francis penunjukan Direktorat Bea dan Cukai sebagai koordinator untuk pembenahan dwelling time tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

"Karena sesuai dengan pasal 1 ketentuan umum otoritas pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial," kata Ketua Komisi V Fary Djemy Francis melalui pesan singkat, Selasa (4/8/2015).

Selain itu, lanjut Fary, Penunjukan bea cukai terkesan merupakan solusi reaktif, parsial dan kurang komprehensif. Sebab seharusnya hal itu dilakukan berdasarkan kajian dan analisis kelembagaan yang mendalam. 

"Hampir di seluruh negara, Singapore, Hongkong dan lain-lain, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilakukan oleh port authority dan sangat jarang dilakukan oleh custom (bea dan cukai) dan payung hukum pelaksanaan tersebut tidak jelas, sampai sejauh mana wewenang dan tugas bea cukai dalam mengkoordinir," ujarnya.

"Hal ini tentu akan berpotensi terulangnya permasalahan yang ada saat ini," tambahnya.

Sebelumnya pada Senin (3/8) lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofjan Djalil menggelar rapat mengenai masalah dwelling time atau proses bongkar hingga keluar barang di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. 

Dalam rapat tersebut disepakati Direktorat Bea dan Cukai akan dipercaya sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pembenahan dwelling time di pelabuhan.

"Tujuan rapat tadi adalah kita ingin melakukan penyederhanaan proses di pelabuhan. Intinya dari pre custom clearance,custom clearance, dan post custom clearance, semuanya. Jadi nanti bea cukai yang jadi koordinator untuk proses penyederhanaan ini," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai mengikuti rapat tersebut. (sumber)

Kualitas Keamanan Penerbangan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 25 Juni 2015 - Fary menegaskan bahwa rapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini bukan untuk menghasilkan kesimpulan tetapi untuk meminta masukan yang akan dijadikan pedoman Panitia Kerja (Panja) Penerbangan.  [sumber]

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia tanggal 7 April 2015 - Fary menyatakan bahwa atas apa yang ditemukan di lapangan bandara yang dibangun (daerah Timur Indonesia) tidak ada hidrannya.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

10 Juni 2015 - Fary saran ke Menteri Perhubungan (Menhub) agar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam laporan tertulis sebaiknya diserahkan saja dan besok dilanjutkan lagi dengan sesi pendalaman dan tanya-jawab.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Fary menegaskan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) harus pahami UU MD3 tentang hubungan Mitra dengan Komisi 5. Fary menilai hubungan antara anggota Komisi 5 dan jajaran di bawah Kemenhub tidak jalan dengan baik. Fary minta konfirmasi ke Menhub apakah ada larangan darinya.

Fary juga menyoroti pemakaian istilah Tol Laut. Menurut Fary arti kata Tol itu adalah tiap melewati bayar. Fary minta penjelasan ke Menhub apakah Tol Laut artinya tiap orang lewat perairan Indonesia harus bayar atau tidak.  [sumber]

Penghapusan Low Cost Carrier (Penerbangan Murah) Oleh Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan

Mengenai penghapusan Low Cost Carrier (Penerbangan Murah) oleh Menhub Jonan, Fary berkomentar di Kompas pada tanggal 8 Januari 2015, bahwa masyarakat menengah ke bawah masih memilih penerbangan murah.

"Menurut Fary, murahnya harga tiket pesawat tidak berarti juga bahwa maskapai LCC mengabaikan keselamatan penumpang. "Sebaiknya Menteri Perhubungan sebagai regulator fokus saja untuk memastikan agar (maskapai) patuh menerapkan prosedur keselamatan," kata Fary melalui pesan singkat kepadaKompas.com, Kamis (8/1/2015). " (baca di sini)

Kecelakaan AirAsia QZ-8501

Fary Djemi Francis memberikan info bahwa anggota Komisi V sedang ke Pangkalan Bun tempat evakuasi kecelakaan AirAsia QZ-8501. Ia juga berjanji mengawal untuk memastikan keluarga korban mendapatkan hak mereka dari  AirAsia (baca disini)

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Watampone
Tanggal Lahir
07/02/1968
Alamat Rumah
Jl. Asoka No.20, RT.02/RW.01, Kelurahan Oetona, Kota Raja. Kota Kupang. Nusa Tenggara Timur
No Telp
081 2377 4902

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Nusa Tenggara Timur II
Komisi
V - Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian dan Pertolongan