Sikap Terhadap RUU

Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU Jasa Konstruksi - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Fary berharap pembahasan ini betul-betul bisa menjadi kebanggaan kita kalau bisa selesai di masa sidang selanjutnya. Fary menjelaskan untuk susunan Panja dari pemerintah, kementerian diharapkan menyerahkan anggota eselon I dan II atau terkait. Fary memutuskan berdasarkan mekanisme pembahasan UU, Komisi 5 DPR-RI mengusulkan DIM tetap langsung disetujui dalam rapat ini.

Pembahasan Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan Pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pembahasan RUU tentang Arsitek — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI

Fary sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Daftar Inventaris Masalah (DIM) dibagi atas kategori Tetap sebanyak 119 DIM, Penyempurnaan Redaksional sebanyak 18 DIM, dan Perubahan Urutan sebanyak 3 DIM (Pasal 49, 50, dan 52). Jumlah keseluruhan DIM sebanyak 363 DIM, termasuk di dalamnya DIM yang diberikan nomor a,b,c dan seterusnya. Fary menginginkan agar DIM kategori Tetap, substansi dan rumusannya dapat disetujui pada Raker hari ini, sedangkan untuk DIM yang lainnya akan dibahas pada rapat selanjutnya. Selanjutnya, Fary membagi Anggota Panja RUU tentang Arsitek. Jika mengacu pada aturan yang berlaku, Panja yang dibentuk harus dihadiri oleh setengah Anggota Komisi 5 DPR-RI. Oleh karena itu, komposisi pembagian dari masing-masing fraksi adalah PDI Perjuangan 5 orang, Golkar 5 orang, Gerindra 4 orang, Demokrat 3 orang, PAN 3 orang, PKB 2 orang, PKS 2 orang, PPP 2 orang, Nasdem 2 orang, dan Hanura 1 orang. Jumlah keseluruhan Pimpinan dan Anggota Panja sebanyak 29 orang. Fary mengimbau agar masing-masing fraksi menyerahkan nama-nama anggotanya untuk masuk dalam susunan Panja RUU tentang Arsitek, begitu juga dengan Pihak Pemerintah. Terakhir, Fary mengatakan bahwa Rapat Panja akan diadakan pada 19 September 2016, diikuti dengan pembahasan RKA K/L Tahun 2017. Fary menhimbau agar dalam pembahasan RUU tentang Arsitek dapat berjalan lancar, mengingat Komisi 5 DPR-RI belum menghasilkan produk hukum di masa sidang ini. 

Pengambilan Keputusan Tingkat 1 Rancangan Undang Undang (RUU) Jasa Konstruksi — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Fary Djemy Francis mengatakan bahwa hasil pembahasan panja semua sudah disetujui untuk dibawa dalam raker terkait RUU Jasa Konstruksi.

RUU Arsitek — Komisi 5 DPR RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah

Fary meminta apabila sudah ada kesepakatan, maka bisa langsung diserahkan pada Badan Musyawarah DPR RI. Fary memastikan independensi dewan arsitek.

Penyerahan DIM RUU Sumber Daya Air serta Pembentukan Panja RUU SDA — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Fary Djemy menyampaikan bahwa DIM ini Komisi 5 terima sekaligus akan dibahas melalui panja yang akan dilakukan konsinyering selama 3 hari. Fary Djemy selaku pimpinan memberitahu bahwa acara selanjutnya yaitu agenda pembentukan panja. Fary Djemy menanyakan kepada anggota Komisi 5 apakah total anggota panja 30 apakah disetujui, dan para anggota menyetujuinya. Fary Djemy mengatakan yang akan menjadi ketua panja dalam hal ini adalah wakil ketua komisi yaitu Lasarus karena menurutnya Lasarus dapat lebih intensif lagi pembahasan panja ini.

Penyerahan DIM RUU Sumber Daya Air serta Pembentukan Panja RUU Sumber Daya Air —Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR)

Fary Djemi mengatakan bahwa berdasarkan mekanisme DIM RUU SDA yang di bahas disini terdapat 234 DIM, dan DIM ini diterima sekaligus akan dibahas melalui panja yang akan dilakukan konsinyering selama 3 hari, dan selanjutnya membahas tentang pembentukan panja. Fary juga mengatakan bahwa DIM RUU ini terdiri dari 15 BAB. Total anggota panja 30, ia juga menanyakan apakah hal tersebut dapat disetujui, dan anggota mengiyakan. Yang akan menjadi ketua panja dalam hal ini adalah wakil ketua komisi yaitu pak Lasarus dan jika ketua panjanya Pak Lasarus bisa lebih intensif lagi pembahasan panja ini.

Pengambilan Keputusan terhadap RUU Sumber Daya Air dalam Pembicaraan Tingkat I — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

Fary menanyakan kesanggupan Pemerintah terkait pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, namun pada intinya ia berharap Pemerintah dapat melaksanakan hal tersebut.

Tanggapan

Masukan dan Pandangan terhadap Perbaikan Penerbangan Nasional — Panja Penerbangan Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan Maskapai Penerbangan Nasional

Fary mengatakan bahwa ketika ia berkunjung ke Batam, kesiapan maskapai penerbangan harus didukung komitmennya. Menurutnya, selama regulator belum bekerja dengan baik, maka kualitas penerbangan akan dianggap buruk. Ia sebagai Pimpinan Komisi 5 menyampaikan jika ada hal-hal yang ingin disampaikan demi keselamatan, mohon jangan takut untuk disampaikan. Ia mendukung Menteri Perhubungan yang ingin memecat dirjen apabila standar penerbangan tidak meningkat.

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Fary berpendapat bahwa sangat penting dalam check in/check out di bandara harus dimaksimalkan, di dalam pesawat juga harus diperhatikan. Fary mengusahakan paling tidak dalam masa sidang DPR-RI ini, Komisi 5 DPR-RI bisa selesaikan RUU Konstruksi.

Panja Jasa Konstruksi - RDPU Komisi 5 dengan Dirjen Bina Konstruksi

Fary menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI akan berangkat ke dua negara, yakni Korea Selatan dan Kanada untuk memperbaiki UU Jasa Konstruksi, dan dalam kunker ke Korsel dan Kanada tersebut, Komisi 5 DPR-RI meminta ada pendampingan dari Dirjen Bina Konstruksi.

RKP 2016 dan Pagu Indikatif 2016 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Fary menengaskan bahwa disini kita tidak bicara politik, tetapi bagaimana mengenai pembangunan infrastruktur yang mesti diperhatikan. Fary berpendapat untuk membangun desa, bisa dimulai dari program transmigrasi.

Persiapan Mudik 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Fary menjelaskan penggunaan transportasi darat lebih banyak didominasi.

Tol Cipali sudah diresmikan namun perlu diperhatikan rambu & marka jalan, dan dengan adanya tol cipali beban jalan akan berkurang.

Peran angkutan laut harus dioptimalkan. Kelayakan kapal harus menjadi syarat utama sebelum berlayar.

Kapal yang tidak memenuhi syarat tak boleh berlayar, dan tingginya akomodasi di bandara perlu didukung oleh navigasi delay yang harus diminimalisir.

Selain itu, tol cipali diprediksi mengurangi beban pantura hingga 40%.

Pembangunan Tol Laut dan lain-lain - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Fary mengkritisi terkait satuan 3 yang Komisi 5 DPR-RI dapatkan sama seperti APBN 2015, bukan seperti yang dilaporkan Kemenhub itu semestinya. Fary menanyakan mengapa memakai istilah Tol Laut, sebab pahamkah kita arti dari kata TOL ini.

Evaluasi Angkutan Lebaran 2015 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan Korlantas Polri

Fary mendesak pemerintah meningkatkan fungsi pengawasan, penegakan hukum, dan melakukan perbaikan sarana. Fary juga meminta pemerintah untuk melakukan analisis yang lebih komprehensif terhadap penanganan arus mudik dan arus balik.

Penjelasan Pokok-Pokok Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PUPR dalam Nota Keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Fary baru menyadari bahwa ada perbedaan sistem penganggaran antara yang saat ini dengan yang telah disepakati pada Raker yang sebelumnya. Ia meminta penjelasan langsung dari Menteri PUPR terkait sistem penganggaran yang ada di Kementerian PUPR. Fary heran dengan isu tenaga kerja yang di-PHK. Padahal, setiap penambahan anggaran Rp1 Triliun dapat menyerap 30.000 tenaga kerja. Terakhir, Fary mengajak dan mendorong Kementerian PUPR terkait usulan RUU tentang Sumber Daya Air.

Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Fary mengatakan bahwa good practice case perlu diberikan kepada Komisi 5 DPR-RI untuk pemanfaatan anggaran. Sebab, banyak yang masih mangkrak ketika anggota Komisi 5 DPR-RI melakukan kunjungan kerja.  Menurutnya, pemanfaatan terhadap yang dibangun menjadi sebuah keharusan. Fary juga meminta bantuan dan dampingan kepada Kementerian PUPR RI untuk RUU tentang Jasa Konstruksi dan juga RUU tentang Arsitek yang diharapkan sudah dapat diselesaikan di tahun ini. Fary menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI sudah melakukan kunjungan kerja untuk RUU tentang Jasa Konstruksi ke Republik Ceko dan sudah mendapatkan banyak informasi juga mengenai RUU tentang Arsitek. 

Sarana, Prasarana, dan Infrastruktur Sintang - Audiensi Komisi 5 dengan Bupati Sintang

Fary sangat mendukung pemekaran Kabupaten Sintang, dan akan menyampaikan aspirasi dari Bupati SIntang tersebut kepada mitra terkait.

Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Fary mengatakan bahwa untuk setiap kota kabupaten di mitra kerja tanggal 8-16 Oktober akan dirapatkan lagi.

RAPBNP Tahun 2016 - Raker Komisi 5 dengan Basarnas dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

Fary bisa memahami penjelasan Basarnas bahwa DPR-RI setuju dengan apa yang dipaparkan Basarnas, dan terkait Kementerian Desa, PDT, dan Trasnmigrasi, Fary juga setuju uang Rp500M tersebut dikembalikan saja, dengan catatan melampirkan semua kesimpulan yang diberikan dahulu, dan jika mau ada tambahan biaya Rp500M, dibagi merata dengan mitra Komisi 5 DPR-RI lainnya. Fary berharap sebenanrnya terkait anggaran ini tidak dipotong, sebab ini merupakan dukungan politis Komisi 5 DPR-RI ke mitra.

Keselamatan Nasional — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Komisi 5 DPR-RI mendesak pemerintah untuk melaksanakan seluruh peraturan No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Adapun rekomendasi Komisi 5 DPR-RI mendesak untuk membuat roadmap untuk menjadi kategori satu agar dapat membuka rute baru, mendesak untuk secara rutin melakukan pengawasan ke maskapai, mendesak untuk menciptakan iklim yang kondusif, mendesak untuk mendukung penerbangan perintis, menciptakan KNKT sebagai lembaga yang independen, dan beberapa lainnya.

Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas dan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Tertinggal dan Transmigrasi

Fary menjelaskan untuk biaya hidup justru lebih mahal di luar Jawa, di mana negara harus hadir membantu tolong anggaran dana desa ditempatkan di daerah yang seharusnya diprioritaskan.

Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS) dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS)

Fary mengatakan bahwa rekomendasi dari BPK dan BMKG sudah tuntas, namun untuk Basarnas rekomendasinya masih dalam proses.

Evaluasi Penanganan Sarana dan Prasarana Transportasi Natal Tahun 2015 dan Tahun Baru 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kementerian Perhubungan RI, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala Korps Lalu Lintas, Kepala Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, dan Lion Air

Fary sebagai Pimpinan Rapat mengatakan bahwa kemacetan ada hubungannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, kecelakaan yang terjadi didominasi karena faktor manusia. Tahun ini, isu kenaikan tarif tidak menjadi isu publik. DPR-RI meminta audit sarana dan prasarana yang sudah diberikan ke daerah, seperti kapal feri, karena banyak kapal yang diberikan kepada daerah, namun tidak dapat dioperasikan. 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Seluruh Mitra

Fary mengatakan laporan tertulisnya sebenarnya sudah didapatkan. Ia menanyakan dokumen-dokumen yang sudah dibaca sudah dirasa cukup untuk dilanjutkan pembahasan dan disahkan atau belum. Hari ini Komisi 5 bisa mengesahkan anggaran besar yang sudah disinkronisasi oleh Banggar. Hari ini hanya membahas anggaran besarnya saja, nanti untuk detailnya akan dibahas selanjutnya. Ia mengatakan pak Hamka tidak marah, tetapi keras. Ia mengatakan harus fair ketika yang disampaikan tidak terakomodir. Ia mengatakan tidak memaksakan dapat dipenuhi, tetapi ia meminta disampaikan secara transparan. Ia meminta Menteri untuk Raker lagi sebelum anggaran disampaikan ke Menkeu atau Pemerintah. Ia mengatakan jika Menteri PDT tidak datang, maka tidak akan disahkan. Alangkah baiknya Menteri PDT datang dulu, permisi untuk balik itu tidak apa-apa. Ia menyampaikan selamat datang kepada Menteri PDT dan meminta maaf kalau memang dipanggil oleh Presiden atau Wapres namun pembahasan hari ini juga penting karena menyangkut masalah pengesahan anggaran. Ia berharap hal yang disampaikan bisa menjadi komitmen dan dijalankan sesuai aturan perundang-undangan. Ia mengatakan 8 Fraksi setuju, 1 Fraksi tidak menyatakan pendapat, 1 Fraksi tidak hadir. Ia menyatakan untuk mitra Komisi 5 disetujui.

Persiapan Mudik Lebaran Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI (Kakorlantas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Basarnas

Fary mengatakan jumlah kecelakaan memang semuanya menurun namun masih cukup banyak. Komisi 5 DPR RI meminta untuk kecelakaan bisa diminimalisir targetnya sampai zero. Tolong sampaikan kepada Komisi 5 DPR RI mengenai menggratiskan tol, namun harus tegas. SPMnya harus benar-benar terjamin. Mohon dikaji jangan sampai menjadi masalah baru berkaitan kemacetan di daerah lain.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

Fary mengatakan tidak pernah mendapat undangan dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terkait program di dapil. Fary mengatakan Komisi 5 DPR RI tetap mendukung Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi karena kementerian ini membuat anggota Komisi 5 DPR RI dekat dengan rakyat, sampai ke desa.

Pembahasan RKP dan RAPBN 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri PUPR, Menteri Perhubungan, Menteri DPDTT, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala Bapel BPWS

Fary mengatakan untuk Brexit akan dibahas di rapat selanjutnya dan ia meminta jangan melirik Menhub saja karena ada Men PUPR dan Mendes juga. Ia meminta komitmen MenPUPR untuk penggunaan anggaran. Ia juga meminta untuk memperhatikan tujuan Pemerintah karena selama ini Kemen PUPR sudah diberikan anggaran besar, tetapi fakta di lapangan tidak ada. Ia menyampaikan kemiskinan meningkat menjadi 22.4%, naik di atas 1 juta. Ia meminta Men PUPR dan Menhub melakukan audit peresmian. Ia mengatakan Komisi 5 akan membahas serius setelah nota Presiden sudah ada sehingga program itu bisa jalan. Ia mengapresiasi Kemendesa karena melakukan perubahan. Ia mengatakan yang penting untuk Kemendesa adalah uang itu sampai ke rakyat, dimanfaatkan rakyat, dan dirasakan hasilnya oleh rakyat.

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas), Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS)

Fary menyesalkan adanya pemotongan anggaran yang dapat mempengaruhi kinerja dan mengharapkan agar lembaga mitra dapat mempertahankan anggarannya jika programnya dinilai krusial dan strategis.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen), Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan RI

Fary mengusulkan pemotongan anggaran tidak dipukul rata. Ia menyebut bahwa Kemenhub RI tidak mendapatkan tambahan anggaran, sementara kementerian lain mendapatkannya. Ia merasa prihatin dengan pemotongan anggaran yang sudah ada pada pembahasan APBN 2016 murni. Ia meminta audit pemanfaatan dibuat dengan baik. Fary menanyakan dampak dari adanya pemotongan anggaran terhadap program-program dan kinerja Kemenhub RI khususnya yang berkaitan dengan masyarakat. Menurutnya, daripada menghapus program, lebih baik ditunda.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Farry menjelaskan bahwa kalau kita mengikuti dinamika tentang pembahasan anggaran, ada kmungkinan bahwa akan terjadi pemotongan apalagi sekarang dibahas tax amnesty yang membahas target dan terlalu optimis kalau itu terjadi maka akan dibahas lagi. Kami meminta dana PMN yang dahulu kita meminta pending hampir Rp50 triliun, sekarang malah diajukan lagi ingin didorong jadi Rp54 triliun dan sekarang sedang dibahas di Komisi 6 DPR.

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Fary sebagai Pimpinan Rapat meminta penjelasan tentang kunjungan Presiden ke tempat yang akan dilakukan pembangunan. Ia juga meminta penjelasan mengenai program jangka panjang dari Kementerian PUPR. Menurutnya, beberapa kasus yang ditangani Kementerian PUPR banyak yang terbengkalai. Oleh karena itu, ia meminta penjelasan mengenai kebijakan yang telah diambil oleh Kementerian PUPR dalam menangani permasalahan tersebut.  

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Unit Organisasi Eselon 1 Kementerian Perhubungan RI dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI

Fary meminta agar pelabuhan yang sedang dikerjakan dan yang belum diajukan untuk segera disampaikan. Ia juga meminta penjelsan terkait Rencana Induk Pengembangan (RIP). Fary mengimbau kepada Dirjen Perhubungan Laut untuk dapat menentukan program prioritasnya. Jika anggarannya tidak ada, ia menyarankan untuk menghapus programnya saja. Terakhir, Fary meminta untuk melakukan audit pemanfaatan terhadap pembangunan pelabuhan yang sudah diresmikan. Ia menanyakan tujuan dari pembangunan pelabuhan tersebut. 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas)

Fary mengatakan harapan bahwa BMKG tidak menerima pemotongan anggaran begitu saja tetapi nantinya mengganggu kinerja dan terjadi kecelakaan. Komisi 5 akan rapat internal untuk memutuskan apakah perlu membentuk Panja khusus BMKG.

Pembekuan Lion Air oleh Kementerian Perhubungan - Audiensi Komisi 5 dengan Manajemen Lion Air

Fary menjelaskan bahwa Komisi 5 DPR-RI memberikan pengawasan dalam Panja Keselamatan Nasional kepada pemerintah. Fary akan menyampaikan aspirasi dari hasil audiensi ini kepada Kementerian Perhubungan. Fary menegaskan tetap akan mengawal terkait sanksi kepada maskapai-maskapai yang bermasalah.

Infrastruktur Nusa Tenggara Timur — Komisi 5 DPR-RI Audiensi dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Berkaitan dengan anggran 2016, Fary mengatakan bahwa ada peningkatan anggaran untuk NTT, yaitu sejumlah Rp.2,9 Triliun. Fary juga mengatakan bahwa ada peningkatan APBD dalam alokasi dana transportasi, baik di darat, laut dan udara. Fary menegaskan bahwa di Kupang akan ada tol laut.

Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Desa - Raker Komisi 5 dengan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi

Fary menyampaikan bahwa program di desa atau dapilnya belum juga jalan, padahal sudah mau masuk bulan Mei.

Insiden Kecelakaan Penerbangan dan Polemik Transportasi Darat Berbasis Aplikasi Online - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Fary menegaskan agar upaya safety menjadi prioritas, dan jika itu berkaitan dengan safety security, untuk ceklis yang sudah dilaksanakan. Fary menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI tidak menutup alternatif yang dibuat oleh masyarakat untuk mendukung transportasi kita.

Persiapan Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi dalam rangka Penanganan Arus Mudik Lebaran Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Korps Lalu Lintas Polri, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), serta Badan Search and Rescue Nasional (Basarnas)

Fary mengatakan terobosan apa yang baru terkait solusi kemacetan dan mengatasi pemudik dengan kendaraan roda dua. Kebutuhan bis meningkat, sementara 53% bus pariwisata tidak layak jalan. Ditemukan sabu di kabin Lion Air rute Palembang-Surabaya, penumpang tanpa tiket masuk Lion Air, bahkan masyarakat masuk bandara Samratulangi dengan mudah. Fary mengapresiasi evaluasi angkutan di tahun 2016 yang kecelakaannya menurun 68%.

Pengambilan Keputusan Tingkat 2 Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Republik Indonesia-Singapura, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pansus RUU Terorisme dan RUU Wawasan Nusantara, Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU Pertembakauan, Laporan Badan Legislasi atas Prolegnas 2015-2019, dan Pidato Penutupan Masa Sidang — Rapat Paripurna DPR RI

Fary menyampaikan Laporan Komisi 5 atas Pembicaraan Tingkat I RUU Jasa Kontruksi. RUU Jasa Kontruksi (Jakon) resmi menjadi RUU inisiatif DPR para Paripurna tanggal 13 Oktober 2016. RUU Jakon ini mengalami perubahan lebih dari 50% dari UU 18/1999. Raker Komisi 5 dengan Pemerintah pada 24 Februari 2016 membahas 915 DIM. Tanggal 7 Desember 2016, semua fraksi sepakat membahas RUU Jakon ke pembahasan tingkat II. RUU Jakon terdiri dari 14 bab dengan 104 pasal. Dalam RUU ini, badan kontruksi asing dan jasa kontruksi asing diatur secara ketat. Pemenuhan upah bagi tingkat jabatan ahli telah diatur oleh UU. Pengelolaan SDM dalam bidang kontruksi harus dilengkapi sertifikasi kinerja yang telah diatur dalam RUU ini. Tim Panja sepakat menghapus ketentuan pidana/perdata, jika ada masalah maka dilakukan musyawarah. RUU ini mengatur dugaan kejahatan/pelanggaran kerugian negara hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Terima kasih kepada MenPUPR, Menaker dan Menkumham yang telah membahas RUU Jakon secara baik dan komprehensif.

Evaluasi Natal dan Tahun Baru, dan Kecelakaan Transportasi Serta Isu Terkini Lainnya — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan, Sekretariat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kepala Badan SAR Nasional, Korps Lalu Lintas Polisi RI dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)

Fary menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI turut berduka cita atas kecelakaan di sektor transportasi, dan juga prihatin atas kejadian yang tidak sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP).

Selain itu ia juga berturut duka juga atas meninggalnya salah satu siswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) yang diakibatkan kebrutalan senior-seniornya.

Menurut Fary, kerusakan jalan nasional bukan karena cuaca saja tetapi beban muatan yang melebihi dan tidak ada tindakan tegas dari pihak terkait.

Fary juga mengapresiasi performa ditjen darat karena di tahun sebelumnya laut dan udara paling baik.

Fary mengatakan bahwa kini STIP telah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Preman, itu yang ia dapatkan dari grup atas kelakuan senior STIP.

Membahas Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembubaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Fary mengatakan bahwa pembubaran BPLS adalah hak Presiden. Selanjutnya fungsi dilanjutkan oleh Kementerian PUPR. Biaya upaya penanggulangan lumpur, biaya penanganan infrastruktur dan lain-lain, Komisi 5 DPR-RI perlu memberikan perhatian yang lebih. Fary juga berterima kasih kepada Menteri PUPR karena telah melakukan focus group discussion tentang RUU Arsitek. Fary berharap dalam masa ini bisa diselesaikan. Fary juga menginformasikan bahwa hari selasa akan masuk ke dalam Panja dan berharap Menteri PUPR mendukung hal tersebut.

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Fary mengatakan revisi Permen 32/2016 sudah ada dan sesuai dengan apa yang direkomendasikan oleh Komisi 5. Komisi 5 masih memberikan toleransi, tapi harus ada keteegasan terkait tarif STNK. Fary mengatakan asosiasi driver online meminta payung hukum agar pekerjaan ini dilegalkan, Fary bertanya apakah ada langkah strategis atau terobosan dalam rangka menjawab aspirasi driver online. Fary mengatakan driver di lapangan merasa dirugikan dengan berbagai ketentuan dari perusahaan online.

Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Kepala BMKG, Kepala BNPP, dan Kepala Bapel BPWS

Fary sebagai Pimpinan Rapat meminta hasil penyempurnaan anggaran dari masing-masing mitra kerja untuk segera diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI. Fary mengatakan bahwa Fraksi Partai Gerindra tidak menyatakan pendapat pada Raker saat itu. Ia menyatakan, pandangan Fraksi Partai Gerindra akan disampaikan di Banggar nanti. Ia menambahkan, pihaknya akan menyerahkan keputusan kepada Pemerintah mengenai penggunaan anggaran tersebut. Fary mengusulkan agar Anggota Komisi 5 DPR-RI dapat memberikan persetujuan terlebih dahulu untuk besaran anggaran yang sedang dibahas, selebihnya akan diserahkan kepada Pemerintah. Fary meminta ada penjelasan secara umum mengenai peta alokasi anggaran masing-masing mitra kerja. Fary kembali menyebutkan bahwa fraksi-fraksi yang belum memberikan keputusan di dalam Raker sebelumnya, yaitu Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat, sedangkan fraksi-fraksi yang menyetujui yaitu Fraksi PDI-P, Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Partai Nasdem, dan Fraksi Partai Hanura. Ia menyarankan hal tersebut dapat dimasukkan di bagian akhir kesimpulan, tepatnya di bagian catatan.

Lanjutan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan RI

Fary sebagai Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI akan mendalami hal-hal yang berkaitan dengan RKP dan RKA Tahun 2018. Menurutnya, banyak informasi yang diberikan secara tertulis, namun dirinya tidak tahu informasi tersebut benar-benar dicatat atau tidak. Ia juga menyampaikan bahwa dalam rapat ini telah merambah ke pembahasan nota keuangan. Logikanya, antara Pemerintah dengan DPR akan duduk dan mendengarkan bersama, lalu konsultasi dengan Presiden dalam pertemuan terbatas. Oleh karena itu, menurut Fary, Sekretaris Jendral (Sekjen) harus dapat menyadarinya jika menaruh input yang kurang baik, maka hasilnya pun akan kurang baik. 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Driver Online

Fary mengatakan harapan bahwa transportasi publik dapat meningkatkan safety, security dan pelayanan

Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran (TA) 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Fary D menanyakan pengakomodasian oleh Kemenhub dari usulan-usulan Anggota Dewan. Ia mengatakan rapat ini bukan formalitas saja karena terkadang mau disahkan tapi Anggota Dewan merasa tidak didengar. Ia juga mengatakan kadang Komisi 5 rapat dengan Dirjen-dirjen yang mereka tidak mencatat dan sepi saja. Ia membenarkan perkataan Pak Joseph bahwa kapal navigasinya tidak sampai Pulau Moa. untuk ke sana, harus nyambung lagi. Ia menyampaikan bahwa Pulau Moa sangat dekat sekali dengan Timor Leste, jadi ia meminta perhatiannya. Ia mengatakan sudah tidak mau banyak-banyak dan ingin membacakan kesimpulan rapat saja. Ia meminta apa yang dibahas disini akan dibahas lebih lanjut dengan para eselon 1 maupun eselon 2. Ia mengatakan yang dipresentasikan Menhub hari ini belum menggambarkan yang diusulkan para Anggota Dewan. Ia harap pada rapat internal nanti semua pejabat datang, tidak seperti yang lalu. Ia meminta kepada Menhub mensosialisasikan kepada para eselon pendapat dalam rapat dan menghimbau jangan sampai semua pendapat tidak dicatat. Ia menanyakan alasan dulu kegiatan untuk pembangunan pendidikan termasuk dan sekarang tidak. Ia mengatakan terlihat bahwa Menhub tetap memegang komitmen seperti rapat sebelumnya. Ia membahas waktu itu rapat Komisi 5 dengan Dirjen perhubungan darat dan ia yakin tidak dicatat. Ia mengatakan Permen kadang sering dibicarakan tetapi tidak dilaksanakan, malah melaksanakan yang lain. Ia mengatakan ada hal yang paling penting pada kajian agar tidak ada keributan di masyarakat. Ia mengatakan hal yang paling mendesak perihal transportasi online. Ia membahas jika MA DPR kalah, itu harus dipertanyakan karena sesuai instruksi Presiden berbeda.

Membahas RKA K/L Mitra Kerja Komisi 5 DPR-RI dalam RAPBN-P Tahun Anggaran 2017 – Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), dan Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Fary mengatakan pada pembahasan RAPBN tahun 2018, kita melihat perencanaan awal ditetapkan dalam RPJMN tahun 2015 sampai tahun 2019, seperti KemenPUPR sebesar Rp114,8 Miliar dan dapat direalisasikan hingga Rp110 Miliar. Kebutuhan pertahun dan pemenuhan renstra 5 tahun, bahwa dari setengah kebutuhan tidak terscapai. Fary mengatakan adanya pemtongan di Kemenhub mencapai Rp2 Triliun, sehingga kita harus bisa memposisikan untuk membela mitra kerja Komisi 5. Fary menyatakan bahwa Fraksi Geridnra menyatakan tidak berpendapat setuju atau tidak setuju terkait dengan penghematan anggaran.

RKA 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri PUPR, Basarnas, dan BMKG

Fary selaku pimpinan rapat membacakan hasil prsetujuan yaitu Partai PDI-Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Demokrat, Partai Nasional Demokrat, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitab Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Gerakan Indonesia Raya menyetujui RKA 2018, tetapi catatan dari Gerindra yaitu fasilitas LFLPP menjadi subsidi bunga, dan tidak disetujui karena akan menjadi beban pemerintah mendatang.

Dengan itu Fary selaku pimpinan rapat menyetujui dan mengetok palu sebagai tanda disahkannya RKA 2018. Fary juga menjelaskan hasil pengesahan KemenPUPR pagu sebesar Rp106.9 Triliun dan tambahan sebesar Rp475 Miliar, Dirjen Cipta Karya sebesar Rp16.1 Triliun, Badan penelitian pengembangan sebesar Rp16.95 Miliar, Pagu penggunaan BLU total anggaran sebesar Rp48.2 Triliun, BMKG sebesar Rp1.7 Triliun, dan Program dukungan lainnya sebesar Rp5.1 Miliar.

Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air — Komisi 5 DPR RI Audiensi dengan Asosiasi Perusahaan Air Kemasan Indonesia (ASPADIN)

Fary mengatakan aspek sosiologis akan menjadi pertimbangan yang matang

Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester I Tahun 2017 dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Fary mengatakan jalan dari Makassar ke Palopo perlu perhatian khusus karena perjalanan darat memerlukan 8 jam. Fary meminta mitra Komisi 5 untuk fokus kepada audit manfaat, seperti pembangunan yang diselesaikan tapi tidak terawat dengan baik. Fary mengapresiasi capaian-capaian dari rencana jangka menengah program 5 tahun pemerintah, yang menjadi PR untuk capaian 5 tahun adalah pembangunan rumah susun dan rumah swadaya. Fary mengatakan program yang belum tercapai adalah pembangunan jaringan irigasi, terobosan 2 tahun ini adalah pembangunan irigasi khusus untuk daerah dan tidak langung bersentuhan dengan APBN tapi masih termasuk perhatian Menteri PUPR. Fary meminta pembangunan dan pengamanan pantai dengan target 530 km menjadi perhatian Menteri PUPR.

Evaluasi Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester 1 Tahun 2014 dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Fary mengatakan bahwa Komisi 5 DPR-RI harus banyak melakukan rapat kerja dengan terjun langsung. Terhadap hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan, Fary mengatakan bahwa DPR-RI akan membawa ke paripurna, jadi seluruh fraksi akan menerima / menolak untuk ditindaklanjuti.

Persiapan Arus Mudik Lebaran Tahun 2018 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BMKG, Basarnas dan Korlantas Polri

Fary Djemy Francis menjelaskan bahwa kita sudah kunjungan kerja, temuan di Sulawesi Selatan mengenai bandara tersebut bisa disampaikan dan dipecahkan bersama.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2018 sampai dengan Bulan Mei 2018 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Laut dan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan

Fary mempertanyakan terobosan apa yang akan dilakukan agar persoalan berulang yang berkaitan dengan kecelakaan kapal ini tidak menjadi permasalahan yang klasik. Sudah ada 8 kali kecelakaan yang memakan korban jiwa sebanyak 200 orang pada tahun 2018 sehingga ini menjadi persoalan yang serius. Fary meminta kepada Dirjen untuk menyusun program safety dan security dan Anggota akan sepakat mengenai anggaran untuk hal tersebut.

Insiden dan Kecelakaan Kontruksi pada Proyek Strategis Nasional — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Fary mengatakan anggaran Kementerian PUPR naik sebesar Rp40 triliun dengan tujuan menyiapkan SDM dan instrumennya.  

Penyerahan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR RI Pada Masa Persidangan 1 s/d Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan

Fary mengatakan Komisi 5 tidak selalu meminta Dirjen untuk mendampingi anggota melakukan kunjungan kerja, tetapi kehadiran pemerintah dibutuhkan jika ada pengambilan keputusan yang positif. Fary berpendapat Menteri Perhubungan perlu melakukan audit dari manfaat program-program Kementerian Perhubungan yang sudah dilaksanakan. Fary mengatakan akan ada program BPSDM di NTT yang dihadiri 500-an nelayan, program ini bagus dan bisa dikomunikasikan dengan anggota Komisi 5 untuk terlibat. Fary menyampaikan di pelabuhan Manopo terjadi penimbunan parkir, apakah itu lahan parkir atau untuk hotel, tetapi tidak layak dengan anggaran Rp100 miliar. Fary mengatakan ada banyak program Kemenhub yang sudah selesai tapi tidak ada laporan progress ke Komisi 5, berharap laporan pemerintah ke Komisi 5 bisa ditingkatkan lagi. Fary mengatakan terkait transportasi online dalam Permen 108, jangan sampai pemerintah membiarkan transportasi online begitu saja karena sudah 3 tahun tidak ada kejelasan, mengingat bahwa Komisi 5 juga ingin mempercepat revisi peraturan mengenai transportasi lalu lintas.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2018 dan Alokasi Anggaran Unit Eselon I Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perkeretaapian, dan Kepala Bdan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan

Fary mengatakan Dirjen Perhubungan Darat menyampaikan bahwa kecelakaan kapal di Danau Toba terjadi ketika lebaran, dimana masyarakat ingin ramai-ramai naik kapal, tetapi apakah fungsi pengawasan jadi lemah, apakah bisa melempar tanggung jawab kepada Dishub Prov/Kab.

Pagu Indikatif Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

Fary mengatakan bahwa kita harus mendorong kebijakan anggaran tahun 2019 untuk program-program RPJM. Tingkat program anggaran yang bersifat pemberdayaan masyarakat yang sudah ditetapkan pada tahun 2018 untuk diimplementasikan. Fary mempertanyakan kepada Kemendes terkait dengan indikatornya dan parameternya yang banyak dipertanyakan.

Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga dalam RAPBN ta.2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, Menteri Perhubungan RI, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Plt. Kepala Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel-BPWS)

Fary membacakan alokasi anggaran K/L mitra kerja Komisi 5 DPR RI dalam RAPBN ta. 2019

• Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Rp110.731.599.735
• Kementerian Perhubungan: Rp41.554.917.054
• Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Rp4.325.623.104
• Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG): Rp1.754.228.195
• Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas): Rp1.986.896.526
• Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (Bapel-BPWS): Rp218.231.445

Fary membacakan pandangan PKS yakni Pemerintah harus melakukan efisiensi dan pembangunan dalam menentukan skala prioritas. Fraksi PKS berharap adanya lobi dari pimpinan agar ada penambahan anggaran. Pada intinya, fraksi PKS menyetujui anggaran dari masing-masing mitra kerja Komisi 5 DPR RI.

Bencana Alam Gempa di Palu dan Donggala — Komisi 5 DPR RI RDP dengan Sekjen, Irjen, Kepala Balitbang, Kepala BPSDM dan Kepala BPIW Kementerian PUPR

Fary menegaskan jujur ia sangat cukup senang terhadap presentasi Ibu Sekjen sehingga kita dapat melakukan evaluasi, monitoring dan sosialisasi khususnya untuk masyarakat inilah yang kita tunggu-tunggu. Kemudian, Fary menegaskan kembali dari Ibu Sekjen tidak perlu jawab jadi di jawabnya pada saat rapat terakhir saja pada saat sinkronisasi. Terakhir, Fary mengatakan mumpung ingat, coba tolong dibuat grand design untuk Maluku Barat Daya (MBD) karena ini daerah perbatasan dengan Timur Leste.

Penjelasan Alokasi Anggaran 2019 dan Pergeseran Belanja Modal ke Belanja Barang — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS)

Fary memberikan peringatan jika anggaran tidak disetujui. Menurut Fary, jika BMKG minta dukungan, maka harus bisa meyakinkan Menteri Keuangan.

Penyempurnaan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Pejabat Eselon I Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Fary menanyakan soal realisasi program 2018. Selanjutnya, ia melihat tidak adanya balai di daerah untuk mendampingi program pemerintah.

Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN 2019 — Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI

Fary mengatakan bahwa program di NTT harus dievaluasi.

Pembahasan Rincian Anggaran Untuk Fungsi dan Program Masing-Masing Unit Eselon 1 BMKG, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan Bapel-BPWS dalam RAPBN Tahun 2019 – Komisi 5 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BMKG, Deputi Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan Basarnas, dan Deputi Perencanaan Bapel-BPWS

Fary mengatakan bahwa dari rapat sebelumnya sudah disetujui akan memperjuangkan anggaran seperti yang sebelumnya, tetapi setelah kita bahas adanya penurunan anggaran. Sehingga Fary mempertanyakan bagaimana untuk kita bahas jika seperti ini.

Masalah Lahan Sawah terkait Pembangunan Pelabuhan Internasional Patimban — Komisi 5 DPR RI Audiensi dengan Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Patimban Subang

Fary mengatakan akan membicarakan masalah ini dalam rapat internal Komisi 5 DPR RI dan melakukan kunjungan kerja ke Desa Kalentambo dan Patimban Subang untuk melihat kondisi. Fary juga mengatakan akan berbicara dengan Pemerintah Daerah dan kementerian terkait, salah satunya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) agar pembangunan pelabuhan ini tidak merugikan masyarakat sekitar. Pada intinya, Komisi 5 DPR RI akan menindaklanjuti keluhan dari Paguyuban Tani Berkah Jaya Desa Kalentambo dan Patimban Subang.

Pemberlakuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2014 dan Nomor 104 Tahun 2017, dan lain-lain — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan (Menhub)

Fary D mengatakan bahwa Komisi 5 mengharapkan RDP dihadiri para direktur utama karena pembahasan ini kebijakan terkait tarif dan bagasi pesawat. Ia juga meminta penjelasan mengenai komponen biaya penerbangan terbesar yaitu bahan bakar, perawatan dan sewa pesawat. Ia menanyakan kesanggupan Pemerintah dalam membantu membuat kebijakan komponen spare part. Ia menanyakan mengenai kesiapan bandara atas kebijakan bebas bagasi.

Laporan Program, Anggaran dan Permasalahan lainnya - Raker Komisi 5 dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Indonesia

Fary menyampaikan bahwa banyak juga program-program KemenPUPR yang tidak Komisi 5 DPR-RI ketahui secara rinci, misalnya program Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Komisi 5 DPR-RI tidak mengetahui itu dilakukan dimana saja, selain itu pembangunan jembatan gantung juga masih mengawang-ngawang saja. Fary juga menyampaikan bahwa Komisi 5 DPR-RI mengapreasiasi pembangunan jalan, namun kualitas dan umur teknis daripada jalan ini juga perlu diperhitungkan. Jangan baru satu tahun beroperasi, tahun berikutnya sudah hancur lagi.

Pagu Indikatif RKA K/L t.a 2020 — Komisi 5 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI

Fary meminta Kemendes PDTT untuk fokus pada pembangunan desa di Papua. Fary mengatakan data dari Kemendes PDTT harus lebih jelas dan detail serta adanya peningkatan anggaran desa.

Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2020 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan

Fary menanyakan persentase target infrastruktur yang dibangun saat ini. Ia mengatakan di catatan baru 2 yang sudah dibangun dan pembangunan pelabuhan belum mencapai target tetapi anggaran sudah keluar.

Pagu anggaran Tahun 2020 – Komisi 5 RDPU dengan Eselon 1 Kemendes-PDTT

Fary mengusulkan untukdibutakan keputusan secara tertulis. Karena pola seperti ini perja dilakukan di Kemendes-PDTT, ini merupakan ruang yang bisa kita usulkan di komisi. Jika disepakati kita bisa anggarkan di program yang nantinya bisa kita masukan ke dapil.

Pengesahan RKA KL Tahun 2020- RDP Komisi 5 dengan Menhub, MenPUPR, Mendes-PDTT, BMKG, Basarnas, dan BPWS

Fary bertanya kepada mitra apakah anggaran yang akan disahkan dirasa cukup. Fary mengatakan para anggota masih ada waktu untuk meminta penjelasan terkait masing - masing mitra. Fary memohon adanya strategi dari Menteri PUPR untuk segera mengirim surat kepada Menkeu. Fary mengatakan Fraksi PKS dan Hanura tidak hadir rapat maka dinyatakan setuju atas RUU APBN 2020 di Komisi 5. Fery berterima kasih kepada Pak Rohman yang membuatkan anggota Komisi 5 kopi jika rapat sampai malam. Fery mengatakan bisa ada pada posisi sekarang karena jiwa besar orang - orang seperti Pak rohman yang sudah mendorong anggota melakukan hal besar untuk rakyat dan negara. Fery mengajak semua anggota meminta maaf kepada orang kesekretariatan. Fery mengatakan harus belajar dari tsunami politik yang pernah dilanggar oleh Komisi 5. fery mengatakan Komisi 5 butuh anggota - anggota yang kredibel dan berpengalaman supaya tidak bertindak merugikan rakyat.

Evaluasi Pelaksanaan APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2019 - Raker Komisi 5 dengan Menteri Perhubungan

Fary menyampaikan bahwa target biaya bidang Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPDSM) harus ditingkatkan serta dialokasikan secara merata. Dalam rapat, Fary juga menyoroti masalah bandara, Fary menyatakan bahwa Direktur perusahaan penerbangan sampai saat ini tidak pernah hadir dalam rapat, padahal seharusnya mereka bisa hadir untuk dimintai keterangan terkait permasalahan bandara.

Pengoperasian LRT dan MRT di Jakarta – RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perkeretaapian, Kepala Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek dan Dirut Kereta Cepat Indonesia.

Fary mempertanyakan apakah ada 1 stasiun atau halte yang mempertemukan ini semua, dan jika ingin dari stasiun satu ke stasiun lain harus mengguakan gojek jika menyambung . Fary berharap agar estimasi waktu rute kereta yang akan datang jangna terlalu lama, sebaiknya kedatangan kereta sekitar 5 menit dan berharap jangan hanya membangun saja tetpai untuk menanggulangi kemacetan, fary mengkhawatirkan jika maintenance akan dikurangi sehingga pelayanannya juga akan berkurang.

Pagu Anggaran 2019 - RDP Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Darat, Laut dan Udara, Perkeretaapian serta Kepala BPTJ

Fary mengatakan perlu diperhatikan segala aspek sebab Lion Air dikabarkan jatuh karena tidak layak
terbang dan ini berkaitan dengan fungsi pengawasan yang setiap tahun dianggarkan. Fary mengatakan, kesepakatan dengan Menteri Perhubungan berkaitan dengan program-program berbasis kemasyarakatan dan sosialisasi dapat melibatkan anggota Komisi 5. Untuk BPTJ, Fary mengagendakan akan diadakan rapat kembali
untuk membahas fungsi dan kewajiban. Fary mengatakan, mengenai subsidi, informasi yang didapat untuk kontainer, tol laut mendapat subsidi namun yang dikeluhkan adalah barang yang dimuat di tol laut ini mengatakan bahwa penuh tetapi ada beberapa pengusaha mengeluh barang dimuat di kapal subsidi. Fary
menuturkan, ini ada beberapa permainan dan mohon diperketat agar subsidi tepat sasaran. Fary mendukung untuk membentuk panitia kerja khusus dalam hal membicarakan anggaran agar berjalan tepat sasaran. Fary meminta laporan untuk Dirjen Perhubungan Darat selama 2018.

Pembangunan Pelabuhan Patimban – Rapat Dengar Pendapat Komisi 5 dengan Dirjen Perhubungan Laut.

Fary mengatakan terkait dengan persoalan Patimban perlu diadakan rapat gabungan dengan Komisi II karena dalam hal ini tidak hanya persoalan Patimban saja.

Peraturan Menteri Perhubungan No. 88 Tahun 2014 dan No. 104 Tahun 2017 – RDPU Komisi 5 dengan DPP GAPASDAP

Fary mengatakan akan segera ditindaklanjuti untuk memanggil Menteri dan Dirjen. Fary mengatakan bahwa keluhan DPP GAPASDAP
akan segera disampaikan kepada Menteri.

Status Ikatan Teknisi Pesawat Udara dalam Kementerian Ketenagakerjaan RI – Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 5 dengan Ikatan Teknisi Pesawat Udara

Dalam rapat dengar pendapat umum antara Komisi 5 dengan Ikatan Teknisi Pesawat Indonesia, Fary Djemi menyimpulkan bahwa telah tercatatnya empat poin yang dikeluhkan dari Ikatan Teknisi Pesawat Indonesia, yakni: Keberadaan Ikatan Teknisi Pesawat Indonesia, Keberadaan Mahkamah Penerbangan, Proteksi dan Perlindungan teknisi pesawat terbang lokal, akan diadakan konferensi pers. Fary mengatakan bahwa sebagian teknisi bernaung di perusahaan pemeliharaan dan ada juga yang berada di bawah perusahaan pesawat penerbangan. Fary mengingatkan karena menurut informasi Indonesia membutuhkan 12.000 mekanik untuk lima tahun ke depan, lalu mempertanyakan berapakah jumlah teknisi saat ini. Fary mengatakan bahwa adanya keinginan untuk menguatkan Ikatan Teknisi Pesawat Udara agar menjadi ikatan yang lebih profesional, karena apabila ada intervensi tertentu atas permintaan maskapai dan teknisi mengatakan layak unutk digunakan, maka teknisi yang akan disalahkan. Fary Djemy mengatakan bahwa dirinya mendukung penuh untuk penguatan ikatan-ikatan teknisi pesawat terbang dan meminta Kementerian Perhubungan untuk memperkuat asosiasi ini. Fary mengatakan agar tidak semua dibebankan kepada teknisi sedangkan anggaran Pemerintah ada 256 milyar. Fary mempertanyakan kapan acara musyawarah besar dilakukan.

Latar Belakang

Fary Djemy Francis terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Nusa Tenggara Timur II setelah memperoleh 48,351 suara. Fary adalah mantan aktivis dan pegiat di lembaga swadaya masyarakat. Fary adalah mantan Direktur Increase sebuah lembaga riset dan pelatihan berbasis masyarakat di Kupang (2006-2009) dan sebagai konsultan dan tenaga ahli banyak membantu badan-badan donor internasional dalam proyek-proyeknya di lapangan antara lain untuk UNICEF, UNHCR, AUSAID, GTZ, JICA dan OXFAM.

Sama seperti dengan periode 2009-2014 Fary kembali bertugas di Komisi V yang membidangi transportasi, pekerjaan umum, perumahan rakyat, desa dan pembangunan kawasan tertinggal.  Fary dipercaya menjadi Ketua Komisi V. 

Pendidikan

S1, Ekonomi Pertanian, Universitas Timor Leste, Dili (1989)

S2, Manajemen Agribisnis, Institut Pertanian Bogor, Bogor (1999)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah Fary adalah organisator di komunitas gereja dan kemahasiswaan. Fary adalah Sekretaris Umum Senat Universitas Timor Timur (1987-1989) dan Sekretaris BP Pemuda Kristen Hosana GKTT (1988-1992).

Setelah lulus kuliah Fary semakin giat berorganisasi dan menjadi Ketua Persatuan Kristen antar Universitas (PERKANTAS) Provinsi Timor Timur (1991-1995). Di 1995 Fary bergabung menjadi kader di organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) KNPI Timor Timur Bidang Kaderisasi (1995-1999).

Karena akar jaringannya di komunitas gereja di 2007 Fary dipercaya menjadi Dewan Penasehat Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI, 2007-2012).  Pada Pileg 2009 Fary mencalonkan diri menjadi calon legislatif mewakil Gerindra dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2009-2014 dan duduk di Komisi V.

Karir politik Fary di Gerindra semakin menanjak dan diberikan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjadi Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Bidang Keuangan dan Moneter (2012-sekarang) dan menjadi Ketua DPP Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur (organisasi sayap kepetanian Gerindra).

Pada Pileg 2014 Fary kembali mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan menjabat sebagai Ketua Komisi V. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Pembangunan Bendungan Karalloe

5 Desember - Fary menyudahi rapat karena jadwal penerbangan dirinya tidak dapat menunggu kehadirannya. Komisi 5 sudah mendengar aspirasi sehingga menurut Fary selanjutnya Komisi 5 akan mengadakan rapat internal untuk menindaklanjuti hal ini. Fary meminta Pemda Gowa untuk menindaklanjuti catatan rapat. Ia juga menyarankan agar masyarakat Karalloe mengidentifikasi perumahan yang tergusur kemudian laporannya diserahkan kepada Pak Hamka (KemenPUPR). [sumber]

RUU Arsitek

27 Juli 2016 - Fary mengungkapkan bahwa selama dua tahun di Komisi 5 belum pernah melakukan UU legislasi. Menurutnya, indikator keberhasilan DPR adalah menghasilkan UU dan untuk pembahasan RUU Arsitek hanya akan dilakukan dua masa sidang lagi.

Untuk pembahasan RUU Arsitek, menurut Fary akan dijadwalkan kembali pada masa sidang mendatang. Fary meminta agar pihak pemerintah menyusun Daftar Investarisasi Masalah (DIM) sesuai hasil pembicaraan Raker hari ini dan disampaikan ke sekretariat Komisi 5. Supaya pembahasannya efektif, Fary meminta pula kehadiran dari sekretariat negara, kepolisian, dan ahli bahasa.

Terkait dengan pergantian menteri, Fary mengatakan kepada semua anggota rapat bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPR) tidak akan diganti oleh presiden.  [sumber]

RUU Jasa Konstruksi

16 Maret 2016 - Berdasarkan mekanisme pembahasan undang-undang, Fary mengusulkan Forum agar DIM yang disampaikan MenPU-PR tetap langsung disetujui hari ini, sedangkan DIM lainnya akan dibahas melalui Panitia Kerja (Panja) RUU Jakon.

Fary berharap Kapoksi menyerahkan nama-nama untuk anggota Panja RUU Jakon. Fary juga meminta Pemerintah menyerahkan nama-nama anggota Eselon I dan II untuk susunan Panja dari Pemerintah.  [sumber]

24 Februari 2016 - Fary menyampaikan bahwa akan diadakan rapat kerja dengan agenda penyerahan Daftar Inventaris Masalah (DIM), serta pembahasan dan pembentukan Panitia Kerja (Panja) pada 3 Maret 2016. Panja akan dipimpin oleh Muhidin Mohamad Said, dan Lasarus akan menjadi Ketua Pembahasan RUU Arsitek. Mewakili Komisi 5, Fary meminta Kapoksi untuk menyerahkan nama-nama anggota Panja, serta meminta MenESDM, ahli bahasa, dan KemenPAN-RB untuk ikut membahas RUU Jasa Konstruksi.  [sumber]

19 Mei 2015 - Komisi 5 akan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Korea Selatan dan Kanada untuk memperbaiki draft RUU Jasa Konstruksi. Dalam Kunker ke Korea Selatan dan Kanada, Fery meminta adanya pendampingan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Dirjen BK). Dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Fary minta pembahasan terkait perlindungan negara terhadap pengguna jasa konstruksi dalam MEA 2016 nanti.  [sumber]

RUU Sumber Daya Air

31 Maret 2015 - Fary menyatakan bahwa Komisi 5 bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk ajukan UU untuk Sumber Daya Air untuk masuk Prolegnas 2016.  [sumber]

Tanggapan

Anggaran untuk Pembangunan

13 September 2018 - Pada RDPU Komisi 5 dengan PAPDESI Sulawesi Selatan, Fary mengatakan sejak menjadi Ketua Komisi 5, Pak Hamka menjadi salah satu anggota yang sangat luar biasa untuk memperjuangkan Dapilnya. Fary hadir untuk menerima secara resmi PAPDESI Sulawesi Selatan, atas nama Pimpinan, Fary mengucapkan selamat datang kepada Bapak/Ibu, Saudara/i. Sebelumnya,sewaktu Fary rapat di hotel, Pak Hamka membawa suratnya ke Fary untuk meminta persetujuan hadirnya PAPDESI Sulawesi Selatan ini, jadi benar-benar Pak Hamka ini memperjuangkan betul. Jika ada isu-isu yang dianggap perlu untuk kehadiran Komisi 5 langsung kesana tinggal bilang saja kepada kami. Fary mengatakan bahwa Komisi 5 semua tahu bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pendekatan yang dilakukan dalam rangka pembuatan dana desa itu bisa disebutkan dengan Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Fary mengatakan kepada teman-teman anggota untuk mendata desa-desa yang melaksanakan dana desa itu dengan baik. Fary menyampaikan mohon maaf jika yang menerima hanya dirinya dan Pak Hamka, untuk selanjutnya mungkin bisa penyerahan secara simbolik saja lalu selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Hamka. [sumber] 

Evaluasi Pelaksanaan APBN 2018 dan Alokasi Anggaran menurut Fungsi Program dan Prioritas Anggaran Kelembagaan 2019 

10 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 5 dengan Kemenhub,  Fary mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya anggota Kemenhub RI yang tewas dalam insiden kebakaran. Fary juga menambahkan bahwa di Sekjen, pengelolaan teknologi harus mampu mengelola transportasi online. [sumber] 

Krisis Gizi pada Anak & Angka Stunting di Indonesia

14 Februari 2018 - Fary mengatakan, mestinya setiap desa bisa menemukan isu yang paling penting di desa. Data bisa dicari dan didapatkan. Kalau berkaca pada data internasional mengenai stunting, maka ditemukan persentase yang lebih tinggi yakni 37-40%. Seharusnya ada program-program Kementerian dalam kaitannya dengan mengatasi stunting. Fary mengatakan pihaknya melakukan diskusi dan tatap muka dengan para tokoh agama berkaitan dengan partisipasi para tokoh lintas agama dalam pencegahan stunting. Ternyata, para tokoh agama tidak banyak dilibatkan dalam isu kesehatan, kalau pun dilibatkan namun hanya pimpin doa.

 Fary mengatakan persentase gizi buruk di wilayah NTT 2 lumayan tinggi. Lantas ia mendorong Menteri Desa membuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sinode Gereja dan tokoh lintas agama lainnya sehingga benar-benar bisa dilibatkan. Kalau para tokoh agama tidak mau, maka uang yang sudah dialokasikan untuk di desa terkait gizi buruk bisa dimanfaatkan oknum. Fary mengakui jika dirinya merupakan ketua Sinode Gereja yang berasal dari kalangan awam. Fary mendorong dilakukannya MoU supaya ada hal-hal tertentu yang bisa dijangkau dan ada program-program yang bisa direplikasi guna penanganan isu ini.

Fary meminta maaf karena minggu lalu Komisi 5 DPR RI, terkhusus dirinya sedikit keras dengan Kementerian Desa saat rapat. Hal itu lantaran dirinya tidak terlalu setuju dengan empat program utama yang terkesan terlalu fokus dengan infrastruktur. Meski demikian, Komisi 5 DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Desa. Tahun lalu, Komisi 5 DPR RI memberi penilaian B kepada Kementerian Desa.

 Fary meminta supaya tokoh-tokoh agama didorong untuk terlibat, tidak hanya berkata-kata di mimbar tapi juga bisa memperhatikan isu-isu kesehatan. Hal itu diperlukan supaya dana desa yang ada bisa dimaksimalkan penggunaannya.Fary memohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan rapat menjadi tidak tepat waktu karena adanya perubahan jadwal. [sumber]

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas Fary berpendapat bahwa terjaminnya transportasi membutuhkan perhatian khusus dari semua pihak, contoh kasus yaitu tenggelammnya speed boat awet muda di Tarakan bermuatan 55 orang karam dihantam gelombang pukul 18:00 WIB dan mengakibatkan 2 orang meninggal, 11 orang hilang. Fary berpendapat bahwa pelayanan harus ditingkatkan lagi baik kuantitas maupun kualitas bagi masyarakat. Fary menyampaikan kasus lainnya yaitu di Papua. Harga tiket ke Papua, Wamena naik berkali-kali lipat dalam periode libur natal dan tahun baru 2018. Fary juga menyampaikan terkait keputusan mengenai RUU mengenai Sumber Daya Air akan diketuai oleh Pak Lasarus, dan untuk RUU mengenai jalan, belum diputuskan. Revisi UU lalu lintas yang berkaitan dengan transportasi lainnya belum diatur dalam UU. Fary Djemi menanyakan terkait penumpang luar negeri selalu diutamakan oleh pihak Garuda Indonesia. Fary meminta tolong mengunatamakan anak bangsa terlebih dahulu. [sumber]

Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

27 Juni 2016 - Fary ingin memperdalam dua alokasi anggaran, yaitu mengenai tambahan belanja Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes-PDTT) sebesar Rp500 Miliar dan Basarnas sebesar Rp100 Miliar. Fary menyampaikan bahwa pada rapat sebelumnya Anggota Komisi 5 di Badan Anggaran (Banggar) akan memperjuangkan anggaran Mitra Kerja agar tidak ada pemotongan.  [sumber]

9 Juni 2015 - Fary menegaskan bahwa baginya transmigrasi sangat penting karena untuk membangun desa dimulai dari transmigrasi ini. Fary menekankan bahwa di Rapat Kerja ini tidak bicara politik, tapi bagaimana pembangunan infrastruktur dapat terlaksana. Fary mengingatkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) bahwa merujuk Kesimpulan Rapat Tanggal 10 Februari 2015 sudah 6 bulan berlalu dan belum ada hasilnya. Fary juga ingatkan bahwa tanggal 24-26 Juni 2015 ini sudah dijadwalkan untuk Komisi 5 bertemu dengan MenPDT lagi.  [sumber]

Anggaran Badan SAR Nasional (BASARNAS)

27 Juni 2016 - Fary ingin memperdalam dua alokasi anggaran, yaitu mengenai tambahan belanja Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes-PDTT) sebesar Rp500 Miliar dan Basarnas sebesar Rp100 Miliar.  Fary meminta Anggota Komisi 5 yang ada di Badan Anggaran (Banggar) berusaha agar mitra kerja tidak ada pemotongan, terutama Basarnas dan BMKG.  [sumber]

Anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

27 Juni 2016 - Fary meminta Anggota Komisi 5 yang ada di Badan Anggaran (Banggar) berusaha agar mitra kerja tidak ada pemotongan, terutama Basarnas dan BMKG. Menurut Fary, suara BMKG adalah suara Tuhan karena menyampaikan prakiraan cuaca. Fary menyampaikan bahwa pada rapat sebelumnya Anggota Komisi 5 di Banggar akan memperjuangkan anggaran Mitra Kerja agar tidak ada pemotongan.  [sumber]

Sanksi Pembekuan Ground Handling Maskapai Penerbangan Air Asia dan Lion Air

26 Mei 2016 - Fary mempertanyakan alasan Air Asia tidak ikut melaporkan pembekuan gorund handling kepada Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim), seperti yang dilakukan Lion Air. Fary menduga Air Asia sudah legowo dengan keputusan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai usaha perbaikan.

Fary mengajak seluruh Anggota juga menyadari bahwa permasalahan ini merupakan bagian dari Komisi 5. Menurut Fary, respon Fraksi PDIP yang disampaikan Rendy M Affandy Lamadjido merupakan seruan untuk Komisi 5, Pemerintah, dan maskapai penerbangan agar berinterospeksi. Sebagai partai penguasa, respon Rendy dinilai sangat keras. Sedikit berkelakar, Fary menawarkan Rendy untuk minum setelah menyampaikan tanggapan. Selanjutnya, Fary juga menanyakan apakah ada sanksi yang diberikan Kemenhub kepada staf dan SDM maskapai penerbangan.

Fary masih ingat prioritas Menhub tentang toleransi, safety, dan peningkatan statuta dunia penerbangan Indonesia. dalam perkataan Djemy mengatakan, mungkin bapak takut apabila nanti dilaporkan kebareskrim. Fary sepakat rekomendasi Kemenhub dijalankan Lion Air dan Air Asia dalam rangka melaksanakan safety & security, serta peningkatan statuta agar bisa menjadi katagori nomer satu. Fary mendukung penuh sanksi pembekuan sebagai penegasan bahwa Kemenhub tidak main-main dengan safety. Fary menilai bahwa bahwa investigasi yang dilakukan Kemenhub hanya begitu-begitu saja, sanksi yang diberikan juga harus jelas dan tepat, tidak boleh main-main.

Setelah membaca laporan investigasi Kemenhub, Fary melihat memang banyak terjadi kesalahan yang dilakukan Air Asia dan Lion Air. Fary juga meminta semua Anggota Komisi 5 membacakan hasil investigasi tersebut. Direktur Umum Lion Air juga sudah bersedia diberi sanksi bila memang bersalah. Fary juga mempertanyakan keraguan Kemenhub dalam memberikan sanksi.

Hampir semua Anggota Komisi 5 yang hadir meminta investigasi sebelum Kemenhub memberikan sanksi pembekuan. Fary dan Komisi 5 siap mengawal rekomendasi selama satu bulan, kemudian akan memanggil Kemenhub untuk menanyakan apakah Lion Air dan Air Asia menjalankan rekomendasi yang diberikan. Apabila dalam satu bulan tidak bisa satisfied, Fary menanyakan kepada Kemenhub haruskah izin penerbangan Lion Air dan Air Asia dicabut atau akan diberikan waktu kembali. Fary tidak ingin melihat lagi masalah ini terus berlanjut, apalagi sampai ada petisi online agar Pemerintah tidak takut dengan Lion Air.

Fary menyampaikan bahwa Kemenhub ingin statuta penerbangan Indonesia menjadi kategori satu, tetapi bila tidak dapat masuk kategori satu, maka Dirjen Perhubungan Udara diharapkan untuk mundur dari jabatannya. Fary melanjutkan, sebagai oposisi dirinya mendukung Kemenhub, sedangkan Rendy dari partai penguasa marah-marah kepada Kemenhub. Fary tidak ragu untuk menagih janji dan akan mengawal rekomendasi selama satu bulan karena ingin ketegasan yang jelas.

Fary menanyakan kapan Kemenhub mengatakan bahwa Lion Air tidak satisfied? Apabila Lion Air belum ada perbaikan, maka secara otomatis izin terbang Lion Air akan dicabut permanen.  [sumber]

Sarana, Prasarana dan Infrastruktur di Daerah Pinggiran Perbatasan di Kabupaten Sintang

19 April 2016 - Fary meminta bahan presentasi dari Bupati Kabupaten Sintang untuk didukung ketika rapat dengan mitra. Fary mendukung apabila kabupaten ini mekar nanti yang jadi gubernurnya adalah Lasarus yang memang berasal dari Kalimantan Barat.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Perhubungan

26 Januari 2016 - Fary turut menanggapi pencurianyang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, check in/out di bandara sangat penting dan harus dimaksimalkan, bahkan bila perlu hal itu dilakukan juga di dalam pesawat.

Fary berharap Komisi 5 dapat menyelesaikan RUU Jasa Konstruksi. Terkait hal itu, Fary menilai banyak kasus jasa konstruksi berkaitan dengan Kemenhub. Oleh karena itu, Fary berharap pejabat Eselon 1 dan 2 Kemenhub dapat ikut serta dalam pembahasan RUU Jasa Konstruksi.  [sumber]

Evaluasi Mudik 2015

20 Agustus 2015 -  Sebagai pimpinan rapat, pada evaluasi Mudik kali ini Fary apresiasi kepada para Mitra Rapat atas turunnya tingkat kelakaan lalu-lintas di tahun 2015. Namun, Fary juga memberi sedikit catatan ke Kementerian Perhubungan agar meningkatkan sosialisasi 'Safety First' terkait masih minimnya akses informasi terutama pada titik rawan kemacetan, kejadian bencana alam, serta perilaku nakal para pemudik.  [sumber]

Bea Cukai Benahi Masalah 'Dwelling Time'

5 Agustus 2015 - (DetikNews) - Menurut Fary Djemy Francis penunjukan Direktorat Bea dan Cukai sebagai koordinator untuk pembenahan dwelling time tidak sesuai dengan amanat UU Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran.

"Karena sesuai dengan pasal 1 ketentuan umum otoritas pelabuhan (port authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial," kata Ketua Komisi V Fary Djemy Francis melalui pesan singkat, Selasa (4/8/2015).

Selain itu, lanjut Fary, Penunjukan bea cukai terkesan merupakan solusi reaktif, parsial dan kurang komprehensif. Sebab seharusnya hal itu dilakukan berdasarkan kajian dan analisis kelembagaan yang mendalam. 

"Hampir di seluruh negara, Singapore, Hongkong dan lain-lain, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan dilakukan oleh port authority dan sangat jarang dilakukan oleh custom (bea dan cukai) dan payung hukum pelaksanaan tersebut tidak jelas, sampai sejauh mana wewenang dan tugas bea cukai dalam mengkoordinir," ujarnya.

"Hal ini tentu akan berpotensi terulangnya permasalahan yang ada saat ini," tambahnya.

Sebelumnya pada Senin (3/8) lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofjan Djalil menggelar rapat mengenai masalah dwelling time atau proses bongkar hingga keluar barang di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. 

Dalam rapat tersebut disepakati Direktorat Bea dan Cukai akan dipercaya sebagai lembaga yang menjadi ujung tombak pembenahan dwelling time di pelabuhan.

"Tujuan rapat tadi adalah kita ingin melakukan penyederhanaan proses di pelabuhan. Intinya dari pre custom clearance,custom clearance, dan post custom clearance, semuanya. Jadi nanti bea cukai yang jadi koordinator untuk proses penyederhanaan ini," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai mengikuti rapat tersebut. (sumber)

Kualitas Keamanan Penerbangan

Pada Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 25 Juni 2015 - Fary menegaskan bahwa rapat dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara ini bukan untuk menghasilkan kesimpulan tetapi untuk meminta masukan yang akan dijadikan pedoman Panitia Kerja (Panja) Penerbangan.  [sumber]

Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Asosiasi Pilot Garuda dan Federasi Pilot Indonesia tanggal 7 April 2015 - Fary menyatakan bahwa atas apa yang ditemukan di lapangan bandara yang dibangun (daerah Timur Indonesia) tidak ada hidrannya.  [sumber]

Anggaran Kementerian Perhubungan 2016

10 Juni 2015 - Fary saran ke Menteri Perhubungan (Menhub) agar Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan yang tertuang dalam laporan tertulis sebaiknya diserahkan saja dan besok dilanjutkan lagi dengan sesi pendalaman dan tanya-jawab.  [sumber]

Tol Laut

20 Mei 2015 - Fary menegaskan bahwa Menteri Perhubungan (Menhub) harus pahami UU MD3 tentang hubungan Mitra dengan Komisi 5. Fary menilai hubungan antara anggota Komisi 5 dan jajaran di bawah Kemenhub tidak jalan dengan baik. Fary minta konfirmasi ke Menhub apakah ada larangan darinya.

Fary juga menyoroti pemakaian istilah Tol Laut. Menurut Fary arti kata Tol itu adalah tiap melewati bayar. Fary minta penjelasan ke Menhub apakah Tol Laut artinya tiap orang lewat perairan Indonesia harus bayar atau tidak.  [sumber]

Penghapusan Low Cost Carrier (Penerbangan Murah) Oleh Menteri Perhubungan, Ignatius Jonan

Mengenai penghapusan Low Cost Carrier (Penerbangan Murah) oleh Menhub Jonan, Fary berkomentar di Kompas pada tanggal 8 Januari 2015, bahwa masyarakat menengah ke bawah masih memilih penerbangan murah.

"Menurut Fary, murahnya harga tiket pesawat tidak berarti juga bahwa maskapai LCC mengabaikan keselamatan penumpang. "Sebaiknya Menteri Perhubungan sebagai regulator fokus saja untuk memastikan agar (maskapai) patuh menerapkan prosedur keselamatan," kata Fary melalui pesan singkat kepadaKompas.com, Kamis (8/1/2015). " (baca di sini)

Kecelakaan AirAsia QZ-8501

Fary Djemi Francis memberikan info bahwa anggota Komisi V sedang ke Pangkalan Bun tempat evakuasi kecelakaan AirAsia QZ-8501. Ia juga berjanji mengawal untuk memastikan keluarga korban mendapatkan hak mereka dari  AirAsia (baca disini)

Evaluasi Sarpras Transportasi Pada Natal 2017 dan Tahun Baru 2018

18 Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG dan Kepala Basarnas