Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Program Prioritas Tahun 2022, Penjelasan Pasokan Energi Primer untuk Pembangkit Listrik, dan Peta Jalan Netral Carbon Tahun 2060 — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT. PLN (Persero)

Katherine mengatakan tadi telah mendengar paparan dari Pak Dirut yang mengatakan bahwa pasokan energi sampai Februari aman. Ia menanyakan jaminan Maret dan seterusnya aman. Ia hanya ingin memberikan masukan bahwa PLN perlu menguasai tambang batubara yang bercadangan besar, baik langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, PLN perlu segera memiliki atau menguasai fasilitas pencampuran batubara agar dapat memanfaatkan seluas-luasnya cadangan batubara yang tersedia. Terakhir, jika skema BLU dianggap PLN dan Pemerintah bisa menjadi solusi maka perlu disiapkan dengan benar aturan hukumnya agar efektif namun tidak memberatkan neraca pembayaran PLN. Ia menyampaikan di dapilnya di Kalimantan Barat mempunyai 5 pintu perbatasan. Daerah Kalbar sangat terpencil masing-masing desa, sehingga banyak desa yang tidak teralirkan listrik. Ia hanya menginginkan untuk daerah-daerah terpencil, bukan cuman Kalimantan Barat saja tapi Irian, Maluku, dan juga daerah-daerah yang lain diharapkan adanya peningkatan anggaran sehingga desa-desa yang terpencil dapat juga menikmati fasilitas seperti daerah lain.

Pembahasan Program Kerja PT Bukit Asam — Komisi 7 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama (Dirut) PT Bukit Asam

Katherine Oendoen menanyakan berapa persen batu bara yang di ekspor dan untuk domestik.

Pembahasan Blok Mahakam — Komisi 7 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

Katherine mengatakan Timur seperti Sulawesi, Maluku rentan menjadi sarang teroris karena hmpir 0 listrik. Tolong segera untuk dibangun.

Evaluasi Sistem Kelistrikan 2015 dan 2016 — Komisi7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PLN

Katherine bertanya kapan PLN bersamanya mensosialisasikan listrik ke daerah pemilihannya, dan apakah sudah berkoordinasi dengan minerba.

Di daerah pemilihannya hampir sering mati lampu, dan ia berharap dapat memberikan solusi yang baik di daerah pedalaman PLN

Pelaksanaan Program Pembangkit Tenaga Listrik — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PLN

Katherina menanyakan strategi PLN untuk pembangkit batu bara dan kualitas serta pasokannya. Ia menanyakan mengenai tambahan biaya untuk listrik yang didapatkan rakyat di perbatasan.

Berakhirnya Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bupati Mimika, Bupati Intan Jaya, Bupati Puncak, Ketua DPRD Mimika, dan PT. Freeport Indonesia

Katherine meminta apabila kontrak karya PT. Freeport Indonesia diperpanjang harus banyak perubahan bagi Papua. Menurutnya, smelter adalah harga mati di Papua. Istilah kotornya adalah hasil tenaga masyarakat Papua diambil dan hanya menyisakan kotorannya untuk Papua, hal ini tidak adil. Katherine berharap PT. Freeport Indonesia dapat memberikan santunan sekolah dan memberikan kesempatan bagi masyarakat Papua untuk dapat bekerja di Freeport. Katherine juga berharap Dirjen Minerba menyalurkan suara rakyat dan DPR ke Menteri ESDM. 

Program Pembangkit Listrik 35.000 MW — Komisi 7 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT PLN (Persero)

Katherine mengatakan di Kabupaten Landak, masyarakat sudah mendapatkan listrik dengan biaya sendiri dan harus membayar Rp2.000.000 untuk tiang.

Latar Belakang

Katherine Anggela Oendoen merupakan mantan Branch Manager di PT Asuransi Rekapital (2007-2011) dan PT Asuransi MAA (2004-2007). Sebelum menjadi Branch Manager, Katherine menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Global Pasific Energy (2005-2007). Pada tahun 2011-2015, Katherine aktif menjadi anggota Forum Daya Kalimantan Jakarta. Beberapa penghargaan pernah diberikan kepada Katherine, diantaranya:

• Super Branch Manager dari PT Asuransi Rekapital (2008)
• Super Branch Manager dari PT Asuransi MAA (2006)
• Super Unit Manager dari PT Asuransi Danamon Aetna (1999)

Katherine yang merupakan petahana dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berhasil terpilih kembali menjadi Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh 35.242 suara dari dapil Kalimantan Barat 1 yang meliputi Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya.

Pendidikan

SD Subsidi Suster (1969-1974)

SMP Subsidi Bruder (1975-1977)

SMA SPRG (1978-1981)

S1 Manajemen, STIE Dwipa Wacana (2009-2013)

Perjalanan Politik

Belum ada rekam jejak politik yang memadai, karena Katherine bukan anggota DPR incumbent yang terpilih. Rekam jejak organisasi sebelum bergabung Gerindra adalah di Forum Dayak Kalimantan Jakarta.

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan

Rencana Peluncuran BBM Pertalite

Pada 22 April 2015 - Katherine meminta peluncuran Pertalite ditunda karena sangat membebankan rakyat. Katherine minta klarifikasi ke Pertamina bahwa kabarnya Pertalite dibuat hanya untuk pemasok tertentu. Apa ini benar? Menurut pemaparan, Pertamina sudah melakukan survei bahwa masyarakat setuju dengan Pertalite. Namun, Katherine minta klarifikasi ke Pertamina masyarakat yang mana. [sumber]

Kinerja Perusahaan Listrik Negara

Pada 13 April 2015 - Katherine memberikan data-data di Kalbar yang mana yang bisa diprioritaskan untuk diberikan listrik kepada Dirut PLN dan meminta untuk segera diberikan solusi. [sumber]

Export Batu Bara

Pada 26 Januari 2015 - Katherine menanyakan strategi Menteri ESDM mengatasi penjualan ilegal dari export batubara di tengah laut. [sumber]

Tender Pengadaan Barang di Kementerian ESDM

Pada 26 Januari 2015 - Sehubungan dengan akan dimulainya proses tender di Kementerian ESDM, Katherine menyarankan untuk tidak import produk-produk seamless pipe karena muatan importnya tinggi. [sumber]