Informasi Pribadi
Informasi Jabatan
Sikap Terhadap RUU
Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 serta Rencana Program Tahun 2020 dan Kelanjutan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual – Raker Komisi 8 dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tantangan yang dihadapi Kementerian PPPA ini cukup banyak dan tidak bisa dikerjakan sendiri, maka Saiful menanyakan sudah sejauh mana koordinasi dan efektivitas dengan lembaga lainnya, dan Saiful ingin tahu terkait penetapan dan perumusan kebijakan KemenPPPA itu sudah seberapa jauh efektifitasnya yang sudah sesuai dengan tujuan Kementerian PPPA ini.
Tanggapan
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Basarnas, BMKG, BPLS, dan BPWS
Terkait kinerja BMKG, Saiful menanyakan progres peningkatan kualitas pelayanan, sehingga masyarakat memperoleh akses informasi dengan mudah dan cepat. Untuk BPLS, ia bertanya perihal waktu yang dibutuhkan untuk capaian target kinerja yang sifatnya lembaga ad hoc.
Penyampaian Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi 5 DPR-RI dan Evaluasi Kinerja sampai dengan Semester I Tahun 2015 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Saiful mengucapkan terima kasih atas bantuan Kementerian PUPR di 4 kabupaten di dapilnya. Ia mengatakan bahwa 90% jalan di dapilnya sudah dalam kondisi yang sempurna. Namun, Saiful berharap agar jembatan laut masuk ke APBN. Sebab, saat ini masih menggunakan dana daerah. Hal tersebut dikatakan Saiful, karena jalur Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi potensi untuk arus barang, terutama produk pertanian. Selain itu, ia juga meminta agar titik jalan di sekitar jurang yang berpotensi longsor diperhatikan, sehingga tidak menghambat arus barang tersebut.
Program Strategis dan Perubahan Alokasi Anggaran — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perhubungan Udara, Laut, Darat dan PT. KAI
Saiful menjelaskan menurut renstra di dapilnya belum ada konektifitas antara ibu kota Kalimantan Barat dengan daerah lainnya seperti dari Pontianak ke Palangkaraya atau sampai Balikpapan, saat presiden di Kalimantan ia berencana untuk membangun rel di Trans Kalimantan tapi di renstra hanya menyalurkan Rp14 triliun dari Rp25 triliun yang menjadi anggaran kebutuhan rel Trans Kalimantan. Serapan anggaran tahun 2015 baru 13% kami pesimis renstra bisa melaksanakan dengan baik.
Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Saiful menyampaikan bahwa banyak masyarakat yang tidak mengerti bagaimana menginvestasi uang. Hal ini jika potensi sumber modal kita banyak, maka presentase gagal investasi akan berkurang. Saiful meyakini bahwa OJK dapat mengayomi masyarakat Indonesia.
Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)
Syaiful Rasyid menegaskan anggaran PMN ini hanya 10% diberikan kepada daerah-daerah. Tolong alokasi anggarannya diperbesar lagi dan sebarannya merata di Kalimantan sendiri kekurangan listrik. Kemudian, ia mengatakan kemampuan PT SMI sangat terbatas padahal namanya multiinfrastruktur. Terakhir, Syaiful Rasyid meminta tolong PT SMI memberikan mana yang menjadi fokusannya.
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI
Saiful mengatakan bahwa Banjarmasin terkenal dengan air yang melimpah. Namun, ketika musim kemarau, sangat sulit air bersih didapatkan. Ia ingin agar Menteri PUPR dapat memperhatikan lagi aspek pemerataan pembangunan rumah swadaya dan meminta penambahan jumlah unit rumah swadaya. Saiful juga meminta agar program irigasi dapat diperbaiki karena petani sangat membutuhkan irigasi.
Rincian Anggaran untuk Fungsi dan Program Eselon I dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 5 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Bina Konstruksi, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI
Saiful menyarankan agar Kementerian PUPR menjelaskan tahapan-tahapan kegiatan pengembangan. Ia melihat ada pembangunan untuk pengembangan infrastruktur wilayah. Saiful meminta kepada Balitbang Kementerian PUPR agar melakukan sinkronisasi, sehingga informasinya tidak simpang siur. Selain itu, ia juga meminta kepada Balitbang agar melakukan konfirmasi terhadap pembangunan di Banjarmasin.
Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Saiful R menitipkan pesan agar jangan sampai terjadi kegaduhan antara OJK dengan Bumiputera. Ia mengatakan dengan penunjukan BPA ini bisa rawan terjadi kegaduhan.
Fit and Proper Test (FPT) Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Tirta Segara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tirta Segara
Saiful Rasyid mengatakan bahwa bagaimana mengatasi hal ini namun kalau ini bagian untuk melengkapi bagian dari Tirta sendiri. OJK perlu kualifikasi terhadap standarisasi dalam mengatur marketing perbankan dalam melindungi konsumen untuk mengatur pihak call center dapat membantu permasalahan masyarakat, kami mengharapkan outlooking bukan saja inlooking.
Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK an. Franky Ariyadi, Bambang Joko Pratondo, Sardin Lingga, Deddy Supriady Bratakusumah, Soermadjijo, dan Pangulu Oloan Simorangkir
Untuk Bambang, Saiful menanyakan transparansi yang diinginkan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) dalam memeriksa auditor tidak terlalu simpati. Saiful menjelaskan bahwa transparansi sudah dilakukan BPK dan hal lainnya sudah dilakukan BPK. Saiful menjelaskan kembali bahwa target ini ada yang dikerjakan dan ditingkatkan dan yang tidak mungkin ditingkatkan. Saiful menjelaskan bahwa auditor negara akan salah, tidak bisa lagi kurangi tupoksi BPK, dan kesimpulan dari target kerja hampir seluruhnya dikerjakan BPK, dan ada yang tidak mungkin dikerjakan BPK karena diluar tupoksi BPK.
Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2019 dan Rencana Program Tahun 2020 dan Isu-isu lainnya – Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama
Saiful menanyakan sumber dana SBSN dan kecukupannya untuk return kembali ke negara dalam konsep ekonomi. Ia berharap peranan Kemenag bisa menjadi leading sector. Ia menyampaikan kekerasan radikal terjadi karena kemiskinan dan hal tersebut bukan tugas awal Kemenag, tapi tugas Kementerian lain, namun finishingnya menjadi tugas Kemenag. Ia mengatakan salut bahwa Menag bersedia menjadi Menag. Ia juga menyampaikan laju ekonomi syariah sangat lambat dan mengatakan jangan terpaku pada Dewan Ekonomi Syariah dan sekarang kaum milenial sudah tidak lagi asing dengan sistem itu. Menurutnya, kemenag bisa jadi guidance dari siapapun, terutama bagi milenial terhadap tindakan moderat. Ia juga mengatakan litbang Kemenag bisa memaksimalkan fungsinya. Selain itu, ia menyampaikan umrah dan haji dalam rangka pemberian izin penyelenggara perlu dibangun komunikasinya dan diatur dengan persyaratan keuangan yang aman.
Peran UPT Asrama Haji dalam Peningkatan Jamaah Haji Tahun 2020 dan Permasalahan yang Dihadapi - RDP Komisi 8 dengan Ditjen PHU Kementerian Agama dan Para Kepala UPT Asrama Haji
Saiful menyetujui pendapat Pak Iskan dan menambahkan pendapat bahwa perlunya mengoptimalkan
penerimaan sehingga dari tiap UPT akan terlihat hasilnya, dan kendala biaya operasional dapat ditutup dari penerimaan sendiri. Saiful juga mempertanyakan terkait apakah ada SOP bagi calon jamaah yang meninggal akan mendapatkan dananya kembali, apakah dapat digantikan dengan calon lain dengan persetujuan ahli warisnya, karena hal seperti ini pernah terjadi, maka perlu ada SOP yang jelas.
Laporan Keuangan 2017-2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)
Saiful mengatakan bahwa BPKH melakukan investasi kepada lembaga-lemabga, tapi harusnya nirlaba. Maka dari itu, Kemenkeu memberikan pajak kepada BPKH, ini menjalankan praktek keuangan yang seharusnya pemanfaatan bukan pada pemegang saham tapi jamaah haji. Perlu ketegasan dan sinergi antara pengelola keuangan dan pengelola haji itu sendiri. Saiful sangat setuju adanya program jangka panjang 2019-2023, perlu dipikirkan dengan matang investasi di Arab Saudi. Saiful tidak terlalu banyak membahas soal money changer tetapi cukup bahas pemondokan yang selama ini jauh saja. Saiful kira BPKH mengoptimalkan return yang dikelola dan optimalisasi investasi bagi jamaah yang di Mekkah dan Madinah. Saiful bicara soal pemondokan dulu, baru soal catering, dll.
Latar Belakang
Drs. Saiful Rasyid terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Kalimantan Selatan I setelah memperoleh 40.399 suara. Saiful Rasyid adalah birokrat senior Kalimantan Selatan. Saiful adalah mantan Bupati Hulu Sungai Tengah - Barabal (2000-2010) dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala (1997-1999).
Pada masa kerja 2014-2019 Saiful duduk di Komisi V yang membidangi desa dan pembangunan kawasan tertinggal, perumahan rakyat, pekerjaan umum dan transportasi.
Di 2007 Saiful sempat menjadi tersangka kasus korupsi dugaan pemalsuan keterangan pajak Bupati Hulu Sungai Tengah, namun kasusnya diberhentikan. (sumber).
Di 2013 Saiful dan anaknya terlibat kasus penganiayaan dan pengoroyokan terhadap Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Abdul Gafar. (sumber2)
Pendidikan
SLTA, SMA Negeri, Barabai (1971)
S1, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Banjarbaru (1974)
S1, Institut Ilmu Pemerintahan, Jakarta (1983)
S2, Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya (2004)
Perjalanan Politik
Di bangku kuliah, Saiful sudah aktif berorganisasi dan menjadi Wakil Ketua Senat Mahasiswa APDN Banjarbaru (1972-1974).
Saiful mengabdikan hampir separuh dari hidupnya di birokrasi pemerintahan. Berawal dari bertugas menjadi Camat di Batulicin (1987-1990) kemudian menjadi Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kotabaru (1990-1994) dan sampai dengan terpilih menjadi Bupati Hulu Sungai Tengah - Barabai (2000-2005 dan 2005-2010).
Pada awalnya Saiful adalah kader dari Partai Bulan Bintang (PBB). Saiful adalah Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PBB Provinsi Kalimantan Selatan (2010-2013). Sebelum Pileg 2013, Saiful mengundurkan diri dari PBB dan bergabung dengan Gerindra dan maju mencalonkan diri menjadi calon legislatif. Saiful terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi V.
Visi & Misi
belum ada
Program Kerja
belum ada
Sikap Politik
RUU Tabungan Perumahan Rakyat (RUU Tapera)
17 November 2015 - Saiful menilai bahwa UU Tapera ini membantu pemerintah dan membantu masyarakat. Namun Saiful khawatir target Tapera tidak terkejar. Menurutnya, segmentasi boleh berbeda, tetapi harus tetap dipayungi oleh undang-undang. [sumber]
Tanggapan
Fit and Proper Test
7 Juni 2017 - Pada FPT Komisi 11 dengan Calon OJK, Saiful menyatakan IKNB masih relatif kecil, dan menanyakan kepada Husein bagaimana pendapatnya Husein terkait dana reksa kita dibanding investasi asing, dan menanyakan berapa dana yang diserap oleh pihak asing. [sumber]
RAPBN 2017 - Eselon 1 Kementerian PU-PR
27 Juli 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 5 dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR), Saiful menyatakan masalah pokok yang harus dituntaskan Kementerian PU-PR adalah permasalahan kemacetan yang sudah menjamur di daerah-daerah lain. Menurutnya, penambahan akses jalan merupakan solusinya. [sumber]
Sarana, Prasarana dan Infrastruktur di Daerah Pinggiran Perbatasan di Kabupaten Sintang
19 April 2016 - Saiful mempercayakan Kalimantan Barat kepada Lasarus dan Syarif Abdullah Alkadrie. Saiful mengatakan untuk sekarang ini masalah infrastruktur yang ada di Kalimantan adalah jalan. [sumber]
Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2016
10 Juni 2015 - Saiful dorong Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (MenPUPERA) siapkan program kecil untuk sumber daya air yang sederhana untuk pedesaan. Menurut Saiful program air bersih ini tidak akan memakan biaya banyak namun menyentuh hati. [sumber]
Anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2016
Pada 9 Juni 2015 - Saiful menilai fokus Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDT) tidak hanya untuk desa-desa tertinggal saja. Namun juga seluruh desa-desa. Saiful khawatir desa-desa tidak tertinggal ini akan jadi tertinggal nantinya jika tidak tersentuh. Saiful minta klarifikasi ke Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (MenPDT) program yang sudah disiapkan untuk desa-desa tidak tertinggal. Saiful juga minta klarifikasi sudah sejauh apa penyerapan anggaran KemenPDT di 2015.
Saiful minta perhatian khusus ke MenPDT mengenai kabar yang ia dapat ketika masa reses yaitu mengenai rencana pembangunan kantor desa. Saiful bukan tidak menghormati administrasi, tapi alangkah baiknya bila dana desa ini dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang jauh lebih penting bagi kebutuhan desa. [sumber]
Tol Laut
20 Mei 2015 - Menurut Saiful Program Tol Laut adalah salah satu sub-sistem program pembangunan kita untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto di kawasan Indonesia Timur. Dan menurut Saiful berbagai kementerian harus ambil andil untuk mensukseskan program Tol Laut ini dan akan sukses jika selaras pembangunannya dengan sektor lain. Namun belum tergambar dampak ke dwelling time dari pengembangan Tol Laut ini. Apakah dwelling time bisa dikurangi? Apakah Pemerintah sanggup subsidi kepada kapal-kapal yang terjadwal dengan tonase yang besar? Bisakah di pelabuhan-pelabuhan ini diberikan Pelayanan Satu Atap? Saiful ingin menyimak terobosan-terobosan Menteri Perhubungan (Menhub) yang bisa membuat Tol Laut lebih komprehensif. [sumber]
Penyelesaian Klaim untuk Korban Pasca Kecelakaan Pesawat Air Asia QZ-8501
6 April 2015 - Saiful menilai harusnya dalam 3 bulan sudah selesai penyelesaian klaim dari korban kecelakaan pesawat Air Asia QZ-8501 sesuai dengan Peraturan Kementerian Perhubungan. Menurut Saiful tinggal Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dirjen Perhubungan mempermudah dan memfasilitasi untuk para korban-korban Air Asia QZ-8501. [sumber]