Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Sulawesi Utara
Komisi III - Hukum, HAM, Keamanan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tondano
Tanggal Lahir
13/06/1950
Alamat Rumah
Jl. Mandar Utama DD1 No.67, Sektor 3A, Bintaro Jaya. RT.002/RW.010, Pondok Karya. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Utara
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan

Latar Belakang

Brigadir Jendral Polisi (Purn) Drs. Wenny Warouw terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sulawesi Utara setelah memperoleh 35,660. Mengabdikan dirinya selama 34 tahun menjadi polisi, Wenny dikenal sebagai seorang investigator ulung dan sempat menjabat sebagai Direktur Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal (Direksus Bareskrim) POLRI (2006-2008) dan menyelidiki kasus tindak pidana di bidang perbankan, pajak, asuransi, cyber crime, money laundering serta hak atas kekayaan intelektual.  

Di masa kerja 2014-2019 Wenny bertugas di Komisi III yang membidangi hukum, hak asasi manusia dan keamanan.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 2, Manado (1969)
S1, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) Kepolisian, Sukabumi & Magelang (1973)
S1, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta (1981)
S2, Sekolah Staf dan Pimpinan (SESPIM) Polri, Bandung (1988)
S2, Sekolah Staf dan Komando (SESKO) ABRI, Bandung (1995)

Perjalanan Politik

Di 2008, setelah 34 tahun mengabdikan diri, Wenny Warouw pensiun menjadi Polisi dengan pangkat terakhir Brigadir Jendral Polisi. Wenny bergabung menjadi kader di Gerindra.

Namun sebelumnya di 2005 pada Pilkada Gubernur Sulawesi Utara, Wenny turut serta mencalonkan diri menjadi Gubernur namun tidak menang. 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Anti Terorisme - Laporan Ketua Panja dan Pembahasan Tingkat 1

24 Mei 2018 - Dalam rapat kerja Pansus RUU Terorisme  dengan Menkumham, Wenny mewakili Fraksi Gerindra sebelumnya mengucapkan bela sungkawa atas kejadian teror di beberapa tempat, semoga korban diterima amal ibadahnya. Menurutnya terorisme yang terjadi tidak bisa dipisahkan dengan terorisme internasional. Dalam revisi, beberapa masalah krusial patut dikritisi seperti kemiskinan dan ketidakpastian hukum, yang menjadi penyebab tumbuh subur terorisme di Indonesia, tambah Wenny. Gerindra berpandangan bahwa RUU ini mengatur secara komprehensif, tidak hanya pemberantasan tapi juga aspek pencegahan, kelembagaan, dll. Menurut Wenny, adanya definisi terorisme menjadi pembeda antara tindak pidana biasa dan terorisme sehingga di masa yang akan datang tidak ada lagi korban yang salah tangkap. Menurutnya, definisi kedua telah memuat seluruh unsur terorisme, Fraksi Gerindra setuju untuk dibawa ke Paripurna. [sumber]

RUU Anti Terorisme - Definisi Terorisme

23 Mei 2018 - Dalam rapat Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah; Prof. Enny Nurbaningsih, Prof. Muladi, Anita Dewayani (JPU), Wenny manyampaikan bahwa RUU Terorisme berasal dari Perppu No. 1 Tahun 2002, lalu Tahun 2003 yang kemudian menjadi Undang-undang, namun bom jalan terus sampai sekarang. Wenny mengimbau bahwa posisi DPR tidak diatur Perppu. Definisi terorisme sebelumnya sudah dipakai 16 tahun, menurut Wenny tidak ada keluhan apa-apa. Ia juga membandingkan dengan definisi milik PBB yang tidak berubah pada rentang waktu 1963-1999. Menurut Wenny tidak ada yang sama tentang definisi, ia meminta kembali ke Undang-undang, definisi yang digunakan adalah yang sudah ada. Terkait motif, dalam mendapatkannya, apabila peristiwa sudah terjadi, dan itu didapat dari penyidik. Wenny meminta kepada forum agar membedakan terorisme dengan kriminal biasa, tapi harus seirama dengan Pasal 6 dan 7. Fraksi Gerindra setuju dengan tambahan 'negara' pada alternatif kedua, kalau tidak bagaimana TNI masuk. [sumber]

Tanggapan Terhadap RUU

RUU KUHP - Perlindungan Anak dalam Buku II

16 Januari 2017 - Sulawesi Utara mempertanyakan apakah bersedia jika pasal ini (Pasal 540 tentang pencemaran nama baik) disebut sebagai pasal sampah jika hanya dilaporkan namun tidak ditindaklanjuti. Faktanya di lapangan, laporannya tidak diproses, berarti pelapornyalah yang payah. [sumber]

RUU KUHP - Kejahatan Perang dan hukum humaniter

4 Oktober 2016  -  Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan International Committee Of Red Cross (ICRC)

RUU Anti Terorisme - Pasal 36 A dan Pasal 36 B

28 September 2017 - Pada Panja RUU Terorisme dengan Tim Pemerintah, Wenny berpendapat seharunya Pasal 36 disepakati bahwa korban terorisme ditanggung negara. Wenny mengatakan bahwa pemerintah mengatur UU Terorisme bukan mengatur luka bakar dan sebagainya. [sumber

RUU Anti Terorisme - Pembahasan Pasal 32, 33, 34 

26 Juli 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Revisi Undang-undang (RUU) Terorisme DPR-RI dengan Tim Pemerintah, Wenny bertanya apakah izin ini harus ditunggu untuk melaksanakan kegiatan. Ia menuturkan DPR pernah mengalami keadaan yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan dan menyelesaikan secepat-cepatnya, lantas ia bertanya terkait pembahasan saat itu bagaimana penanganan yang harus dilakukan kalau keadaannya mendesak. [sumber]

 

RUU Anti Terorisme - Masa Penahanan

31 Mei 2017 - Wenny berpendapat perlu ada perpanjangan penahanan 30 hari untuk para terduga terorisme.   [sumber]

RUU Anti Terorisme - Masa Penangkapan dan Penahanan

5 April 2017Wenny meminta untuk ditampilkan matriks KUHAP dan matriks UU terorisme  yang lama. Menurutnya pasal penangkapan dan penahanan seolah-olah membuat Pasal Guantanamo baru. Ia sebagai mantan penyidik berpendapat kalau bukti sudah lengkap tidak akan sampai sebulan. Wenny juga mencontohkan kondisi Eropa atau Amerika yang berbeda dengan Indonesia. Hal yang ditanyakan Wenny adalah apakah selama ini penangkapan-penangkapan terduga terorisme tersebut sudah dilengkapi oleh bukti intelijen atau belum.[sumber]

5 Juni 2017 - Wenny Warouw menyatakan lembaga penyidik korupsi tidak optimal dan efisien, oleh karena itu Wenny Warouw mempertanyakan apakah ada gebrakan dari SATGASUS P3TPK yang dibentuk oleh Kejaksaan RI. Wenny Warouw juga mengkritik kasus yang ditangani Polri jarang sekali langsung P-21, dengan sudah adanya 3 lembaga harusnya lebih cepat. Wenny Warouw meminta jika anggaran Kejaksaan RI dirasa kurang harus diajukan lagi, hal ini lebih baik daripada 'Cicak vs Buaya' terulang kembali dan dirasa hal ini bisa membuat tertib dalam penyidikan.   [sumber]

Revisi KUHP dan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

19 November 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat pada 19 November 2015 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki Wenny menyoroti bahwa menurut para pakar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang bersifat  adhoc atau sementara, tetapi dari KPK sendiri seperti bukan adhoc. Menurut Wenny jika KPK belum kuat, maka seharusnya dilakukan penguatan, bukan dirombak. Hal itu tercantum di undang-undang dan seharusnya sudah ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknisnya (juknis) dari Polri. Selanjutnya, Wenny meminta KPK untuk memberikan tugas pengawasan kepada DPR, terutama bagian anggaran. Wenny juga meminta KPK segera melakukan serah terima kasus-kasus lama agar tidak ada tuntutan yang berulang.  [sumber]

RUU Jabatan Hakim

10 Februari 2016 - Wenny mengusulkan agar dibuat Dewan Pengawas (Dewas) bagi hakim dan mengganti struktur hakim seperti struktur kepolisian agar lebih tertib.  [sumber]

RUU Karantina Kesehatan

19 November 2015 - Wenny mengharapkan agar RUU Karantina Kesehatan ini dibuat praktis dan jangan terlalu tebal sehingga mudah dibaca.  [sumber]

Perppu KPK

20 April 2015 - Wenny menyatakan pendapat penyidik di Komisi Pemberantasan Korupsi sangat tertutup berbeda dengan penyidik dari kepolisian yang bersikap terbuka.  [sumber]

1 April 2015 - Wenny minta klarifikasi apakah Pasal 33A di Perppu KPK merupakan intervensi Presiden atau tidak.  [sumber]

Tanggapan

Keamanan Data, Koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan dalam Pemilihan Penyidik dan Jaksa Penuntut, Pencegahan Korupsi serta SDM di KPK

3 Oktober 2018 - Pada RDP Komisi 3 dengan KPK, Wenny mengatakan hasil dari gelar perkara harus notulen dan fakta-fakta persidangan harus diungkapkan atau dibuka. Wenny berpendapat, masih banyak perkara-perkara di KPK yang masih jalan ditempat. Wenny menyampaikan bahwa diforum ini juga ada hasil Pansus kasus Pelindo tidak ada progress, e-KTP bagaimana duplikasi dan pertentangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) disana dan tidak tembus. Wenny bertanya, apa progresnya. Apa yang tidak jalan ditempat. Wenny menyampaikan bahwa disinilah tempatnya dibuka forum ini. Wenny menyatakan, apa yang dibutuhkan dan kita cari-cari ada disini. Wenny menyatakan, KPK harus dapat melakukan supervise terhadap aparat penegak hukum lain terhadap kasus yang lagi hangat. Wenny menilai banyak kasus-kasus di KPK ini yang masih jalan ditempat, tidak ada tindak lanjutnya. [sumber

Rencana Anggaran Tahun 2019

7 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan KPK, BNPT, BNN, LPSK. Wenny mengomentari pagu indikatif LPSK, menurutnya tugas pokok harus dihadapkan dengan ancaman, gangguan dan hambatan di kantornya. Dengan anggaran LPSK sebesar itu, Wenny berpendapat untuk lingkup Jakarta pun masih kurang, apalagi untuk sampai ke Aceh dan Papua, padahal rakyat sangat membutuhkan itu.Berhubung akan beremu dengan Kemenkeu, Wenny meminta gambaran mana proyek yang lebih bagus atau yang diprioritaskan. Untuk KPK, Wenny menilai selama 4 tahun menjadi anggota DPR, anggaran KPK hanya segitu saja.Mengomentari BNPT, Wenny menyampaikan bahwa Undang-undang baru bukan meringankan, malah sangat memberatkan apalagi BNPT jadi leading sector untuk 36 lembaga, sehingga butuh anggaran yang cukup untuk dukungan IT yang besar. Sementara kepada BNN, Wenny meminta penjelasan lebih mendalam tentang perencanaan anggarannya. Menurut Wenny, PPATK harus bergabung KPK, dan terkait anggaran KPK agar dikaji lagi, karena menurutnya negara punya tujuan pencegahan terhadap korupsi, sehingga dikhawatirkan bukannya turun malah malah naik. Terakhir, dalam rangka untuk meminimalisir, Wenny meminta agar dikembangkan kelengkapan IT terutama PPATK dan Bappenas.(sumber)

6 Juni 2018 – Rapat Komisi 3 dengan Sekjen MPR,DPD,MK, MA,KY. Wenny mempertanyakan kenapa ilustrasi untuk gedung MPR dan DPD tidak mengalami masalah, Wenny kemudian membandingkan ruangan untuk lurah Senayan dan Palmerah yang memiliki ruangan yang lebih bagus dan luas jika dibandingkan dengan yang dimiliki oleh anggota DPR. Wenny kemudian menanyakan terkait masalah penyelesaian perkara, apakah anggarannya cukup atau tidak. Untuk Komisi Yudisial, Wenny menanyakan bagaimana pengawasan hakim dan berapa besar anggaran yang diperlukan. [sumber]

RKA-K/L dan RKP-K/L T.A 2019 - Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan PPATK

6 Juni 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan Komnas HAMKomnas Perempuan, dan PPATKWenny mengaku bahwa dari dulu meminta agar kewenangan penyidik di PPATK itu diperluas karena menurutnya masih terbatas, sementara tugas pokok dan tantangan yang dihadapi berat. Wenny menanyakan apakah di PPATK masih ada dari kepolisian. Ia meminta agar PPATK merencanakan terkait bagaimaan analisa dikirim ke kepolisian, kejaksaan, KPK, dan seberapa banyak yang ditindaklanjuti. Untuk Komnas HAM, Wenny mengatakan bahwa setiap kali ke daerah selalu ada keluhan dari masyarakat, sehingga Wenny meminta agar Komnas HAM dapat menyentuh ke bawah, termasuk pada anak dan juga perempuan. [sumber]

Over  Load Lapas & Penurunan Target PNBP Kemenkumham Tahun 2019

4 Juni 2018 – Komisi 3 Raker dengan Menkumham. Terkait overload lapas, menurut Wenny seharunya Komisi 3 mendapat penjelasan global dari Menkumham, Wenny melihat dari anggaran untuk lapas kecil sekali. Wenny meminta penjelasan soal PNBP yang terjadi penurunan untuk tahun 2019.[Sumber]

Fit and Proper Test (FPT) Calon Hakim MA Hubungan Industrial

26 Maret 2018–Saat FPT atas nama Sugeng Santoso, Wenny menanyakan solusi calon hakim Sugeng Santoso tentang masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang selalu menghantui perburuhan, dan apa rencana strategis sebagai hakim serta apa sumbang sarannya terhadap buruh supaya nasib mereka bisa lebih dimanusiakan.[sumber]

Hakim ad hoc MA Hubungan Industrial

21 Maret 2018 - Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Komisi Yudisial Wenny menanyakan dari 7 orang anggota Komisi Yudisial siapa yang tidak hadir, Wenny juga mengimbau agar menyampaikan tanggung jawabnya ke pimpinan rapat. Ketika Komisi 3 jarang bertemu dengan Komisi Yudisial, Wenny meminta agar dijelaskan jumlah rekrutmen ke Mahkamah Agung dan berapa yang tidak ditindaklanjuti, agar aspirasi tersebut disampaikan ke MA saat bertemu. Wenny juga menanyakan kekuatan Komisi Yudisial dalam mengawasi seluruh Republik Indonesia, apakah sudah cukup kuat atau tidak. Wenny juga bertanya apakah Ketua KY sudah pernah melakukan pengawasan sampai ke Papua atau tidak,karena Wenny ingin masyarakat juga tahu Komisi Yudisial dan jangan laporan saja yang bagus. [sumber]

Evaluasi Kinerja BNN tahun 2017

6 Februari 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Wenny mengatakan banyak keraguan terkait pengganti Budi Waseso. Wenny mengatakan bahwa kita harus yakin dengan pilihan dari Polri dan TNI. Wenny kemudian mencontoh Rodrigo Duterte seorang presiden Filipina mengatakan bahwa ia tidak segan-segan menembak para pemakai narkoba dan didukung oleh rakyatnya. Wenny kemudian mengungkapkan ketidak-yakinannya terhadap program-program yang ingin dibuat oleh BNN, karena memerlukan biaya dan dukungan yang sangat besar. Selanjutnya Ia menyayangkan kenapa hal ini tidak dibicarakan terlebih dahulu dengan Komisi 3. Wenny juga meminta keterlibatan pihak swasta dalam rangka pencegahan narkoba karena mereka yang memiliki uang dan Thailand melakukan itu. [sumber]

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Wenny mengatakan bahwa ia merasa geli dengan KPK karena mengurus barang saja tidak becus. Menurut Wenny, administrasi penyidikan harus diperbaiki kalau memang KPK masih mau tetap eksis. [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

17 April 2017 - Wenny menyarankan supaya persoalan yang ada di dalam, jangan sampai penyidik kepolisian tidak bisa mengungkap ini. Menurut Wenny KPK perlu untuk memberi tahu kinerja Novel Baswedan ini seperti apa, ada friksi atau tidak di situ, lalu langkah konkrit apa yang KPK diambil. Wenny meminta jangan sampai ini berulang, besok mungkin pimpinannya yang kena. Wenny berharap menyidik siapa yang ada di belakang ini semoga cepat terungkap.   [sumber]

18 April 2017 - Wenny meminta penjelasan mengapa masalah penandatanganan SP2 di-cut dan siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Ia menyampaikan bahwa manajemen penyidikan harus ada S.O.P-nya. Banyak terjadi kebocoran gara-gara tidak ikut S.O.P-nya, untuk itu Wenny meminta KPK menyerahkan S.O.P kepada Komisi 3. Wenny menambahkan, kasus besar seperti ini kalau dituntun dengan manajemen S.O.P yang baik tidak ada yang berani membocorkan. Kalau KPK menyidik kasus-kasus besar yang terpotong maka bisa dibongkar oleh manajemen penyidikan. Ia mempertanyakan dengan satuan tiga yang dilaporkan sebagai kewajiban APBN. Seharusnya ada ketidakterbukaan kepada DPR-RI juga. Satuan tiga ini merupakan laporan keuangan yang diberikan untuk pengawasan. Kalau itu bersifat rahasia bagaimana dengan satuan tugas. [sumber]

Pembahasan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Agung

12 April 2017 - Wenny menjelaskan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi, salah satunya adalah status akreditasi Kejaksaan Negeri (Kajari) masih tipe B. Wenny ingin kejaksaan mulai melihat kondisi real terhadap pelayanan dan penanganan hukum Pidana Umum (PIDUM) agar lebih baik dan melakukan supervisi terhadap pelayanan serta penyelidikan dapat dilakukan sejak dini.  Wenny menyatakan bahwa UU No.30 Tahun 2002 ini tidak efektif untuk dicantumkan. Menurut Wenny Penyelidik harus kuat, lembaganya juga harus kuat, 15 tahun masih tidak efektif dan efisien itu tidak benar.   [sumber]

Kebakaran Hutan dan Lahan (KARHUTLA)

11 Oktober 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 3 dengan Kapolda Kalimantan Barat, Kapolda Kalimantan Tengah, Kapolda Kalimantan Selatan dan Kapolda Papua, . Wenny mempertanyakan terkait jumlah laporan di Kalsel, serta ia meminta semua progress report juga disertakan. Wenny mengatakan bila tidak mampu mengurus maka sebaiknya dilakukan evaluasi. Wenny meminta diberikan data yang update agar dapat disampaikan ke Kapolri.  [sumber]

Perkara Hukum

 6 September 2016 - Pada Rapat Audiensi Komisi 3 dengan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Wenny mengatakan bahwa LBH Jakarta patut diacungi jempol, merasa bahwa masih ada yang ingin polisi menjadi baik. Ada 39 daftar dosa oknum reserse. Wenny meminta LBH Jakarta melanjutkan kegiatan mereka. Wenny mengatakan sebenarnya jika polisi tertib KUHAP tidak ada yang salah, tetapi masih banyak sekali kelemahan. Wenny mengatakan bahwa dirinya mengatakan kepada KPK jika tidak mengerti tentang penyidikan, maka KPK akan dibodohi penyidik yang pintar. Jika ke daerah, minta saja buku kuning. Wenny mengaku susah naik pangkat dan mengeluhkan bahwa mencari keadilan di negeri ini memang susah. Wenny sebagai atasan penyidik harus menandatangi surat, tetapi begitu membuka P-21 (Pemberitahuan bahwa Hasil Penyidikan sudah Lengkap) barang buktinya berbeda. Jika disetujui oleh pimpinan, Wenny mengaku ingin dekat dengan LBH Jakarta agar makin banyak informasi. [sumber]

Isu Kepolisian, RUU KUHP, RUU Terorisme, dan UU Militer

27 Juli 2016 - Pada 27 Juli 2016 Komisi 3 menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Pusat Keluarga Besar Persatuan Purnawirawan Polri (PP Polri), Wenny mengatakan bahwa dari tiga substansi yang disampaikan, tidak mudah baginya untuk mengolaborasi seperti ini. Wenny meminta mitra agar jangan di bawah permukaan. Ia menambahkan bahwa hanya ada keluhan dari para pelaksana, tetapi berkembang sampai seolah-olah terlalu lebar. Wenny khawatir, jangan sampai kedepannya karakter kepolisian menjadi hilang. Apalagi pada Januari 2015 di website presiden ada substansi yang bisa mengerdilkan kepolisian. Peraturan Presiden tidak pernah terekspos, Wenny pun mengaku bahwa ia bahkan sampai minta ke Kapolri. [sumber]

Anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

21 Juni 2016 - Wenny memberi masukan untuk Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tolong di tahun 2017 lapas lebih dikembangkan dan diperbaharui dan jangan sampai over capacity lagi. Menurutnya, Kemenkumham sudah tajam, tetapi apa yang dilihat di lapangn melihat situasi lapas oleh karena itu mohon untuk di tahun 2017 untuk diproritaskan. Wenny mengatakan untuk di tahun 2017 yang diprioritaskan ialah lapas karena hampir semua lapas memprihatinkan dan untuk operasional lainnya juga mohon untuk ditambahkan. Wenny menanyakan untuk pengecekan software di bandara anggarannya itu dari mana.  [sumber]

Anggaran Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

21 Juni 2016 - Wenny memohon agar ditahun 2017 Polri lebih memperhatikan lagi kecanggihan teknologi dan jangan sampai terkalahkan oleh negara lain. Wenny juga memohon kalaupun nanti ada gunting-menggunting di tengah jalan agar operasional, jangan terabaikan.  [sumber]

8 Juni 2016 - Menurut Wenny penghematan sebesar Rp.1,5 Triliun ini sangat besar padahal anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk optimalisasi penyidikan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).  [sumber]

Evaluasi KPK - Kasus RS Sumber Waras, Reklamasi Jakarta, dan isu lainnya

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 3 dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wenny menanyakan apakah BPK sudah gelar bersama dengan BPK terkait masalah RS Sumber Waras. Wenny khawatir penyelidik belum menemukan temuan-temuan dari BPK. Wenny menyatakan jangan sampai pimpinan KPK tidak mengetahui teknis penyelidikan dan jangan mau dibohongi oleh penyidik. Wenny memberikan masukan kepada KPK untuk melakukan pertemuan kembali dengan BPK. [sumber]

Komisi Pemberantasan Korupsi Hentikan Selidiki Rumah Sakit Sumber Waras

14 Juni 2016 - (TEMPO.CO) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan penyelidikan perkara dugaan korupsi Rumah Sakit Sumber Waras akan dihentikan. Sebab, KPK menilai tidak ada temuan tindak pidana korupsi dalam perkara itu. 

"Kami sudah undang ahli dari Universitas Gadjah Mada dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (Mappi). Mereka tidak menemukan perbuatan melawan hukum," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 14 Juni 2016. 

Agus mengatakan pihaknya tidak menaikkan perkara Sumber Waras ke dalam penyidikan. Sebab, ia menilai para ahli yang telah dipanggil menyebutkan tidak ada kerugian yang dialami negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.   

Sementara itu, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Wenny Warouw, mengatakan pihaknya pada 19 April 2016 bertemu dengan para pimpinan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pertemuan itu, ia mengatakan salah satu pimpinan BPK menegaskan bahwa ada kerugian negara dalam pembelian lahan RS Sumber Waras.   

Wenny mengatakan apabila KPK memutuskan kasus Sumber Waras tidak ada indikasi korupsi, sama halnya menilai audit BPK tidak benar. Padahal, kata dia, hasil audit BPK sering digunakan KPK dalam menyelidiki kasus korupsi. "Kalaupun itu benar, data BPK tidak dipercaya," katanya.   

Dugaan korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras mulai dilirik KPK pada 20 Agustus 2015. Kasus mencuat dari hasil audit BPK Jakarta atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014. BPK DKI menganggap prosedur pembelian lahan RS Sumber Waras menyalahi aturan. BPK menilai, lahan yang dibeli jauh lebih mahal, dan menimbulkan kerugian keuangan daerah hingga Rp 191 miliar. KPK meminta BPK melakukan audit ulang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tak luput diperiksa oleh BPK RI pada 23 November 2015. Hasil audit investigasi itu juga telah diserahkan kepada KPK pada 7 Desember 2015.  [sumber]

Evaluasi Kinerja dan Isu Aktual Jaksa Agung RI

21 April 2016 - Wenny mengapresiasi paparan yang disampaikan Jaksa Agung. Jadi komisi 3 tidak akan walkout lagi. Wenny mengatakan bahwa Komisi 3 telah menanyakan Kasus Novel Baswedan kepada Kapolri, namun Kapolri membalas dengan ketawa kecil yang penuh arti. Wenny mengusulkan target waktu supaya tidak ada suara miring terkait masalah Mobile 8 dan Freeport. Komisi 3 menghimbau agar masalah Mobile 8 dan Freeport cepat selesai. Istilah yang disebutkan Wenny saat rapat dengan Jaksa Agung adalah “Anak Buah Kenal Nekat Lawan Bapak”. Menurut Wenny istilah tersebut sangat tidak pantas di dengar juga mengusulkan atensi kepada Jaksa Agung atau Jaksa Tinggi agar ada gelar perkaranya.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Komisi Kejaksaan Republik Indonesia

18 April 2016 - Wenny menanyakan bagaimana baiknya supaya KKRI sesuai dengan dambaan masyarakat.  [sumber

Audiensi Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat

14 April 2016 - Dalam Audiensi Komisi 3 dengan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Wenny mengatakan bangga terhadap suasana rapat. Untuk pertama kalinya, dirinya melihat mahasiswa memenuhi ruangan Komisi 3. Wenny mengatakan, kunjungan mahasiswa tersebut bukanlah kunjungan konstitusi, melainkan kunjungan hibah. Dan itu merupakan kebanggaan hubungan kader-kader dari Banjarmasin. Ia mengatakan, ilmu tidak hanya ada di kampus, tetapi di luar kampus juga ada. Justru itulah, dirinya berpendapat, mahasiswa bisa ditempa menjadi lebih baik dari ilmu yang berada di luar kampus itu. [sumber]

Proses Seleksi Calon Pimpinan KPK

17 November 2015 - Wenny menanyakan apa yang akan dilakukan Panitia Seleksi (Pansel) bila DPR menolak hasil seleksi Capim KPK. Selain itu, Wenny juga menanyakan apakah 8 Capim KPK sudah memenuhi syarat berdasarkan Pasal 29 Ayat 4 di UU No.30 Tahun 2012 (UU KPK).  [sumber]

Evaluasi Kinerja Jaksa Agung, HM Prasetyo

29 September 2015 - (Inilah.Com) - Selama kepemimpinan HM Prasetyo, Kejaksaan Agung mengalami dua kali kalah dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menanggapi hal tesebut, Anggota Komisi III DPR, Wenny Warouw menilai Jaksa Agung HM Prasetyo harus bertanggungjawab atas kekalahan dalam praperadilan tersebut.

"Dia (Jaksa Agung) harus tanggungjawab terhadap hal seperti ini, moral dipandangan publik jatuh, tapi kalo saya malu. Dulu saya pernah jadi pimpinan penyidikan, kalah dari praperadilan harus mundur," katanya di Gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Sebab, kekalahan dalam praperadilan telah menurunkan kepercayaan masyarakat terkait penanganan kasus oleh pihak kejaksaan. Untuk itu, dia meminta sebaiknya HM Prasetyo mundur dari jabatannya.

"Kalau sudah dua kali dan ketiga kalo masih terus begitu (kalah), jaksa agung harus diganti. Komisi III akan mengusulkan kepada presiden untuk mengganti Jaksa Agung," jelasnya.

Dengan demikian, kata dia, Kejaksaan Agung harus melakukan pembenahan secara internal agar saat melakukan penangan perkara benar-benar sesuai prosedur dan tidak kalah saat digugat pihak-pihak lain.

"So pasti itu (pembenahan)," ungkapnya.

Dia menegaskan komisi III akan menanyakan secara detail kepada Jaksa Agung HM Prasetyo soal kekalahan dalam praperadilan.

"Komisi III pasti akan beertanya mendetail, kenapa yang kita anggap hebat dalam penyidikannya kok tiba-tiba banyak sekali kejanggalan yang mengakibatkan kekalahan dalam praperedilan," kata dia menutup.

Diketahui, kekakalah itu antara lain adalah gugatan praperadilan yang diajukan oleh Dahlan Iskan, dan yang kedua adalah gugatan yang diajukan oleh PT Victoria Securities Indonesia (PT VSI) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (sumber)

30 Juni 2015 - Wenny minta klarifikasi ke Jaksa Agung tentang hambatan lambatnya eksekusi pengembalian uang negara oleh koruptor.  [sumber]

Peraturan Bersama DPR dan BPK Tentang Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

27 Agustus 2015 - Wenny menanyakan hal terkait pengawas dari para auditor BPK-RI. Menurut pandangan Wenny, auditor BPK merupakan suatu pekerjaan yang bisa dinegoisasi dan dijadikan 'komoditas' karena tidak ada pihak yang mengawasi mereka.  [sumber]

Alokasi Anggaran Kasus Narkoba

31 Juli 2015 - (Inilah.Com) - Ambon - Komisi III DPR mempertanyakan alokasi anggaran untuk penanganan kasus-kasus narkoba yang bersumber dari APBN kepada Badan Narkoba Nasional (BNN) di Maluku yang belum seimbang dengan jumlah perkara yang ditangani.

"Alokasi dana tahun 2015 untuk BNN Maluku Rp1,3 miliar, tetapi dari Januari sampai saat ini baru ditangani empat kasus, itu pun baru satu perkara yang dinyatakan P21," kata anggota komisi III DPR-RI, Irjen Pol (Purn) Wenny Warouw di Ambon, Kamis (30/7/2015).

Bila dilihat total anggaran yang dialokasikan dengan penanganan kasus tentunya sangat berbeda jauh.

"Jangan sampai BNN disebut sebagai lembaga boros uang negara dan janganlah dijadikan sebagai tempat mencari jabatan. Saya minta BNN juga bekerjasama dengan Polri dalam memberantas narkoba," katanya dalam pertemuan komisi III yang dipimpin Trimedia Panjaiatan dengan Kapolda dan Kepala BNN Maluku.

Anggota komisi III lainnya, Faizal Bakri mengatakan dirinya sudah mendatangi empat rumah tahanan negara (Rutan) di Indonesia dan menemukan 60 persen penghuninya terlibat kasus narkoba.

"DPR saja dimaki-maki karena usulan dana aspirasi Rp20 miliar, tetapi anda habiskan Rp1,3 miliar hanya untuk empat kasus sungguh naif. Makanya kami di komisi III ini sedang menghitung dan mengusulkan ada discrasy untuk kasus yang Rp50 juta sampai Rp100 juta misalnya harus dicari jalan keluar karena biaya penanganan perkaranya Rp200 juta tapi nilai korupsinya hanya Rp100 juta ke bawah," kata Faizal.

Kepala BNN Maluku, Kombes pol Arif Dimjati menjelaskan anggaran yang digunakan untuk menyelesaikan empat kasus narkoba sebesar Rp120 juta dan selebihnya Rp300 juta untuk belanja peralatan.

Sedangkan Rp700 juta merupakan tambahan dana dari program proritas tentang rehabilitasi 100.000 penyalah-gunaan narkoba yang dialokasikan kepada bidang pemberantasan.

Karena kegiatan ini dirasakan sangat berat apabila ditanggung oleh bidang rehabilitasi saja, makanya bidang pemberantasan diberikan beban tugas juga untuk mensukseskan program BNN melalui kegiatan-kegiatan seperti razia dan penyelidikan.

"Kami menyadari tidak bisa berjalan sendirian untuk mengerjakan program yang telah ditetapkan tetapi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah karena wilayah ini memiliki wilayah yang luas dan banyak pulau sehingga digunakan sebagai jalur masuk narkoba baik lewat laut maupun udara," katanya. (sumber

Rencana Strategis Polri

2 April 2015 - Wenny menilai alih status Polri, terutama polisi yang bertugas ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus dikaji ulang. Wenny dorong Plt.Kapolri untuk tertibkan 108 aduan penyiksaan oleh oknum polisi. Wenny menilai Polri harus lebih kerja keras untuk berantas ISIS terutama di pinggiran Jakarta dan Sulawesi.  [sumber]

Bupati Mesuji vs. DPRD Mesuji

31 Maret 2015 - Wenny ingatkan bahwa latar belakangnya adalah penyidik Polri. Menurut Wenny proses penentuan tersangka tidak boleh hanya berdasarkan ‘katanya’. Di Palangkaraya hampir semua fraksi DPRD-nya Wenny kunjungi di Rutan. Wenny saran laporan DPRD Mesuji harus dikonkretkan dan harus ada bukti pemulaan yang cukup minimal 2. Untuk bukti pemulaan, pertama harus ada pelaporan yang dibuat Polisi dan nantinya akan dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dan yang kedua harus ada barang bukti yang konkret.  [sumber]

Anggaran Kejaksaan Agung

Pada 10 Februari 2015, sehubungan dengan anggaran yang diajukan oleh Kejagung, Wenny saran agar Kejagung melampirkan laporan tahunan tahun sebelumnya agar lebih transparan. Wenny minta klarifikasi atas rencana kesiapan Kejagung apabila tahun ini kasus-kasus yang ditangani lebih dari dianggarkan.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tondano
Tanggal Lahir
13/06/1950
Alamat Rumah
Jl. Mandar Utama DD1 No.67, Sektor 3A, Bintaro Jaya. RT.002/RW.010, Pondok Karya. Pondok Aren. Tangerang Selatan. Banten
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Utara
Komisi
III - Hukum, HAM, Keamanan