Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Sulawesi Tengah
Komisi VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional
  


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tajunci
Tanggal Lahir
28/09/1969
Alamat Rumah
Jl. Dayo Dara BTN Citra Pesona Indah, No. 29 A I Palu RT.007/RW.008 Kelurahan Talise, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Tengah
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional

Latar Belakang

Supratman Andi Agtas lahir di Tajuncu, 28 September 1969. Supratman berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh 61.500 suara untuk daerah pemilihan Sulawesi Tengah. 

Sejak 12 Januari 2016, Supratman diangkat menjadi Ketua Badan Legislasi DPR-RI menggantikan Sareh Wiyono. Menurut Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Fraksi Gerindra, Rotasi dilakukan oleh Fraksi Gerindra dengan tujuan untuk penyegaran. 

Pada Maret 2018, ada mutasi internal partai dan Supratman berpindah tugas dari Komisi 3 ke Komisi 6 yang membidangi BUMN, perindustrian dan perdagangan.

Pendidikan

Pascasarjana Universitas Hasanudin (1995)

Perjalanan Politik

Supratman bukan anggota DPR incumbent yang terpilih, baru terpilih untuk DPR periode 2014-2019. Rekam jejak organisasi sebelum menjadi anggota DPR antara lain Ketua DPD Real Estate Indonesia Sulawesi Tenggara (2010), Wakil Ketua KADIN Sulawesi Tengah Bidang Perumahan 2013. Posisi bisnis yang pernah dijabat antara lain Direktur Utama Perusahaan Daerah Kota Palu (2005-2013)

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Kebidanan

16 Nov 2017- Supratman mempertanyakan definisi profesi bidan yang dikhususkan untuk perempuan namun dia juga tidak mempersalahkan asal landasannya kuat. [sumber]

RUU Pemilihan Umum (RUU Pemilu)

24 Mei 2017 - Supratman berpendapat terkait Ayat 6 tidak perlu, maka dipertegas saja dalam Ayat 4 dan 5.  Menurutnya Ayat 5 sangat besar memberikan peluang adanya calon tunggal.   [sumber]

RUU No.17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (RUU MD3)

21 Desember 2016 - Supratman mengatakan dari konsep yang disampaikan bahwa adanya penambahan Wakil Ketua bisa beda tafsir. Kita sepakati saja tambahan Pasal 1 Ayat (1) bahwa partai pemenang pemilu dapat kursi Wakil Ketua. Kita mau proses pengambilan keputusan, jadi gimana kalau kita skors? Putusan Mahkamah Kehormatan Dewan menyangkut soal wilayah yang dibatasi, kita punya konsekuensi yuridis. Kalau paparan dari fraksi Gerindra bisa disepakati oleh seluruh fraksi, kita tidak perlu meminta pandangan fraksi-fraksi. Bila ada yang mendesak, kita bisa bahas di Badan Legislasi (Baleg) yang tidak bisa dibahas di Komisi.   [sumber]

Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Perlindungan Anak (Perppu Kebiri)

12 Juni 2016 - (Media Indonesia) - BADAN Legislasi (Baleg) DPR menerima masukan masyarakat yang tidak menyetujui pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual berupa hukuman kebiri kimia.

Menurut Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas, penerapan hukuman kebiri kimia perlu dikaji ulang karena tidak efektif menjamin pelaku kejahatan seksual jera sebab efeknya hanya sementara.

“Saya cenderung setuju kebiri permanen atau hukuman mati jika pelaku melakukan perbuatannya berkali-kali. Kebiri kimia tidak menjamin efek yang signifikan. Bisa saja setelah selesai dihukum, pelaku mengulangi kejahatannya,” kata Supratman, kemarin.

Semua fraksi di dewan, lanjut Supratman, akan mengambil sikap mengenai penerapan hukuman kebiri kimia. Kalau ada substansi yang harus diperbaiki dari Perppu Nomor 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk hukuman kebiri akan dibahas oleh komisi atau panitia khusus setelah DPR mengesahkan perppu.

“Sebaiknya dibahas di pansus,” ujar Supratman.

Di sisi lain, pakar hukum kesehatan Agus Purwadianto menilai posisi dokter di dalam hukuman kebiri tidak boleh dipandang sebagai eksekutor.

Agus meminta undang-undang yang mengatur hukuman kebiri melibatkan dunia kedokteran sebagai asesor atau juru taksir yang lebih tinggi dari eksekutor. Ia mengacu pada kasus narkotika, yakni tenaga kedokteran diposisikan sebagai pihak yang melakukan perawatan.

“Ada pengecualian bahwa tenaga kedokteran bukan yang memberikan hukuman, tetapi perawatan. Jika memang harus dilakukan pengebirian, tidak boleh ada hubungan antara dokter dan pasien. Pengebirian dilakukan untuk mencegah kejahatan berulang yang disadari pelaku,” ungkap Agus.

Pakar pidana Universitas Islam Indonesia Mudzakkir mengatakan pengebirian tidak berkorelasi dengan pencegahan kejahatan seksual dan melanggar HAM. “Pengebirian tidak dapat menjadi hukuman tambahan. Karena sebagai cara untuk mengobati, terpidana harus tunduk pada hukum kesehatan dan pelaksanaannya harus persetujuan terpidana.” 

Sebelumnya, Jumat (10/6), Wapres Jusuf Kalla menegaskan penolakan Ikatan Dokter Indonesia menjalankan hukuman kebiri tidak berpengaruh terhadap eksekusi Perppu 1/2016. “Dokter polisi bisa melakukan hukuman kebiri kimia.”

Wakil Ketua Baleg DPR Firman Soebagyo memastikan Perppu 1/2016 akan dibahas bersama RUU Penghapusan Kejahatan Seksual.

“DPR punya waktu 40 hari. Apakah perppu yang telah disahkan tersebut harus kami revisi, bisa saja,” tandas Firman.  [sumber]

UU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak)

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016 - Supratman menyampaikan bahwa rapat Bamus pada 6 April 2016 memutuskan untuk menunda RUU Pengampunan Pajak karena belum ada kesepakatan antar fraksi. Supratman melanjutkan, kemudian pada 11 April 2016, kembali dilakukan rapat Bamus dan ditetapkan bahwa RUU Pengampunan Pajak dibahas di Komisi 11, tetapi rapat tersebut dinyatakan tidak sah karena hanya dihadiri oleh satu Pimpinan DPR.

Supratman menilai, terlalu banyak persoalan yang berkaitan dengan RUU Pengampunan Pajak. Supratman berpesan bahwa DPR tidak boleh gegabah dalam melahirkan RUU ini. Supratman mohon agar keputusan Bamus kembali pada keputusan 6 April 2016 dan membatalkan keputusan rapat Bamus pada 11 April 2016.  [sumber]

15 Februari 2016 - (TribunNews) - Partai Demokrat dan PKS menolak melanjutkan pembahasan RUU KPK.

Meskipun pada awalnya hanya Partai Gerindra yang menolak pembahasan tersebut.

"Kita akan terus berusaha meyakinkan kawan-kawan," kata Politikus Gerindra Supratman Andi Agtas ketika dikonfirmasi, Minggu (14/2/2016) malam.‎

Gerindra telah berkomunikasi dengan seluruh fraksi termasuk pengusul revisi UU KPK.

Ia mengatakan pihaknya juga telah menghimbau pemerintah terkait revisi tersebut. 

"Kepada pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi untuk tidak mengirimkan wakil pemerintah dalam pembahasan setelah draft ini disahkan DPR sebagai usul inisiatif," kata Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Dengan tidak hadirnya pemerintah maka proses pembahasan revisi UU KPK tidak dapat dilanjutkan.

Pasalnya, proses pembahasan undang-undang harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan DPR.

Selain revisi UU KPK, Gerindra juga menyatakan penolakannya terhadap UU Tax Amnesty atau pengampunan pajak.

"Buat kami di Gerindra baik UU KPK atau UU Tax Amnesty harus ditolak karena kedua-duanya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat," imbuh Anggota Komisi III DPR itu.  [sumber]

RUU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

11 Februari 2016 - (DetikNews) - Sempat menyatakan mendukung di Rapat Baleg, Fraksi Demokrat kini menolak revisi UU KPK. Gerindra pun mengapresiasi sikap Demokrat itu.

"Kalau memang tidak setuju dengan revisi UU KPK, Gerindra tidak sendiri lagi," kata politikus Gerindra Supratman Andi Agtas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (11/2/2016).

Dia pun berterima kasih atas sikap Demokrat itu. Partai-partai lain diharapkan mengambil sikap yang sama.

"Ini artinya hal baik, Gerindra ada kawan. Dan kita ajak partai lain bersama Gerindra untuk menolak revisi UU KPK," ujar Ketua Baleg DPR ini.

Gerindra menjadi fraksi yang sejak awal menolak revisi UU KPK. Supratman meyakini revisi itu bisa melebar hingga akhirnya menjadi akhir dari lembaga antikorupsi itu.

"Kalau itu dilakukan, itu bukan sekedar revisi UU KPK, tapi juga bisa membunuh KPK. Empat poin saja pembahasan itu, kalau dibahas DPR, tamat riwayat KPK," ucap Supratman.

"Kalau ini direvisi empat poin itu, artinya bubarkan saja KPK itu. Serahkan kepada kepolisian dan kejaksaan," pungkasnya.

Revisi UU KPK harusnya siang ini dibawa ke paripurna untuk menjadi usul inisiatif DPR dan dibahas dengan pemerintah. Namun, paripurna itu batal berkat inisiasi Gerindra dan Demokrat.  [sumber]

1 Februari 2016 - Merujuk pada penjelasan Pengusul RUU KPK, menurut Supratman, ada beberapa poin-poin yang krusial. Supratman menilai bahwa hampir semua penegak hukum meminta kewenangan lebih dari yang sudah diatur undang-undang. Supratman menaruh perhatian terhadap poin tentang penyadapan. Supratman mempertanyakan pihak yang berhak membentuk dewan pengawas (Dewas) KPK kepada Pengusul. Terkait hal itu, Supratman mengingatkan Pengusul bahwa KPK adalah lembaga independen. Supratman khawatir bila Dewas dibentuk oleh Pemerintah, maka nantinya KPK tidak lagi independen.  [sumber]

Tanggapan RUU

RUU Peksos

5 September 2018 - Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial, Supratman berpandangan mungkin dari sisi judul bisa dipertimbangkan karena ini menyangkut ketenagakerjaan. Untuk itu Ia menanyakan apakah tidak sebaiknya judul undang-undang ini adalah Ketenagakerjaan Sosial saja sesuai dengan usul yang kemarin. usul yang menarik kemarin itu ada 3 apakah rumusan ketentuan pidana yang belum ada dalam draft ini belum ada bisa kita masukkan, kemudian sanksi administratif. Selain itu yang paling menarik menurut Supratman adalah pemberian sanksi sosial apakah di luar sanksi pidana atau tidak. [sumber]

RUU BUMN

5 Juli 2018 - Rapat Baleg dengan Tenaga Ahli dalam rangka Harmonisasi RUU. Supratman meminta penegasan karena kini dengan penugasan, pemerintah bisa membangun jaringan gas dengan skema penyertaan modal. Namun, sampai saat ini tidak terjadi. Supratman menanyakan pendapat mitra bagaimana jika sebaiknya bentuk BUMN satu saja yakni persero dan memiliki tugas tanggung jawab sosial seperti perusahaan umum (diusulkan dalam Pasal 8). Sedangkan mengenai persentase, menurutnya bisa didiskusikan kemudian. Selanjutnya mengenai aturan privatisasi, Supratman berpendapat harus dengan persetujuan DPR bahkan kalau perlu itu “dikunci”. Ia menerangkan bahwa pasal dan atas dasar hukum tersebut yang digunakan untuk menjual Indosat sehingga dirinya tidak mau lagi terulang ayat b tersebut karena teknologinya berubah kemudian negara bisa menjual apa saja. Oleh karenanya, Supratman menerangkan setiap kali ada privatisasi harus melapor ke DPR. Mengenai Perum likuidasinya dilakukan DPR. (diusulkan dalam Pasal 124 Ayat 1). [sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)-Pembahasan Tingkat 1

10 Juli 2018 - Pada Rapat Kerja (raker) Badan Legislasi DPR-RI dengan Asman Abnur, MenPAN-RB, Supratman menilai hal ini sebagai kasus kemanusiaan. Walau secara pribadi, posisi fraksinya sebagai oposisi. Bagaimanapun, menurutnya 438 ribu honorer perlu diprioritaskan, minimal 63rb diselesaikan dahulu. [sumber]

RUU Pendidikan Kedokteran-Penyempurnaan Draf

26 Juni 2018 - Sebagai pemimpin dalam Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi DPR-RI dengan Tenaga Ahli Baleg, Supratman menjelaskan pada UU Praktik Kedokteran terdahulu, uji kompetensi bukan syarat kelulusan. Sedangkan, pada UU Dikdok No. 20 tahun 2013 uji kompetensi dijadikan satu-satunya syarat untuk mendapatkan surat izin praktik. Menurut Supratman, seharusnya kurikulum pendidikan kedokteran disusun bersama Konsil Kedokteran dan Kemenristekdikti, tetapi di UU No. 20 tahun 2013 hanya diambil alih oleh Kemenristekdikti. Menurut UU No. 20 tahun 2013, ijazah tidak bisa keluar jika sertifikat kompetensi belum lulus, dan ini masalahnya. Uji kompetensi yang menjadi rmasalah. Pada UU Praktik Kedokteran, uji kompetensi bukan syarat kelulusan. Uji kompetensi yang kemudian menjadi izin praktik dinilai menghalangi kelulusan jenjang S1 Kedokteran, hal ini dikarenakan tidak semua lulusan ingin membuka praktik. Supratman berpendapat bahwa permasalahan yang harus dilihat adalah uji kompetensinya, bukan buka praktik atau tidak. Bicara soal pengeluaran surat, usulan yang diterima mengenai penyederhanaan bisa dimasukan, surat kelulusan itu bisa dikeluarkan universitas dan tidak perlu uji kompetensi. Catatan yang bisa dijadikan usulan alternatif:

1. Ijazah mutlak universitas tanoa syarat uji kompetensi

2. Sertifikat kompetensi mau dikeluarkan ke Kemenristekdikti atau KKI?

3. Sertifikat profesi di lembaga profesi, IDI.

Sertifikat profesi itu jelas tetap harus memiliki organisasi profesi dan tidak bisa dipindah lagi. Fungsi KKI tidak hanya soal sertifikat kompetensi, tetapi juga ikut menyusun kurikulum pendidikan kedokteran. Pembuatan UU tidak hanya soal praktik, tetapi juga soal pembukaan fakultas dan lain-lainnya. Supratman meminta agar dilaksanakan pengkajian terhadap urgensi sertifikat kompetensi, jika memungkinkan, dihapuskan saja atau digabungkan dengan sertifikat profesi. Supratman bertanya mengenai keanggotaan KKI. Untuk program Dokter Layanan Primer (DLP), banyak FK yang menolak untuk menjalankan dan hanya 3 universitas yang sudah menjalankan, dan karena alasan terpaksa. Penolakan prodi tersebut adalah karena sama sekali tidak melibatkan KKI, namun anehnya pemerintah masih terus berjuang sendirian memaksakan prodi ini. Menurut kunjungan kerja yang telah dilakukan, DLP merupakan jiplakan dari Belanda, hanya saja di Belanda melalui pendidikan berjenjang. Supratman berpendapat bahwa DLP adalah salah satu cara pemerintah agar BPJS tidak bangkrut dan agar banyak dokter keluarga. Supratman menilai bahwa semua sudah tinggal dikaji, perihal pengeluaran 2 sertifikat dan ijazah apakah harus 3 lembaga atau bisa disatukan. Supratman juga menambahkan bahwa semua pembahasan sudah dilakukan, mulai dari uji sampai akreditasi.[sumber]

RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

24 Januari 2018 – Pada rapat dengan  Badan Legislasi dengan Kemenkeu dan Kemenpan-RB. Supratman berpendapat bahwa soal anggaran pasti ada solusinya nanti dari Kemenkeu dan soal DIM itu harus disusun sejalan dengan rapat ini. Supratman meminta kejelasan dari Presiden apakah mau atau tidak untuk mengangkat K1 dan K2 tersebut, karena merasa kasihan dengan menterinya.[sumber]

RUU Perkelapasawitan (Resolusi Uni Eropa atas sawit)

17 Juli 2017 - Dalam Raker Baleg dengan tim pemerintah; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan Kementerian Hukum dan HAM, Supratman berpandangan bahwa mekanisme pembahasan RUU kan ada tahapannya dan masalahnya bukan cuma di parlemen tapi di pemerintah ada sesuatu yang tidak jalan di pemerintah dalam hal menyusun prolegnas. Supratman juga mengatakan prolegnas harus disosialisasikan ke K/L lainnya, kalau prolegnas tidak disosialisasikan kepada kementerian terkait, ketegangan tidak akan selesai. UU ASN, UU Pertembakauan, dan UU Perkelapasawitan menurut Supratman adalah catatan terburuk. Supratman menambahkan jika memang pemerintah tidak ingin membahas maka harusnya dari awal bilang, konstitusi mengatakan DPR diberi kuasa membentuk sebuah UU jadi Supratman memohon dengan hormat harus ada rapat koordinasi Pembahsan prolegnas harus dikoordinasikan lagi.

Supratman menjelaskan pembahasan sudah di tengah jalan, tapi dihentikan. Ia kemudian menanyakan berapa anggaran yang sudah dihabiskan. Supratman menyampaikan keinginannya agar ada perbaikan ke depan  karena selama ini baleg selalu mendapat perhatian, kita ingin ada perbaikan ke depan. Baleg selalu menjadi sorotan dalam pembuatan UU padahal pembuatan UU bukan cuma di baleg tapi di komisi atau AKD lainnya sehingga menurut Supratman kalau ada sesuatu yang memang tidak dibutuhkan lebih baik dicoret karena beban di DPR bukan pemerintah. Supratman juga berkata untuk menghindari terjadinya tumpukan dalam prolegnas, Menkop harus koodinasi dengan Menko Polhukam untuk meminta RUU inisiatif DPR maupun pemerintah, sinergi antara pemerintah secara internal harus ditingkatkan lagi. [sumber]

Tanggapan

Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan

13 September 2018 - Pada Pleno Baleg dengan Sekjen BPK, Supratman menjelaskan bahwa Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dibentuk dari revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3).Badan ini dibentuk untuk mengawasi transparansi tata kelola keuangan negara. Supratman menjelaskan bahwa rapat ini akan membahas rancangan peraturan bersama dengan DPR dan BPK. Peraturan bersama ini terdiri dari 9 Bab dan 15 Pasal. Peraturan bersama ini diusulkan oleh BAKN DPR-RI. Soal ketentuan Pasal 5 Ayat 3 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan ke DPR lebih awal, maka lampiran Ihktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) tidak perlu disertakan. Pasal 5 ayat huruf e. Penyampaian dilakukan 3 bulan. Supratman meminta untuk usulan Pak Sekjen BPK tidak perlu ditulis 3 bulan,intinya peraturan bersama akan memperkuat fungsi DPR untuk mengawasi Kementerian/Lembaga dalam hal anggaran. Supratman menanyakan yang dimaksud unsur pidana yang tidak boleh disampaikan pada penyampaian laporan itu seperti apa.Supratman menyampaikan ternyata UU BPK masuk Prolegnas di Komisi 11, Supratman pikir dikeluarkan tetapi revisi UU BPK hanya terbatas. Supratman berharap semoga usulan batas waktu tindak lanjut temuan pidana bisa diakomodir. [sumber

Apartemen SIPOA Group, PT KS Plus, dan Sengketa Tanah Banggai, Sulteng

27 Maret 2018 - Dalam rapat audiensi dengan Endang Kurnia Sari (korban penggusuran tanah), Dian Purnama (Konsultan Bantuan Hukum UNAIR) dan Korban PT KS Plus Supratman menyarankan Komisi 3 melakukan kunjungan spesifik. Supratman menyampaikan laporan sudah ada sebelum eksekusi, sudah berusaha menahan, tetapi Supratman tidak tahu keputusan apa yang membuat eksekusi berjalan. Supratman menilai sebagai sebuah keprihatinan, karena ribuan masyarakat kehilangan tempat tinggal. [sumber]

Bebas Visa dan Pengawasan Orang Asing dalam Evaluasi Kemenkumham

25  Januari 2018 - Dalam Raker dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman menyatakan setuju dengan usulan Arteria Dahlan untuk meminta agar Perpres 21/2016 dapat dipertimbangkan kembali, karena tujuan bebas visa untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia, tetapi di awal tahun kunjungan wisatawan mancanegara malah anjlok, sehingga tujuan dengan kenyataan dari implementasi Perpres tidak sesuai. Supratman mengatakan bahwa banyak masalah yang bisa timbul akibat pemberlakuan bebas visa, seperti masalah pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Supratman mengungkapkan bahwa lapas selalu menjadi permasalahan klasik yang tidak pernah selesai. Supratman sebenarnya mengapresiasi peningkatan layanan berbasis IT, tetapi itu sebenarnya tidak menyelesaikan masalah. Menurut Supratman, untuk mengatasi masalah lapas kuncinya adalah pengawasan, sebagus apapun gedungnya tidak menjamin bahwa pengawasannya juga baik. Supratman meminta penggunaan CCTV yang terintegrasi dan bisa di-monitoring secara langsung oleh Menkumham agar secepatnya dapat terealisasi. Supratman berpendapat ini sesuatu yang sangat mudah sekali untuk digunakan, meskipun memakan anggaran yang besar, karena tidak ada pilihan yang lainnya. [sumber]

Pengesahan Jadwal Baleg Masa Sidang ke-2 2017/2018

15 November 2017 - Supratman menjelaskan bahwa masa sidang kali ini hanya 1 bulan sehingga Supratman sebagai pimpinan menawarkan pada tanggal 4 Desember disisihkan untuk pembahasan RUU ASN. {Pembahasan RUU ASN pada tanggal 4 Desember disetujui anggota Rapat). Supratman menginformasikan bahwa Baleg sudah melakukan kodifikasi tidak hanya pada UU Pemilu namun juga RUU KUHP dan RUU KUHAP. Supratman mengharapkan anggota komisi dan baleg tetap bertenaga. Menurut Supratman tidak perlu khawatir dengan komisi bila Baleg terfokus dengan perintah UU yang tidak dijalankan, Supratman mengharapakan tata tertib DPR-RI mengembalikan tata tertib itu. RUU Prolegnas 2016 belum diputuskan, namun pengembalian keputusan di Panja sudah diutuskan. Ia juga menyatakan bahwa setiap bulan Baleg akan merevisi Prolegnas, bila ada slot kosong maka RUU dimasukkan ke Baleg dan dikomunikasikan dengan pemerintah. Supratman menyarankan Muhammad Nasyit Umar untuk segera menyerahkan draf naskah akademik revisi UU Ormas ke Baleg jika sudah selesai. [sumber]

Barang Sitaan, Perlindungan Korban, Evaluasi KPK

12 September 2017 - Dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi 3 dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Supratman berpendapat tidak ada yang salah karena teman di komisi 3 membahas hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pada publik. Ia meminta jika bisa dokumen barang sitaan itu diserahkan kepada Komisi 3. [sumber]

Harmonisasi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

31 Januari 2017 - Sebagai pemimpin rapat, Supratman menyampaikan bahwa Fraksi Gerindra dan Fraksi Hanura setuju dengan catatan namun secara umum bisa disimpulkan bahwa semua fraksi menyetujui. [sumber]

Evaluasi UU Desa

25 Januari 2017 - Supratman mengatakan bahwa apabila mengundang Mendes dan BPKP, maka sosialisasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada waktu kecuali sosialisasi dilakukan di masa sidang selanjutntya. Supratman mengungkap bahwa masalah dasar yang ditemui di lapangan adalah kriminalisasi perangkat desa dalam hal penetapan Rancangan APBDes.

Dalam pelaksanaan sosialisasi nanti, Supratman mengusulkan untuk mengajak pihak kepolisian dan kejaksaan terkait kelengkapan-kelengkapan administrasi dalam menyusun APBDes sehingga pihak-pihak Desa tidak dikriminalisasi. Hal ini sesuai juga dengan tujuan dari sosialisasi UU Desa yaitu untuk menjembatani kepentingan pihak-pihak Desa agar merasakan kenyamanan dalam bekerja. Terkait dengan status BUMDes, menurut Supratman BUMDes adalah kekayaan negara yang dipisahkan. Supratman mengatakan bahwa pelaksanaan sosialisasi sendiri akan dilakukan secepatnya. [sumber]

Kewenangan KPPU dalam RUU Larangan Praktik Monopoli

17 Januari 2017 - Supratman mengatakan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memang harus diberi kewenangan tapi seiring berjalannya waktu, jika tidak menurutnya akan menimbulkan masalah dengan aparat hukum lainnya. Supratman menanyakan terkait upaya paksa dan penyidikan apakah dapat dilaksanakan oleh KPPU atau kepolisian.

Supratman menegaskan bahwa KPPU perlu untuk demokrasi ekonomi dan dalam persaingan usaha karena peran KPPU adalah sebagai wasit. Supratman juga menyetujui masukan-masukan yang disampaikan hanya cara mengaturnya saja. Supratman berharap KPPU tetap ada tapi jangan sampai KPPU mengangkat penyidiknya sendiri. [sumber]

10 Oktober 2016 - Sebagai pimpinan rapat, Supratman mengumumkan bahwa Baleg menerima surat tanggal 4 Oktober 2016 terkait harmonisasi UU Monopoli. Baleg telah meminta tim ahli untuk mengkaji UU Larangan Praktek Monopoli dan Usaha Tidak Sehat.Supratman menilai soal kewenangan ini perlu digarisbawahi. Supratman menyatakan setuju dengan Rufinus, di UU ini ada kerancuan terkait tantangan oleh terguguat kepada pengadilan negeri. Supratman mengatakan akan mengundang pihak-pihak terkait di tingkat panja. Supratman memutuskan akan membuat panja untuk UU Larangan Praktik Monopoli dan mengusulkan agar panja tersebut diketuai oleh Firman Subagyo. Supratman meminta fraksi-fraksi untuk memasukkan nama-nama anggota dalam Panja.  Supratman mengatakan, masukan dan pandangan terkait UU ini akan menjadi penyempurnaan di legislasi. [sumber]

Jadwal Rapat Baleg Masa Sidang 3 Tahun 2016/2017

11 Januari 2017 - Supratman mengatakan untuk FGD/workshop saat ini urgent dan diatur jadwalnya. Dan untuk daerah kunjungan kerja Supratman juga memberi masukan untuk melakukan kunker ke daerah yang jarang dan melakukan pemerataan kunjungan. [sumber]

Peninjauan Kembali UU Pendidikan Kedokteran (UU Dikdok)

27 September 2016 - Supratman mengaku turut pusing atas kasus ini karena anaknya walaupun bukan dari kedokteran namun suka dengan mahasiswa kedokteran. Permasalahan DLP dialami calon dokter sedangkan UKMPPD dialami yang sudah jadi dokter. Jika DLP bisa menggusur peran dokter umum maka tidak ada guna UU Dikdok dibuat. Supratman mengusulkan untuk melakukan penundaan sebagai langkah awal untuk menangani masalah DLP. Menurut Supratman layanan primer akan lebih maksimal dengan menyediakan alat dan obat. [sumber]

Fit and Proper Test – Calon Hakim Agung a.n. Dr. Ibrahim

29 Agustus 2016 -  Dalam Fit and Proper Test/uji kelayakan dan kepatutan Calon Hakim Agung (CHA) a.n. Dr. Ibrahim yang diselenggarakan Komisi 3, Supratman menanyakan tanggapan mitra mengenai putusan perkara soal aspek peradilan dan putusan Mahkamah Agung (MA) yang menambah hukuman pada putusan akhir. Padahal, hal ini sudah melalui proses perkara yang panjang. Ia juga menanyakan pendapat mitra mengenai putusan Hakim Agung terdahulu yang tidak melakukan peninjauan. [sumber]

Perubahan Tata-Tertib Rapat Pleno Badan Legislatif

13 Juni 2016 - Supratman mengatakan bahwa Kunjungan Kerja (Kunker) perorangan dilaksanakan di luar masa reses setiap setahun sekali. Perubahan tata-tertib akan dikirim ke Menteri Keuangan (Menkeu). Untuk kebakaran hutan, menurutnya perlu dibentuk Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan yang diketuai oleh Firman Soebagyo.  [sumber]

Perubahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2016

6 Juni 2016 - Ia mengatakan ternyata kekerasan seksual tidak hanya pada anak. Baleg merespon agar RUU Kekerasan Seksual masuk masalah judul dapat dibahas saat harmonisasi.  [sumber]

Penghapusan Peraturan Daerah Penghambat Pembangunan dan Perizinan

5 Juni 2016 - (MetrotvNews.com) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menghapus banyak Peraturan Daerah (Perda) penghambat pembangunan dan perizinan. Setidaknya, 23,4 persen dari total tiga ribu Perda sudah dihapus.

Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas sama sekali tak kaget. Menurut dia, banyak Perda yang bertentangan dengan pelaksanaan, bahkan undang-undang di atasnya.

Politikus Gerindra ini mencatat 98 UU yang berpotensi bermasalah terkait peraturan yang dibuat pemerintah. "Jadi kalau ada Perda bermasalah itu bukan surprise," kata Supratman dalam diskusi Meninjau Perda Inkonstitusional, Menuju Tata Kelola Pemerintah yang Baik di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (5/6/2016).

Supratman mencontohkan regulasi soal mineral dan batu bara (minerba) yang dalam Perda kebanyakan melarang ekspor material. Faktanya, Keputusan Menteri (Kepmen) terkait justru memperbolehkan.

"Buktinya PT Freeport dan Newmont ltu kan ekspor. Artinya, pemerintah pusat tidak konsisten," tegas dia.

Anggota Komisi III ini mengimbau pemerintah merevisi UU di atas Perda ketimbang memangkas Perda bermasalah. Sebagai pelaksana, pemerintah daerah hanya menunggu konsistensi aturan yang berlaku.

"Kalau mau jujur jangan Perda dulu yang ditertibkan, karena terlalu banyak undang-undang itu bertentangan dengan pekasanaannya," ucap dia.

Berbeda dengan Supratman, Anggota Komisi II Arteria Dahlan justru menganggap penghapusan Perda sebagai langkah tepat. Perda yang kini berlaku disebut meresahkan banyak pihak, seperti pembuat, pelaku usaha, masyarakat, dan pemerintah pusat.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan, Perda yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 bukan bentukan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). UU itu sudah ada sebelum Jokowi menjabat.

"Jadi ini langkah yang baik bagi pemerintah dan Kemendagri . Pemerintah sangat sigap melakukan gerakan yang begitu cepat," ujar Arteria pada kesempatan yang sama.  [sumber]

Pengambilan Suara Mahkamah Kehormatan Dewan Untuk Kelanjutan Kasus Pencatutan Nama Presiden RI oleh Ketua DPR

1 Desember 2015 - Supratman mengambil suara untuk tidak melanjutkan  sidang. Namun, kalah dengan mayoritas. Untuk Paket ke-2 pengambilan suara, ia memilih untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu terkait dengan kasus pencatutan nama Presiden RI oleh Ketua DPR. (sumber)

Revisi KUHP dan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi

19 November 2015 - Supratman menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi dan supervisi antar penegak hukum. Selain itu, Supratman juga mengharapkan agar kerjasama antar penegak hukum lebih simultan meski sumber daya manusia (SDM) di KPK terbatas.

Menurut Supratman bahwa dalam pembahasan anggaran, setiap satu kasus di KPK kurang lebih membutuhkan dana Rp.750 juta. Menurutnya, untuk menghemat anggaran bila terjadi kasus korupsi di daerah, sebaiknya diserahkan ke Kepolisan agar tidak membuang banyak anggaran.  [sumber]

Kenaikan Harga BBM

30 Maret 2015 - Menurut Supratman naiknya harga BBM bukan masalah peringkat antar negara tetapi masalah daya beli masyarakat dan menurut Supratman daya beli ratusan juta penduduk Indonesia masih rendah. Supratman setuju jika Pertamina yang berusaha menaikkan harga BBM, tetapi kalau Pemerintah yang mau menaikkan Supratman perlu kajian lebih lanjut.

INTERUPSI RAPAT - Inas Nasrullah Zubir dari Banten 3 dari Fraksi Hanura dan Supratman Andi Agtas dari Sulteng dari Fraksi Gerindra sepakat untuk segera bentuk Panja Migas karena menurut mereka sudah belasan perusahaan jadi ‘Mafia Migas’.  [sumber]

Kinerja Kementerian ESDM

Pada 27 Januari 2015 Supratman menilai Menteri ESDM yang lalu gagal menyederhanakan perizinan investasi di migas.  Supratman ingin Menteri ESDM sungguh-sungguh menyederhanakan izin investasi migas tersebut.  [sumber]

Smelter Freeport

27 Januari 2015, saat rapat Freeport dengan Komisi 7 berlangsung, Supratman memberikan apresiasi bahwa Dirut Freeport yang baru adalah orang Indonesia yang memilki latar belakang TNI AU dan BIN. Ia percaya ini berarti akan ada loyalitas yang lebih tinggi kepada negara.

Menanggapi kontrak ekspor yang diperpanjang antar Freeport dan Pemerintah tidak mematuhi undang-undang yang berlaku. Hal tersebut disetujui oleh Satya Widya Yudha, salah satu pimpinan Komisi 7. 

Ia juga berharap, dengan Maroef Syamsuddin sebagai dirut Freeport, program investasi berjalan seperti semestinya. Supratman juga menghimbau agar masyarakat Papua juga harus dijadikan "pemilik" PT. Freeport Indonesia.  [sumber]

Manfaat Holding Migas

17 Juli 2018 - Pada RDP Komisi 6 dengan Deputi Bidang Kementerian BUMN, PT Pertamina Persero dan PT PGN, Supratman membahas mengenai konsep yang berbeda dari yang diinginkan. Supratman menjelaskan mengenai keluhan pada Perusahaan Gas Negara (PGN) terutama yang diakibatkan oleh penugasan pemerintah. Supratman menanyakan mengenai besar penugasan total pemerintah di Pertamina atau di Pertagas. Supratman berpendapat perhitungan bisnisnya sangat penting PGN untuk menyelesaikan.  Supratman juga menginginkan gambaran PGN dan Pertamina mengenai efisiensi dan penurunan harga gas ke masyarakat. [sumber

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Tajunci
Tanggal Lahir
28/09/1969
Alamat Rumah
Jl. Dayo Dara BTN Citra Pesona Indah, No. 29 A I Palu RT.007/RW.008 Kelurahan Talise, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Tengah
Komisi
VI - Perdagangan, Perindustrian, Investasi, Koperasi, UKM & BUMN, Standarisasi Nasional