Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Sulawesi Selatan I
Komisi II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bantaeng
Tanggal Lahir
07/08/1953
Alamat Rumah
Jl. R.S.I Faisal No.36, RT.002/RW.007, Kel. Banta-Bantaeng. Rappocini. Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Selatan I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria

Latar Belakang

Azikin Solthan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sulawesi Selatan I setelah memperoleh 57,352 suara. Azikin adalah birokrat handal dari Makassar.  Azikin adalah mantan Bupati Bantaeng (1998-2008) dan menjadi Staf Ahli Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (2003-sekarang).

Pada periode 2014-2019 Azikin bertugas di Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah dan kepemiluan.

Azikin Solthan dimintai keterangan oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat  selaku Kepala Inspekorat Sulawesi Selatan atas temuannya dalam kasus dugaan mark up proyek pengadaan pin emas DPRD Sulawesi Selatan. (sumber)

Pendidikan

SLTA, SMA IPS, Makassar (1973)

Diploma, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Makassar (1977)

S1, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Lembaga Administrasi Negara, Makassar (1983)

S2, Universitas Hasanuddin, Makassar (2000)

S3, Universitas Negeri Makassar, Makassar (2009)

Perjalanan Politik

Sejak di bangku kuliah Azikin sudah menjadi kader dari Partai Golkar.  Azikin bergabung di banyak organisasi sayap kepemudaan Golkar antara lain Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI, Wakil Ketua Bantaeng, 1978-1983), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI, Wakil Ketua DPD Bantaeng, 1982-1986) dan Gerakan Muda Kosgoro (Ketua Sulawesi Selatan, 1990-sekarang).

Azikin juga aktif dalam asosiasi pemerintahan yaitu Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan menjadi Ketua APKASI (2005-2008).

Azikin terpilih menjadi Bupati Bantaeng selama 2 periode (1998-2003, 2003-2008) dan menjadi penasehat dari Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (2003-2008) dan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.

Pada Pileg 2014 Azikin bergabung menjadi kader Gerindra dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif.  Azikin terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi II.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Ormas - Pandangan Mini Fraksi

23 Oktober 2017 -  Pada Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Azikin mengatakan keberadaan ormas sudah diatur dalam konstitusi, semua warga masyarakat berhak menyampaikan pndapat dan peran Ormas juga sangat strategis dalam memelihara unsur demokratis. Pada awalnya keberadaan Ormas tidak memiliki kerangka hukum di Indonesia maka untuk mnyelesaikan aturan keormasan dalam iklim demokrasi, kita bersyukur adanya UU no. 17 tahun 2013 kata Azikin menerangkanSelain itu, menurut Azikin, saat ini kita hidup di era reformasi dengan sistem demokrasi yang diatur dalam UU, namun sangat disayangkan adanya perusakan demokrasi sehingga kita seperti kembali lagi ke zaman orba, dengan Pemerintah menyampaikan Perppu no. 2/2017 yang membatasi Ormas-ormas yang ada. Menurutnya Perppu Ormas sesungguhnya sudah menyalahi 3 aturan dari MK yang mengatur untuk menerbitkan UU. Azikin menerangkan, pertama, sesungguhnya tidak ada kebutuhan yang memaksa karena kita masih hidup damai dan nyaman. Kedua, tidak adanya kekosongan hukum seperti apa yang dikatakan pemerintah karena UU yang sudah ada masih berjalan dengan normal. Ketiga, Perppu Ormas ini telah melupakan peran yudikatif karena tidak adanya penengah antara ormas dan pmerintah. Perppu Ormas ini sebetulnya bertentangan dengan asas demokrasi yang ada di Indonesia dan bisa terindikasi adanya tafsiran sendiri terhadap Pancasila, sehingga pemerintah bisa membubarkan secara sewenang-wenang dengan tafsir pancasila sendiri.

Azikin menyatakan bahwa Fraksi Gerindra menyatakan dengan tegas menolak Perppu Ormas dan tetap menyetujui untuk dibacarakan di Paripurna. [sumber]

Perppu Ormas - Pengambilan Keputusan Tingkat 1 

16 Oktober 2017 - Pada Raker Komisi 2 dengan MendagriMenkominfo, dan Kemenhumham, menurut Azikin, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan HAM setiap warga negara Indonesia. Organisasi merupakan kekuatan penghimpun masyarakat, untuk itu perlu ada sinergitas. Jauh sebelum negara ini lahir sudah ada ormas yang berperan aktif seperti serikat dagang islam, dan lain-lain. Negara berkewajiban untuk mengelola hak dan kebebasan politik warga negara. Sinergitas antara pemerintah dan ormas belum berjalan dengan maksimal begitu juga dengan pembinaannya. Menurutnya, kondisi ini harus dilakukan secara bijaksana dengan tidak membuat keadaan menjadi semakin gaduh. Perppu No.2 Tahun 2017 memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pemerintah untuk memberikan sanksi pidana atau menutup ormas yang bertentangan dengan nilai-nilai atau ajaran pancasila. Perppu ormas ini bisa menjadikan pemerintah bertindak sewenang-wenangnya untuk membubarkan ormas. Secara substansi perppu ini melanggar UU, perppu ini sangat berbahaya dan berpotensi mengundang ketidakharmonisasan di tengah-tengah masyarakat. Dengan mengucap bismillah…Fraksi Gerindra menyatakan menolak RUU Perppu Ormas ini. Perppu ormas ini menyatakan, ormas apapun yang melanggar Pasal 59, semua pengikutnya akan mendapat hukuman penjara, dan Fraksi Gerindra setuju Perppu Ormas ini dikaji kembali hal ini untuk menyelamatkan sikap-sikap demokrasi negara ini yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. 

Dari awal, pandangan Fraksi Gerindra ini tidak setuju untuk pembahasan perppu ormas dan kami konsisten Gerindra tetap ikut dalam pembahasan tetapi tetap menolak penetapan Perppu. [sumber]

RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty)

Pada Rapat Paripurna ke-61 tanggal 12 April 2016 - Azikin menyampaikan bahwa rapat Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan agar pembahasan RUU Pengampunan Pajak harus didahului rapat konsultasi dengan Pemerintah. Aziz menilai, rapat Bamus tersebut telah melanggar tata tertib karena hanya dihadiri pimpinan DPR.  [sumber]

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kepala Daerah Serentak (PKPU Pilkada Serentak)

16 Maret 2016 - Azikin mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena telah berhasil melaksanakan Pilkada Serentak tahun 2015. Azikin menilai bahwa waktu pelantikan dengan serah terima jabatan terlalu lama. Menurut Azikin, sebaiknya pelantikan kepala daerah terpilih sekaligus dengan serah terima jabatan.  [sumber]

Perppu Pilkada

Pada 19 Januari 2015 - Semua fraksi setuju Perppu diresmikan menjadi UU.  [sumber]

Saat rapat Komisi II dengan Mendagri, Azikin Solthan mewakilkan Fraksi Gerindra untuk menyampaikan sikap terhadap Perppu yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan dengan UU Pilkada. Pada tanggal 16 Januari 2015, Fraksi Gerindra menyatakan bahwa penting untuk melihat aspirasi rakyat berkaitan dengan mekanisme Pilkada.  [sumber]

Tanggapan

Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada

21 Mei 2018 - Pada RDP Komisi 2 dengan Dukcapil Kemendagri , KPU dan Bawaslu, Azikin menjelaskan, pada tahun 2017 terjadi banyak sekali data yang bermasalah dan ini merupakan peringatan agar pada tahun 2018 tidak lagi ada masalah.  [sumber

PKPU dan Perbawaslu

9 April 2018 [Kampanye dan Alat Peraga] – Pada rapat dengan KPU, Bawaslu dan Kemendagri. Azikin menyatakan bahwa perlunya sosialisasi orang yang berkampanye, karena terkait branding mobil yang menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah kegiatan private yang mana di sisi lain bendera dan nomor urut dapat disosialisasikan, tetapi orang yang mengikuti Pemilihan Umum juga perlu untuk disosialisasikan.[sumber]

23 Agustus 2017 [Pemutakhiran Data, Tahapan, Transparasi, dan Dana Kampanye, Dualisme Paslon, Penetapan Pengurus Parpol, Implementasi dan Verifikasi Faktual] - Dalam RDP (Rapat Dengar Pendapat) lanjutan dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu), Dirjen Politik, dan Pemerintahan Umum Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri)   menurut Azikin perlu ada pembekalan terhadap kinerja pengawas, Ia kemudian berpesan jangan hanya sekedar mendata-mendata saja. Selain itu pengaturan sudah dimulai dari sistem dan seharusnya diawasi. [sumber]

Permasalahan e-KTP (KTP Elektronik)

23 November 2016 - Azikin menyampaikan bahwa saat kunjungan kerja ditemukan tidak adanya blangko e-KTP, ia menanyakan solusi terkait krisis blangko e-KTP di beberapa daerah, misalnya pada sebuah Kecamatan di Sulawesi. Azikin mengambil e-KTP di Sulawesi tapi mengurus surat izin di Jakarta tidak berlaku, padahal yang dikatakan itu KTP nasional.  [sumber]

PKPU 2016 -  PKPU No 6, Pelantikan dan Pengujian Gubernur di Daerah Istimewa Provinsi

25 Agustus 2016  - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dirjen Otonomi Daerah (Dirjen Otda),  menurut Azikin, harus ada istilah yang menggantikan sosialisasi supaya tidak ada yang dirugikan. Azikin menyatakan bahwa cuti itu hak setiap orang, sosialisasi itu transfer nilai. Sulthan menyarankan sebaiknya mencari kalimat yang lebih tepat. [sumber]

RKA K/L TA 2017, Pemanfaatan Dana Desa, dan Usulan Penambahan Anggaran

20 Juli 2016 - Dalam rapat kerja dengan Kementerian Sekretariat Negara RI dan Kantor Staf Presiden, Azikin menanyakan kebenaran dari pengamanan presiden yang membeli senjata ilegal. Azikin mengatakan, Presiden RI menjanjikan untuk membuka lapangan kerja namun di sisi lain malah memasukkan pekerja China dan dirinya meminta penjelasan mengenai hal tersebut. [sumber]

RAPBN Tahun 2017 Kementerian ATR/BPN dan LAN

15 Juni 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 2 dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertahanan Nasional (Kementrian ATR/BPN) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), Azikin mengatakan bahwa pengembangan kawasan ekonomi masih berada pada kawasan industri. Lembaga Administrasi Negara merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri. Komisi 2 mengusulkan untuk dilakukan pengurangan jumlah anggaran Pendidikan dan Pelatihan. [sumber]

Isu Tenaga Honorer Kategori 2 (THK2)

22 Februari 2016 - Azikin berharap mendapat solusi dari MenPAN-RB terkait celah hukum penyelesaian honorer K2. Azikin menyampaikan bahwa Komisi 2 telah sepakat untuk merevisi UU ASN dan Peraturan Pemerintah (PP). Azikin juga berharap agar hal tersebut dapat disetujui oleh MenPAN-RB.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional

21 Januari 2016 - Azikin turut mengapresiasi KemenATR/BPN yang telah meningkatkan pelayanannya. Pada rapat sebelumnya, Azikin pernah menyinggung masalah pertanahan di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Azikin menagih janji kepada KemenATR/BPN dan meminta keterangan dari MenATR/BPN terkait masalah tersebut. Selain itu, Azikin juga mendapat laporan dari pegawai-pegawai BPN terkait patok. Menurut Azikin, hampir seluruh kabupaten bermasalah dengan tenaga ukur dan sebagian besar honorer dan mereka mengambil uang dari masyarakat.  [sumber]

Persiapan Pilkada Serentak 2015

2 Desember 2015 - Azikin menyoroti hasil dari kunjungan kerjanya dengan Komisi 2 ke Sulawesi Selatan pada 26 November 2015. Menurut Azikin ia menemukan situasi yang sama dengan yang disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Soppang. Menurut Azikin kedua kabupaten tersebut diperkirakan rawan dalam Pilkada Serentak sehingga Azikin menekankan perlunya pengawasan yang ketat.  [sumber]

Permasalahan Pertanahan- Audiensi dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)

27 Agustus 2015 - Azikin meminta agar IPPAT memberikan masukan tertulis kepada Komisi 2 terkait masalah pertanahan dan meminta mereka agar lebih sering turun ke lapangan. [sumber]

Aspirasi Persatuan Guru Seluruh Indonesia

30 Maret 2015 - Azikin janji akan mendorong Pemerintah untuk memberi perhatian khusus untuk guru honorer dan juga untuk diganti Surat Keputusan-nya (SK) oleh Kepala Daerah.  [sumber]

Audiensi dengan Majelis Rakyat Papua terkait UU Pilkada 2015

Pada 26 Maret 2015 - menurut Azikin perlu dicarikan cara untuk memberikan ruang kepada kader-kader Papua yang mampu memimpin daerahnya. Menurut Azikin dalam proses pembuatan UU Pilkada sudah diperhitungkan hal-hal khusus terkait Papua. Azikin menilai otsus di Papua perlu dioptimalkan untuk mengembangkan manusianya agar Papua tidak kekurangan kader.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Bantaeng
Tanggal Lahir
07/08/1953
Alamat Rumah
Jl. R.S.I Faisal No.36, RT.002/RW.007, Kel. Banta-Bantaeng. Rappocini. Makassar. Sulawesi Selatan
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Selatan I
Komisi
II - Pemerintahan Dalam Negeri & Otonomi Daerah, Aparatur & Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, Pertanahan & Reforma Agraria