Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Sulawesi Tenggara
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kolaka
Tanggal Lahir
12/08/1981
Alamat Rumah
Jl. Jendral Sudirman No.22, Desa Latambaga. Kota Kolaka. Sulawesi Tenggara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Tenggara
Komisi

Sikap Terhadap RUU

Potensi Penerimaan Tax Amnesty dan Repatriasi Dana — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI dan Gubernur Bank Indonesia

Menurut Haerul, Pemerintah dalam menerapkan tax amnesty perlu menimbang-nimbang, karena tax amnesty memiliki banyak kekurangan dan ancaman bagi negara dan rakyat. Ia merasa bingung kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) yang tidak mencium indikasi-indikasi yang akan terjadi jika adanya tax amnesty.  Walaupun tax amnesty ini urgent, menurut Haerul, terbitkan saja Perppu sambil membahas undang-undangnya. Haerul berharap agar RUU tentang Tax Amnesty dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Indonesia dan baginya sudah tidak ada alasan lagi untuk takut tidak ada pemasukan. Ia menyarankan kepada Pemerintah untuk sungguh-sungguh membahas Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan harus menambah tenaga kerja pajak. 


Masukan terhadap RUU Tax Amnesty - RDPU Komisi 11 dengan Pakar

Haerul menanyakan adakah urgensinya harus atau bisa diundur dan bagaimana implikasinya terhadap perekonomian.


Masukan dan Pandangan mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Eva Achjani Zulfa (Pakar Hukum Pidana Universitas Indonesia) dan Prof. Mudzakir (Pakar Hukum Pidana Universitas Islam Indonesia)

Haerul mengatakan bahwa dirinya belum mendapatkan draft RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan, ia masih dapat memaklumi karena dirinya baru mendapatkan SK Penugasannya kemarin. Haerul juga mengatakan bahwa penyebar virus itu titik beratnya ada di korporasi, yang paling penting adalah penyedia jasa transportasi harus melakukan prosedur yang ketat, perusahaan akan melakukan mekanisme atau prosedur yang ketat sebelum keberangkatan penumpang, karena ada sistem yang bekerja dalam korporasi yang menyetujui bahwa modanya akan bertransportasi atau tidak. Haerul menyampaikan tidak akan mungkin mengurusi seluruh penumpang tanpa adanya dasar yang dipersiapkan dengan baik. Terkait unsur korporasi itu sendiri, kita harus merumuskan dengan baik, khususnya unsur keadilan kepada orang yang membawa penyakit dan dipidanakan juga, karena penyakit yang dibawanya menular.


Pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Revisi UU Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (MD3) — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Tim Pemerintah

Haerul mengatakan bahwa fraksi Gerindra setuju dengan perubahan kedua UU MD3 namun meminta pembahasannya ditunda. Ia mengatakan bias materi atas RUU menghambat pembahasan RUU selama ini.


Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang MPR-RI, DPR-RI, DPRD-RI dan DPD-RI (MD3) — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan DPD-RI

Terlepas dari apa yang Haerul setujui, ia ingin menggugah kembali apakah DPD-RI perlu atau tidak dalam sistem pemerintahan. Haerul melihat ada tidak efektifnya DPD-RI.


Rancangan Undang-Undang Permusikan — Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kami Musik Indonesia (KAMI)

Haerul mengatakan yakin bahwa Kami Musik Indonesia (KMI) bukan berjuang untuk generasinya tapi musisi-musisi selanjutnya. Haerul mengatakan apapun keresahan para musisi dalam Naskah Akademik, akan Haerul perjuangkan menjadi UU.


RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum (BLU) Sawit — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Haerul mengatakan dan bertanya bahwa penduduk miskin sebagian besar di luar Jawa, dan kita ingin mengurangi kemiskinan di luar Jawa tetapi kenapa malah menganggarkan UMI sebagian besar di Jawa. Haerul juga menanyakan terkait apa sasaran dari UMI dan berapa UMI yang sudah terserap.


Tanggapan

Dana Alokasi Khusus DAK dan Dana Alokasi Umum (DAU) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan dan Bappenas

Haerul menjelaskan kebanyakan di daerah ada perbedaan pandangan politik bupati dan gubernur, memperkuat peran gubernur ini bisa menjadi masalah pada tahun 2016 DAK maksimal Rp100 miliar untuk labupaten dan kota. UU nomor 6 tentang desa digagas 7 tahun menghabiskan banyak anggaran dan energi, target kita mengarah kepada jangka panjang akhirnya target jangka pendek tidak terpenuhi pada APBNP tahun 2015 kita gagal dalam proses perencanaan.


Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi, PMN, dan Alokasi Anggaran 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Saleh menerima tetapi dengan catatan harus menjadi perhatian dari Pemerintah.


Rencana Kegiatan dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Pusat Statistik

Haerul mengatakan bahwa ia butuh data yang valid untuk membuat perencanaan yang komprehensif.


Pembahasan Pengalihan Fungsi Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ke PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekjen Kementerian Keuangan, Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Dirut PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI)

Haerul Saleh menegaskan dibutuhkan sebuah alat ukur agar diketahui visi benar-benar dilakukan sesuai tujuannya. Kemudian, ia juga menanyakan adakah jamian bahwa PT SMI tidak akan dilebur lagi seperti yanng dialami PIP. Ia khawatir jika mengalami pergantian pemimpin akan berubah kebijakannya lagi.


Draf Undang-Undang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (UU JPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Haerul mengatakan perlu dipertimbangkan agar bank-bank menaruh simpanan dalam jumlah tertentu untuk diolah menjadi dana abadi.


Rencana Kerja Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2017 sampai Tahun 2022- Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Haerul mengatakan bahwa terkait dengan permasalahan internal bahwa product yang digunakan oleh orang banyak maka sebelum harus memperkuat internalnya terlebih dahulu. Sehingga Haerul mempertanyakan tentang kebiajkaan internal mengenai rotasi SDM. Karena OJK ini lembaga profesional, bukan lembaga politik. Haerul melihat OJK saat ini kesannya buruk sekali, karena tidak ada
profesional. Terkait dengan mutasi di Internal Haerul mengatakan bahwa itu tidak lazim, dan terkesannya buruk seperti pada rezim baru. Haerul menegaskan bahwa tugas OJK mengatur dan mengawasi keuangan, dan Anggota DPR-RI ditugaskan mengawasi OJK.


Keputusan Anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan OJK

Haerul menjelaskan ketika OJK melakukan tindakan kepada lembaga keuangan yang tidak turut pada UU OJK bagaimana menindakinya, anggaran bangunan OJK terlalu tinggi bahkan tidak efisien padahal renovasi jangan sampai kita kebablasan terhadap prestasi OJK. Kita harus memaksakan penggunaan ekonomi syariah kalau tidak kita akan kalah di MEA, masalah perbankan syariah tidak ada jalan lain selain memaksakan nasabah.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Haerul mengatakan supaya Ditjen Pajak melakukan pelayanan berbasis IT, Komisi 11 menyetujui peningkatan anggaran dari Rp1 triliun menjadi Rp1,5 triliun. Haerul bertanya terkait realisasi anggaran tersebut.


Pembicaraan Pendahuluan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Haerul menyampaikan bahwa belum adanya program inovatif dari Bappenas. Ia menjelaskan bahwa yang namanya perencanaan pembangunan nasional itu bersifat global dan idealnya pembangunan di daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, Musrenbang itu tidak ada gunanya dan hanya pemborosan anggaran. Haerul meminta agar perencanaan di daerah sinkron dengan perencanaan di Bappenas, karena idealnya perencanaan pembangunan ini dapat di follow up dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Kemudian, usulan daerah dari Musrenbang hanya 1% yang direalisasikan oleh Pemerintah. Haerul berharap agar peran Bappenas dapat ditingkatkan lagi. Ia juga menegaskan bahwa karyawan BPS digaji untuk melakukan sensus, jika tidak ada survei ekonomi, angkatan kerja, dan yang lainnya, ia menanyakan BPS ada kerjanya atau tidak, karena BPS dibiayai untuk melakukan survei-survei. Haerul merasa sangat setuju untuk meningkatkan kinerja dari BPS. Terakhir, Haerul menanyakan terkait banyaknya kapal pesisir yang lalu-lalang itu bayar bea masuk atau tidak.


Pembahasan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Anggaran Pendapaan dan Belanja Negara (APBN) 2017 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI)

Haerul Saleh mengatakan hanya khawatir saja, sekarang ini ada perang modern yang dilakukan negara-negara asing. Kemudian, Haerul Saleh mendukung untuk dilakukan PDTT untuk PT SMI ini baik terkait pnempatan dana leveraging dana penggunaan dana dari PMN ini. Ia menegaskan kalau ada kesepakatan-kesepakatan bersama antara Komisi 11 DPR RI dan mitra mohon ditindaklanjuti. Tolong Dirut PT SMI harus mengerti dan memahami bahwa Komisi 11 DPR RI juga melakukan tugas sesuai UU.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Haerul menilai belum adanya program inovatif dari Bappenas. Ia menjelaskan terkait dengan perencanaan pembangunan nasional bersifat global dan idealnya pembangunan di daerah melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Namun, ia mengatakan bahwa Musrenbang itu tidak ada gunanya dan hanya pemborosan anggaran. Haerul meminta agar perencanaan di daerah lain sinkron dengan perencanaan Bappenas, karena idealnya perencanaan pembangunan dapat di follow up oleh Pemerintah. Kemudian, usulan daerah dari Musrenbang hanya 1% yang direalisasikan Pemerintah. Haerul berharap agar peran Bappenas dapat ditingkatkan lagi. Haerul juga menegaskan bahwa karyawan BPS digaji untuk melakukan sensus, jika tidak ada survei ekonomi dan angkatan kerja, ia menanyakan BPS ada kerjanya atau tidak. Haerul meminta agar BPS dapat meningkatkan kinerjanya. Terakhir, Haerul menanyakan terkait banyaknya kapal pesisir yang lalu-lalang bayar bea masuk atau tidak.


Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU ASN dan RUU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI, Penetapan Kembali Tim-Tim Kerja DPR RI, dan Pengesahan Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU tentang Sistem Perbukuan dan RUU tentang Kebudayaan — Rapat Paripurna DPR RI

Haerul mengatakan penyusunan prolegnas masih jauh dari yang diharapkan dan masalahnya adalah konsistensi DPR RI maupun DPR RI itu sendiri. Haerul berharapa fungsi legislasi DPR RI berjalan efektif, komisi-komisi DPR RI dan pemerintah harus segera mempersiapkan bahasan RUU. Selain RUU ASN, Haerul meminta nasib para Pamdal sebagai pegawai outsourching juga diperhatikan.


Keputusan PMN 2016 atau 2017 dan Perkembangan APBN 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan

Saleh menyetujui untuk penambahan kapasitas ruangan dan TA, kita dengan mitra menjadi tidak seimbang. Terkait dengan APBN 2016 harus ada yang kita tinjau.


Pembahasan Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN Tahun Anggaran 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Bappenas, dan Deputi Bidang Neraca dan Statistik BPS

Haerul mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi didasarkan pada keinginan dan harapan, tapi pertumbuhan ekonomi harus memiliki data-data yang konkret dan terdapat variabel yang penting, yaitu PDB, inflasi, dan pengangguran. Haerul meyakini bahwa Menkeu RI sebenarnya juga tidak yakin dengan angka 5,2%. Ia meminta agar Menkeu RI lebih jujur, sehingga kedepannya tidak ada perdebatan masalah ekonomi.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Abdul L

Haerul mempertanyakan untuk kekurangan BPK yang paling penting dalam hal apa.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Ahmad Yani

Haerul melihat background Ahmad tidak ada latar belakang audit sama sekali, jika Ahmad tidak terpilih maka dari pemikiran Ahmad akan dimasukan. Haerul mempertanyakan apakah disiplin ilmu Ahmad ini sesuai dengan kinerja yang ada di BPK nantinya


Permasalahan Bumiputera — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Haerul S mengatakan sebaiknya hari ini rapat ditutup dan membentuk panja karena banyak yang harus ditangani. Ia menyampaikan tidak semua 6,7 juta nasabah sebanyak century dulu. Secara pribadi ini tidak mau menggunakan APBN dalam industri keuangan dalam hal apapun. Ia mengatakan hal yang paling utama harus menyelamatkan nasabah. Ia meminta langsung diputuskan saja karena harus membahas ini di Panja.


Evaluasi Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2016 dan Recana Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Gubernur Bank Indonesia

Haerul mengatakan bahwa setiap kali dirinya sosialisasi KUR ke daerah pemilihan, tidak ada satupun yang mengetahui, dan setelah itu Haerul melakukan sosialisasi, dan setelah sosialisasi keesokannya masyarakat banyak yang berbondong-bondong ke bank, namun bank berkata bahwa kuotanya sudah habis. Dengan itu Haerul bertanya apakah KUR ini benar-benar ada atau tidak.


Kinerja Keuangan dan Pembahasan Kasus-Kasus Perbankan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirut PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT BRI (Persero) Tbk

Haerul ingin memastikan yang disampaikan oleh mitra kerja sudah benar atau belum, bahwa penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) berjalan dengan baik dan sudah mencapai target. Ia juga menyampaikan bahwa pernyataan yang diberikan oleh Menteri Koperasi dan UKM tentang KUR tidak sesuai fakta, jika memang benar harus dibuktikan bahwa KUR berjalan dengan baik.


Fit and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota BPK RI an. Agung Firman Sampurna

Haerul mengatakan kelemahan BPK dalam memberikan kesimpulan bahwa revisi UU BPK sangat urgensi. Haerul mengatakan interpretasi bahwa opini yang dikeluarkan oleh BPK dapat mempengaruhi publik. Haerul menanyakan efisiensi pembagian kerja.


Permasalahan Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Haerul berharap tidak ada lagi membatasi berkonsultasi pada DPR-RI hanya pada Pimpinan. Haerul mengetahui pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengamanahkan 2 tahun 6 bulan harus dikeluarkan PP sebagai turunan dalam undang-undang tersebut. Haerul juga mengatakan bahwa ada beberapa bahan dan materi dari PP yang menurutnya ancaman bagi negara. Haerul menyesalkan jika baru ada peraturannya sekarang.


Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) — Komisi 11 Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Atas Nama Agung Firman Sampurna

Haerul menyampaikan bahwa urgensi revisi undang-undang tentu menjadi perhatian kita semua, dan kelemahan-kelemahan BPK RI memberikan kesimpulan bahwa revisi Undang-Undang BPK RI sangat urgensi, sehingga ini dapat diinterpretasikan bahwa opini yang dikeluarkan oleh BPK RI dapat mempengaruhi publik. Selain itu Haerul juga bertanya kepada Agung, apakah pembagian kerja sudah efisien atau belum.


Penjelasan dari Menteri Keuangan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perpajakan — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Haerul Saleh menjelaskan bahwa menurutnya urgensi dari Perpu ini adalah pertukaran informasi pajak dan itu perlu dilakukan, Perpu ini berkaitan dengan AEoI namun kita tidak mengetahui apa isi sebenarnya dan kewajiban-kewajibannya seperti apa. Masalahnya kita tidak mengetahui isi dari Automatic Information of Change karena di sebuah negara maju banyak yang tidak mengikuti kebijakan pertukaran informasi pajak.


Fit and Proper Test Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Atas Nama Firmanzah

Haerul bertanya kepada Firmanzah terkait bagaimana perkembangangan perbankan syariah, bagaimana strategi yang paling jitu untuk meningkatkan literasi keuangan dan edukasi yang tepat tentang keuangan kepada masyarakat.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Haerul S menghimbau jangan sampai uang Rp800 Miliar yang dipinjam malah dimanfaatkan oleh IMF. Ia memahami bahwa semua kegiatan direncanakan dengan baik oleh Bappenas. Ia menanyakan jumlah sumber pinjaman dalam pagu anggaran Bappenas. Ia menanyakan alasan harus dengan utang. Menurutnya, jika meminjam kepada pihak lain, dikhawatirkan ada intervensi dalam rencana pembangunan. Terkait aksi satu data nasional, ia menanyakan maksudnya.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Kembaga Tahun 2018 dan Pencairan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Haerul mengatakan bahwa hari ini ialah daya beli masyarakat menurun. Hal tersebut yang membuat Haerul tetap pada prinsip agar pemrintah meninjau kembali penggunaan anggaran yang besar. Haerul menanyakan apakah bisa sebagian anggaran dibiayai oleh IMF untuk event IMF kedepan. Haerul menyampaikan keberatannya karena pembahasan yang kurang komprehensif.


Evaluasi Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kerja 2018 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT. Bank BNI dan Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Haerul mengatakan kita memastikan bahwa dana dari CDB ini tepat sasaran dan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Namun, Haerul khawatir ini dana untuk menguasai bank BUMN dan nasional kita oleh pihak asing, maka jangan sampai dana yang pinjam disalahgunakan kemudian dana rakyat yang digunakan untuk gagal bayar debitur. Alokasi program misalkan KUR, keluarga harapan dan bantuan pangan non-tunai kalau berkaitan dengan itu Jawa 50%, Sumatra 20% dan daerah lain 1 digit kita pastikan ini tidak maksimal.


Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Haerul mengatakan apapun hasilnya Pemerintah bisa merasionalkannya. Ia menanyakan permintaan dasar sehingga proyek ini menjadi salah satu proyek yang dibatalkan pemerintah.


Pengambilan Keputusan Rancangan Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2019 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pusat Statistik (BPS)

Haerul mengatakan terkait implementasi real BPK jika ia dihubungkan dengan yang ada sebelumnya, anggarannya tidak ada jawabannya. Ia juga menanyakan mengenai laporan LHP dari lembaga/kementerian yang menjadi mitra Komisi 11 agar Komisi 11 bisa mengevaluasi terkait dengan dana yang akan digunakan di tahun 2019. Ia menanyakan berkaitan dengan jumlah pengangguran dan pendataan terhadap tenaga kerja asing.


Stabilitas Nilai Tukar Rupiah — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Bank Indonesia

Haerul mengatakan salah satu kebijakan yang diambil pemerintah adalah mengurangi impor, namun harus dipertimbangkan juga bahwa sebab 80% bahan baku industri masih disupply dari luar. Jika impor ditekan, mungkin akan ada industri yang tertekan juga. Oleh karena itu, kebijakan menekan impor perlu dipertimbangkan positif dan negatifnya. Haerul menyampaikan bahwa salah satu tekanan terhadap rupiah adalah dollar dan pemerintah menekan eksportir dan importir untuk tidak menimbun dollar sehingga rupiah tidak terus melemah. Haerul mengtakan tahun 2013 di zaman Presiden SBY, situasi ini juga pernah terjadi dan sumber defisitnya adalah harga migas melonjak, namun SBY mengeluarkan kebijakan yaitu menaikkan harga migas yang membuat pemerintah dikomentari masyarakat. Haerul berpendapat kebijakan SBY bisa juga dilakukan jika keadaan mendesak.


Pengambilan Keputusan Asumsi Dasar Ekonomi Makro — Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (PPN/Bappenas), Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)

Haerul mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan pemerintah untuk membangun perekonomian dimulai dgn infrastruktur sebab Sulawesi Tenggara ingin merasakan infrastruktur yang baik untuk menunjang perekonomian. Haerul menuturkan, dalam pembahasan anggaran, agar memberikan perhatian lebih kepada Sulawesi Tenggara.


Pengambilan Keputusan Rencana Anggaran Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Otoritas Jasa Keuangan

Haerul Saleh mengatakan bahwa literasi keuangan sejak awal di komisi 11 beberapa kali rapat kami meminta terobosan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengingat modul-modul yang selama ini dilakukan tidak akan efektif karena tidak semua masyarakat memahami dan memanfaakan fasilitas internet. Jadi tidak ada salahnya ada terobosan untuk integrasi wawasan keuangan masuk dalam kurikulum pendidikan dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga pada level mahasiswa, semuanya menjadi melek pada keuangan. Ia mengusulkan untuk literasi keuangan bisa kerjasama dengan Kementerian Pendidikan untuk integritas dengan kurikulum sehingga pada level mahasiswa sudah melek keuangan dan tidak merugi atau bankrut. Mari kita meminta dengan pimpinan DPR agar di APBN disiapkan 1 triliun untuk bangun kantor pusat saja.

Berkaitan dengan kantornya masih belum hilang semangat, kenapa kita tidak melakukan upaya untuk pembangunan kantor, kita masih mempunyai ruang untuk mengupayakan agar kita bisa mendapatkan APBN untuk membangun kantor karena ini sangat penting. Kami mendukung segala upaya OJK membangun industri keuangan. Ia di dapil ditemui masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait inefisensi OJK, padahal OJK saat ini efisien tetapi datanya lengkap dan sepertinya dari internal inefisensi terkait menyewakan Wisma Mulia, ada yang sudah dibayarkan OJK tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. OJK ini jabatan profesional bukan jabatan politik, ia mengingatkan komisiener keputusannya kolektif kolegial. Terkait penggunaan APBN dan wawasan literasi keuangan dapat dipertimbangkan.


Fit and Propert Test Calon Dewan Gubernur Senior Bank Indonesia - FPT Komisi 11 dengan Destry Damayanti

Haerul meminta bisa atau tidak Komisi 11 DPR-RI diberikan penjelasan posisi Deputi Gubernur Senior (DGS) dalam Dewan Gubernur itu seperti apa. Haerul menanyakan ada gambaran atau tidak terkait anggaran Bank Indonesia (BI) yang tidak proporsional atau ada yang ingin ditambahkan dari anggaran tersebut. Terkait pengaruh global, pengaruhnya cukup signifikan sekali, maka Haerul menanyakan apa yang akan Destry Damayanti lakukan nanti bila menjadi DGS menghadapi trade war. Haerul kembali menanyakan apa yang mungkin dapat diberikan BI terkait hal pengamanan terhadap konsumen dan langkah-langkah apa yang akan dilakukan BI terkait masalah sektor bank syariah di Indonesia.


Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global - RDP Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Haerul menjelaskan bahwa OJK adalah pengawas dan pengatur, namun Haerul berpendapat bahwa OJK menjadi pengatur tetapi tidak memberikan contoh yang baik kepada industri dan kita tidak memaksimalkan potensi-potensi yang ada, lalu bagaimana mereka bisa diatur kalau pengaturnya tidak memberikan contoh yang baik. Haerul menjelaskan bahwa Komisi 11 bertanggung jawab secara moril atas kinerja OJK dalam melaksanakan tugasnya. Bagi Haerul, ia juga merasa bersalah jika OJK masih seperti ini. Permasalahan pelaku industri banyak seperti perbankan. Haerul tidak mau terlalu jauh membahas industri karena Haerul mengaku sudah keliling dan banyak sekali masalah, dan Perbankan ini paling banyak masalahnya.


Indikator Kinerja – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Haerul mengatakan ia ingin agar Pemerintah lebih bijaksana dan peran Bappenas sangat penting dalam memberikan kajian-kajian yang objektif terhadap gagasan besar terkait pemindahan Ibukota. Ia menanyakan mengenai pemindahan ibukota dan kajian yang dilakukan Bappenas apakah hanya akan melahirkan sebuah kajian yang mendukung program pemerintah atau hasilnya bisa untuk tidak melakukan pemindahan Ibukota berdasarkan kajian-kajian yang dilakukan. Ia mengatakan siskeudes yang dikembangkan BPKP cukup berhasil dan dianggap mampu untuk menekan jumlah desa-desa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran keuangannya. Ia menyarankan untuk dipatenkan agar dapat dipakai semua desa. Ia juga menanyakan kepada BPK mengenai optimalisasi pemanfaatan keuangan negara karena ia merasa masih sulit memahami pemaknaan tersebut.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Ahmadi Noor Supit

Haerul mempertanyakan apa yang dimasukan dalam papper ini merupakan dari cadangan devisa Negara dan apakah penggunaan cadanagan devisa Negara ini bisa tersentuh oleh BPK.


Fit and Proper Test Calon Anggota BPK-RI – RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Willgo Zainar

Haerul mengatakan sebagus apapun paparan Anda, kalau ini terkait dengan niat yang baik pasti semuanya akan menjadi baik. Haerul menanyakan terkait latar belakang Bapak ingin menjadi anggota BPK-RI.


Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Achsanul Qosasi

Menurut Haerul, banyak KL yang mendapatkan opini WTP tapi tidak memberikan kemakmuran bagi rakyat. Haerul meminta penjelasan seperti apa manfaat BPK terhadap kemakmuran kesejahteraan rakyat dan negara.


Latar Belakang

Haerul Saleh terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sulawesi Tenggara setelah memperoleh 30,820 suara. Haerul, yang lebih dikenal dengan nama panggilannya Aco, adalah tokoh pemuda di Sultra. Aco adalah Ketua dari Pemuda Panca Marga Kolaka.

Pada Pilkada 2013 Aco maju menjadi Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara bersama dengan Calon Gubernur, Ridwan Bae, dari Partai Golkar. (sumber

Pada periode 2014-2019 Aco bertugas di Komisi XI yang membidangi keuangan, perbankan dan perencanaan pembangunan.

Pendidikan

 

Perjalanan Politik

Ketua Pemuda Panca Marga Kolaka, organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar.

Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara pada Pilkada 2013.

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 duduk di Komisi XI 

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

Efektivitas Pengumpulan Apriasi Dapil melalui Reses

18 Mei 2017 - Pada Rapat Paripurna yang ke-96 untuk membuka masa persidangan ke-5 DPR RI.  Haerul Saleh mengusulkan dan memperjuangkan aspirasi dari daerah pemilihan, karena belum adanya regulasi yang jelas terkait pengusulan aspirasi dari daerah pemilihan tersebut. Menurut Haerul Salehjika masa reses ini tidak efektif maka ditiadakan saja. [sumber]

Tanggapan

Evaluasi Kerja Tahun 2017, Rencana Kerja Tahun 2018, Pemanfaatan Dana China Development Bank (CDB) dan Kasus Pembobolan Dana Nasabah

23 April 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Bank Mandiri Haerul menanyakan perihal masyarakat kecil yang cukup sulit datang ke bank untuk permohonan mendapat kredit usaha rakyat (KUR) seperti apa penyaluran yang dilakukan Bank Mandiri dan seperti apa mekanisme yang dibuat Bank Mandiri dalam penyaluran KUR. Haerul mengkritisi sosialisasi perbankan ke masyarakat yang menurutnya hampir tidak ada, dan Ia merasa aneh ketika kouta KUR habis, padahal masyarakat di bawah justru tidak tahu. Haerul meminta sebelum menyimpulkan, perihal KUR adalah fiktif, kemudian Ia memohon penjelasan bagaimana cara Bank Mandiri menyalurkan KUR ritel. [sumber]

Dugaan Penistaan Agama oleh Basuki Thahaja Purnama dalam Paripurna 90

24 Februari 2017 - Haerul menyatakan bahwa kasus Basuki Tjahaja Purnama telah menghabiskan energi rakyat sehingga kasus tersebut bukan hanya masalah Jakarta melainkan masalah negara. [sumber]

RUU PNBP dalam Prolegnas 2017

9 Februari 2017 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Pertanian (Kementan), dan  Badan Pertanahan Nasional (BPN), Haerul menanyakan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengenai anggaran untuk pengeboman kapal dan metode hukuman kepada negara yang melanggar selain penenggelaman kapal. Haerul mengapresiasi ketegasan KKP, tetapi dia juga menanyakan apakah tidak ada metode lain selain pengeboman, dan apakah tidak ada warning dengan cara lain kepada negara yang melanggar tersebut. [sumber]

Penyertaan Modal Negara APBN 2017

8 Desember 2016 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI),  Haerul mengatakan bahwa memang sudah ada yang mendapat bantuan dari LPEI, tetapi hanya beberapa dan sisanya tidak tahu mengenai LPEI. Haerul mengatakan bahwa hal ini mempertanyakan penerimaan PNM yang dikatakan dapat membuka akses kepada industri nasional dan bentuk perluasan yang sudah atau sedang dilakukan. Haerul mengatakan bahwa banyak produk perkebunan yang bisa dikembangkan untuk dibiayai LPEI seperti halnya lada di Vietnam. Perluasan dalam hal potensi seperti ini yang diharapkan untuk dijangkau. [sumber]

RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Haerul menyarankan agar pusat dimasukkan ke desa sehingga program Bappenas bisa berkesinambungan. Haerul mengatakan jika pernah ada kesepakatan bersama dalam koordinasi kebijakan pembangunan dengan Kepala Bappenas sebelumnya. Menurut Haerul, komisi 11 akan membantu Bappenas dalam hal melakukan penilaian kelayakan program-program Bappenas.  [sumber]

Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Underlying Asset untuk penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

23 Mei 2016 - Haerul mengungkapkan ada hal yang sedikit mengusiknya, yaitu kaitannya dengan UU No. 1 Tahun 2004, di mana secara tegas Barang Milik Negara (BMN) tidak dapat dijadikan jaminan. Ini dinilai Haerul sangat penting, dan harus ada jaminan hukum, meski mungkin ini tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang pasti. Menurut Haerul, kalau hanya didasari kesepakatan DPR, tidak ada jaminan hukum bagi investor. Haerul menanyakan seberani Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang melakukan investasi jika landasan hukumnya hanya kesepakatan DPR dan Pemerintah. Haerul menilai, underlying bukan dilihat dari transaksinya, tetapi dari manfaat yang didapat. Aset kita sudah habis digadaikan pada pihak investor. Haerul menyampaikan bahwa utang luar negeri semakin hari semakin meningkat dan bahkan turun ke anak cucu yang belum lahir.

Haerul setuju jika dibentuk Paniti Kerja (Panja) tentang hutang. Haerul juga ingin tahu sebetulnya pinjaman luar negeri apakah betul dimanfaatkan sesuai dengan peraturan Pemerintah karena Komisi 11 tidak pernah tahu utang ini digunakan untuk apa. Haerul tidak mau kalau utang ini digunakan untuk yang bersifat penelitan,karena menurutnya sebaiknya untuk pembangunan infrastuktur dan yang prioritas. Haerul menilai bahwa seharusnya utang Indonesia sesuai dengan perencanan dan pemanfaatannya, serta tidak disertai dengan ikatan politik.  [sumber]

Evaluasi Kinerja Bank Negara Indonesia (BNI)

10 September 2015 - Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi 11 DPR-RI dengan Direktur Utama BNI, Haerul mempertanyakan siapa yang akan membeli barang industri yang dibiayai oleh perbankan. Haerul juga meminta penjelasan mengenai pricing di BNI (Bank Negara Indonesia). Kemudian, Haerul juga mempertanyakan indikator apa yang menjadikan BNI pemenang tender pengadaan alutsista. [sumber]

Fit & Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia

Pada 20 April 2015 - Kepada Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, Dody Budi Waluyo, Haerul minta klarifikasi strategi yang disiapkan untuk menyiapkan asumsi-asumsi makro Bank Indonesia untuk APBN 2016 agar tidak terlalu meleset.  [sumber]

Kinerja Bank Negara Indonesia

Pada 8 April 2015 - Menurut Haerul program Kampung BNI perlu mempertimbangkan wilayah marjinal terutama di wilayah bagian timur. Haerul menilai BNI dapat diusulkan untuk bisnis infrastruktur melihat kontribusi BNI pada sektor infrastruktur. Haerul minta klarifikasi kepada Direktur Utama BNI terkait berita upaya Pemerintah untuk menggabungkan bank-bank BUMN dan apakah upaya tersebut strategis bagi BNI.  [sumber]

Kinerja Bank Tabungan Negara

Pada 7 April 2015 - Haerul usul untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini ditunda karena para direksi BTN belum melalui Fit & Proper Test.  [sumber]

Kinerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

30 Maret 2015 - Haerul menilai dana desa harus diperhatikan secara serius oleh BPKP. Haerul minta verifikasi kesiapan rencana BPKP untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa.  [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Kolaka
Tanggal Lahir
12/08/1981
Alamat Rumah
Jl. Jendral Sudirman No.22, Desa Latambaga. Kota Kolaka. Sulawesi Tenggara
No Telp

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Tenggara
Komisi