Gerindra - Gorontalo

Komisi X - Pendidikan, Kepemudaan, Olahraga, Perpustakaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif

Sikap Terhadap RUU

Mendengarkan Masukan Terkait Rancangan Undang Undang (RUU) Wawasan Nusantara — Panitia Khusus DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur Lemhanas

Elnino M Husein Mohi mengatakan bahwa konteks saat Lemhanas diundang DPD bukan membahas RUU ini perlu atau tidak melainkan membahas definisi.

Tanggapan

Masukan terhadap Substansi Pengaturan RUU tentang Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Beberapa Direktur Politeknik Pariwisata di Indonesia

Elnino menanyakan bagaimana caranya supaya sektor pariwisata masuk dalam visi dan misi calon-calon kepala daerah agar pariwisata menjadi penting. Sekarang tidak dibicarakan sehingga bupati dan walikota tidak merasa punya utang yang berakhir matinya pariwisata di daerah.

RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga

Elnino menanyakan Gorontalo dapat apa di tahun 2024 dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebab kami perlu jawaban supaya bisa menjelaskan kepada rakyat.

Fit and Proper Test Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia

Elnino mengatakan pasal apa saja yang perlu direvisi dalam UU Penyiaran, komitmen apa yang dilakukan untuk memperjuangkan hak informasi bagi disabilitas, dan bagaimana bisa membangun penyiaran ramah anak.

Program Kementerian Luar Negeri Tahun 2015— Komisi 1 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri

Elnino mengatakan sosialisasi tentang Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika penting dilakukan di luar negeri oleh Kemenlu untuk menguatkan ideologi masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri.

Kinerja RRI — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan TVRI dan RRI

Elnino menjelaskan ada banyak sekali kekurangan RRI dan TVRI di Gorontalo. Elnino juga menjelaskan bahwa dirinya pernah mendengar kabar tahun 2010 TVRI mempunyai pemancar sepanjang 120 km, namun di tahun 2015 hanya sepanjang 50 km.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Lembaga Sensor Film — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Calon Anggota Lembaga Sensor Film

Elnino bertanya kepada para calon anggota Lembaga Sensor Film yaitu apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan perfilman.

Pengungsi Rohingya - RDPU Komisi 1 dengan Komunitas Peduli Rohingya

Elnino meminta Komisi 1 DPR-RI mendesak Kementerian Luar Negeri untuk mengevaluasi hubungan diplomasi berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Evaluasi Kinerja - Raker Komisi 1 dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Terkait izin 10 TV harus segera diberikan, jika memang demikian, maka Elnino berpendapat agar diperpanjang saja secepatnya. Elnino juga menginginkan agar Kemenkominfo menggunakan prinsip adil.

Isu-Isu Aktual terkait Komunikasi dan Informatika — Komisi 3 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika

Elnino mengatakan orang yang tidak memiliki basic jurnalistik bisa membuat media online sekarang. Jadi Kemenkominfo harus berperan dalam hal media online, bukan hanya agenda setting.

Rancangan Undang Undang (RUU) Bantuan Timbal Balik dalam Pidana antara RI dan Vietnam — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Hukum dan HAM

Elnino menjelaskan hubungan Indonesia dengan Vietnam terus meningkat bulan Juni 2013 kemitraan komprehensif meningkat menjadi kemitraan strategis. Partai Gerindra merasa perlu untuk menjaga hubungan baik kedua negara, KPK harus memproses oknum warga Vietnam yang merusak negara Indonesia. Fraksi Gerindra menyetujui pengesahan perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

Pembenahan Regulasi Dana Universal Service Obligation (USO) — Panitia Kerja (Panja) Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), dan Perusahaan Penyelenggara Telekomunikasi

Elnino mengatakan Komisi 1 DPR RI menginginkan suatu perbaikan sistem yang menguntungkan negara dan operator. Jadi dibagi secara proporsional, nanti yang bangun para mitra, harus ada targetnya.

Pembahasan Isu Aktual Penyiaran — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Televisi Republik Indonesia (TVRI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI)

El Nino mengatakan kalau boleh definisi lokal nanti didiskusikan. Memang sedikit bingung membicarakan konten lokal.

Penjelasan KPI Mengenai Potret Penyiaran Indonesia, dll — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Penyiaran Televisi (LPP TVRI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATV JI)

Elnino menanyakan mengenai persetujuan mitra jika melihat frekuensi sebagai hajat penting aset negara yang dilindungi. Ia mengatakan mengenai pendapat terhadap tv dan isinya itu juga sudah ada ratusan penelitian kampus. Ia menanyakan riset tersebut bisa menjadi pertimbangan mitra dalam mengelola tv atau tidak. Ia menanyakan persetujuan mitra atas 3% hasil iklan diberikan pada Pemerintah. Ia juga menanyakan mengenai setuju atau tidak iklan rokok tidak boleh di televisi, durasi iklan hanya 10% dari durasi acara, tidak memuat iklan luar negeri, tidak ada tv nasional lain selain RTRI. Ia mengusulkan dalam rapat nanti kesimpulan untuk menghentikan iklan partai politik.

Evaluasi Kinerja dan Isu-isu Aktual — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Elnino mengusulkan agar pembahasan dilakukan. Ia menanyakan Menteri dan Ketua KPI mungkin menerima jaminan IPP sementara. Ia mengatakan ketika rapat bersama, Menkominfo mengatakan bahwa Kemenkominfo bukan sekadar Menteri Komunikasi. Ia mengatakan di negara komunis posisi Menkominfo sangat penting. Banyak yang setelah menjadi Menkominfo lalu menjadi Presiden. Ia menanyakan alasan perpanjang sementara sebelumnya karena pilihannya hanya ada 2 yaitu sementara atau ditolak saja. Ia mengatakan di dalam kewenangan Kemkominfo juga harus dilakukan evaluasi untuk Kemkominfo itu sendiri. Ia mengatakan tadi menkominfo menyebutkan mengenai tv induk. Menurutnya tidak ada tv induk dan hanya ada tv lokal. Ia tv jaringan, tidak ada central office dan branch office. Ia mengatakan frekuensi adalah amanat pasal 33. Frekuensi dikuasai negara dan bermanfaat bagi rakyat. Ia menyampaikan frekuensi harus dibuat 1 lalu cabangnya ada di mana-mana. Ia meminta Menkominfo menggunakan otoritasnya.

Tindak Lanjut atas Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Rencana Program Tahun Anggaran 2016, dan Perpanjangan Izin Stasiun Televisi Berjaringan — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI

Elnino meminta dijelaskan program Kemkominfo yang dapat dijalankan di daerah, karena terdapat 100 desa yang blank spot di dapilnya yaitu di Gorontalo. Hal tersebut juga dapat membantu setiap Anggota Komisi 1 DPR-RI agar mengerti program yang akan dijalankan di dapilnya. Elnino menanyakan Menkominfo menunggu dikeluarkannya undang-undang atau Peraturan Pemerintah (PP) yang baru mengenai penyiaran untuk akomodasi televisi digital atau tidak. Jika iya, Elnino menanyakan pengesahan regulasi tersebut agar dapat secepatnya dilakukan penyesuaian. Elnino mengatakan bahwa 10 (sepuluh) stasiun televisi merupakan eks stasiun televisi nasional. Elnino memberikan masukkan ketika KPI mengadakan uji publik, seharusnya semua stasiun televisi ikut membantu KPI untuk mendapatkan masukan dan dukungan, sehingga seluruh rakyat Indonesia ikut mengambil bagian dalam memberikan masukan acara televisi yang akan ditonton oleh mereka.

Keputusan Anggota Komisi Yudisial, Pengesahan Timwas Intelijen dan Penetapan Prolegnas — DPR-RI Rapat Paripurna ke-54

Elnino mempertanyakan mengapa RUU KPK bisa masuk RUU prioritas 2016 sedangkan masih banyak RUU tunggakan.

Fit and Proper Test Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Elnino ingin menanyakan apa kekurangan dari diri para calon anggota. Elnino mengatakan bahwa ia ingin KPI ini menjadi dream team. Jadi, nanti akan kelihatan siapa berkawan dengan siapa. Elnino mencari tim bukan satu atau dua orang.

Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2017 — Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur BI

Elnino mengatakan revolusi mental tidak ada di nawacita. Hal yang ada di nawacita yaitu revolusi karakter mental. Revolusi mental adalah sesuatu yang sangat berbeda.

Bocornya 1 Juta Lebih Data Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasifik

Elnino mengatakan platform FB seharusnya tidak ditutup karena FB sudah menebus batas-batas negara di dunia. FB seperti pemilik mall, banyak yang jualan di dalamnya, ketika ada yang disalahgunakan maka itu bukan salah FB, tapi salah penjual. FB harus memiliki satpam dan verifikator agar pelaku kriminal tidak disalahgunakan. Elnino mengatakan apakah FB Indonesia bisa menjamin Big Data FB tidak disalahgunakan oleh aplikasi pihak ketiga seperti Cambridge Analityca. Karena medsos, rakyat terbagi ke dalam kelompok besar, kultur keIndonesiaan menjadi semakin luntur. Jika ternyata data intilijen menyatakan bahwa diskursus data pengguna disalahgunakan, apakah FB setuju ditutup.

Fit and Proper Test (FPT) Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2016-2019 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Cecep Suryadi, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Hardly Stefano Fenelon Pariela, dan Ignatius Haryanto

Elnino meminta kepada masing-masing calon untuk menyampaikan kelemahannya yang dikemas dalam kalimat pendek. Lalu, pilih 5 nama dari 27 nama yang layak menjadi Anggota KPI selain diri sendiri. Elnino juga menanyakan mengenai prestasi KPI Provinsi Riau. Ia menanyakan tanggapan dari masing-masing calon, apabila televisi swasta mendapatkan rapor merah selama 10 tahun, perlu diberhentikan siarannya atau tidak.

Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Elnino M Husein Mohi menanyakan tentang apakah mungkin pleno dibicarakan dengan KPI yang baru.

Izin Satelit dan Interkoneksi — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI

Elnino mengatakan bahwa sebenarnya biaya interkoneksi berhubungan, jika harga turun, maka akan seimbang. Elnino menanyakan landasan Kemenkominfo RI melakukan perubahan biaya interkoneksi. 

Evaluasi Kinerja — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama TVRI

Elnino mengatakan bahwa masalah internal TVRI sudah menyebar dan DPR-RI menginginkan TVRI menyelesaikan masalah internalnya. Elnino menanyakan terkait klarifikasi surat dari KSAN. Elnino berharap Dewas diundang dalam rapat ini karena Dreksi bertanggung jawab pada Dewas, bukan DPR-RI. Elnino juga mengatakan bahwa BKN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika menyesalkan kesewenang-wenangan TVRI memberhentikan Micco Kasa dan Rajab Siregar. Menurut Elnino, Komisi 1 DPR-RI seharusnya menegur Direksi TVRI. Elnino dan Komisi 1 DPR-RI berharap masalah ini selesai di publik. Elnino percaya Direksi TVRI mempunyai niat yang baik bagi bangsa ini. Ada kekurangan ketika kebijakan Direksi dipersoalkan oleh bawahannya.

Evaluasi Pencapaian Tahun 2016, Rencana Kegiatan Tahun 2017, dan Tindak Lanjut Laporan BPK Tahun 2016 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Pers

Elnino menyampaikan bahwa Komisi 1 DPR-RI ingin Dewan Pers menjadi payung dunia jurnalistik di Indonesia, dan anggaran Rp22 Miliar tidak cukup.

Sejak Pemilihan Presiden, DPR-RI merasa diadu karena ada haters/lovers.

Di media sosial banyak berita yang diviralkan dan tidak memenuhi standar jurnalistik, sehingga prinsip peace journalism sudah tidak ada lagi.

Pengambilan Keputusan Tingkat II RUU Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Peraturan Perundang-undangan Organisasi Masyarakat, serta Perpanjangan Waktu Pembahasan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (PIHU), RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), RUU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), RUU Pertembakauan, RUU Wawasan Nusantara — Paripurna DPR RI ke-114

Elnino meminta agar adanya revisi UU Ormas bukan perppu ormas.

Evaluasi Kinerja dan Digitalisasi Berita — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara

Elnino berharap Antara dapat menjadi televisi publik di luar negeri, bukan sebagai lembaga pemerintah. Elnino juga berharap bahwa lembaga pemberitaan disatukan (TVRI, RRI dan Antara) sehingga lebih efisien dan independen.

Fit and Proper Test Komisi Informasi Pusat (KIP) — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Komisi Informasi Pusat (KIP) Atas Nama Aris P, Asep, Athoillah, Bambang. Cecep S, Dan Satriana, Gede Narayana, Hendra J

Elnino bertanya kepada calon Komisi Informasi Pusat (KIP) yaitu pasal berapa di Undang-Undang Komisi Informasi Pusat (KIP) yang perlu direvisi.

Kebocoran Data 1 Juta Pengguna Facebook di Indonesia — Komisi 1 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific

Elnino mengatakan, dari awal Facebook Indonesia terlihat tegang sekali. Elnino mengatakan, kasus mengenai Cambridge Analytica sudah banyak ditanya oleh banyak fraksi dan secara pribadi, Elnino sangat konsen terhadap kasus ini. Elnino juga berharap, agar Facebook tidak ditutup walaupun banyak masalah. Elnino mengatakan, Facebook ibarat pemilik mall dan yang memiliki kesalahan adalah orang yang menyalahgunakan Facebook. Menurut Elnino, Facebook harus memiliki satpam dan verifikator agar tidak ada lagi pelaku kriminal. Elnino mengatakan, sebenarnya yang diminta dari Facebook Indonesia adalah penjaminan data pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga dan tidak lagi ada kejadian seperti Coogen dan Cambridge Analytica. Elnino mengatakan, karena medsos, rakyat sudah terbagi-bagi kedalam kelompok besar dan kultur ke-Indonesiaan jadi semakin luntur lalu Elnino menanyakan kesedian facebook bila ditutup jika ternyata data intelijen menyatakan bahwa diskursus data pengguna disalahgunakan. Elnino mengatakan, saat orang mendaftarkan dirinya sebagai pengguna Facebook, mungkin akan membagikan data saat menggunakan situs lain di Facebook seperti saat bermain games dan membagikan situs atau tautan itu kepada pengguna lainnya, pengguna tersebut dapat melihat aktivitas kita dalam games tersebut.

Registrasi Kartu Prabayar dan Keamanan Data Konsumen — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Dirut Telkomsel, Dirut Indosat Ooredoo, dan Dirut XL Axiata

Elnino menanyakan mengenai data nomor hp di Dukcapil. Ia juga menanyakan sudah atau belum operator memiliki ISO. Ia mengatakan pada 2015 Komisi 1 menyarankan registrasi prabayar segera untuk menghindari illegal marketing dan menghindari penggunaan oleh kalangan penjahat atau teroris. Ia membahas mengenai registrasi yang baru dibuat akhir tahun 2017 dan sekarang sudah masuk tahun politik. Ia mengatakan jika ia mempunyai data no. hp, ia bisa menjadi capres untuk mengirim pesan. Ia menanyakan mengenai penjamin yang bertanggung jawab mengenai kebocoran data. Ia meminta data dari Gorontalo. Ia mengatakan jika ia merketer, ia bisa mendapatkan big data dan bisa sehebat FB untuk mempengaruhi rakyat Indonesia. Menurutnya, seharusnya Dukcapil ada di sini dan bertanggungjawab jika datanya dipakai caleg/capres tertentu. Ia merekomendasikan di kesimpulan mengenai kebetulan UU Telekomunikasi Tahun 1999 yang sudah kadaluarsa dan tidak pernah direvisi. Menurutnya, Komisi 1 harus segera merevisi atau membuat UU Telekomunikasi baru. Ia mengatakan semua registrasi harus dilakukan setelah revisi UU Telekomunikasi. Ia menyetujui registrasi dengan catatan harus berhati-hati agar tidak ada marketing politik. Ia menanyakan persentase jumlah orang yang mau repot NIKnya dipakai berulang-ulang pada beberapa nomor. Ia juga menanyakan hal yang harus dilakukan jika ada oleh yang mengecek NIKnya dan mengetahui NIKnya dipakai berulang-ulang. Ia mengatakan walau Menteri yakin Dukcapil kerja sesuai dengan UU, tapi tidak ada jaminan data no. hp masuk ke no. orang. Menurutnya, hal tersebut yang menjadi masalah dan kekhawatiran. Ia mengatakan jika nomor hanya dimiliki operator, tidak ada masalah. Ia mengatakan bahwa NIKnya sudah digunakan orang lain tapi orang itu melaporkan dan ia yang diblokir. Ia menanyakan prosedur mengkonfirmasi yang mempunyai NIK asli. Ia mengatakan ia direport NIKnya oleh orang yang mengaku sebagai dia dan ia harus mendatangi operatornya sehingga ia yang repot padahal ia korban. Ia mengatakan bahwa yang sudah terbukti bisa menjaga data adalah operator sedangkan Dukcapil tidak terbukti. Menurutnya, daripada no, hp di Dukcapil, meding data Dukcapil dikasih ke operator. Ia mengatakan ia mempunyai nomor pasca bayar yang tidak diregistrasi tapi ia mendapatkan iklan. Ia menanyakan dari mana nomornya didapatkan padahal istrinya sendiri tidak tahu nomornya. Ia mengatakan content is the message, content is the king. Ia mengingatkan jangan sampai ada penyalahgunaan marketing atau untuk kepentingan politik. Ia mengatakan jika mau fair, semua caleg dikasih saja biar semua caleg sms.

Peningkatan Sistem Pengamanan Data Pribadi — Komisi 1 Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)

Elnino mengatakan kasus pencurian data 50 juta akun itu memiliki efek yang besar bahkan mempengaruhi hasil pemilihan presiden (Pilpres) di Amerika Serikat dan ada yang mengatakan bahwa seharusnya Hillary Clinton yang menang, tetapi berkat kebocoran data yang diambil dari Cambridge Analytica yang dimanfaatkan oleh orang Rusia sehingga bisa melakukan persuasi dalam pilpres Amerika Serikat sehingga Trump menang, bahkan lebih hebat dari big data. Bahkan masalah big data kini ramai diperbincangkan dalam pemilihan legislasi (Pileg) di Malaysia, mereka telah mengubah daerah pemilihan (Dapil) yang ada, karena telah mempelajari big data di Malaysia, partai penguasa memiliki akses yang luas dalam mempelajari perilaku rakyatnya, sehingga mereka memiliki keuntungan untuk membuat kebijakan dan kesempatan menang menjadi lebih besar. Satya mencontohkan bahwa di Gorontalo ia mengembangkan desa digital bersama Prof. Judan, dari server mereka dengan mudahnya dapat mengetahui perilaku warga di desa tersebut melalui CCTV dan wifi. Jadi dengan data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berupa data NIK, KK dan nomor HP dapat dijadikan dasar untuk big data, karena semua akun media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook dan lain-lain dapat diketahui dengan mudah dan dapat digunakan untuk bermain politik, bisnis, marketing atau apapun itu. Oleh karena itu, kemarin saat rapat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika meminta jaminan agar data ini tidak boleh dibocorkan kepada siapapun, bahkan kepada penguasa yang berkepentingan untuk pileg dan pilpres, tetapi Kementerian Komunikasi dan Informatika tidak bisa menjamin hal tersebut, karena itulah kami minta Dukcapil ke sini, karena server tersebut dimiliki oleh Dukcapil, walaupun Dukcapil menjamin data tidak bocor. Satya mempertanyakan kemungkinan website Kemendagri diretas. Ia berharap Kemendagri dapat memperkuat sistem pengamanan website demi menghindari hoax dan teroris.

Pembahasan RKA K/L Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Elnino mengatakan hendaknya program pendidikan islam dan ponpes tidak hanya mengutamakan di provinsi sesuai dapil anggota Komisi 8 tetapi juga provinsi yang membutuhkan seperti Gorontalo. Elnino mengatakan tenaga honorer harus ada kejelasan.

Penanganan Kasus Penyalahgunaan Data Pelanggan Telekomunikasi dan Penataan Sistem Pertanggungjawaban Pengamanan Data Pelanggan yang Dikelola Operator, Penggunaan Jaringan Palapa Ring — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo

Elnino mengapresiasi Kemenkominfo yang telah selesai melakukan pendataan untuk perlindungan data pribadi. Elnino menyebutkan bahwa Menkominfi takut sama demo sehingga mengubah kebijakan. Elnino bertanya kepada Dirut BAKTI, bagaimana caranya agar bisa memenuhi PNBP, bagaimana meyakinkan operator untuk membangun jaringan di daerah-daerah terpencil, karena operator tidak mau membangun jika penduduknya hanya 3.000 ribu.

Alokasi Anggaran Sesuai Hasil Badan Anggaran dan Program Kedepannya — Komisi 1 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, RRI, KPI, KIP, dan Dewan Pers

Elnino mengatakan bahwa RRI dan TVRI teknologinya sudah konvergen yang baik tapi masih jalan sendiri-sendiri. Ia menanyakan alasannya. Menurutnya, kedua lembaga penyiaran bisa saling berkoordinasi dan saling mengkombinasi. Ia mengatakan RRI sudah mampu menampilkan tayangan, tetapi RRI belum mampu menampilkan ukuran jumlah penonton. Ia menyampaikan bahwa dua pertiga anggaran RRI masih diperuntukan untuk belanja pegawai, sementara di TVRI diperuntukan untuk belanja pegawai hanya ⅓, hal ini berarti karyawan RRI lebih makmur dibandingkan TVRI. Menurutnya, TVRI lokal jauh lebih boros daripada radio swasta yang paling karyawan tidak lebih dari 10 orang tapi memunculkan konten yang lebih banyak dibanding TVRI lokal, sehingga jumlah penyimaknya juga lebih banyak. Ia menyampaikan bahwa tugas utama Menkominfo, KPI, Dewan Pers, dan lembaga penyiaran lainnya adalah memberi penayangan-penayangan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan tayangan yang hanya sekadar hoax. Ia mengatakan khusus untuk RRI, ia berharap ada penyederhanaan anggaran belanja pegawai dan jangan sampai RUUnya sudah selesai tapi RRI dan TVRI belum menyiapkan dirinya.

Uji Kelayakan dan Kepatutan — Komisi 1 DPR RI dengan Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) an. Ira Diana, Irsal Ambia, Mayong Suryono Laksono, Mimah Susanti, dan Mirna Apriyanti

Elnino meminta kepada seluruh calon untuk meyakinkan Komisi 1 DPR RI terhadap dirinya masing-masing.

Fit and Proper Test — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Calon Anggota KPI Pusat atas nama Nadhiroh, Nuning Rodiyah, Prilani, Rando Nadeak, Riyanto Gozali

Elnino menanyakan jika terdapat 7 incumbent dan 27 pendatang, berapa yang harus dipertahankan.

Realisasi Anggaran 2018 — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)

Elnino mengatakan Bakamla harus lebih jelas dan berharap ada jaminan bahwa Bakamla tidak akan mendapat disclaimer kembali kedepan.

Program TVRI – Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dewas LPP TVRI

Elnino mengatakan secara keseluruhan tidak mempermasalahkan mengenai iklan-iklan persatuan. Tetapi, ia mengingatkan harus ada keterkaitan dengan kecurangan yang terjadi. Menurutnya, harus ada keadilan dalam tubuh TVRI sendiri sebelum untuk masalah Nasional. Ia menyampaikan bahwa Dewas sudah berjanji tidak akan memberikan saksi terkait adanya mogok kerja, tetapi kenyataannya lain. Ia mengatakan bahwa TVRI TVRI rebranding tapi karyawannya juga rehonorer. Ia mengingatkan agar jangan sampai ada paradoks. Suara Dewas dibutuhkan untuk Direksi yang kebijakannya kurang baik.

BPJS Kesehatan bagi TNI beserta Keluarga dan Purnawirawan — Komisi 1 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Badan Pelayanan Jaminan Nasional (BPJS) Kesehatan

Elnino mengatakan bahwa dari beberapa kali rapat, belum ada usaha yang cukup dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurutnya, jika tidak ada Kemhan, negara tidak bisa apa-apa dan mungkin akan ditertawakan negara-negara lain. Ia menyetujui adanya banyak kendala, tetapi menurutnya hal tersebut sudah terjadi 2 tahun dan TNI bukan hanya mengurusi 1 atau 2 orang, melainkan banyak. Ia mengatakan TNI berjuang melindungi negeri. Ia menyampaikan tinggal beberapa bulan lagi dan meminta dikeluarkan aturan dari Menkes atau yang lainnya karena sudah rapat berkali-kali terkait masalah BPJS untuk TNI.

Evaluasi Kinerja - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

Elnino mengatakan baru dengar nama PT PII dan berita di internet pun sangat minim, apakah PT PII tidak populer atau memang sengaja bersembunyi. Elnino bertanya apakah semua project yang dijamin oleh PT PII adalah project yang diperoleh atau dilaksanakan oleh perusahaan milik orang Indonesia atau bukan, jangan sampai dikelola oleh perusahaan milik asing.

Kondisi Industri Jasa Keuangan saat Wabah Covid-19 – Komisi 11 DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Elnino meminta sosialisasi dari OJK soal relaksasi kredit karena di daerah pemilihannya, warga tidak diberikan keringanan kredit. Lanjutnya, warga sudah menghubungi OJK namun tidak ditanggapi.

RPJMN 2020-2024, Musrenbangnas 2020 dan Persiapan Pemindahan Ibukota Negara – Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Kepala Bappenas

Elnino mengatakan terkait dengan titik kawasan ekonomi dan industry bahwa di Sumatera ada kawasan
industrinya sampai ada 20 titik, smentara di Sulawesi hanya ada 4 titik, sehingga Elnino berharap untuk adanya penambhaan titik kawasan. Elnino mempertayakan IKN akan dinamakan apa, karena perlu adanya nama tempat karena ini menjadi sangat penting.

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Elnino meminta raport BUMN versi Kementerian Keuangan sebelum Panja dimulai.

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Elnino meminta raport BUMN versi Kementerian Keuangan sebelum Panja dimulai.

Privatisasi dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI

Elnino meminta raport BUMN versi Kementerian Keuangan sebelum Panja dimulai.

Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - RDP Komisi 11 dengan Kepala Badan Pusat Statistik

Elnino menyampaikan bahwa tugas BPS yang paling mendesak adalah BPS harus membuat publik yakin bahwa data BPS itu benar dan tidak ada lagi data yang benar selain BPS. Elnino menanyakan apakah BPS setuju kalau menjadi pusat data (big data) yang memiliki data paling lengkap.

Realisasi APBN 2019 dan Outlook 2020 - Rapat Kerja Komisi 11 DPR RI dengan Menteri Keuangan

Elnino bertanya terkait seperti apa masalah hutang piutang kita ini. Lalu rapat kita ini mengenai APBN, didalam berita itu mengatakan bahwa Kemenkeu mengambil satu opsi untuk Jiwasraya ataupun BUMN lainnya yaitu opsi year of year. Kalau ini terkait APBN mana yg menurut ibu lebih prioritas dan apakah membantu perusahaan BUMN yang sedang bermasalah atau membiayai pegawai honorer di seluruh Indonesia yang telah mengabdi selama bertahun-tahun? Mengenai Omnibus Law ini sudah ada beberapa peringatan bahwa jangan sampai ini menabrak UUD, ini tentu Ibu Menkeu lebih mengerti karena ibu pelakunya. Elnino juga mengatakan Menteri Keuangan sering disebut dengan menteri keuangan terbaik di dunia. Menurut Elnino, Menteri Keuangan adalah yang menjalankan visi misi Presiden, tetapi rakyat kan merasakan apa yang mereka rasakan khususnya terkait ekonomi. Jangan sampai mereka merasakan ekonomi yang sulit dan ibu dicap yang terbalik.

Laporan Capaian 2018 dan Rencana Kerja 2019 – RDP dengan Komisi 1 dengan LPP RRI

Elnino mengatakan dirinya memahami bahwa ada keinginan besar dari RRI agar pegawai tidak berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Elnino menyampaikan bahwa sudah mengaturnya dalam RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia) namun harus menunggu RUU penyiaran yang baru dan itu sedikit memakan waktu yang lama sehingga Elnino menyarankan agar segera menyelesaikan permasalahan ini dan segera membentuk Panja RRI. Mengenai perusakan aset RRI, Elnino menuturkan bahwa ia memandang bahwa perusakan ini sama seperti seorang penulis yang kehilangan laptopnya dan harus mengulang pekerjaannya adari awal dan perlu penindakan lanjut secara langsung ke Cimanggis. Mengenai masalah Pemilu, Elnino mengusulkan agar RRI ini dapat memberikan ruang kepada partai politik untuk menyosialisasikan calon legislatif agar masyarakat juga memiliki informasi terkait dengan wakil rakyat yang akan mewakilinya.

Latar Belakang

Elnino M Husein Nohi lahir di Gorontalo, 30 Oktober 1974. Elnino berhasil terpilih menjadi anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) setelah memperoleh suara sebanyak 67.515 suara untuk daerah pemilihan Gorontalo.

Elnino adalah pelaku media dan jurnalis. Elnino adalah Redaktur Eksekutif Harian 'Radar Gorontalo' sejak 2005 dan Direktur Penerbit Pustaka Gorontalo. Elnino juga mempunyai usaha sebagai Konsultan Political Marketing .

Di masa kerja 2014-2019 Elnino bertugas di Komisi I yang membidangi luar negeri, pertahanan, telekomunikasi dan informatika.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 81, Jakarta (1993)

S1, Teknik Manajemen Industri, STT Telkom, Bandung (1998)

S2, Manajemen Komunikasi Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (2007)

Perjalanan Politik

Elnino telah terpilih sebelumnya menjadi anggota DPD RI 2009-2014. Pada pileg 2014, Elnino memilih bergabung ke Partai Gerindra dan tidak meneruskan upaya pencalonan di DPD, tapi ke DPR RI dan akhirnya terpilih. Kiprah Elnino kurang aktif atau kurang terdengar dalam aktivitas DPD.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

RUU Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI - Korsel

9 Juli 2018 – Pada rapat Komisi 1 dengan Menhan, Kemenlu dan Kemenkumham. Elnino mengatakan Gerindra setuju RUU Kerja Sama Pertahanan RI-Republik Korea Selatan namun menginginkan program alih teknologi karena itu yang Indonesia perlukan.[sumber]

Tanggapan RUU

RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Papua Nugini

3 Oktober 2017 - Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan (Menhan), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), dan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Elnino mengatakan bahwa ada berbagai macam kerja sama yang dibuat Presiden, tapi itu tidak pernah dikomunikasikan dengan kita. [sumber]

RUU Informasi & Transaksi Elektronik (RUU ITE)

14 Maret 2016 - Melalui Elnino, Fraksi Gerindra mengusulkan agar Daftar inventaris Masalah (DIM) dibuat sederhana karena pembahasannya pasti akan sangat lama. Elnino menyarankan agar DIM dibahas ketika rapat Panitia Kerja (Panja) saja karena diprediksi akan terjadi terdapat perbedaan pendapat, dan nantinya Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) hanya dapat menyaksikan Anggota Komisi 3 berdebat. [sumber]

RUU Penyiaran

5 Maret 2018 - Elnino menegaskan RUU penyiaran harus segera diselesaikan karena RUU yang dulu dibuat pada tahun 2002. Hal-hal yang dilakukan pemerintah untuk memblokir situs radikalisme. Ia memohon keadilan tidak hanya memasukkan keyword radikalisme Islam, namun juga berdasarkan keyword anti Pancasila.[sumber]

Tanggapan

Kebocoran Data 1 Juta Akun Facebook di Indonesia

17 April 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ruben Hattari, Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia dan Simon Miller, Vice President of Public Policy Facebook Asia Pacific Elnino melihat dari awal Facebook Indonesia terlihat tegang sekali. Elnino mengemukakan bahwa kasus mengenai Cambridge Analytica sudah banyak ditanya oleh banyak fraksi dan secara pribadi, Elnino sangat konsen terhadap kasus ini. Elnino juga berharap, agar Facebook tidak ditutup walaupun banyak masalah. Elnino berpendapat bahwa Facebook ibarat pemilik mall dan yang memiliki kesalahan adalah orang yang menyalahgunakan Facebook. Elnino menyarankan Facebook harus memiliki satpam dan verifikator agar tidak ada lagi pelaku kriminal. Elnino menjelaskan sebenarnya yang diminta dari Facebook Indonesia adalah penjaminan data pengguna agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga dan tidak lagi ada kejadian seperti Coogen dan Cambridge Analytica. Elnino berpendapat karena medsos, rakyat sudah terbagi-bagi kedalam kelompok besar dan kultur ke-Indonesiaan jadi semakin luntur, lalu Elnino menanyakan kesediaan Facebook bila ditutup jika ternyata data intelijen menyatakan bahwa diskursus data pengguna disalahgunakan. Elnino menjelaskan, saat orang mendaftarkan dirinya sebagai pengguna Facebook, mungkin akan membagikan data saat menggunakan situs lain di Facebook seperti saat bermain games dan membagikan situs atau tautan itu kepada pengguna lainnya, pengguna tersebut dapat melihat aktivitas kita dalam games tersebut. [sumber]

Biaya Interkoneksi

24 Agustus 2016 - Menurut Elnino sebenarnya biaya interkoneksi berhubungan dan apabila harga turun maka akan menjadi seimbang. Ia kemudian menanyakan landasan Kemkominfo melakukan perubahan biaya interkoneksi dan kepentingannya bagi masyarakat. [sumber]

Isu Internasional - Sikap Indonesia atas Konflik Palestina - Israel

20 Juni 2016 - Pada Raker Komisi 1 dengan Menlu, Elnino bercerita bahwa mobil Dubes Jordan ke Palestina dirusak oleh para pengunjuk rasa pro Israel. Menurut Elnino, di Papua bukan hanya soal separatis, di sana juga terdapat penyebaran bendera Israel. Elnino bertanya terkait dengan apakah hal itu reaksi dari Isreal untuk Indonesia yang pro Palestina, sehingga menjadikan Papua pro Israel. Elnino juga bertanya apakah kita boleh mengeluarkan pernyataan. [sumber]

Evaluasi Kinerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

18 April 2016 - Elnino menanyakan ke Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) apakah perizinan untuk TV yang berduit dipermudah sedangkan tv lokal dipersulit? Elnino melanjutkan, Pak Menteri mengatakan izin 10 TV harus segera diberikan. Menurutnya, jika memang demikian, ya sudah diperpanjang. Elnino menegaskan jangan membuang waktu dan tenaga. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

9 September 2015 - Elnino mendorong Ketua Dewan Pers untuk memuat kajian pemberitaan yang salah di website Dewan Pers agar masyarakat bisa tahu kalau ada pemberitaan yang tidak benar dan Dewan Pers itu hadir untuk publik. Elnino saran agar dalam kajian tersebut memuat framing-nya apa dan bentuk opini publiknya gimana dan bisa di-share di media sosial. Elnino saran ke Ketua Dewan Pers agar tidak menunggu adanya pengaduan dan langsung buat pengkajian kalau anggap ada pemberitaan yang salah.

Sehubungan dengan survei yang hendak dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Elnino menilai survei yang dilakukan KPI sebagai opini KPI untuk program-program televisi, bukan opini publik. Menurut Elnino survei semestinya opini publik dan mendorong KPI untuk memasukkan unsur kritik-kritik publik di dalam survei tersebut. [sumber]

Pada 10 Juni 2015 - Elnino menilai rencana strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk 2016 belum ada yang impressive, gitu-gitu saja. Elnino saran ke Ketua Dewan Pers adanya media khusus untuk wartawan yang berisi ulasan-ulasan agar wartawan-wartawan terus belajar. Elnino minta perhatian khusus ke Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mengurus SK KIP di Gorontalo yang terlantar dan tak terurus sejak 2014. Elnino minta klarifikasi ke Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) berapa anggaran yang dibutuhkan untuk memantau semua program dari semua media. [sumber]

Fokus dari Revolusi Mental

27 Agustus 2015 - (VivaNews) - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), menilai revolusi mental yang digagas Presiden Joko Widodo, lebih baik diajarkan kepada para menterinya, ketimbang membuat website seperti yang dilakukan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

"Jadi, ketimbang bikin website, mestinya mental kabinet dan jajarannya diperbaiki dulu," ujar anggota Komisi I DPR F-Gerindra, Elnino M. Husein Mohi, saat dihubungi, Rabu 26 Agustus 2015.

Elnino mencontohkan, para pejabat harus dilatih dan direvolusi mentalnya, terkait dengan efisiensi kerja.

"Serta menjauhkan diri dari menganggap revolusi mental sebagai proyek yang dapat diambil fee-nya," katanya.

Dia menjelaskan, untuk pembuatan website tidak perlu mahal-mahal. Apalagi, sampai gampang dijebol oleh hacker. Lebih baik, digunakan untuk perbaikan manusianya terutama pejabat.

"Revolusi mental mesti memperbaiki niatan para penyelenggara negara," lanjutnya.

Jelas Elnino, revolusi mental mestinya bukan bertujuan kampanye, guna memperbaiki diri seluruh rakyat.

"Tetapi, revolusi mental adalah pemberian contoh, bagaimana semestinya jadi manusia Indonesia seutuhnya," katanya. (sumber)

Situasi Pengungsi Rohingya di Aceh

24 Agustus 2015 - Elnino minta Komisi 1 untuk mendesak Kemenlu melakukan diplomasi berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Sebab menurut Elnino, antara Myanmar dan pengungsi merupakan dua persoalan berbeda yang harus dihadapi terkait masalah politik luar negeri dan teknis. Elnino juga memberi usulan agar para pengungsi dijadikan dalam satu pulau khusus. [sumber]

Presiden Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata

19 Juni 2015 - (OkeZone.com) - Di berbagai kesempatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) nampak mengenakan seragam militer. Namun, di atas pundaknya tak ada pangkat yang menempel hingga mencuat usulan agar mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut mendapatkan pangkat bintang lima TNI.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi I DPR Elnino M. Husein Mohi mengatakan, Presiden Jokowi tidak pantas diberikan pangkat bintang lima. Sebab, latar belakang Presiden Jokowi adalah sipil.

"Bintang lima itu kan untuk alumni tentara. Enggak perlu bikin panggung komedi deh, Pak Presiden. Ayo jadi Presiden yang rada serius dikit saja deh," ujar Elnino kepadaOkezone di Jakarta, Jumat (19/6/2015).

Politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tersebut menambahkan, usulan pemberian bintang lima itu hanya sebuah dagelan dan tak perlu diperbesar-besarkan. Mengingat, tanpa disematkan pangkat bintang lima, Presiden Jokowi sedianya sudah menjadi panglima tertinggi di Indonesia.

"Enggak pakai seragam tentara pun tetap saja Presiden adalah panglima tertinggi.Enggak usah ada pangkat-pangkatan pun. Konstitusi sudah menempatkan Presiden sebagai atasan semua tentara," tegasnya. (sumber)

Lembaga Sensor Indonesia

Pada 14 April 2015 - Elnino menilai film-film luar negeri merusak moral bangsa dan menjajah perfilman Indonesia. Elnino apresiasi banyaknya film-film nasional bertema perjuangan dan tokoh-tokoh nasional. Elnino menjelaskan alasan pindahnya LSI dari Komisi 10 ke Komisi 1 adalah karena DPR menilai film berhubungan dengan kedaulatan bangsa. Elnino saran agar LSI jangan hanya mengatur klasifikasi umur penonton tapi juga mengatur bobot filmnya. [sumber]

Digitalisasi Penyiaran Televisi

6 April 2015 - Elnino minta klarifikasi ke Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia apakah dapat diterima apabila Multiplexer (Mux) dikuasai tunggal oleh Pemerintah. [sumber]

Anggaran Kementerian Luar Negeri

Pada 4 Februari 2015 - Elnino menilai anggaran yang diajukan di RAPBN-P 2015 untuk Kemenlu sebesar Rp.6 triliun masih kecil dibandingkan apa yang dibutuhkan. Namun demikian Elnino meminta Kemenlu untuk menjabarkan detil rencana kebutuhan dari permintaan tambahan anggaran sebesar Rp.567 milyar. [sumber]

Tanggapan