Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Andi Ruskati Ali Baal

Gerindra - Sulawesi Barat

Komisi VIII - Agama, Sosial, Pemberdayaan Perempuan

Alat Kelengkapan Dewan: Badan Anggaran

TABLE OF CONTENT

    Latar Belakang

    Dra. Andi Ruskati Ali Baal terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sulawesi Barat setelah memperoleh 55,014 suara. Andi Ruskati adalah istri dari mantan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar (2004-2014) dan kakak ipar dari Bupati Polewali Mandar, Andi Ibrahim Masdar (2014-2019).

    Pada periode 2014-2019 Andi Ruskati duduk di Komisi VIII yang membidangi sosial, pemberdayaan perempuan dan agama.

    Pada 2009 suami Andi Ruskati, Ali Baal Masdar, diperiksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan terkait dugaan terlibat kasus korupsi dana program pengentasan kemiskinan berbasis ekonomi rumah tangga senilai Rp.10 milyar. (sumber)

    Pendidikan

    SLTA, SMA Negeri 1, Majene (1976)

    S1, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar (1984)

    Perjalanan Politik

    Mendampingi suaminya, Andi Ruskati aktif memimpin organisasi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Polewali Mandar sebagai Ketua (2004-2013) dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Polewali Mandar juga sebagai Ketua (2004-2013).

    Pada 2013 Andi Ruskati bergabung menjadi kader Gerindra dan pada Pileg 2014 mencalonkan diri sebagai calon legislatif.  Andi Ruskati terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi VIII. 

    Visi & Misi

    belum ada

    Program Kerja

    belum ada

    Sikap Politik

    belum ada

    Tanggapan Terhadap RUU

    RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

    4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Andi berpikir bahwa kita bisa menganalogikan profesi konsultan pajak agar bisa praktik atau tidak harus memiliki konsil perpajakan seperti konsil yang dimiliki oleh kedokteran, karena menurutnya sertifikat brevet mudah untuk dibeli, contohnya seperti kursus. Andi juga meminta bahwa jangan samakan lulusan dari universitas abal-abal dengan universitas yang kredibel, ini harus diantisipasi dari sini, misalkan ada aturan yang mengikat mengenai orang-orang yang bisa membuka praktik sebagai konsultan pajak. Andi menyarankan agar kita membuat organisasi yang mengatur seseorang agar bisa berpraktik sebagai konsultan pajak atau tidak. [sumber]

    Tanggapan

    RAPBN 2019

    6 Juni 2018Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Andi menanyakan bahwa ada polisi yang meninggal dalam bencana banjir, mengapa tidak ada bantuan dari BNPB. [sumber]

    5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Ruskati mengatakan bahwa banyak sekali anak-anak muda yang terkena penyakit HIV. Ruskati meminta penjelasan Kementerian Sosial akan hal tersebut. Ruskati menambahkan terkait Taman MakamPahlawan jangan hanya di Kalibata, dan meminta agar diperbaharui. [sumber]

    Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

    16 Juni 2016 - Andi mempertanyakan dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) mengalokasikan anggaran untuk program bantuan pada anak lebih kecil. Selanjutnya, Andi menyoroti partisipasi lembaga untuk bantuan anak dan perempuan kecil. Andi mengajak KemenPP-PA untuk membangun komunikasi dengan tokoh agama. Andi menanyakan apakah dengan dana Rp.39 Miliar cukup untuk membangun komunikasi tersebut. Terkait anggaran, Andi menanyakan apakah KemenPP-PA memiliki kendala dalam penyusunannya.  [sumber]

    13 Juni 2016 - Ruskati memohon untuk dibuatkan poin-poin penting agar nanti di Badan Anggaran (Banggar) juga Komisi 8 bisa mengawal dan bisa sinkron.  [sumber]

    Anggaran Kementerian Sosial

    14 Juni 2016 - Andi menginginkan adanya tolak ukur untuk data yang diperoleh. Ia juga memberikan saran terkait program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membuat anggaran rumah rehabilitasi di masing-masing daerah.  [sumber]

    Rencana Kerja Pemerintah 2016

    16 Juni 2015 - Andi minta ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) daftar daerah sulit terjangkau yang siap mendapatkan bantuan. Menurut Andi masih banyak daerah yang mengalami gizi buruk, termasuk Dapilnya. Andi dorong Deputi Bappenas untuk beri perhatian khusus buat daerah-daerah yang berpendidikan rendah dan infrastrukturnya belum maju. Andi juga saran ke Deputi Bappenas untuk menganggarkan buat pondok-pondok pesantren karena baik buat perbaikan akhlak.  [sumber]

    Pengawasan Dana Bantuan Sosial

    3 Juni 2015 - Andi meminta dalam penyaluran bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) mampu bertindak adil agar dapat merata hingga 33 provinsi. Sulawesi Barat sebagai provinsi baru sudah sering melayangkan surat kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Insan Cendekia, namun sampai saat ini belum ada follow up dari Kemenag.

    Ditujukan ke Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Andi merasa bantuan terhadap majelis ta’lim harus ditambah karena untuk saat ini dengan anggaran yang ada dipastikan tidak dapat merata dibagikan ke seluruh majelis ta’lim yang ada di Indonesia. Andi menyatakan majelis ta’lim juga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial, seperti pengajian yang diselingi dengan penyuluhan kesehatan atau bahaya narkoba untuk anak-anaknya merupakan proteksi dasar yang sangat penting.  [sumber]

    Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

    23 April 2015 - Andi Ruskati koreksi data dari pemaparan Menteri Sosial (Mensos). Menurut data terbaru Andi Ruskati jumlah penduduk miskin adalah 10,96% atau 27,72 juta orang.  [sumber]




    Silahkan login terlebih dahulu untuk memberikan komentar.