Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Gerindra - Sulawesi Barat
Komisi IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan
     


Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Majena
Tanggal Lahir
27/07/1958
Alamat Rumah
Jl. Poros Majene
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Barat
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan

Sikap Terhadap RUU

Tanggapan

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI Semester I Tahun 2015, Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI

Andi menanyakan pemerataan penerimaan program sudah merata untuk daerah yang APBD-nya rendah atau belum.


Pengantar RAPBN Tahun 2016 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Sosial RI

Andi menanyakan apakah ada daerah yang diprioritaskan.


Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Sosial Tahun 2016 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial

Andi Ruskati menanyakan bagaimana cara mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Dengan pengaruh dollar semua kebutuhan naik, tolong perhatikan Provinsi miskin untuk bantuan daerah. Program pemberian bantuan lansia terlantar masih kurang, di Sulbar ada sekitar 5.500 orang lebih.


Rencana Kerja dan Anggaran — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ruskati menanyakan mengenai anggaran untuk asap dan berbagai bencana lain di daerah lain. Ia mengatakan perlu sosialisasi bahaya yang akan datang. Ia mendapatkan surat dari dapil mengenai dana hibah yang diluncurkan pada Oktober 2015. Ia mengatakan dapilnya daerah miskin dan tanahnya labil. Sudah dari 2012 hingga 2014 proposal diserahkan ke BNPB untuk dapil Sulbar. Ia menanyakan alasan sudah sampai 3 tahun tidak ada tindak lanjut di dapilnya.


Persiapan Haji 2015 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah

Andi menjelaskan bahwa terdapat masalah mengenai catering, katanya daging tetapi ternyata hanya buncis, dan kondisi bis tahun ini lebih buruk.


Panja Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Panja dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan dan Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan

Andi menanyakan apa pemeriksaan kesehatan sudah dilakukan karena banyak para jamaah tiba-tiba kambuh saat berhaji.


Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2016 — Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT. Pertamina, Direktur Utama PT. Angkasa Pura I, dan Direktur Utama PT. Angkasa Pura II

Andi menanyakan alasan BPIH di Makassar lebih mahal dibandingkan daerah lain.


Peningkatan Pelayanan Kesehatan Haji — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan

Ruskati mengatakan bahwa yang diperlukan adalah pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan haji. Terkadang jemaah haji yang dari daerah juga ada yang mengalami penyakit kelupaan dan kejiiwaan.


Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial (Badiklit Pensos) Kementerian Sosial RI

Andi menanyakan program yang sudah terealisasi dengan anggaran yang ada. Ia juga menanyakan langkah untuk perbaikan kedepannya. Andi menyampaikan bahwa anggaran untuk tahun 2017 lebih besar daripada tahun 2016. Padahal, targetnya sama. Andi menyarankan untuk tidak diadakannya Diklat bagi para pendamping.


Pendalaman Fungsi dan Program Kerja dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Andi menanyakan mengenai alasan dana program penanggulangan bencana dikurangi dan upaya dalam mengatasi bencana di luar prediksi yang ada. Dari kejadian-kejadian selama ini, Andi selalu baru mengetahui bencana setelah hal tersebut terjadi. Andi juga menanyakan mengenai upaya dalam menanggulangi bencana di desa dan juga mekanisme penanggulangan bencana di 136 kabupaten atau kota.


RKA 2017 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Diklat Kementerian Agama

Terkait dengan dana SBSN, Andi bertanya mengapa harus 11 provinsi saja, bagaimana dengan provinsi lainnya.


Pembahasan Rancangan dan Kerja dan Anggaran (RKA) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama Tahun 2017 — Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama

Andi Ruskati mengatakan anggaran Pendis masih luar biasa, Komisi 8 DPR RI setuju Rp51 Triliun bisa dinaikkan untuk MAN Insan Cendekia, di Sulbar belum ada. Selanjutnya, ia juga memohon pada Dirjen untuk menganggarkan dana untuk STAIN di Sulbar tahun 2017. Ia mengatakan ketika kunjungan Dapil, ada beberapa daerah yang belum ada kantor Kemenag Kabupaten. Daerah Mamuju Tengah dan Polewali Mandar perlu dibangun komunikasi yang baik.


Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Sosial Tahun 2018 — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Sosial

Andi meminta insentif bagi pendamping PKH di gunung dan di laut lebih besar daripada di darat. Andi menyampaikan bahwa 80% masyarakat Sulawesi Barat tergolong tidak mampu. Andi bertanya bagaimana sasaran penurunan kemiskinan dan kebijakan penanggulangan kemiskinan di setiap provinsi tahun 2018.  


Sinkronisasi Kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Daerah, Provinsi serta Kota — Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Ruskati mengatakan Menteri PP-PA perlu ke Sulawesi Barat dan melihat kondisi di P2TP2A. Ia juga mengatakan perlu ada langkah-langkah untuk mendampingi korban kekerasan.


Pembicaraan Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama

Andi menyampaikan ada 1 Kabupaten di Sulawesi Barat belum memiliki KUA, Mamuju Tengah juga masih sewa, mohon jadi perhatian.


Pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 — Komisi 8 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama Republik Indonesia

Andi mengatakan bahwa semua daerah memang membutuhkan asrama haji, kampus, KUA, dan Madrasah. Kemudian, Andi langsung melanjutkan dengan mengatakan bahwa dana murni pendamping yang ada akan dialokasikan untuk kegiatan pokok yang didanai dari pinjaman sebesar Rp144 Miliar. Andi khawatir dengan anggaran rupiah murni yang berkurang sebesar Rp361 Miliar, sehingga mengakibatkan anggaran fisik yang terus naik tetapi anggaran untuk pengelolaannya justru berkurang. Terakhir, Andi menyarankan kepada Kemenag agar segera memilih kepala UPT dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji.


Pagu Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Ruskati menanyakan bantuan untuk UIN selain di Sulawesi Barat. Lalu, ia juga menanyakan penanganan kemiskinan sebab di dapilnya masih banyak yang terima dana Program Keluarga Harapan (PKH). Selanjutnya, ia meminta rincian administrasi Kementerian Sosial tentang anggaran bagi dana bank dunia serta perhatian bagi permintaan panti jombo dan rehabilitas.


Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR-RI Raker dan RDP dengan Menteri Kesehatan, Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Direktur Utama BPJS Kesehatan

Ruskati mengatakan BPJS memiliki banyak tunggakan di RS, hampir 8 bulan yang belum dibayar sehingga pelayanannya tidak maksimal, bagaimana solusinya agar anak-anak yang honor dan betul-betul dokter dan perawat bisa maksimal kembali bekerja. Ruskati bertanya bagaimana antisipasi pemerintah mencegah penolakan BPJS dari masyarakat, dikhawatirkan akan membuat gejolak sosial.


Grand Design Program dan Kegiatan yang Akan Dicapai Pada Tahun 2019-2024 Sesuai Visi dan Misi Pemerintah - Komisi 9 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan

Ruskati bertanya mengenai upaya apa yang harus dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sehingga pemberi kerja di Indonesia yang belum masuk ke BPJS Ketenagakerjaan ini dapat masuk kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Ruskati lalu menyoroti tentang banyak anak yang saat ini putus sekolah dan bekerja. Ruskati kemudian bertanya mengenai perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak tersebut.


Penjelasan Menteri terhadap Persiapan Program Pra-Kerja, Pemetaan Daerah-Daerah Potensi dan Dukungan Informasi Digital serta Isu-Isu Lainnya — Komisi 9 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Ruskati menanyakan sudah sejauh mana intervensi Pemeritah pusat di daerah. Menurut Ruskati, harus ada instruktur yang diperlukan yaitu PNS yang profesional yang memadai. Ruskati juga menanyakan terkait pasca pelatihan pra-kerja apakah ada rekomendasi dari Pemerintah untuk menyambungkan kepada instansi perusahaan terkait.


Situasi Penyakit Tuberkolosis dan Dampak Perpres No. 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan terhadap Masyarakat -Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Stop TB Partnership Indonesia dan Pengurus Pusat KPCDI

Ruskati menanyakan bagaimana cara kerja untuk STPI dengan 70 mitra terkait.


Upaya Reformasi Tata Kelola Pengawasan Obat dan Makanan Termasuk Izin Edar Obat dan Makanan yang Menjadi Kewenangan dari BPOM sesuai dengan Instruktur Presiden RI No. 80 Tahun 2018 - Komisi 8 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPOM

Andi menanyakan sudah sejauh mana BPOM mengawasi belanja obat-obatan dan makanan. Andi berharap agar BPOM untuk menyarankan kepada produsen untuk memberikan tulisan penting di produk makanan dengan jelas. Misalnya seperti tanggal expired agar masyarakat terhindar dari produk-produk yang tidak layak pakai.


Penguatan Peran Atase Ketenagakerjaan RI dalam Tata Kelola Perlindungan PMI Sesuai UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI - Komisi 9 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BP2MI, Dirjen BINAPENTA, PKK Kemenaker RI dan Atase Ketenagakerjaan RI di Malaysia

Terkait tugas dan wewenang atnaker, Ruskati mengira hanya tertulis saja, padahal kasus ini sangat banyak sekali, dan ia sangat kecewa terutama sebagai perempuan.


Permasalahan BPJS Kesehatan - Komisi 9 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan, Ketua DJSN, Dewas BPJS Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan

Andi menceritakan bahwa ada pesan dari direktur rumah sakit yang berada di dapilnya mengenai pada halaman 4, dalam pembayaran hutang claim rumah sakit dan Defisit BPJS kementrian kesehatan belum bisa memberikan solusi mengenai hutang claim rumah sakit dan defisit BPJS.


Latar Belakang

Dra. Andi Ruskati Ali Baal terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mewakili Dapil Sulawesi Barat setelah memperoleh 72.755 suara. Andi Ruskati adalah istri dari mantan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar (2004-2014).

Pada periode 2019-2024 Andi Ruskati duduk di Komisi VIII yang membidangi sosial, pemberdayaan perempuan dan agama.

Pendidikan

SLTA, SMA Negeri 1, Majene (1976)

S1, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Hasanuddin, Makassar (1984)

Perjalanan Politik

Mendampingi suaminya, Andi Ruskati aktif memimpin organisasi Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Polewali Mandar sebagai Ketua (2004-2013) dan Forum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kabupaten Polewali Mandar juga sebagai Ketua (2004-2013).

Pada 2013 Andi Ruskati bergabung menjadi kader Gerindra dan pada Pileg 2014 mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Andi Ruskati terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dan duduk di Komisi VIII.

Visi & Misi

belum ada

Program Kerja

belum ada

Sikap Politik

belum ada

Tanggapan Terhadap RUU

RUU Konsultan Pajak - Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak

4 Juli 2018 - Dalam Rapat Dengar Pendapat Baleg dengan Misbakhun selaku Pengusul RUU Konsultan Pajak, Andi berpikir bahwa kita bisa menganalogikan profesi konsultan pajak agar bisa praktik atau tidak harus memiliki konsil perpajakan seperti konsil yang dimiliki oleh kedokteran, karena menurutnya sertifikat brevet mudah untuk dibeli, contohnya seperti kursus. Andi juga meminta bahwa jangan samakan lulusan dari universitas abal-abal dengan universitas yang kredibel, ini harus diantisipasi dari sini, misalkan ada aturan yang mengikat mengenai orang-orang yang bisa membuka praktik sebagai konsultan pajak. Andi menyarankan agar kita membuat organisasi yang mengatur seseorang agar bisa berpraktik sebagai konsultan pajak atau tidak. [sumber]

Tanggapan

RAPBN 2019

6 Juni 2018 –Pada rapat dengan Komisi 8 dengan BNPB. Andi menanyakan bahwa ada polisi yang meninggal dalam bencana banjir, mengapa tidak ada bantuan dari BNPB. [sumber]

5 Juni 2018 - Rapat Komisi 8 dengan Menteri Sosial membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN 2019. Ruskati mengatakan bahwa banyak sekali anak-anak muda yang terkena penyakit HIV. Ruskati meminta penjelasan Kementerian Sosial akan hal tersebut. Ruskati menambahkan terkait Taman MakamPahlawan jangan hanya di Kalibata, dan meminta agar diperbaharui. [sumber]

Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

16 Juni 2016 - Andi mempertanyakan dasar Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak (KemenPP-PA) mengalokasikan anggaran untuk program bantuan pada anak lebih kecil. Selanjutnya, Andi menyoroti partisipasi lembaga untuk bantuan anak dan perempuan kecil. Andi mengajak KemenPP-PA untuk membangun komunikasi dengan tokoh agama. Andi menanyakan apakah dengan dana Rp.39 Miliar cukup untuk membangun komunikasi tersebut. Terkait anggaran, Andi menanyakan apakah KemenPP-PA memiliki kendala dalam penyusunannya. [sumber]

13 Juni 2016 - Ruskati memohon untuk dibuatkan poin-poin penting agar nanti di Badan Anggaran (Banggar) juga Komisi 8 bisa mengawal dan bisa sinkron. [sumber]

Anggaran Kementerian Sosial

14 Juni 2016 - Andi menginginkan adanya tolak ukur untuk data yang diperoleh. Ia juga memberikan saran terkait program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba yaitu dengan membuat anggaran rumah rehabilitasi di masing-masing daerah. [sumber]

Rencana Kerja Pemerintah 2016

16 Juni 2015 - Andi minta ke Deputi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) daftar daerah sulit terjangkau yang siap mendapatkan bantuan. Menurut Andi masih banyak daerah yang mengalami gizi buruk, termasuk Dapilnya. Andi dorong Deputi Bappenas untuk beri perhatian khusus buat daerah-daerah yang berpendidikan rendah dan infrastrukturnya belum maju. Andi juga saran ke Deputi Bappenas untuk menganggarkan buat pondok-pondok pesantren karena baik buat perbaikan akhlak. [sumber]

Pengawasan Dana Bantuan Sosial

3 Juni 2015 - Andi meminta dalam penyaluran bantuan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) mampu bertindak adil agar dapat merata hingga 33 provinsi. Sulawesi Barat sebagai provinsi baru sudah sering melayangkan surat kepada Kementerian Agama (Kemenag) untuk pembangunan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Insan Cendekia, namun sampai saat ini belum ada follow up dari Kemenag.

Ditujukan ke Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Andi merasa bantuan terhadap majelis ta’lim harus ditambah karena untuk saat ini dengan anggaran yang ada dipastikan tidak dapat merata dibagikan ke seluruh majelis ta’lim yang ada di Indonesia. Andi menyatakan majelis ta’lim juga memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat dan sosial, seperti pengajian yang diselingi dengan penyuluhan kesehatan atau bahaya narkoba untuk anak-anaknya merupakan proteksi dasar yang sangat penting. [sumber]

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2015-2016

23 April 2015 - Andi Ruskati koreksi data dari pemaparan Menteri Sosial (Mensos). Menurut data terbaru Andi Ruskati jumlah penduduk miskin adalah 10,96% atau 27,72 juta orang. [sumber]

Informasi Pribadi

Tempat Lahir
Majena
Tanggal Lahir
27/07/1958
Alamat Rumah
Jl. Poros Majene
No Telp
-

Informasi Jabatan

Partai
Gerindra
Dapil
Sulawesi Barat
Komisi
IX - Kesehatan, Ketenagakerjaan, dan Kependudukan